TUGAS KELOMPOK MI (Perusahaan Jasa Asuransi)

TUGAS KELOMPOK MANAJEMEN INDUSTRI

Perusahaan Jasa Asuransi

Kelompok V PTI Kelas F: Mirza H

(10520244033) (10520244033)

Lilik A.P

(10520244034) (10520244034)

Dian Puspitasari

(10520244035) (10520244035)

Cahyaningtyas R

(10520244036)

Yulianti

(10520244037)

Rizqi Haqsari

(10520244038)

Setyo Artanto

(10520244040)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA FAKULTAS TEKNIK  UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2013

A. Profil Perusahaan Jasa Asuransi 1. Jasa Raharja a. Sejarah

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk  melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan  Nasionalisasi.Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960, namun berlaku sampai tanggal 3 Desember 1957. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat PNAK  (Perusahaan Negara Asuransi Kerugian) yang semula berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.12631/B.U.M. II. tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya disebut dengan “Ika” menjadi “Eka”.Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula, keempat PNAK yaitu Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka Sakti pada tanggal 1 Januari 1961 dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK  Eka Karya.  Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan ( Badan Penguasa Perusahaan perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.: 29495%/B.U.M.II tanggal 31 Desember 1960, penyebutan nama perusahaan-perusahaan tersebut kembali menggunakan “Ika” termasuk perusahaan yang baru didirikan yaitu “Ika Karya”. Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena Pengumuman Menteri Keuangan tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret 1961. PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransi an yaitu:



mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa.



memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi.

Pada tahun 1965, terbit Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan perusahaan baru

dengan nama

“Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja”dan Raharja”dan seluruh kekayaan,  pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK  Jasa Raharja. Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Raharja pun berkedudukan dan  berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor   perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di dalam negeri.Berbeda dengan PNAK Eka Karya Kar ya yang memberikan pertanggungan yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK Jasa Raharja didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk  reasuransi dan perantaraan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan  bermotor dan kecelakaan penumpang.Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa Raharja, tepatnya tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan  penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan UndangUndang Nomor 34 34 tahun 1964. Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha  Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan  bahwa PERUM adalah Perusahaan Per usahaan Negara yang didirikan dan diatur diat ur berdasarkan

ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960. Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU.  No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia, di saat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat fronting office dari  perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke lua r negeri untuk  kepentingan tersebut.Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh  perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP  No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6  November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pada tahun 1981, anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah  No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sehingga  pengaturan anggaran dasar harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981.Dengan adanya perubahan nomenklatur  kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan

Perseroan

(Persero)

Asuransi

Kerugian

Jasa

Raharja

untuk 

Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Peme rintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain  program asuransi sosial. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety  bond untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan

Dana

Pertanggungan

Wajib

Kecelakaan

Penumpang

sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964.

b. Visi dan Misi Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan  penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Misi Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja 

Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan  pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat. masyarakat.



Bakti

kepada

Negara,

dengan

mewujudkan

kinerja

terbaik

sebagai

 penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara. 

Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.



Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan. li ngkungan.

2. JAMSOSTEK  a. Sejarah

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program  jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang  pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP  No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang  pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU  No.14/1969 tentang Pokok-pokok Pokok-pokok Tenaga Kerja, Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang  pembentukan wadah penyelenggara penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai  pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor  40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen

tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek  (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya  bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan  perkembangan masa depan bangsa. b. Visi dan Misi Visi

Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya,  bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Pelayanan. Misi

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi  perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: 

Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga



Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas



 Negara: Berperan serta dalam pembangunan

B. Layanan Asuransi 1. Jasa Raharja

Untuk Jasa Raharja lingkup jaminannya mengikuti UU No 33 Tahun 1964 Jo PP  No 17 Tahun 1965 1965 : a. Korban yang berhak atas santunan

Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama  penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik  dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.  b. Jaminan ganda Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda. c. Korban yang mayatnya tidak diketemukan Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

2. JAMSOSTEK 

JAMSOSTEK memiliki beberapa program asuransi sebagai berikut : a. Program Jaminan Hari Tua (JHT) Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya  penghasilan tenaga

kerja

karena

meninggal,

cacat,

atau

hari

tua

dan

diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.  b. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu  program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK  akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan. c. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risikorisiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik  maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan

dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga  pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. d. Jaminan Kematian (JK) Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya  pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran i uran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala . e. TK-LHK  Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan  pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. f.

Jasa Konstruksi Adalah Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi yang diatur  melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 Tanggal 29 September 1999

3. Perbandingan Jasa Raharja dengan JAMSOSTEK 

Kalau Jasa Raharja lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964. Sedangkan kalau JAMSOSTEK  lebih fokus kepada perlindungan tenaga kerja dan menjadi mitra pengusaha.

C. Analis SWOT

Analisis

SWOT

adalah

metode perencanaan

strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau proyek atau suatu spekulasi bisnis.

1. Jasa Raharja

a. Kekuatan Jasa Raharja 

Jaringan pelayanan/distribusi yang tersebar diseluruh tanah air 



Laporan Keuangan selalu mendapat opini wajar 



Kinerja Keuangan dengan predikat minimal sehat



Integritas, dedikasi, loyalitas dan kejujuran SDM



Hubungan kemitraan yang harmonis



Sistem pelayanan Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib yang terintegrasi



Citra Perusahaan

 b. Kelemahan Jasa Raharja 

Produk image belum memasyarakat



Struktur organisasi belum sepenuhnya menunjang aktifitas pemasaran atau  penjualan



Pola karir pegawai belum dilaksanakan secara konsisten



Pegawai yang mempunyai gelar profesi masih belum memadai



Perusahaan belum memiliki basis data korporasi dan sistem informasi yang terpadu



Pegawai yang berjiwa kewirausahaan masih belum berkembang



Equity yang dimiliki masih rendah



Hasil investasi belum cukup menutup biaya overhead



Budaya kerja yang inovatif dan kreatif belum berkembang



Program kegiatan Litbang masih kurang berorientasi kepada kebutuhan Pasar 



Sistem remunerasi masih belum sesuai dengan resiko dan beban kerja



Beban dan pengaturan kerja masih belum optimal

c. Peluang Jasa Raharja 

Kecenderungan permintaan terhadap produk asuransi semakin meningkat



Peraturan perundangan yang mendukung



Kondisi ekonomi yang cenderung kondusif 

d. Ancaman Jasa Raharja 

Persaingan bisnis asuransi pasca AFTA



Implementasi UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah



Kemungkinan revisi UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian



UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat



UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas angkutan jalan



Ketergantungan dukungan dari mitra kerja yang tinggi



Kondisi politik yang kurang menentu



Adanya rekomendasi dari IMF kepada pemerintah untuk melakukan merger   perusahaan asuransi

2. JAMSOSTEK 

a. Kekuatan JAMSOSTEK  

Kerjasama kelompok yang dinamis dan harmonis



Perbaikan dan pembelajaran yang terus menerus



Kepemimpinan yang efektif 



Sadar biaya



Berbasis pada kompetensi

 b. Kelemahan JAMSOSTEK  

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Jamsostek tentang berbagai  pelayanan yang terdapat dalam programnya membuat sebagian besar tenaga kerja peserta Jamsostek belum dapat menikmati pelayanan yang seharusnya  bisa mereka peroleh

c. Peluang JAMSOSTEK  

Peraturan perundangan yang mendukung



Tidak hanya melayani kepentingan pekerja sektor formal namun juga informal

d. Ancaman JAMSOSTEK  

Anggapan bahwa PT Jamsostek kurang memperhatikan kesejahteraan peserta



UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara



UU RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja



UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional



UU RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Pen yelenggara Jaminan Sosial

3. Perbandingan Jasa Raharja dengan JAMSOSTEK 

Pada analisis SWOT merupakan pencarian strategi dalam perkembangan  perusahaan. Jasa Raharja yang telah berdiri terlebih dahulu memiliki kekuatan pada  jaringannya yang lebih luas, tapi karena merasa aman dibidannya yang ditandai dengan

banyaknya

UU

yang

melatarbelakanginnya

maka

perkembangannya

cenderugn statis dan kurang inovatif. Berbeda dengan JAMSOSTEK tergolong  perusahaan baru yang dinamis dan kompetitif sehingga jasa yang ditawarkan lebih inovatif.

D. Manajemen Pemasaran 1. Jasa Raharja

a. Promosi Promosi dan periklanan merupakan upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat luas tentang profil Perseroan atau produk/jasa yang dapat diberikan Perseroan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan program asuransi sosial. Program promosi dan periklanan dirancang untuk untuk mendekatkan diri kepada pelanggan atau masyarakat pada umumnya sesuai dengan tagline Jasa Raharja ’Asuransinya Masyarakat Indonesia’. 

Komitmen dalam Pelayanan Layanan jemput bola disertai dengan penerapan PRIME (Proaktif, Ramah, Ikhlas,Mudah, Empati) merupakan sebuah inovasi layanan yang memiliki fokus creating value services untuk memenuhi kebutuhan dan memberi nilai tambah

sendiri

bagi

masyarakat(customer masyarakat(customer

experience). experience) .

Beragamnya

kebutuhan masyarakat membuat layanan ini menjadi solusi bagi berbagai macam kebutuhan PT Jasa Raharja (Persero) dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan jangka panjang. 

Jaringan Pelayanan Salah satu strategi dari perusahaan jasa yang sangat signifikan adalah mendekatkan saluran layanan dengan masyarakat. PT Jasa Raharja (Persero) tahun 2011 memperluas jaringan layanan dengan menambah lima kantor   pelayanan, sehingga keseluruhan PT Jasa Raharja (Persero) memiliki 28 Kantor Cabang, 62 Kantor Perwakilan dan 32 Kantor pelayanan yang tersebar  di seluruh Indonesia. Masyarakat dalam menyelesaikan pengurusan santunan

agar lebih cepat dan tepat, dapat dilakukan diseluruh Kantor PT Jasa Raharja (Persero) baik Kantor Cabang, Kantor Perwakilan dan Kantor Pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Mengadakan hubungan dengan Mitra Kerja dan Pemas ok  Berdasarkan

Keputusan

Bersama

Komisaris

dan

Direksi

No

KEB/K/1/2006 dan No KEB/2/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku, hubungan dengan Mitra Kerja dijabarkan sebagai interaksi yang terjadi karena adanya hubungan kerja baik berdasarkan ikatan perjanjian maupun tidak dengan tujuan memudahkan kelancaran usaha Perseroan. Insan Jasa Raharja menjaga hubungan yang harmonis dan kondusif  dengan Mitra Kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan. 

Mengadakan hubungan dengan Masyarakat Perusahaan mendefinisikan kemitraan sebagai bentuk interaksi perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Kebijakan kemitraan setiap lini operasi perusahaan dengan masyarakat berorientasikan  pada upaya untuk menjalin hubungan baik dan berinteraksi dengan masyarakat setempat serta membantu pengembangan masyarakat. Perusahaan sangat memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal di dalam wilayah sekitar operasi perusahaan. Perusahaan senantiasa menegakkan komitmen bahwa dimanapun unit kerja perusahaan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan  pokok bagi keberhasilan jangka panjang panjang perusahaan.



Mengadakan hubungan dengan Pemegang Saham Keterlibatan pemegang saham dalam usaha perusahaan adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan setiaptahun dan dalam waktu tertentu untuk melakukan pengesahan RKAP sebagai tolok ukur  keberhasilan Direksi dalam mengelola perusahaan dan Laporan tahunan sebagai bentuk dan pelepasan tanggungjawab Dewan komisaris dan direksi atas pengeloalan perusahaan.



Mengadakan hubungan dengan Pemerintah dan Legislatif  Keterlibatan Pemerintah sebagai regulator pelaksana peraturan perundangundangan dan DPR selaku pencipta dan pengawas atas pelaksanaan peraturan

 perundang-undangan,dimana  perundang-undangan,d imana regulasi yang terkait dengan PT Jasa Raharja (Persero) telah diterbitkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No. 34 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 

Mengadakan hubungan dengan media massa Keterlibatan media masa untuk meningkatkan citra perusahaan dengan menekankan kepada ketepatan dan keterbukaan sejalan dengan kode etik   jurnalistik, dan perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan suasana kondusif, membangun image positif perusahaan dengan  prinsip saling menghormati kedudukan masing-masing.

 b. Penetapan harga Segmen yang dipilih PT.JASA RAHARJA adalah semua golongan ekonomi,  baik yang menengah kebawah maupun menengah keatas. Tugas pokok PT Jasa Raharja (Persero) adalah menghimpun dan memupuk  dana masyarakat melalui iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang berwujud santunan jasa raharja, terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya berdasar atas Iuran wajib yang dijamin oleh Undangundang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. PeraturanPemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang KetentuanKetentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Sumbangan wajib yang dijamin oleh Undang-undang No. 34 Tahun1964 tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-KetentuanPelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Dengan demikian maka PT Jasa Raharja adalah Perusahaan Asuransi. Menurut  pendapat Sri Redjeki Hartono Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang secara  profesional menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak pihak lain. Dengan pembayaran tertentu, risiko yang menjadi tanggungjawabnya itu kemudian dikelola sedemikian rupa dalam suatu rangkaian kegiatan yang  berlanjutan, sebagai kegitan kegita n perusahaan. Oleh sebab itu PT Jasa Raharja (Persero) dalam kegiatannya adalah memupuk dana Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan melalui santunan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang No. 33 Tahun 1965 Pasal 3ayat (1) a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan

 penerbangannasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui perusahan yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Undang-undang  No. 34 Tahun 1964 Pasal 2 ayat (1)Pengusaha Pemilik alat angkutan lalu lintas  jalan diharuskan memberi Sumbangan tiap tahun kepada Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ( Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas  jalan korban/ahli waris yang bersangkutan). Pasal 4 ayat (1) setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya PT Jasa Raharja (Persero) untuk dapat mengatur penggunaan tersebut dana terhimpun tersebut secara efektif dan efisien,  perlulah dana-dana yang dapat diinvestasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah cq. Suatu Perusahaan Negara ( PT Jasa Raharja (Persero)) yang harus mengadministrir dana-dana tersebut secara baik sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu : a. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan  penumpang dalam perjalanan;  b. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan lalu lintas jalan; c. Tetap tersedianya “ investibleinvestible-funds” yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir78.

2. JAMSOSTEK 

a. Promosi Personal Selling merupakan salah satu kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (persero) dalam usahanya untuk meningkatkan pendapatan iuran. Bentuk Personal Selling yang dilakukan adalah: 

Kunjungan Rutin secara Langsung ke Perusahaan Petugas operasional mendatangi langsung perusahaan sasaran untuk  kemudian menjelaskan kepada pengusaha atau wakil pengusaha( biasanya  personalia), mengenai manfaat program jamsostek bagi Perusahaan dan

tenaga kerja. Dalam melaksanakan kegiatan kunjungan tersebut ditentukan oleh waktu (hari kerja) yang tersedia selama setahun. 

Presentasi Berkelompok  Presentasi berkelompok merupakan salah satu kegiatan personal selling yang dilakukan PT. Jamsostek dengan cara mengundang 20 sampai 50  perusahaan sasaran yang potensial di hall hotel atau restoran, rest oran, untuk kemudian mempresentasikan program jamsostek.



Presentasi dihadapan tenaga kerja Merupakan presentasi dihadapan tenaga kerja. Kegiatan ini dilakukan atas undangan dari perusahaan calon peserta atau perusahaan peserta, dengan harapan para karyawan dapat menerima penjelasan yang benar mengenai manfaat dari program jamsostek dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh para tenaga kerja secara langsung



Persentasi teknis Merupakan presentasi yang oleh para petugas operasional yang dilakukan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya apabila ada unjuk rasa, masalah klaim atau kesulitan dan masalah konsumen terhadap program jamsostek, sehingga diperlukan penjelasan secra teknis dan detail



Presentasi insidentil Merupakan presentasi petugas operasional yang dilaksanakan dengan cara sisipan pada acara-acara tertentu.

 b. Penetapan harga Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992  pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari  penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengusaha adalah a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu  perusahaan milik sendiri;

 b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang  berkedudukan diwilayah Indonesia. Perusahaan adalah setiap bentuk   badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang ini meliputi : (a) Jaminan kecelakaan kerja; (b) Jaminan kematian; (c)Jaminan hari tua; (d) Jaminan pemeliharaan kesehatan. Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut : a. Jaminan kecelakaan yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok   jenis usaha adalah sebagai berikut : Kelompok I : 0,24 % dari upah sebulan; Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan; Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan; Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan; Kelompok V : 1,74 % dari upah sebulan;  b. Jaminan hari tua, sebesar 5,70 % dari upah sebulan; c. Jaminan kematian, sebesar 0,30 % dari upah sebulan; d. Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3 % dari upah sebulan bagi tenaga kerjayang belum berkeluarga. Iuran jaminan kecelakaan kerja,  jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Iuran jaminan hari tua sebesar3,70 % ditanggung pengusaha dan 2 % ditanggung oleh tenaga kerja. Dasar   perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari upah sebulan, setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). e.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Skema ini mencakup kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan di tempat kerja juga sewaktu perjalanan dari atau ke tempat kerja. Hal ini diwajibkan bagi semua “badan hukum” yang mempekerjakan minimal 10 orang pekerja atau dengan upah bulanan minimal Rp 1 juta. Iuran  pengusaha sebesar 0,24%-1,74%dari upah kotor, tergantung sektor 

ekonominya. Skema ini mencakup biaya transportasi, pemeriksaan kesehatan, layanan medis dan perawatan, biaya rehabilitas i, tunjangan atas kecacatan, hilangnya fungsi tubuh dan kematian. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas (1) penggantian biaya, dan (2) santunan berupa uang. Penggantian biaya Penggantian biaya meliputi  biaya transportasi, biaya pengobatan dan perawatan, serta biaya  penggantian membeli alat bantu. Biaya transportasi tenaga kerja yang  bersangkutan ke rumah sakit ditetapkan dengan tarif maksimum sebesar  Rp 100.000,- untuk transportasi darat, Rp 200.000,-untuk transportasi laut, danRp 250.000,- untuk transportasi udara. Penggantian biaya  pengobatan dan perawatan mehputi biaya obat, dokter, operasi, rontgen, laboratorium, perawatandi Puskesmas, RSU pemerintah, tabib tradisional, dan sinshe yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Tarif maksimum  penggantiannya adalah Rp 4.000.000,- berdasarkan bukti pengeluaran. Penggantian membeli alat bantu (othose) dan alat pengganti (prothose) diberikan sekali per kasus dengan ketentuan maksimum 40%dari harga di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Prof.DR.Suharso, Solo. Santunan berupa uang Santunan sementara tidak mampu bekerja adalah sebesar 100% upah selama kuartal pertama, 75% upah selama kuartal kedua, dan 50% selama kuartal

ketiga

dan

seterusnya.

Santunan

cacat

total

dibayar 

sekaligus(lumpsum) 70% x 60 bulan upah ditambah santunan berkala Rp 25.000,. selama24 bulan. Santunan cacat sebagian tubuh atau cacat kekurangan fungsi, dibayar sekaligus (lumpsum) sebesar persentase tertentu (berdasarkan tabel) dari 60 bulan upah. Santunan kematian karena kecelakaan kerja dibayar sekaligus (lumpsum) sebesar 36 bulan upah, ditambah santunan berkala Rp 25.000,- selama 24 bulan,dan biaya  pemakaman Rp 200.000,200.000,f.

Jaminan Hari Tua Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena karyawan tidak  lagi bekerja. Akibatnya dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan hati sewaktu mereka masih bekerja. Terutama sekali bagi mereka yang berpenghasilan rendah, maka jaminan hari tuamemberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan/atau secara berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55

tahun.Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang memberikan kepastian  penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu. Pembayarannya dilakukan sekaligus atau berkala, atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja, karena telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total tetap setelah ditetapkan dokter. Menurut pasal 14 UU No. 3/1992 dalam Prinst (1994)  bahwa: “Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, atau anak yatim piatu”. Atau jaminan hari tua juga dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55tahun, yakni setelah mencapai masa kepesertaan (Pasal 32 ayat 1 PP. No.14/1993). Besarnya Jaminan Hari Tua adalah keseluruhan iuran yang disetor,beserta hasil  pengembangannya.  pengembangannya. Sesuai pasal 24 (1) PP RI No. 14/1993 (Prinst1994)  bahwa jumlah Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja yang telah mencapai usia55 tahun atau cacat total selama-lamanya selama -lamanya dan dapat dilakukan: 1. sekaligus, apabila jumlah seluruh Jaminan Hari Tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,2. Secara berkala, apabila seluruh jumlah Jaminan Hari Tua telah mencapai Rp.3.000.000,- atau lebih dan dilakukan paling lama lima (5) tahun. g. Jaminan Kematian Jaminan

Kematian

adalah

jaminan

yang

diberikan

kepada

keluarga/ahliwaris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman. Bagi tenaga kerja yang meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja maka keluarganya berhak atas Jaminan Kematian, yang meliputi: 1. Biaya pemakaman 2. Santunan kematian berupa uang Jaminan kematian (JK) dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari  peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal. Keluarga dimaksud dalam pasal 12 UU No. 3/1992 adalah istri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan ke atas, dihitung sampai derajat kedua,termasuk anak yang disahkan. Apabila

keturunan dalam garis lurus ke bawah atau ke atas tidak ada, maka diambil garis ke samping dan mertua. Dalam tenaga kerja tidak  mempunyai ahli waris maka hak atas Jaminan Kematian dibayarkan kepadapihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja bersangkutan atau perusahaan pemakaman. h. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karenanya, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program  jaminan social tenaga kerja. ke rja. Disamping Disa mping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya  peningkatan (promotif), pencegahan(preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang  produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Orang yang berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sepertiyang disebutkan dalam pasal 16 UU No. 3/1992 (Prinst) adalah tenaga kerja atausuami atau istri dan anak, yang meliputi: 1) Rawat Jalan Tingkat Pertama 2) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan 3) Rawat Inap 4) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan 5) Penunjang diagnostik, dan 6) Pelayanan gawat darurat Untuk itu Badan Penyelenggara wajib memberikan kepada setiap anggot: 1) Kartu pemeliharaan kesehatan, dan 2) Keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan ini diatur berdasarkan  perjanjian

secara

tertulis

dengan

Badan

Penyelenggara.

Untuk 

 penyelenggara melakukan pembayaran kepada pelayanan pelayanan kesehatan secara  praupaya dengansistem kapitalisasi. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pelaksana dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis yang nyata dan standard, dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan.Perbedaan lain  program JPK dengan 3 program lain adalah dalam penyelenggaraannya, antara lain kepesertaan 3 program Jamsostek (JHT, JKK danJK) bersifat wajib bagi seluruh perusahaan dan tenaga kerja dengan iuran (premi)yang ditentukan secara persentasi dari upah yang diterima, sedangkan kepesertaan program JPK mencakup tenaga kerja beserta keluarganya dengan jumlah anakmaksimal 3 orang berusia di bawah 21 tahun dan  belum menikah. Program JPK bersifat wajib bersyarat, bers yarat, artinya perusahaan dapat tidak mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program JPK  sepanjang telah memberikan pelayanan kesehatan dengan benefit atau manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan ketentuan dalam UndangUndang nomor 3 tahun 1992. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 (Bab II, Pasal 2, ayat 4). Disamping itu iuran dalam program JPK Jamsostek ditetapkan berdasarkan persentasi dari upah yang dibedakan atas tenaga kerja lajang sebesar 3 % dantenaga kerja berkeluarga 6% dari upah yang diterima, namun untuk upah maksimal dibatasi (ceiling) sebesar Rp. 1.000.000,-. Sebagai upah minimal tidak disebutkan, namun karena hak normatif tenaga kerja adalah upah minimal Regional/Propinsi, maka sebagai upah minimal ditentukan UMR/UMP yang berlaku dan ditetapkan oleh Keputusan Kep utusan Gubernur.

3. Perbandingan Jasa Raharja dengan JAMSOSTEK 

Jasa Raharja melakukan kegiatan promosi dengan berbagai cara yaitu menetapkan

komitmen

dalam

pelayanan

yang

PRIME

(Proaktif,

Ramah,

Ikhlas,Mudah, Empati), memperluas jaringan pelayanan, dan mengadakan berbagai hubungan dengan Mitra Kerja dan Pemasok, Masyarakat, Pemegang Saham, Pemerintah dan Legislatif, serta media massa. Sedangkan JAMSOSTEK menerapkan Personal Selling dengan beberapa bentuk yaitu kunjungan rutin secara langsung ke  perusahaan, presentasi berkelompok, presentasi dihadapan tenaga kerja, persentasi teknis, dan presentasi insidentil.

Segmen pasar yang dipilih PT.JASA RAHARJA adalah semua golongan ekonomi, baik yang menengah kebawah maupun menengah keatas. Sedangkan untuk  JAMSOSTEK menerapkan beberapa jenis layanan asuransi untuk menampung  berbagai jenis permasalahan tenaga kerja berkenaan dengan asuransi sosial.

E. Segmen Pasar 1. Jasa Raharja

Setiap

perusahaan

memerlukan

strategi

pemasaran

yang

efektif

dalam

memasarkan produknya. Konsep yang terkait dengan strategi pemasaran adalah target  pasar, keinginan konsumen dan bauran pemasaran.Strategi

pemasaran yang

digunakanPT Jasa Raharja meliputi segmenting, targeting, positioning, dan dikembangkan dengan marketing mix. Dalam memasarkan produknya PT Jasa Raharja menggunakan strategi pemasaran yang terarah yaitu STP yang meliputi segmenting, targeting, positioning dan strategi marketing mix. Pengaruh segmenting  pasar terhadap pemasaran adalah memfokuskan pasar yang dipilih, target pasar  menentukan segmen pasar yang dituju, positioning mempunyai keunggulan bersaing sedangkan kombinasi marketing mix yang tepat akan dapat meningkatkan volume  penjualan. Segmen yang dipilih adalah semua golongan ekonomi, baik yang menengah kebawah maupun menengah keatas. Saat ini Jasa Raharja berada pada tahap kedewasaan. Peningkatan pelayanan kepada konsumen dan peningkatan kegiatan promosi sangatlah diperlukan.

2. JAMSOSTEK 

Segmen pasar PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah tenaga kerja baik itu formal maupun informal. Secara nasional, PT Jamsostek telah memiliki sekitar 16 unit KUP di berbagai daerah, Sampai saat ini, jutaan pekerja yang terlindungi  program Jamsostek antara lain tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja luar hubungan kerja. Segmen pasar peserta PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tercatat mencapai 47 juta pekerja formal dan 70 juta pekerja informal. PT Jamsostek  menargetkan pangsa pasar dari Usaha Kecil Menengah (UKM)seperti mini market dan laundry. Usaha yang memiliki tenaga kerja minimal 10 orang atau pekerja yang digaji minimal Rp. 1 juta perbulan wajib menjadi peserta Jamsostek. Ditempat seperti mini market yang di dalamnya ada tenaga kerja, tiga atau lima orang saja wajib jika

gaji satu juta. Perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta  jamsostek. Hal ini sudah diatur oleh undang-undang. undang-undang. Upaya meningkatkan kepesertaan PT Jamsostek terus dilakukan, termasuk  menjangkau pekerja sektor usaha kecil, di antaranya tukang parkir, nelayan, pedagang  pasar, dan pekerja serabutan atau musiman. Kanwil PT Jamsostek menargetkan 9.716 orang tenaga kerja mandiri dan 21.500 orang tenaga kerja luar hubungan kerja untuk  menjadi peserta Jamsostek pada tahun 2011. Yang menjadi sasaran mereka adalah tenaga kerja sektor konstruksi dan pekerja musiman, di antaranya tebang tebu.

3. Perbandingan Jasa Raharja dengan JAMSOSTEK 

Perbandingan Jasa Raharja dengan JAMSOSTEK adalah segmen pasar yang dipilih PT Jasa Raharja yaitu semua golongan ekonomi, baik yang menengah kebawah maupun menengah keatas, sedangkan PT Jamsostek menargetkan segmen  pasar dari Usaha Kecil Menengah (UKM) atau perusahaan kecil dan menengah.

F. Strategi Pemasaran 1. Jasa Raharja

Kebijaksanaan pemasaran PT. Asuransi Jasa Raharja dilakukan dengan  pertimbangan dan memperhatikan kemauan calon nasabah yang berbeda-beda berbeda -beda sesuai dengan pendapatannya, dan persaingan yang semakin tajam dalam bidang industri  jasa asuransi. Strategi yang digunakan adalah dengan mengkombinasikan variabel harga, promosi dan distribusi. Untuk itu perusahaan akan melakukan berbagai strategi, diantaranya penetrasi  pasar

melalui

saluran

distribusi

inovatif,

mengembangkan

bisnis

syariah,

 pengembangan produk baru sesuai dengan tuntutan pasar, melaksanakan strategi investasi yang prudent, secure dan yield yang optimal serta meningkatkan investasi dari aset properti. Hal ini perlu dilakukan di tengah kondisi perusahaan yang semakin  berat khususnya secara seca ra eksternal dikarenakan persaingan di industri asuransi semakin tajam, baik dari pemain lokal

maupun patungan patungan serta untuk meningkatkan

 pendapatan perusahaan khususnya khususnya di sektor investasi. Untuk meningkatkan Customer Satisfaction bagi nasabah maupun pemegang  polis, Asuransi Jasa Raharja telah memiliki tambahan layanan dengan fasilitas Call Centre 24 Hours Jasa Raharja. Fasilitas ini membuktikan bahwa pelayanan Asuransi Jasa Raharja menjadi semakin modern dan praktis, karena nasabah bisa mendapatkan

informasi mengenai segala sesuatu terkait dengan kepesertaan mereka sebagai nasabah dengan cepat dan praktis, tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan Jasa Raharja terdekat. Adapun layanan modern Jasa Raharja lainnya adalah program auto debet yang memudahkan nasabah Jasa Raharja melakukan transaksi melalui layanan perbankan Bank Mandiri maupun SMS Insurance untuk memudahkan dan mempercepat komunikasi dan penyampaian penyampaian informasi kepada nasabah. nasabah. Saat ini Jasa Raharja juga sudah menjalin kerjasama dengan Citibank dalam bentuk premium collection melalui kartu kredit maupun virtual virtual account.

2. JAMSOSTEK 

Setelah jadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada 1 Januari 2014 mendatang maka pengelolaan jaminan sosial pekerja tetap dilaksanakan dengan  pendekatan independen yang meletakkan dasar-dasar entrepreneurship, korporasi, Good Corporate Governance (GCG) yang didukung sistem korporasi yang akuntabel. akuntabel. Sasaran strategis transformasi Jamsostek yang telah dijalankan meliputi,  pembenahan dan pengelolaan kepesertaan data, penguatan fungsi pemasaran dan kolaborasi. Selain itu, Jamsostek melakukan redefinisi bisnis proses dan teknologi informasi, inovasi produk dan layanan, restrukturisasi organisasi, optimalisasi  pengelolaan keuangan dan investasi serta perencanaan korporat. Kemudian akan diterapkan birokrasi yang besar, tapi akan menjalankan sistem less birocratic, yaitu melakukan melakukan perampingan organisasi yang yang efisien dan menyebar. menyebar. Misalnya segera akan dilaksanakan penataan organisasi dengan pembentukkan tiga Kantor Wilayah (Kanwil) baru di Serang (Banten), Pekanbaru dan Ambon. Selain menambah tiga Kantor Wilayah, Jamsostek juga telah membuka 56 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan kerjasama dengan BRI membuka 500 service point atau outlet dimana bisa melakukan registrasi dan menerima pembayaran iuran kepesertaan. JAMSOSTEK juga akan melaksanakan integrasi data kepesertaan dengan data Adminduk (adminisrtasi penduduk). Disamping itu juga dilakukan pengembangan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) ke smart card. Nantinya, utilisasi smart card untuk  mendukung penerapan nomor indentitas tunggal, layanan multi fungsi dan  pengembangan manfaat untuk peserta. peserta.

3. Perbandingan Jasa Raharja dengan JAMSOSTEK 

Strategi yang digunakan Jasa Raharja adalah dengan mengkombinasikan variabel harga, promosi dan distribusi. Jasa Raharja juga menerapkan beberapa layanan modern seperti fasilitas Call Centre 24 Hours Jasa Raharja dan auto debet. Saat ini Jasa Raharja juga sudah menjalin kerjasama dengan Citibank dalam bentuk   premium collection melalui kartu kredit maupun virtual account. Sedangkan JAMSOSTEK melakukan redefinisi bisnis proses dan teknologi informasi, inovasi produk dan layanan, restrukturisasi organisasi, optimalisasi  pengelolaan keuangan dan investasi serta perencanaan korporat. Selain itu, JAMSOSTEK akan melakukan melakukan perampingan organisasi yang efisien dan menyebar. JAMSOSTEK juga akan melaksanakan integrasi data kepesertaan dengan data Adminduk (adminisrtasi penduduk). Disamping itu juga dilakukan pengembangan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) ke smart card.

G. Kemampuan Bertahan 1. Jasa Raharja

Asuransi Jasa Raharja akan selalu diminati masyarakat di indonesia karena memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, kekuatan financial, serta pengalaman yang bertahun-tahun dalam membantu dan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dalam produk-produk yang dihasilkan sebagai perusahaan asuransi yang terbesar dan cabang-cabangnya tersebar di kota-kota besar di Indonesia PT. Asuransi Jasa Raharja tentu sangat menaruh pehatian besar terhadap peranan tenaga  pemasarannya, dalam hal ini adalah agen asuransi dalam penjualan kepada para konsumen nasabah. Selain itu Jasa Raharja selalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan tambahan layanan berupa fasilitas Call Centre 24 Hours Jasa Raharja. Layanan modern Jasa Raharja lainnya adalah program auto debet yang memudahkan nasabah Jasa Raharja melakukan transaksi melalui layanan perbankan Bank Mandiri maupun SMS Insurance untuk memudahkan dan mempercepat komunikasi dan penyampaian informasi kepada nasabah. Fasilitas ini membuktikan  bahwa pelayanan Asuransi Jasa Raharja menjadi semakin modern dan praktis, oleh karena itu perusahaan jasa raharja mampu bertahan dengan peningkatan-peningkatan  pelayanan terhadap nasabahnya

2. JAMSOSTEK 

JAMSOSTEK akan mampu bertahan karena pada dasarnya program Jamsostek  merupakan sistem asuransi sosial, karena penyelenggaraan didasarkan pada sistem  pendanaan penuh (fully funded system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi kerja dan pekerja. Sistem tersebut secara teori merupakan mekanisme asuransi. Penyelengaraan sistem asuransi sosial biasanya didasarkan pada fully funded system, tetapi bukan harga mati. Dalam hal ini pemerintah tetap diwajibkan untuk   berkontribusi terhadap penyelengaraan sistem asuransi sosial, atau paling tidak   pemerintah terikat untuk menutup kerugian bagi badan penyelengara apabila mengalami defisit. Di sisi lain, apabila penyelenggara program Jamsostek  dikondisikan harus dan memperoleh keuntungan, pemerintah akan memperoleh deviden karena bentuk badan hukum Persero. Jamsostek juga akan selalu diminati karena perseroan ini mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

3. Perbandingan Jasa Raharja dengan JAMSOSTEK 

Jasa Raharja memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, kekuatan financial, serta pengalaman yang bertahun-tahun sehingga kemampuan bertahannya untuk   beberapa tahun kedepan tidak diragukan lagi. Apalagi berbagai pembenahan selalu dilakukan dan ada upaya untuk terus memperbaharui layanan menjadi modern dan  praktis yang akan memudahkan para pengguna asuransi. Sedangkan untuk JAMSOSTEK akan mampu bertahan karena pada dasarnya  program Jamsostek merupakan sistem asuransi sosial, karena penyelenggaraan didasarkan pada sistem pendanaan penuh (fully funded system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi kerja dan pekerja. Jamsostek juga akan selalu diminati karena  perseroan ini mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia.

H. Sumber

http://www.jasaraharja.co.id/ http://www.jamsostek.co.id/ Murdiati, Eni. 2012. Analisis SWOT. Diambil dari http://enimurdiati.blogspot.com/2012/06/analisis-swot.html pada http://enimurdiati.blogspot.com/2012/06/analisis-swot.html  pada Kamis, 9 Mei 2013 Chilla, Stiady. 2010. Analisis SWOT. Diambil dari http://cilapopchilla.blogspot.com/2010/04/peluang-o-pt-jasa-raharja-persero.html pada chilla.blogspot.com/2010/04/peluang-o-pt-jasa-raharja-persero.html  pada Kamis, 9 Mei 2013 Laporan Tahunan 2009 Annual Report. Diambil dari http://www.jamsostek.co.id/content_file/file47_annual_report_2009.pdf  pada  pada Kamis, 9 Mei 2013 Sari. 2011. Pelayanan JAMSOSTEK Belum Maksimal. Diambil dari http://www.tubasmedia.com/berita/pelayanan-jamsostek-belum-maksimal/ pada http://www.tubasmedia.com/berita/pelayanan-jamsostek-belum-maksimal/  pada Kamis, 9 Mei 2013 Gunarto. 2011. PT Jamsostek Dinilai Kurang Perhatikan Peserta. Diambil dari http://www.wartatv.com/index.php?view=video&id=1914:pt-jamsostek-dinilai-kurang perhatikan-peserta&option=com_jomtube&Itemid=160 pada  perhatikan-peserta&option=com_jomtube&Itemid=160  pada Kamis, 9 Mei 2013 a.n. 2004. Jamsostek Layani Pekerja Sketor Informal. Diambil dari http://www.bumn.go.id/20878/publikasi/berita/jamsostek-layani-pekerja-sektor-informal/  pada Kamis, 9 Mei 2013 Yanto, Andi. 2012. Rencana Strategis Jasa Raharja. Diambil dari http://www.slideshare.net/Aandri212WiroSableng/manajement-strategi-jr  pada  pada Kamis, 9 Mei 2013 Angga. 2012. PT Asuransi Jasa Raharja. Diambil dari http://anggaharpeges.blogspot.com/2012/03/pt-auransi-jasa-raharja.html pada http://anggaharpeges.blogspot.com/2012/03/pt-auransi-jasa-raharja.html  pada Kamis, 9 Mei 2013  Nawali, Feriolus. 2013. BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Teruskan Sistem Korporasi Modern Jamsostek. Diambil dari http://ekbis.rmol.co/read/2013/04/20/107225/BPJSKetenagakerjaan-Teruskan--Sistem-Korporasi-Modern-Jamsostek- pada Ketenagakerjaan-Teruskan--Sistem-Korporasi-Modern-Jamsostek pada Kamis, 9 Mei 2013 http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=3077 pada http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=3077  pada Sabtu, 11 Mei 2013