standar operasional Izin Mendirikan Bangunan di Banyuwangi

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor

: 2/SOP/429.207/2012

Tanggal

: 11 Agustus 2012

Revisi

:1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA


Nomor

: 2/SOP/429.207/2012

Tanggal

: 11 Agustus 2012

Revisi

:1

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena hanya atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya semata Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) telah selesai menyusunan SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2012, dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya beberapa revisi penyempurnaan sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan regulasi.


Nomor

: 2/SOP/429.207/2012

Tanggal

:

Revisi

:1

Agustus 2012

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Lampiran VIII Tanda Bukti Kunjungan Tinjau Lokasi Lampiran IX Tanda Terima Penyerahan Gambar Konstruksi Lampiran X Blanko Surat Izin Mendirikan Bangunan Lampiran XI Tanda Bukti Penyerahan Izin BAB IV PENUTUP


Nomor

: 2/SOP/429.207/2012

Tanggal

:

Revisi

:1

Agustus 2012

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam organisasi publik / Pemerintah visi utama yang diemban adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, baik pelayanan yang diberikan secara langsung maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung. Namun demikian citra pelayanan publik dinilai masih belum

yang diperlukan, sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pelayanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ; dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 63 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, adalah sebagai berikut : 1. Perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis bidang perizinan dan perencanaan pengembangan penanaman modal; 2. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan; 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Adapun susunan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut harus dilakukan, dan siapa yang melakukan, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada keterlambatan, tidak ada saling menunggu, tidak ada tumpang tindih, tidak ada saling serobot, dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya SOP ini akan tercipta standarisasi dan singkronisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari segenap jajaran staf dan pejabat di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik internal maupun eksternal dan penyelenggaraan administrasinya Banyuwangi.

pada

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kabupaten

C. Visi Visi merupakan arah pandangan ke depan ke arah kemana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi harus dibawa dan diarahkan sesuai

c. Tepat dalam pemrosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maupun yang melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif. 3. Pelayanan Perizinan yang berkualitas, yaitu : a. Produk perizinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki kepastian hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel ). b. Perbaikan yang terus menerus dari segi SDM, sistem, sarana dan prasarana, pelayanan dan data base.

E. Motto dan Komitmen 1. Motto Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi

“ PELAYANAN TERBAIK ADALAH PRIORITAS KAMI “ Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berupaya untuk mempermudah persyaratan perizinan dan mempercepat proses penyelesaian izin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan

3. Terjaminya seluruh prosedur pelayanan melalui prosedur yang benar meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, output, yang dihasilkan dalam waktu yang tepat ; 4. Membantu pegawai agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga mengefektif dan mengefisiensikan tugas pimpinan dalam proses kerja sehari-hari ; 5. Memudahkan

penelusuran

berbagai

tindak

penyimpangan

dan

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas ; 6. Membantu dan memudahkan dan meningkatkan kinerjanya ;

pegawai dalam memperbaiki, mengevaluasi,

7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas ; 8. Meningkatkan kualitas pelayanan ; 9. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan ; 10. Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi ; 11. Memberikan jalan bagi implementasi pemerintahan

bersih (clean


Nomor

: 2/SOP/429.207/2012

Tanggal

:

Revisi

:1

Agustus 2012

BAB II PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) A. Dasar Hukum Dasar hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang

8) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan ; (yang berbadan 12okum) ; 9) Foto copy Izin Lokasi/Izin Prinsip/IPPT (luas usaha > 500 m2) ; 10) Gambar Detail Bangunan ; 11) Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatangan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik. 2.

Tempat Usaha Tidak Bertingkat dan Bertingkat

1) Mengisi blanko permohonan ; 2) Pernyataan Kesanggupan ; 3) Pernyataan Tetangga (Batas2) ; 4) Pernyataan Pemilik Tanah (bila pemohon dan pemilik tanah berbeda) ; (Persyaratan Nomor 1), 2), 3), dan 4) untuk rumah tinggal bertingkat harus mengetahui Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat yang tidak bertingkat hanya diketahui

(luas usaha > 500 m2) ; 10) Gambar Detail Bangunan ; 11) Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatangan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik. 4.

Perumahan

1) Mengisi blanko permohonan ; 2) Foto copy KTP yang masih berlaku ; 3) Foto copy KK yang masih berlaku ; (Persyaratan Nomor 1), 2), dan 3) untuk rumah tinggal bertingkat harus mengetahui Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat yang tidak bertingkat hanya diketahui Kepala Desa / Lurah setempat) 4) Foto copy Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C / Buku C ; 5) Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ;

Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatangan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik. D. Biaya / Retribusi 1. Retribusi Ijin Mendirikan a) Dikomersilkan - Sederhana - Mewah b) Sosial - Sederhana - Mewah

Bangunan untuk Bangunan tidak bertingkat : Rp. 1.000,- / m2 Rp. 3.000,- / m2 Rp. 500,- / m2

Rp. 1.000,- / m2 c) Bangunan Perdagangan dan Jasa - Sederhana Rp. 1.500,- / m2 - Mewah Rp. 3.000,- / m2 d) Bangunan Pendidikan - Sederhana Rp. 750,- / m2

e) Bangunan Kelembagaan - Sederhana Rp. 3.500,- / m2 - Mewah

f) Bangunan Industri - Sederhana - Mewah

Rp. 7.000,- / m2 Rp. 4.250,- / m2

Rp. 8.500,- / m2 g) Bangunan Rumah Tinggal - Sederhana Rp. 4.000,- / m2 - Mewah Rp. 6.000,- / m2 h) Bangunan Khusus - Sederhana Rp. 3.000,- / m2 - Mewah Rp. 5.500,- / m2 i) Bangunan Teras, Lantai Jemur dan Sejenisnya yang merupakan bangunan Penunjang Pelengkap dikenakan retribusi IMB sebesar 60 % dari bangunan induk lantai II. 3. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Lantai III dan seterusnya dikenakan retribusi IMB sebesar 125 % x bangunan lantai sebelumnya.

- Galian tanah untuk pertambakan tanpa pasangan dihitung berdasarkan volume zat cair Rp. 500,- / m² h) Sumur Air Minum atau Sumur yang dimanfaatkan untuk Konsumsi Lainnya Rp. 3.500,-/ m² i) Bangunan Menara dan Sejenisnya (bahan dari beton, batu, batu merah dan besi) Rp. 6.000,-/ m² j) Tangki pendam (SPBU) Rp. 1.000.000,- / m2

E. Tinjau Lokasi Pelayanan Izin Mandirikan Bangunan (IMB) diperlukan Tinjau Lokasi oleh Tim Pertimbangan Teknis Perizinan yang dikoordinir oleh Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu prosedur yang harus dilaksanakan. Adapun keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/1538/KEP/429.011/2011 adalah sebagai berikut:


Nomor

: 2/SOP/429.207/2012

Tanggal

: 11 Agustus 2012

Revisi

:1

BAB III LOKET DAN PROSEDUR PELAYANAN A. Loket Pelayanan Perizinan Loket pelayanan perizinan berada di Front Office pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 57 Telp. 0333-412343 Banyuwangi dengan cakupan pelayanan antara lain sebagai berikut :

pemohon sebagai dasar pembayaran retribusi; menerima pembayaran retribusi dari pemohon; menyerahkan bukti pembayaran retribusi dan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon serta melakukan pembukuan / administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 5. Loket Legalisasi Izin dan Arsip : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk melayani legalisasi fotokopi izin oleh pemohon yang membawa izin asli; melayani legalisasi izin oleh pemohon yang tidak membawa izin asli sepanjang arsip izin dimaksud terdokumentasi. 6. Loket Pengaduan : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. Prosedur Pelayanan Perizinan 1. Penerbitan Izin yang tidak memerlukan Tinjau Lokasi : Pemohon memasukkan berkas permohonan izin yang sudah lengkap di loket, di cek list dan diverifikasi petugas, selanjutnya diproses pencetakan dan

Lampiran I SOP Izin Mendirikan Bangunan NO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10.

11.

URAIAN KEGIATAN

Pemohon meminta informasi perizinan ke loket informasi dan petugas loket memberikan informasi tentang perizinan yang dibutuhkan pemohon a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan b. Petugas loket memeriksa kelengkapan berk as - Bila lengkap pemohon diberikan tanda bukti penerimaan permohonan - Bila masih belum lengkap berkas dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi Bagian proses melakukan penelitian dan validasi awal terhadap berkas permohonan Apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar , Bagian Penerimaan / Penyerahan mengirimkan berkas ke Tim Teknis untuk dijadwalkan dan pemeriksaan Lokasi Tim Teknis melaksanakan Pemeriksaan / tinjau Lokasi dan membuat : Rekomendasi / Berita Acara / Pengesahan Gambar Rekomendasi Tim Teknis : a. Apabila diizinkan berkas dikirimkan ke Bagian Pemrosesan untuk penerbitan izin b. Apabila tidak diizinkan berkas dikembalikan ke pemohon dan diterbitkan surat penolakan Berkas hasil Tinjau Lapang diserahkan ke Sub Bidang Evaluasi dan Penyuluhan untuk diverifikasi dan di Tanda tangani. Kemudian Bagian proses mengolah surat penetapan retribusi dan draf surat izin Pemohon melakukan pembayaran retribusi yang telah ditetapkan. Proses pemeriksaan dan pemarafan konsep surat izin oleh Kasubbid dan Kabid Perizinan serta penandatanganan Surat Izin Registrasi, penomoran, pengesahan, pembuatan plat, pengarsipan Pemberitahuan Surat Izin telah selesai kepada pemohon Petugas loket penerimaan / penyerahan menyerahkan Surat izin kepada pemohon

PEMOHON

AWAL KEGIATAN

INFORMASI (LOKET, WEB, DLL)

LOKET PENERIMAAN / PENYERAHAN / BANK

Mengisi form

Formulir dan Persyaratan

Berkas

TIM TEKNIS

KEPALA BADAN

Informasi

dan Pers aratan

Tanda Terima

BAGIAN PROSES

Persyaratan lengkap

Verifikasi

Surat Pengembalian

LANJUT TIDAK

YA

TIDAK

Surat Penolakan

Diizinkan?

Ya

Tinjau lapang

Rekomendasi / BAP

Surat Tagihan Retribusi

Bukti

PembayaranRetribusi

Bukti

Pembaya ran & Penyerahan Surat Izin

SURAT IZIN

- Penetapan Retribusi - Pemrosesan - Pemeriksaan - Paraf dan Tanda Tangan

- Pencatatan dan Penomoran - Dokumentasi

Penanda tanganan Surat Izin

Lampiran II SOP Tinjau Lokasi NO.

1.

URAIAN KEGIATAN

Ketua Tim menerima berkas permohonan izin yang

SEKRETARIAT / TIM TINJAU LOKASI

ANGGOTA

PEMOHON

HASIL TINJAU LOKASI

DINAS PU

BAGIAN PROSES

Berkas Siap TL

sudah di verifikasi / siap Tinjau Lokasi Menetapkan Jadwal dan Undangan Anggota Tim

2.

Tinjau Lokasi serta mempersiapkan sarana dan

Kegiatan

prasarana (Daftar Hadir, Blanko Berita Acara,

Sebelum TL

Undangan / Informasi

Kendaraan Dinas, ATK, Dokumentasi / Kamera) 3.

Mengisi dan menandatangani daftar hadir

Rapat Sebelum TL

4.

Rapat Tim sebelum berangkat ke Lokasi dipimpin oleh Ketua Tim atau Koordinator. Tim berangkat ke titik lokasi tinjau Lokasi dan

5.

menyampaikan maksud dan tujuan Tim kepada

Tim

6.

Konfirmasi dan verifikasi data

7.

penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Tinjau

Rapat Evaluasi Tim, Pengisian dan

Validasi dan verifikasi

pemohon izin atau yang mewakili

Rekomendasi LANJUt

/ BAP

Lokasi YA

Menyerahkan tanda bukti kunjungan Tinjau Lokasi 8.

dan menyampaikan hasil verifikasi kepada

Tanda bukti kunjungan

Bagian Proses

pemohon izin

Penerbitan Izin

Setelah berkas dinyatakan lengkap, gambar konstruksi bangunan dimintakan pengesahan ke 9.

Dinas Teknis dengan Berita Acara / Tanda Terima

PENGESAHAN

penyerahan gambar. Apabila telah disahkan,

GAMBAR

berkas diserahkan ke petugas dan diteruskan ke

KONSTRUKSI

Bagian Proses.

standar operasional Izin Mendirikan Bangunan di Banyuwangi

Recommend Documents