ANALISIS KASUS TATA USAHA NEGARA (PUTUSAN PTUN NO.01/G/2011/PTUN.YK ANTARA ADE GARDENIAPRAJAWATI A.MD MELAWAN WALIKOTA YOGYAKARTA)
Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) No.01/G/2011/PTUN.YK Antara Ade Gardeni Prajawati A,Md Melawan Walikota Yogyakarta, obyek sengketa TUN dalam perkara tersebut adalah Keputusan Walikota Yogyakarta No: 93/PEM.D/BP/D.2 , tangga l 25 Oktober 2010 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Ade Gardenia (penggugat). Keputusan tersebut diterima pengunggat pada 27 oktober 2010. Keputusan Walikota Yogyakarta tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana
yang diatur dalam pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun l986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karena keputusan tersebut merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Keputusan tersebut juga bersifat: 1. KONGKRIT : Keputusan yang dikeluarkan Walikota Yogyakarta adalahk ongkrit,tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan , yaitu berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) . 2. INDIVIDUAL : Bahwa keputusan yang dikeluarkan, nyata-nyata ditujukan dan berlaku serta mempunyai akibat hukum bagi penggugat. 3. FINAL: Bahwa keputusan yang dikeluarkan Waikota Yogyakarta bersifat final ataudefinitif karena telah berakibat hukum bagi penggugat berupa pemberhentian penggugat sebagai CPNS
Perkara ini adalah sengketa kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 TentangPokok-Pokok Kepegawaian yang selengkapnya sebagai berikut : “Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara”
A. DASAR/ ALASAN GUGATAN : Dalam pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan mengajukan gugatan adalah :
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku/peraturan dasar sertabertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); 2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan laindari maksud diberikannya wewenang tersebut; 3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ituseharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
Maksud dari bertentangan dengan Undang-Undang dalam pasal 53 tersebut apabila: 1. Berkaitan dengan tata cara/prosedur. 2. Isi/materi yang diatur. 3. Berkaitan dengan kewenangan. 4. Berkaitan dengan waktu.
Sedangkan maksud bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, menurut Undang-Undang No.28 Tahun 1999, adalah: 1. Asas Kepastian Hukum. 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. 3. Asas Kepentingan Umum. 4. Asas Transparansi/Keterbukaan. 5. Asas Proposionalitas (Keseimbangan Hak Dan Kewajiban). 6. Asas Profesionalitas. 7. Asas Akuntabilitas
Dalam surat gugatannya, penggugat menyatakan bahwa dasar/alasan gugatannya adalah Keputusan Walikota tersebut bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 1. Bahwa Walikota Yogyakarta menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan denganAzas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya menyangkut azas KepastianHukum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan AzasAkuntabilitas.
2. Bahwa Walikota Yogyakarta telah melanggar azas Kepastian Hukum yaitu:menghalangi badan pemerintahan untuk suatu menarik kembali suatu keputusan ataumengubahnya sehingga menimbulkan kerugian bagi yang berkepentingan , atau suatukeputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandungkepastian dan tidak akan dicabut kembali . 3. Bahwa Walikota Yogyakarta telah melanggar asas Keterbukaan yakni asas yangmembuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar ,Jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi , golongan, dan raha ia negara.(Vide Penjelasan pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999). Pelanggaran azas tersebu tdisebabkan karena telah diterbitkanya surat keputusan tersebut tidak didahuli terlebih dahulu dengan tindakan administratif
berupa peringatan maupun teguran dari TERGUGAT.
PENGGUGAT tidak mendapatkan informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang Pemberhentian diri penggugat sebagai CPNS. 4. Bahwa Walikota Yogyakarta telah melanggar Azas Proporsional yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Penggugat merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan proporsional yakni diberhentikan atau“dipecat” dari Calon Pegawai Negeri Sipil padahal penggugat telah berusaha menjalankan penugasan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan baik dan benar . 5. Bahwa Walikota Yogyakarta telah melanggar azas Profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penggugat telah memenuhi syarat keahlian padabidangnya dengan telah dianugerahi gelar Ahli Madya (A.Md) karena telah menyelesaikan Pendidikan Diploma III pada Program Studi Komputer dan Sistem Informasi di FMIPA UGM. 6. Bahwa Walikota Yogyakarta telah melanggar azas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Walikota Yogyakarta menerbitkan keputusanPemberhentian sebagai CPNS kepada penggugat tidak memiliki ukuran yang jelas apa yang menjadi ukuran sehingga begitu beratnya hukuman yang harus diterima Penggugat yakni diberhentikan /dipecat dari CPNS .
Berdasarkan hal diatas penggugat dalam surat gugatannya meminta agarkeputusan Walikota Yogyakarta (tergugat) No: 93/pem.D/BP/D.2 , tanggal 25Oktober 2010, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Walikota Yogyakarta untuk mencabutnya
B. PEMBUKTIAN Pembuktian sangat penting artinya dalam perkara TUN, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatantersebut didepan pengadilan. Dalam praktek tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, seperti terhadap dalil-dalil yang telah diaku iatau tidak disangkal oleh Tergugat serta hal-hal yang telah diketahui oleh khalayak ramai. Dalam PTUN dianut asas bebas terbatas, dimana hakim punya kebebasandalam menentukan luasnya pembuktian, juga tentang beban pembuktian, kepadasiapa beban pembuktian akan diberikan. Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara menentukan, bahwa alat-alat bukti dalam PerkaraTata Usaha Negara secara limitatif terdiri dari : 1. Alat bukti tertulis/Surat 2. Keterangan Ahli. 3. Keterangan Saksi. 4. Pengakuan Para Pihak. 5. Pengetahuan Hakim.
Dalam perkara diatas, alat bukti dalam perkara antara Ade Gardenia denganWalikota Yogyakarta baik penggugat maupun tergugat menggunakan alat bukt i berupa alat bukti surat. Penggugat menampilkan 12 (dua belas) alat bukti yakni alat bukti surat bertanda P-1 sampai P-12. Sementara tergugat menampilkan 21 (duapuluh satu) alat bukti surat/tertulis yakni T-1 sampai T-21. Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah : 1. Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabatumum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuatsurat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentangperistiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; 2. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alatbukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; 3. Surat-surat lainnya yang bukan akta Analisis mengenai alat bukti:
1) P - 1 : Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 27/ Pem.D/ BP/ D.2 ,tanggal 27 April 2009, Perihal : Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilatas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik) 2) P - 2 : Surat Perintah Penugasan dari Walikota Yogyakarta Nomor : 81/SPP/BKD/ IV/2009, tanggal 27 April 2009 Perihal : Perintah untuk Melaksanakan Tugas atasnama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 3) P - 3 : Surat Melaksanakan Tugas dari Camat Gondomanan Nomor : 800/181 tanggal2 Mei 2009 atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 4) P - 4 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2009 atas nama Ade GardeniaPrajawati , A.md. (surat lain bukan akta); 5) P - 5 : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor :02/SETDA/2010 tanggal 11 Januari 2010 Perihal : Penunjukan Petugas PengelolaBarang Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010 atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 6) P - 6 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2010 atas nama Ade GardeniaPrajawati , A.md.(surat lain bukan akta; 7) P - 7 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan dari Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor : 19.426/ l.1 2 /DIKLAT PRAJAB I I / LAN/2010 tangga l 03Mei 2010 atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 8) P-8 : Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah
Yogyakarta Nomor KP.05.01
.13626 /RSUD/ IX/2010 tanggal
03 September 2010
Per iha l : Hasil Pengujian Kesehatanatas nama Ade Gardenia Prajawat i , A.md. (akta Otentik); 9) P-9 : Surat Camat Gondomanan Nomor : X.800/377 tanggal 04 September 2009Perihal : Surat Teguran I atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik) ; 10) P - 10 : Surat Camat Gondomanan Nomor : X.800/007 Perihal : Surat Teguran II atasnama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 11) P-11 : Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 93/Pem.D/BP/D.2 tanggal25 Oktober 2010 Perihal Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik);12. 12) P-12 : Surat dari Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakar ta Nomor :1800/DPA/2008 tanggal 19 Nopember 2008, perihal ijazah Diploma III padaProgram Studi Komputer dan Sistem Info rmasi di Fakultas Matematika dan IlmuPengetahuan Alam atas nama Ade Gardenia Prajawat i , A.md. (akta Otentik);
Sementara Alat Bukti tergugat terdiri dari: 1) T-1 : Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 93/Pem.D/BP/D.2 tanggal25 Oktober 2010 Perihal Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 2) T - 2 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta PerihalBerita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor :93/Pem.D/BP/D.2 tangga l 25 Oktober 2010 kepada Ade Gardenia Prajawati ,A.md. tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik) 3) T-3 : Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 27/Pem.D/BP/D.2 .Tanggal 27 Apr i l 2009 Perihal Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai NegeriSipil atas nama Ade Gardenia Prajawat i , A.md. (akta Otentik); 4) T - 4 : Surat Perintah Penugasan dari Walikota Yogyakarta Nomor : 81/SPP/BKD/ IV/2009, tanggal 27 April 2009 Perihal : Perintah untuk Melaksanakan Tugas atasnama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik) ; 5) T - 5 : Surat Melaksanakan Tugas dari Camat Gondomanan Nomor : 800/181 tanggal 2 mei 2009 atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 6) T - 6 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2009 atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md.(Surat lain); 7) T - 7 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2010 atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md.(Surat lain); 8) T- 8 : Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta.Perihal HasilPengujian Kesehatan (akta Otentik). 9) T - 9 : Foto sedang tidur atas nama Ade Gardenia Prajawat i , A.md. tertanggal 05Desember 2010 (Surat Lain). 10) T - 10 : Laporan Kinerja atas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md.(Surat Lain) ; 11) T - 11 : Surat dari Camat Gondomanan Perihal Rekap Kehadiran Karyawan atasnama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 12) T- 12 : Surat Camat Gondomanan Nomor : X.800/377 tanggal 04 September2009 Periha l : Surat Teguran I atas nama Ade Gardenia Prajawati A.md (aktaOtentik) 13) T - 13 : Surat Camat Gondomanan Nomor : X.800/007 Perihal : Surat Teguran I Iatas nama Ade Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik);
14) T - 14 : Surat Undangan dar i Camat Gondomanan Nomor : 005/562 tangga l 29Desember 2009 Perihal Undangan yang ditujukan kepada sdri .Ade GardeniaPrajawati , A.md. (akta Otentik); 15) T - 15 : Resi Pengiriman Surat dari Kantor Pos Indonesia (surat lain) 16) T- 16 : Foto Copy sesuai aslinya surat dari Camat Gondomanan NomorX.800/315 tanggal 07 Juli 2010 Perihal Mohon Pembinaan Pegawai atas namaAde Gardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 17) T - 17 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta Nomor X862/184 Tanggal 12 Juli 2010 Perihal Panggilan Dinas atas nama Ade GardeniaPrajawati , A.md. (akta Otentik); 18) T-18 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yogyakar ta Nomor X800/198 Tanggal 23 Juli 2010 Perihal Konseling Pegawai atas nama AdeGardenia Prajawat i , A.md. (akta Otentik); 19) T - 19 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta Nomor X800/220 Tanggal 13 Agustus 2010 Perihal Panggilan Dinas atas nama AdeGardenia Prajawati , A.md. (akta Otentik); 20) T- 20 : Surat dari Camat Gondomanan Nomor : 005/415 Tanggal 13 September2010 Perihal Undangan Pembinaan Pegawai atas nama Ade Gardenia Prajawati ,A.md. (akta Otentik); 21) T- 21 : Surat dari Camat Gondomanan Nomor 005/420 Tanggal 16 September2010 Perihal Undangan Pembinaan Pegawai atas nama Ade Gardenia Prajawat i ,A.md. (akta Otentik).
C. ISI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Dalam pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, putusan pengadilan harus memuat: 1. Pembukaan: a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. Identitas: nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atautempat kedudukan para pihak yang bersengketa; 2. Pokok Gugatan: a. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; b. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yangterjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; c. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 3. Dictum: a. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; 4. Putusan: a. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama. b. Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya parapihak.
Dalam putusan PTUN NO.01/G/2011/PTUN.YK antara Ade Gardenia Prajawati A.Mdmelawan Walikota Yogyakarta, isi putusan sudah sesuai dengan ketentuan diatas.Mengenai putusan dalam PTUN terdapat beberapa putusan yang berbeda yakni: 1. Putusan gugatan tidak diterima : gugatan tentang keberatan tidak diterima oleh KetuaPengadilan. Belum menyangkut pokok perkara atau materi gugatan. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi meski sudah diberitahu oleh hakim. 2. Putusan gugatan ditolak: Sudah menyangkut materi gugatan. Gugatan sudah diujiapakah bertentangan dengan peraturan dasar/asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar. Jika ditolak berati keputusan pejabat TUN sudah sesuai peraturanperundang-undangan/ dasar serta AAUPB. 3. Putusan gugur: Jika sesuai ketentuan pasal 71 UU No.5 Tahun 1986, gugatan gugur jikapenggugat ataupun kuasanya tidak hadir di persidangan pertama dan kedua meski sudah diberitahu secara layak dan tidak memberitahu pengadilan tentang ketidakhadirannya. Dalam kasus Ade Gardenia adapun dictum/amar putusan dari kasus tersebut adalah PTUN Yogyakarta: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruh; 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat rupiah). Putusan ditolak berarti putusan sudah menyangkut materi gugatan. Gugatan sudah diuji apakah bertentangan dengan peraturan dasar/asas-asas umum pemerintahanyang baik dan benar. Jika ditolak berati keputusan pejabat TUN yakni keputusanWalikota Yogyakarta untuk memperhentikan penggugat secara hormat sudah sesuai peraturan perundang-undangan/ dasar serta AAUPB.
D. UPAYA HUKUM Upaya hukum PTUN dibedakan menjadi: 1. Upaya hukum biasa, terdiri atas: a. Perlawanan terhadap penetapan dismissal Dalam prosedur Dismissal diputuskan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat diterima atau ditolak. apabila hasil rapat permusywaratanmemutuskan gugatan diterima, maka gugatan akan diproses pada acara biasa, apabila ditolak, dikeluarkan penetapan (beschikking) dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan dan putusan dibacakan dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dewan dan didenganrkan oleh para pihak. Apabila pihak-pihak keberatan atas penetapan ketua, maka mereka dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas penetapan tersebut. Perlawanan yang diajukan
oleh penggugat terhadap penetapan dismissal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Pengadilan sebagai berikut: 1) Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan 2) Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56tidak dipenuhi oleh penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan; 3) Gugatan tidak didasarkan alasan-alasan yang layak; 4) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi olehkeputusan tata usaha negara yang digugat; 5) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (pasal 55)
Apabila pihak-pihak hadir pada waktu mengucapkan putusan penetapan, maka perlawanan diajukan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 harisetelah penetapan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (3) UU No. 1tahun 1986 tentang Pengadilan TUN. Apabila salah satu pihak tidak hadir padasaat putusan dibacakan, maka perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu14 hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan. Pemberitahuan putusanpenetapan disampaikan dengan surat tercatat.Dalam acara perlawanan pihak yang melawan menjadi pihak penggugat (pelawan-penggugat) dan pihak yang dilawan menjadi tergugat (terlawan-tergugat). Perlawanan diperikasa dan diputus dalam acara singkat. Terhadap putusan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya hukum baik berupa banding ataupun kasasi (Pasal 62 ayat (6) UU PTUN).
b. Banding Upaya pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara (PT TUN) merupakan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Hal ini berarti bahwa pengadilan tinggi tata usaha negara akan memeriksa kembali, baik fakta maupunhal yuridisnya juga amar putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama,terlepas ada atau tidaknya memori banding. Dalam pasal 122 UU PTUN, disebutkan terhadap putusan
pengadilan tata usahanegara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh
penggugat atau tergugat, juga oleh pihak ketiga yang ikut serta dalam perkara, baik atas inisiatif sendiri ataupunatas permohonan pada pihak maupun atas permintaan hakim kepada pengadilantinggi tata usaha negara. Tenggang waktu yang disediakan menurut pasal 123 ayat (1) UU PTUNyakni 14 hari setelah putusan pengadilan deberitahukan kepada para pihak secarasah. dengan demikian apabila
hingga tenggang waktu penajuan tersebut berakhirtanpa adanya pengajuan banding, maka para pihak dianggap telah menerima putusan hakim PTUN tersebut. Upaya hukum dengan asas peradilan dua tingkat ini dilatarbelakang ipemikiran dan keyakinan bahwa belum tentu putusan pengadilan tingkat pertama tersebut telah memenuhi kepastian hukum dan atau rasa keadilan, karenanya perlu dimungkinkan adanya pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutuskan perkarabanding dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim (pasal 127 ayat (1)). Carapemeriksaan banding dilakukan atas dasar surat-surat, yakni berkas perkara yangbersangkutan, namun tidak dimungkinkannya hakim mendengar sendiri para pihak dan para saksi. Pengadilan tinggi juga dimungkinkan untuk memintapengadilan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan apabila dirasa pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama kurang dengan petunjuk seperlunya dari pengadilan tingkat banding. Selama pemeriksaan tingkat banding, pemohon banding diperkenankanmencabut atau menarik kembali permohonan banding yang telah diajukan asalkan perkara yang bersangkutan belum diputus oleh pengadilan tingkat banding dan perkara tersebut tidak diperkenankan untuk diajukan banding kembali c. Kasasi Perkataan Kasasi berasal dari kara ”Casser”, yang berarti memecahkan atau membatalkan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi terhadap putusan dari semua lingkungan peradilan. Apabila terdapat permohonan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung, maka hal tersebut berarti bahwaputusan tersebut dapat dibatalkan oleh MA karena: 1) tidak berwenang atau melebihi batas wewenang; 2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan olehperaturan perundang-undangan (pasal 30 UU No 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung).
Mahkamah Agung tidaklah memeriksa fakta atau kejadian-kejadian, tetapihanyalah penerapan hukumnya saja, sedangkan pemeriksaan dan penetapan faktadilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi.
Tenggang waktu dalam UU PTUN tidak disebutkan dengan jelas mengenai batas diajukannya kasasi, karena dalam pasal 131 ayat (2) UU PTUN bahwa acara pemeriksaan kasasi sepenuhnya diatur dalam UU MA yang artinya pemeriksaan perkara kasasinya digunakan UU MA yang menagtur mengena iacara kasasi untuk peradilan umum (perdata) . Pengajuan menurut UUMA ialahselama 14 hari setelah putusan dibacakan dan selambatlambatnya 7 hari panitera harus menghubungi pihak lawan setelah permohonan kasasi terdaftar. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalambuku daftar, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuatalasan-alasan permohonan kasasi. Lawan diharuskan telah menyerahkan jawabanatas salinan memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah ia menerima salinan memori kasasi tersebut, dan selambat-lambatnya 30 hari setelah menerimamemoro kasasi dan jawaban atas memori kasasi, panitera mengirimkan semua berkas kasasi tadi ke Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi hanya dapatdiajukan satu kali (Pasal 43 UU MA),
2. Upaya hukum luar biasa, terdiri atas: a. Peninjauan Kembali b. Kasasi demi kepentingan hukum
Dalam perkara antara Ade Gardenia Prajawati melawan walikota Yogyakarta ini,pihak penggugat akhirnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya. Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut denganAkta Permohonan Banding tertanggal 05 Mei 2011, permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding
sesuai
dengan
Surat
PemberitahuanPernyataan
01/G/2011/PTUN.YK. tertanggal 19 Mei 2011.
Banding
Nomor
:
DAFTAR PUSTAKA Rozali Abdullah. 2007. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Edi Pranoto, Obyek Sengketa Tata Usaha Negara, http://edipranoto.blogspot.com/2011/04/obyek-sengketa-ptun.html, diakses pada Hari Rabu 03 Juli 2013 Giswa Juanda,Upaya Hukum Dalam Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara ,http://akubukanmanusiapurba.blogspot.com/2010/07/upaya-hukum-dalam-lingkungan peradilan.html,diakses pada hari Selasa 02 Juli 2013
