Siamat. Dahlan , , 2005. 2005. Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia . Merrit Company, 1986. Insurance Principles, Principles, California
www.ojk.go.id Paper Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan (Jakarta, 1989) Kasmir, 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainya Lainya,, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Simorangkir. 2000. Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank . Bogor: Ghalia Indonesia Triandaru dan Budisantoso. 2006. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Edisi Lain (Edisi Kedua). Jakarta: Salemba Empat. Abdulkadir, Muhammmad. Muhammmad. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
1. PENGERTIAN ASURANSI Pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, denganmana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi unutk memberikan penggantian kepadanya Karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi Karena suatu peristiwa tak tertentu. Menurut Undang-undang No. 2 Th. 1992 tentang Usaha Pe rasuransian Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. www.ojk.go.id
2. JENIS - JENIS ASURANSI Jenis – Jenis – jenis jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut: 1. Dilihat dari segi fungsinya: A. Asuransi kerugian B. Asuransi jiwa C. Reasuransi
1
2. Dilihat dari segi kepemilikannya A. Asuransi milik pemerintah B. Asuransi milik swasta nasional C. Asuransi milik perusahaan asing D. Asuransi milik campuran 1. Asuransi kerugian (non life insurance) Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi menanggulangi suatu resiko resiko atas kerugian, kerugian, kehilangan, manfaat manfaat dan tanggung tanggung jawab hokum kepada pihak ke-3 dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan melakukan usaha diluar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah : •
•
•
Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang dan lainnya Asuransi pengangkutan meliputi –
Marine hul policy
–
Marine cargo policy
–
Freight
Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakan dan asuransi pengangkutan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian dan yang lainnya.
Kasmir,2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal: 294
2. Asuransi jiwa (life insurance) Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah: •
•
•
•
Asuransi berjanggka (term insurance) Asuransi tabungan (endowment insurance) Asuranci seumur hidup (whole life insurance) Annuity contract insurance (anuitas)
Kasmir,2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal: 295
3. Reasuransi (reassurance) Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan dalam.
2
Bentuk treaty
Bentuk facultative
Kombinasi dari keduannya
Fungsi Reasuransi
Meningkatkan kapasitas akseptasi.
Dengan melakukan reasuransi, penanggung akan dapat d apat meningkatkan meningkat kan akseptasi sehingga pemasukan asuransi tersebut dapat memperbesar jumlah nilai pertanggungan.
Alat penyebaran risiko.
Penyebaran asuransi pada dasarnya tidak menghendaki pemusatan atau terkonsentrasinya pada suatu jenis risiko atau asuransi. Dengan adanya mekanisme penyebaran risiko ini maka akan tertanggulangi adanya kemungkinan kerugian dalam jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin ditanggung sendiri.
Meningkatkan stabilitas usaha.
Jumlah kerugian yang mungkin timbul karena karena adanya klaim dari tertanggung sangat sulit untuk diprediksikan secara tepat. Dengan pen yebaran risiko ke perusahaan asuransi lain maka kekhawatiran akan adanya kegagalan usaha akan semakin kecil.
Meningkatkan kepercayaan.
Reasuransi akan menambah kepercayaan bagi tertanggung karena kemungkinan risiko yang akan dialami mendapat jaminan dari perusahaan asuransi. Dengan melakukan pertanggungan ulang atas risiko yang ditutupnya akan memberi peluang perusahaan asuransi melakukan pengembangan bidang usahanya. Kasmir,2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal: 295 Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia , hal: 678
Dilihat dari segi kepemilikiannya kepemilikiannya
Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa, maupun reasuransi. Jenis asuransi dilihat dari segi kepemilikannya adalah: 1. Asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pemerintah Indonesia, bahkan 100% milik pemerintah. 2. Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 3. Asuransi milik perusahaan asing, bisanya beroperasi di Indonesia dan hanyalah cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% asing.
3
4. Asuransi milik campuran, merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Kasmir,2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal: 296
3. PRINSIP-PRIN PRINSIP-PRINSIP SIP ASURANSI Prinsip-prinsip asuransi asuransi atau kadang-kadang disebut sebagai doktrin asuransi, meliputi hal -hal sebagai berikut:
1.
Insurable interest.
2.
Utmost good faith.
3.
Indemnity
4.
Proximate cause.
5.
Subrogation and contribution.
Kelima prinsip dasar itu disebut pula dengan doktrin asuransi.
1. Insurable Interest Insurable interest pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia , hal: 661 Paper Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan (Jakarta, 1989) hal: 14
Unsur-unsur Insurable Interest
Unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip insurable interest meliputi: a. Harus berupa suatu harta, hak, kepentingan, jiwa, atau tanggung gugat. b. Keadaan pada butir a harus merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungkan (subject matter of insurance). c. Tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu yang dapat dipertanggungkan. dipertanggungkan. Di mana pihak tertanggung memperoleh manfaat dari tidak terjadinya peristiwa kerusakan dan menderita kenigian bila yang dipertanggungkan mengalami kerusakan. d. Antara pihak tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan dipertanggungkan harus memiliki hubungan sah menurut hukum.
2. Utmost Good Faith 4
Terjemahan bebas prinsip utmostgoodfaith ini adalah "iktikad baik". Maksudnya, dalam menetapkan suatu kontrak atau persetujuan, harus dilakukan dengan i ktikad baik. Antara pihak tertangung dan penanggung harus saling mengungkapkan keterbukaan. Kewajiban memberikan informasi dan fakta oleh kedua belah pihak, tertanggung dan penanggung, disebut duty of disclosure. Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia, hal: 662 Paper Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan (Jakarta, 1989) hal: 14
Unsur-unsur di bawah ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith: A.
Non-disclosure.
Unsur ini pada dasarnya mengemukakan mengemukakan bahwa tidak diungkapkannya suatu informasi atau fakta karena tidak mengetahui atau karena dianggapnya fakta tersebut tidak diperlukan atau penting, merupakan pelanggaran atas prinsip utmost good faith. B.
Concealment.
Kesengajaan tidak mengungkapkan atau menginformasikan suatu fakta yang materiil dengan maksud untuk menyembunyikannya. C.
Fraudulent misrepresentation. misrepresentation.
Kesengajaan memberi gambaran yang tidak sebenarnya atas suatu fakta yang materiil. D.
Innocent misrepresentation. misrepresentation.
Ketidaksengajaan memberi gambaran atau keterangan yang salah tentang fakta yang materiil.
3. Indemnity
Indemnity berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, indemnity merupakan prinsip ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena prinsip indemnity ini berkaitan dengan penggantian kerugian finansial yang dialami tertanggung. Menurut prinsip ini, tertanggung tidak dibenarkan memperoleh pembayaran ganti rugi melebihi kepentingan tertanggung terhadap objek yang dipertanggungkan tersebut.
Cara Pelaksanaan Prinsip Indemnity
Pelaksanaan pemberian ganti rugi berdasarkan prinsip indemnity ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara sebagai berikut: a. Pembayaran tunai, yaitu 5
Penggantian kerugian atas suatu klaim dengan penyerahan kepada tertanggung atau pihak ketiga dalam hat asuransi tanggung gugat (liabiity insurance). Cara penyelesaian klaim ganti rugi semacam ini sebenarnya yang paling praktis. b. Penggantian atau replacement, yaitu Ganti rugi atas klaim yang dilakukan dengan mengganti barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama. Misalnya, kendaraan bermotor yang masih baru diasuransikan kemudian mengalami tabrakan yang menyebabkan kendaraan tersebut nisak total atau hilang. Untuk kondisi seperti ini dapat dilakukan penggantian. c. Perbaikan atau repair adalah Pelaksanaan prinsip ganti rugi dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang dialami tertanggung. PertanggLmgan kendaraan bermotor misalnya, dapat dilakukan dengan cara memperbaiki semua kerusakan/kerugian yang dialami oleh tertanggung. d. Pembangunan kembali (reinstatement). Penyelesaian ganti rugi menurut cara ini lebih banyak ditemukan dalam asuransi harta atau property insurance, misalnya gedung atau bangunan, dan dilakukan dengan cara membangun atau memperbaiki kembali bangunan yang rusak. Pelaksanaan prinsip indemnity dengan cara reinstatement dilakukan oleh penanggung berdasarkan kontrak atau persyaratan dalam polis. Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia , hal: 663 Paper Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan (Jakarta, 1989) hal: 15
4. Proximate Cause
Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien, yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, yang diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independent . Asuransi harus memahami betul hubungan antara risiko yang merupakan bagian yang dijamin oleh polis dengan prinsip proximate cause ini. Dalam suatu kejadian misalnya, sering kita lihat secara jelas yang menjadi pokok kejadian dan akhir dari kejadian tersebut. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana bila terdapat suatu rentetan peristiwa atau kejadian, dan dalam kejadian tersebut terdapat intervensi kekuatan baru yang ikut secara langsung dan merupakan penyebab kejadian yang merugikan. Untuk dapat menentukan menentukan proximate cause terhadap suatu rentetan peristiwa adalah dengancara memperhatikan peristiwa pertama, kemudian secara logika memperhatikan kejadian apa yang mungkin terjadi pada peristiwa berikutnya. Contoh prinsip proximate cause dapat dijelaskan dengan mengambil skenario peristiwa sebagai berikut: I. 1. badai menerpa dan menghantam tembok 6
2. 3. 4. 5. 6.
tembok roboh dan menyebabkan rusaknya instalasi listrik rusaknya instalasi listrik menimbulkan korsleting dan terjadi percikan api percikan api menimbulkan kebakaran pemadam kebakaran melakukan penyemprotan air air yang disemprotkan menimbulkan kerusakan barang yang tidak terbakar.
Rentetan peristiwa ini penyebabnya adalah badai. Jadi, kalau dalam polis asuransi kebakaran, badai dikecualikan dikecualikan dan kerugian tidak diganti. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
gempa bumi mengguncangkan mengguncangkan kompor minyak minyak kompor tumpah dan terbakar kebakaran terjadi karena pengaruh panas, bangunan sekitarnya ikut terbakar letupan atau percikan api merembet ke bangunan berikutnya proses 4 dan 5 berulang beberapa kali akhirnya bangunan yang berada dalam radius 500 meter ikut terbakar.
Proximate cause dari kebakaran tersebut adalah gempa bumi Polis asuransi kebakaran mengecualikan risiko gempa bumi, maka asuransinya tidak dibayar. Prinsip indemnity atau ganti rugi menimbulkan suatu konsekuensi wajar atas suatu klaim. Akibat wajar tersebut merupakan prinsip dalam proses ganti rugi yang terdiri atas subrogasi (subrogation) dan kontribusi (contribution). Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia , hal: 664 Paper Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan (Jakarta, 1989) hal: 15
5. Subrogasi
Subrogasi atau subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung, yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dengan adanya prinsip subrogasi ini, tertanggung tidak dimungkinkan memperoleh ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang benar-benar dideritanya. Misalnya, dalam asuransi kendaraan bermotor, apabila mobilnya rusak karena ditabrak oleh pengendara lain, maka proses pembayaran ganti rugi dapat dilakukan dengan penanggung mengganti kerugian/kerusakan pihak tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung tidak berhak lagi meminta ganti rugi dari penabrak. Hak melakukan tuntutan ganti rugi kepada penabrak oleh penanggung disebut hak subrogasi. 6. Kontribusi
Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity. Prinsip kontribusi pada dasarnya adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut serta membayar
7
ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besar. Hal tersebut dapat saja terjadi apabila tertanggung, dalam waktu yang bersamaan mempertanggungkan suatu benda atas suatu risiko yang sama kepada beberapa penanggung. Dalam kondisi tersebut, apabila terjadi klaim maka masing-masing penanggung harus membayar ganti rugi secara proporsional dengan jumlah yang ditanggungnya. Dari pengertian tersebut, maka sebab timbulnya kontribusi adalah: a. adanya dua atau lebih polis indemnity: b. polis menutup kepentingan yang sama ( common interest ); ); c. polis menutup risiko yang sama ( common peril ); ); d. polis menutup kepentingan asuransi yang sama; e. masing-masing polis harus bertanggung jawab atas kerugian. Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , hal: 665
KONSEP THE LAW OF LARGE NUMBERS The law of the large numbers yaitu “ hukum bilangan besar” dimana semakin besar jumlah kelompok yang membagi membagi kerugian, maka maka semakin kecil kecil jumlah beban kerugian kerugian setiap kelompok individu. Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , hal: 667
INSURABLE RISKS Insurable interest pada prinsipnya adalah semua risiko yang dapat dipertanggungkan.
Jika risiko memenuhi sifat LURCH maka risiko dikatakan Insurable Risks
L - LOSS (Penyebab terjadinya kerugian) U - UNEXPECTED (tidak terduga) R - REASONABLE (benda yang diasuransikan mempunyai nilai bagi penanggung dan tertanggung) C - CATASTROPHIC (tidak menimbulkan rugi yang sangat besar) H - HOMOGENOUS (barang sejenis)
Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , hal: 665
PERIL DAN HAZARD Peril dan dan hazard berkaitan berkaitan dengan resiko dan ketidakpastian. Peril dapat dapat diartikan penyebab atau mungkin dapat menyebabkan suatu kerugian.
contoh: kebakaran, kemalingan, badai, ledakan.
8
Hazard ialah ialah setiap keadaan yang menyebabkan peril
contoh: kebakaran karena bensin di dekat kompor (bensin di dekat kompor merupakan hazard ) Jenis Hazard
Physical Hazard
Hazard yang timbul dari kondisi fisik penggunaan barang yang dipertanggungkan
Morale Hazard
Hazard yang timbul akibat kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang akan menyebabkan terjadinya suatu kerugian
Moral Hazard
Hazard dimana seseorang dengan sengaja menyebabkan suatu kerugian dengan maksud memperoleh uang asuransi atau kompensasi lain Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia , hal: 669 - 670
4. TUJUAN DAN MANFAAT ASURANSI Tujuan asuransi Tujuan asuransi menurut Abdulkadir Muhammad (2011:12) adalah sebagai berikut: 1. Pengalihan Risiko perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari p ihak tertanggung tertanggung untuk mengambil risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan mengalihkan risiko yang mengancam harta harta kekayaannya atau jiwanya. 2. Pembayaran Ganti Rugi Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayar ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti yang tercantum dalam polis. 3. Pembayaran Santunan Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjia bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance ). Artinya penanggung terikat dengan tertanggung karena perintah undang-undang bukan karena perjanjian. Asuransi sosial ini disebut asuransi sosial (social insurance)
9
Abdulkadir, Muhammmad. Muhammmad. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 12 – 14
Manfaat Asuransi Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi tertanggung ( insured ) antara lain sebagai berikut: a. Rasa aman dan perlindungan, dengan memiliki polis asuransi maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian mungkin timbul. b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semankin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian mungkin ditimbulkannya, maka makin pula premi pertanggungannya. pertanggungannya. c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. d. Berfungsi sebagai tabungan. e. Alat penyebaran resiko. Dengan asuransi, resiko kerugian dapat disebarkan kepada penganggung. Bidang usaha apabila investasi tersebut dapat ditutup oleh asuransi yang dimaksud untuk mengurangi resiko. Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia , Hlm: 656
5. KONTRAK ASURANSI Menurut Siamat (2005: 687) kontrak asuransi disebut juga dengan contingent contract , yaitu kontrak atau janji di mana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, misalnya terbakar rumah yang dipertanggungkan”. Asuransi dan Idemnifikasi
Menurut Siamat (2005: 687) penggantian kerugian atau idemnifikasi berarti “mengembalikan pihak tertanggung kepada posisi keuangan yang sama seperti sebelum ia mengalami suatu kerugian”. Idemnifikasi dan dan Prevensi Kerugian
Penggantian kerugian haruslah tidak melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya karena dapat mengurangi kemungkinan tertanggung dengan sengaja melakukan tindakan kelalaian atau dengan sengaja ingin memperoleh keuntungan dari pembayaran asuransi (Siamat, 2005: 687). Polis Asuransi (Policy) (Policy)
Budisantoso & Triandaru (2006: 182—183) 182 —183) menyatakan bahwa “polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak pihak- pihak yang mengadakan perjanjian asuransi”. Triandaru dan Budisantos Budisantoso. o. 2006. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Edisi Kedua). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 183.
Fungsi polis menurut Simorangkir (2000: 178 –179) –179) fungsi umum polis adalah: 1. Sebagai perjanjian pertanggungan pertanggungan
10
2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. 3.
Sebagai bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.
Simorangkir. 2000. Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal: 178 –179
kontrak asuransi yang dinyatakan dalam bentuk polis pada umumnya terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu: •
Declarations
Merupakan suatu pernyataan yang bersifat mengenai resiko yang akan di asuransikan dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan premi dan penerbitan polis. •
Insuring Agreement
Merupakan perjanjian pertanggungan yang merupakan bagian yang mengatur ketentuan kedua pihak, tertanggung dan penanggung. •
Conditions
Merupakan bagian yang mengatur kedua ketentuan kedua pihak, tertanggung dan penanggung, dalam menyetujui untuk melakukan pemeriksaan atas suatu kejadian. •
Exclusions
Pada bagian ini harus disebutkan disebutkan dengan jelas bentuk peril apasaja yang tidak ditutup ditutup atau diluar penutupan pertanggungan. Dan exclusion merupakan bagian polis yang menyatakan hal – hal – hal hal tersebut Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia , hal: 688 – 689
Aspek Hukum Kontrak 1.
Warranties
Adalah suatu ketentuan khusus atau pernyataan di dalam polis yang berkaitan dengan sifat resiko. Contoh warranty : a. Polis asuransi berisi suatu pernyataan bahwa pemilik polis berjanji merawat suatu system deteksi kebakaran dalam gedung yang ia asuransikan. b. Polis asuransi kapal tunda / penarik memuat pernyataan bahwa kapal tersebut dalam keadaan laik laut dan tidak akan digunakan untuk memuat kargo yang sifatnya berbahaya.
2. Representations Adalah suatu bagian dari polis apakah hal yang terdapat pada warranty dapat dibuktikan atau tidak. Representations bukanlah suatu bagian dari polis sebagai mana halnya 11
dengan warranty tetapi hanyalah suatu pernyataan yang dibuat oleh tertanggung supaya memperoleh polis asuransi. asuransi.
3. Concealment Concealment berhubungan dengan usaha menyembunyikan atau membatalkan fakta fakta yang telah diketahui. Khususnya kenyataan kenyataan yang akan menyebabkan penanggung menolak pertanggungan atau mengenakan premi yang lebih tinggi bila fakta fakta diketahui.
4. Fraud Adalah suatu tindakan sengaja membuat suatu pernyataan palsu atau sengaja menyembunyikan fakta yang dapat mengakibatkan penolakan pihak asuransi. Fakta yang tidak disebutkan atau disembunyikan tersebut haruslah material atau penting.
Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia , hal: 689 – 690
6. PENGATURAN PERASURANSIAN DI INDONESIA Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di indonesia saat ini terdiri atas: 1. UU no. 2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian. Peransuransian. 2. Peraturan Pemerintah no. 73 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 3. Keputusan Menteri Keuangan, masing masing: –
–
–
–
No. 223/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. No. 224/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. No. 225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang penyelenggaraan No. 226/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi.
Siamat. Dahlan , , 2005, 2005, Manajemen Manajemen Lembaga Keuangan; kebijakan moneter dan perbankan, perbankan , Jakarta: Lembaga Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Indonesia , hal: 697
7. ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL ( TAKAFUL)) Definisi asuransi syari'ah menurut Dewan Syariah Nasional MUI adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset 12
dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), masyir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal: 245 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: PT Intermasa, 2003. Edisi Kedua. Hlm: 140
8. PERBEDAAN ASURANSI KONVENSIONAL DENGAN SYARIAH Secara garis besar, misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social. Sedangkan dalam asuransi syariah misi yang di emban adalah misi aqi’dan, misi misi ibadah, misi ekonomi dan misi pemberdayaan umat. Beberapa karakteristik yang menjadi pembeda asuransi syariah dengan asuransi konvensional antara lain sebagai berikut: 1. Asuransi syari’ah syari’ah memiliki Dewan Pengawas Sya- riah (DPS) yang betugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. abarru’ (hibah) untuk hubungan sesama 2. Akad pada asuransi syari’ah syari’ah adalah adalah akad T abarru’ peserta di mana pada dasarnya das arnya akad dilakukan atas at as dasar tolong menolong (taawun). Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual-beli (tabadduli ). ). 3. Investasi dana pada asuransi syari’ah sy ari’ah berdasarkan berdasarkan bagi hasil ( Mudharabah ), bersih dari gharar, maysir dan riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya 4. Kepemilikan dana pada asuransi syari’ah syari’ah meru- pakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Pada asuransi konvensional, konv ensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi mi- lik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal: 266 - 267
13
