TUGAS MAKALAH ASPEK HUKUM:
“SENGKETA DALAM PEMBANGUNAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG,
TRANSPORTASI, DAN KEAIRAN ”
OLEH : RACHMAD HIDAYAT E1 A1 09 053
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2014
KATA PENGANTAR
Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esakarena atas limpahan rahmat dan karuniuanya sehingga kita semua masih di berikan kesehatandalam menyelesaikan makalah Aspek Hukum dalam pembangunan konstruksi Gedung, Transportasi Dan Keairan. Makalah ini sengaja di buat untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah aspek hukum.di samping itu makalah ini dapat di jadikan juga sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan teknik sipil. Oleh karena itu makalah ini di buat semampunya, sehingga masih banyak kekurangan yang jauh dari titik kesempurnaan.oelhnya itu, penulis berharap masukan saran dan kritik dari pembaca sangat di harapkan untuk kesempurnaan makalah ini ke depan.
PENULIS
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ………………………………………………………………………….. KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………..
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………… 1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………………………… 1.3 Tujuan………………………………………………………………………………..
BAB II PEMBAHASAN ……………………………………………………………………….
2.1 Prinsip Hukum dalam K ont r ak K onstr uk si …………………. 2.2 As pek Hukum K ont r ak K onstr uk si ………………………………. 2.3 Faktor Penyebab sengketa K onstr uk si ………………………….. 2.4 Jenis Sengk eta k onstr uk si…………………………………………. 2.5 K ek uatan hukum dokumen dalam kontrak k onstr uk si…………..
BAB III PENUTUP
……………………………………………………………..
3.1 Kesimpulan ……………………………………………………………. 3.2 Saran …………………………………………………………………….
DAF TAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Suatu dokumen k ontr ak k onstr uk si harus benar-benar dicer mati dan ditangani secara benar dan hati-hati karena mengandung aspek hukum yang ak an mempengaruhi dan menentuk an baik buruknya pelaksanaan k ontr ak . Pentingnya Administr asi k ontr ak bertujuan untuk memastik an bahwasanya Pihak-pihak yang
k ontr ak tersebut
terkait dalam
perjanjian. Walaupun
dapat memenuhi kewajiban sesuai
k elihatannya seder hana, namun
dalam
dengan
k eny ataannya
mengadministr asik an suatu k ontr ak tidak lah mudah.
Dalam kebiasaan pelaksanaan suatu k ontr ak k onstr uk si yang meli batk an Ownee r /P engguna Jasa dan
K ontr ak tor
selaku Penyedia Jasa, posisi Penyedia
Jasa selalu dipandang lebih lemah daripada posisi Pengguna Jasa. Dengan k ata lain posisi Pengguna Jasa lebih dominan dari pada posisi Penyedia Jasa. Penyedia dr af k ontr ak yang di buat Pengguna Jasa hampir selalu harus memenuhi k onse p/
Jasa karena Pengguna Jasa selalu menem patk an dirinya lebih tinggi dari Penyelia Jasa. Peraturan perundang-undangan yang baku untuk mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku industr i jasa k onstr uk si sampai lahirnya Undang-Undang
No. 18/ 1999 tentang Jasa Ber k ontr ak
”
sebagaimana diatur oleh
(K UHPer ) Pasal
k ontr ak .
K onstr uk si,
1338 dipakai
Dengan
posisi
belum ada sehingga K ita b
lebih
“
K e be basan
Undang-Undang Hukum P er data
sebagai satu-satunya
yang
asas
dominan,
asas
dalam penyusunan
Pengguna
Jasa
lebih
leluasa menyusun k ontr ak dan ini dapat merugikan Penyedia Jasa. K etidak
seimbangan antara terbatasnya pekerjaan
banyaknya Penyedia Jasa
Pr oyek K onstr uk si/
mengaki batk an posisi tawar Penyedia Jasa
dan
sangat
lemah. Dengan banyaknya jumlah Penyedia Jasa maka Pengguna Jasa leluasa
melakukan pilihan. Adanya k ek hawatir an tidak menda patk an pekerjaan yang
ditender ka n Pengguna jasa/ Pemilik Proyek menyebabkan Penyedia Jasa menerima
K ontr ak K onstr uk si
“
r ela
”
yang di buat Pengguna Jasa. Bahkan sewak tu pr oses
tender biasanya Penyedia Jasa enggan bertanya hal-hal yang sensitive namun penting seperti ketersediaan dana, isi k ontr ak , kelancaran pem bayar an, Penyedia
Jasa takut pihaknya dimasukkan dalam daftar hitam.
ideal pelaksana k onstr uk si adalah apabila seluruh k om ponen
K ondisi
k ontr ak k onstr uk si dengan pengguna jasa ter inci secara jelas yang ter cak u p dalam surat perjanjian , syar at umum k ontr ak , spesifikasi tek nis, dll. terjadi per selisihan/ sengk eta aki bat
Seringkali
kelalaian
mengadministr asik an k ontr ak k onstr uk si tersebut, sehingga
dalam
sering menim bulk an
per selisihan/ sengk eta diantara kedua belah pihak . Sengk eta k onstr uk si adalah sengk eta
yang
terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa
k onstr uk si antara para pihak yang tersebut dalam suatu k ontr ak k onstr uk si. Dalam penyelenggaraan proyek k onstr uk si, fungsi-fungsi perencanaan dan Pelaksanaan dilaksanakan secara
pisah-pisah oleh berbagai pihak ter
y a ng
berbeda. Se jalan dengan meningk atnya ak tivitas pembangunan berbagai f asilitas inf r astr uk tur yang diser tai dengan kemajuan tek nologi k onstr uk si, ter da pat peningk atan potensi tim bulnya perbedaan pemahaman, perselisihan penda pat, maupun pertentangan antar berbagai pihak
yang
terlibat dalam
k ontr ak
k onstr uk si. Hal ini seringkali tidak dapat dihindar i. Perselisihan yang tim bul dalam penyelenggaraan proyek-proyek k onstr uk si perlu dan
memuaskan bagi
semua pihak . Sehingga
diselesaikan sejak dini
menjadi per sengk etaan dan
ber aki bat pada penurunan kinerja pelaksanaan k onstr uk si secara k eselur uhan. Sengk eta k onstr uk si dapat tim bul antara lain k ar ena , k eter lam batan penyelesaian
pek er jaan, perbedaan
penafsiran
dokumen k ontr ak ,
k etidak
mampuan baik tek nis maupun manajerial dari para pihak . Selain itu sengk eta
k onstr uk si dapat pula
terjadi
apabila karena klaim
yang tidak
dilayani,
keterlambatan pembayaran pengguna jasa ter nyata tidak melaksanakan tugas-
tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cuk u p.
Seringkali juga terjadi perselisihan disebabkan karena f ak tor ek ster en Penyedia jasa, seperti perbedaan gambar rencana dengan Spesifikasi tek nis dan
Bill of Quantity, lam batnya k e putusan direksi pekerjaan dalam suatu usulan material atau design, adanya force majeure, dan lain-lain yang mengaki batk an ber tam bahnya wak tu penyelesaian dan biaya pelaksanaa pekerjaan. Sementar a kebiasaan pada
proyek pemer intah terutama yang dibiayai oleh
APBD/ APB N
di batasi oleh Tahun anggar an, dimana proyek harus diselesaikan sebelum tutu p
buku anggar an. Pembahasan
Mak alah
k ita saat ini difokuskan pada penyelesaian sengk eta
bitr ase, k ontr ak k onstr uk si sebelum sampai meli batk an pihak k etiga ( mediasi, ar
dll ) dan k aitannya dengan k ontr ak k onstr uk si dan aspek huk umnya.
1.2
Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi Rmusan Masalah dalam makalah ini adalah : 1. Prinsip-prinsip Hukum apakah yang harus
di patuhi dalam
suatu k ontr ak
k ontstr uk si? 2. As pek
okum apa sajakah yang perlu di per hatik an dalam k ontr ak k onstr uk si
sehingga tidak berdampak ok um? 3. Fak tor -f ak tor apakah yang menyebabkan terjadinya se ngk eta k onstr uk si ? 4. Jenis
Sengk eta k ontr ak
K onstr uk si
apakah
yang
sering
terjadi dalam
pelaksanaan suatu k ontr ak k onstr uk si?
5.
1.3
K ek uatan
dokumen apa yang diperlukan dalam sengk eta k onstr uk si?
Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dalam makalah ini adalah : 1. Dapat mengetahui prinsip – prinsip Hukum yang harus di patuhi dalam suatu kontrak konstruksi 2. Untuk mengetahui aspek hukum apa saja yang perlu di perhatikan dalam kontrak konstruksi sehingga tidak berdampak oknum 3. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan sengketa konstruksi 4. Untuk mengetahui jenis sengketa kontrak konstruksi yang sering terjadi dalam pelaksanaan suatu kontrak konstruksi 5. Untuk mengetahui kekuatan dokumen apa yang di perlukan dalam sengketa konstruksi.
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Prinsip Hukum dalam
K ont r ak K onstruk si
banyak mengatur tentang k ontr ak Dalam KUH Perdata Indonesia tidak
k onstr uk si.
K e bany ak an
ketentuan tenatang hukum k onstr uk si tersebut ber sif at
hukum mengatur , jadi umumnya dapat dikesampingkan oleh para Pihak . Ada pun prinsip-prinsip yuridis mengenai k ontr ak k onstr uk si yang terdapat dalam
K UH
Perdata adalah sebagai ber ik ut :
2.1.1 Prinsip
K or elasi
antara tanggung jawab para pihak dengan kesalahan dan
penyediaan bahan b angunan.
2.1.2. Prinsip
k etegasan Tanggung jawab Pemborong jika bangunan musnah
karena cacat
dalam
penyusunan atau
f ak tor tidak
dit o pang
oleh
kesanggupan tanah.
2.1.3. Prinsip Lar angan
Mer u bah
harga k ontr ak .
2.1.4. Prinsip kebebasan pemutusan k ontr ak secara sepihak oleh Pihak Bowheer . 2.1.5. Prinsip k ontr ak yang melek at dengan Pihak Pem bor ong. 2.1.6. Prinsip Vicar ious Lia bility (Tanggung Jawab Pengganti) 2.1.7. Prinsip Hak r etensi Sedangkan prinsip hukum pemborongan dalam undang-undang jasa konstruksi No. 8 Tahun 1999 berdasarkan pada azas-azas kejujuran dan keadilan, Azas manfaat, azas keserasian,keseimbangan, kemkitraan serta azas keamanan dan keselamatan dan kepentingan masyarakat dan Negara.
2.2
Aspe k Hukum K ont r ak K onstr uk si
Sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata menyatak an bahwasanya selur uh perjanjian yang di buat secara syah merupakan undang-undang bagi mereka yang mem buatnya. Sehingga
suatu dokumen k ontr ak sesungguhnya adalah huk um.
Ada pun beberapa aspek hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang
cukup luas yaitu : a. Penghentian Sementar a P ek er jaan b. Pengakhiran per Pemutusan k ontr ak . jan jian/ c. Ganti rugi k eter lam batan d. Penyelesaian per selisihan
e.
K eadaaan
memak sa/ For ce ma jeur e
f.
Hukum yang ber lak u
g. bahasa K ontr ak h. Domisili 2.3
Faktor Penyebab sengketa
K onstr uksi
Berbagai f ak tor potensial penyebab perselisihan dalam pelaksanaan suatu proyek k onstr uk si, dikelompokkan dalam 3 aspek yang saling terkait satu dengan yang lainnya, sbb : mutu 2.3.1 As pek tek nis/ •
f ak tor perubahan lingkup pek er jaan
•
f ak tor perbedaan kondisi la pangan
•
f ak tor kekurangan material yang sesuai dengan spesifikasi tek nis
•
f ak tor keterbatasan per alatan
•
f ak tor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana d an/ atau spesifikasi tek nis.
2.3.2 As pek wak tu •
f ak tor penundaan wak tu pelaksanaan p ek er jaan
•
f ak tor percepatan wak tu penyelesaian pek er jaan
•
f ak tor keterlambatan wak tu penyelesaian pek er jaan
2.3.3 As pek biaya •
f ak tor penambahan biaya pengadaan sumber daya pr oyek
•
f ak tor penambahan biaya atas hilangnya pr oduk tivitas
•
f ak tor penambahan biaya atas biaya overhead dan k euntungan.
pastian K etidak
tidak semua
hal
sudah
merupakan risiko dalam
suatu proyek
secara detil dapat ditentuk an dengan baik
perencanaan sehingga para pihak
k onstr uk si,
selama pr oses
yang terlibat harus menyelesaikannya setelah
masa pelaksanaan dimulai. Penyusunan dokumen k ontr ak yang adil bagi semua pihak untuk mengatur hubungan seperti dalam proyek k onstr uk si yang memiliki pastian menjadi sesuatu yang tidak mudah. sedikit banyak tingk at k etidak Penggunaan k ontr ak k onstr uk si yang standar belum Indonesia,
apalagi
untuk keperluan
pengatur an
umum dilakukan di
hubungan
yang
ber sif at su bk ontr ak tual. Atur an- aturan dalam k ontr ak yang sulit menghilangkan selur uh celah “
”
(gaps) seringkali diperparah dengan sif at o por tunisnik dari para
pelak u y aitu pihak
yang
memiliki
posisi
tawar yang
lebih
tinggi.
Pihak
dengan posisi tawar yang lebih tinggi ini bisa di lakoni oleh pemilik, perencana,
pengawas, kontraktor, subkontraktor, atau pemasok tergantung pada situasi yang di hadapi.
Jenis Sengk eta
2.4
Seingnya
k onstr uk si
sengk eta
terjadi
dalam
suatu
pelaksanaan
k ontr ak
k onstr uk si terjadi karena adanya perubahan lingkup pekerjaan pada
wak tu
pelak sanaan k onstr uk si, yang bagi penyedia jasa dapat mengaki batk an adanya ber aki bat pada wak tu
penyelesaian pekerjaan
pek er jaan. Ada pun
pelaksanaan
jenis
serta
sengk eta
perubahan biaya
dalam
suatu
proyek
k onstr uk si dikelompokkan se per ti tabel ber ik ut ; Penyebab Sengk eta
Jenis Sengk eta
No.
A
1
Biaya
2
Wak tu P elak sanaan
3
Lingk u p P ek er jaan
4
Gabungan Biay a, Wak tu & Lingk u p
B C D
E
H
I
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
G
V
V
Pek er jaan
F
V
V
V
V
Dimana : A B C D E F G H I J
= Per izinan = Sur at Perjanjian K er jasama ( K ontr ak ) = Per syar atan K ontr ak = Gambar R encana = Spesifikasi tek nis = R encana Anggar an Biaya / BofQ = Administr asi K ontr ak = K ondisi La pangan = K ondisi Ek ter nal = Etik a P r of esi Dari tabel duiatas terlihat, bahwasanya jenis sengk eta yang paling
ser ing terjadi adalah gabungan biaya, wak tu dan lingkup pekerjaan. Jenis sengk eta
ini sering terjadi
saat
pelaksanaan
k onstr uk si karena
sering
terjadinya per u bahan perubahan lingkup pekerjaan pada wak tu pelaksanaan k onstr uk si, yang bagi penyedia jasa (k ontr ak tor ) dapat mengaki batk an adanya perubahan biaya pada pelaksanaan pekerjaan dan juga dapat ber aki bat adanya perubahan
wak tu pelaksanaan k onstr uk si.
Dalam
(anggaran) yang dimiliki oleh pemilik pada saat
hal
i ni, batasan dana
pelaksanaan k onstr uk si juga
J
sangat berpengaruh ter hada p terjadinya sengk eta. Menur ut Mak alah
survey yang dilakukan Soekir no, dkk ( 2006 ) yang ditulis dalam
yang ditulis oleh Poernomo Soekir no, dkk ( FTSL, ITB Bandung ),
terhadap beberapa k ontr ak tor nasional di Jawa Timur , penyebab sengk eta yang
sering terjadi berdasarkan hasil survei tersebut adalah kondisi ek ster nal (26,79%), gambar
rencana
( 21,43%),
tek nis (16,07%). Temuan
kondisi
lapangan
(19,64%)
dan
ini sejalan dengan k enyataan bahwa
spesifikasi
pada
tahap
pelak sanaan k onstr uk si bangunan gedung, kinerja k ontr ak tor dipengaruhi oleh per u bahan kondisi ek ster nal, seperti kebijakan pemer intah dalam ekonomi dan f isk al, ser ta kondisi sosial. Sebagai contoh bila terjadi lonjakan perubahan harga
atau biaya baik tenaga kerja, bahan/ mater ial,
peralatan dll,dapatmenyebabkan
tersendatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan karena harga k ontr ak awal yang diajukan oleh penyedia jasa (k ontr ak tor ) sangat jauh berbeda dengan harga pada saat pelaksanaan pekerjaan. Agar pekerjaan dapat tetap diselesaikan mak a
penyedia jasa (k ontr ak tor ) akan mengajukan p er mintaan perubahan kepada pihak pemilik baik perubahan biaya, perubahan
wak tu
maupun
gabungan
antar a
perubahan biaya, wak tu dan lingkup pekerjaan (jasa). Pada tahun 2005, k ondisi ekonomi dalam negeri masih belum sta bil, ter masuk adanya kenaikan harga dasar bahan bakar minyak (BBM) yang signif ik an, mempengaruhi harga-harga b ahan
dasar material untuk
pekerjaan
k onstr uk si
dan
menyebabkan
ter jadinya
pembengkakan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan k onstr uk si. Perubahan gambar rencana sering terjadi di la pangan. Gambar r encana
berbeda dengan hasil akhir pembangunan sesuai yang diinginkan oleh pihak pemilik .
Pada
tahap
sering
pelaksanaan pembangunan
pihak
pemilik
memer intahk an perubahan-perubahan terhadap gambar r encana, yang ber aki bat
pada klaim dari pihak penyedia jasa (k ontr ak tor ) berupa per mintaan per u bahan baik biaya, wak tu maupun gabungan antara perubahan biaya, wak tu dan lingk u p pekerjaan (jasa). Penyebab sengk eta lainnya yang mempengaruhi p elak sanaan
pekerjaan adalah kondisi to pogr af i,
dll),
spesifikasi
lapangan (kondisi
tek nis,
surat
cuaca, kondisi
perjanjian
tanah,
kerjasama
k ondisi
(k ontr ak ),
per syar atan k ontr ak dan administr asi k ontr ak .
Pada
survey
yang
sama,
juga
didiskusikan mengenai
cara
penyelesaian
sengk etanya. Jenis penyelesaian sengk eta yang sering digunakan dalam sengk eta
pada tahap pelaksanan pekerjaan k onstr uk si adalah negosiasi yaitu sekitar 90%. Hal ini dikarenakan jenis penyelesaian negosiasi lebih mudah dan dianggap tidak akan
mengganggu jalannya pelaksanaan pekerjaan
dan
hasil penyelesaian
sengk eta dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam k ontr ak .
Suatu kecenderungan terlihat dari hasil survei i ni, bahwa k ar ena kebanyakan
proyek
yang
perusahaan
dikerjakan
kualifikasi
adalah
menengah,
diselesaikan dengan jalan negosiasi
proyek pemer intah sengk eta
maka
dan dik er jak an oleh
yang
terjadi se baik nya
antar pihak saja. Hal ini sangat ter k ait
dengan k ek hawatir an dari pihak k ontr ak tor jika sengk eta akan menye ba bk an kehilangan pekerjaan yang ber sangk utan,
karena untuk menda patk an pr oyek
tersebut relatif sulit. Dengan demikian, bila terjadi sengk eta maka per usahaan k ontr ak tor berusaha enyelesaikan dengan negosiasi
agar hubungan baik dapat
tetap terjaga dan berusaha sebisa mungkin menghindari konflik dengan pihak pemilik .Lem baga arbitrase (BA NI,Ar bitr ase Adhoc) digunakan bila jenis penyelesaian sengk eta negosiasi yang telah ditem puh sebelumnya tidak dapat menghasilkan
k e putusan yang dapat memuaskan semua pihak .
2.5
K e k uatan
hukum dokumen dalam kontrak
k onstr uksi
Dalam pelaksanaan proyek k onstr uk si, kadang kita menemui k esulitan untuk melaksanakan perintah karena per intahnya berbeda dengan isi dok umen
k ontr ak .
K esulitan
lainnya yang sering terjadi adalah perbedaan isi dokumen yang
satu dengan yang lainnya. Untuk itu prinsip dari k ek uatan atau pr ior itas untuk diik uti dan dilaksanakan adalah : ” Dokumen yang terbit lebih akhir adalah yang mengik at untuk dilak sanak an. . lebih k uat/ ”
A pa bila tidak ditentuk an lain, sesuai dengan prinsip tersebut diatas, mak a
urutan pr ior itas pelaksanaan pekerjaan adalah berdasarkan : 4.1
Instr uk si tertulis dari K onsultan MK (jika ada)
4.2
Addendum K ontr ak (jika ada)
4.3
Sur at Perjanjian Pemborongan dan Syar at-syar at per jan jian
4.4
Sur at P er intah K er ja, Sur at P enun juk an
4.5
Ber ita Acar a Negosiasi
4.6
Ber ita Acar a K lar if ik asi
4.7
Ber ita Acar a Aanw ijzing
4.8
Syar at-syar at Administr asi
4.9
Spesifikasi tek nis
4.10 Gambar R encana dan Rincian Nilai K ontr ak
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Adapun yang menjadi kesimpulan dalam makalah ini adalah : 1.
Bahwasanya dokumen k ontr ak sangat penting dicer mati, dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
oleh
para
pihak
yang ter li bat
didalamnya, karena mengandung aspek hukum yang berdampak huk um
bila Para Pihak lalai dalam melaksanakan k ewa ji bannya. 2. Dalam pelaksanaan suatu proyek k onstr uk si dengan tingk at k om plek sitas sumber daya, metode, serta permasalahan lainnya, sangat memungkink an
tim bulnya suatu per selisihan/ se ngk eta. Untuk itu Para Pihak harus dapat menyelesaiakannya dengan sebaik-baiknya dengan k e putusan yang tidak merugikan salah satu pihak yang ber sengk eta.
3. Jenis sengk eta yang banyak
terjadi dalam pelaksanaan suatu k ontr ak
k onstr uk si lebih banyak disebabkan oleh f ak tor ekternal yang se jalan dengan k enyataan bahwasanya kinerja k ontr ak tor selaku penyedia jasa dipengaruhi oleh perubahan ek ster nal tersebut. Untuk itu Pihak penyedia jasa
harus
lebih
pr oak tif
dalam
menyampaikan
per masalahan-
permasalahan yang dapat menimbulkan per selisihan/ se ngk eta di dalam pelaksanaan k onstr uk si.
3.2
Saran
Adapun yang menjadi Saran dalam makalah ini adalah : Untuk meminimalkan potensi terjadinya sengk eta dalam
suatu pelak sanaan
k ontr ak suatu proyek k onstr uk si, para pihak disarankan untuk : 1.
Memahami
2.
Memahami
administr asi k ontr ak dan pengadministr asian k ontr ak ter se but. k ontr ak secara k eselur ahan, ter masuk aspek
hukum
yang
ter ka ndung di dalam k ontr ak ter se but. 3.
Memenuhi
4.
Mengelola k ontr ak
6.
kewajibannya sesuai k ontr ak
Meminta bantuan
dengan f air .
lembaga hukum dalam pengesahan isi dokumen k ontr ak .
DAFTAR PUSTAKA
1. PT. PP (PERSER O),
”Buku
R efe r ensi untuk
K ontr ak tor Bangunan
Gedung dan
Sipil .Pener bit P T. Gramedia Pustak a Utama, Jakarta (2003). ”
2. Ir . H. Nazar kh an
Yasin,
”
Mengenal
K ontr ak K onstr uk si
bit di Indonesia . Pener ”
PT. Gramedia Pustak a Utama, Jakarta (2006). 3.
Munir Fuady ,
SH.,M.H.,LL.M,
“
K ontr ak
bit Pemborongan Mega Pr oyek , Pener ”
PT. Citr a Aditya Bak ti, Bandung (2002). 4. Iman Soehar to,
”
Mana jemen Proyek ; dari k onse ptual sampai o per asional . ”
bit Er langga, Jakarta (1995). Pener
5. Purnomo Soekir no, dkk , paper
“
Sengk eta dalam Penyelenggaraan
K onstr uk si
di Indonesia ; Penyebab dan Peny elesaiannya . FTSL ITB. ”
6.
K ri stiawan, paper „Perubahan
Lingk up Pek er jaan . Migas Indonesia (2006)
7. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa 8.
K e pr es No.
”
K onstr uk si
80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
