Perikatan adalah hubungan – hubungan hukum atau kaidah hukum antara 2 orang
yang terletak di lapangan vermogen recht ( hukum harta kekayaan ) dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan yang lainnya berkewajiban membayar prestasi. prestasi. Unsur perikatan sebagaimana definisi tersebut : 1. Adanya lega (norma hukum) 2. Adanya para pihak yang disebut subyek hukum 3. Adanya obyek hukum yang disebut 4. Adanya sesuatu harta kekayaan atau benda. Sedangkan definisi perjanjian atau persetujuan (overeenskomst) sebagaimana dijelaskan pasal 1313 BW, arti perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lainnya atau perjanjian atau persetujuan antara 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan mengikatkan dirinya untuk Unsur perjanjian
1. Adanya para pihak 2. Adanya persetujuan 3. Adanya tujuan yang hendak dicapai 4. Adanya prestasi 5. Adanya bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis
6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan ps 1320 BW Penjelasan : Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan hukum perikatan mempunyai arti yang luas daripada perjanjian karena hukum perikatan itu dapat terjadi baik karena perjanjian maupun UU, disamping itu perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.
Hukum Perikatan Verbintenissen Hukum Persetujuan Overeenskomst Hukum Perjanjian Overeenskomst Hukum Kontrak Contract of Law
Anatomi Kontrak adalah system tata urutan kontrak
Hukum Perikatan, Hukum Persetujuan, Hukum Perjanjian berbentuk :
1. Bisa tertulis yaitu anatomi kontrak 2. Tidak tertulis yaitu persetujuan / kesepakatan yang diatur dalam ps 1458 BW
Hukum Kontrak hanya dapat dipakai untuk perikatan tertulis.
Hukum Perikatan diatur dalam buku ke III BW Buku ke II tentang benda
tertutup
dwingen recht ( sifat memaksa )
dasar nya pacta sunt servanda (kepastian hukum) (Recht Zaakerheijs)
azas kepastian hukum
Buku ke III tentang perikatan
sifat melengkapi )
open system (terbuka)
dasarnya ps 1338 (1) BW
AanVullend (
azas contract vrijheids
Jenis Perikatan antara lain : 1. Perjanjian Sepihak
Yaitu perjanjian hanya satu orang yang berprestasi 2. Perjanjian Perjanjian Timbal Balik
Yaitu suatu perjanjian dimana 2 orang atau lebih melakukan suatu prestasi 3. Perjanjian Nominat (perjanjian bernama)
Yaitu suatu perjanjian yang sudah ditentukan jenis dan bentuknya. 4. Perjanjian InNominat (Perjanjian tak bernama)
Yaitu suatu perjanjian yang belum ditentukan jenis dan bentuknya. 5. Adhetion Contract (Kontrak Baku)
Yaitu suatu kontrak yang isi dan substansinya secara sepihak oleh kreditur. Contoh : kontrak di bank Sumber perikatan berdasarkan pasal 1233 BW secara umum sumber perikatan ada 7 :
UUD1945
UU
PP
Traktat (Treaty)
Convention
Yurisprudensi, lahir karena arrest (peristiwa hukum) contoh fiducia
Doktrin / Legal oppinion
Secara khusus sumber perikatan berdasarkan pasal 1233 BW antara lain :
1. Karena Perjanjian (pasal 1313 BW) terbagi menjadi : a. Perjanjian sepihak (Eenzijdeg Overeenkomst) i. Relevan (Pihak ke II wajib hadir) Contoh : 1. Hibah (Schenking) 2. Erkenning van Een Natuurlijk (pengakuan anak tidak sah) Adopsi a. Erkening (pengakuan) b. Wetteging (pengesahan) (pengesahan) c. Brieven van wetteging (surat pengesahan anak) d. Akte Notaris
ii. Tidak relevan (Kehadiran pihak ke II tidak diinginkan) Contoh : 1. Hibah bentuknya wasiat (schenking en testamentaire) testamentaire) 2. Somasi (Peringatan / teguran) ps 1238 BW
Perikatan adalah : suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana
pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.
Perjanjian adalah : suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain
untuk melaksanakan suatu hal (prestasi) ps 1234 BW
Hubungan antara perikatan dan perjanjian
Dalam suatu perjanjian akan dijumpai hubungan hukum (Legal Relation) antara 2 orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, hubungan yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, ikatan ini karena perjanjian, ikatan yang lahir karena perjanjian disebut perikatan. Jadi dapat ditentukan bahwa hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian melahirkan perikatan berdasarkan ps 1233 BW yang merupakan salah satu sumber perikatan yaitu perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian yang bentuknya timbal balik, ketentuan hukumnya telah ditentukan melalui BW buku ke IV mulai pasal 1457 contoh : jual beli, sewa menyewa. Dalam ketentuan BW pasal 1319 merupakan satu-satunya pasal yang mengatur perjanjian Innominaat yang isinya menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang dikenal dengan suatu nama tertentu tidak pada peraturan-peraturan umum yang memuat dalam bab-bab ini dan bab-bab yang lalu (maksudnya BW)
Komparasi : para pihak yang ada dalam perjanjian kontrak Immaterial : ganti rugi yang tidak ternilai harganya.
Syarat-syarat sahnya dan azas-azas hukum kontrak a) Syarat – syarat sahnya kontrak, ps 1320 BW
a. Kata sepakat (ps 1320 ayat 1) b. Kemampuan (ps 1320 ayat 2)
c. Obyek tertentu (ps 1320 ayat 3) d. Kausa yang halal (ps 1320 ayat 4) Syarat sahnya merupakan hukum pemaksa (dwingen recht) a. Kata sepakat artinya bahwa dalam menyusun suatu kontrak para pihak harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju tentang hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Kata sepakat ini tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan, paksaan, penipuan penipuan (ps (ps 1321 jo 1458) Pasal 1458 BW “perjanjian lahir bil amana telah ada kesepakatan tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.”
b. Kemampuan bertanggung jawab, pada dasarnya setiap orang cakap atau mampu berbuat hukum (perjanjian) kecuali jika oleh UU tidak dinyatakan tidak cakap berbuat hukum (ps 1329 BW) Dalam ketentuan UU dengan mengacu ketentuan ps 1330 BW dikatakan mereka yang tidak cakap berbuat hukum yaitu :
Belum dewasa (minderjareg)
Dewasa yang dibawah pengampuan (curatele)
Wanita dalam perkawinan (ps 108 jo 110 BW) harus by stand (bantuan) suaminya. Ps 108 jo 110 BW dicabut dengan dikeluarkan SEMA no. 31 th 1963 dan UU no. 1 th 1974, persamaan gender / HAM.
Akibat hukum yang timbul apabila suatu kontrak tidak memenuhi ketentuan ps 1320 BW ayat 1 dan 2 maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan (verneitegbaar) karena subyeknya dilanggar (tidak ada sepakat, masih dibawah umur, orang dewasa kurang ingatan) c. Obyek tertentu (suatu hal tertentu) adalah menyangkut obyek kontrak yang harus jelas jelas dan dapat ditentukan. Menurut ketentuan ps 1333, suatu perjanjian harus mempunyai pokok perikatan (obyek perikatan) yang harus telah dijelaskan obyeknya Menurut ketentuan ps 1332, yang isinya hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu kontrak / perjanjian. Menurut ps 1334 (1) intinya bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari menjadi pokok suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam ps 1131 contohnya hasil panen. d. Adanya suatu kausa yang halal, artinya bahwa ps 1320 (4) ini menyangkut substansi (isi) kontrak yang tidak bertentangan dengan ketentuan UU, ketertiban umum, kesusilaan (ps 1337 BW) Natuurlijk Verbintenis (perikatan semu), perikatan yang tidak ada hak gugat dipengadilan, contoh perjanjian WTS, perjudian, maka gugatannya di roya (dicoret). Akibat hukum bilamana suatu kontrak tidak memenuhi unsur ps 1320 ayat 3 dan 4 maka kontrak yang sudah di buat batal demi hukum (neitegbaar) karena kontraknya tidak mengandung unsur obyektif.
Azas-azas hukum kontrak
a) Kebebasan berkontrak berkontrak ( contract vrijheids) ps 1338 b) Konsensualitas c) Pacta sunt servanda ( kepastian hukum ) d) Personality (kepribadian) (kepribadian) ps 1315 jo 1340 Suatu asas kontrak untuk dirinya sendiri tapi boleh disimpangi dengan pihak ketiga dengan membuat surat kuasa. e) Itikad baik (goede trouw) ps 1338 ayat 3 Fungsi kontrak dalam hukum bisnis ada 2 :
1) Fungsi yuridis, Kontrak dapat memberikan rechtzakerheijds (kepastian hukum) bagi pihak yang membuatnya. membuatnya. 2) Fungsi Ekonomis, Dengan adanya kontrak dapat menggerakkan sumber daya (benda) dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai penggunaan yang lebih tinggi. Ketentuan-ketentuan Ketentuan-ketentuan dalam kontrak.
1) Somatie (peringatan) Contoh perikatan yang bersumber dari perjanjian dimana pihak ketiga tidak diharapkan (ps 1238) Somatie adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai substansi kontrak yang telah disepakati bersama. Ada 3 cara terjadinya somatie :
Debitur wanprestasi
Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari jatuh tempo
Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi debitur karena telah verjarecht (lewat waktu)
Kata-kata yang harus masuk dalam somatie
Somatie terhadap seorang debitur
Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara bank BNI dengan saudara X, pada tanggal 9 bulan oktober tahun 2011, bahwa setiap tanggal 9 bulan berikutnya saudara harus membayar angsuran kredit yaitu : pokok dan bunga sebesar Rp. X,-. Namun berdasarkan data-data yang ada pada kami (bank BNI), ternyata saudara menunggak kredit atas pokok dan bunga sebesar Rp. X,Berdasarkan hal tersebut di atas maka diharapkan kepada saudara untuk segera melunasi kewajiban tersebut paling lambat tanggal 14 oktober 201210-25 Demikian agar dapat segera saudara laksanakan tepat pada waktunya.
Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip penyusunan kontrak Ada 2 prinsip hukum yang harus dipatuhi
1) Beginsel der Contract Vrijheijds (party autonomi) Artinya bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian guna memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan suatu syarat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum dan kesusilaan. k esusilaan.
Langkah-langkah dalam hal dilakukan terhadap para pihak harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada pihak-pihak yang terlibat yang akan melangsungkan transaksi
sedangkan
kewajiban
para
ahli
hukum
kontrak
harus
mengkomunikasikan kepada klien apakah kontrak yang disusun sudah sesuai dengan yang diinginkan. 2) Pacta sunt servanda (rechtzakerheijds) Pasal 1338 (1) BW Artinya mengikatnya suatu perjanjian bagi para pihak sehingga substansi kontrak dapat menjamin kepastian hukum bagi mereka atau para pihak. Apabila para pihak diantaranya ada yang dirugikan maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1249 jo 1365 BW. Ganti rugi ini lahir karena :
Debitur wanprestasi (ps 1249 BW) Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi substansi kontrak pada saat jatuh tempo tempo
Perbuatan melawan hukum Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi yang dibebankan kepada seseorang yang telah menimbulkan kesalahan-kesalahan kepada pihak yang dirugikan.
Pra Penyusunan Kontrak
1) Identifikasi komparasi 2) Penelitian Awal 3) MOU 4) Negosiasi
1) Identifikasi itu untuk menentukan kecakapan dan kewenangan para pihak sehingga para pihak yang teridentifikasi secara jelas, disamping itu juga harus dipenuhi syarat-syarat apabila pihak-pihak merupakan suatu badan hukum. Syarat-syarat badan hukum :
1) Mempunyai kekayaan terpisah dengan kekayaan k ekayaan pribadi. 2) Mempunyai organisasi 3) Mempunyai tujuan tertentu. 2) Penelitian awal aspek-aspek yang terkait pada dasarnya pihak-pihak dalam kontrak berharap kontrak yang ditandatangani dapat menampung semua keinginannya sehingga apa yang terjadi dalam kontrak betul-betul dipahami secara rinci. Dalam hal ini secara yuridis hal-hal yang tertuang dalam kontrak harus dijelaskan secara rinci khususnya mengenai :
a) Substansi kontrak b) Hak dan kewajiban c) Cara pembayaran d) Wanprestasi e) Somasi f) Choise of Law g) Cara penyelesaian sengketa h) Yurisdiksi i) Force Majeur / Overmacht Herzenning peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
Novum adalah bukti-bukti yang belum pernah diajukan kemuka sidang sebelumnya. Litigasi : proses peradilan, PN, PT, M Herzainning (P) ADR a) Negosiator b) Mediasi c) Konsiliasi d) BANI
Negosiator Mediator Konsiliator UU no 30/1999
hakim ad hock
3) Negosiasi adalah sarana / alat / media bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap suatu hal yang dilatar belakangi oleh kesamaan dan atau ketidaksamaan k etidaksamaan kepentingan kepentingan diantara mereka (para pihak) Dalam hukum kontrak ada 2 jenis negosiasi :
1) Negosiasi yang lemah lembut 2) Negosiasi yang keras Negosiasi yang lunak tujuannya untuk membina hubungan baik (cultivating) dan corak ini pada umumnya dipakai dalam lingkungan keluarga sehingga mudah mempunyai kelebihan cepat mengambil kesepakatan, namun mengandung resiko akan menciptakan menang kalah sedangkan keras sangat memungkinkan deadlock (jalan buntu) akibatnya ada tekanan dan ancaman terutama jika terbentur pada situasi saat bertemu dengan negosiator yang sama-sama keras.
Dalam prakteknya kedua corak tersebut yang paling efektif adalah perpaduan antara keduanya yaitu keras dalam hal menghadapi permasalahan dan lunak saat menghadapi pihak negosiator lawan. Tahap-tahap negosiasi 1. Pra Negosiasi 2. Pada saat pelaksanaan negosiasi
1) Pra negosiasi
Performance
Menguasai
konsep
permasalahan
secara
komprehensif
(menyeluruh)
Menguasai
segala
peraturan
perundang-undangan
yang
menyangkut yang dinegosiasikan
Menguasai dan memahami betul apa yang diinginkan pihak yang terwakili
Mengidentifikasikan poin-poin / klausul-klausul yang berpotensi menjadi masalah dari yang akan dipermasalahkan
Menentukan solusi / mengantisipasi solusi-solusi apa dari poinpoin yang bermasalah dan yang akan dipermasalahkan ( terlebih dahulu dikonsultasi dengan pihak terwakili)
Menumbuhkan rasa percaya diri
Sedapat mungkin meminta pihak counterpart / pihak lawan agar negosiasi dilakukan dluar tempat baik dari segi negosiator maupun perusahaan, hal ini untuk menghindari kesempatan untuk mencari masukan dari pihak-pihak terkait.
2) Tahap pelaksanaan negosiasi
Berusaha untuk menjadi pimpinan dalam sidang negosiasi
Berusaha untuk mengetahui betul siapa yang dihadapi dan mengukur kekuatan pihak negosiator lain dengan cara menanyakan sesuatu hal yang tidak ada hubungannya hubungannya dengan permasalahan yang sedang dinegosiasikan.
Memahami dan menetapkan apa saja yang hendak dicapai dalam negosiasi
Meminta pihak counterpart sedapat mungkin memberitahu lebih dahulu apa yang diinginkan.
Menyelesaikan poin-poin yang mudah untuk diselesaikan terlebih dahulu (pending) menunda hal-hal yang rumit untuk diselesaikan.
Memberikan argumentasi yang logis terhadap penjelasan-penjelasan penjelasan-penjelasan dan atau pandangan-pandangan pandangan-pandangan
Mempermainkan Mempermainkan emosi
Apabila terdapat poin-poin yang tidak terselesaikan jangan hendaknya terburu-buru untuk menyelesaikan dalam waktu 1 x pertemuan.
Apabila dalam negosiasi tidak diberi wewenang untuk memberi keputusan maka negosiator harus mendapat konsultasi dari pihak terwakili.
Jangan melakukan negosiasi 1 x
Catat semua pelaksanaan negosiasi dalam berita acara dan ditanda tangani oleh para pihak (sementara) sebelum mendapatkan keputusan dari pihak terwakili.
MOU
MOU pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian pendahuluan (preambule) dalam arti nantinya akan diikuti dengan perjanjian lainnya merupakan perjanjian formal ( perjanjian yang disusun sesuai dengan anatomi kontrak). Alasan-alasan dapat dikemukakan dalam hal penentuan MOU dalam suatu kontrak antara lain : 1. Prospek kontrak belum jelas, hal ini untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan kontrak (membatalkan suatu kontrak) sehingga dibuat MOU yang relatif mudah dibatalkan. 2. Pembatalan MOU oleh para pihak tidak menuntut ganti rugi, baik kerugian yang ditimbulkan dari akibat akibat wanprestasi (1249 (1249 BW) maupun ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum 3. Dalam penandatanganan kontrak formal akan dibutuhkan waktu yang relatif lama karena penandatanganan kontrak para pihak wajib untuk menganalisis substansi kontrak sehingga dibuat MOU yang berlaku sementara. 4. Adanya keragu-raguan para pihak akan keberlanjutan kontrak. Ciri-ciri MOU
1. Jangka waktu terbatas 2. Merupakan pendahuluan (opening) suatu kontrak yang nantinya akan diikuti kontrak formal 3. Tidak ada tuntut menuntut 4. Dibuat untuk sementara waktu.
MOU ini sebenarnya didalam hukum kontrak tidak dikenal tetapi didalam praktek sering terjadi karena MOU dianggap sebagai kontrak yang sample, dan tidak disusun secara formal sehingga hanya dianggap sebagai pembuka suatu kontrak. Dalam kontrak kita mengenal :
1) CESSIE (pengalihan piutang) 2) SUBROGATIE SUBROGATIE ( penggantian penggantian kedudukan seorang kreditur) 3) NOVASI (pembaruan hutang) 4) DELEGASI (penggantian (penggantian kedudukan debitur) 5) BENIFICIARY BENIFICIARY (pengalihan hak kepada pihak ketiga, pihak ketiga tidak masuk dalam kontrak)
1) CESSIE (pengalihan (pengalihan piutang secara s ecara yuridis formal) Yang disebut cessie adalah suatu pengalihan piutang obname (atas nama / diri sendiri) terhadap debitur (cessus debitur) dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris) dengan cara diatur berdasarkan ketentuan UU yaitu dengan jalan membuat akte cessie baik akte otentik dan atau akte underhand dengan kewajiban pemberitahuan (betekening) kepada debitur secara tertulis dan diakui oleh cessusnya (debitur) Dari hal diatas ditemukan 7 unsur :
Cedent
Cessionaris
Cessus debitur
Piutang
Akte otentik (akte underhand)
Pemberitahuan debitur
Persetujuan debitur
Contoh kasus bank bali menjadi bank permata 2) Subrogatie Yaitu penggantian kedudukan seorang kreditur dari kreditur lama kepada kreditur baru dengan persetujuan dari pihak debitur (dengan sepengetahuan debitur) 3) Novaci Yaitu suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama sambil meletakkan suatu perikatan baru dengan jalan menggantikan hutang lama menjadi hutang baru dengan jalan refinancing (menghitung kembali hutanghutang debitur) dan secara rescheduling (penjadwalan kembali) 4) Delegasi Yaitu kebalikan cessie dan atau subrogatie yaitu dalam delegatie yang beralih adalah hutang (debitur), jadi yang berganti disini adalah kedudukan debitur oleh pihak ketiga tanpa harus disetujui oleh pihak kreditur. 5) Benificiary Yaitu pengalihan kepentingan-kepentingan untuk pihak ketiga dimana pihak ketiga yang akan menerima akibat hukum dari perjanjian yang dibuat para pihak Pra Penyusunan Kontrak
Kontrak dibagi atas 3 besar :
Pendahuluan kontrak ( 4 subsistem) s ubsistem)
Substansi kontrak (4 item)
Penutup kontrak (3 sub item)
Struktur Kontrak
Bagian Pendahuluan
Bagian substansi kontrak
Bagian penutup kontrak
1) Dalam sub bagian pembukaan ada 3 hal yang harus dicantumkan : 1. Tittle nama kontrak Nama kontrak/judul tidak boleh terlalu singkat demikian juga tidak terlalu panjang, yang pokok judul adalah dapat menginterpretasikan substansi kontrak, jadi dengan melihat judul akan diketahui substansi kontrak 2. Hari tanggal bulan dan tahun pembuatan kontrak dimana angkaangka dalam bulan dan tahun harus ditulis dengan kata-kata (kalimat) disamping itu ada juga kontrak yang didahului tempat dimana kontrak itu ditandatangani. ditandatangani. 3. Tempat dibuat dan ditandatangani ditandatangani kontrak.
2) Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam sub bagian pembukaan khususnya yang menyangkut identitas : 1. Para pihak harus disebutkan dengan jelas antara lain nama, alamat, jabatan dan kewarganegaraan kewarganegaraan 2. Pihak-pihak yang menandatangani kontrak harus disebutkan kapasitas sebagai apa yang terkait dengan kontrak (jelas terlihat dalam anggaran dasar perusahaan) perusahaan) 3. Pendefinisian pihak yang terkait dalam kontrak.
3) Sub bagian penjelasan Yaitu penjelasan-penjelasan mengapa para pihak mengadakan kontrak (penjelasan (penjelasan latar belakang dibuatnya kontrak, didalam anatomi disebut recital (parties) artinya pertimbangan latar belakang sebelum masuk substansi) dalam recital ini biasanya akan diuraikan kemampuan dan pengalaman dari komparasi.
