MAKALAH ILMU KEPERAWATAN DASAR I
ASPEK HUKUM DALAM KEPERAWATAN
Di susun oleh : 1. Arga Arga Putra Putra Wijay Wijaya a
(121.0 (121.0015 015))
2. Chieff Chieffian iana a Lailia Lailiah h
(121.0 (121.0021 021))
3. Intan Intan Ayu R.
(121 (121.00 .0049 49))
4. Suj Sujia iati ti
(121 (121.01 .0101 01))
STIKES HANG TUAH SURABAYA
TAHUN AJARAN 2012-2013
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Adapun maksud pembuatan makalah ini adalah untuk melengkapi tugas yang diberikan dalam mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar 1. Dengan selesainya makalah ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yang telah memberikan masukan dan sarannya di setiap pertemuan. Akhirnya penyusun mohon maaf apabila ada suatu kekurangan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.
Surabaya, 12 Desember 2012
Penyusun
i
DAFTAR PUSTAKA
Kata Pengantar.........................................................................................................i BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang.................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah............................................................................................. 1 1.3 Tujuan............................................................................................................... 1
BAB II Pembahasan
2.1 Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan dan Pasien Tidak Sadar........ 2 2.2 Etik Euthanasia dan Hak Asasi Manusia.......................................................... 5 2.3 Malpraktik Medik dan Non-Medik................................................................... 8 2.4 Etika Khusus Keperawatan Aborsi................................................................... 16
BAB III Penutup
3.1 Kesimpulan....................................................................................................... 21
Daftar Pustaka......................................................................................................... 22
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Perawat profesional harus menghadapi tanggung jawab etik dan konflik yang mungkin meraka alami sebagai akibat dari hubungan mereka dalam praktik profesional. Kemajuan dalam bidang kedokteran, hak klien, perubahan sosial dan hukum telah berperan dalam peningkatan perhatian terhadap etik. Keperawatan sebagai suatu profesi harus memiliki suatu landasan dan lindungan yang jelas. Para perawat harus tahu berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan karena mereka mempunyai akuntabilitas terhadap keputusan dan tindakan profesional yang mereka lakukan.
1.2 Rumusan Masalah
a. Informed Consent dalam pelayanan kesehatan dan pasien tidak sadar b. Etik euthanasia dan hak asasi manusia c. Malpraktik medik dan non medik d. Etika khusus keperawatan aborsi
1.3 Tujuan
Secara umum terdapat dua alasan terhadap pentingnya para perawat tahu tentang hukum yang mengatur praktiknya, yaitu:
1. Untuk memberikan kepastian bahwa keputusan dan tindakan perawat yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum.
1
2. Kedua, untuk melindungi perawat dari liabilitas atau yang bisa disebut utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Informent
a.
Consent dalam Pelayanan Kesehatan dan Pasien Tidak Sadar
Pengertian Informed Consent
Informed consent secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu informed dan consent . Informed berarti telah mendapat penjelasan atau informasi; sedangkan consent berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Dengan demikian informed consent berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Atau juga juga dikatakan informed consent adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya. Dalam berkas rekam medis pasien di rumah sakit terdapat satu lembaran yaitu lembar persetujuan tindakan medis. Lembaran ini akan diisi/diberi persetujuan oleh pasien atau keluarganya apabila telah mendapat penjelasan dari tenaga kesehatan. Istilah Informed consent dalam Undang-Undang Kesehatan kita tidak ada, yang tercantum adalah istilah persetujuan, menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut. Informed consent atau persetujuan Medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien sesuai dengan pasal 1(a) Permenkes RI Nomor 585/MEN.KES/PER/X/1989. Di mana pasal 1(a) menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik (informed consent ) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Suatu persetujuan dianggap sah apabila: (1) Pasien telah diberi penjelasan/ informasi; (2) Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan/persetujuan; (3) Persetujuan harus diberikan secara sukarela.
3
b.
Informent Consent untuk Pasien dalam Keadaan Tidak Sadar
Untuk pasien dalam keadaan yang tidak sadar atau pingsan dan tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat atau darurat serta memerlukan tindakan medis yang segera karena apabila terlambat penanganannya dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam arti cacat atau kematian, maka tidak dibutuhkan persetujuan siapapun juga. Keadaan tidak sadar atau mampu yang dialami pasien dalam hal persetujuan tindakan medis, berdasar Peraturan Menteri Kesehatan No 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik menyatakan bahwa yang berhak memberikan persetujuan yaitu : Belum dewasa (di bawah umur 21 tahun atau belum menikah) yang memberikan persetujuan adalah orang tua atau walinya, a.
b. Telah dewasa tetapi berada di bawah pengampuan, yang memberikan persetujuan adalah kurator atau walinya, c. Menderita gangguan mental dan atau sakit jiwa, yang memberikan persetujuan adalah orang tua atau walinya atau kuratornya, d. Belum dewasa (di bawah umur 21 tahun atau belum menikah) dan tidak mempunyai orang tua atau walinya atau orang tua atau walinya berhalangan yang memberikan persetujuan adalah keluarga yang ada atau induk semangnya, e. Untuk pasien dalam keadaan yang tidak sadar atau pingsan dan tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat atau darurat serta memerlukan tindakan medis yang segera, maka tidak dibutuhkan persetujuan siapapun juga. Keadaan tidak mampu yang dialami pasien dalam hal persetujuan tindakan medis, berdasar Undang-undang, adalah : a. Orang yang belum dewasa, yaitu belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah.
4
b. Orang dewasa tetapi di bawah pengawasan atau pengampuan dengan alasan kurang atau tidak sehat ingatannya, pemboros, dan kurang cerdas pikirannya atau tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri Sedangkan tidak mampu secara medis adalah : a. Keadaan gawat darurat, dalam dunia kedokteran ada 4 hal sebagai keadaan darurat i. Terguncang (Shock ) ii. Pendarahan (hemorrhage) iii. Patah tulang ( fractures) iv. Kesakitan ( pain).
b. Pembiusan (anesthesia) Pembiusan pada prinsipnya merupakan satu cara untuk mempermudah operasi dengan mengurangi rasa sakit atau menidurkan pasien hingga operasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pembiusan tersebut bila dikaitkan dengan Pasal 89 KUHP bahwa membuat orang tidak berdaya (onmacht ) pingsan dapt dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, maka untuk menghilangkan unsur pidananya dibutuhkan persetujuan dari pasien.
c. Operasi tambahan (extended operation) Dalam pembedahan kadang dijumpai patologi lain, yang dapat sekaligus dilakukan operasi saat itu juga. Operasi tambahan tersebut seharusnya tetap wajib meminta izin tersendiri kepada pasiennya. Tetapi karena biasanya pasien dalam keadaan terbius, maka persetujuannya dimintakan kepada keluarga terdekat. Apabila tidak ada keluarga dan patologi itu akan membahayakan jiwa pasien bila tidak diambil tindakan segera, operasi tambahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pasien maupun keluarganya. Hal tersebut dilakukan atas dasar penyelamatan jiwa pasien
5
2.2 Etik Euthanasia dan Hak Asasi Manusia a. Pengertian Euthanasia
Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Eu, yang berarti Indah, bagus, terhormat atau Gracefully and With Dignity, dan thanatos yang berarti mati, jadi secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik. Euthanasia dalam Kamus Oxford English Dictionary dirumuskan sebagai “kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama pada kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan”. Sedangkan dalam Kamus Kedokteran Dorland euthanasi mengandung dua pengertian : 1) Suatu kematian yang mudah dan tanpa rasa sakit. 2) Pembunuhan dengan kemurahan hati, pengakhiran kehidupan seseorang yang menderita dan tak dapat disembuhkan dan sangat menyakitkan, secara hati hati dan disengaja.
b. Jenis-jenis Euthanasia Pada dasarnya euthanasia dibedakan atas dua jenis yaitu :
1. Euthanasia Pasif, yaitu perbuatan penghentian atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. 2. Euthanasia Aktif, yaitu perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. Ditinjau dari permintaan Euthanasia dapat dibedahkan atas dua jenis yaitu: 1. Euthanasia voluntir ( atas permintaan pasien) 2. Euthanasia involentir (tidak atas permintaan pasien, biasanya keluarga pasien yang memerintahkan) c. Euthanasia dan Hak Asasi Manusia Dalam memberikan penilaian kita perlu melihat jenis euthanasia itu sendiri, karena dari jenisnya kita dapat memberikan marka atau penilaian sejauh mana itu dinilai sebagai pelanggaran HAM.
6
1. Euthanasia Aktif a) Euthanasia Aktif Volentir Jika kita simak pasal 1 UU no 39 Tahun 1999 tentang HAM “Hak Asasi Manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi penghormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Sedangkan tindakan dokter yang menyuntikkan zat mematikan ke dalam tubuh pasien yang dia tahu akan mengahiri kehidupan pasien yang disuntiknya tersebut dengan zat mematikan itu, juga melanggar KODEKI dan sumpah Hipocrates. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor penyebab pelanggaran HAM pada jenis euthanasia ini adalah tindakan yang dilakukan dokter yang memberikan suntikan zat mematikan kepada pasien yang memintah mengakhiri hidupnya. b) Euthanasia Aktif non volentir Dari jenis ini yang menjadi faktor utama pelanggaran hukum dan HAM adalah karena dokter dan keluarga dekat pasien melakukan tindakan euthanasia secara aktif tanpa persetujuan dari pasien. Rasa kasihan dan sebagainya tidaklah menjadi suatu hal yang membenarkan euthanasia. c) Euthanasia Aktif involuntir Pada jenis ini sama saja dengan kedua jenis sebalumnya tetapi hanya terletak dari keadaan bahwa dokter yang secara aktif melakukan tindakan yang dapat mematikan pada pasien tanpa seizin pasien tersebut karena berada dalam keadaan Terminally ill. Jika dilihat dari hukum pidana Indonesia, tindakan ini tidak dibenarkan dan dokter yang melakukan tindakan ini harus siap menerima hukuman karena melanggar pasal 338 atas penghilangan jiwa orang lain. 2. Euthanasia Pasif a) Euthanasia Pasif Voluntir Tindakan dokter yang menghentikan atau mencabut tindakan atau pengobatan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup pasien. Walaupun tindakan ini dilakukan atas permintaan pasien. Jika dipikirkan dari sisi pasien ada beberapa aspek yang memungkinkan pasien melakukan itu, misalnya sudah merasa siap untuk menemui ajalnya atau berpikir berobat tidak akan berguna lagi
7
menyelamatkan hidupnya dan akan menghabiskan biaya saja dan akhirnya tetap berujung pada kematian. Dalam euthanasia jenis ini tidak ada pelanggaran HAM, dalam pandangan iman bisa saja euthanasia ini dilakukan dengan catatan bahwa sang pasien sudah bebar-benar siap secara iman untuk meninggal secara bermartabat dengan suasana damai di tengah keluarganya. b. Euthanasia Pasif non Voluntir Yang menyebabkan timbulnya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam tindakan ini adalah adanya tindakan penghentian tindakan penyelamatan atau perawatan terhadap pasien yang tidak sadarkan diri. Mengapa dikatan demikian karena tindakan itu tidak seharusnya dilakukan karena sama saja dengan ketidakpedulian atau penghormatan atas suatu kehidupan yang semestinya dihargai oleh dokter sampai pada akhirnya orang tersebut benar-benar dalam kematian biologis. c. Euthanasia Pasif Involuntir Penghentian tindakan pengobatan dan pencabutan segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mepertahankan hidup manusia dilakukan tidak atas persetujuan pasien sedangkan pasien masih ingin hidup. Tindakan demikian diatas sama saja dengan merampas hak hidup pasiendan secara medis ini sangat tidak dibenarkan, karena tindakan ini sama saja denga mengabaikan hak hidup sipasien tanpa seijinnya. Hal ini menunjukkan tindakan seorang dokter yang harus menghormati hidup setiap insani. Tindakan pembiaran merupakan faktor pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam jenis pelanggaran ini juga perampasan hidup pasien karena sang pasien masih ingin hidup tapi di rampas hidupnya karena penghentian tindakan pengobatan.
8
2.3 Malpraktik Medik dan Non-Medik a. Pengertian Malpraktik Malpraktik (malapraktik) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan praktik atau praktik. Mal berasal dari kata unani, yang berarti buruk. Praktik (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta, 1976) atau praktik (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1991) berarti menajalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Jadi, malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kuatlitasnya, tidak lege artis, tidak tepat.
Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian disini ialah sikap kurang hati hati yaitu tidak melakukan apa yang seorang dengan sikap hati hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik. Apapun definisi malpraktik medic pada intinya mengandung salah satu unsure berikut. 1. Dokter kurang menguasai ilmu pengetahuan kedokteran dan keterampilan yang sudah berlaku umum dikalangan profesi kedokteran. 2. Dokter memberikan pelayanan medic di bawah standar (tidak lege artis) 3. Dokter melakukan kelalaian berat atua kurang hati hati, yang dapat mencakup: a) Tidak melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya dilakukan, atau b) Melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan
Sedang malpraktik non-medks adalah malpraktik yang terjadi tapi tidak dalam lingkup medik. Contohnya adalah sebagai berikut : 1) Malpraktek Perdata (Civil Malpractice) Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad ) sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.
9
Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat berupa : Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. •
•
•
•
Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum haruslah memenuhi beberapa syarat seperti : Harus ada perbuatan (baik berbuat naupun tidak berbuat) Perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupuntidak tertulis) Ada kerugian Ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang diderita. Adanya kesalahan ( schuld ) •
• •
•
•
Sedangkan untuk dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsure berikut : Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar. •
•
•
•
Namun adakalanya seorang pasien tidak perlu membuktikan adanya kelalaian dokter. Dalam hukum ada kaidah yang berbunyi “res ipsa loquitor ” yang artinya fakta telah berbicara. Misalnya karena kelalaian dokter terdapat kain kasa yang tertinggal dalam perut sang pasien tersebut akibat tertinggalnya kain kasa tersebut timbul komplikasi paksa bedah sehingga pasien harus dilakukan operasi kembali. Dalam hal demikian, dokterlah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.
10
2) Malpraktek Pidana (Criminal Malpractice) Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atua kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. 3) Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional) Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar. 4) Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness) Misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakn tanpa disertai persetujuan tindakan medis. 5) Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence) Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien. 6) Malpraktek Administratif (Administrative Malpractice) Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, manjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.
11
b. Konsekuensi Hukum Malpraktik
Berikut adalah beberapa contoh yang diambil dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) tentang pasal dan konsekuensi huku malpraktik: a) Kejahatan Terhadap Pemalsuan Surat Pasal 267 (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau menahannya disitu , dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 ( delapan ) tahun 6 ( enam) bulan. (3) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran
b) Pengguguran Kandungan Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 347 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun Pasal 348 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun Pasal 349 Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukankejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.
12
c) Tentang Penganiayaan Pasal 351 ( 1 ) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah ( 2 ) Jika Perbuatan mengakibatkan luka – luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. ( 3 ) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun ( 4 ) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan ( 5 ) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana d) Kealpaan Yang Menyebabkan Mati atau Luka – luka Pasal 359 Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
Pasal 360 (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka – luka berat, diancam dengan dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka – luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda tiga ratus rupiah. Pasal 361 Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. e) Tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong Pasal 304 Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. f) Tentang Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Pasal 338 Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain , diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
13
Pasal 340 Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana , dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu.
Pasal 344 Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam denan pidana penjara paling lama dua belas tahun .
Pasal 345 Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, kalau orang itu jadi bunuh diri
Pasal 359 Menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan atau kelalaian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun
g) Mengenai Percobaan
Pasal 53 (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, buka semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga 14
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup , dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan
Mengenai mekanisme untutan malpraktik ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan yakni: a.
Melaporkan kepada MKEK/MKDKI;
b.
Melakukan mediasi;
c.
Menggugat secara perdata.
Jika ternyata ada kesengajaan dalam tindakan tenaga kesehatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana.
c. Kedudukan Perawat sebagai saksi ahli.
Saksi ahli adalah seseorang yang dapat menyimpulkan berdasarkan pengalaman keahliannya tentang fakta atau data suatau kejadian, baik yang ditemukan sendiri maupun oleh orang lain, serta mampu menyampaikan pendapatnya tersebut (Franklin C.A, 1988), dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai saksi ahli harus dapat menarik kesimpulan, serta menyatakan pendapat sesuai dengan keahliannya. Berdasarkan pasal 184 KUHAP ayat (1), keterangan ahli yang diberikan oleh saksi ahli di pengadilan adalah merupakan salah satu alat bukti yang syah. (Rahman Ardan, 2007). Syarat Perawat Sebagai Saksi Ahli Pengacara melihat beberapa faktor ketika mereka mempertahankan perawat baik konsultan hukum atau saksi ahli, dengan syarat : a. Seorang perawat harus memiliki minimal sarjana ilmu di keperawatan untuk menarik minat firma hukum atau lembaga kesehatan. b. Perawat yang memiliki pengalaman klinis saat ini di bidang minat atau perhatian.
15
c. Sertifikasi Specialty adalah faktor lain yang akan dipertimbangkan ketika mempertahankan perawat konsultan hukum atau saksi ahli. d. Reputasi perawat di daerahnya, keahlian merupakan faktor penting juga. e. Seorang perawat yang memiliki masalah hukum sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai saksi ahli. f. Seorang perawat harus dapat menerjemahkan isu-isu kompleks tentang kesehatan dengan istilah sederhana yang dimengerti oleh pengacara lain, juri, dan hakim. Saksi ahli Perawat terlibat dalam kegiatan yang mirip dengan perawat konsultan hukum. Sebagai contoh, mereka mungkin akan diminta untuk mengatur catatan medis, menyiapkan garis waktu, penelitian literatur terkait, dan menyelidiki standar asuhan keperawatan. Namun, juga diharapkan bahwa mereka akan bersedia untuk bersaksi di deposisi dan sidang harus perlu timbul. Seperti perawat konsultan hukum, saksi ahli juga bisa disewa oleh organisasi perawatan kesehatan di posisi pengurangan risiko. Ahli saksi biasanya cukup dibayar sedikit lebih untuk layanan mereka.
16
2.4 Etika Khusus Keperawatan Aborsi a.
Pengertian Aborsi
Aborsi di definisikan sebagai pengeluaran janin atau produk konsepsi secara spontan sebelum usia kehamilan 24 minggu. Definisi aborsi menurut WHO adalah pengeluaran embrio atau janin yang berat badannya 500 g atau kurang, yang setara dengan usia kehamilan sekitar 22 minggu. Dalam praktik, aborsi lebih sering di deskirpsikan sebagai keguguran (abortus) untuk menghindari terjadinya distress, karena beberapa wanita menghubungkan istilah aborsi dengan terminasi kehamilan yang disengaja.
b. Pembagian Aborsi
a) Aborsi spontan (keguguran yang tidak disengaja) Keguguran ini terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian atau kecerobohan selama ibu mengandung seorang anak. Keguguran bisa terjadi antara lain karena penyakit, luka, gangguan hormonal selama mengandung, atau kecelakaan lalu lintas. Ini berarti keguguran terjadi sebagai efek samping yang tak terencana. Hanya aborsi tak disengaja dan tak langsung saja dengan alasan yang tak terhindarkan yang bisa diterima. Tentu itu semua setelah diadakan peninjuauan secara menyeluruh. Latar belakang dan penyebab aborsi perlu diteliti secara komprehensif.
b) Aborsi terncana (pengguguran) Ini termasuk pembunuhan langsung atas manusia yang tak bersalah. Pengguguran buah kandungan oleh manusia dengan sengaja atau terencana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aborsi langsung dan tak langsung. (1) Aborsi langsung adalah pembunuhan langsung atas buah kandungan dari dalam rahim ibu. Ini tergolong tindakan kriminal pembunuhan yang melenyapkan hidup manusia. Mereka yang terlibat dalam aborsi ini dengan sendirinya mendukung tindak aborsi, yakni tindak kejahatan pembunuhan.
17
(2) Aborsi tak langsung adalah penggugran yang terjadi antara lain karena efek samping dari pengobatan ibu. Jenis pengguran ini ada dua. (a) Aborsi terapieutik adalah campur tangan medis-operasi yang dilaksanakan untuk meniadakan bagian tubuh yang sakit sebagai satu satunya cara untuk menyelamatkan hidup ibu karena kesalamatan nyawa ibu sungguh terancam. Tindakan menidakan bagian tubuh tersebut, berakibat pada gugurnya kandungan. Kasus ini perlu mendapat tinajuan dan penkajian yang mendalam dari sudut medis dan etis. (b) Aborsi eugenic adalah aborsi yang dilakukan karena alasan genetis dari anak yang dikandung dengan tujuan memilih anak yang memiliki genetikan yang baik. Istilah yang berbau rasis ini sudah tidak digunakan lagi. Aborsi ini akhirnya terarah pada aborsi terapeutik karena kemungkinan besar janin mengalami cacat serius akibat ketidak teraturan genetik, gangguan penyakit penyakit tertentu yang tak terhindarkan, dan ketidakseimbangan sosial dalam keluarga.
c. Contoh Contoh Kasus Aborsi
Berikut adalah beberapa contoh kasus yang kami ambil dari media cetak dan internet untuk contoh kasus aborsi.
1. Aborsi, Sepasang Kekasih Terancam 7 Tahun Penjara BALIKPAPAN -Usai melakoni proses reka ulang atau rekonstruksi, dua tersangka pelaku aborsi Rudi (19) warga Soekarno Hatta Km 14, Balikpapan Utara dan pacarnya Sri (18) warga Kariangau, dalam waktu dekat proses penahanannya akan dilimpahkan ke Rumah Tahanan Negara (rutan) kelas II B Balikpapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan kekasih itu akan dikenakan dua pasal berbeda.
Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Putu Rideng SH menerangkan, kedua tersangka masing-masing akan dijerat Pasal 348 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan pelaku pengguguran bayi dikenakan Pasal 341 KUHP subsider 346 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara bila terbukti bersalah telah memberi izin pada saat janin itu digugurkan.
18
"Rudi kita jerat pasal 348 KUHP sedangkan Sri kita kenakan pasal 346 KUHP," kata Kapolsek. Disinggung terkait sejauh mana perampungan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akan segera dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagai proses pengiriman tahap 1. “Persyatan formil di berkas, meyakinkan jaksa dan hakim nantinya di pengadilan,” terangnya. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Suprana Jaya SH kuasa hukum yang ditunjuk Negara mendampingi para tersangka menegaskan tidak ada upaya hukum yang dilakukan terkait melakukan upaya hukum yang kontra atau berlawanan dengan proses hukum karena menyadari bahwa perbuatan Rudi dan Sri termasuk pidana berat. Yakni Rudi dijerat pasal 348 ayat 1 KUHP, barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan izin wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Sedangkan Sri dijerat pasal 341 KUHP, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya,diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Juga subsider 346 KUHP, seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. “Kalau mengajukan penangguhan penahanan rasanya berat, susah dikabulkan. Karena pasal yang dikenakan padanya ancaman hukumannya cukup tinggi. Kita harus rasional melihat pasal yang dipasang penyidik ,” kata Suprana. Sehingga, Rudi dan Sri pun dipastikan merayakan hari bahagia lebaran Idul Fitri dalam tahanan. Kasus penemuan mayat bayi yang dikubur di kebun milik Wasimo (75) warga Km 14, Gang Giri Mulyo RT 25 Karang Joang Balikpapan Utara, nyaris buntu penyelidikannya. Sebab, hingga mayat diautopsi dan dikubur oleh pihak RSKD Balikpapan, tidak diketahui siapa ibu dan bapak sibayi, juga tak diketahui siapa pelaku yang mengubur bayi itu. Berkat kejelian aparat Polsek Balikpapan Utara, akhirnya terungkap ibu dan bapak bayi, sekaligus pelaku yang menguburkan di bawah pohon lai. Yakni si ibu bernama Sri (18) cewek yang baru lulus SMA dan si bapak bernama Rudi (20). Keduanya belum menikah sehingga bayi hasil dari hubungan cinta terlarang. Ternyata, kunci pembuka misteri ini selembar kain spanduk bertuliskan tournament
19
golf. Spanduk itu, digunakan untuk membungkus mayat bayi ketika dikuburkan. Selain spanduk, bayi juga dibungkus kain jarik. Akhirnya, Rabu (18/7) lalu Unit Buser Reskrim Polsek Balikpapan Utara berhasil menangkap Rudi dan Sri, tepat dua pekan setelah penemuan bayi . Dua pelakunya diketahui merupakan pasangan belia. Rudi dan Sri, sebelumnya melakukan perbuatan layaknya suami istri bekali-kali di rumah Sri. Situasi rumah kosong dimana kedua orangtua Sri tengah bekerja dimanfaatkan keduanya. Keduanya mengaku terpaksa melakukan aborsi (penguguran, Red) untuk menutupi aib keluarga.(noq)
2. Seorang pelajar SMAN 2 Kota Tegal, Jawa Tengah, nekat melakukan aborsi atas bayi yang dikandungnya dari hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Untuk menghilangkan jejak pelaku membuang janin berusia 5 bulan hasil aborsi ke dalam closet rumahnya.
Namun, perbuatannya tercium oleh pihak keluarganya, Selasa (4/9/2012) siang dan polisi mengamankan kekasih pelaku yang diduga sebagai bapak dari jabang bayi. Sementara, pelaku harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku aborsi berinisial YS, kini masih menjalani perawatan di ruang ibu dan anak Rumah Sakit Islam Harapan Anda Kota Tegal. Pelaku dilarikan ke rumah sakit oleh keluarganya karena banyak mengeluarkan darah pasca melakukan aborsi sendiri dikamar mandi rumahnya. Pelaku yang keduanya masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 ini nekat melakukan aborsi diduga lantaran malu dan takut dengan keluarganya karena hamil diluar nikah. Untuk menghilangkan jejak, pelaku bahkan sempat membuang janin aborsinya ke dalam closet. Awalnya pelaku mengelak melakukan aborsi setelah di desak pelaku akhirnya mengakui baru saja menggugurkan bayi hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Polisi langsung menciduk MA, kekasih pelaku yang merupakan kakak kelas di satu sekolah. MA, yang di duga menghamili pelaku menjalani pemeriksaan tertutup di unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Kota TEgal. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada keterlibatan orang lain yang membantu pelaku saat melakukan aborsi. 20
“Pelaku dijerat pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002, karena diduga sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Ia terancam hukuman pidana penjara sekitar 10 tahun,” ujar Kapolres Tegal Kota AKBP Haryadi Muktas SIK kepada sejumlah wartawan Haryadi menyebutkan, kasus aborsi yang dilakukan pelajar SMA sampai saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pastinya hal tersebut. adanya informasi dari Polsek maupun Polres yang mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), kemudian disana ditemukan bayi yang masih kecil sekitar 15 sentimeter dari dalam janin Yelicia Saraswati (16) berumur lima bulan yang digugurkan di toilet rumahnya jalan Citarum Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur. “Hingga saat ini kami terus melakukan pendalaman-pendalaman, karena YS sendiri masih dirawat di RSI Harapan Anda dan belum bisa dimintai keterangan,”terangnya. Lebih lanjut diungkapkan, untuk pelaku aborsi MA sekaligus pacar YS yang diamankan Polres Tegal Kota itu masih dimintai keterangan. Selain MA, ayah dari YS juga telah diambil keterangan terkait masalah tersebut. Kedua orang pelaku baik MA maupun YS itu sama-sama masih duduk di bangku SMA di salah satu sekolah Kota Tegal. “Namun, dari hasil informasi, pengguguran janin yang dilakukan pelaku kemungkinan mengarah ke obat-obatan. Untuk lebih jelasnya, setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap YS,”paparnya. Selain memintai keterangan dari pelaku dan kekasihnya, polisi juga mengorek keterangan dari sejumlah saksi dari pihak keluarga damn teman-teman korban. sementara itu jasad janin berusia lima bulan hasil aborsi langsung dimakamkan.@boy
21
BAB III Penutup 3. 1 Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, bisa disimpulkan bahwa di dalam dunia kesehatan atau medis pun mempunyai dasar hukum yang melindunginya. Apalagi hal hal yang sering kita dengar seperti aborsi atau malpraktik adalah hal yang harus kita waspadai bahkan hindari ketika kita bekerja di ruang lingkup kesehatan. Pada dasarnya, apapun yang akan kita lakukan mempunyai dampak atau konsekuensinya sendiri sendiri. Maka, sebagai makhluk yang tidak sempurna, perlu adanya kewaspadaan dan kehati hatian kita sebagai perawat dalam menjalani profesinya.
22
DAFTAR PUSTAKA
1.
Brooker, Chris. 2005. Ensiklopedia Keperawatan. Penerbit: EGC, Jakarta.
2.
Asher Tumbo: Staff Pengajar Fakultas Hukum UKI-Paulus Makassar, 2010. Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum. Adiwidia, Desember 2010. 4 -7.
3.
Lontoh, Diana Devin., 2008. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis pada Kondisi Pasien dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang . Tesis (untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat S2). Program Studi Magister Kenotariatan.
4.
Ta’adi. 2010. Hukum keshatan Pengatar Menuju Perawat Profesional . Penerbit : EGC
5. Jawa Pos, Jum'at, 10 Agustus 2012 6. forum.kompas.com/nasional/197552-gempar-siswi-sman-2-tegal-kepergoklakukan-aborsi-di-kamar-mandi.html
23
