ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN BAB I PENDAHULUAN
1.
Lata Latarr Be Bela laka kang ng
Proses Proses Kegiat Kegiatan an yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh manusi manusiaa bertol bertolak ak pada pada salah salah satu satu prasara prasarana na penunjang dalam
hal
komponen fisik
bangunan untuk dapat
mengerjakan
serta
mengembangkan berbagai usahanya. Hingga saat ini kita dapat melihat bahwa pembangunan disegala bidang sedang giat-giatnya dilaksanakan baik proyek fisik berupa gedung, rumah, dsb maupun maupun berupa berupa nonfisi nonfisik k berupa berupa fasilita fasilitas-fa s-fasil silitas itas umum. umum. Dari Dari pelaksa pelaksanaa naan n proyek proyek tersebut banyak tujuan (Goal ( Goal Setting ) yang dapat diapai, namun harus kita akui juga, bahwa ada banyak proyek-proyek yang tidak berhasil bahkan gagal sama sekali. Kegagalan suatu proyek dapat dilihat dengan adanya proyek-proyek yang terlambat penyelesaiannya baik ditinjau dari segi waktu (time ( time), ), biaya (Cost) (Cost),, dan mutu hasil pengerjaan ( Quality Project), Project), atau dalam hal lain dikarenakan dikarenakan tidak berfungsiny berfungsinyaa suatu bangunan bangunan sebagaimana sebagaimana awalnya perenanaannya (baik karena perubahan lingkungan, orang-orang yang terlibat, dsb), dan juga buruknya bangunan yang rusak dalam waktu yang relatif singkat (tidak menapai umur rena renana na)) setel setelah ah proy proyek ek seles selesai ai dike dikerja rjaka kan, n, hal hal ini tent tentuny unyaa memb member erii dampak dampak pada pada pemborosan dana pembangunan. !ingkat keberhasilan ataupun kegagalan suatu proyek akan banyak ditentukan oleh pihak-pihak yang terkait seara tidak langsung (Dalam hal ini bisa pemilik proyek, badan swasta, dan pemerintah) maupun seara langsung yang dalam dalam hal ini, yaitu yaitu Penyedia barang dan jasa (Kontraktor Pelaksana, Konsultan perenana, Konsultan pengawas) dalam suatu siklus" tahapan manajemen meliputi Perenanaan ( Planning), Planning), Pengorganisasian (Organizing (Organizing ), ), Pengisian staff (#taffing), pengarahan ( Directing ), ), pelaksanaan, pengendalian (controling) (controling),, dan pengawasan ( supervising ). ). Pros Proses es pela pelaks ksana anaan an suatu suatu proy proyek ek perlu perlu meli melihat hat pada pada baga bagaim iman anaa suatu suatu proy proyek ek pembangunan tersebut dapat dikerjakan seara efektif dan efisien dalam penapaian suatu kebutu kebutuhan han.. Penger Pengerjaan jaan seara seara efekti efektiff
dimaksu dimaksudka dkan n bahwa bahwa perlu perlu adany adanyaa pengak pengaktifa tifan n
semaksimal mungkin sumber daya yang ada (bahan, peralatan, material, dan pekerja), dan efisien dimaksudkan untuk meminimalkan segala biaya yang diperlukan untuk suatu proyek. RISKA RISKA KAR KARTIKA TIKA SARI SARI / F 111 111 12 037 037
Page 1
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN 2. $umusan %asalah &ertolak dari permasalahan yang terjadi diatas, maka kami menyadari perlu
untuk mengindentifikasi masalah yang ada. #eara garis besar pokok pembahasan •
yang dimasukkan dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut ' pa penyebab terjadinya langganan pemenang, tender arisan, tender dengan tekanan
•
serta kelemahan dan kebaikannya. &agaimana ara menghilangkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KK) pada suatu proses pelelangan.
3. !ujuan
&erdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi sesuai prosedur hukum.
BAB II RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037
Page 2
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN ISI #eara garis besar proses ini dapat berjalan dengan baik, jika pihak pelaksana proyek dapat memaksimalkan segala perihal yang mendukung pengerjaan tersebut, serta adanya hubungan kerja yang baik dengan fungsi-fungsi kerja yang lain. Pelaksanaan suatu proyek selalu didasari pada suatu kontrak kerja. dimana sebelumnya suatu suatu proses Pra kontrak. Kegiatan pra kontrak meliputi segala proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi (Tender) baik melalui Pelelangan umum dan pelelangan terbatas. *lobalisasi perdagangan bebas telah mengkaitkan, bahwa setiap kegiatan yang menjadi komoditi transaksi dalam perdagangan antar indi+idu, antar regional dan antar negara harus menggunakan standar mutu, baik standar mutu produk, standar sistem, standar proses maupun standar keselamatan, standar kesehatan, standar keamanan, standar lingkungan dan lain-lainnya. ang harus diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengau pada standar internasional yang ada. Komoditi produk yang diperdagangkan harus menapai standar mutu yang telah disepakati bersama oleh semua pihak dan masyarakat dunia. &arang siapa yang tidak mampu memenuhi standar mutu tersebut tidak akan mampu bersaing, bahkan tidak akan dibeli orang. *lobalisasi perdagangan ini telah melanda semua sektor, baik sektor produk barang maupun produk jasa. !ak ketinggalan produk jasa pelayanan konsultan yang dihasilkan atas dasar interaksi penggunaan pikiran manusia (man braind) sebagai output yang dihasilkan dari sekelompok orang yang menghasilkan produk jasa konsultan tersebut. ntuk menapai mutu produk jasa konsultan yang mampu memuaskan pelanggan, maka setiap badan usaha konsultan dituntut untuk memiliki kemampuan kompetitif yang berdasarkan pada paradigma sebagai berikut . Penapaian tingkat harapan pelanggan yang menyangkut kinerja (performane) konsultan, /. Peningkatan efisiensi dalam pesaingan (ompetitifness) diantara para konsultan, 0. %anajemen badan usaha konsultan yang harus bersifat progresif fleksibel, 1. &erorientasi pada kemampuan kompetisi (ompetitifness oriented), bukan profit oriented. Peningkatan kinerja konsultan yang seara terus menerus pada 2aman kini merupakan tantangan, mengingat jumlah badan usaha konsultan yang mengikuti persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin banyak pula. Dituntut setiap konsultan harus mampu RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037
Page 3
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN menekan biaya seefeisien mungkin, sehingga mampu memberikan penawaran harga yang bersaing, tetapi tetap memberikan jasa sesuai standar, spesifikasi teknis dan harapan pelanggan yang telah ditetapkan. %emperhatikan kondisi yang menuju efisiensi tersebut, maka setiap badan usaha harus mengubah orientasinya dalam kemampuan bersaing (ompetitifness oriented) dengan pandai-pandai memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin. !idak lagi berorientasi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (profit oeriented) yang bakal menjadikan kalah bersaing, sehingga selalu menemui kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. #etiap pelaku usaha jasa konsultan harus menermati kondisi akibat globalisasi ini.
3asa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam penapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Panasila dan ndang-ndang Dasar 415. ntuk itu, dirasakan perlu pengaturan seara rini dan jelas mengenai jasa konstruksi, yang kemudian dituangkan dalam di dalam ndang-ndang omor 6 !ahun 444 tentang 3asa Konstruksi ( UU Jasa Konstruksi).
1. Jasa Konstruksi Secara Uu
RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037
Page 4
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN 3asa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perenanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko keil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya keil. #edangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan"atau yang berteknologi tinggi dan"atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. 2. Peri!inan Bagi Pen"e#ia Jasa Konstruksi
Penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha harus (i) memenuhi ketentuan peri2inan usaha di bidang jasa konstruksi dan (ii) memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. #tandar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan"lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian, hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang dii2inkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. &erkenaan dengan i2in usaha jasa konstruksi, telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah omor /6 !ahun /777 tentang saha dan Peran %asyarakat 3asa Konstruksi (PP 2$%2&&&) jo. Peraturan Pemerintah omor 1 !ahun /77 tentang Perubahan atas PP /6"/777 ( PP '%2&1&) dan Keputusan %enteri Permukiman dan Prasarana 8ilayah omor 094"KP!#"%"/77 tentang Pedoman Pemberian :2in saha 3asa Konstruksi asional.
3. Pengikatan Suatu Peker(aan Konstruksi
RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037
Page 5
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan ara pelelangan umum atau terbatas, dan dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan ara pemilihan
langsung
atau
penunjukkan
langsung.
Pemilihan
penyedia
jasa
harus
mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa. &adan-badan usaha yang dimilki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi seara bersamaan. &erkenaan dengan tata ara pemilihan penyedia jasa ini, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah omor /4 !ahun /777 tentang Penyelenggaraan 3asa Konstruksi ( PP 2)%2&&&) jo. Peraturan Pemerintah omor 54 !ahun /77 tentang Perubahan atas PP /4"/777. '. Kontrak Ker(a Konstruksi
Pengaturan hubungan kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. #uatu kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa :ndonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dibuat dalam bahasa :ndonesia dan bahasa :nggris. #uatu kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus menakup uraian mengenai (i) para pihak; (ii) rumusan pekerjaan; (iii) masa pertanggungan dan"atau pemeliharaan; (i+) tenaga ahli; (+) hak dan kewajiban para pihak; (+i) tata ara pembayaran; (+ii) idera janji; (+iii) penyelesaian perselisihan; (i<) pemutusan kontrak kerja konstruksi; (<) keadaan memaksa ( force majeure); (
Page 6
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN penerimaan uang muka, keelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat; (e) laporan hasil pekerjaan konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. #edangkan, nilai pekerjaan yakni menakup jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan. &atasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan. *. Peran +as"arakat #an +as"arakat Jasa Konstruksi
%asyarakat juga memiliki peran dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, diantaranya untuk (i) melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi; (ii) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami seara langsung sebagai akibat penyelenggaraan konstruksi; (iii) menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi; (i+) turut menegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum. %asyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan"atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. %asyarakat jasa konstruksi ini diselenggarakan melalui suatu forum jasa konstruksi yang dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri. =orum ini bersifat mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Peran masyarakat jasa konstruksi ini diatur lebih lanjut dalam PP 1"/77. ,. Peran Peerinta-
Pemerintah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan suatu jasa konstruksi, yaitu melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
Pengaturan
yang
dimaksud
dilakukan
dengan
menerbitkan
peraturan
perundang-undangan dan standar-standar teknis. #edangkan pemberdayaan dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi. #elanjutnya, mengenai pengawasan, dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037
Page 7
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN berlaku. Pembinaan ini dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi. Pembinaan jasa konstruksi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah omor 07 !ahun /777 tentang Penyelenggaraan Pembinaan 3asa Konstruksi. . /ugatan +as"arakat
Dalam suatu penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat mengalami kerugian sebagai akibat dari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tersebut. Karena itulah, masyarakat memiliki hak mengajukan gugatan perwakilan. ang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok keil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat dari kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. $. Sanksi
#anksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran 3asa Konstruksi adalah berupa ' (i)
peringatan tertulis;
(ii)
penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
(iii)
pembatasan kegiatan usaha dan"atau profesi;
(i+)
larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi (khusus bagi pengguna jasa);
(+)
pembekuan i2in usaha dan"atau profesi; dan
(+i)
penabutan i2in usaha dan"atau profesi. #elain sanksi administratif tersebut, penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 7> (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037
Page
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN
Pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi, sangat diperlukan adanya ketertiban antara pengguna dan penyedia &arang dan jasa dalam mengikuti dan menaati prosedur pelaksanaan suatu pelelangan. Kejadian-kejadian dalam bidang jasa konstruksi yang terjadi dimasa sekarang
memperlihatkan adanya kelemahan dan
permasalahan sebelum pelaksanaan konstruksi . ?ontoh kasus pada bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi khusus pada pelelangan terbatas yang kerap kali telah menyimpang dari prosedur, dimana terlihat adanya keerendungan untuk melakukan praktek keurangan, Korupsi, Kolusi , dan epotisme (KK) dalam suatu proses pelelangan,diantaranya ' o o o
@angganan pemenang dari waktu- kewaktu. !ender arisan diantara peserta lelang. Pelaksanaan tender dengan tekanan.
A. Be0eraa Pengertian Aal Peilik Pro"ek adalah Pemerintah $epublik :ndonesia yang diwakili Pemerintah •
•
daerah propinsi Dati : #ulawesi !engah. Peiin Pro"ek adalah pejabat yang ditunjuk dengan surat keputusan *ubernur Kepala Daerah !ingkat : #ulawesi !engah, yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah daerah tingkat :, untuk mengendalikan pekerjaan yang
•
terantum dalam dokumen kontrak. Pro"ek adalah suatu rangkaian kegiatan yang menggunakan berbagai sumber daya yang dibatasi dimensi waktu dan biaya untuk mewujudkan gagasan serta tujuan yang
•
telah ditetapkan. Peserta lelang adalah rekanan yang bergerak dalam bidang jasa pemborongan, yang
•
berhak mengikuti dan hadir pada saat pelelangan. ekanan adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang
•
berhak mengikuti prakualifikasi dan pelelangan. Kontraktor adalah badan hukum yang mengajukan penawaran harga pekerjaan yang telah ditunjuk oleh pemilik atau pemimpin proyek dan telah menandatangani kontrak
•
untuk melaksanakan pekerjaan. Kontrak adalah suatu perikatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dan isi kontrak telah disepakati oleh pemberi kerja dan mitra kerja, setelah ditanda tangani merupakan hukum bagi kedua belah pihak yang menandatangani.
RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037
Page !
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN •
Dokuen kontrak adalah suatu dokumen yang memuat persyaratan-persyaratan dan
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pekerjaan •
yang
diperjanjikan, sesuai dengan dokumen pengadaannya. Dokuen Penga#aan adalah suatu dokumen yang memuat persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari ' a) $enana kerja dan syarat-syarat ($K#) b) *ambar-gambar pekerjaan ) Perubahan-perubahan $K# dan gambar-gambar pekerjaan d) &erita aara penjelasan pekerjaan dan peninjauan lapangan berupa perubahan-
•
perubahannya. Dokuen Pelelangan adalah dokumen pengadaan yang digunakan dalam suatu
•
pelelangan pekerjaan yang diterbitkan oleh pemilik. Penaar adalah peserta lelang yang telah diundang oleh pemilik untuk mengajukan
•
penawaran berdasarkan ketentuan pelelangan yang berlaku. Engginer4s Estiate 5EE6 atau Estiasi Perencanaan adalah perkiraan biaya
•
pekerjaan proyek " bagian proyek yang dibuat oleh perenana dan atau konsultan. 7ner4s Estiate 57E6 atau estiasi eilik adalah perkiraan biaya pekerjaan proyek " bagian proyek yang dibuat oleh panitia yang merupakan peninjauan kembali
•
AngineerBs Astimate (AA) disahkan oleh pemimpin proyek. Kolusi adalah persengkongkolan antara pihak yang kuasa dengan pihak yang berkepentingan, atau sejenis dengan maksud saling menguntungkan, yang berakibat
•
merugikan negara dan " atau masyarakat. Korusi adalah tindak pidana menurut undang-undang nomor 0 tahun 44 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang seara langsung atau tidak langsung dapat
•
merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Neotise adalah Keenderungan untuk mengutamakan serta menguntungkan sanak
•
saudara sendiri. Pelelangan uu adalah pelelangan yang dilakukan seara terbuka dengan pengumuman seara luas melalui media massa, media etak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luar dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037 Page 10
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN •
Pelelangan ter0atas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh
sekurang-kurangnya lima rekanan yang terantum dalam daftar rekanan terseleksi (D$!) yang dipilih diantara rekanan yang teratat dalam daftar rekanan mampu (D$%) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya dengan pengumuman seara luas, melalui media massa, media etak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas •
dunia usaha dapat mengetahuinya. Peili-an langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 0 penawar dan melakukan negoisasi, baik treknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang teratat dalam daftar rekanan mampu (D$%), sesuai bidang usaha,
•
ruang lingkupnya, atau kualifikasi kemampuannya. Penga#aan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan diantara rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau langsung.
B. In#ikator kelea-an atau erasala-an #ala roses elelangan
Proses pelaksanaan suatu proyek konstruksi dapatlah berjalan dengan efektif bila didukung dengan adanya suatu hubungan kerja sama ( Coordinating) yang terkontrol diantara pihak-pihak yang terlibat didalam suatu proyek. Cleh sebab itu,sebelum dilaksanakannya suatu proyek konstruksi perlu dilakukannya proses pengadaan barang dan jasa konstruksi yang nantinya akan bertugas didalam melaksanakan dan menyelesaikan konstruksi bangunan dilapangan. ntuk menunjang ketepatan didalam mengambil keputusan pemenang dalam suatu pelelangan, diperlukan peninjauan seara objektif dan transparan baik dari segi kelengkapan surat-surat maupun penawaran yang dilakukan oleh pihak penyedia barang dan jasa konstruksi. Pada masa yang terjadi sekarang ini, kita dapat melihat bagaimana proses pelaksanaan konstruksi yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait. Khusus pada batasan ini kita melihat perihal proses pelelangan yang kerap kali menjadi masalah, akibat adanya kelemahan dalam prosedur pelaksanaan pengaadaan barang dan jasa konstruksi.
8. encana +utu Pro"ek 5+P6 RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037 Page 11
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN $enana %utu Proyek ($%P) menjadikan bagian yang amat penting dalam kegiatan #atuan Kerja di lingkungan Departemen P, sebagai amanat Kepmen P o. 09/"KP!#"%/771 tentang Penerapan #istem %anajemen %utu di @ingkungan Departemen P #ebagaimana yang didefinisikan dalam standar #: 4-4777'/77, bahwa proyek adalah suatu proses yang unik terdiri dari suatu set kegiatan yang terkoordinasi dan terkendali, mempunyai batasan oleh waktu (dari saat awal hingga akhir) untuk menapai suatu tujuan sesuai persyaratan tertentu dengan pengelolaan yang sangat dipengaruhi oleh adanya kendala waktu, biaya dan sumber daya. Dengan demikian proses penyelenggaraan proyek harus dilaksanakan seara efektif, maka diperlukan adanya $enana %utu Proyek atau $%P. Dokumentasi $%P merupakan salah satu bukti otentik yang sangat penting dalam sistem manajemen mutu penyelenggaraan proyek. $%P merupakan bagian yang sangat penting dalam penerapan sistem manajemen mutu, dimana $%P dokumen perenanaan yang harus dibuat sebelum proses realisasi penyelenggaraan proyek dengan tujuan memberikan kepastian jaminan mutu (uality assurane) atas konsistensi proses dan produk yang akan dihasilkan. $%P tidak terlepas dari tahapan proses pengadaan oleh #atuan Kerja pada :nstansi Pengguna 3asa, yang meliputi proses sejak dari tahap prakualifikasi, tender, penunjukkan pemenang, penandatanganan kontrak hingga perintah mulai kerja. Dapat dikatakan bahwa, $%P adalah dokumen yang menetapkan proses-proses sistem manajemen mutu, termasuk proses realisasi produk dan sumber daya yang digunakan untuk produk, proyek atau kontrak yang spesifik. %anfaat $%P bagi Pimpinan #atuan Kerja adalah sebagai panduan untuk memantau, mengukur dan mengendalikan kinerja penyelenggaraan proyek, disamping menjadi kerangka bagi pengendalian penyediaan sumber daya, penapaian mutu produk sesuai spesifikasi dan peningkatan kepuasan pelanggan dan masyarakat pengguna. $%P merupakan tolak ukur bagi pelaksanaan proyek dalam rangka menapai kinerja proyek setiap waktu, dan apabila selama penyelenggaraan proyek terjadi penyimpangan akan segera diketahui seara dini, tanpa harus menderita keaatan produk yang baru diketahui pada saat akhir proyek yang menjadikan pemborosan atau kerugian yang besar. #edangkan bagi para pelaksana di lapangan, $%P merupakan panduan selama kegiatan proyek di lapangan agar proses tetap konsisten dalam upaya penapaian mutu produk sesuai kriteria keberterimaannya dan harus selalu dalam kondisi terkendali terhadap kendala waktu, biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menapai mutu sesuai RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037 Page 12
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Pemeriksaan keberterimaan setiap tahapan proses harus sudah direnanakan dalam $%P dengan maksud untuk menjamin bahwa efektifitas penapaian keberterimaan setiap tahapan telah sesuai sehingga menghasilkan produk bermutu tanpa aat. $%P harus selalu dikomunikasikan kepada semua personil yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek, terutama yang bertanggung jawab dalam penapaian mutu produk di proyek. Dalam suatu penyelenggaraan proyek dapat terjadi keterlibatan beberapa pihak yang berinteraksi satu sama lain bergantung pada peran penugasan masing-masing dan mereka harus bekerja sama dengan baik dan berkesinambungan dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing pihak yang saling mendukung untuk menjajikan produk yang memenuhi spesifikasi. Pengguna 3asa harus tetap mendapatkan jaminan mutu (uality assurane) sebagai pihak yang memesan produk dan jasa dari proyek yang diselenggarakan oleh Penyedia 3asa. Penyedia 3asa harus mampu meyakinkan Pengguna 3asa bahwa produk dan jasa yang akan diserahkan mampu menapai spesifikasi dan persyaratan lainnya untuk menapai kepuasan pelanggan atau Pengguna 3asa.. %enyusun $%P harus memperhatikan kaidah dan substansi yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen mutu, agar $%P tersebut dapat diterapkan sesuai dengan tujuan penapaian proses kerja yang konsisten untuk menghasilkan produk yang bermutu. $%P merupakan dokumentasi perenanaan proyek yang harus menjadi suatu keputusan yang strategis Pimpinan #atuan Kerja pada :nstansi Pengguna 3asa yang menyangkut kebutuhan akan ' a. $enana pengendalian mutu setiap tahapan proses untuk mendapatkan mutu produk yang memenuhi kepuasan pelanggan. b. !untutan pengguna jasa (atasan) terhadap penyajian mutu produk melalui proses yang terenana dan terkendali selama penyelenggaraan proyek. . Harapan masyarakat yang memanfaatkan hasil proyek terhadap konsistensi fungsi dan manfaat yang sesuai keperluannya. d. Kompetisi persaingan usaha semakin ketat, menjadikan sistem manajemen mutu merupakan kebutuhan dalam setiap proyek jasa konstruksi.
RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037 Page 13
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN
BAB III PENU9UP
A.
KESI+PULAN . Proses pelaksanaan pengadaan barang jasa konstruksi dapatlah berjalan
dengan efektif bila didukung dengan adanya suatu hubungan kerja sama (Coordinating) yang terkontrol diantara pihak-pihak yang terlibat didalam suatu proyek. /. Proses Kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertolak pada salah satu prasarana penunjang dalam hal komponen fisik bangunan untuk dapat mengerjakan serta mengembangkan berbagai usahanya. RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037 Page 14
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN 0. $%P merupakan bagian yang sangat penting dalam penerapan sistem manajemen mutu, dimana $%P dokumen perenanaan yang harus dibuat sebelum proses realisasi penyelenggaraan proyek dengan tujuan memberikan kepastian jaminan mutu (uality assurane) atas konsistensi proses dan produk yang akan dihasilkan.
B.
SAAN
%ata kuliah aspek hukum dan integritas anti korupsi dalam pembangunan sangat membantu mahasiswa dalam mengenal dunia jasa konstuksi terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa sebagai mahasiswa tentunya penulis sangat mengharapkan adanya studi lapangan baik pada suatu institusi, lembaga maupun proyek guna memperdalam pengetahuan dan siap bila nantinya terjun dalam dunia jasa konstruksi.
DA:9A PUS9AKA
-tt;%%in#raa#nan)2.0logsot.co%2&11%&$%asek<-uku<#ala< konstruksi.-tl diakses pada tanggal oktober /71, jam /0.07.
http'""www.aademia.edu"074E60"KC$P#:F%A%PA*$H:FPA%& *FAKCC%:FD:F:DCA#: diakses pada tanggal oktober /71, jam /0.05.
http'""septiantoni.files.wordpress.om"/7"7E"aspek-hukum pembangunan1.ppt< RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037 Page 15
ASPEK HUKUM DAN INTEGRITAS ANTI KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN diakses pada tanggal oktober /71, jam /0.57.
RISKA KARTIKA SARI / F 111 12 037 Page 16
