BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr B Bel elak akan ang g Pembangun Pembangunan an ekonomi ekonomi dibanyak dibanyak negara terjadi akibat intevensi
pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlu diperlukan kan dalam dalam pereko perekonom nomian ian untuk untuk menjaga menjaga dari dari kegagal kegagalan an pasar pasar seperti seperti harga harga monopo monopoli li dan dampak dampak negatif negatif kegiata kegiatan n swasta swasta lainny lainnyaa contohnya pencemaran lingkungan. Seperti Seperti yang telah disebutkan disebutkan sebelumnya sebelumnya pemerintah pemerintah memiliki fungsi fungsi yang yang pentin penting g dalam dalam kehidu kehidupan pan ekonom ekonomi, i, terutam terutamaa penyedi penyediaan aan barang dan jasa. Kebutuhan publik meliputi macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan jasa j asa privat. Adapun penjelasannya sebagai berikut. arang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. arang dan jasa publik yaitu jalan
raya,
kesehatan,
pendidikan,
transportasi,
air
minum,
dan
penerangan. !engan pehitungan skala efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi langsung sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan lebih murah dalam memanfaatkan barang tersebut. arang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaanya dapat dipisahkan penggunaan penggunaan oleh orang lain. Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam perekonomian supaya menang menanggul gulang angii kegaga kegagalan lan sehing sehingga ga tidak tidak adany adanyaa ekster eksternali nalitas tas yang yang merugikan banyak pihak. B. Tujuan "ujuan "ujuan dari dari pembua pembuatan tan tugas tugas makalah makalah #Kebij #Kebijaka akan n $kono $konomi mi %okowi %okowi&&
adalah untuk mengetahui segala isi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Presiden %okowi untuk menunjang peningkatan ekonomi di Indonesia baik mikro maupun makro.
1
2
C. Manfaat 'anfaat dalam pembuatan tugas ini adalah agar pembaca dapat
mengetahui beberapa Kebijakan $konomi %okowi yang saat ini sedang di sorot untuk kemajuan perekonomian Indonesia. D. Sistematika Penulisan A I ( Pendahuluan Pada bab ini diuraikan apa tentang masalah pokok yang dibahas di dalam
paper ini, yang terdiri dari )atar elakang, "ujuan Penulisan,
dan
Sistematika Penulisan. A II ( Pembahasan !alam bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan manfaat yang ditetapkan pada pendahuluan. )alu menunjukkan bagaimana pemikiran atau temuan*temuan diperoleh, menginterpretasikan temuan, dan mengaitkannya dengan teori yang digunakan. A III ( Penutup !alam bab ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan berdasarkan petunjuk dari buku*buku refrensi, internet.
BAB II PEMBAHASAN
A. Paket Keijakan Ek!n!mi Presi"en #!k!$i Ta%a& Pertama' (aitu ) +. 'endorong daya saing industri nasional melalui deregulasi,
debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Selain itu, sudah disiapkan + peraturan pemerintah, ++ rancangan peraturan presiden, rancangan instruksi presiden, / rancangan peraturan menteri, dan rancangan peraturan lain. -. 'empercepat proyek strategi nasional, menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategi nasional antara lain penyerdehanaan i0in tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskrisi dalam hambatan masalah hukum. /. 'eningkatkan investasi di sektor properti, menurut %okowi pemerintah mendorong
pembangunan
perumahan
untuk
masyarakat
berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti.
B. Paket Keijakan Ek!n!mi Presi"en #!k!$i Ta%a& Ke"ua' (aitu ) +. Kemudahan )ayanan Investasi / %am 1ntuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang akan
dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian i0in investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. !engan mengantongi i0in tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. 2egulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat
3
4
investasi / jam ini adalah Peraturan Kepala KP' dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan 'enteri Keuangan. -. Pengurusan "a3 Allowance dan "a3 4oliday )ebih 5epat Setelah dalam - hari syarat dan aplikasi dipenuhi, pemerintah mengantongi keputusan bahwa investasi tersebut dapat menerima ta3 allowance atau tidak. Sedangkan untuk tak holiday, 'enteri Keuangan memutuskan pengesahannya maksumum 6 hari setelah semua persyaratan dipenuhi. /. Pemeritah "ak Pungut PP7 1ntuk Alat "ransportasi Kebijakan tersebut termaktub regulasi yang telah terbit, Peraturan Pemerintah nomor 89 tahun -:+ tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PP7. Pemeritah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PP7 untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya. 6. Insentif ;asilitas di Kawasan Pusat )ogistik erikat !engan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena karena cukup mengambil dari gudang berikat. 2encananya hingga menjelang akhir tahun akan ada dua pusat logistik berikat yang siap beroperasi, yakni di 5ikarang terkait sektor manufaktur dan di 'erak terkait '. . Insentif Pengurangan Pajak unga !eposito Insentif ini berlaku terutama eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor
5
Kehutanan mengeluarkan sebanyak +6 i0in. !alam paket kebijakan tahap dua, proses i0in dirampingkan menjadi 8 i0in, Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan 'enteri )ingkungan 4idup dan Kehutanan. C. Paket Keijakan Ek!n!mi Presi"en #!k!$i Ta%a& Ketiga' (aitu ) +. !alam jangka pendek, terbuka kemungkinan bunga bank akan
ditunkan dengan diiringi efisiensi biaya dalam proses bisnis perbankan saat ini. -. 1ntuk menjaga daya beli, akan diluncurkan proyek*proyek padat karya. /. !ana desa akan dialokasikan salah satunya untuk mendorong terciptanya proyek*proyek pada karya besar. 6. 2estrukturisasi sektor 1saha 'ikro, Kecil dan 'enengah <1'K'=. . Pemerintah akan meminta P". Pertamina
hidupnya dengan jaring pengaman yang diantaranya berbentuk penerbitan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. /. ;ormula 1'P ( 1pah 'inimum tahun ini ditambah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. ;ormula ini tak berlaku di delapan provinsi yang upah minimumnya saat ini masih ada di bawah nilai Kebutuhan 4idup )ayak
*. BAB III +. PENUTUP A. Kesim&ulan >. !ari tulisan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Presiden %okowi
telah
melakukan
langkah*langkah
kongkrit
untuk
memajukan
kesejahteraan untuk masyarakat terutama untuk masyarakat ekonomi kebawah, dan dapat mengontrol laju perekonomian di Indonesia. 9. B. Saran +:. !engan adanya Kebijakan $konomi Presiden %okowi seperti menurut saya sangatlah bagus. Selain mempengaruhi perkembangan ekonomi di sektor bawah juga dapat mengontrol sektor ekonomi atas baik yang dalam negeri maupun melalui ekspor impor. !an menurut saya hanya memiliki empat tahap itupun masih sedikit setidaknya Presiden harus terus meluncurkan tahap*tahap selanjutnya yang nantinya dapat di evaluasi di setiap tahunnya. 11.
6
