Etika Pembangunan
TUGAS MAKALAH AKHIR: KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
Disusun Oleh:
Alfian Eikman
11/326453/PSP/04298
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
2012 Etika Pambangunan Terkait Kemiskinan di Papua
A.
Pendahuluan
Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu persoalan klasik yang terus menjadi masalah utama pembangunan di wilayah Papua. Sejak menjadi bagian integral dari NKRI1, proses pembangunan di Papua telah melewati berbagai tahapan yang dirumuskan dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Proses pembangunan yang telah berjalan di Papua seharusnya dapat membawa masyarakat Papua menjadi masyarakat yang sejahtera dan sejajar dengan masyarakat provinsi lain di Indonesia, mengingat keterlimpahan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah di ujung timur wilayah NKRI tersebut. Akan tetapi realitas yang terjadi di Papua dari hasil proses pembangunan selama ini, masih menempatkan Papua sebagai wilayah dengan presentase penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menurut data BPS2, presentase kemiskinan di Papua yang pasca reformasi terbagi menjadi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat pada tahun 2012 masing mencapai 31,11 persen dan 28,20 dari total jumlah penduduk disana (BPS Papua, 2012; BPS Papua Barat, 2012). Program pembangunan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah di wilayah Papua, serta mengalokasikan sumber dana yang terbilang cukup besar untuk mendukung program tersebut, pada kenyataannya tidak dapat dinikmati manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat disana. Hal ini diindikasikan dari program otonomi khusus yang telah berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun, dari tahun 2002 sampai dengan 2012 dengan jumlah dana yang mengalir secara kumulatif mencapai sebesar 28,9 triliun rupiah, ternyata belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua yang masih menjadi wilayah dengan presentasi jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia (ANTARA, 2011). 1 2
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik. 2
Akselerasi pembangunan sebagai dampak globalisasi, mengakibatkan terjadinya pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan mengarah kepada eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal. Permasalahan ini merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Papua. Sumber daya alam yang melimpah di Papua mendatangkan minat pemilik modal untuk berinvestasi disana. Salah satu investor berbentuk perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam disana yaitu Freeport. Perusahaan asal Amerika Serikat ini telah beroperasi selama kurang lebih empat dekade mengekstraksi emas dari tambang di Timika Papua yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Selain pertambangan, industri ekstraktif lain yang juga berkembang di wilayah Papua, antara lain perkebunan, pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, dan sebagainya. Permasalahan yang muncul kemudian adalah berbagai macam proyek pembangunan berupa industri ekstraktif yang mengeksploitasi dan tidak jarang merusak hutan tersebut mengakibatkan semakin sempitnya ruang akses masyarakat Papua terhadap sumber daya dari hutan yang ada. Isu ini kemudian menjadi persoalan yang penting karena, sebagian besar masyarakat pribumi yang ada di wilayah Papua sangat bergantung kepada hutan sebagai sandaran utama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sumber mata pencaharian (BAPESDALH, 2012). Pembangunan yang seharusnya dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat, justru sebaliknya malah menimbulkan berbagai macam permasalahan yang bersifat multidimensional di Papua. Masalah kemiskinan juga memicu terjadinya konflik di Papua dan memuncukan gerakan-gerakan separatis. Salah satu gerakan separatis yang mengaku sebagai representasi dari sebagian rakyat yang tidak puas terhadap pemerintah pusat dan menginginkan untuk memisahkan diri serta membentuk negara baru yaitu gerakan yang menamakan diri sebagai OPM3.
B.
Memahami Kemiskinan
Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang berhubungan dengan banyak aspek. Hal ini kemudian menimbulkan banyak perbedaan dalam mendefinisikan kemisikinan. Menurut Caroline Thomas (2005), perbedaan-perbedaan 3
Organisasi Papua Merdeka. 3
dalam mendefinisikan kemiskinan dalam mendefinisikan kemiskinan disebabkan oleh perbedaan dalam melihat dan memahami pembangunan (Thomas, 2005: 647). Oleh karena itu kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari isu pembangunan, sehingga etika pembangunan menjadi landasan yang penting dalam melihat masalah kemiskinan. Dalam mendefinisikan kemiskinan Piven dan Cloward (1993) serta Swanson (2001), mengemukakan bahwa kemiskinan berhubungan dengan tiga dimensi yang mencakup kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Kekurangan materi, digambarkan sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memenuhi barang-barang kebutuhan pokok. Kemiskinan dalam dimensi ini sering dipahami sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs. Dimensi rendahnya penghasilan berhubungan dengan jumlah penghasilan yang kurang memadai. Makna memadai dalam konteks kemiskinan pada dimensi ini dipahami sebagai standar kemiskinan atau poverty line yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Sedangkan dimensi kebutuhan sosial, dapat dilihat sebagai kurangnya layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya serta rendahnya akses terhadap layanan-layanan tersebut (Dalam Suharto, 2009: 15; Winarno, 2011: 62). Sedangkan etika pembangunan melihat masalah kemiskinan dan kesenjangan disebabkan oleh proses pembangunan yang seringkali tidak merepresentasikan keinginan masyarakat, Pembangunan yang terjadi hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan sehingga tidak menyentuh substansi atau arah pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Kecenderungan yang terjadi ketika masyarakat hanya menjadi objek dalam pembangunan adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Minimnya partisipasi masyarakat menyebabkan kurangnya representasi keinginan masyarakat dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan program pembangunan. Hal ini kemudian seringkali menciptakan permasalahan terputusnya akses masyarakat terhadap sumber daya yang kemudian menjadi akar penyebab terjadinya kemiskinan struktural. Sesuai dengan pandangan ekonomi politik internasional
yang
melihat
masalah
kemiskinan
dan
kesenjangan
disebabkan
ketimpangan distribusi akses terhadap sumber daya. Berbeda dengan pemikiran para ekonom yang menekankan kepada kelangkaan sumber daya, pandangan ekonomi politik internasional melihat bahwa sebenarnya sumber daya cukup tersedia bagi semua, namun
4
tidak semua orang punya akses terhadap sumber daya itu (Mas'oed, 2003). Keterbatasan akses terhadap sumber daya menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup merupakan salah satu faktor atau dimensi dari kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan sebaiknya tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek, melainkan subjek, agar masyarakat dapat menentukan substansi ataupun arah pembangunan seperti apa yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dapat membuka akses kepada sumber daya yang ada dan tidak menjadikan akses tersebut tertutup bagi masyarakat4. Persoalan kemisikinan yang dihadapi oleh masyarakat di Papua, bisa jadi disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dari proses atau tujuan pembangunan sehingga mengakibatkan tertutupnya akses masyarakat Papua terhadap sumber daya yang ada.
C.
Kemiskinan di Papua
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa angka kemisikinan di Papua merupakan yang tertinggi diantara daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan pada era orde baru yang sistem pemerintahannya masih tersentralisasi, presentase kemisikinan di wilayah Papua (waktu itu masih bernama provinsi Irian Jaya) pada tahun 1997 sebelum krisis ekonomi Asia terjadi, mencapai di atas 50 persen dan merupakan provinsi dengan populasi miskin terbesar di Indonesia. Kemudian pasca reformasi, yaitu pada tahun 1999, presentasi kemiskinan di Papua mencapai 54,75 persen. Setelah terjadi pemekaran wilayah Papua yang terbagi menjadi provinsi Papua dengan Papua Barat dan ditetapkannya kebijakan otsus pada tahun 2002, sepuluh tahun setelahnya presentase kemiskinan di Papua menurun menjadi sekitar 31,11 persen sedangkan di Papua Barat menjadi sekitar 28,20 persen. Meskipun pasca diterapkannya kebijakan otonomi khusus setelah era orde baru presentase kemiskinannya berkurang, wilayah Papua masih merupakan daerah dengan masyarakat miskin terbanyak di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik. 4
Dikutip dari Catatan Perkuliahan Etika Pembangunan, Kelas KPI Angkatan 19, HI UGM 2012. 5
Disisi lain Badan Pusat Statistik menempatkan Papua dan Papua Barat di urutan terbawah pada indeks pembangunan manusia dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Kesehatan, pendidikan, harapan hidup, keamanan, pendapatan, dan keberlangsungan kehidupan di kedua provinsi tersebut lebih rendah dari provinsi lain di Indonesia. Untuk lebih memahami kemiskinan dan kesenjangan di wilayah Papua kita dapat melihatnya dengan menggunakan dimensi-dimensi yang telah dijelaskan dalam memahami kemiskinan diatas dengan menghubungkannya dengan keterbatasan akan akses terhadap sumber daya yang meyebabkan kemiskinan menurut kacamata etika pembangunan dalam ekonomi politik internasional. Kekurangan materi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs. Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah keperluan untuk memenuhi hal-hal pokok seperti makanan, minuman, pakaian, sanitasi, air bersih dan lain sebagainya. Karakteristik masyarakat pribumi di Papua terdiri dari banyak masyarakat adat yang sebagian besar tinggal di desa-desa dekat hutan dan hidup dengan tradisi memanfaatkan hutan sebagai sumber penghasilan dan mata pencaharian. Hutan Papua merupakan hutan terbesar di Indonesia dengan luas mencapai kurang lebih 40 juta hektar, dimana 52 persen hasil hutan diperuntukkan bagi keperluan komersil sedangkan sisanya 48 persen dipergunakan untuk konservasi dan perlindungan. Hutan dijadikan sember pencarian dengan menjadikannya sebagai lahan pertanian, menebang pohon untuk menghasilkan kayu, mengambil buah dan sayuran liar untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagainya (Kayoi, Wells, & Shepherd, 2006). Hal ini menjelaskan bagaimana kehidupan sebagian besar masyarakat Papua bergantung kepada hasil hutan yang ada disana. Sistem pemerintahan orde baru yang sentralistik, melahirkan model pembangunan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Model pembangunan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat mengakibatkan tertutupnya ruang bagi masyarakat lokal Papua untuk berpartisipasi menentukan model pembangunan yang sesuai dengan konfigurasi masyarakat setempat. Pemanfaatan sumber daya (hutan) di Papua yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program pembangunan yang dijalankan pada saat itu lebih banyak merepresentasikan kepentingan pejabat elit di pusat dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat Papua. Kebijakan pemerintah pusat seperti
6
pengelolaan lahan hutan untuk kepentingan komersial yang mengarah kepada eksploitasi, pernyebaran penduduk dari jawa melalui transmigrasi, dan pemberian izin pengelolaan tambang kepada Freeport mengakibatkan masyarakat asli Papua semakin termarjinalisasi dan kehilangan akses terhadap sumber penghasilan dan mata pencaharian mereka. Pengelolaan lahan hutan di Papua untuk kepentingan komersial secara masif yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengakibatkan masyarakat pribumi kehilangan akses kepada lahan hutan yang digunakan oleh pemerintah pusat sebagai tempat untuk menghasilkan berbagai jenis kayu, rotan, pembukaan lahan transmigrasi, jalan, dan lain sebagainya. Hutan yang tadinya dipakai oleh masyarakat Papua untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bergantung dari sana menjadi tidak dapat diakses lagi. Areal hutan di Papua menyusut sebanyak 8,5 juta hektar selama hampir sepuluh tahun dari tahun 2000 yang diakibatkan oleh penggunan hutan untuk kebutuhan pembangunan pemukiman dan jalan, industri hak pengelolaan hutan, dan ruang pemekaran wilayah (Kompas, 2009). Alih fungsi hutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk keperluan komersial yang mengabaikan kepentingan masyarakat lokal Papua mengakibatkan masyarakat setempat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Program pembangunan dalam bentuk transmigrasi atau penyebaran penduduk yang terkonsentrasi di pulau Jawa menjadikan Papua salah satu destinasi yang ditunjuk pemerintah. Program ini ditujukan untuk melakukan pemerataan jumlah penduduk dalam rangka pemerataan pembangunan. Pembagian lahan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi pemukiman khusus dan lahan garap transmigran sama sekali tidak melibatkan masyarakat Papua dalam penentuannya. Disamping itu, transmigran dalam jumlah besar dengan penggunaan lahan yang banyak di Papua mengakibatkan eksistesi masyarakat lokal terancam. Program transmigrasi mengakibatkan masyarakat Papua tersingkir dari tempat-tempat yang sudah biasa mereka jadikan lahan-lahan sumber penghasilan dan mata pencaharian. Salah satu kebijakan pembangunan yang membuka pintu masuk bagi investasi asing, memberi peluang bagi perusahaan asal Amerika Freeport untuk mengelola hasil alam Papua berupa emas, perak, dan tembaga selama sekitar empat dekade. Selain menutup akses bagi masyarakat Papua terhadap sumber daya yang ada, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Freeport juga mengakibatkan masalah lain yaitu
7
degradasi lingkungan. Pembuangan limbah yang dihasilkan dari aktivitas penambangan menimbulkan kerusakan hutan dan alam. Kerusakan tersebut semakin menyulitkan posisi masyarakat Papua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bergantung dari alam terutama pada hasil hutan. Permasalahan-permasalahan tersebut diatas selain menghadirkan kesulitan bagi masyarakat Papua untuk memenuhi kebutuhan dasar (sehingga menyebabkan kekurangan materi), juga berdampak kepada rendahnya penghasilan masyarakat di Papua. Rendahnya penghasilan masyarakat Papua yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya merupakan salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Selain akses terhadap sumber daya berupa kebutuhan dasar yang bersifat material, rendahnya pengahasiln juga dapat disebabkan oleh kurangnya akses terhadap yang sifatnya immaterial atau sosial, seperti layanan publik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Kebutuhan sosial berupa layanan publik juga merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kemiskinan di Papua. Pelayanan publik di Papua dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh pendidikan yang belum merata dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Dalam bidang pendidikan, masih kurangnya fasilitas sekolah dan akses masyarakat terhadapnya mengakibatkan tingkat pendidikan di Papua rendah. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan masyarakat asli Papua kesulitan mencari pekerjaan karena mereka kalah bersaing dengan kaum pendatang dalam banyak aspek yang memiliki pendidikan dan tingkat keterampilan yang lebih baik. Sementara itu dalam bidang kesehatan, jumlah tenaga dan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan masih kurang. Menurut data yang diperoleh dari dinas kesehatan pada September 2009, didapat data bahwa tenaga dokter di Papua saat ini hanya 294 dokter, 44 dokter gigi, 1.571 orang bidan, 2.514 orang perawar, 158 petugas kesehatan keliling, 168 orang petugas gizi, 165 petugas analis. Dari data tersebut jika dilihat dari rasio ketersediaannya bisa dikatakan sudah cukup memadai, namun karena distribusinya yang tidak merata dan luasnya wilayah Papua menyebabkan layanan masyarakat Papua terhadap kesehatan juga menjadi timpang (Bintang, 2010). Masih banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Papua
8
menunjukkan betapa rendah akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang sudah disediakan oleh pemeritah selama ini.Rendahnya akses masyarakat asli Papua terhadap pelayanan publik juga disimpulkan dalam sebuah survey pendapat umum papua di tahun 2003 yang dilakukan oleh IFES5, misalnya dalam bidang kesehatan masih banyak ditemui daerah di Papua yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan secara baik dan konsisten (Manufandu, 2010: 4).
D.
Respon Stakeholder
Pasca kejatuhan rezim orde baru dan bergulirnya reformasi pada tahun 1998 di Indonesia, model pembangunan yang tadinya terpusat bergeser polanya menjadi terdesentralisasi. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih dalam menentukan arah pembangunannya dan melakukan pengelolaan anggaran yang mandiri. Perubahan pola ini menjadi salah satu faktor atau latar belakang diberlakukan kebijakan otonomi khusus di Papua, selain desakan dari masyarakat asli Papua itu sendiri dan berbagai macam gejolak politik yang terjadi disana. Dasar acuan yang mengatur tentang kebijakan otonomi khusus adalah Undang-undang No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua (http://prokum.esdm.go.id/uu/2001/uu-21-2001.pdf ) yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2002. Kebijakan otonomi khusus yang diterapkan di Papua dapat diartikan sebagai pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan melalui kewenangan pemerintah di daerah. Sehingga dengan diberlakukannya kebijakan ini, masyarakat Papua dapat mendapatkan pemenuhan kesejahteraan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan insentif dana yang dikelola penuh oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan layanan publik serta menunjang proyek pembangunan yang dilakukan di Papua. Tujuan lain dari pemberian dana otsus ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia, meningkatkan standar kehidupan masyarakat di Papua, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 5
International Foundation for Electoral Systems. 9
penduduk asli Papua. Selama sepuluh tahun pelaksanaan otonomi khusus di Papua, jumlah dana yang telah mengalir mencapai 28,9 trilyun rupiah, yang terdiri dari 24,8 trilyun rupiah berupa dan otsus Papua dan 4,3 trilyun rupiah berupa dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Papua. Kewenangan masyarakat Papua dalam menentukan arah pembangunan yang diatur dalam kebijakan otonomi khusus ini meliputi juga kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dengan memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Mereka berperan dengan ikut serta dalam merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua. Adanya ruang advokasi bagi aspirasi masyarakat adat dan desa Papua dalam menentukan kebijakan melahirkan peraturan khusus terkait dengan pengelolaan hutan. Pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No 21 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan (http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id). Dalam peraturan tersebut terkandung komitmen untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan hukum adat Papua pada khususnya dan rakyat Papua pada umumnya serta mewujudkan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat Papua, serta memperluas kesempatan berusaha dan mendapatkan pekerjaan bagi penduduk asli Papua. Di dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa masyarakat hukum adat di Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing. Selain respon dari pemeritah terkait dengan permasalahan kemiskinan di Papua, terdapat juga respon dari NGO6 luar negeri seperti Oxfam yang berasal dari Selandia Baru. Lembaga ini merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk mencari solusi jangka panjang terhadap masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Oxfam di Papua melakukan kerjama dengan masyarakat lokal untuk melaksanakan berbagai program untuk membantu penduduk asli Papua mengatasi masalah kemiskinan. Tujuan Oxfam adalah untuk membangun kesempatan hidup yang layak sehingga akan meningkatkan hak-hak dasar dan standar hidup masyarakat miskin di Papua. Bentuk nyata program 6
Non Governmental Organization. 10
yang dilakukan oleh Oxfam adalah meningkatkan kemampuan pertanian yang berorietasi pasar dengan menyediakan akses kepada pasar, mengajarkan teknik bertani dan menawarkan edukasi finansial. Program yang dilakukan oleh Oxfam juga mendorong warga asli Papua untuk melihat keuntungan dari bekerjasama dalam sebuah forum kerjasama (http://www.oxfam.org.nz/what-we-do/where-we-work/papua).
E.
Isu Etika terkait Kemiskinan di Papua
Etika pembangunan dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk melihat beberapa aspek yang kurang atau tidak mendapat perhatian sebelumnya dari sebuah proses pembangunan7. Oleh karena itu, dalam melihat proses pembangunan di Papua yang belum mampu mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah melihat aspek-aspek yang kurang mendapat perhatian tersebut. Masalah kemiskinan juga tidak terlepas dari keterbatasan dalam mengakses sumber daya, sehingga dalam konteks kemiskinan di Papua aspek-aspek yang kurang atau tidak mendapat perhatian diatas akan terkait dengan masalah akses terhadap sumber daya. Pembangunan sekarang dan sebelumnya didasarkan atas progres pertumbuhan dengan indikator GDP yang bersifat materialistik. Selain itu, pembangunan infrastuktur, gedung-gedung bertingkat, jalan raya yang lebar, sering dijadikan acuan dari kemajuan atau keberhasilan pembangunan dalam suatu komunitas masyarakat. Hal ini kemudian yang mendasari bagaimana banyak negara didunia melaksanakan program pembangunan di dalam negerinya, tidak terkecuali dengan Indonesia. Program pembangunan yang dilakukan di Papua terutama pada masa orde baru dapat diasumsukan telah mengabaikan kepentingan kebutuhan masyarakat adat Papua yang bergantung kepada hutan. Pembangunan yang dilakukan dengan berfokus kepada hal materialistik seperti pembangunan pemukiman dan jalan, pengelolaan hutan untuk keperluan industri dan ruang pemekaran wilayah yang marak terjadi setelah diterapkannya kebijakan otonomi khusus, menunjukkan kurangnya perhatian proses pembangunan itu sendiri terhadap kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Proses pembangunan yang terjadi gagal mengidentifikasi apa yang diperlukan oleh masyarakat asli Papua. Penggunaan lahan 7
Dikutip dari Catatan Perkuliahan Etika Pembangunan, Kelas KPI Angkatan 19, HI UGM 2012. 11
hutan untuk tujuan pembangunan yang bersifat material yang diartikan sebagai kunci sukses dari proses pembangunan, justru membawa masalah tersendiri bagi masyarakat asli Papua. Pembangunan yang dilakukan bukannya membawa kebaikan, kesejahteraan, dan kemajuan, justru sebaliknya, menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar karena terputusnya akses terhadap sumber daya. Kultur sosial-budaya masyarakat adat Papua yang menganggap hutan sebagai suatu tempat yang sangat berharga dan merupakan sumber penghasilan dan mata pencaharian menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan di Papua. Kemudian, pembangunan selama ini yang tidak memperhatikan aspek-aspek selain pertumbuhan, menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Selama sekitar kurang lebih empat dekade Freeport beroperasi di Papua dan mengeruk hasil kekayaan alam disana, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat minim. Hal ini diindikasikan oleh keadaan masyarakat setempat yang masih mengalami masalah kemiskinan. Selain tidak memberikan kontribusi, sebaliknya Freeport menyumbang kerusakan lingkungan bagi masyarakat Papua yang juga menyebabkan kerusakan hutan disana. Kerusakan hutan juga mengakibatkan terputusnya akses terhadap sumber daya masyarakat Papua yang sebagian besar menggantungkan sumber penghasilannya dari hutan. Melihat masalah ini dalam konteks etika pembangunan, masalah lingkungan juga menjadi masalah yang kurang mendapat perhatian dari proses pembangunan yang ada dan terjadi di Papua. Isu selanjutnya terkait etika dalam proses pembangunan di Papua mengenai pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik di daerah tersebut. Permasalahan pelayanan publik ini juga termasuk salah satu aspek yang kurang mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan selain dari aspek-aspekyang telah diajelskan sebelumnya diatas. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya upaya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang disediakan untuk masyarakat di Papua. Dalam hal kesehatan, jumlah tenaga medis yang tidak memadai mengakibatkan pemenuhan masalah kesehatan masyaralat menjadi timpang dan tidak merata. Kemudian dalam
bidang
pendidikan,
kurangnya
akses
masyarakat
terhadap
pendidikan
menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat Papua masih rendah. Rendahanya tingkat pendidikan mengakibatkan banyak masyarakat Papua tidak mendapatkan pekerjaan yang
12
layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga masih banyak masyarakat di Papua yang berada dibawah garis kemiskinan. Mengingat apa yang dimiliki oleh masyarakat Papua, yaitu sumber daya dan kekayaan alam yang melimpah seharusnya kemiskinan sudah tidak lagi menjadi masalah disana dan seharusnya masyarakat Papua hidup sejahtera. Kemudian upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Papua melalui kebijakan otonomi khusus dengan menyertakan dana insentif yang cukup besar seharusnya mampu mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut. Dengan kebijakan otonomi khusus seharusnya berbagai aspek-aspek yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan yang telah dijelaskan diatas, terkait dengan kebutuhan masyarakat Papua yang sebenar benarnya dapat dijadikan prioritas utama dalam pembangunan. Dengan demikian proses pembangunan di Papua dapat dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan sehingga proses pembangunan dapat menciptakan kesejahteraan dan mengatasi masalah kemiskinan.
F.
Kesimpulan
Kemiskinan di Papua terjadi karena proses pembangunan yang dilakukan hanya menempatkan masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. Sehingga aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri menjadi terabaikan. Untuk mengatasi
masalah
kemiskinan
di
Papua
masyarakat
harus
dijadikan
subjek
pembangunan sehingga menjadikan masyarakat memiliki peluang untuk menentukan pembangunan sesuai dengan definisi kemajuannya masing-masing. Namun, masalah kemiskinan di Papua masih ada meskipun kebijakan otsus yang merupakan suatu upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan telah diterapkan. Pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek yang mengarah kepada penerapan local wisdom masyarakat setempat memiliki jebakan, yaitu dia bisa dibajak oleh elit lokal yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Hal ini mungkin dapat menjelaskan secara dangkal mengapa kebijakan otsus yang diterapkan oleh pemerintah masih tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan di Papua.
13
Daftar Pustaka
ANTARA. Masyarakat Papua Belum Petik Manfaat Dana Otsus. Edited by Suryanto. April 21, 2011. www.antaranews.com (diakses 11 Desember, 2012). BAPESDALH. Tantangan Pembangunan di Papua dan Langkah Ke Depan di Bawah MP3EI. 2012. www.bapesdalh.papua.go.id (diakses 10 Desember, 2012). Bintang, Papua. Akses Orang Asli Papua Pada Pelayanan Publik Masih Rendah. April 21, 2010. wartapapuabarat.org (diakses 11 Desember, 2012). BPS. Berita Resmi Statistik Kemiskinan - Papua. Juli 2, 2012. papua.bps.go.id (diakses 10 Desember, 2012). —. Berita Resmi Statistik Kemiskinan - Papua Barat. Juli 2, 2012. irjabar.bps.go.id (diakses 10 Desember, 2012). Kayoi, Martin, Adrian Wells, and Gill Shepherd. "Poverty and Natural Resource Conflict in Indonesia Papua: Reconciling Growth and Social Justice." Indonesian Papua Case Study. September 2006. www.profor.info (diakses 11 Desember, 2012). Kompas. Areal Hutan di Papua Susut 8,5 Juta Hektar. Desember 4, 2009. regional.kompas.com (diakses 11 Desember, 2012). Manufandu, J. Septer. "Akses Masyarakat Papua Dalam Pelayanan Publik." Simposium Nasional Papua "Menuju Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan". Jakarta: FOKER LSM Papua, 2010. Mas'oed, Mochtar. Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Suharto, Edi. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2009. Thomas, Caroline. "Poverty, Development, and Hunger." In The GLobalization of World Politics: An Introduction to International Relations, by John Baylis and Steve Smith. New York: Oxford University Press, 2005. Winarno, Budi. Isu-isu Global Kontemporer. Yogyakarata: CAPS, 2011.
14
