3 Isi Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Pertama Jokowi Jokowi mengumumkan paket kebijakan tahap pertama September 2015 di istana Negara. Hadir dalam acara pengumuman itu Ketua OJK Muliaman D Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Thomas Lembong, dan Seskab Pramono Anung. INI PAKET EKONOMI 1 JOKOWI 1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Jokowi mengatakan ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan yang masuk ke tim. 2. Mempercepat proyek strategis nasional, menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. antara lain penyederhanaan izin tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskrisi dalam hambatan masalah hukum. Pemerintah juga memperkuat peranan kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan proyek strategis nasional. 3. Meningkatkan investasi di sektor properti. Menurut Jokowi pemerintah mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti. Paket kebijakan ekonomi I memang bertujuan untuk menggerakan sektor riil kita yang akhirnya memperkuat pondasi perekonomian kita ke depan. RINCIAN PAKET EKONOMI I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan bahwa sedikitnya ada 10 kebijakan turunan dari paket kebijakan ekonomi jilid II tahap 1 yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo kemarin (9/9/2015).
Pertama, memperkuat pembiayaan ekspor melalui National Interest Account (NIA), dimana Menteri keuangan memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menyalurkan kredit murah ke proyekproyek
terpilih.
Komite
ini
yang
anggotanya
berasal
dari
beberapa
kementerian/lembaga, menurut Menko Perekonomian, akan bertugas memastikan pelaksanaan National Interest Account berjalan efektif. Proyek yang terpilih harus memenuhi kriteria, ada 6246 kriteria.
Kedua, menetapkan harga baru gas untuk industri tertentu di dalam negeri. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Mantan Gubernur BI itu menyebutkan pemerintah akan menurunkan harga gas untuk industri.
Ketiga, terkait pengembangan kawasan industri, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
Keempat, memperkuat fungsi ekonomi koperasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan
permodalan
serta
menjadikan
koperasi
sebagai trading
house UMKM. Koperasi sebagai trading house ini bertujuan untuk mendukung UMKM dalam memproduksi barang kebutuhan masyarakat, industri, dan ekspor termasuk menciptakan produk-produk ekonomi kreatif yang mampu berdaya saing di level lokal, nasional maupun internasional. Adapun manfaat yang diberikan misalnya, koperasi tidak lagi jadi rancu fungsinya antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial, tetapi berubah dengan kuatnya fungsi ekonomi koperasi menjadi mitra utama usaha mikro kecil dan menengah di daerah.
Sedangkan kebijakan kelima hingga ketujuh adalah simplifikasi perizinan perdagangan, serta simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata.
Kedelapan adalah konversi bahan bakar untuk nelayan, dari solar ke elpiji. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan biaya transportasi nelayan ketika menangkap ikan. Sebagai ilustrasi, jelas darmin, setiap kali berlayar nelayan rata-rata membutuhkan uang sebesar Rp 207 ribu untuk membeli 30 liter solar (dengan asumsi harga per liter Rp 6.900). Dengan menggunakan konverter untuk elpiji, nantinya nelayan bisa berhemat sekitar Rp 144.900 untuk sekali berlayar mengingat biaya untuk membeli elpiji jauh lebih murah, yakni sekitar Rp 62.100 untuk perbandingan volume yang sama dengan 30 liter solar.
Kebijakan kesembilan menyangkut soal stabilitas harga komoditi pangan, khususnya daging sapi. Pemerintah akan memperluas cakupan perdagangan dan negara asal impor sapi maupun daging sapi. Diversifikasi asal impor sapi ini diharapkan dapat menciptakan harga sapi atau daging sapi yang lebih kompetitif, serta memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi. Sedangkan untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah
akan meningkatkan intensitas penyaluran beras untuk masyarakat sejahtera (Rastra), dari 12 kali menjadi 14 kali pada tahun ini.
Kebijakan kesepuluh atau yang terakhir adalah kebijakan dalam rangka menggerakkan ekonomi pedesaan. Pemerintah pusat akan mengupayakan percepatan pencairan dana desa serta mengarahkan penggunaan dana tersebut untuk membangun infrastruktur dan
irigasi
desa. Untuk
akan menerbitkan Surat
mempercepat
Kesepakatan
pencairan
Bersama
dana
(SKB)
desa,
tiga
Pemerintah
menteri
untuk
menyederhanakan prosedur. Ketiga menteri yang akan menandatangani SKB tersebut adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Menteri Keuangan. Secara umum, paket kebijakan ekonomi jilid II tahap 1 yang dirilis Jokowi ini berfokus pada tiga hal besar, yakni mendorong daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan
mendorong investasi di sektor properti. Untuk poin pertama,
pemerintah menyebutnya sebagai kebijakan deregulasi, di mana terdapat 89 peraturan yang dirombak karena dinilai menghambat daya saing industri.
Isi Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Kedua Jokowi Berbeda dengan Paket Kebijakan Ekonomi I yang meliputi banyak regulasi, kali ini Presiden Joko Widodo mengarahkan paket kebijakan ekonominya untuk fokus pada upaya meningkatkan investasi. Bentuk upaya ini berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun
penanaman modal asing (PMA). Inilah isi lengkap kebijakan ekonomi tahap II Presiden Jokowi: 1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam Untuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan. 2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat Setelah dalam 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi, pemerintah mengantongi keputusan bahwa investasi tersebut dapat menerima tax allowance atau tidak. Sedangkan untuk tax holiday, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memutuskan pengesahannya maksimun 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi. 3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi Kebijakan tersebut termaktub regulasi yang telah terbit, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya 4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat. Rencananya hingga menjelang akhir tahun akan ada dua pusat logistik berikat yang siap beroperasi, yakni di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak terkait BBM. "Kita ingin dengan PP ini, daya saing kita untuk pusat logistik berikat bisa diperkuat dan makin banyak pusat logistik berikat yang beroperasi di Indonesia," kata Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan. 5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito Insentif ini berlaku terutama eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke Bank Indonesia. DHE disimpan dalam bentuk deposito 1 bulan, tarifnya akan diturunkan 10 persen, 3 bulan maka menjadi 7,5 persen, 6 bulan menjadi 2,5 persen dan di atas 6 bulan 0 persen. Jika dikonvert ke rupiah, maka tarifnya 1 bulan 7,5 persen, 3 bulan 5 persen, dan 6 bulan
langsung 0 persen. 6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Dalam paket kebijakan tahap dua, proses izin dirampingkan menjadi 6 izin . Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Komentar Beberapa Ahli Ekonomi Mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid I Tri Mardjoko mengemukakan bahwa tujuan deregulasi pemerintah lewat paket ekonomi I dan II adalah untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri atau utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi yang membebani konsumen. Selain itu,
deregulasi dimaksudkan juga untuk mempercepat penyelesaian gap daya saing industri, dan menciptakan inisiatif baru sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar global. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan yang harus dilakukan pemerintah
Pertama kali yaitu memulihkan daya beli masyarakat. “Harus ada upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dengan memperkuat lembaga buffer stock, mengefisiensikan jalur distribusi kebutuhan pokok dari produsen ke konsumen. Juga optimalkan program-program jaminan sosial yang tepat sasaran,” ujar Enny di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Kedua, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong efektifitas stimulus fiskal. Caranya, pemerintah harus meningkatkan peran fiskal, memfokuskan belanja pemerintah yang memberikan dampak langsung pada peningkatan daya beli. “Fokus pemerintah tidak hanya pada infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan, tetapi juga orientasi menengah-panjang seperti pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan produktivitas seperti pembangunan irigasi, waduk, konektivitas desa-kota,” lanjutnya.
Ketiga, pemerintah harus berkoordinasi dengan otoritas moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah, seperti mengoptimalkan masuknya devisa hasil skspor (DHE) serta melakukan pelonggaran pengetatan likuiditas.
Keempat, pemerintah harus mendorong bergeraknya sektor riil dengan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, seperti penyediaan listrik dan sarana transportasi. Pemerintah juga harus meningkatkan iklim investasi melalui debirokratisasi perizinan, pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance, dan memperbesar skema pendanaan bagi sektor UMKM. “Juga memberikan subsidi dan insentif bagi sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Pengunaan produk-produk dalam negeri,” ujar Enny.
Para
pengusaha
yang
tergabung
dalam Asosiasi
Pengusaha
Indonesia
(Apindo)
menyampaikan roadmap pada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Berisi permasalahan dan langkah-langkah yang mesti dilakukan olehJokowi-JK pada masa pemerintahannya.
Hal pertama, kesiapan pemerintah ke depan untuk bekerja dalam ekonomi sulit.
“Penduduk naik 11 juta, angkatan kerja 8-10 juta. Logistik luar biasa tinggi biayanya. Sumber daya baik tapi jauh ketinggalan jauh dari negara lain. Pertumbuhan bagus tapi biaya tinggi. Transaksi berjalan tekanan defisit. Kemiskinan turun tapi yang rentan banyak. Ekonomi dunia melemah,” jelasnya Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Hal kedua, Indonesia mesti naik kelas menuju masyarakat menengah atas. Tumpuannya perbaikan infrastruktur, kepastian hukum, otonomi daerah.
Tiga, perlunya penciptaan lapangan kerja selama 5 tahun, adapun untuk setiap tahunnya 3 juta lapangan pekerjaan.
Empat, menjaga stabilitas makro dan ruang fiskal. “Pertama adalah mencipta ruang fiskal tanpa itu tidak bisa. Tim road map menyarankan memotong subsidi konsumsi BBM, menaikan harga Rp 3000 per liter liter. Akan hemat Rp 17 triliun 2014 dan Rp 150 triliun di tahun 2015,” tutur dia.
Lima, menurutnya perlu perbaikan infrastruktur. Caranya dengan meningkatkan anggaran 1,5 persen dari produk domestik bruto.
Enam, kepastian kontrak energi meliputi beberapa prioritas seperti kontrak migas, kepastian biodiesel dan harga keekonomian listrik.
Tujuh, peningkatan produksi dan merespon permintaan pangan dengan cepat. “Kalo dilakukan 11 provinsi kita produksi beras meningkat 15 persen, teknologi pengeringan di 22 provinsi dengan padi yang sama mendapat beras lebih besar. Teknologi bibit, pendampingan petani,” ungkapnya.
Delapan, melakukan reindustrialisasi. Dia mengatakan mesti mengubah mindset saudagar menjadi industrialis.
Sembilan, revolusi jasa. Menurutnya Indonesia menderita kultur jasa yang lemah. Maka dari itu perlu adanya transformasi menuju pusat industri jasa.
Sepuluh perbaikan pada sektor keuangan. Dia menuturkan sektor keuangan selama ini tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Pemerintah buka akses ini dengan membentuk bank pembangunan mikro kecil menengah,” lanjut dia.
Sebelas, berhubungan dengan tenaga kerja. Menurutnya tenaga kerja mesti menyesuaikan dengan jumlah penganggur lalu dipindah ke tempat yang memiliki produktivitas tinggi.
Dua belas, perlu adanya kepastian hukum. Kata dia negara adalah produk hukum,
maka tim road map membuat rekomendasi hukum.
Tiga belas, menjadikan pemerintah daerah menjadi pusat layanan publik. Pemerintah daerah bukan berurusan kedaulatan.
“Ke empat belas adanya perbaikan informasi rakyat, kita bekerja patuh pada sistem, sistem intensif, kepemimpinan yang baik, ” tukas dia. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Anwar Nasution menilai, kondisi
ekonomi Indonesia mirip dengan krisis keuangan di periode 1997-1998. Untuk keluar dari masalah tersebut, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) perlu merombak kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kita ini punya masalah serius, di mana pertumbuhan ekonomi terus menurun, rupiah melemah. Ini menggambarkan ada masalah, khususnya di sektor perbankan dan utang luar negeri swasta,” ujar Anwar di Jakarta, Rabu (8/7/2015). Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengakui saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1997, kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) perbankan meningkat, dan ketidakmampuan swasta membayar utang luar negeri. “Utang pemerintah terkontrol, yang bermasalah utang luar negeri swasta. Harga komoditas yang anjlok, tingkat suku bunga naik dan pelemahan kurs rupiah mengakibatkan sektor swasta enggak bisa bayar utang. Akhirnya banyak kredit macet mengganggu likuiditas perbankan. Jadi kondisinya persis sama dengan 1997,” tegas dia. DAFTAR PUSTAKA http://m.tempo.co/read/news/2015/09/29/092705027/ini-isi-lengkap-paket-kebijakanekonomi-jokowi-tahap-dua http://vibiznews.com/2015/09/10/ini-dia-10-kebijakan-turunan-paket-ekonomijokowi-jilid-ii-tahap-1/ http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/09/167749/ini-3-isi-paket-kebijakanekonomi-tahap-pertama-jokowi http://www.pejabatpublik.com/wp/page/3/ https://kuliahparel.wordpress.com/2015/09/10/jurus-jokowi-atasi-masalah-ekonomi/ https://marurinahime.wordpress.com/tag/paket-kebijakan-ekonomi/
