Aspek Hukum Dalam Keperawatan(Ima)

Company

LOGO

ASPEK HUKUM DALAM KEPERAWATAN

Fungsi hukum dalam pelayanan keperawatan • Memberi kerangka kerja untuk menetapkan tindakan keperawatan yang legal dalam keperawatan. • Membedakan tanggung jawab perawat dari tanggung jawab ahli kesehatan lainnya. • Membantu menetapkan batas-batas tindakan keperawatan yang mandiri. • Membantu memelihara standar praktek keperawatan dengan membuat perawat bertanggung gugat menurut hukum.

Hak-Hak Pasien • Ada 3 jenis hak, yaitu :  Hak untuk memilih/kebebasan, mereka mengekspresikan hak orang-orang untuk hidup sebagai mana yang mereka pilih dalam batas yang ditentukan (Fromer, 1981).  Hak kesejahteraan, hak yang diberikan secara hukum kepada hak-hak seperti standar keselamatan spesifik dalam suatu bangunan atau sejumlah tahun pendidikan (Fromer, 1981).

• Hak Legislatif, ditetapkan oleh hukum, didasarkan pada konsep keadilan.Bandman tahun 1986, menjadikan hak legislatif mempunyai empat peranan dimasyarakat :  membuat peraturan  merubah peraturan  pembatas moral terhadap peraturan-peraturan yang tidak adil Keputusan pengadilan atau menyelesaikan perselisihan

• Perawat dewasa ini dicegah untuk mengurangi hak-hak pasien dengan mengidentifikasi dan melindungi hak-hak klien serta membantu pasien menyatakan hak-haknya (Healey, 1983). • Selanjutnya menurut Annas and Healey tahun 1974, ada 4 hak yang dinyatakan dalam fasilitas asuhan kesehatan tersebut.  Hak untuk kebenaran secara menyeluruh  Hak untuk privacy dan martabat pribadi  Hak untuk memelihara penentuan diri dengan kepartisipasian dalam keputusan sehubungan kesehatan seseorang.  Hak untuk memperoleh catatan medis bail selama dan sesudah dirawat di RS

Informed Consent • Persetujuan tindakan (informed consent) adalah persetujuan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang terjadi (mis. Operasi, transfusi darah, atau prosedur invasif). • Seseorang yang dapat memberikan persetujuan jika mereka legal berdasarkan umur, berkompeten, dan jika mereka telah diidentifikasi secara legal sebagai pembuat keputusan pengganti.

• Hukum bisa beragam di negara bagian seperti juga bentuk persetujuan izin. • Faktor-faktor berikut harus dibuktikan agar suatu persetujuan menjadi valid : Individu harus secara mental dan fisik kompeten dan secara legal dewasa (mampu memberi persetujuan) Persetujuan harus diberikan dengan sukarela. Tidak ada tindakan paksaan yang digunakan untuk memperolehnya. Individu yang memberikan persetujuan harus memahami secara seksama pilihan-pilihan yang ada. Individu yang memberikan persetujuan harus mempunyai kesempatan untuk mendapat jawaban dari semua pertanyaan secara memuaskan dan memastikan pemahaman mereka tentang

Kebijakan Dan Peraturan Kesehatan Yang Berkaitan Dengan Keperawatan UndangUndang No. 23 Tentang Kesehatan

Undang-uandang No. 23 tentang kesehatan mengatur sebagai berikutlandasan : • Azashal-hal dan tujuan yang menjadi dan memberi arah pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal tanpa membedakan status sosialnya.

• Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebelum peraturan pelaksanaan yang baru belum ada, sedangkan Undangundang yang lama sudah dicabut.

• Ketentuan pidana untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan bila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini.

• Sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraaan upaya kesehatan harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggungjawab sosialnya, dengan pengertian bahwa sarana pelayanan harus tetap memperlihatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan

• Upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pendekatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

• Tugas dan tanggungjawab pemerintah pada dasarnya adalah mengatur, membna, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan serta menggerakkan peran serta masyarakat.

• Hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal serta wajib untuk ikut serta di dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.