KATA KATA PENGANTAR PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dalam makalah ini saya membahas tentang Prinsip Yuridis Yuridis Kontrak Konstruksi di ndonesia. Makalah Makalah ini dibuat dibuat untuk untuk memperd memperdalam alam penget pengetahu ahuan an tentan tentang g memaham memahamii Prinsi Prinsip p Yuridis Kontrak Konstruksi di ndonesia dan sekaligus sebagai tugas yang harus dipenuhi oleh mahasis!a dalam mata kuliah "spek #ukum Dalam Pembangunan. $aya menyadari sungguh bah!a makalah ini masih jauh dari sempurna. %leh sebab itu, itu, saya saya sangat sangat mengha mengharapk rapkan an kritik kritik dan saran saran yang yang memban membangun gun guna guna penyemp penyempurn urnaan aan makalah ini.
&anjarbaru,
"pril '()*
Pemakalah
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PENG ANTAR 1 DAFTAR ISI 1 BAB I PENDAHULUAN
1
).) +"T" +"T" &E+"K"N &E+"K"N
'
).' T/"N PEN+$"N
'
).0 M$"N M"$"+"# ' ).1 M"N2""T PEN+$"N PEN+ $"N
'
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1
'.) PENET"N PENET"N K%NT"K K%NTK$
'
'.' PEN"T"N PEN"T"N #KM K%NT"K K%NTK$ '.0 PE$ET" K%NT"K K%NT" K K%NTK$ K%NT K$
'
'.1 #"K D"N KE3"/&"N KE3"/&"N K%NT"K K%NTK$ '.4 TE/"DNY" TE/"D NY" K%N$TK$ K%N$T K$ BAB III PEMBAHASAN
0.) $TD K"$$ 4 BAB IV PENUTUP
1.) KE$MP+"N 4.' $""N ' DAFTAR PUSTAKA
1
'
4
'
'
'
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
ndonesia merupakan sebuah negara kepulauan dan merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. %leh karena itu, diperlukan sarana in5rastruktur dan transportasi yang memadai untuk dapat menjangkau pulau-pulau yang diseluruh pelosok ndonesia. Pembangunan in5rastruktur sangat berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi se6ara merata di setiap daerah yang ada di ndonesia. Pembangunan in5rastruktur menjadi ke!ajiban pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat. De!asa ini, pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produkti7itas serta perekonomian suatu daerah, sehingga pada giliranya akan meningkatkan perekonomian nasional. Pasal 00 ayat 819 D ):14 menyebutkan bah!a;
Dalam rangka mencapai tujuan bernegara”. Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah , dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelanggara negara dan masyarakat tingkat pusat dan daerah sehingga konstruksi mempunyai peranan yang cukup penting dan strategis, dikarenakan jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentukfsik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berungsi guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang pembangunan.
Disamping itu, penyelenggaraan jasa konstruksi juga berperan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Faktor kunci dalam pengembangan jasa konstruksi nasional adalah peningkatan kemampuan usaha, terujudnya tertib penyelenggaran pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara akti dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya! upaya tersebut. Peningkatan kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan proesionalisme dan peningkatan efsiensi usaha. "edangkan terujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai melalui pemenuhan hak dan keajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak yang terkait. "istem perencanaan, pengaasaan serta pelaksanaan di dalam suatu kontrak konstruksi harus mengikuti prosedur teknis konstruksi secara benar, terutama kesadaran dari masing! masing pihak dalam melaksanakan suatu pembangunan guna tercapainya tujuan dari pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. "ekilas apabila kita mendengar kata kontrak, kita langsung berpikir baha yang dimaksudkan adalah suatu perjanjian tertulis yang artinya kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. #ontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan sosial kita, sampai kita tidak tahu berapa banyak kontrak yang telah kita buat setiap harinya. #ontrak tidak lain adalah perjanjian yang mengikat para pihak sehingga didalam Pasal $%&& #itab 'ndang!'ndang (ukum perdata disebutkan baha tiap!tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang! undang,menurut pendapat "ubekti, kontrak atau perjanjian adalah suatu peristia di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal$. Deasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terkihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi diperlukannya kesadaran hukum, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan keajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan agar dapat menujudkan bagunan yang berkualitas. )danya beberapa indikasi kecurangan dalam proses pengadaan jasa konstruksi sudah bukan menjadi rahasia umum, beberapa sumber yang didapat dari internet mengatakan baha lebih dari %* tahun yang lalu, +egaan konomi -ndonesia, Proesor "oemitro Djojohadikusumo, sudah mensinyalir &* ! * persen kebocoran )nggaran Pendapatan dan +elanja Negara akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.% /erhadap adanya indikasi kecurangan yang paling sering dilakukan dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi terjadi pada tahap0 a1 /ahap Pengumuman pelelangan dimana perusahaan! perusahaan tertentu yang menjadi pemenang dari tender untuk mengerjakan proyek tersebut. b1 /ahap pemasukan dokumen penaaran secara umum rata! rata pengguna jasa, konsultan dan kontraktor c1 /ahap penggunaan kualitas dari barang yang digunakan dalam melakukan pengerjaan proyek tersebut seharusnya kualitas yang super menjadi tidak super.2asyarakat diminta turut serta melihat dan mengaasi proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama berlaku untuk $ tahapan proses pengadaan yang dinilai raan dengan penyeleengan. #elima belas tahap pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut meliputi perencana pengadaan barang dan jasa, pembentukan panitia lelang, prakualifkasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman pelelangan, pengambilan dokumen lelang, dan penentuan harga perkiraan sendiri. "elanjutnya
tahapan penjelasan lelang, pemasukan penaaran harga dan pembukaan penaaran, e3aluasi penaaran, pengumuman calon pemenang, sanggahan peserta lelang, penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak perjanjian, serta penyerahan barang dan jasa kepada pengguna barang atau jasa 4oner5user1. 6ahirnya 'ndang!'ndang Nomor $7 /ahun $888 tentang 9asa #onstruksi 4selanjutnya disebut dengan ''9#1 kiranya mampu meujudkan jalannya suatu proses konstruksi berdasarkan aturan perundang!undangan yang berlaku. (al ini guna untuk mencegah adanya aktor kecurangan maupun aktor kepentingan pribadi dalam penyedia jasa konstruksi. "ehingga tujuan dari dibentuknya undang!undang tersebut dapat tercapai dan terlaksana. "erta terujudnya cita!cita negara sebagai Negara hukum. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifkasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan baha mutu produk, ketepatan aktu pelaksanaan, dan efsiensi pemanaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. (al ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk meujudkan kehandalan usaha yang proesional. Pada praktiknya saat ini, lemahnya pelaksanaan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan dan pengaasan pembangunan terjadi juga di bidang teknologi5konstruksi pembuatan jembatan. Dampak dan kekeliruan implementasi kebijakan pembangunan tersebut mulai dirasakan rakyat -ndonesia beberapa tahun belakangan ini berbagai bencana terjadi silih berganti. )da satu asas di dalam 'ndang!undang Nomor $7 /ahun $888 tentang 9asa #onstruksi yang menjiai Peraturan Pemerintah ini adalah asas kemitraan yang
saling menguntungkan. Dengan asas tersebut dapat diujudkan keterkaitan yang semakin erat dalam satu kesatuan yang efsien dan eekti antar penyedia jasa. #emitraan tersebut sekaligus memberikan peluang usaha yang semakin besar tanpa mengabaikan kaidah efsiensi dan eekti3itas serta kemanaatan. /etapi sering kali penyedia jasa konstruksi lepas tangan atas runtuhnya suatu proyek pembangunan yang di kelola baik setelah masa pemeliharaan dan sesudah masa pemeliharaan. Pasal $ 'ndang!undang Nomor $7 /ahun $888 menjelaskan baha Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi sedangkan pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan5proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Di dalam konsep jasa konstruksi dikenal adanya kontrak kerja konstruksi yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi di -ndonesia. #ontrak kerja ini menjadi okus dalam mengadakan suatu kegiatan jasa konstruksi, dikarenakan substansi kontrak yang memuat kepentingan hak dan keajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jaabnya.
1.2 Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang prinsip yuridis kontrak diindonesia.
1.3 Permasalahan )dapun permasalahan yang diangkat pada makalah ini yaitu mengetahui secara mendalam tentang apa itu prinsip yuridis kontrak diindonesia dan bagaimana penerapan prinsip yuridis kontrak diindonesia itu sendiri.
1.4 Manfaa Penulisan Penulisan makalah ini diharapkan dapat berman5aat bagi kalangan akademik 8teoritis9 untuk menambah !a!asan dan pengetahuan mengenai prinsip yuridis kontrak diindonesia.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .1 Pengert!an K"ntrak K"n#tr$k#!
stilah kontrak kerja konstruksi merupakan terjemahan dari construction contract . Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak s!asta. 1' Menurut Pasal ) "yat 849 /K, Kontrak kerja kostruksi merupakan>
jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. "kibat hukum, yaitu timbulnya hak dan ke!ajiban diantara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatanganinya kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan, bah!a unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi adalah>1@ "danya subjek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa; '. "danya objek, yaitu konstruksi; 0. "danya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. H. Pengat$ran H$k$% Tentang K"ntrak K"n#tr$k#! Penyelengaraan pengadaan bidang konstruksi di ndonesia telah diatur se6ara khusus dalam ndang-ndang Nomor )B Tahun )::: tentang /asa Konstruksi. Dari segi substansinya, ke6uali mengenai segi-segi hukum kontrak, undang-undang ini 6ukup lengkap mangatur pengadaan jasa konstruksi.1* ndang-undang ini dibuat pada masa re5ormasi. +atar belakang lahirnya undang-undang ini karena berbagai peraturan perunang-undangan yang berlaku belum berorientasi pada pengembangan jasa konstruksi yang sesuai dengan karakteristiknya. #al ini mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing se6ara optimal maupun bagi kepentingan masyarakat. /K ditetapkan pada tanggal * Mei )::: . ketentuan terdiri atas )' bab dan 1* pasal.1B Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang ini tertuang dalam tiga peraturan pemerintah yaitu > Peraturan Pemerintah Nomor 'B Tahun '((( tentang saha dan Peran $erta Masyarakat /asa Konstruksi 8PP No. 'B?'(((9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun '((( 8PP No. 1?'()(9, Peraturan Pemerintah Nomor ': Tahun '((( tentang Penyelenggaraan /asa Konstruksi 8PP No. ':?'(((9 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4: Tahun '()( 8Perpres No. 4:?'()(9, dan Peraturan Pemerintah Nomor 0( Tahun '((( tentang Penyelenggaraan Pembinaan /asa Konstruksi 8PP No. 0(?'(((9. Dalam kaitannya dengan pengadaan jasa konstruksi, tata 6ara dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi Pemeritah, telah diatur dalam Keputusan Presiden 8Keppres9 No. B( Tahun '((0 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan &arang?/asa Pemerintah yang telah disempurnakan melalui Peraturan Presiden 8Perpres9 No. 41 Tahun '()(. Kemudian Perpres No. 41 Tahun '()( diubah melalui Peraturan Presiden 8Perpres9 No. *( Tahun '()' tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 41 Tahun '()( tentang Pengadaan &arang?/asa Pemerintah. $elain itu, terkait dengan iAin usaha konstruksi dalam hal ini terdapat Peraturan Daerah 8Perda9
Kota Medan Nomor '0 Tahun '((' dan Peraturan Daerah Kabupaten "sahan Nomor 04 Tahun '((B tentang etribusi Ain saha /asa Konstruksi. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, adalah sebagai berikut > Pihak pengguna jasa sering juga disebut sebagai pemeberi tugas, yang memborongkan, pemimpin proyek, dan lain-lain. Pengguna jasa adalah pereseorangan atau badan pemberi tugas atau pemilik pekerjaan?proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.4( Pengguna jasa mempunyai hubungan dengan para peren6ana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan penga!as konstruksi. Yang dimaksud dengan Pengguna jasa adalah> a orang perorang; I. Pe#erta Dala% K"ntrak K"n#tr$k#! Pihak Pengguna /asa, badan usaha, baik badan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan 6 badan yang bukan badan usaha tapi berbadan hukum, yaitu pemerintah dan atau lembaga negara dimana pemerintah dan atau lembaga negara dengan menggunakan anggaran yang telah ditentukan baik dalam "nggaran Pendapatan dan &elanja Negara 8"P&N9 atau "nggaran Pendapatan dan &elanja Daerah 8"P&D9. '. Pihak Penyedia /asa Pihak penyedia jasa sering juga disebut sebagai kontraktor, pemborong, rekanan, dan lain-lain. Dengan berlakunya /K, maka telah dirumuskan pengertian jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi senagaimana yang dinyatakan dalam Pasal ) "ngka ) /asa Konstruksi tersebut , menunjukkan bah!a hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh Negara ada tiga yaitu peren6anaan, pelaksanaan pekerjaan, dan penga!asan. Dalam hal kontrak pengadaan jasa konstruksi, khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 41 Tahun '()( tentang Pengadaan &arang?/asa Pemerintah. "dapun pihak-pihak atau peserta yang terlibat dalam Pengadaan &arang?/asa oleh Pemerintah berdasarkan Pasal * dan ): Perpres No. 41 Tahun '()0 adalah sebagai berikut > Pengguna "nggaran yang selanjutnya disebut P" adalah Pejabat pemegang ke!enangan penggunaan anggaran Kementrian?+embaga?$atuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna "P&N?"P&D. $edangkan Kuasa Pengguna "nggaran yang selanjutnya a. P"?KP"disebut KP"adalah Pejabat yang ditetapkan oleh P" untuk menggunakan "P&N atau ditetapka oleh Kepala Daerah untuk menggunakan "P&D Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditetapkan P"?KP" untuk bertanggung ja!ab atas pelaksanaan Pengadaan &arang?/asa.
nit +ayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut +P adalah unit organisasi pemerintah yang ber5ungi melaksanakan Pengadaan &arang?/asa yang bersi5at permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. $edangkan Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki $erti5ikat Keahlian Pengadaan &arang?/asa yang melaksanakan pengadaan barang?jasa. Panitia? Pejabat Penerima #asil Pekerjaan adalah panitia?pejabat yang ditetapkan oleh P"?KP" yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Penyedia &arang?/asa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan &arang?Pekerjaan Konstruksi?/asa Konsultasi?/asa +ainnya. Dalam setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pastilah menimbulkan hak dan ke!ajiban atau tugas dan ke!enangan bagi para pihak. #ak bagi satu pihak merupakan ke!ajiban 8prestasi9 yang harus dilaksanakan oleh b. PPK 6. +P? Pejabat Pengadaan d. Panitia? Pejabat Penerima #asil Pekerjaan e. Penyedia &arang?/asa . J. Hak Dan Ke&a'!(an Para P!)ak Dala% K"ntrak K"n#tr$k#! pihak lainnya. Demikian pula dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dua pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, yang mana masingmasing pihak memiliki hak dan ke!ajiban sebagaimana telah diuraikan diatas dan merupakan prestasi yang harus dilakukan. #ak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan konstruksi, sesuai dengan klasi5ikasi dan kualitas yang diperjanjiakan. Dalam Pasal )B ayat 8)9 /K, ke!ajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak men6akup> "dapun ke!ajiban dari penyedia jasa konstruksi adalah men6akup > #ak penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh in5ormasi dan menerima imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. n5ormasi yang dimaksud merupakan doumen se6ara lengkap dan benar yang harus disediakan oleh pengguna jasa untuk penyedia jasa konstruksi sehingga dapat melakukan sesuai dengan tugas dan ke!ajibannya). Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan se6ara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; '. Menetapkan penyedia jasa se6ara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan; 0. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi. a. Menyusun dokumen pena!aran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa; b. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam kontrak pengadaan barang? jasa oleh Pemerintah, kontrak tersebut merupakan perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen 8PPK9 dengan penyedia barang?jasa. /ika menga6u pada rumusan ini maka pejabat yang
me!akili pemerintah dan karenanya ber!enang menandatangani kontrak pengadaan adalah PPK. Pejabat inilah yang bertanggung ja!ab atas akibat hukum dari kontrak yang ditandatangani. Dalam Perpres No. 41 Tahun '()( terdapat lampiran tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan, dimana dalam lampiran tersebut terdapat ketentuan mengenai hak dan ke!ajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi> #ak dan ke!ajiban PPK > a9 Menga!asi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b9 Meminta laporan-laporan se6ara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; 69 Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang ter6antum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d9 Memberikan 5asilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelan6aran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. #ak dan ke!ajiban Penyedia > a9 Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b9 &erhak meminta 5asilitas-5asilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelan6aran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Melaporkan pelaksanaan peerjaan se6ara periodi6 kepada PPK; d9 Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e9 Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan se6ara periodik kepada PPK; 59 Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jad!al penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; g9 Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang 6ukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. K. Pr"#e# Ter'a*!n+a K"ntrak K"n#tr$k#! Dalam proses terjadinya suatu kontrak konstruksi terdapat tahapantahapan yang harus dilakukan oleh para pihak. $eperti kontrak pada umumnya, tentu saja dia!ali dengan adanya ' 8dua9 pihak atau lebih yang sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengadaan pekerjaan konstruksi. Proses terjadinya kontrak konstruksi dimulai dengan proses pemilihan pihak kontraktor atau penyedia jasa oleh pihak pengguna jasa. "dapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses terjadinya kontrak kontruksi berdasarkan Perpres Nomor 41 Tahun '()( tentang Pengadaan &arang?/asa Pemerintah adalah sebagai berikut. Pada umumnya pengguna jasa akan terlebih dahulu membuat pengumuman atau pemberitahuan dengan membuka pena!aran melalui suatu
1. Pe%(er!ta)$an ata$ Peng$%$%an pelelangan untuk men6ari penyedia jasa yang sanggup untuk melaksanakan pekerjaan. Pengumuman dilakukan diumumkan paling kurang di!ebsite K?+?D?, dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui +P$E,sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat danmemenuhi kuali5ikasi dapat mengikutinya 8Pasal 0@ ayat 809 Perpres No. 41 Tahun '()(9. Pelelangan biasanya dibagi ' 8dua9 yakni pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya kedua jenis pelelangan tersebut sama, perbedaannya hanya terletak pada jumlahnya saja. Dalam hal ini juga dijelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan tempat lokasi proyek atau pekerjaan, dimana tempat penda5taran dan batas !aktu penda5taran, dimana dan kapan saat pelelangan akan diadakan. $elanjutnya pejabat pemilihan penyedia jasa akan melakukan e7aluasi terhadap dokumen pena!aran yang masuk. Pada 5ase pena!aran, pejabat pemilihan !ajib melakukan penilaian terhadap semua pena!aran yang masuk. nsur yang dinilai meliputi segi administrasi, teknis dan harga, menag6u pada keriteria, metode dan tata6ara yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa. . Per#+aratanK$al!,!ka#! *an Kla#!,!ka#! a. K$al!,!ka#! Kuali5ikasi merupakan proses penilaian kompetensi dankemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentulainnya dari Penyedia &arang?/asa 8Pasal 4@ ayat 8)9 Perpres 41 Tahun '()(9. Dalam tahap kuali5ikasi ditentukan juga beberapa persyaratan bagi penyedia jasa yakni >41 Kuali5ikasi dapat dilakukan dengan ' 8dua9 6ara yaitu prakuali5ikasi atau pas6akuali5ikasi, berikut penjelasannya > $ebelum menentukan pihak pemenang yang dipilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi tersbut, terlebih dahulu dilakukan prakuali5ikasi terhadap 6alon-6alon penyedia jasa yang ada. Prakuali5ikasi merupakan proses penilaian kuali5ikasi yang dilakukan sebelum pemasukan pena!aran. &erdasarkan Perpre No. 41 Tahun '()(, prakuali5ikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut> )9 Penyedia jasa harus memiliki surat iAin usaha pada bidang usahanya 8/K9; '9 Mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan; 09 Tidak masuk da5tar hitam dan tidak dalam penga!asan pengadilan; 19 Tidak bangkrut?pailit; 49 Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan?atau direksinya tidak sedang menjalani sanksi pidana. a9 Prakuali5ikasi ). Pemilihan penyedia jasa konsultasi '. Pemilihan penyedia barang?pekerjaan konstruksi?jasa lainnya yang bersi5at kompleks melalui pelelangan umum; 809 Pemilihan penyedia barang?pekerjaan kontruksi?jasa lainnya yang menggunakan metode
penunjukan langsung, ke6uali untuk penanganan darurat. Perbuatan prakuali5ikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak bentuk badan hukum dimana mereka mempunyai usaha pokok berupa pelaksanaan pekerjaan pemborongan, konsultasi, dan pengadaan barang?jasa lainnya.44 Pas6akuali5ikasi merupakan proses penilaian kuali5ikasi yang dilakukan setelah pemsukan pena!aran. &erdasarkan Perpres No. 41 Tahun '()( Pasal 4@ ayat 8:9, pas6akuali5ikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut > 0. Klasi5ikasi adalah bagian dari kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan perusahaan pemborong di bidang jasa pemborongan?konstruksi sesuai bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan pro5esi keterampilan b9 Pas6akuali5ikasi 8)9 Pelelangan mum, ke6uali Pelelangan mum untukPekerjaan Kompleks; 8'9 Pelelangan $ederhana?Pemilihan +angsung; dan 809 Pemilihan Penyedia /asa Konsultansi Perorangan. (. Kla#!,!ka#! Klasi5ikasi adalah bagian dari kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan perusahaan pemborong di bidang jasa pemborongan?konstruksi sesuai bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan pro5esi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa pemborongan tersebut. Klasi5ikasi usaha jasa pemborongan?konstruksi terdiri dari>
Pelaksanaan klasi5ikasi dan kuali5ikasi usaha orang perorangan dan badan usaha dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi 4@ )9 Klasi5ikasi usaha bersi5at umum, diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan. &idang usaha jasa pemborongan yang bersi5at umum ini harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk 5isik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai penyerahan akhir atau ber5ungsinya bangunan konstruksi. '9 Klasi5ikasi usaha bersi5at spesialis, diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian subbidang pekerjaan. &adan usaha jasa pemborongan?konstruksi yang bersi5at spesialis ini harus memenuhi 6riteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk 5isik lain. 09 Klasi5ikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu, diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai
kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan tertentu. &adan usaha jasa pemborongan ini mampu mengerjakan subbagian pekerjaan pemborongan dan bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana. dari lembaga. Tujuan diadakannya standarisasi klasi5ikasi dan kuali5ikasi jasa pemborongan?konstruksi yaitu untuk me!ujudkan standar produkti7itas dan mutu hasil kerja sehingga mendorong berkembangnya tanggung ja!ab pro5esional di antara para pihak. Dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang?jasa pemborongan, pejabat pengadaan harus terlebih dahulu menetapkan metode pemilihan penyedia barang?jasa, metode penyampaian dokumen, metode e7aluasi pena!aran, metode penilaian kuali5ikasi dan jenis kontrak yang paling sesuai dengan pengadaan barang?jasa yang bersangkutan. ntuk pengadaan pekerjaan pemborongan sendiri dapat digunakan metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung. -. Pelelangan *an Pel$l$#an. a. Pelelangan mum adalah metode pemilihan penyedia barang?jasa yang dilakukan se6ara terbuka dengan pengumuman se6ara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat dunia usaha yang berminat dan memenuhi kuali5ikasi dapat mengikutinya. b. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang?jasa yang diumumkan se6ara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan men6antumkan penyedia barang?jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang?jasa lainnya yang memenuhi kuali5ikasi. 6. Pemilihan +angsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya pena!aran, sekurang-kurangnya 0 8tiga9 pena!ar dari penyedia barang?jasa yang telah lulus prakuali5ikasi dan langsung dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga. d. Penunjukan +angsung adalah metode pemilihan Penyedia &arang?/asa dengan 6ara menunjuk langsung ) 8satu9 Penyedia &arang?/asa. e. Pengadaan +angsung adalah pemilihan penyedia barang?jasa dengan penunjukan langsung terhadap ) 8satu9 penyedia barang?jasa dengan 6ara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang !ajar dan se6ara teknis dapat dipertanggungja!abkan. kuran untuk menentukan pelulusan adalah pena!aran yang paling menguntungkan bagi Negara dan yang dapat dipertanggungja!abkan sebagai 6alon pemenang, dengan memperlihatkan keadaan umum dan keadaan pasar, baik untuk jangka
pendek atau jangka menengah. Dalam praktek pelaksanaan pelelangan, penentuan pelulusan pelelangan didasarkan atas pena!aran yang terendah yang dapat dipertanggungja!abkan (the lowest responsible bid).4: Dalam Perpres No. 41 Tahun '()( ditentukan bah!a peserta pemilihan Penyedia atau lelang yang merasa keberatan atas penetapan pemenang lelang. 4. Sangga)an *an Pen$n'$kan Pe%enang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan se6ara tertulis, selambat-lambatnya dalam !aktu 4 8lima9 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang 8Pasal B' ayat 8)9 Perpres No. 41 Tahun '()(9. Dalam Pasal B) ayat 8)9 ditentukan bah!a Peserta pemilihan yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat sanggahan kepada instansi pemerintah pengguna jasa konstruksi, apabila menemukan > Kemudian Pengguna /asa akan mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang?jasa 8$PP&/9 sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan > a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan /asa; b. "danya rekayasa tertentu yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; 6. "danya penyalahgunaan !e!enang oleh +P dan? atau Pejabat yang ber!enang lainnya. )9 Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; '9 $anggahan maupun sanggahan banding yang diterima pejabat yang ber!enang terbukti tidak benar; 09 $anggahan yang diterima mele!ati !aktu masa sanggah atau telah berakhir. 4. Ta)a Pe%($atan K"ntrak Tahapan selanjutnya adalah pembentukan kontrak antara pihak pengguna jasa atau PPK dengan penyedia jasa yang dinyatakan sebagai pemenang. Para pihak harus segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan kontrak, setelah semua lengkap maka dikeluarkanlah surat perjanjian 8kontrak9. selanjutnya para pihak akan saling mere7isi, melengkapi isi atau klausul dalam perjanjian tersebut. "pabila telah terjadi kesepakatan, para pihak !ajib menandatangani kontrak tersebut. $elanjutnya kontrak tersebut akan menjadi a6uan atau pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan pekerjaan. $uatu kontrak konstruksi akan berkahir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut> Penghentian kontrak terjadi apabila pekerjaan sudah selesai dan setelah masa pemeliharaan selesai atau dengan kata lain pada penyerahan kedua dan harga telah dibayar oleh pihak pengguna jasa. Didalam kontrak konstruksi dikenal adanya dua ma6am penyerahan yaitu>@(
Dengan berakhirnya kontrak dalam hal ini, maka pengguna jasa !ajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah di6apai. L. Berak)!rn+a K"ntrak K"n#tr$k#! ). Penghentian Kontrak a. Penyerahan pertama yaitu penyerahan pekerjaan 5isik setelah selesai )((. b. Penyerahankedua yaitu penyerahan pekerjaan setelah masa pemeliharaan selesai. Pemutusan Kontrak &erakhirnya suatu kontrak konstruksi dapat disebabkan karena adanya pemutusan kontrak oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam kontrak tersebut. #al ini terjadi sebagai salah satu akibat ketidakterlaksanaan suatu kontrak konstruksi. &erdasarkan +KPP Nomor @ Tahun '()' tentang Petunjuk Pengadaan &arang?/asa, pemutusan kontrak kontruksi dilakukan apabila> a. kebutuhan barang?jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; b. berdasarkan penelitian PPK 8Pejabat Pembuat Komitmen9, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan !alaupun diberikan kesempatan sampai dengan 4( 8lima puluh9 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 6. $etelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaansampai dengan 4( 8lima puluh9 hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia &arang?/asatidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d. Penyedia lalai?6idera janji dalam melaksanakanke!ajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalamjangka !aktu yang telah ditetapkan; e. Penyedia terbukti melakukan KKN, ke6urangan dan?ataupemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan olehinstansi yang ber!enang; dan?atau 5. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKNdan?atau pelanggararan persaingan sehat dalampelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh instansiyang ber!enang.
Dalam hal pemutusan kontrak yang dilakukan karena kesalahanPenyedia /asa, maka dapat disertai sanksi berupa>Dalam hal pemutusan Kontrak yang dilakukan karena Pengguna /asa terlibatpenyimpangan prosedur, melakukan KKN dan?ataupelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan,maka Pengguna /asa
dikenakansanksi berdasarkan peraturanperundang-undangan. &ertitik dari prinsip proporsionalitas seharusnya sanksi tersebut bersi5at 5akultati5 bukan komulati5. Prinsip proporsionalitas dalam hal ini digunakan untuk menilai apakah kesalahan penyedia jasa se6ara proporsional layak digunakan sebagai alasan dalam memutus kontrak. )9 /aminan Pelaksanaan di6airkan; '9 $isa ang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau /aminanang Muka di6airkan 8apabila diberikan9; 09 Penyedia &arang?/asa membayar denda keterlambatanterhadap bagian kontrak yang terlambat diselesaikansebagaimana ketentuan dalam kontrak, apabila pemutusankontrak tidak dilakukan terhadap seluruh bagian kontrak; 19 Penyedia dimasukkan dalam Da5tar #itam.
BAB III PEMBAHASAN -.1 #t$*! ka#$# tentang t!n'a$an +$r!*!# k"ntrak k"n#tr$k#! antara *!#er!n*ag ka(. a#a)an *engan t. %enara k)ar!#%a !ntern$#a %e*an.
". Pro5il PT. Menara Kharisma nternusa Medan $ebelum menguraikan lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis terhadap kontrak konstruksi antara D$PEND" Kab. "sahan dengan PT. Menara Kharisma nternusa Medan, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sedikit mengenai pro5il dari PT. Menara Kharisma nternusa yang bertindak sebagai pihak penyedia jasa atau kontraktor. PT. Menara Kharisma nternusa didirikan di Medan dengan "kta Notaris Darmiana +ubis, $arjana #ukum Nomor )4 Tahun '((0 pada tanggal : "gustus '((0. "dapun maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah melanjutkan usaha Perseroan Komenditer ntuk men6apai maksud dan tujuannya, Perseroan ini dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut > ). Pembangunan; '. Pengembang; 0. Perdagangan; 1. Perindustrian; 4. Per6etakan; @. Perbengkelan; *. "grobisnis; B. /asa. a. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan, termasuk sebagai peren6ana, pelaksana, penga!as, dan pemborong 8kontraktor9, pembuatan bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalan, jembatan, irigasi, bendungan, pembukaan lahan, penggalian, pengurungan, pekerjaan pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, dan pekerjaan-pekerjaan lain dibidang pembangunan. b. Menjadi pengembang atau de7eloper proyek perumahan 8real state9, pusat perbelanjaan, gedung-gedung, perkantoran dan ka!asan industri. 6. Manjalankan perdagangan umum, termasuk perdagangan eksporimpor, lo6al dan interinsulair, serta bertindak sebagai grossien, le7eransir, distributor, dan keagenan atau per!akilan dari perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala ma6am barang yang dapat diperdagangkan. d. Menjalankan usaha dalam industri, antara lain industri garment, industri material bangunan, industri 5urnitur, industri manu5a6turing dan
5abrikasi, industri peralatan teknik dan mekanik, industri perakitan komponen jadi 8elektronik9, industri peralatan rumah tangga dan kerajinan tangan. e. Manjalankan usaha dibidang agrobisnis, meliputi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan. 5. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, kenderaan bermotor dan alat-alat berat. g. Menjalankan usaha dibidang jasa, antara lain penyelenggaraan usaha teknik, jasa kebersihan, jasa rekreasi, jasa pengolahan data, jasa hiburan, jasa konsultasi dibidang bisnis management dan administrasi, jasa konsultasi dibidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang arsitek, lands6ape, design dan peren6anaan, jasa konsultasi bidang study peren6anaan, jasa konsultasi bidang konstruksi sipil dan jasa-jasa lainnya, ke6uali dalam bidang hukum dan pajak.
BAB IV PENUTUP 4.1
Ke#!%$lan
$etelah membahas Tinjauan Yuridis tentang Kontrak Konstruksi "ntara D$PEND" Kab. "sahan dengan PT. Menara Kharisma nternusa Medan 8$tudy Pada Proyek Pembanguna Pasar Kartini Kisaran9, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut > Proses pemilihan Pihak Penyedia /asa Konstruksi atau Kontraktor dalam Perjanjian antara Disperindag Kab. "sahan dengan PT. Menara Kharisma nternusa Medan pemilihan pihak penyedia dilakukan dengan metode pemilihan langsung, karena pekerjaan konstruksi tersebut merupakan pekerjaan yang tidak kompleks dan nilai kontrak ini senilai p. 1.1:).(B'.(((,- 8Empat Milyar Empat atus $embilan Puluh $atu /uta Delapan Puluh Dua ibu upiah9. #al ini berdasarkan Pasal 0* Perpres No. *( Tahun '()' yang menyatakan bah!a pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi p. 4.(((.(((.(((,(( 8lima milyar rupiah9 dapat dilakukan dengan pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Dalam pelaksanaan kontrak juga terlihat bah!a kontrak tersebut berjalan dengan baik dan proyek pembangunan selesai pada !aktu yang telah ditentukan dan hasilnya sesuai dengan perjanjian. '. Pihak penyedia atau kontraktor bertanggung ja!ab untuk menyelesaikan pembangunan proyek sesuai dengan persyaratan baik dari segi teknis, bahan, mutu dan !aktu yang telah ditetapkan dalam kontrak yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. "pabila pihak penyedia melakukan !anprestasi, maka pihak pemberi tugas atau PPK dapat mengajukan tuntutan agar pekerjaan tetap dilanjutkan, agar pekerjaan dihentikan, ganti kerugian yang timbul akibat !anprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia atau kontarktor. Demikian juga dengan pihak pemeberi tugas atau PPK bertanggung ja!ab untuk melakukan ke!ajiban pembayaran kepada pihak penyedia sesuai dengan jumlah dan !aktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. 0. Dalam pelaksanaan kontrak antara D$PEND" Kab. "sahan dengan PT. Menara Kharisma nternusa Medan dalam proyek pembangunan Pasar Kartini Kisaran, yang menjadi hambatan adalah masalah pedagang yang a!alnya. menolak untuk dialokasikan sementara dan masalah pembebasan lahan, sehingga proses pembangunan sedikit terlambat. Namun masalah tersebut dapat diselesaikan dalam !aktu yang singkat sehingga proyek pembangunan dapat terus dilanjutkan. Mengenai terjadinya peselisihan antara para pihak, dalam prakteknya penyelesaian perselisihan tersebut lebih dulu dilakukan dengan 6ara musya!arah atau damai. /ika dengan jalan musya!arah tidak ter6apai kata sepakat maka dapat diselesaikan dengan membentuk panitia "rbitrase hingga kemudian akan diteruskan melalui pengadilan, apabila melalui 6ara tersebut diatas tidak ter6apai penyelesaian.
B. Saran
). Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat di perlukan kerjasama atau koordinasi yang baik antara pemeberi tugas, peren6ana konstruksi, pelaksana konstruksi maupun penga!as konstruksi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, e5ekti5, e5isien dan teren6ana. '. "pabila dalam proses pembangunan proyek ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak, maka pihak pemeberi tugas harus segera memberikan peringatan kepada pihak penyedia atau kontraktor agar segera memperbaiki pekerjaannya. #al ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. 0. Dalam proses pembangunan proyek, penga!as harus lebih memperhatikan mutu dari bahan-bahan yang digunakan dalam proyek pembangunan, hal ini terkait dengan kualitas hasil bangunan.
DAFTAR PUSTAKA http>??repository.maranatha.edu?)14*0?'?))B*(41FChapter).pd5 http>??erepo.unud.a6.id?)(11*?'?0:550(d(0'd()(d16ab4a)61'[email protected]
http>??repository.usu.a6.id?bitstream?handle?)'014@*B:?14)0*?Chapter'(.pd5;jsessionidG1'4:@00(&)B22(CC:1))2"B12B@))@)*HseIuen6eG' http>??jurnal.hukum.uns.a6.id?indeJ.php?pri7atla!?arti6le?do!nload?@''?4B( http>??lughman.blogspot.6o.id?'()4?(@?i-a.html
