MAKALAH UNDANG-UNDANG NO 1 TH 1970 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan di Indonesia Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005 Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Indonesia akan sulit menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja (produktivitas kerja yang rendah). Padahal kemajuan perusahaan sangat ditentukan peranan mutu tenaga kerjanya. Karena itu disamping perhatian perusahaan, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nuansanya harus bersifat manusiawi atau bermartabat. be rmartabat. Seperti yang disebutkan pada p ada UUD 1945 pasal 27 ayat (2)menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan atas dasar pasa pasall tersebut dikeluarkanlah UU No. 14 Tahun 1969 tentang PokokPokok-Pokok Pokok Tenaga Kerja, yaitu pasal 9 : “Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”. Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju (dari beberapa pengamatan) menunjukan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alatalat pengaman walaupun sudah tersedia. Dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun
1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuan hidupnya. Dalam bekerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir Kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. B. Tujuan 1.
Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dalam materi kelompok peraturan perundang undangan keselamatan dan kesehatan kerja pad a semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 tentang UU no. 1 tahun 1970 2.
Tujuan Khusus
Tujuan khusus dalam pembuatan makalah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya undang undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja yang dilatar belakangi oleh kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada saat ini di Indonesia.
C. Ruang Lingkup Materi
Undang-undang Keselamatan Kerja memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Hal tersebut didasari oleh dua azaz yang digunakan dalam UU No. 1 tahun 1970, yaitu sebagai berikut :
1. Azaz nationaliteit, azaz ini memberlakukan UU keselamatan kerja kepada setiap warga negara yang berada di wilayah hukum Indonesia (termasuk wilayah kedutaan Indonesia di luar negeri dan terhadap kapal-kapal yang berbendera Indonesia) 2. Azaz teritorial yang memberlakukan UU keselamatan kerja sebagaimana hukum pidana lainnya kepada setiap orang yang berada di wilayah atau teritorial Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia (kecuali yang mendapat kekebalan diplomatik). D. Manfaat
Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 1.
Bagi mahasiswa, agar dapat menambah wawasan tentang pentingnya penerapan aturan kesehatan dan keselamatan kerja untuk diterapkan 2.
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian
Tempat kerja dalam UU No. 1 Tahun 1970 merupakan tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja. Yang termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Safety menurut kamus adalah mutu suatu keadaan aman atau kebebasan dari bahaya dan kecelakaan. Keselamatan kerja atau safety adalah suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman bebas dari kecelakaan Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja serta tiba-tiba dan menimbulkan kerugian, baik harta maupun jiwa manusia. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja atau sedang melakukan pekerjaan disuatu tempat kerja. Keselamatan kerja adalah menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah manusia serta hasil karya dan budayanya tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. B.
Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja
Dari pemahaman diatas sasaran keselamatan kerja adalah: 1.
Mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
2.
Mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan.
3.
Mencegah/ mengurangi kematian.
4.
Mencegah/mengurangi cacat tetap.
5.
Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat-alat
kerja, mesin-mesin, instalasi dan lain sebagainya. 6.
Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin
kehidupan produktifnya. 7.
Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumbersumber produksi
lainnya.
8.
Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat
menimbulkan kegembiraan semangat kerja. 9.
Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi industri serta
pembangunan Dari sasaran tersebut maka keselamatan kerja ditujukan bagi: 1.
Manusia (pekerja dan masyarakat)
2.
Benda (alat, mesin, bangunan dll)
3.
Lingkungan (air, udara, cahaya, tanah, hewan dan tumbuhtumbuhan)
C. Dasar Hukum Undang – Undang Keselamatan Kerja
1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5, 20 dan 27 2. Undang Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu ada beberapa Peraturan yang Berkaitan dengan K3, antara lain: 1. UU No. 1 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 No. 1, yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda dan wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat kerja. 2. UU UAP (Stoon Ordonantie, Stdl. No.225 tahun 1930), yang mengatur keselamatan kerja secara umum dan bersifat nasional. 3. UU Timah Putih Kering, yang mengatur tentang larangan membuat, memasukkan, menyimpan atau menjual timah putih kering kecuali untuk keperluan ilmiah dan pengobatan atau dengan izin dari pemerintah. 4. UU
Petasan,
yang
mengatur
tentang
petasan
buatan
yang
diperuntukkan
untuk
kegembiraan/keramaian kecuali untuk keperluan pemerintah. 5. UU Rel Industri, yang mengatur tentang pemasangan, penggunaan jalan-jalan rel guna keperluan perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan, kerajinan dan perdagangan. 6. UU No. 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor. 7.
UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial:
a.
Jaminan kecelakaan kerja
b.
Jaminan kematian
c.
Jaminan hari tua
d.
Jaminan pemeliharaan kesehatan
D. Syarat Kesehatan Keselamatan Kerja ( K3 )
Persyaratan Kesehatan Keselamatan Kerja ditetapkan dalam pasal -pasal di bawah ini: 1. Pasal 3 ayat 1 berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai. 2. Pasal 2 ayat 3 merupakan escape clausul , sehingga rincian yang ada dalam pasal 3 ayat 1 dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta penemuan penemuan di kemudian hari. 3. Pasal 4 ayat 2, mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknis keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis. E.
Pembinaan Kesehatan Keselamatan Kerja ( K3 )
Pembinaan K3, dapat dilakukan antara lain dengan : 1.
Penyuluhan, dapat berupa : - ceramah-ceramah K3 - pemasangan poster-poster K3 - pemutaran film/slide K3
2.
Safety Talk (Toolbox Meeting) Dilakukan setiap awal gilir kerja/shif
3.
Safety Training - Pelatihan penggunaan peralatan keselamatan Kerja - Pelatihan pemadam kebakaran
- Pelatihan pengendalian keadaan darurat - Pelatihan P3K 4. Safety Inspection - Inspeksi rutin - Inspeksi berkala - Inspeksi K3 bersama, dll 5. Safety Investigasi Investigasi terhadap kejadian berbahaya/hampir kecelakaan 6. Safety Meeting Suatu pertemuan yang membahas hal-hal yg berkaitan dgn permasalahan K3 7. Safety audit 8. Pemantauan Lingkungan Kondisi Kerja 9. Penyedian Alat-Alat Perlengkapan K3 - Alat Pelindung Diri - Alat Perlengkapan K3 10.
Organisasi K3
11.
Program K3 Tahunan
Berguna sbg evaluasi pelaksanaan K3 yang telah diterapkan (dpt sbg monitoring). Unsur-unsur program K3 : - Kebijakan/Policy K3 - Tanggung Jawab K3 - Rasa Keterlibatan - Motivasi
F.
Pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja ( K3 )
Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 ayat 8 pengawasan K3 meliputi : 1.
Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan
kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padan ya. 2.
Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah
pimpinannya, 3.
secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh
Direktur. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. G. Ketentuan Pelanggaran dan Ketentuan Pelaksanaan 1.
Ketentuan Pelanggaran
Ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan UU Keselamatan Kerja adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setingginya Rp. 100.000,-. Proses projustisia dilaksanakan sesuai dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. 2.
Ketentuan Pelaksanaan
Dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a.
Peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Velleigheidsreglement (VR) 1910 berupa peraturan khusus yang masih diberlakukan berdasarkan pasa l 17 UU Keselamatan Kerja.
b. Peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan UU Keselamatan Kerja sendiri sebagai peraturan organiknya. c.
Tujuan undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah :
d. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. e.
Agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan digunakan secara efisien.
f. Agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan apapun.
BAB III PEMBAHASAN A. Masalah Di era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia adalah dengan melaksanakan aturan kesehatan dan keselamatan kerja
B. Pembahasan
Berdasarkan masalah diatas maka kami mecoba memberikan beberapa pembahasan yang mengarah kepada tujuan pembuatan makalah ini. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dikarenakan begitu pentingnya peranan pelaksanaan kesehatan keselamatan kerja sehingga pemerintah serta dinas terkait membuat peraturan- pertauran ataupun kebijakan yang dapat dibuat sebagai landasan perusahaan atau instansi yang menyelenggarakan kegiatan kerja Contoh Pasal dalam Undang Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. yang dapat kami jelaskan saat ini adalah pasal 87 yang berisikan (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi
dengan
sistem
manajemen
perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. dan dalam pasal ini dapat kami coba menjelaskan bahwa keselamatan kerja adalah penting yang harus diperhatikan suatu perusahaan atau instansi dengan melibatakan sistem manajemen perusahaan atau instansi itu sendiri terkait dengan keselamatan kesehatan kerja ini seperti perencanaan, pelaksanaan,tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yag dibutuhkan bagi pengembangan dan pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka
pengendalian risiko yang erkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman. Contoh Pasal 9 dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berisikan: 1.
Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru
tentang : a.
Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat
kerja; b.
Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam
tempat kerja;
2.
c.
Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
d.
Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia
yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. 3.
Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang
berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. 4.
Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan. Dari isi pasal ini dapat terlihat bahwa undang undang pun mengaur secara rinci tentang pentingnya penatalaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atau instansi yang mengadakan kegiatan kerja dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang telah dibuat standar nya. Kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara kegiatan kerja ini dan ada beberapa sanksi yang dapat diberikan bila tidak melakukannya yang diatur dalam undang undang di pasal lainnya.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
Tempat kerja dalam UU No. 1 Tahun 1970 merupakan tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja. Yang termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Keselamatan kerja adalah menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah manusia serta hasil karya dan budayanya tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Demi menjadikan keselamatan kerja tersebut, pemerintah membuat beberapa ketetapan melalui Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5, 20 dan 27, Undang Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970tentang Keselamatan Kerja. Dikarenakan hal tersebut maka dalam melaksanakan suatu pekerjaan, masalah keamanan dan keselamatan kerja merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian utama semua pihak. Kerberhasilan kita dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan tersebut. Banyak hal yang dijadikan sebagai parameter penilaian terhadap keberhasilan suatu pekerjaan. Pekerjaan dinilai berhasil apabila keamanan dan keselamatan semua sumber daya yang ada terjamin, dapat diselesaikan tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan, memberikan keuntungan bagi perusahaan, memberikan kepuasan kepada semua pihak (pimpinan, karyawan dan pemberi kerja).
B. Saran
Besar harapan kami bahwa dari penulisan makalah ini dapat memberikan pemahaman serta kesadaran semua pihak yang berkaitan agar melaksanakan aturan – aturan K3dalam peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja.
DAFTAR PUSTAKA
http://prokum.esdm.go.id/uu/1970/uu-01-1970.pdf http://k3danlingkungan.blogspot.com/2012/09/uu-no-1-tahun-1970-tentang-keselamatan.html https://www.academia.edu/5385328/K3_makalah_tugas http://www.slideshare.net/mobile/rerulyanee/uu-no-1tahun-1970
