Kak Ded & Maket Bps Dinsos

Kerangka Acuan Kerja ( K.A.K, ) 

PEKERJAAN DED DAN MAKET BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL PROVINSI BANTEN 

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No. 40 Tahun 2002, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Provinsi Banten. Secara operasional Balai Perlindungan Sosial menangani penyandang masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yaitu : Lanjut Usia Terlantar, Balita terlantar, Wanita Korban Tindak Kekerasan, dan Tuna Grahita. Untuk

memberikan

(Penghuni)

Balai

pelayanan

kepada

Klien

Perlindungan

Sosial

perlu

didukung pelayanan administrasi, peralatan dan perlengkapan Kantor yang memadai sehingga kegiatan pelayanan dan perlindungan kepada para penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Balai Perlindungan Sosial dapat berjalan dengan baik

sesuai ketentuan yang ada. Pada

tahun 2016 direncanakan akan melaksanakan kegiatan

pelayanan

dan

perlindungan

sosial

kepada klien sebanyak :  Lanjut Usia Terlantar

: 60 orang

 Tuna Grahita

: 10 orang

: 60

 Korban Tindak Kekerasan : 30 orang  Balita Terlantar

: 30

: 10 orang

Akan tetapi selain pelayanan dan perlindungan sosial kepada klien perlu pula ditunjang dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada melalui pembinaan, penyebaran informasi dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan (sosialisasi) baik secara internal (dilingkungan sendiri) maupun secara eksternal.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Untuk meningkatkan pelayananan dan mendukung kelancaran

pelaksanaan

kegiatan

pelayanan

kesejahteraan sosial pada Balai Perlindungan

" PERENCANAAN DED GEDUNG KANTOR DAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN LAINNYA“

Halaman

1 ~ 15



Sosial diperlukan

sarana dan prasarana yang

memadai. Berdasarkan hal diatas, Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten menganggarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 untuk kegiatan Pembuatan DED dan Maket Balai Perlindungan Ssoial melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial pada Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur pada Dinas Sosial Provinsi Banten. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud: Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor

pada

Balai

Perlindungan

Sosial

dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas sarana dan

prasarana

baik

infrastruktur,

bangunan/

gedung/wisma yang memadai dan layak sesuai standar dan penataan kawasan balai sehingga menjadi tempat yang layak dan ramah untuk Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS) yang telah dan akan dibina di Balai. Tujuan: a. Pembangunan kepada

Gedung

penambahan

yang aset

berorientasi balai

yang

menunjang aksesibilitas klien yang tinggal di balai. b. Menunjang

kebutuhan

wisma

karena

bertambahnya jumlah klien yang harus diberikan pelayanan sosial se-Provinsi Banten. c. Untuk

mendapatkan

Perencanaan

Kawasan

gambaran Balai

tentang

Perlindungan

Sosial sesuai dengan estetika bangunan yang ada.


Halaman

2 ~ 15



d. Untuk mendapatkan hasil perencanaan berupa Drawing

Engenering

Detail

dan

Rencana

Anggaran Biaya terhadap bangunan gedung. e. Terlaksananya pembuatan maket balai. 1.4 SASARAN

Sasaran Paket Pekerjaan DED

dan Maket Balai

Perlindungan

Banten

Sosial

Provinsi

adalah

tercapainya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan.

BAB II. PELAKSANAAN 2.1 DASAR HUKUM

Peraturan

perundang-undangan

yang

harus

digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan

Pembuatan

DED

dan

Maket

Balai

Perlindungan Sosial Provinsi Banten, antara lain: -

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

-

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

-

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan

Pelaksanaan

Undang-

Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. -

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

No.45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 2.2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

A. Lingkup Pekerjaan Lingkup pekerjaan meliputi : - Menganalisa kondisi siteplan eksisting seluas 11.970 m2 untuk mencari potensi terbaik bagi perencanaan sarana dan prasarana. - Mendesain

layout

bangunan

dengan

menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan pengguna.


Halaman

3 ~ 15



- Merencanakan aspek arsitektural bangunan dengan

mempertimbangkan

kontekstual

lingkungan sekitarnya. - Merencanakan konstruksi

desain

bangunan

kapasitas

daya

struktur sesuai

dukung

dan dengan

tanah

dan

perhitungan beban yang sesuai. - Merencanakan aspek utilitas pada bangunan sesuai kebutuhan penggunaan, baik untuk jaringan

air

bersih,

jaringan

air

kotor,

pengelolaan air hujan, pengelolaan sampah, suplai

listrik,

sistem

telekomunikasi,

pengkondisian udara dalam ruang, proteksi terhadap

kebakaran,

dan

sebagainya

berdasarkan pedoman teknis pembangunan gedung. - Merencanakan

tata

luar

dengan

mempertimbangkan

kesesuaian

massa

bangunan

ketersediaan

dengan

ruang

lahan

perencanaan. - Menyusun perencanaan detil (arsitektural, struktural,

mekanikal/elektrikal,

lansekap,

manajemen) untuk dijadikan standar acuan pelaksanaan konstruksi. - Membuat maket balai dengan perbandingan 1 : 100 sebagai acuan dalam pembangunan kawasan balai. Rincian lingkup pekerjaan meliputi :  Lingkup Studi Lingkup

Studi

dilakukan

melalui

studi

literatur, diskusi dan investigasi ke lokasi pekerjaan. Studi literatur dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan data baik data sekunder maupun data primer, pemanfaatan produk-produk peraturan/pedoman


standar teknis)

(SNI, yang

Halaman

terkait

4 ~ 15



dengan bangunan gedung; dan menganalisa kondisi lahan serta bangunan melalui data perencanaan awal maupun data investigasi untuk

menentukan

alternatif-alternatif

strategi perencanaan fisik.  Lingkup Kajian Analisis Kajian analisis dapat dikelompokkan ke dalam

2

tahap,

fungsional

dan

yaitu tahap

tahap

analisis

analisis

kondisi

bangunan. Tahap analisis fungsional meliputi analisis alur kegiatan pengguna, analisis perilaku pengguna,

analisis

organisasi

ruang,

analisis aksesibilitas, dan analisis sirkulasi antar ruang. Tahap analisis kondisi lingkungan meliputi data fisik lahan, analisis rencana kegiatan di bangunan, analisis kebutuhan mekanikal/ elektrikal

(utilitas

bangunan),

analisis

evakuasi/ kebakaran.  Lingkup

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan Penyusunan meliputi:

dokumen

Gambar

perencanaan

Perencanaan,

Detail

Engineering Design (DED), Gambar 3D, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dokumen

ini

pelaksanaan dapat

diperlukan pelelangan

memperoleh

agar dan

hasil

dalam

konstruksi

yang

sesuai

dengan spesifikasi baik dari segi teknis, kualitas maupun kuantitas. Pembuatan Maket Balai sebagai salah satu output kegiatan untuk lebih memperjelas pelaksanaan rehab yang akan dijalankan.


Halaman

5 ~ 15



B. Lokasi Pekerjaan : Lokasi Pekerjaan Pembuatan DED dan MAket Balai

Perlindungan Sosial Provinsi Banten

adalah di Jl. Ki Ajurun No. 3 Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Provinsi Banten. C. Data dan Fasilitas Penunjang 1) Penyediaan oleh Pengguna Jasa Data dan fasilitas yang dapat dan tidak dapat disediakan oleh pengguna jasa yaitu : a) Laporan dan Data Pengguna jasa siap menyediakan data yang dimiliki bila dipandang perlu oleh penyedia jasa sebagai data sekunder untuk

menunjang

pekerjaan

yang

dilakukan. b) Akomodasi dan Ruangan Kantor Pengguna

jasa

tidak

menyediakan

akomodasi

dan

ruang

kantor

penyedia

jasa

dalam

bagi

melaksanakan

pekerjaan ini. c) Pengguna jasa menyediakan fasilitas pendukung,

sewa

peralatan

survey,

sewa kendaraan, bahan komputer, yang dapat digunakan oleh penyedia jasa. d) Staf Pengawas/Pendamping Pengguna

jasa

akan

mengangkat/

menugaskan pejabat dan petugas yang bertindak sebagai direksi pekerjaan dan pengawas pekerjaan untuk keperluan pengawasan pelaksanaan

dan

pengarahan

pekerjaan

sehingga

menghasilkan pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan yang diminta dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).


Halaman

6 ~ 15



2) Penyediaan oleh Penyedia Jasa a) Penyedia jasa harus memelihara semua data

dan

fasilitas

yang

diberikan

pengguna jasa dan dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. b) Penyedia

jasa

perlu

mengupayakan

sistem kerja dan komunikasi yang efisien sehingga Direksi/Pengawas Pekerjaan dapat

menghubungi

untuk

kelancaran

dengan

mudah

pelaksanaan

dan

pengawasan pekerjaan. D. Alih Pengetahuan Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka

penyedia

pelatihan,

kursus

seminar/workshop pelaksanaan

jasa

harus

singkat, terkait

pekerjaan

mengadakan diskusi

dengan dalam

dan

substansi

rangka

alih

pengetahuan kepada staf pengguna jasa. 2.3 ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

A. TENAGA AHLI (PROFESIONAL STAFF) a. Ketua Tim (Team Leader/Ahli Teknik Bangunan Gedung) Ketua Tim disyaratkan minimal Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung, 4 (empat) tahun, lulusan Sarjana Strata Satu (S1) Teknik, Jurusan

Sipil,

berpengalaman

dalam

pekerjaan di bidang manajemen proyek, studi perencanaan gedung, serta memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai ketua tim, yang mempunyai tugas pokok : 

Mengkoordinir Ahli/Pendukung

seluruh demi

Tenaga

terlaksananya

pekerjaan sesuai dengan KAK; 

Melakukan

analisa

terhadap

hasil

penyelidikan tanah untuk menentukan perencanaan pondasi bangunan;


Halaman

7 ~ 15





Mengambil keputusan desain struktur bangunan yang akan digunakan sesuai analisa dan kebutuhan fungsional;



Melakukan asistensi kepada Direksi dan Instansi terkait;



Melakukan pengecekan dan koreksi isi dan redaksional laporan hasil pekerjaan;



Melaksanakan presentasi dalam diskusi laporan pekerjaan;



Menyusun rencana kerja dan rencana mobilisasi tenaga, peralatan dan bahan.

b. Tenaga Ahli Arsitektur Tenaga Ahli Arsitektur disyaratkan minimal Ahli Muda Arsitektur, 1 (satu) tahun, lulusan Sarjana Strata Satu (S1) Teknik, Jurusan Arsitektur

mempunyai

kemampuan

dan

pengalaman sebagai Ahli Arsitektur, yang mempunyai tugas pokok: 

Melaksanakan pengumpulan data dan analisa data;



Mengambil keputusan arsitektur yang akan digunakan sesuai analisa;



Mengambil keputusan desain tata ruang luar (lansekap) sesuai dengan analisa dan

kebutuhan

penataan

serta

pengembangan kawasan. 

Koordinasi dengan Team Leader dan Tenaga Ahli lainnya;



Membantu

Team

Leader

menyusun

laporan

dan

dalam dokumen

lainnya. c. Tenaga Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung Tenaga

Ahli

Teknik

Elektronika

dan

Telekomunikasi dalam Gedung disyaratkan minimal Ahli Muda Teknik Elektronika dan


Halaman

8 ~ 15



Telekomunikasi dalam Gedung, 1 (satu) tahun, lulusan Sarjana Strata Satu (S1) Teknik, Jurusan Teknik Elektro, memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai Ahli Teknik

Elektronika

dan

Telekomunikasi

dalam Gedung, yang mempunyai tugas: 

Melakukan koordinasi/kerjasama dengan tenaga ahli lainnya dan Team Leader dalam

bidang

telekomunikasi

elektronika pada

dan

perencanaan

gedung; 

Bertanggung jawab pada Team Leader;



Membantu

Team

menyusun

laporan

Leader dan

dalam dokumen

lainnya. d. Tenaga Ahli Arsitektur Landscape Tenaga

Ahli

disyaratkan

Arsitektur

minimal

Ahli

Landscape Muda

Teknik

Arsitektur, 1 (satu) tahun, lulusan Sarjana Strata Satu (S1) Teknik, Jurusan Teknik Arsitektur,

mempunyai kemampuan

pengalaman

sebagai

Ahli

dan

Arsitektur

Landscape, yang mempunyai tugas pokok: 

Melakukan koordinasi/kerjasama dengan tenaga ahli lainnya dan Team Leader dalam bidang rancangan tanaman dan bangunan taman sederhana;



Melakukan pekerjaan persiapan dan pendahuluan;



Membuat bangunan taman (Hardscape) sederhana;



Melakukan

pekerjaan

tanaman

(Softscape); 


Bertanggung jawab pada Team Leader;

Halaman

9 ~ 15





Membantu

Team

Leader

menyusun

laporan

dan

dalam dokumen

lainnya. B. TENAGA PENDUKUNG a. Estimator Tenaga Estimator disyaratkan lulusan S1 Teknik

dengan

pengalaman

minimal

3

tahun, serta memiliki kemampuan sebagai Tenaga Estimator yang mempunyai tugas pokok : 

Membantu Team khususnya survey dan perhitungan

hasil

desain

pada

pembuatan gambar–gambar desain; 

Membantu

Team

dalam

menyusun

laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perhitungan. b. Surveyor / Juru Ukur Tenaga Surveyor disyaratkan lulusan S1 Teknik dengan pengalaman minimal 0-3 tahun atau lulusan D3 Teknik dengan pengalaman minimal 3 tahun, serta memiliki kemampuan sebagai Tenaga Surveyor yang mempunyai tugas pokok : 

Melaksanakan survey dan pengukuran topografi;



Membantu

Team

dalam

menyusun

laporan dan dokumen lainnya. c. Draftman / Juru Gambar Tenaga Draftman disyaratkan lulusan S1 Teknik dengan pengalaman minimal 0-3 tahun atau lulusan D3 Teknik dengan pengalaman minimal 3 tahun, serta memiliki kemampuan sebagai Tenaga Draftman yang mempunyai tugas pokok : 


Membantu

Team

khususnya

Halaman

pada

10 ~ 15



pembuatan gambar-gambar desain; 

Membantu

Team

dalam

menyusun

laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penggambaran. d. Tenaga Pendukung lainnya Pekerja/Tenaga Lokal dengan tugas : 

Membantu

Tim

Surveyor

dalam

melaksanakan survey pengukuran.

2.4 RENCANA PELAKSANA KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembuatan DED dan Maket Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten ini diperkirakan 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan, dengan tahapan pekerjaan sebagai berikut: A. Persiapan Pendahuluan B. Survey dan Investigasi Lapangan C. Analisa Data dan Perhitungan Struktur D. Perencanaan Desain dan Penggambaran E. Perhitungan RAB dan Spesifikasi Teknis F. Pelaporan

2.5 HASIL YANG DIHARAPKAN

Keluaran

yang

dihasilkan

dari

pelaksanaan

pekerjaan ini adalah perencanaan DED dan Maket Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang sesuai

Kerangka

Acuan

Kerja

(KAK)

dan

bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan berhasil dan tepat guna. 2.6 SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan DED dan Maket Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten diperlukan biaya kurang lebih Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN 10% dibiayai Dana

APBD

Provinsi Banten

Tahun

Anggaran 2016.


Halaman

11 ~ 15



BAB. III PELAPORAN

3.1 METODE EVALUASI

Pedoman kriteria dan standar yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan adalah pedoman, kriteria, dan standar yang berlaku di Indonesia atau spesifik di lokasi pekerjaan pada saat ini. Dalam penerapannya harus dipertimbangkan untung-rugi, kemudian sistem operasi dan pemeliharaan sesuai dengan

kondisi

sosial

budaya,

aspirasi

dan

keinginan masyarakat setempat serta pemerintah daerah, tepat guna dan biaya konstruksi yang aman dan efisien. Kriteria perencanaan yang ingin dicapai adalah : 1. Persyaratan peruntukan dan intensitas, yang menjamin bangunan dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, serta selaras dengan masyarakat. 2. Persyaratan arsitektur dan lingkungan, yang menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keserasian bangunan terhadap lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian alam. 3. Persyaratan struktur bangunan, yang menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku manusia maupun alam. 4. Persyaratan ketahanan terhadap kebakaran, yang menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa, yang terjaga stabilitas

strukturnya

sehingga

cukup

selama

waktu

bagi

kebakaran penghuni

melakukan evakuasi secara aman. 5. Persyaratan

pencahayaan,

yang

menjamin

terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup,

baik

alam

maupun

buatan

dalam

menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya.


Halaman

12 ~ 15



6. Persyaratan

pengkondisian

udara,

yang

menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup,

baik

alam

maupun

buatan

dalam

menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. 7. Persyaratan instalasi listrik dan komunikasi, yang menjamin tersedianya sarana instalasi listrik dan komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. Konsultan harus bertanggung jawab penuh atas hasil DED dan Maket Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten

yang

sudah

dibuat.

Apabila

kemudian hari didapatkan ketidakmantapan mutu hasil desain ini, maka konsultan harus bersedia memperbaikinya.

3.2 SISTEM PELAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah : a. Laporan Pendahuluan, berisi : 1) Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh; 2) Mobilisasi

Tenaga

Ahli,

Tenaga

Pendukung dan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan; 3) Hasil peninjauan lapangan awal; 4) Jadual

kegiatan

penyedia

jasa

yang

dituangkan dalam bentuk kurva-S. Laporan Pendahuluan harus dipresentasikan di hadapan audiens yang diundang pengguna jasa dimana penyedia jasa harus menyiapkan bahan expose

untuk

dibagikan

kepada

audiens.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK atau setelah

Berita

Acara

Persetujuan

Laporan

Pendahuluan diterbitkan, laporan diserahkan


Halaman

13 ~ 15



sebanyak 5 (lima) buku. b. Laporan Bulanan, berisi: 1) Kegiatan dan kemajuan pekerjaan berjalan yang dilampiri absen personil dan kurva-S pekerjaan; 2) Rencana kegiatan bulan yang akan datang yang disusun secara rinci, jelas dan terprogram. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya setiap tanggal 25 setiap bulan berjalan, masingmasing diserahkan sebanyak 5 (lima) buku. c. Draft Laporan Akhir, berisi: 1) Pengembangan

konsep

menjadi

perencanaan yang lebih rinci, mencakup layout

ruang

yang

disesuaikan

dengan

kebutuhan; 2) Pengembangan analisa desain yang lebih detil baik dari aspek arsitektur, struktur, dan utilitas

dengan

gambar-gambar

teknis

lengkap; 3) Pengembangan

rencana

perhitungan

anggaran biaya (RAB); 4) Draft rencana kerja dan syarat. Draft Laporan Akhir akan dipresentasikan di hadapan

audiens

pengguna

jasa,

dengan dan

laporan

mengundang diserahkan

sebanyak 5 (lima) buku. Dalam hal ini penyedia jasa juga menyiapkan bahan expose untuk dibagikan kepada audiens dan harus dilaporkan selambat-lambatnya

60

(enam

puluh)

hari

kalender sejak SPMK diterbitkan. d. Laporan Akhir, berisi: Hasil akhir kegiatan berupa hasil analisa data dan desain setelah penyempurnaan presentasi/ pembahasan

Draft

Laporan

Akhir

harus

dilaporkan selambat-lambatnya 90 (sembilan


Halaman

14 ~ 15



puluh) hari kalender atau setelah Berita Acara Persetujuan Laporan Akhir diterbitkan, laporan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku. e. Laporan Pendukung, berisi: Hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah diolah dan dianalisa datanya, masing-masing laporan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku, yaitu : 1) Laporan Bill of Quantity/BOQ (RAB) berikut Analisa Harga Satuan; 2) Laporan Rencana Kerja dan Syarat/RKS; 3) Laporan Hasil Perhitungan Struktur dan Utilitas; 4) Laporan Hasil Analisa Penyelidikan Tanah. f.

Dokumentasi : 1) Dokumentasi Pelaksanaan di Lapangan, berisi

foto-foto

kegiatan,

diserahkan

sebanyak 3 (tiga) buku. g. Gambar Detail Desain : -

Kalkir A1

:

1 (satu) buku.

-

Fotocopy A1

:

2 (dua) buku.

-

Fotocopy A3

:

3 (tiga) buku.

-

Album Gambar 3-Dim. :

3 (tiga) buku.

-

File Laporan (CD-R)

:

3 (tiga) CD.

-

Maket Balai

:

1 (satu) unit

Seluruh laporan hasil kegiatan disalin ke dalam soft copy dalam bentuk CD-R (Compact Disk) dan merupakan

dokumen

yang

harus

diserahkan

kepada pengguna jasa. Serang,

April 2016

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dr. H. INO S. RAWITA, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19590824 197912 1 002


Halaman

15 ~ 15

Kak Ded & Maket Bps Dinsos

Recommend Documents