Makalah Semakin Meningkatnya Angka Kemiskinan MAKALAH TUGAS KEWARGANEGARAAN “SEMAKIN MENINGKATNYA ANGKA KEMISKINAN”
DISUSUN OLEH :
Ahmad Rafli Ghani Alivia Firmansyah Putri Bahrani Rika Yulia Budi Ayu Hikmah Hairatin Nabila Pipin Safitri Bule Mila Vira Puspita Yuris Sasmita
XI – IIS IIS 1 SMA NEGERI 93 JAKARTA KATA PENGANTAR
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT.yang telah memberikan rahmatdan hidayah nya sehingga kami dapat meyelesaikan tugas Makalah Kewarganegaraan ini dengan baik. Dan kami banyak mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua kami dan segenap rekan yang telahmendukung kami dalam meyelesaikan tugas Makalah Kewarganegaraan ini dan terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Nurlaini, S. Pd selaku Guru matapelajaran Kewarganegaraan yang telah membimbing kami dalam meyelesaikan tuga sini
.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………. DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang…………………………………………………………………1 1.2 RumusanMasalah………………………………………………………………1 1.3 TujuanPenelitian ……………………………………………………………1 1.4 ManfaatPenelitian……………………………………………………………1 BAB II
PEMBAHASAN 2.1 KebijakanmengatasiTingginyaAngkaKemiskinan………………………...2. 2.2 KeuntungandanKerugianKebijakantersebut……………………………2&3 2.3 KebijakanTidakMelanggarPerundang-undangan………………………….3 2.4 Lembagapemerintah yang bertanggungjawabterhadapkebijakantersebut…3
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan…………………………………………………………………..4 DAFTAR PUSTAKA BAB I PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang Kemiskinan adalah suatu masalah social yang dimana masyarakat sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup nya dalam batas minimal.Pencapaian kebutuhan hidup secara minimal bagi masyarakat perkotaan, tentuakan berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat, pem erintah daerah setempat memberikan 14 kriteria bagi seorang kepala keluarga miskin yang berhak menerima Jamkesda (JaminanKesehatan Daerah), antara lain rumahnya berlantai tanah, belum memperoleh energi listrik, rumahnya
berdinding bambu/bilik, makananya belum memenuhi empat sehat lima sempurna, dan tidak memiliki sarana media hiburan seperti televisi. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : a.
Apakah yang dimaksud dengan Tingginya Angka Kemiskinan ?
b.
Apa yang meyebabkan terjadinya Tingginya Angka Kemiskinan ?
c.
Bagaimana cara mengatasi Tingginya Angka Kemiskinan ?
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang diharapkan sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui : a.
Mengetahui pengertian dari Tingginya Angka Kemiskinan
b.
Mengetahui penyebab terjadinya Tingginya Angka Kemiskinan
c.
Mengetahui cara mengatasi Tingginya Angka Kemiskinan.
1.4 Manfaat Penelitian Dari berbagai hal yang telah diungkapkan diatas, peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut : a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangkamen dukung penelitian “SemakinMeningkatnyaAngkaKemiskinan” b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan di bidang Kewarganegaraan terutama dalam bidang Sosial yang terkait dengan “Semakin Meningkatnya Angka Kemiskinan. 1. BAB II PEMBAHASAN
2.1 Kebijakan Mengatasi Tingginya Angka Kemiskinan
Selama ini ada anggapan yang kurang tepat, seolah-olah upaya pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah.Upaya ini merupakan tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat Indonesia.Pihak pemerintahhanya berfung sisebagai fasilitator dan motivator utama dalam menggerakan roda pembangunan di setiap lini pembangunan masyarakat.Oleh sebab itu, ada beberapa upaya penanggulangan atau kebijakan mengatasi Semakin Tingginya Angka Kemiskinan. Berikut ini beberapa kebijakan untuk mengatasi Tingginya Angka Kemiskinan, yaitu ; 1 Kebijakan yang bersifat sebagai Motivator Pembangunan Masyarakat a Bidang Pendidikan, antara lain wajib belajar 12tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu. b Bidang Kesehatan, antara lain melalui pembentukan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), RSUD (Rumah SakitUmum Daerah), dan faksinasi massal. c. Bidang Perekonomian anatara lain melalui pemberian kredit dengan bunga rendah bagi pengusaha kecil dan menengah (UKM). 2.
Kebijakan secara langsung yang diberikan kepada masyarakat
a.
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai bantuan kompensasi
b.
Pemberian beras dengan harga rendah bagimasyarakat miskin/raskin.
2.2 Keuntungan dan Kerugian Kebijakan yang ditetapkan A. Keuntungan Kebijakan 1. Setiap anggota masyarakat yang kurang mampu melanjutkan sekolahnya bisa dapat melanjutkan sekolahnya hingga kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 2. Bagi sekolah yang fasilitasnya kurang memadai dapat menambahkan sarana dan prasarana di sekolah dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. 3. Masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan kini dapat dengan mudah mengkonsultasikan kesehatannya di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) 4. Masyarakat juga dengan mudah mendirikan usaha kecil-kecilan di rumah. 5. Masyarakat yang kekurangan bahan pangan pokok seperti beras, akan mendapatkan beras raskin dari pemerintah. 6. Masyarakat yang kurang mampu dapat menerima bantuan dari pemerintah secara berkala. 2.
B. KerugianKebijakan 1. Kebijakan wajib belajar 12 tahun baru berlaku di wilayah DKI Jakarta, belum di wilayah luar DKI Jakarta 2. Untuk pemasokan sarana dan prasarana sekolah masih kurang, karena untuk menjangkau kedaerahnya cukup sulit. 3. Penerimaan bantuan dari pemerintah belum merata. 2.3 Kebijakan Tidak Melanggar Peraturan Perundang-undangan Dari kebijakan yang ada diatas, sudah jelas tidak melanggar perarturan perundang-undangan karena sudah jelas tertuang pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 2 tentang Pendidikan dan Kebudayaan“Setiap warga Negara wajib mengikut ipendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.Begitu juga tertuang pada UUD1945 Pasal 34 ayat 3 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilita spelayana numum yang layak”. 2.4 Lembaga yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut Berikut ini adalah tentang Lembaga yang bertanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan a. Kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang dimana masyaraka tsudah tidak mampu memenuh ikebutuhan-kebutuhan hidupnya dalam batas minimal b. Kebijakan yang bersifatsebagai Motivator Pembangunan Masyarakat dan Kebijakan secara langsung yang diberikan kepada masyarakat c. Keuntungan dan Kerugian Kebijakan 1.Keuntungan Kebijakan adalah Masyarakat yang kurang mampu dapat menerima bantuan dari pemerintah secara berkala 2. Kerugian Kebijakan adalah Penerimaan bantuan dari pemerintah belum merata.
d. Kebijakan di atas tidak melanggar peraturan Perundang-undangan dan tertuang pada UUD 1945 Pasal 31 dan 34 ayat 2 dan 3. e. Jadi, lembaga yang bertanggung jawa batas kebijakan di atas adalah Negara dilimpahkan ke Pemerintah dan Lembaga Sosial, Pemerintah dilimpahkan kepada Menteri Kesejahteraan Sosial dan Menteri Perekonomian. 4. DAFTAR PUSTAKA Mulyadi Yad.2013. Sosiologi SMA kelasXI.Jakarta: Yudhistira. Nugraheni,Utami,Dwi.2015.Makalah Seminar Biologi.Jakarta: UniversitasIndraprasta PGRI.
