BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Bidang Jasa Konstruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pebangunan nasional. Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 1999 beserta PP Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sebagaimana diketahui bahwa UU Nomor 18 Tahun 1999 ini menganut asas : kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas keserasian, asas keseimbangan, asas keterbukaan, asas kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 1999). Selanjutnya pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk: (1)
Memberikan
arah
pertumbuhan
dan
perkembangan
jasa
konstruksi
untuk
mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. (2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. konstruksi.
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 1
1.2.Tujuan
1. Mengetahui ketentuan hukum dalam perjanjian kerja 2. Maksud dan tujuan perjanjian kerja dalam pekerjaan konstruksi 3. Mengetahui jenis- jenis perjanjian dalam pekerjaan kon struksi 4. Mengetahui Apa saja syarat- syarat dalam perjanjian kerja d alam konstruksi
1.3. Perumusan Masalah
1) Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja? 2) Apa saja Ketentuan Hukum Perjanjian Kerja ? 3) Apa saja jenis- jenis perjanjian dalam pekerjaan kon struksi? 4) Apa saja yang menjadi syarat- syarat suatu P erjanjian Kerja dalam Konstruksi?
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 2
BAB II PEMBAHASAN 2.1.
Pengertian
Menurut Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak Hubungan antara pihak-pihak dalam ketenagakerjaan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, apalagi dalam hal terjadinya permasalahan dalam hubungan kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan. Atas dasar inilah pemerintah perlu turut serta dalam masalah ketenagakerjaan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi objek keikutsertaan pemerintah terutamanya menyangkut keselamatan, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya. Akan tetapi tentunya pemerintah juga memperhatikan kepentingan pengusaha yakni kelangsungan perusahaannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian adalah subjek hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Oleh karena itu, pengertian seperti ini mengandung makna dan cakupan yang luas atau umum sekali sifatnya.
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 3
2.2.
Ketentuan Hukum Perjanjian Kerja
Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (legally concluded contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan ini juga tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar : 1. Sepakat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian haruslah bersepakat setuju dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Tidak adanya kekeliruan atau penipuan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu kesepakatan adalah unsur utama. 2. Kecakapan membuat suatu perjanjian, maksudnya mereka yang dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang atau badan hukum. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya ialah tidak dilarang oleh undangundang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 3. Adanya pekerja yang diperjanjikan 4. Pekerja yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 4
2.3.
Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
1. Perjanjian perencanaan konstruksi A. mengenai pengertian, sifat dan bentuk serta isi kontrak, pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian pemborong atau kontrak jasa pemborong. B. pekerjaan perencanaan ini meliputi pembuatan rencana bangungan yang akan dibangun secara lengkap termasuk gambar rencana arsitektur dn rencana struktur secara lengkap dan detail, rencana kerja, rencana volume, dan biaya serta hal- hal yang terkait dengan pembangunan dimaksud.
2. Perjanjian pengawasan konstruksi A. Dalam praktek, jika pengawasan ditugaskan kepada pihak ke tiga, maka biasanya yang ditunjuk adalah rekananyang menjadi pihak pelaksana dalam perjanjian jasa konstruksi dan hal tersebut dapat dipahami karena sebagai penyusun rencana, yagn bersangkutan sudah menguasai secara mendalam tentang segala seluk beluk yang berkaitan dengan rencana pekerjaan tersebut. B. Sifat perjanjian, jelas Konsensuil yaitu, perjanjian yagn sah sejak dicapai kesepakatan dan pada umumnya perjanjian pengawasan ini berbentuk tulisan, sehingga jelas hak dan kewajiban para pihak, selain diperlukan sebagai bukti adanya perjanjian. C. Isi perjanjian pekerjaan pengawasan meliputi : -
Tanggal dibuatnya perjanjian
-
Identitas para pihak
-
Tugas pekerjaan pengawasan
-
Dasar pelaksanaan pengawasan
-
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab
-
Hasil pekerjaan pengawasan
-
Jangka waktu pelaksanaan pengawasan
-
Biaya dan cara pembayaran
-
Keadaan memaksa
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 5
-
Sanksi dan denda
-
Penyelesaian perselisihan
-
Berakhirnya perjanjian
-
Tempat kedudukan
-
Dan Bea materai pajak.
2.4. Syarat- syarat suatu Perjanjian Kerja dalam pelaksanaan Konstruksi
Syarat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu aspek yang penting dalam peraturan yang terkait, adapun syarat- syarat tersebut meliputi : A. Syarat umum Yang dimaksud dengan syarat umum disini adalah persyaratan yang harus dipenuhi para pihak dalam dalam pekerjaan konstruksi yaitu pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Persyaratan untuk penyedia jasa konstruksi diatur dalam UU nomor 18 th 1999 tentang jasa konstruksi disebutkan bahwa : a. Pelaksana konstruksi -
Khusus perseorangan, harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil
-
Perencana dan pengawas konstruksi, harus memiliki sertifikat keahlian kerja
dan
dapat
melaksanakan
pekerjaannya
sesuai
bidang
keahliannya.
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 6
b. Pelaku usaha jasa konstruksi Yang berbentuk badan usaha ( badan hukum atau bukan badan hukum) harus : -
Memiliki izin usaha jasa konstruksi ( IUJK- PERMEN PU no.04/2011)
-
Memiliki setifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
Bagi pengguna jasa konstruksi diharuskan kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbangkan atau lembaga keuangan bukan bank atau bukti lain yang disepakati.
B. Syarat teknis Sesuai dengan UU NO. 28 th 2002 tentang bangunan gedung dan peraturan pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan yaitu terdiri dari : 1. Persyaratan tata bangunan meliputi : -
Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung
-
Persyaratan arsitektur bangunan gedung
-
Persyaratan AMDAL
2. Persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri dari : -
Persyaratan
keselamatan
meliputi
kemampuan
bangunan
gedung mendukung beban muatan serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. -
Persyaratan
kesehatan,
meliputi
sistem
penghawaan,
pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan gedung
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 7
-
Persyaratan kenyamanan meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antara ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, tingkat getaran dan kebisingan
-
Persyaratan kemudahan, meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan didalam didalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
C. Syarat adminstrasi Yang dimaksud dengan syarat admintrasi adalahkelengkapan admintrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam UU No.28 th 2002 tentang bangunan gedung pada pasal 8 ayat (1), disebutkan persyaratan adminstrasi pada setiap bangunan gedung yaitu meliputi : -
Status hak atas tanah atau ijin pemanfaatan dai pemegang hak atas tanah
-
Status kepemilikan bangunan gedung
-
IMB ( ijin mendirikan bangunan gedung )
D. Syarat bahan Syarat- syarat komponen semua pekerjaan sesuai bangunan yang direncanakana, harus memenuhi syarat (RKS), perjanjian berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUH perdata ). Bahan- bahan bangunan atau pembangunan harus memenuhi persyaratan kualitas atau spesifikasi, keamanan, keselamatan terhadap lingkungan dan bahan- bahan bangunan yang digunakan harus sesuai dengan standar teknis (SNI).
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 8
BAB III PENUTUP
4.1.
Kesimpulan
Dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHP perdata dinyatakan bahwa perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya
4.2.
Adapun jenis- jenis perjanjian dalam konstruksi antara lain : -
Perjanjian perencanaan konstruksi
-
Perjanjian pelaksanaan konstruksi
-
Perjanjian pengawasan konstruksi
-
Perjanjian kerja
Adapun syarat- syarat perjanjian dalam konstruksi antara lain : -
Syarat umum
-
Syarat adminstrasi
-
Syarat teknis
-
Syarat bahan
Saran-Saran
Penyedia dan pelaksana jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat.
Diharapkan agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Perlu adanya pengawasan baik dari Pemerintah maupun pihak yang terkait agar pelasksanaan pembangunan di Indonesia yang telah dilaksanakan dapat memberikan hasil yang optimal tanpa adanya pihak yang dirugikan.
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 9
DAFTAR PUSTAKA
Pengadaan,”Aspek Hukum Dalam Jasa Konstruksi” http://www.pengadaan.web.id/2016/11/aspek-hukum-dalam-jasa-konstruksi.html (diakses 5 Desember 2017).
Scribd,”Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan”, https://www.scribd.com/document/349567463/makalah-aspek-hukum-dalam pembangunan-docx. (diakses 5 Desember 2017).
H. L. Kasmawi, SH. 2017, Bahan Ajar/Kuliah Aspek Hukum Dalam Pembangunan. Mataram
Makalah Aspek Hukum Dalam Pembangunan
Page 10
