BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.Dalam peringkat dunia Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dalam hal jumlah penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi inilah menyebabkan banyak permasalahan sosial di Indonesia. Salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan bisa diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri atau sekelompoknya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan potensi tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan selalu mewarnai perjalanan panjang sejarah Indonesia. Sejak kedatangan bangsa kolonial penjajah,rakyat Indonesia selalu dibayang-bayangi oleh gambaran kemiskinan. Rakyat Indonesia hidup serba kekurangan di tengah bergelimpahnya kekayaan hayati alam Indonesia. Bahkan setelah bangsa Indonesia merdeka pun,sebagian masyarakat Indonesia belum bisa terlepas dari jurang kemiskinan. Kemiskinan seolah-olah menjadi musuh dari setiap rezim pemerintahan. Pemerintah sepertinya selalu terjebak pada dunia teori semu yang pada akhirnya angka penduduk miskin masih tetap tinggi. Setiap rezim pemerintahan selalu terlibat debat kusir mengenai kinerja dalam mengurangi angka kemiskinan. Tetapi pada kenyataannya perdebatan itu tetap tidak bisa mengurangi penduduk miskin yang riil ada di lapangan. Perhitungan di atas kertas yang dihasilkan dari berbagai metode perhitungan dan perdebatan para ahli ekonomi tetap tidak mengubah kondisi raktyat miskin. Kemiskinan merupakan penyakit sosial dan musuh besar yang harus dihadapi bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan kondisi penduduk yang semakin bertambah serta kondisi kekinian yang tidak menentu, maka masalah kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan. Oleh karena itu masalah kemiskinan merupakan masalah yang cukup mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah karena dengan terselesaikannya masalah kemiskinan dapat menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu Negara karena dengan sedikitnya penduduk miskin berarti kesejahteraan rakyat suatu Negara akan meningkat.
Rumusan Masalah
Apa yang dimaksud dengan kemiskinan ?
Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan di Indonesia ?
Apa solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia ?
Tujuan
Mendiskripsikan pengertian kemiskinan
Mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan di Indonesia
Mendiskripsikan solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN KEMISKINAN
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan).
Angka kemiskinan di Indonesia secara rutin dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan data yang dilansir oleh BPS per bulan September 2014 lalu adalah 27,73 juta jiwa yang berarti sekitar 10,96 persen penduduk Indonesia secara keseluruhan.
Seperti dilansir dalam Republika.co.id, kemiskinan menjadi momok dalam masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 diprediksi mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Kenaikan jumlah penduduk miskin ini disebabkan beberapa faktor, termasuk kenaikan harga BBM, inflasi, dan pelemahan dolar. Presiden Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini mengatakan, berdasarkan kajian, kolaborasi ketiga faktor tersebut bisa menambah angka kemiskinan sebesar satu persen.
Jika berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa, maka pada 2015 ada tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwa.(www.BPS.go.id)
Dalam melihat perkembangan angka kemiskinan ada tiga indikator sosial yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur yaitu,angka melek huruf tingkat orang dewasa, angka harapan hidup saat lahir, dan malnutrisi pada anak.Dari ketiga elemen tersebut,hamper semuanya selalu menghiasi layar televisi dan media cetak Indonesia.Angka melek huruf dan tingkat harapan hidup saat lahir mungkin sudah memperlihatkan hasil yang diharapkan walaupun masih dalam taraf dasar dan hanya di wilayah perkotaan.Tetapi kasus malnutrisi sepertinya masih terus menghantui para keluarga miskin di Indonesia,baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan.Selain ketiga indikator di atas sebenarnya ada 9 komponen lain yang bias dijadikan barometer tingkat kemiskinan masyarakat.Kesembilan indikator tersebut adalah kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan,jaminan sosial, sandang, rekreasi,dan kebebasan.( Agus Herta Sumarto, 2010 : 20 )
2.2 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI INDONESIA
Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi kemiskinan masih sulit diminimalkan.Pertama kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.Dalam kasus ini,Pemerintah seharusnya bias berupaya keras membangun kualitas masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin tersebut dapat mandiri dalam membangun kesejahteraannya.
Penyebab kedua adalah pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Kemampuan dan kualitas masyarakat Indonesia sangat berbeda-beda dan cenderung terjadi ketimpangan yang sangat besar terutama masyarakat kota dengan masyarakat di pedesaan. Program-program pemerintah untuk masyarakat pedesaan memerlukan kajian tersendiri sehingga program-program tersebut feasible di lapangan.Masyarakat pedesaan,terutama masyarakat yang berada di luar pulau Jawa mempunyai karakteristik yang jauh berbeda dengan masyarakat Jawa perkotaan. Semangat dan perjuangannya perlu dibina kembali sehingga tidak terjadi faktor penghambat pembangunan perekonomian nasional.
Faktor ketiga yang menjadi penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan.Masyarakat kadang tidak bisa menangkap dan memahami maksud dan tujuan dari program pemerintah sehingga pelaksanaannya hanya sebatas pada implementasi formal saja sebagai reaksi dari instruksi pemerintah daerah. Karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin pedesaan, program-program pembangunan ekonomi masyarakat miskin sering kandas di tengah jalan.Sebagian besar masyarakat miskin tidak bisa mengikuti prosedur dan birokrasi dalam program tersebut sehingga mereka lebih memilih untuk "nrimo" terhadap "takdir" yang sudah ada.Selain itu pemerintah sering menerapkan kompleksitas birokrasi sebagai instrument penilai keseriusan masyarakat sehingga masyarakat dihadapkan pada kerumitan yang belum tentu bisa mereka lewati ( Agus Herta Sumarto, 2010 : 21-22 )
Selain penyebab diatas ada pula penyebab lain yang dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia diantaranya adalah :
Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial (http://Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan _ Laely Rakhmawati.htm)
Contoh dari kemiskinan yang disebabkan oleh penyebab struktural adalah Tanah dan kemiskinan,Rasio tinggi antara manusia dan tanah,dan tidak tidak terdapatnya sumber-sumber alami selain dari tanah ,telah menyebabkan sebagian besar penduduk Miri itu terpaksa menjadi miskin (Masri Singarimbun dan Penny , DH.1976 : 42)
2.3 SOLUSI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA
Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia,banyak program-program pemerintah yang telah direncanakan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia,diantaranya adalah :
Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Kluster I
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.
Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembagunan Milenium. Lima komponen tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; pendidikan dasar; kesetaraan gender; pengurangan angka kematian bayi dan balita; pengurangan kematian ibu melahirkan.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
BOS adalah program pemerintah untuk peneyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringkan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiataan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Meskipun BOS diharapkan dapat meniingkatkan jumlah keikutserataan peserta didik, tapi faktanya, masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Penyebabnya, para orangtua kesulitan memnuhi kebutuhan pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasrkan kemiskinan melainkan prestasi.
Dana sebesar Rp.360.000 per tahun diberikan kepada siswa tingkat SD, dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pembelian buku pelajaran, seragam sekolah, alat-alat olahraga dan keterampilan, pembayaran transportasi ke sekolah, serta keperluan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.Selain BSM masih banyak program pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan yaitu program beasiswa Bidik Misi untuk siswa yang kurang mampu dalam hal perekonomian yang melanjutkan ke PTN.
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.
Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
Raskin merupakan subsisdi pangan yang diperuntukkan bagi ke;uarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp.1000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.
Program-program penanggulangan kemiskinan kluster II
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni : (1) PNPM-inti terdiri dari program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). (2) PNPM-Penguatan terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskina yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.
Program-program penanggulangan kemiskinan Kluster III
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp.5 juta sampai dengan Rp.500 juta. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun pemerintah membantu menanggung melaui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit.
Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbtas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha miko lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayan UMKM.
Kredit Usaha Bersama (KUBE)
KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan : meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatn, tingkat pendidikan; meningkatnya kemampuanan anggota KUBE dalam mengatasi maslah-maslah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya; Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peran-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.
Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhab pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memnuhi kebutuhan pokokyang layak bagi kemanusiaan; keluarga miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan.
Selain program diatas masih ada program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan;
Penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar
terutama daerah-daerah langka sumber air bersih.
Pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah
tertinggal.
Redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki
pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).
Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin
diberikan pelayanan antara lain:
Pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu;
Jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga (http://Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Kemiskinan di Indonesia ~ sariapryn.htm)
BAB III
PENUTUP
Simpulan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.Permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat,dan rendahnya pendidikan selain itu penyebab lain yang berasal dari faktor penyebab individual atau patologis, penyebab keluarga, penyebab sub-budaya (subcultural), penyebab agensi, penyebab struktural.
Dari berbagai penyebab timbulnya kemiskinan di atas, pemerintah mempunyai solusi dalam mengurangi kemiskinan diantaranya adalah program-program Penanggulangan Kemiskinan Kluster I yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), program-program Penanggulangan Kemiskinan Kluster II yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program-program Penanggulangan Kemiskinan Kluster III meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Bersama (KUBE) dan lain-lain.
Saran
Dengan tersusunnya makalah ini,penulis menyarankan kepada pemerintah untuk lebih membuat program-program yang dapat mengurangi kemiskinan selain itu pemerintah juga harus menyediakan lapangan kerja dan pelatihan-pelatihan bagi para masyarakat yang masih dalam usia produktif agar mempunyai skill yang mumpuni,selain itu untuk masyarakat juga harus mampu mengasah kemampuan dirinya dan jangan mudah putus asa dalam mencari pekerjaan dan selau meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya.
DAFTAR PUSTAKA
Sumarto, Agus Herta.2010.Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat.Jakarta : PT Indeks
Masri Singarimbun dan Penny , DH . 1976 . Penduduk & Kemiskinan . Jakarta : Bhratara Karya Aksara
http://BPS Angka Kemiskinan Bisa Lebih Tinggi di 2015, Akibat Kenaikan BBM _ iBerita News.htm/ diakses tanggal 5 Maret 2015, pukul 11.18 WIB
http://Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan _ Laely Rakhmawati.htm/ diakses tanggal 7 Maret 2015, pukul 20.20 WIB
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan, diakses tanggal 5 Maret 2015, pukul 11.16 WIB
http://Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Kemiskinan di Indonesia ~ sariapryn.htm/ diakses tanggal 7 Maret 2015, pukul 20.16 WIB
http://Tantangan Kemiskinan pada 2015 _ Republika Online.htm/Diakses tanggal 5 Maret 2015,pukul 11.20 WIB
www.BPS.go.id/Data Kemiskinan Tahun 2015
14
