Aspek Hukum Dalam Konstruksi-01

Aspek hukum dalam konstruksi Modul 01 AHDK 

 TIU Setelah menyelesaikan Mata Ma ta Kuliah Aspek hukum dalam konstruksi mahasiswa mampu memahami : materi pengertian pengantar aspek hukum konstruksi edoman pengadaan !arang dan "asa untuk instansi pemerintah# tin"auan Undang Undang $asa $as a Konstruksi# Konstruksi# eran eran masyarakat masya rakat dan pem!inaan "asa konstruksi% enyelenggaraan enyelenggaraan "asa "a sa konstruksi#  Tin"auan tentang Internasional Internasional Standart o& 'ondition o& 'ontra(t# aspek perseroan# per!angkan#

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

asuransi# dan perpa"akan dalam penyelenggaraan "asa konstruksi# aspek agrarian dalam pem!angunan pengadaan tanah# pengelolaan sum!er daya alam# aspek penataan ruang dan peri"inan untuk melaksanakan proyek pem!angunan# ar!itrase dan alternati)e penyelesaian

sengketa dalam penyenggaraan "asa konstruksi%

*e&erensi •

•

•

•

Hukum royek royek Konstruksi !angunan# +di Saadi# ,raha Ilmu Aspek Hukum dalam Sengk Seng keta Konstruksi# Hamid Saha!# S aha!# $am!atan Mengenal Klaim Konstruksi dan enyelesaian sengketa konstruksi# -a.arkhan /asin# ,ramedia Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia# # -a.arkhan /asin# ,ramedia

Dasar asar ten tentang Hu um Konstruksi di Indonesia  Construction Law. Hirarki hukum perundangundangan perundangundangan *I : Undang Undang Dasar *I tahun 123 Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangundangan% Seluruh eraturan *I tidak !oleh !ertentangan dengan UUD 123 Ketetapan M* 4 TA  TA M*5 M*5 UndangUndang 4UU5 atau +*U 4 4eraturan eraturan emerintah engganti UndangUndang5  4eraturan emerintah5 +**+S 4eraturan residen5 +*DA 4eraturan Daerah5 •

•

• •

•

•

•

•

Hirarki ini menun"ukkan tingkat kekuatan hukum terse!ut% Hirarki yang le!ih tinggi artinya le!ih kuat kuat di mata hukum%Hirarki yang le!ih rendah tidak !oleh !ertentangan dengan peraturan yang hirarkinya !erada di le!ih atas%

KONSEP KEBIJAKAN HUKUM KONSTRUKSI DULU DAN SEKARANG

DULU: 7angunan 88 ihak 4pemilik 9 tetangga5 88 I.in Adat •

SEKARANG: 7angunan 88 ihak 4yang terdiri atas: emilik# konsultan# kontraktor# !ank5 88 I.in emerintah •

Saat ini# Hukum Hukum Konstruksi Konstruksi mengatur !er!agai "enis kegiatan dalam industri konstruksi di Indonesia# seperti seperti

•

enyelenggaraan $asa Konstruksi

•

engadaan 7arang$asa Konstruksi

•

7entuk7entuk Kontrak Konstruksi

•

•

•

•

•

Aspek Keuangan dan er!ankan Konstruksi Aspek erpa"akan Dalam Kontrak Konstruksi Klaim Konstruksi roses roses enyelesaian Sengketa Konstruksi ;em!aga dan ara ihak dalam dal am Kontrak Kontrak Konstruksi

Hukum Konstruksi yang masih !erlaku di Indonesia diantaranya: •

A< 21 4Syaratsyarat umum5

•

UU$K -o%1= tahun 1

•

eraturan emerintah -o% > tentang enyelenggaraan "asa Konstruksi

UNDANG UNDANG •

Undang Undang Jasa Konstruksi No !" ta#un !$$$ T%ntang Jasa Konstru ksi UU$K -o% 1= Tahun 1 ini mengatur kontrak proyek konstruksi di Indonesia terutama yang asal dananya !erasal dari pemerintahkas negara% UU$K mengatur hu!ungan antara engguna $asa dan enyedia $asa Konstruksi seperti misalnya yang tertulis dalam UU$K -o%1=1 asal >> ayat >%

PERATURAN PEMERINTAH eraturan pemerintah ini merupakan peraturan pendukung atas peraturan "asa konstruksi yang tertulis t ertulis dalam UU $asa Konstruksi onstruksi -o 1= Tahun 1% PP No &"'&((( T%ntang T%ntang Usa#a U sa#a dan d an P%ran Mas)arakat Jasa Konstruksi PP No &$'&((( T%ntang P%n)%*%nggaraan Jasa Konstruksi PP No +('&((( T%ntang P%n)%*%nggaraan P%,-inaan Jasa Konstruksi •

•

•

PERATURAN PRESIDEN •

•

K%..r%s "('&((+ T%ntang P%ngadaan Barang dan Jasa P%,%rinta# K%..r%s "'&((/ M%,-a#as K%..r%s "('&((+

PERATURAN MENTERI •

•

•

K%.,%n PU No ++$'&((+ t%ntang P%tun0uk P%*aksanaan P%ngadaan  Jasa Konstruksi K%.,%n PU No 12'&((3 T%ntang Standar dan P%do,an P%ngadaan  Jasa Konstruksi K%.,%n PU No 3+'&((2 T%ntang Standar dan P%do,an P%ngadaan  Jasa Konstruksi

PERATURAN PERATURAN LEMBAGA LEMBAGA •

P%raturan LPJK No !! A'&((" T%ntang R%gistrasi R%gistrasi Usa#a U sa#a Jasa Jasa P%*aksana Konstruksi

4IDI5 64%d%ration 64%d%ration Int%rnationa* Int%rnationa* D%s Ing%snii%urs 5ons%i*s7

•

?IDI' !ukan merupakan peraturan !uatan Indonesia# melainkan se!uah standar Internasional mengenai Kontrak Konstruksi yang sering dipakai untuk diadaptasi di Indonesia karena karena ketidak tersediannya standar !aku kontrak selama ini%

•

•

•

•

?IDI' singkatan dari Federation International Des Ingesniieurs Conseils (International Federation of Consulting Engineers). Se!uah organisasi asosiasi para konsultan seluruh dunia yang didirikan pada tahun 11@ oleh -egara eran(is# 7elgia# dan Swiss# pusatnya !erkedudukan di ;ausanne# Swiss% Dari organisasi yang anggotanya +ropa# ?IDI' !erkem!ang setelah erang Dunia II ditandai dengan !erga!ungnya Inggris pada tahun 12 disusul Amerika Serikat pada tahun 13=% +ra 0an -egaranegara anggota -I' 4Newly Industrialized Countries5 Countries5 yang akhirnya mem!uat organisasi internasional%

 Tahun  Tahun 1 ?IDI' mener!itkan mener!itkan &ormat standar kontrak yaitu: •

•

•

•

1% Condition Contract for Construction >% Condition of Contract DesignBuild @% Condition of Contract for EPC !urn"ey urn"ey Pro#ect  Pro#ect  2%

$%ort For& Contract 

emakaian ?IDI' se!agai standar pem!uatan kontrak tidaklah mutlak% -amun# dapat dimodiBkasi dan disesuaikan sesuai peraturan -egara setempat dan ke!i"akan ke!i"akan pihak yang !ersepakat% Menurut ?IDI' Ct%e Ct%e Construction Contract  edisi 1# Dokumen Dokumen Kontrak terdiri dari:

1% Contract 'gree&ent  >% Letter of 'ccetance 'ward @% ForLetter ForLetter of !ender  !ender  2% Condition of Contract  3% $ecication E% Drawings % $c%edules =%  'endi* to !ender  !ender  % Bill of +uantity and Daywor" $c%edule 10% Dan dokumendok dokumendokumen umen lain yang termasuk dalam Contract 'gree&ent.

Aspek Hukum dalam Industri Konstruksi