Analisa Standar Belanja (Asb) Tahun 2009

KATA PENGANTAR

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan semenjak tahun 2001 lalu, saat ini telah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membawa implikasi penyempurnaan subsistem

otonomi

daerah

lainnya

termasuk

sistem

perencanaan

dan

pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 105 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri

No

29

Tentang

Tentang

Pedoman

Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan

APBD,

Pelaksanaan

Tata

Usaha

Keuangan

Penyusunan Perhitungan APBD, diganti dengan paket

Daerah

dan

perundangan lain,

diantaranya; Undang-Undang No 17 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permerndagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pelengkap dari Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dalam

perspektif

teori

manajemen

anggaran

publik

(public

expenditure management), pemberlakuan ketiga payung hukum pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan

pengelolaan

keuangan

negara

disamping

memperkuat

terciptanya outcome pengelolaan keuangan publik, berupa; teralokasinya sumber pembiayaan publik pada bidang dan sektor pembangunan yang strategis (strategic allocation), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (technical efficiency) dan Discipline).

terciptanya disiplin anggaran (Fiscal

Untuk menghindari permasalahan yang timbul dan agar pengeluaran Anggaran Daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka Anggaran Daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh Daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran

Daerah

akan

lebih

transparan,

adil,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB). Laporan ASB ini terdiri dari metodologi penyusunan serta pendekatanpendekatan yang dilakukan dalam merumuskan ASB untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan ini mungkin masih terdapat kekurangan di dalamnya, untuk itu kepada berbagi pihak diharapkan sumbang saran demi penyempurnaan laporan ini. Kepada berbagai pihak yang telah membantu berlangsungnya pengembangan

dan penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih.

Semoga laporan ini bermanfaat.

Tenggarong, 01 September 2008

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum B. Dasar Hukum C. Definisi Standar Analisis Belanja D. Tujuan Pengembangan ASB E. Posisi ASB dalam Penganggaran

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5

BAB II GARIS BESAR DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN ASB A. Garis Besar Pengembangan ASB 1. Langkah-langkah Pengembangan ASB 2. Metode Pengumpulan Data 3. Metode Analisis 4. Asumsi Penyusunan ASB B. Metodologi Pengembangan ASB C. Metode Pengembangan ASB

II-1 II-1 II-3 II-4 II-4 II-5 II-8

BAB III HASIL PENGEMBANGAN ASB A. Hasil Tahapan Pengembangan ASB B. Ekualisasi Kegiatan C. Tahap-Tahap Perolehan Nilai Perhitungan D. Kebijakan Penyajian ASB E. Uji Model F. Format Penyajian ASB G. Pelaksana

III-1 III-3 III-4 III-4 III-4 III-5 III-8

LAMPIRAN Hasil dan Jenis-Jenis Analisis Standar Belanja

BAB I PENDAHULUAN

A.

Umum

Laporan ini secara umum berisi uraian tentang dasar penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), metodologi dan metode pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB )

dan hasil jenis-jenis Analisa Standar Belanja ( ASB )

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ) Kabupaten Kutai Kartanegara ini nantinya diharapkan dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai

pengguna anggaran dalam menjalankan

program/kegiatan yang jenis dan beban kerjanya dapat disetarakan.

Analisa Standar Belanja ( ASB )

yang dikembangkan hanya untuk

kegiatan belanja langsung sifatnya strategis yang data sekundernya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) setiap satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara . Penggunaan Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) didasarkan pada pertimbangan bahwa dokumen ini merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ). Sehingga hasilnya diharapkan dapat diterima baik oleh eksekutif maupun oleh dewan.

I-1

B.

Dasar Hukum Dasar hukum pengembangan Standar Analisa Belanja atau disebut juga

Analisis Standar Belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah: 1.

PP 58 Tahun 2005 Pasal 38 ayat 2: Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 Huruf e: Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, Kode Rekening APBD, Format RKA-SKPD, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65.

I-2

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan prinsip-prinsip kinerja dengan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah. Adapun Isi Surat Edaran Kepala Daerah :

C.

1.

Kebijakan Umum APBD (KUA)

2.

Prioritas dan Plafon Anggaran

3.

Format RKA SKPD

4.

Kode Rekening APBD

5.

Analisis Standar Belanja (ASB)

6.

Standar Satuan Harga

Definisi Analisa Standar Belanja Analisa Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang

harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Analisa Standar Belanja ( ASB ) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Penerapan Analisa Standar Belanja ( ASB )

pada dasarnya akan

memberikan manfaat antara lain: 1.

Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya.

2.

Meminimalisir terjadinya pemborosan anggaran yang menyebabkan inefisiensi anggaran.

I-3

3.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

4.

Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

5.

Unit

kerja

mendapat

keleluasaan

yang

lebih

besar

untuk

menentukan anggarannya sendiri.

D.

Tujuan Pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB )

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan Anggaran Daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka

anggaran

daerah

akan

lebih

transparan,

adil,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisa Standar Belanja ( ASB ).

I-4

E.

Posisi Analisa Standar Belanja ( ASB ) dalam Penganggaran

Analisa Standar Belanja ( ASB ) digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan.

Analisa Standar Belanja ( ASB ) digunakan pada saat mengkuantitatifkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menjadi Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan Analisa Standar Belanja ( ASB ) terdapat pada masing-masing jenis Analisa Standar Belanja ( ASB ).

I-5

yang

BAB II GARIS BESAR DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN ASB

A.

Garis Besar Pengembangan ASB 1.

Langkah-Langkah Pengembangan ASB Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan ASB

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: a. Langkah I: Kajian Pustaka (1) Kajian terhadap mekanisme dan metodologi perencanaan Anggaran Daerah. (2) Kajian terhadap metode analisis dan evaluasi kinerja Anggaran Belanja Daerah (performance measurement). (3) Kajian terhadap literatur mengenai teori dan praktek yang diterapkan beberapa negara-negara lain yang berkaitan dengan

penerapan

performance

measurement

dan

financial control dalam proses atau siklus Anggaran Daerah. (4) Pendalaman

arah

kebijakan

Otonomi

Daerah

sebagaimana yang tercermin dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah , Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta penjelasannya yang termuat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II - 1

(5) Kajian tentang berbagai peraturan dan produk hukum yang terkait dengan proses atau siklus penganggaran pemerintah daerah yang berlaku saat ini maupun yang akan berlaku. (6) Kajian terhadap berbagai peraturan dan ketentuan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas/Unit Kerja Daerah. (7) Kajian terhadap format dan struktur Anggaran Daerah dan berbagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). b. Langkah II: Survey dan Pengumpulan Data Langkah ini diawali dengan penyusunan daftar pertanyaan dan format kuesioner serta wawancara yang dilakukan pada berbagai

jenjang

birokrasi,

khususnya

Tim

Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) yang banyak terlibat dalam proses perencanaan Anggaran Daerah. Survey ini telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sampel sebagaimana tersebut di atas. c. Langkah III: Analisis Data Kegiatan ini dilakukan untuk melihat karakteristik data dan informasi dalam rangka pengembangan berbagai kajian yang akan dilaksanakan. Berbagai data yang diperoleh, baik data primer

maupun

sekunder

akan

dianalisis

berdasarkan

pendekatan serta metodologi yang sesuai dan sejalan dengan tujuan dan sasaran penelitian. d. Langkah IV: Diskusi Awal Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring persepsi para praktisi di daerah, para pakar dari Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lainnya mengenai hasil analisis dalam penyiapan Model Perencanaan Anggaran Daerah yang berorientasi pada Kinerja. II - 2

e. Langkah V: Penyusunan Model Dalam kegiatan ini dipersiapkan model Analisa Standar Belanja ( ASB ), yang akan digunakan dalam bentuk model statistik yang dapat digunakan sebagai upaya perbaikan kinerja pengeluaran daerah. f. Langkah VI: Perumusan Akhir Laporan akhir yang telah didiskusikan pada kegiatan diskusi awal selanjutnya perlu dirumuskan kembali melalui berbagai perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dengan berdasarkan masukan dan saran yang didapatkan pada kegiatan diskusi awal. g. Langkah VII: Diskusi Akhir Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring persepsi para praktisi, para perangkat pemerintah daerah khususnya TAPD dan para pakar dari Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lainnya mengenai hasil analisis dalam perumusan Laporan akhir pengembangan model perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja dalam bentuk model Analisa Standar Belanja ( ASB ).

2.

Metode Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari data

primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kunjungan lapangan (survey) di daerah penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber data yang tersedia pada berbagai satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .

II - 3

3.

Metode Analisis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan

metoda

kualitatif-rasionalistik.

Metoda

kualitatif-

rasionalistik ini didasarkan atas pendekatan holistik berupa suatu konsep umum (grand concepts) yang diteliti pada objek tertentu (specific object), yang kemudian mendudukkan kembali hasil penelitian yang didapat pada konsep umumnya (Muhadjir, 1992). Metoda pemaparan penelitian ini dilakukan dengan metoda diskriptif analitis dan metoda sintesis preskriptif. Metoda diskriptif analitis dimaksudkan bahwa pengungkapan atau gambaran tentang keadaan yang faktual dan akurat tentang objek yang diamati yang dibahas secara analitis, bertitik tolak dari pemikiran, konsepsi, paradigma ataupun teori yang melandasi atau berkaitan dengan

program

terkait.

Sedangkan

metoda

sintesis

preskriptif

dimaksudkan untuk membangun kembali hasil analisis kritis yang telah dilakukan agar faktor-faktor yang relevan dan penting yang diperlukan, dapat disintesiskan ke dalam konsep yang sistematis.

4.

Asumsi Penyusunan ASB Penyusunan Analisa Standar Belanja ( ASB ) di Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan data Dokumen Anggaran Satuan

Kerja

setiap

SKPD

pada

Pemerintah

Kabupaten

Kutai

Kartanegara. Dalam proses pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ) ini, ada beberapa asumsi yang digunakan. Asumsi-asumsi tersebut antara lain: 1) Proses penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD)

Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara telah memenuhi sistem dan prosedur yang benar.

II - 4

2) Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD)

pada proses penetapannya tidak terjadi kesalahan

dalam perhitungan angka-angkanya. 3) Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) merupakan representatif dari sistem anggaran yang berbasis kinerja yang mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

B.

Metodologi Pengembangan Analisa Standar Belanja (ASB) Metodologi merupakan himpunan prinsip-prinsip atau langkah-langkah

sistematik yang berlaku umum yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Analisa Standar Belanja ( ASB )

dikembangkan dengan

kemiripan pola dengan pengembangan sistem dengan pendekatan prototyping. Protoyping merupakan langkah untuk menyusun prototipe (bentuk awal) untuk memperoleh gambaran hasil final dengan memunculkan satu contoh Analisa Standar Belanja ( ASB ) hasil final. Setelah bentuk akhirnya disepakati maka keseluruhan jenis Analisa Standar Belanja ( ASB ) bisa dikembangkan dengan bentuk dan kandungan yang sama. Pada dasarnya setiap pengembangan sistem atau model mencakup empat tahap utama yaitu: analisis, disain, konstruksi, dan implementasi. 1.

Analisis merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk memilah-milah tatanan yang ada ke dalam bagian-bagian yang sesuai

untuk

menentukan

apa

yang

sedang

terjadi

dan

menentukan apa yang harus dihadirkan dalam standar analisis belanja yang akan datang. 2.

Disain merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan bagaimana

standar

akan

menghadirkannya secara fisik.

II - 5

dibangun

tanpa

benar-benar

3.

Konstruksi

merupakan

menghadirkan

secara

tahapan

fisik

standar

yang yang

dilakukan dimaksud

untuk yang

merupakan alat referensi atau rujukan bagi para penggunanya. 4.

Implementasi merupakan tahap terakhir untuk menghadirkan standar final yang bisa diterapkan pada pengguna sebenarnya.

Analisis dilakukan agar model tidak menggambarkan sesuatu secara keliru yang akan mengakibatkan solusi yang dihasilkan juga keliru. Tahap ini mencakup deteksi masalah untuk mendefinisikan masalah yang sebenarnya, penyelidikan awal untuk menentukan cakupan permasalahan yang dipecahkan, penentuan kebutuhan untuk menentukan tingkat kebutuhan pengguna dan berbagai peralatan yang diperlukan, sumber daya yang dikonsumsi, ataupun alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Definisi kebutuhan dilakukan untuk menentukan berbagai kebutuhan yang harus dihadirkan dalam Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang baru, ketersediaan sumber daya, dan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Analisa Standar Belanja ( ASB ). Beberapa alternatif solusi akan mampu dihasilkan selepas tahap di atas. Pemilihan atas solusi yang terbaik perlu dilakukan untuk menentukan solusi yang paling optimal, aplikatif, sesuai dengan kebutuhan, memadai dan tangguh, serta luwes (fleksibel) yang bisa diterapkan bagi para penggunanya. Berbagai alat yang diperlukan untuk penggunaan Analisa Standar Belanja ( ASB ) sebagai alat kebijakan strategis juga ditentukan dalam aktivitas ini.

Disain merupakan tahap pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ) untuk menentukan bagaimana Analisa Standar Belanja ( ASB ) akan dibangun tanpa benar-benar menghadirkannya dalam bentuk fisik yang sebenarnya. Tahap ini mencakup perancangan atas output (bentuk yang ringkas, padat, dan mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna), perancangan atas input, dan perancangan atas prosedur atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh para pengguna.

II - 6

Setelah disain yang terpilih ditetapkan tahap pengembangan masuk ke tahap konstruksi. Pada tahap inilah model yang telah dirumuskan benar-benar dibangun dan dihadirkan secara fisik sebagai satu contoh bentuk final. Satu contohnya bisa berupa lembaran Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang memuat berbagai ketentuan yang harus diikuti, nilai belanja tetap dan belanja variabel setiap aktivitas dalam satuan rupiah, teknik penggunaan dan penyesuaiannya di masa depan, serta menanjak ke tahap yang lebih tinggi adalah penggunaan ASB sebagai alat kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan Analisa Standar Belanja ( ASB ) untuk kebijakan strategi dirumuskan bentuk, nilai, dan mekanisme penggunaannya pada tahap ini.

Implementasi merupakan tahap terakhir untuk menghantarkan model Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang telah dibangun agar dapat digunakan dengan baik oleh para penggunanya.

Sebelum tahap ini diberlakukan

seringkali didahului dengan pengujian model (model testing). Beberapa analis dan praktisi sebagian menggolongkan testing dalam kategori disain sementara sebagian lagi menggolongkannya dalam tahap implementasi. Pengujian model mencakup dua jenis yaitu: alpha testing dan beta testing. Alpha testing merupakan pengujian model terhadap pengguna yang dikondisikan atau orang luar yang dikondisikan seakan-akan merupakan pengguna sebenarnya. Jika kurang bagus alpha test bisa dilaksanakan lagi sehingga disebut alpha 2 (alpha two atau alpha dua) dan yang semula disebut dengan alpha 1 (alpha one). Beta testing atau pengujian beta merupakan pengujian model terhadap pengguna sebenarnya.

Kekurangsempurnaan model bisa diperbaiki dan

dilakukan pengujian kembali pada mereka yang disebut dengan beta 2 (beta two atau beta dua) dan tahap sebelumnya disebut beta 1 (beta one atau beta satu). Tahap implementasi mencakup dua aktivitas utama yaitu sosialisasi dan pendampingan teknis. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna tentang tata cara penggunaan Analisa Standar Belanja ( ASB ) secara langsung. Berbagai kendala pemahaman dan penjelasan teknis

II - 7

yang sulit dipahami melalui panduan bacaan yang dihadirkan dapat dikonfirmasikan di sini.

Sedangkan pendampingan teknis hanya diperlukan jika pengguna masih kesulitan juga untuk menggunakan Analisa Standar Belanja ( ASB ) ini. Pendampingan teknis dilakukan untuk memberikan bimbingan bagi para pengguna satu orang demi satu orang untuk menunjukkan berbagai mekanisme pemahaman dan penghitungan variabel ataupun rentang batasan yang ada. Aktivitas ini seharusnya tidak perlu dihadirkan jika pada aktivitas sosialisasi berbagai

keterangan

disimak

dengan

baik

dan

berbagai

perbedaan

pemahaman dikomunikasikan secara langsung.

C.

Metode Pengembangan Analisa Standar Belanja (ASB) Metode merupakan himpunan prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang

berlaku spesifik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang berbeda-beda. Metode pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ) untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

mencakup beberapa tahapan

sebagai berikut:

1) Tahap Pengumpulan Data. Data kegiatan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk dirinci untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II - 8

2) Tahap Penyetaraan Kegiatan. Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap di atas ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan.

3) Tahap Pembentukan Model Awal. Model awal dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu: a. Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan. b. Pencarian Nilai Belanja Tetap (fixed cost) dan Belanja Variabel (variable cost) untuk setiap jenis kegiatan. Nilai belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap

penambahan

kuantitas

akan

dapat

dianalisis

peningkatan belanja variabelnya. c. Pencarian Nilai Rata-rata (Mean), Batas Atas dan Batas Bawah. Nilai mean, batas atas dan bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya. Nilai Batas Atas dan Batas Bawah kadang-kadang tidak bisa langsung digunakan sebagai indikator dan penentuan kebijakan karena sangat sering memunculkan nilai ketidakmungkinan.

II - 9

4) Tahap Pengujian Model. Sesuai dengan metodologi di atas maka model diuji dengan alpha test dan beta test. Alpha test merupakan uji coba awal dari model ini yang akan dilakukan dengan menggunakan responden mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sedangkan beta test juga merupakan uji coba model Analisa Standar Belanja ( ASB ) kepada pengguna langsung Analisa Standar Belanja ( ASB ) yaitu para penyusun anggaran seluruh satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mengkaji kelayakan dan keberterapan (aplikabilitas) model.

5) Tahap Perbaikan Model. Model awal yang telah disusun kemudian didiskusikan dengan para pelaku penyusunan anggaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai tim pembahas rencana anggaran eksekutif. Hasil diskusi yang berupa masukan-masukan kemudian dianalis untuk dijadikan dasar perbaikan dari model awal yang telah dikembangkan.

II - 10

BAB III HASIL PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

A.

Hasil Tahapan Pengembangan ASB Persiapan, perumusan, dan pengembangan Analisis Standar Belanja

Pemerintah

Kabupaten

Kutai

Kartanegara

telah

dilaksanakan

melalui

mekanisme dan tahapan sebagai mana yang dijelaskan pada bab 2. Tahapan pengembangan yang telah dilaksanakan hingga laporan ini dibuat adalah telah sampai pada proses model awal Analisa Standar Belanja ( ASB ) Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disusun. Tahap-tahap yang telah dilewati sampai pada penyusunan Laporan ini adalah:

Langkah I: Survey Dan Pengumpulan Data Pada tahap survey, penyusun melakukan survey ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara guna memperoleh gambaran kegiatan yang dilaksanakan. Survey ini dilakukan dengan metode wawancara. Dari hasil wawancara diperoleh berbagai masukan dan saran sebagai landasan pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ). Selain itu pada tahap ini diperoleh data sekunder berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2007

dan

2008

untuk

masing-masing

satuan

kerja.

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ini berisi seluruh kegiatan/program yang telah dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencakup jenis kegiatan dan anggarannya.

III - 1

Langkah II: Entry Data Setelah seluruh data sekunder terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan entry data. Data kegiatan dari seluruh satuan kerja perangkat

daerah

dikumpulkan

untuk

dirinci

untuk

memperoleh

gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yag terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang dientri adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2008 untuk komponen Belanja Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2008 belanja langsung yang dientri adalah belanja langsung selain kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Kantor dan kegiatan pemeliharaan. Dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kegiatan yang sulit diukur ukuran kinerjanya.

Langkah III: Analisis Data Berbagai data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder dianalisis berdasarkan pendekatan serta metodologi yang sesuai dan sejalan dengan tujuan dan sasaran pengembangan. Pada tahapan ini, penyusun menganalisis karakteristik masing-masing data yang dilihat berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Sedangkan

belanja

tidak

langsung

merupakan

belanja

yang

eksistensinya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Analisa Standar Belanja ( ASB ) ini dikembangkan berdasarkan pada data belanja langsung dari setiap satuan kerja. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan sebagai berikut:

III - 2

1. Belanja langsung dianggarkan untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2. Belanja langsung dapat diukur/dibandingkan secara langsung dengan output program/kegiatan. 3. Variabilitas jumlah belanja langsung dipengaruhi langsung oleh target kinerja/tingkat pencapaian. Berdasarkan belanja langsung yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2008 (selain kegiatan dalan program Pelayanan Administrasi) kemudian dilakukan proses pembobotan beban kerja dan kewajaran belanja.

Selanjutnya dilakukan proses penyetaraan atas dasar belanja langsung untuk masing-masing program atau kegiatan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyetaraan kegiatan dilakukan dengan cara mengelompokkan kegiatan ke dalam satu kelompok/jenis yang sama atau setara. Dari hasil penyetaraan ini dapat dikembangkan jenis kelompok Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang sifatnya umum.

B. Ekualisasi Kegiatan Untuk memudahkan proses pembobotan beban kerja dan belanja suatu kegiatan, maka masing-masing program atau kegiatan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan proses ekualisasi. Hasil dari ekualisasi dilakukan dengan cara mengelompokkan program atau kegiatan ke dalam satu kelompok/jenis yang sama. Berdasarkan hasil ekualisasi kegiatan, total Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang dapat dimunculkan sampai dengan penyusunan Laporan ini berjumlah 20 ( Dua Puluh ) jenis ASB. Jumlah ini sudah merupakan hasil diskusi dari pihak Universitas Gadjah Mada sebagai Narasumber dalam penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB). Namun jumlah tersebut pada

III - 3

proses perkembangan lebih lanjut memungkinkan akan bertambah atau berkurang. Penambahan atau pengurangan jenis Analisa Standart Belanja (ASB)

tersebut semata-mata untuk menghadirkan jenis Analisa Standart

Belanja (ASB) yang akurat dan andal sebagai salah satu instrumen pada sistem anggaran berbasis kinerja. Hasil dan jenis Analisa Standart Belanja (ASB) tersebut dapat dilihat pada lampiran daftar Analisa Standart Belanja (ASB) kegiatan.

C. Tahap-Tahap Perolehan Nilai Perhitungan Tahapan pengukuran untuk memperoleh hasil dilakukan dalam dua tahap utama yaitu tahap pengukuran awal dan tahapan berikutnya hanyalah merupakan teknik untuk menyesuaikan nilai masing-masing sesuai dengan tahun yang bersangkutan.

D. Kebijakan Penyajian ASB Angka-angka yang terdapat dalam ASB ini diperoleh melalui suatu perhitungan yang detail. Hasil dari perhitungan tersebut disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mean, Batas Bawah, dan Batas Atas disajikan dalam bentuk prosentase terhadap Belanja Total suatu program atau kegiatan

Nilai Mean, Batas Bawah, dan Batas Atas disajikan dalam nilai pembulatan hingga dua digit dibelakang koma

Nilai perhitungan satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) dan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) merupakan nilai pembulatan ke angka ribuan ke atas.

E. Uji Model Tahap pengujian selanjutnya dilakukan melalui diskusi secara langsung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai

III - 4

Kartanegara. Diskusi yang mendalam ini diharapkan akan memperoleh banyak masukan dan perbaikan guna meningkatkan tingkat kebenaran model yang diajukan.

F. Format Penyajian Analisa Stándar Belanja (ASB) 1.

Definisi Operasional Format Analisa Standar Belanja (ASB)

Hal-hal penting yang tercantum dalam Analisa Standart Belanja (ASB) ini perlu

dijelaskan

agar

memudahkan

dalam

mengoperasionalkan

penggunaan Analisa Standart Belanja (ASB), yaitu: a. Deskripsi Merupakan penjelasan dari masing-masing Analisa Standart Belanja (ASB) yang ada. Selain itu, deskripsi juga menjelaskan rentang waktu pengunaan Analisa Standart Belanja (ASB) untuk masingmasing kegiatan. b. Batasan Alokasi Objek Belanja Batasan Alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu mean, batas bawah, dan batas atas. Total keseluruhan proporsi objek belanja harus 100%. c. Pengendali Biaya (cost driver) Pengendali

Belanja

menjelaskan

faktor

apa

yang

memicu

biaya/belanja dari suatu kegiatan. d. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) Menunjukkan besarnya belanja tetap dari suatu kegiatan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan. e. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masingmasing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

III - 5

f. Formula Perhitungan Belanja Total sebelum penambahan factor inflasi. Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara fixed cost dan variable cost g. Formula Perhitungan Belanja Total x Laju Tingkat Inflasi 14,90 Dalam Perhitungan Belanja Total dari suatu Kegiatan dimana penjumlahan antara Fixed Cost dan Variable Cost dikali dengan laju tingkat inflasi year on year ( Juni 2008 terhadap Juni 2007 mencapai 14,90 persen dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dari data tersebut

diasumsikan sebagai

prediksi laju tingkat inflasi

untuk

Anggaran 2009 masa yang akan datang.

2. Teknik Penggunaan ASB ini seharusnya digunakan oleh setiap satuan kerja pada tahap awal penyusunan angggaran. Dalam penggunaan Analisa Standart Belanja (ASB), satuan kerja dapat mengikuti langkah-langkah sebagi berikut: a)

Satuan

kerja

harus

mengetahui

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan tergolong dalam jenis Analisa Standart Belanja (ASB) yang mana dari daftar Analisa Standart Belanja (ASB) yang tersedia; b)

Satuan kerja harus memahami apa yang menjadi pengendali belanja (cost driver) sehingga mampu membedakan antara fixed cost dan variable cost;

c)

Menentukan target kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan;

d)

Menghitungkan besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula yang ada pada Analisa Standart Belanja (ASB) tersebut.

III - 6

e)

Perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan angka Mean atau angka diantara batas bawah dan batas atas.

Apabila menggunakan proporsi yang standar adalah menggunakan proporsi alokasi belanja sesuai dengan proporsi mean dan total alokasi belanja harus 100% dari belanja total.

Apabila ada komponen-komponen yang tidak sesuai dengan kebutuhan (bisa lebih atau kurang dari nilai mean), maka satuan kerja dapat menggeser proporsi/nilai nominal anggaran pada masing-masing objek belanja dengan menggunakan batas bawah dan batas atas tetapi prosentase total belanja tidak melebihi 100%.

f)

Apabila satuan kerja merencanakan kegiatan yang belum memiliki Analisa Standart Belanja (ASB) maka anggaran yang diusulkan harus seijin dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

3. Teknik Penyesuaian Tahun Selanjutnya ASB ini disusun dan dihitung berdasarkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2008 setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisa Standart Belanja (ASB) ini tidak dapat digunakan untuk tahun selanjutnya tanpa dilakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang ada. Penggunaan tanpa melalui proses penyesuaian akan menghasilkan nilai yang tidak akurat pada proses penyusunan anggaran. Proses

penyesuaian

ini

harus

dilakukan

melalui

suatu

teknik

penyesuaian yang dijelaskan dalam suatu rumus/formula. Teknik penyesuaian yang dilakukan adalah menggunakan angka penyesuaian (contohnya: angka estimasi inflasi) pada tahun yang bersangkutan.

Angka

penyesuaian

yang

digunakan

merupakan

kebijakan yang dibuat oleh bagian tim anggaran eksekutif yang tertuang

III - 7

dalam surat edaran. Berdasarkan surat edaran tersebut, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap angka-angka pada belanja tetap dan belanja variabel.

4. ASB Sebagai Alat Kebijakan Strategis Analisa Standart Belanja (ASB) ini dapat digunakan sebagai alat kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat penyusunan anggaran. Beberapa fungsi Analisa Standart Belanja (ASB) untuk strategi adalah:

a. Kebijakan Efisiensi. Kebijakan efisiensi merupakan pencapain output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Produktivitas Produktivitas merupakan kemampuan pencapaian output yang diharapkan

dengan

penggunan

input

yang

ditetapkan.

Produktivitas ini menunjukkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

c. Peningkatan Kinerja melalui Pengukuran Kinerja:

Kinerja Efisiensi.

Kinerja Produktivitas.

G PELAKSANA Kegiatan ini pada prinsipnya merupakan hasil kerjasama antara pihak Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, menyiapkan (mobilisasi) personil

III - 8

Tenaga Ahli sebagai Nara sumber sedangkan Pelaksana/Tim Teknis adalah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tenaga ahli sebagai pelaksana kegiatan dipersiapkan Sekolah Pasca Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Yogyakarta yang

memiliki pengalaman

dalam menangani kegiatan penelitian dan capacity building sektor publik daerah di Indonesia. Personil pelaksana kegiatan ini, adalah: Penanggung jawab

:

Dr. Abdul Halim,MBA.,Akt

Ketua Tim

:

Irwan Taufik Ritonga,SE.M.Bus.Akt

1. Ahli Keuangan Daerah

:

Ehermann Suhartono,SE,.M.Si

2. Ahli Kelembagaan

:

Drs. Rusman R Manik.

3. Ahli Penganggaran Daerah

:

Yanti Murahadi,SE.

4. Ahli Penganggaran Daerah

:

Muhammad Silman, SE.

5. Ahli Statistik

:

Ir. Muhammad Firdaus.

6. Ahli Statistik

:

Agus Supriyanto, S.Pd

7. Staf

:

Fita Nurul Yuanita, A.Md

Sedangkan Nara sumber pendamping dari Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong sbb: Ketua Tim

:

Prof. DR. Iskandar,SE.,M.Si

1.

Anggota

:

Sudirman, S.Sos.,M.Si

2.

Anggota

:

Rusmawati,SE.M.Si.

3.

Anggota

:

Heru Suprapto,SE.

Tim Teknis Pendamping dan pengumpul data Fasilitasi Penyusunan Analisa Standar

Belanja ( ASB ) Kabupaten Kutai Kartanegara Anggaran

III - 9

Tahun 2008 berdasarkan keputusan Plt. Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 357 Tahun 2008, terdiri atas personil sbb ini adalah : I. Pengarah

:

Drs. H.M. Samsuri Aspar, MM.

II. Penanggung Jawab

:

Dr. Ir. H. M. Aswin, MM.

III. Koordinator I

:

Drs. Sutrisno

IV. Koordinator Ii

:

Drs. H. M. Hardi, MM

V. Koordinator Iii

:

Drs. Fathan Djoenaidi, MM

VI. Koordinator Iv

:

Bambang Arwanto, Ap.,M.Si

VII. Koordinator

:

H.M. Arsyad, S.Sos, M.M

VIII. Koordinator V

:

Drs. Machmudan, M.Si

IX. Ketua

:

Heriansyah, SE, M.Si

X. Wakil Ketua

:

Wiyono, Sip.,M.Si

XI. Sekretaris

:

Siti Nurwidyawati, SE

A. Kelompok Kerja I (Pembahasan ASB) : 1. Ir. Salderi, MP. 2. Ir. Rodi Hartono, M.Si 3. Hj.Sy Vanessa Vilna Sis, M.Si 4. Dra. Jane, Ar. Nz, MT 5. H.Rizali, SE.,M.Si 6. H. Fredy Wardana, SE. 7. Setianto.N. Aji, SH.

B. Kelompok Kerja I (Penyusunan ASB) : 1. Surya Alam, M.Sc 2. Munir Fasihu, M.Sc 3. Shinta Andriyani Susilo, M.A 4. Anne Hasanah D, Diplom.Bw 5. M. Afrizal. Mardinata.

III - 10

ASB–001 APRESIASI KINERJA PERSONAL/LEMBAGA Deskripsi: Apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu atau kepada lembaga. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan, satuan kerja perangkat daerah yang lain, ataupun masyarakat umum. Kegiatan ini mencakup perencanaan rincian kegiatan, penyusunan/pendataan nominator, pemilihan dan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang layak menerima serta pertanggungjawaban kegiatan kepada pihak yang berwenang. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Penerima Penghargaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 19.431.358 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 1.978.086 , per Penerima Penghargaan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 19.431.358 + (Rp. 1.978.086, x Jumlah Penerima Penghargaan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 001 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1

Belanja Honorarium PNS

41,19%

25,20%

57,19%

2

Belanja Honorarium Non PNS

4,38%

0,00%

10,56%

3

Belanja Bahan Habis Pakai

12,01%

0,00%

29,00%

4

Belanja Jasa Kantor

33,18%

0,00%

80,11%

5

Belanja Cetak & Penggandaan

0,73%

0,00%

1,76%

6

Belanja Sewa

1,64%

0,00%

3,96%

7

Belanja Makan & Minum

6,87%

0,00%

14,48%

Contoh Kegiatan ASB 001 No

1

Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan

Pemberian Penghargaan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi

1

2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengelolaan PAK Kenaikan Pangkat Guru TK,SD,SMP dan SMA/SMK

3

Sekretariat Daerah

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

4


Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pemilihan Guru Berprestasi)

2

ASB–002 ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN Deskripsi: Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah lembaga yang didampingi dan Durasi Pendampingan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp13.975.000, per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 594.000 .- per Lembaga per bulan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp13.975.000 + (Rp. 594.000.- x Jumlah Lembaga x jumlah bulan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 002 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


16,25%

0,00%

44,00%

2


1,30%

0,00%

3,00%

3


53,54%

0,00%

100,00%

4

Belanja Jasa Kantor

21,29%

0,00%

55,14%

5


1,72%

0,22%

3,22%

6


5,90%

0,00%

14,57%

ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Contoh Kegiatan ASB 002

No

1 2

Satker

Kegiatan

Bappeda

Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Pendampingan Kegiatan Tugas Pembantu Dana APBN Th 2007

3

No

3

4

Satker Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Kegiatan

Pendamping Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan

Pendampingan Lembaga Perkreditan Desa

5

Sekretariat Daerah

Pendamping Pembebasan Tanah Buku Putih (GD) di 17 Kecamatan Kab. KUKAR

6

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Asistensi Penyusunan Rancangan Pengelolaan Keuangan Darah Kabupaten/Kota

7


Asistensi Penyusunan RKA Bagi Seluruh SKPD Dinas/Instansi/Kecamatan Kab. Kukar Tahun 2007

8


Asistensi Pelaksanaan APBD Th. 2007 Bagi Seluruh PPTK, PPK & Bendahara.

9

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan kualitas aparatur badan pemberdayaan masyarakat

10

Dinas Tenaga Kerja

Pembinaan & Penempatan Tenaga kerja (Pembinaan Usaha Pemberi Kerja)

11

Dinas Tenaga Kerja

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan

12

Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga

Pemberantasan Buta Huruf (KF)

13

Sekretariat Daerah

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam

14

Sekretariat Daerah

Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa/Lembaga Keuangan Mikro

15


Pendampingan Adm. Bendahara Penerima, Pengeluaran & Barang, untuk Pelaksanaan Permen No 13

16


Peningkatan Kelembagaan masyarakat Desa

17

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Pembuatan dan Pembinaan KUB ( Kelompok Usaha Bersama)

18


Pembinaan Menejemen Pasar Desa

19

Dinas Tenaga Kerja

Pembinaan & Pelatihan Lembaga Latihan Swasta

20

Dinas Tenaga Kerja

Pembinaan Organisasi Ketenagakerjaan (LKS Tripartit & Dewan Pengupahan Daerah)

4

No

21

22

23

24

25

26

Satker Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Kegiatan

Pembinaan SD Kunjung

Pembinaan & Dekranasda

Pembinaan Kemetrologian

Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Pemantapan Kelembagaan Koperasi

27


Penyelenggaraan Paket B Setara SMP (P)

28

Kantor Arsip

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan SDM Pemdes di Bidang Pengelolaan Administrasi Kearsipan

29

Kantor Arsip

Monitoring dan Pembinaan Kearsipan

30


Pengadaan Staf Khusus/Konsultan Bidang Pendidikan

31

Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Pengembangan Sekolah Satu Atap SD/SMP

32


Pengembangan SMP Terbuka

33


Pengembangan Sekolah Filial(SD)

34


Pengembangan Sekolah Filial(SMP)

5

ASB–003 BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS Deskripsi: Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalahmasalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 14.965.300 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 178.100 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 14.965.300 + (Rp. 178.100 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 003 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


2,74%

0,69%

4,78%

2


3,50%

0,00%

7,74%

3

Belanja Bahan Material

0,16%

0,00%

0,48%

4

Belanja Bahan habis Pakai

2,72%

0,79%

4,64%

5

Belanja Jasa Kantor

82,17%

0,00%

100,00%

6


1,31%

0,00%

2,93%

7

Belanja Sewa

1,05%

0,46%

1,64%

8


6,36%

1,49%

11,23%

Catatan : 1. ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 2. Jika Pengiriman Peserta keluar daerah dalam rangka mengikuti Pelatihan /Bimbingan teknis dianggarkan dalam belanja Non Urusan (Ex B.A.U)

6


Satker

Kegiatan

1


Pembinaan kelompok Kerja Guru(KKG)

2


Pembinaan KKP TK/SD

3


Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di SMP

4


Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di SMA

5


Peningkatan Mutu Pondok Pesantren

6

Dinas Sosial

Pembinaan Karang Taruna & Organisasi Sosial Kab. Kutai Kartanegara

7


Magang Guru SMK

8


Pembinaan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan(KKP SMP/SMA)

9

10

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Magang Pengembangan Ukir Kayu ke Jepara

Studi Efektitivitas dan Magang IK Kerajinan Kayu dalam Menunjang Kegiatan Promosi dan Pemasaran

11


Pelatihan /orientasi substantive pemberdayaan masyarakat dan studi pembelajaran

12

Dinas Sosial

Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Keluarga Miskin

13

Dinas Sosial

Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah kesejahteraan sosial

14

Dinas Tenaga Kerja

Pelatihan/Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Perluasan Kesempatan Kerja)

15

Dinas Peternakan

Pengembangan Ternak Rakyat di Pedesaan

16

Dinas Peternakan

Pelatihan dan Temu Usaha AGRIBISNIS

17

Dinas Peternakan

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi

7

No

Satker

Kegiatan

18


Pendidikan dan PelatihanFormal Tenggarong (Pembinaan KKG SMK)

19


Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengawas TK/SD (Pengendalian dan Evaluasi Pendidikan)

20


pendidikan dan pelatihan Formal Guru SD/MI 5 Mata Pelajaran

21


Pendidikan dan Pelatihan Formal Guru SMP/MTS

22


pendidikan dan Pelatihan Formal Guru Geografi SMP/MTS

23


Pendidikan Berbasis Luas (Life Skill/pendidikan Kecakapan Hidup)pd SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA DAN smk

24


Pelatihan Sekolah

25


Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik(MKKS SLTP/SLTA)

26


Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik(KKS SMP/SMA)

27


Pelatihan Pengawas Tingkat TK/SD

28


Pelatihan Pengawas Tingkat SLTP/SLTA

29


Pelatihan AMT Bagi Usaha Industri Kecil Pemuda di Kec. Muara Jawa, Samboja & Marang Kayu

30


Pelatihan Penerapan Teknologi Pengolahan Bandeng Presto, Asap & Abon Ikan bagi IKM Kec. Muara Jawa

31

Sekretariat Daerah

Pelatihan dan Penyiapan Peralatan Penunjang Investasi

32

Sekretariat Daerah

Pelatihan bagi Kepala Desa di Balai PMD Yogyakarta

33


Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Sistem dan Prosedur Pembuatan Laporan Penerimaan PAD di Jakarta

34


Bimbingan Tehnis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8

No

Satker

Kegiatan

35


Bimbingan Tehnis Penyusunan RKA-SKPD Bagi Seluruh SKPD Se-Kab. Kukar

36


Diklat Tim Teknis Kecamatan Guna Peningkatan Pendapatan Daerah

37


Pelatihan Fasilisator Pelatih P3MD

38

Bapedalda

Pendidikan dan Pelatihan Formal

39

Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

40


Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

41


Pembinaan Administrasi Catatan Sipil

42


Pembinaan Petugas Pembuat Akte Catatan Sipil

43


Pembinaan Program KB Lapangan

44


Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

45



46

Dinas Sosial


47

Dinas Sosial

Pelatihan Keterampilan & Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

48

Dinas Sosial

Pendidikan & Pelatihan Bagi Penyandang Cacat & Eks Trauma

49

Dinas Sosial

Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Di Kec. Marang Kayu

50

Dinas Tenaga Kerja


51


Pelatihan Tutor Kejar Paket C Setara SMU

9

No

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Satker Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan

Kegiatan

Pelatihan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional(KF)

Pelatihan Pertukangan Meubel

Pelatihan Perbengkelan Las

Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor,Mesin Ces dan Elektronik beserta Bantuan Modal Bekal Usaha

Ketrampilan Modes Puta Putri,Pembuatan Sablon se Kab. Kukar

Life Skill Bordir (SKB TGR)

Life Skill Kompor Briket Batu Bara (SKB TGR)

Pelatihan Salon Kecantikan (SKB Tenggarong)

Pelatihan Salon Kecantikan (SKB Ma. Jawa)

Pelatihan Bordir (SKB Ma.Jawa)

Pelatihan Pengolahan Sabut Kelapa (SKB Ma. Jawa)

Pelatihan Salon Kecantikan (SKB Kota Bangun)


10

No

Satker

Kegiatan

66

Dinas Peternakan

Pembinaan Pos Kesehatan Hewan

67

Dinas Peternakan

Pengamanan Kesehatan Masyarakat Veterriner (Kesmavet)

68

Dinas Peternakan

Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Kerbau

69

Dinas Peternakan

Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Kambing

70

Dinas Peternakan

Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Ternak Babi

71

Dinas Peternakan

Pengembangan Bibit Ternak EMBRIO Tansper (ET)

72

Dinas Peternakan

Pengembangan Usaha Tani Ternak Berbasis Agrinbisnis

73

Dinas Peternakan

Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Ayam Buras

74

Dinas Peternakan

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

75

BADAN PENGAWAS DAERAH


76


Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

77

SEKRETARIAT DPRD


78

SEKRETARIAT DPRD

Bimbingan Teklnis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

79

Kantor Perpustakaan Umum


80


Pelatihan dan penatausahaan Keuangan(PERMENDAGRI 13) pada 13 Cab. Dis Pendidikan

81


Pelatihan Pendidikan Guru Bahasa Inggris di new Zealand

82


Pelatihan Pendidikan Certificate Tsl Transfer Degre ke Master Applied Linguistics di Australia

83


Pelatihan Penilaian Angka Kredit bagi Guru

11

No 84

85

86

87

Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Kegiatan Bimbingan Tehnis Pembuatan Karya Tulis Ilmiah


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Pembinaan Industri Kecil dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (Pelatihan Teknis Sablon)

88


Pembinaan Industri Kecil dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (Pelatihan Pembuatan Kue Kering)

89


Pelatihan Penjahitan, Perbengkelan Sepeda Motor & Partisipasi pada Ajang Promosi Produk IKM

90

91

92

93

94

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Pelatihan Teknis Modifikasi Pembuatan Stempel

Kontak Informasi Teknis Produksi Pengolahan Limbah Kayu menjadi Kerajinan Tikar Kayu

Pelatihan Pelayanan Administrasi Perijinan Industri (Wilayah Ulu, Pesisir dan Tengah)

Pelatihan Penerapan Teknologi Diversifikasi Pengelohan Buah Nenas bagi IKM Kec. Samboja

Pemantapan Kelembagaan dan Usaha Simpan Pinjam

95

Sekretariat Daerah

Pelatihan Teknis Perangkat Pemerintah DesaDalam Penataan Tapal Batas Desa & Kelurahan

96

Sekretariat Daerah

Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BPD) dalam Wilayah Kab. KUKAR

97

Sekretariat Daerah

Pelatihan Jurnalistik

98

Sekretariat Daerah

Pelatihan dan Peningkatan Teknis Audio Visual

12

No

Satker

Kegiatan

99


Pengaktifan & Sosialisasi Mesin Absensi Magnetik

100


Pendidikan Akuntansi bagi Staf PPK pada SKPD di Lingkungan Pemkab. Kukar

101


Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak dan Retribusi se Kab. Kutai Kartanegara

102

SEKRETARIAT DPRD


103

SEKRETARIAT DPRD

Bimbingan Teklnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

104

Sekretariat Daerah

Pelatihan Teknis Staf Bagian Pemdes/Kelurahan Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

105

Sekretariat Daerah

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Wilayah

106

Sekretariat Daerah

Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

107

Sekretariat Daerah

Mengikuti Bintek Keprotokolan

108

Sekretariat Daerah

Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

109

SEKRETARIAT DPRD

Aplikasi dan Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Lingkungan Sekretariat DPRD

110


Pesantren Kilat dan Safari Ramadhan

111

SEKRETARIAT DPRD

Aplikasi dan Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Lingkungan Sekretariat DPRD

112

Sekretariat Daerah

Aplikasi dan Implementasi Permendagri No. 13 Th. 2006 di Lingkungan Sekretariat DPRD (P)

113


Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kab Kukar dengan Fakultas Kedokteran Unlam Banjarmasin

13

No

Satker

Kegiatan

114


Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan(UGM Yogyakarta)

115


Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kab Kukar dengan IPB Bogor

116


Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah/Dinas Pendidikan Kab Kukar dengan ITB Bandung

117


Kerjasama Prestasi Junior Indonesia(PJI),Peningkatan Mutu SMP/SMA

118


Kerjasama FMTK Thr National Technical University College of Malaysia(KUTKM) Malaka

119


Peningkatan Motivasi Guru Daerah Terpencil

120

Dinas Sosial

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat & Eks Trauma

121

Dinas Sosial

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Di Kec. Kota Bangun

122

Bappeda

Peningkatan SDM perencanaan

123


Peningkatan Kualifikasi Guru Bahasa Inggris

124


Pengembangan Kemampuan Aparatur bidang Perdagangan

14

ASB–004 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI Deskripsi: Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Satuan pengendali biaya (cost driver): Jumlah lembaga yang dicakup dalam forum komunikasi atau koordinasi serta durasi proses komunikasi atau koordinasi dilakukan. Satu kali koordinasi setara dengan satu minggu, satu bulan koordinasi setara dengan 4 kali atau 4 minggu proses koordinasi. (1 instansi = 5 orang perwakilan instansi = 5 lembaga di luar instansi /perwakilannya = 1 jaringan di luar instansi pemerintahan. 1 lembaga setara dengan 40 orang peserta bebas tanpa lembaga). Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) = Rp 34.450.300 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost) = Rp 11.006.800 per Jumlah Lembaga per Durasi dalam Minggu Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 34.450.300 + (Rp 11.006.800 x Jumlah Lembaga x Durasi dalam Minggu) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 004 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


30,73%

0,00%

65,20%

2


3,84%

0,00%

9,96%

3


1,57%

0,63%

2,52%

4


0,70%

0,13%

1,28%

5

Belanja Sewa

0,04%

0,00%

0,12%

6


5,63%

0,01%

11,25%

7

Belanja Perjalanan Dinas

57,49%

0,00%

100,00%

Contoh Kegiatan ASB 004

No

1

Satker

Bapedalda

Kegiatan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

15

No

Satker

Kegiatan

2

Bapedalda

Koordinasi Penyusunan AMDAL

3

Dinas Tenaga Kerja

Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

4


Rapat Koordinasi Dikluspora Kab Kukar

5

SEKRETARIAT DPRD

Konsultasi Penyusunan Buku Akhir Tahun 2007

6

Sekretariat Daerah

Koordinasi Humas dan Informasi Pembangunan

7


Jaringan Kurikulum dan Penilaian SMA

8


Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu dan Studi Pengembangan Dewan Pendidikan

9


Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Komite Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu

10


Rapat Koordinasi Pembinaan Pengawas Agama

11


Konsultasi ke Departemen Perindustrian Tentang Kemitraan & Promosi Hasil Industri

12

Sekretariat Daerah

Konsultasi Penyelesaian Tapal Batas Desa

13

Sekretariat Daerah

Koordinasi dan Bimbingan Unit Usaha Perusahaan Daerah di Lingkungan Kabupaten

14


Koordinasi Realisasi Setoran Retribusi Daerah Pada Instansi Yang Terkait

15


Koordinasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Kab. Kutai Kartanegara

16


Konsultasi Tehnis ke Depdagri Tentang Penagihan Pajak & Retribusi Daerah Permen No. 43 Th. 1999 Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan

16

No

Satker

Kegiatan

17


Koordinasi Realisasi Setoran Pajak Daerah Pada Instansi Yang Terkait

18


Koordinasi Dan Pengumpulan Data Guna Mencari SumberSumber Pembiayaan Untuk Meningkatkan PAD

19


Koordinasi Data Kelengkapan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

20


Koordinasi dan Sinkronisasi Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain Mengenai Pengelola Keuangan Daerah

21


Koordinasi Dana Perimbangan Daerah Ke KPKN & Dirjen Anggaran Jakarta

22


Koordinasi dengan Instansi TK. Kecamatan Dalam Rangka Pemutihan Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Peningkatan PAD

23


Konsultasi Peremajaan sistem Nomenklatur Mapatda AS 400

24


Konsultasi Pada Instansi Terkait Dalam Rangka Pelaksanaan Pemutihan Wajib Pajak/Retribusi Daerah

25


Konfirmasi Pungutan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

26

SEKRETARIAT DPRD

Konsultasi Penyusunan Buku Akhir Tahun 2007

27

Sekretariat Daerah

Dialog/Audensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

28

Bappeda

Pelaksanaan Musrebang kecamatan

29

Bappeda

Penyelenggaraan Musrenbang Kab

30

Bapedalda

Peningkatan Capaian Kinerja SKPD

17

ASB–005 KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN Deskripsi: Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan bukan asal menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan kerja perangkat daerah harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 210.040 per Jumlah Peserta Rumus Penghitungan Belanja Total: Tarif Belanja Variabel x Jumlah Peserta x Jumlah Hari = Rp. 210.040 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 005 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


13,00%

0,43%

25,56%

2


0,66%

0,00%

1,80%

3


12,87%

9,21%

16,53%

4


9,33%

3,20%

15,46%

5


64,14%

41,46%

86,82%

Catatan: ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas ) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

18


Satker

Kegiatan

1

SEKRETARIAT DPRD

Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

2


Pembinaan Gugus TK dan SD Negeri dan Swasta

3

SEKRETARIAT DPRD

Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

4


Musrembang Desa/Kelurahan dan pendataan evaluasi penyusunan prog masuk Desa th 2007

19

ASB–006 MONITORING/PENGAWASAN/ PENGAMATAN Deskripsi: Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berujud fisik. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah obyek yang diawasi /diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan /pemeriksaan, Jumlah pengamatan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 16.932.467 Per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 363.143 per Jenis Obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa per titik pengamatan per Jumlah Pemeriksaan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 16.932.467 + (Rp. 363.143 x Jenis Obyek yang dimonitor/ diawasi/ diperiksa x titik pengamatan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 006 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


43,74%

19,57%

67,92%

2


10,27%

0,00%

23,36%

3


5,53%

1,87%

9,19%

4


7,70%

0,00%

22,74%

5


32,76%

0,00%

83,52%

ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Contoh Kegiatan ASB 006 No

Satker

Kegiatan

1

Bapedalda

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

2


Evaluasi Kegiatan LPD/FUKP dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa(LPMD) Gerbang Dayaku

20

No

Satker

Kegiatan

3


Evaluasi Sumber-Sumber Penerimaan dan Penyetoran PAD Kab. Kukar

4

Bapedalda

Pemantauan Kualitas Lingkungan

5

Bapedalda

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

6

Bapedalda

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

7

Bapedalda

Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri

8


Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) Di Kab. Kukar Th. 2007

9

Dinas Pertanahan

Pendataan & Perencanaan Tata Guna Tanah, Tata Ruang Serta Monitoring Izin & Evaluasi Serta Penyuluhan

10

Dinas Pertanahan

Inventarisasi Tanah Milik Pemda & Administrasi Kemilikan Tanah

11

Dinas Sosial

Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat & Kejadian Luar Biasa

12

Dinas Tenaga Kerja

Pembinaan & Pengawasan Keselamatan & Kesehatan Kerja

13

Dinas Tenaga Kerja

Pembinaan, Pengawasan Higiene Perusahaan

14


Monitoring Perijinan Khusus 18 kecamatan

15

Dinas Peternakan

Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan

16

DINAS KEHUTANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

18

DINAS PARIWISATA

Evaluasi Situs Purbakala di Kec. Anggana dan Kota Bangun

19


Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kota & Desa

20


Pengawasan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan

17

Monitoring, Evaluasi Lahan Pasca Tambang

21

No

Satker

Kegiatan

21


Pengawasan Administrasi Kelurahan dan Desa

22


Pengawasan Kredit Usaha Kecil Pedesaan di Kab. Kukar

23


Pengawasan Inventarisasi Aset kekayaan daerah

24


Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bawaskab Kutai Kartanegara

25


Monitoring, Evaluasi Hasil Pengawasan serta Informasi Masyarakat (P0

26

KECAMATAN LOA KULU

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

27

Kecamatan Samboja

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

28

Sekretariat Daerah

Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan

29

Sekretariat Daerah

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD II, APBD I, dan APBN Pembangunan di KUKAR

30

Sekretariat Daerah

Evaluasi Gakin Kab Kukar

31


Evaluasi dan Monitoring Guru T3D Kab Kukar

32 33

34

35

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Pengendalian dan Evaluasi Pendidikan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pendataan Koperasi dan UKM

Monitoring Realisasi Kapasitas Produksi Industri

Pengawasan Depot Air Minum

36

Sekretariat Daerah

Monitoring, Pembinaan dan Sosialisasi Penilaian Program P2KWSS, BKB, GSI/KSI dan Perusahaan terbaik

37

Sekretariat Daerah

Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Kredit Usaha Kecil Pedesaan

22

No

Satker

Kegiatan

38

Sekretariat Daerah

Monitoring & Inventarisasi Kegiatan Industri kecil di Wilayah Kabupaten

39

Sekretariat Daerah

Monitoring pergudangan dalam Wil. Kabupaten

40

Sekretariat Daerah

Monitoring Peningkatan Pemberdayaan UKM

41

Sekretariat Daerah

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan PDAM terhadap Masyarakat

42

Sekretariat Daerah

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Disiplin Pegawai

43

Sekretariat Daerah

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Tata Laksana

44

Sekretariat Daerah

Evaluasi dan Pengkajian Penggabungan dan Penghapusan Desa/Kelurahan

45

Sekretariat Daerah

Monitoring dan Evaluasi Tugas Kepala Dusun Sebagai Aparat Desa

46

Sekretariat Daerah

Monitoring dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Lembaga Adat sesuai UU No. 32

47

Sekretariat Daerah

Monitoring dan Pengawasan pupuk dan pestisida serta keadaan stok pangan

48

Sekretariat Daerah

Monitoring Harga Gabah, Palawija serta Pengembangan Peternakan dan Perkebunan

49


Monitoring Implementasi Permendagri 13 Tentang Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD

50


Evaluasi Monitoring Lapangan di 18 Kecamatan

51


Evaluasi dan Pengumpulan Data-Data SPJ Untuk Perhitungan APBD 2007

52


Monitoring Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah

23

No

Satker

53


Tim Evaluasi Tunggakan Pajak Daerah

54


Tim Evaluasi Tunggakan Retribusi Daerah

55


Pemantauan SPTPD dan Penyampaian NPWPD/NPWRD

56 57 58

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keuangan Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Berkala Monitoring, Inventarisasi dan Pelaporan

59


Monitoring, Inventarisasi dan Pelaporan

60


Pengendalian Pengelolaan SP2D Kab. Kukar

61

Kantor Arsip

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kondisi situasi Data

62

Kecamatan Muara Muntai


63

Kecamatan Muara Jawa


64

Kecamatan Anggana

Monitoring, Evaluasi dan Peloporan

65

Sekretariat Daerah

Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif

66

Sekretariat Daerah

Inventarisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pengeloalaan Aset - aset Pemkab Kukar yang menghasilakn PAD

67

Sekretariat Daerah

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

68

Sekretariat Daerah

Pengendalian Proyek - Proyek APBD II

24

ASB–007 OPERASIONALISASI PUNGUTAN PAJAK DAERAH Deskripsi: Operasionalisasi pungutan pajak daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak yang berwenang pada suatu satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan pungutan pajak daerah. Berbagai pungutan yang resmi dalam konteks ini semuanya dikategorikan dalam pungutan pajak. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah SDM Pelaksana Pungutan dan Jumlah Bulan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): =Rp. 0,00 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 2.308.000,- per SDM Pelaksana Pungutan per Bulan Rumus Penghitungan Belanja Total: Tarif Belanja Variabel x Jumlah SDM Pelaksana Pungutan x Jumlah Bulan = Rp. 2.308.000,- x Jumlah SDM Pelaksana Pungutan x Jumlah Bulan = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 007 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


7,04%

1,85%

12,24%

2


2,11%

0,03%

4,20%

3


12,26%

0,00%

28,99%

4

Belanja Jasa Kantor

44,91%

0,00%

100,00%

5


1,50%

0,11%

2,88%

6


0,94%

0,82%

1,06%

7


31,24%

12,19%

50,28%

Contoh Kegiatan ASB 007

No

Satker

Kegiatan

1

Dinas Pertanahan

Retribusi Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara 100 Personil

2


Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Peningkatan PAD

25

ASB–008 MENGIKUTI PAMERAN Deskripsi: Mengikuti Pameran adalah kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk berpartisifasi dalam menampilkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan. Pengendali belanja (cost driver): Durasi Hari Pameran, Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 17.632.000 per hari pameran Rumus Penghitungan Belanja Total: = Rp 17.632.000 x Jumlah Hari Pameran = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 008 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


9,82%

1,13%

18,51%

2


2,70%

0,00%

7,68%

3


6,97%

0,00%

18,01%

4

Belanja Jasa kantor

31,22%

0,00%

80,20%

5


8,81%

0,00%

25,87%

6

Belanja Sewa

39,20%

0,00%

86,26%

7


1,28%

0,00%

3,20%

ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Contoh Kegiatan ASB 008 No

1

2

Satker Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Kegiatan

Pembinaan GKM Industri

Pembinaan Usaha Non Pertanian

26

3


Pengembangan Kemitraan Promosi dan Pemasaran Hasil Industri

4

DINAS PARIWISATA

Pameran Promosi Pariwisata dalam luar Negeri

5

6

7

8

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Mengikuti Pameran Keluar Daerah

Promosi Dagang Dalam dan Luar Negeri

Promosi Dagang Informasi Usaha

Pengembangan Promosi Komoditi Daerah

9

Sekretariat Daerah

Pameran Promosi Dalam Negeri

10

Sekretariat Daerah

Penunjang Kegiatan Pameran Dalam Negeri

11

Sekretariat Daerah

Pameran AGRO and Food Agribisnis

27

ASB–009 PEMBAHARUAN LAHAN UNTUK TANAMAN Deskripsi: Pembaharuan lahan untuk tanaman memiliki pengertian kegiatan untuk memperbaharui lahan yang digunakan untuk tanaman. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberdayakan lahan, bukan pada jenis tanaman tertentu. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan selesainya proses tanam dan pengawasannya serta diterbitkannya pertanggungjawaban laporan hasil kegiatan. Pengendali belanja (cost driver): Luas Lahan dalam Hektar Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 2.957.000 per Luas Lahan yang ditanami dalam Hektar Rumus Penghitungan Belanja Total: = Rp. 2.957.000 x Luas Lahan yang ditanami dalam Hektar = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 009 : No

Objek Belanja

Rata - Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


6,15%

1,64%

10,65%

2


1,56%

0,08%

3,04%

3


50,29%

0,00%

100,00%

4


0,98%

0,54%

1,43%

5

Belanja Jasa kantor

25,43%

7,82%

43,04%

6


0,67%

0,25%

1,09%

7


0,90%

0,00%

1,89%

8


14,01%

4,94%

23,08%


Satker

Kegiatan

1


Pengembangan padi dan Palawija dan Mekanisme Pertanian (15 kec)

2


Pengembangan Komoditi pisang, pembersihan lahan dan penanaman pelestarian dan pengembangan bibit buahbuahan unggul lokal khas kutai(tsbr 18 kec)

3


Pengembangan Produksi Holtikultura

28

4


Pengembangan Produksi Tanaman Pangan

29

ASB–010 PEMBENTUKAN BADAN ATAU ORGANISASI Deskripsi: Pembentukan badan atau organisasi merupakan kegiatan untuk menghadirkan badan atau organisasi baru baik di dalam satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah ataupun di luar satuan kerja perangkat daerah. Organisasi bisa berupa organisasi di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Kegiatan ini akan menghasilkan badan atau organisasi baru sebagai pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah pelaksana kegiatan yang bersangkutan. Organisasi yang dibentuk memiliki status yang sah baik secara legal (hukum) maupun formal. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Badan atau Unit Organisasi Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 57.767.500 per Jumlah Organisasi Rumus Penghitungan Belanja Total: = Rp. 57.767.500 x Jumlah Organisasi = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 010 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


89,19%

0,00%

100,00%

2


6,17%

2,27%

10,07%

3


1,05%

0,06%

2,04%

4

Belanja Jasa kantor

0,53%

0,00%

1,27%

5


0,21%

0,00%

0,51%

6


2,85%

0,00%

6,87%


Satker

Kegiatan

1

Sekretariat Daerah

Pembentukan KPAID Kab. Kutai Kartanegara

2


Penyusunan dan Pengangkatan Bendahara dan Pembantu Bendahara

30

ASB–011 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI Deskripsi: Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan Dengan ketentuan: 1 Hari Pelatihan = 8 jpl. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 11.905.850,- per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 287.000,- per orang per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 11.905.850,- + (Rp 287.000,- x Peserta x Hari Pelatihan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 011 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


9,49%

3,55%

15,43%

2


5,04%

0,00%

13,15%

3


0,67%

0,00%

2,00%

4


10,86%

3,58%

18,15%

5


5,62%

0,00%

14,46%

6

Belanja Sewa

4,53%

2,06%

7,00%

7


17,39%

5,58%

29,19%

8


46,41%

0,00%

100,00%


Satker

Kegiatan

1

Dinas Peternakan

Pendidikan dan Pelatihan

2

DINAS KEHUTANAN

Pendidikan Pelatihan Formal

31

No

Satker

Kegiatan

3

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI


4

DINAS PARIWISATA


5


Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersebar Sekabupaten Kutai Kartanegara

6


pendidikan dan Pelatihan Formal Guru SMA/MA

7


Pendidikan dan Pelatihan Formal Guru SMP/SMA

8



9

Kantor Arsip


10

Sekretariat Daerah


11


Pelatihan Guru SMK se Kab Kukar

12


Pelatihan dan Penataran Guru SMK

13


Diklat Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK

14


Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Agama Islam

15


Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik(Agama Islam)

16


Pendidikan dan Pelatihan bagi Guru Agama Islam

17


Pendidikan dan Pelatihan bagi Guru TK

18

19

20

21

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kecamatan Muara Jawa

Penunjang Kegiatan Pendapatan Wajib Pajak di Kecamatan Muara Jawa

Penunjang Kegiatan Bendahara Khusus Penerima BPKD

Penunjang Kegiatan Pendapatan Wajib Pajak di Kecamatan Muara Badak Pendidikan dan Pelatihan Formal

32

No

Satker

Kegiatan

22

Kantor PUSDATTINKOM


23

RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti


24

Sekretariat Daerah

Pembekalan Bagi Perangkat Desa Dalam Rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa

25

Sekretariat Daerah

Pembekalan Dan Orentasi Tugas Pengelolaan Keuangan Desa Hasil Pemekaran

26

Sekretariat Daerah

Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa

33

ASB–012 PENDIRIAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN. Deskripsi: Pendirian prasarana jalan dan jembatan merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana jalan dan jembatan yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi. Pengendali belanja (cost driver): Nilai Sarana Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 79.095.789 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = 0,036 per Nilai Sarana Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 79.095.789 + (1,036 x Nilai Sarana) = Rp. 79.095.789 + (0,36 x Nilai Sarana) + Nilai Sarana = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Nilai keseluruhan tersebut selain Nilai Sarana harus didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini. Alokasi Obyek Belanja ASB 012 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1

Honorarium PNS

13,13%

6,52%

19,74%

2

Honorarium non PNS

6,61%

0,94%

12,28%

3

Belanja Bahan Pakai Habis

3,20%

0,00%

6,46%

4

Belanja Jasa Kantor

73,75%

0,00%

100,00%

5


2,15%

0,00%

5,81%

6

Belanja Makanan & Minuman

1,16%

0,00%

3,72%


Nama SKPD

Nama Kegiatan

1

PU

Pembangunan Jalan Desa Tubuhan ke Jalan Poros

2

PU

Pembangunan Ruas Jalan Muara Belayan

3

PU

Pembangunan Jalan Poros Selerong - Kota Bangun

4

PU

Pembangunan Jalan Muara Belayan - Kembang Janggut

34

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan

5

PU

6

PU

Pembangunan Ruas Jalan Sungai Siring-L2 Tenggarong Seberang Pembuatan Jalan Tembus GN.Belah - GN.Sentul Kel.Melayu

7

PU

Pembangunan Jalan Muara Belayan - Pela - Kec.Muara Wis

8

PU

Pembangunan Jalan Tembus Muara Muntai-Muara Wis

9

PU

10

PU

Pembangunan Jalan Dan Normalisasi Sungai Tanggi Pembangunan Jalan Amborawang Laut Menuju Tanjung Harapan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Sosial KM.35

11

PU

12

PU

13

PU

14

PU

15

PU

16

PU

17

PU

18

PU

19

PU

Pembangunan Jalan dan Parit RT.12 Desa Badak Baru Pembangunan Jalan (Pengaspalan Jalan Segihan Kampung Kec.Sebulu) Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Pembangunan Jalan Desa Jonggon Kec. Loa Kulu

20

PU

Pembangunan Jalan Produksi Sawit Long Mehli

21

PU

22

PU

23

PU

Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Ponoragan Pembangunan Jalan Jembatan Kayu Ulin Desa Jantur, Jantur Selatan Pembangunan Jembatan Gantung di Kec. Tabang

24

PU

25

PU

26

PU

27

PU

28

PU

29

PU

30

PU

31

PU

32

PU

33

PU

34

PU

35

PU

36

PU

37

PU

Pembangunan Jalan Martadipura ke Sebelimbingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Tuana Tuha - Desa Gentig Tanah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Padaidi-Karang Mumus Desa Badak Mekar Pembangunan Jalan Kelekat - Tabang

Pembangunan Jembatan Ulin MA. Kaman Ulu Seberang Pembangunan Jembatan Ulin Di Desa MA. Pantuan-Tani Baru Pembangunan Jembatan GG. Jira Tanggul Kel. MA. Jawa Pembangunan Jembatan Ulin Asrama Polsek Muara Wis Pembangunan Jembatan Beton Jl. DR. Wahidin Kel. Sanga Sanga Dalam Pembuatan Jembatan Konstruksi Kayu Ulin Pelabuhan Nelayan Toko Lima Desa MA. Badak Ilir Pembangunan Jembatan Sungai Kahala-Lamin Telihan Kec. Kenohan Pembangunan Jembatan Permanen Jl. Bina Cipta Menuju Ke Laut Desa MA. Badak Ulu Pembangunan Jembatan Kutai Lama Pembangunan Jembatan GG. Keluarga Kampung Kajang Sel. Meriam Pembangunan Jembatan Beton Beralokasikan di Desa Sebulu Ilir 30 M Pembangunan Jembatan Kayu Dusun Panji Desa Manunggal Daya SP 2 Pembangunan Jembatan Ulin Perum Guru RT. 07 Muara kaman Ilir Pembangunan Jembatan Sungai Pela

35

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan

38

PU

39

PU

40

PU

41

PU

42

PU

43

PU

Pembangunan Jembatan Ulin Desa Badak Ilir (Toko Lima) Pembangunan Jembatan Gantung Tahap II Desa Ritan Lama-Ritan Baru Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Sebelimbingan Kec. Kenohan Pekerjaan Draianse di Desa Santan Ulu

44

PU

Pekerjaan Drainase Desa Santan Ulu

45

PU

46

PU

47

PU

Peningkatan Jalan Sukun Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Peningkatan Jalan dan Semenisasi Samboja III Menuju Kec. Samboja Peningkatan Jalan Salo Lai-Salo Palai Kec. Muara Badak

48

PU

49

PU

50

PU

51

PU

52

PU

53

PU

54

PU

55

PU

56

PU

57

PU

58

PU

59

PU

60

PU

61

PU

62

PU

63

PU

64

PU

65

PU

66

PU

67

PU

Pengaspalan Jalan Desa Suka Maju Tenggarong Seberang Peningkatan Jalan Desa Loh Sumber-Desa Bukit Biru Kec.Tenggarong Peningkatan Jalan Mahakan Dusun 2 RT 5,6,7,8 Desa Sei Meriam Peningkatan Jalan Desa Selerong Kec.Sebulu Menuju Desa Rantau Hempang Kec.Muara Kaman Semenisasi Jalan Desa Sanggulan Kec.Sebulu Peningkatan Jalan Enggang dan Punai Kel. Panji Kec.Tenggarong Peningkatan Jalan Desa Rantau Hempang

68

PU

Peningkatan Jalan Desa Rapak Lambur-Dusun Sirbaya

69

PU

Semenisasi Gang Apel Kel.MA Jawa Kec.MA.Jawa

70

PU

Semenisasi Gang Supina Kel.MA Jawa Kec.MA. Jawa

71

PU

Peningkatan Jalan Provinsi KM.18 KTB - Jonggon Jaya

Pembangunan Jalan Jembatan Ulin (Gang) Desa Kota Bangun Seberang Pembuatan Jalan Jembatan Ulin Gang RT. VIII & X

Peningkatan Jalan Ruwan Pembangunan Jembatan Umum di Jalan Poros dan Jembatan Kanal Jl. Perikanan Peningkatan Jalan Karet dan Tembus Desa Loa Janan Ulu Peningkatan Jalan dan Jembatan Dusun Suka Karya Desa Bukit Pariaman Peningkatan Jalan dan Jembatan Dusun Suka Sari Desa Bukit Pariaman Semenisasi GG.Brunei Jl.A.Yani Kel.Muara Jawa Ulu Semenisasi GG.Reformasi Jl. A.Yani Kel Muara Jawa Ulu Pengerasan Jalan Desa Santan Ulu Tembus Equator Kec.Marangkayu Peningkatan Jalan Sarinadi (SP V) Ke Kedang Ipil Kec.Kota Bangun Peningkatan Jalan Poros Dari Marangkayu-SemangkokKersik Kec.Marangkayu Pengaspalan Jalan Desa Bangun Rejo Tenggarong Seberang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dusun Suko Rejo Desa Bukit Pariaman Pengaspalan Jalan Desa Buana Jaya Tenggarong Seberang

36

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan

72

PU

Peningkatan Jalan Dari Desa Segihan Menuju Desa Bloro

73

PU

74

PU

75

PU

76

PU

77

PU

Peningkatan Jalan/Jembatan GG.Rafinda Semenisasi Jalan Menuju Kuburan KP.Sido Rukun RT.12 Timbau Peningkatan Badan Jalan Jalur Dua Desa Sebulu Pekerjaan Cor Beton K-225 RT.10,11,12 DUSUN III DESA ANGGANA (Luncuran 2006) Peningkatan Jalan Darul Amin Handil Kel.MA Jawa Tengah

78

PU

79

PU

80

PU

81

PU

82

PU

83

PU

84

PU

85

PU

86

PU

87

PU

88

PU

89

PU

90

PU

91

PU

92

PU

Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Tambak Rel Pengerasan Jalan Desa Teratak Sepanjang 5KM Kec.Muara Kaman Peningkatan Jalan dan Jembatan Dari Desa Sanggulan-Desa Rapak Lambur Kec.Sebulu Peningkatan Kondisi Jalan Desa Purwajaya Menuju Simpang Putak Semenisasi Handil III Gelendrong

93

PU

Pengerasan Jalan Selingsing Desa Jembayan

94

PU

Peningkatan Jalan KM.48 Sei Merdeka

95

PU

Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Argosari

96

PU

Semenisasi gang bugis

97

PU

98

PU

99

PU

Semenisasi gang h.abdul hamid RT.5 Peningkatan jalan dan jembatan reboisasi hutan rakyat tanah datar peningkatan jalan dan drainase jalan baru amd badak ilir

100

PU

101

PU

102

PU

103

PU

104

PU

Peningkatan jalan dan jembatan gg. Sopoyono Peningkatan jl.sisasbel KM. 7 desa jahab menuju desa ponoragan Pengerasan jalan usaha tani blok 15 bangun rejo Peningkatan Jalan Usaha Tani Gunung Rezeki Tenggarong Seberang Peningkatan Jalan Gunung Belah Menuju Triti Tenggarong

105

PU

Peningkatan Jalan Ruas Jam Bentong Pal Lima

106

PU

Peningkatan Jalan Desa Jonggon-Desa Sungai Payang-Desa

Pengadaan Semenisasi Jalan Patin Kuning Kel.Timbau Pengadaan Peningkatan Jalan GG.Mangga Dua Kel.Timbau Tenggarong Pengadaan Peningkatan Jalan Naga Kel.Timbau Tenggarong Pengadaan Peningkatan Jalan Kemuning RT.03 dan RT.04 Desa Bakungan Pengadaan Peningkatan Jl.Gunung Pegat - Jl.Beringin IV Tenggarong Peningkatan Jalan Gudang Pemda Kutai Kartanegara Semenisasi Jl.Selok Api Laut-Amborawang Laut Kec.Samboja Peningkatan Jalan Desa Bukit Merdeka Jl.Mba'Tutut Tembus RS Samboja Peningkatan Jalan dan Semenisasi Dari SLTP I Menjuju Jalan Kapitan Toko Lima Muara Badak Peningkatan Jalan Loa Kulu Kota RT.19 Kec.Loa Kulu

37

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan Margasari

107

PU

108

PU

109

PU

110

PU

111

PU

112

PU

Peningkatan Badan Jalan Desa Lempatan Baru dan Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Peningkatan Jalan Rigit Pavement Dalam Kota Tenggarong (Luncuran) Peningkatan Jalan dan Jembatan Maluhu-Spontan Kec.Tenggarong Peningkatan Jalan UPT Rapak Lambur Kec.Tenggarong

113

PU

Peningkatan Jalan Wahidin - GG.Cipanas Kec.Sanga Sanga Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Parit Di Wilayah RT.VIII/3 Peningkatan Jalan Tebalai Indah Kec.Muara Kaman

114

PU

Peningkatan Jalan Desa Rempanga (RT.9) Kec.Loa Kulu

115

PU

116

PU

117

PU

118

PU

Peningkatan Jalan Badak I-Tanjung Limau Kec.Muara Badak Semenisasi Jalan Ujung Toko Lima Badak 8 Kec.Muara Badak Peningkatan Jalan Tanjung Limau Kec.Marangkayu-Desa Sebuntal Kec.Muara Badak Peningkatan Jalan Santan Ulu

119

PU

120

PU

121

PU

122

PU

123

PU

124

PU

125

PU

126

PU

127

PU

Peningkatan Jalan Mitra Wahyu Kel.Melayu Kec.Tenggarong Peningkatan Jalan Di Komplek Ponpes Al-Mujahirin, BatuBatu Semenisasi GG.Nusa Indah Kel.Muara Jawa Ulu

128

PU

Semenisasi GG.Sejahtera Kel.Muara Jawa Ulu

129

PU

Semenisasi GG.Nyuport Jl.A.Yani Kel.MA. Jawa Ulu

130

PU

Semenisasi Jl.Care RT.2 Kel.Amborawang,Samboja

131

PU

Semenisasi GG.STM Jl.Delima Kel.MA.Jawa Ulu

132

PU

Semenisasi GG.Ampera Kel.MA. Jawa Tengah

133

PU

Semenisasi GG.Salman Jl.Pesut, Tenggarong

134

PU

135

PU

136

PU

137

PU

138

PU

139

PU

140

PU

Semenisasi GG.Ramayana RT.34 Kel.Loa Ipuh Peningkatan Jalan Gang I Tembus Gang Jl.Pesut Kel.Timbau Semenisasi GG.Nusa Indah Kel.Loa Ipuh, Tenggarong Pelebaran/Penurapan,Pengurugan dan Semenisasi GG.Keluarga Jl.Imam Bonjol,Kel.Melayu Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Batalion 611 (Jl.Lingkungan Baru) Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Pendidikan Nasional di Tenggarong Seberang Pelebaran/Penurapan,Pengurugan dan Semenisasi

Peningkatan Jalan 2 Jalur Jl.Jend.A Yani Kec.Muara Jawa Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Dari Desa Loh Sumber Menuju Lempatan Baru Kec.Loa Kulu Semenisasi Jalan Kec.Kembang Janggut (Hambau,Loa Sakoh, dan Genting Tanah) Peningkatan Jalan Ulaq Naga Peningkatan Jalan Dari Desa Tudungan Menuju Lembonang RT.XC Peningkatan Jalan Desa Sabintulung - Dusun Puan Cepak

38

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan GG.Bhakti RT.XXXIII Jl.Danau Murung Tembus Kartini

141

PU

142

PU

Semenisasi GG.Sekolahan UK.4M X 150M Jl.Delima Kel.MA.Jawa Ulu Peningkatan Jalan Penghubung SP V-SP VI Kec.Kota Bangun

143

PU

Peningkatan Jalan Sekeliling P.Kumala

39

ASB–013 PERENCANAAN PRASARANA BANGUNAN Deskripsi: Perencanaan prasarana bangunan merupakan kegiatan untuk merencanakan dalam rangka menghasilkan dokumen yang memuat perencanaan terhadap prasarana bangunan yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum. ASB ini dimulai dari persiapan, survey hingga menyusun dokumen rencana. Pengendali belanja (cost driver): Nilai Jasa Konsultan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 156.000,- per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = 0,056 x Nilai Jasa Konsultan Rumus Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 156.000 + (0,056 x Nilai Jasa Konsultan) + Jasa Konsultan = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 013 Nilai keseluruhan tersebut selain jasa konsultan harus didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini. No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1

Honorarium PNS

63,10%

51,49%

74,70%

2

Honorarium Non PNS

20,76%

7,55%

33,97%

3


6,48%

0,00%

13,29%

4

Belanja Jasa Kantor

3,02%

1,53%

4,50%

5


3,84%

0,50%

7,18%

6


2,80%

0,92%

4,69%

Jika diperlukan penambahan objek belanja (contoh : belanja Perjalanan Dinas ) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Contoh Kegiatan ASB 013 NO

NAMA SKPD

1 2 3

PU PU PU

NAMA KEGIATAN Perencanaan Penurapan Sheet Pile Kec Muara Kaman Perencanaan Jalan Dalam Kota Perencanaan Peningkatan Jalan se-Kabupaten Kukar

40

4

PU

5 6

PU PU

Perencanaan Intersection PKM dan Under pass L.IV Datar Rawa Perencanaan Landscape dan Jalan Lingkungan Perluasan Kantor Bupati dan bappeda Perencanaan Pemeliharaan Rutin jalan Jembatan

41

ASB–014 PENDIRIAN PRASARANA BANGUNAN SEDERHANA Deskripsi: Pendirian prasarana bangunan sederhana merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana bangunan sederhana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi. Bangunan Sederhana adalah bangunan yang berlantai 1 dengan luasan maksimal 250 M2. Catatan : Kontruksi Bangunan Sederhana untuk ASB Perencanaan, ASB Administrasi Fisik & Pengawasan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007, Tetapi sebaran belanja akan dibuatkan Distribusinya, yang tidak meliputi biaya pengawasan, untuk biaya pengawasan ditambahkan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007 Alokasi Obyek Belanja ASB 014 : Tabel terlampir TABEL B1

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP.)

KOMPONEN KEGIATAN

1

1

2

3

PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)

PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)

PENGELOLAAN KEGIATAN (%)

250

500

1.000

2.500

5.000

10.000

25.000

50.000

100.000

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

250

500

1.000

2.500

5.000

10.000

25.000

50.000

100.000

250.000

500.000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8,23

6,83

5,63

4,65

3,9

3,28

2,82

2,44

2,16

1,94

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

6,83

5,63

4,65

3,9

3,28

2,82

2,44

2,16

1,94

1,8

5,35

4,62

3,9

3,27

2,73

2,27

1,92

1,65

1,43

1,26

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

4,62

3,9

3,27

2,73

2,27

1,92

1,65

1,43

1,26

1,18

14,00

10,00

6,75

4,20

2,85

1,90

1,20

0,80

0,50

0,28

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

10,00

6,75

4,20

2,85

1,90

1,20

0,80

0,50

0,28

0,18

8,23

5,35

14

250.000

42

ASB–015 PENDIRIAN PRASARANA BANGUNAN TIDAK SEDERHANA Deskripsi: Pendirian prasarana bangunan tidak sederhana merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana bangunan tidak sederhana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi. Bangunan Tidak Sederhana adalah bangunan yang berlantai lebih dari 1. Catatan : Kontruksi Bangunan Tidak Sederhana untuk ASB Perencanaan, ASB Administrasi Fisik & Pengawasan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007, Tetapi sebaran belanja akan dibuatkan Distribusinya, yang tidak meliputi biaya pengawasan, untuk biaya pengawasan ditambahkan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007 Alokasi Obyek Belanja ASB 015 : Tabel terlampir TABEL B2 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

TIDAK SEDERHANA


KOMPONEN KEGIATAN

1

1

2


MANAJEMEN KONSTRUKSI (%)

250

500

1.000

2.500

5.000

10.000

25.000

50.000

100.000

250.000

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

250

500

1.000

2.500

5.000

10.000

25.000

50.000

100.000

250.000

500.000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9,00

7,55

6,35

5,37

4,55

3,92

3,42

3,02

2,72

2,50

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

7,55

6,35

5,37

4,55

3,92

3,42

3,02

2,72

2,50

2,32

7,25

6,20

5,25

4,50

3,80

3,25

2,80

2,48

2,19

2,00

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

6,20

5,25

4,50

3,80

3,25

2,80

2,48

2,19

2,00

1,89

6,00

5,20

4,45

3,80

3,20

2,70

2,30

2,00

1,78

1,60

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

5,20

4,45

3,80

3,20

2,70

2,30

2,00

1,78

1,60

1,50

16,00

11,25

7,75

5,10

3,28

2,15

1,42

0,93

0,58

0,31

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

11,25

7,75

5,10

3,28

2,15

1,42

0,93

0,58

0,31

0,91

9,00

7,25

ATAU

PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)

3


6,00

16,00

43

ASB–016 PENDIRIAN PRASARANA BANGUNAN KHUSUS Deskripsi: Pendirian prasarana bangunan khusus merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana bangunan khusus yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi. Catatan : Kontruksi Bangunan Khusus untuk ASB Perencanaan, ASB Administrasi Fisik & Pengawasan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007, Tetapi sebaran belanja akan dibuatkan Distribusinya, yang tidak meliputi biaya pengawasan, untuk biaya pengawasan ditambahkan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007 Alokasi Obyek Belanja ASB 016 : TABEL B1

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

KHUSUS


KOMPONEN KEGIATAN

1

1

2

3


MANAJEMEN KONSTRUKSI (%)


250

500

1.000

2.500

5.000

10.000

25.000

50.000

100.000

250.000

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

250

500

1.000

2.500

5.000

10.000

25.000

50.000

100.000

250.000

500.000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9,75

8,2

6,89

5,85

5

4,35

3,85

3,45

3,1

2,9

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

8,2

6,89

5,85

5

4,35

3,85

3,45

3,1

2,9

2,75

7,95

6,68

5,7

4,87

4,15

3,6

3,1

2,77

2,49

2,3

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

6,68

5,7

4,87

4,15

3,6

3,1

2,77

2,49

2,3

2,17

16,00

11,25

7,75

5,10

3,28

2,15

1,42

0,93

0,58

0,31

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

11,25

7,75

5,10

3,28

2,15

1,42

0,93

0,58

0,31

0,91

9,75

7,95

16,00

44

ASB–017 PENGADAAN SARANA FISIK NON KONSTRUKSI (BELANJA MODAL) Deskripsi: Pengadaan sarana fisik merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama satuan kerja perangkat daerah ataupun kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini bukan merupakan pecahan dari kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup pengadaan sarana dalam rangkaian kegiatannya. Pengadaan sarana merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu. Pengendali belanja (cost driver): Nilai Sarana Fisik Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 35.251.624 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = (0,019 x Nilai Sarana Fisiknya) Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 35.251.624 + (0,019 x Nilai Sarana Fisiknya) + Nilai Sarana Fisiknya. = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 017 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1

Honorarium PNS

43,40%

12,14%

74,65%

2

Honorarium Non PNS

6,32%

0,00%

24,53%

3


7,27%

0,00%

16,67%

4

Belanja Jasa Kantor

33,33%

0,00%

100,00%

5


3,48%

0,00%

8,22%

6


6,20%

0,00%

14,15%

ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

45

Contoh Kegiatan ASB 017 : No

Satker

Kegiatan

1


Penunjang Kegiatan Taman Baca Masyarakat (TBM)"Jam Bentong"

2


Pengembangan Industri Kecil Logam & Energi Briket

3 4 5 6

7

8

9

10

Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Bapedalda Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil) Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil) Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil) Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mebeluier Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Meubelair

Pembangunan Dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

11

Dinas Pertanahan


12

Dinas Pertanahan


13


pengadaan mebeluair

14

Dinas Sosial


15

Dinas Sosial


16

Dinas Sosial

Pengadaan Meubelair

46

No

Satker

17

Dinas Sosial

Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor

18

Dinas Tenaga Kerja


19

20

21

Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga

Kegiatan


Pembebasan Lahan untuk PPLOR Kab Kukar

Pengadaan Sarana dan Prasarana PON XVII(Roadrace,ITT)

22

Dinas Perhubungan


23

Dinas Perhubungan

Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Sungai

24

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas

25

Dinas Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Darat dan Air

26

Dinas Perhubungan

Pengerukan Alur Sungai Mahakam Samping Pulau Kumala

27

Dinas Perhubungan

Pengadaan Tanah untuk jembatan timbang

28

Dinas Peternakan


29

Dinas Peternakan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

30

Dinas Peternakan

Pengadaan Meubelair

31

DINAS PERKEBUNAN


32

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

47

No

Satker

33



34


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

35

SEKRETARIAT DPRD


36

SEKRETARIAT DPRD

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

37

SEKRETARIAT DPRD


38

SEKRETARIAT DPRD

Pengadaan Meubelair

39

KECAMATAN TENGGARONG

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

40

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Pengadaan Meubelair

41

KECAMATAN MARANG KAYU

Pengadaan Peralatan Kantor

42

Kecamatan Kota Bangun

Pengadaan Meubelair

43

Kecamatan Samboja


44

Kecamatan Kembang Janggut

Pengadaan Mebeluer

45

Kecamatan Tabang

Pengadaan Mebeluer

46

47

48

Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman

Kegiatan



Penyediaan Prasarana Dan Sarana pengelolaan

48

No

49

50

Satker Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman

Kegiatan

Sarana & Prasarana Kebersihan Di Kecamatan

Pembuatan & Renovasi Papan Himbauan & Pengadaan Kontainer TPS

51

RSU AM Parikesit


52

RSU AM Parikesit

Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD AM Parikesit

53

RSU AM Parikesit

Pengadaan Fasilitas Rawat Inap RSU AM Parikesit (Subprop)

54

RSU AM Parikesit

Pengadaan Alat Medis RSU AM Parikesit

55

RSU AM Parikesit

Alat Kantor RSUD AM Parikesit

56

Sekretariat Daerah

Fasilitasi Pembuatan dan Pemasangan PBU/PBA untuk Penataan Batas Wilayah antar Kecamatan

57

Sekretariat Daerah

Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit

58

Sekretariat Daerah

Penataan Tapal Batas Desa /Kelurahan dalam Wilayah Kec Tenggarong

59

Sekretariat Daerah

Penyelesaian dan Penataan Tapal Batas Wilayah Desa Kab Kukar

60 61 62

63

64 65

Sekretariat Daerah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Penataan Tapal Batas Kelurahan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mebelair Pengadaan Perangkat Lunak Komputer Aplikasi TUKD & Sistem Akuntansi Pengadaan Mebelair TK Pengadaan Mebeluer SD

49

No

66 67 68 69 70

71

72

73

Satker Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Kegiatan

Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Bahasa SD Pengadaan Peraga/Media Pendidikan Siswa SLTA Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Pengadaan Meubelair SMP Penyediaan Mobilitas TK,SDLB,SLTP,SLTA(Sekolah Negeri)

Kendaraan Dinas/Operasional

Pembuatan Outlet Promosi dan Pameran Dagang

Pengembangan IKM Briket Batubara

74

Sekretariat Daerah

Pengadaan Sarana Pengolaan dan Penyimpanan Arsip

75

Sekretariat Daerah

Pengadaan Peralatan Kamera Shooting Profesional & Editing

76

Sekretariat Daerah

Pemasangan dan Pemindahan LPJU di Jl. Pahlawan, Jl. Aw. Sabran, Jl. Mawar, Jl. Am. Sangaji, dan Jl. Tembus Jl. Naga ke Jl. Jelawat, serta Pemindahan LPJU di Jl. Sudirman, Akh. Muksin

77

Sekretariat Daerah

Pemasangan Jaringan Distribusi SUTM/SUTR di Desa Tanah Datar, Badak Mekar, Suka Damai, Perangat Baru Tahap I

78

79

80

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan System Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

50

No

Satker

Kegiatan

81

SEKRETARIAT DPRD


82

SEKRETARIAT DPRD

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

83

SEKRETARIAT DPRD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

84

SEKRETARIAT DPRD

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

85

SEKRETARIAT DPRD


86

SEKRETARIAT DPRD

Pengadaan Meubelair

87

Kantor Arsip


88

Kantor Arsip

Pengadaan Mebeluier

89

Kantor Arsip

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

90

Kecamatan Muara Muntai

Pengadaan Meubelair

91

Kecamatan Muara Jawa

Pengadaan Meubelair

92

Kecamatan Anggana

Pengadaan Mebeluer

93

Kecamatan Sanga-Sanga


94

Kecamatan Sanga-Sanga

Pengadaan Mebeluer

95 96 97

RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

98

RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti

Pengadaan Alat Medis RSUD Aji Batara Dewa Sakti Samboja

99

Sekretariat Daerah

Pengadaan Kendaraan Truck

51

No

Satker

Kegiatan

100

Sekretariat Daerah

Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran & Simulator Fire Training

101

Sekretariat Daerah

Pengadaan Kendaraan Operasional

102

Sekretariat Daerah

Pengadaan Ambulance Kecamatan

103

Sekretariat Daerah

Pengadaan Kendaran Jenazah Kecamatan

104

Sekretariat Daerah

Pengadaan Speed Boat

105

Sekretariat Daerah

Pengadaan Kendaraan Alat Berat

106

Sekretariat Daerah

Pengadaan Bus Sekolah

107

Sekretariat Daerah

Pengadaan Kapal Wisata (Phinisi)

108

Sekretariat Daerah

Pengadaan Perlengkapan Asrama Pelajar di Yogyakarta dan Makasar

109

Sekretariat Daerah

Pengadaan Sound Sistem keperluan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

110

Sekretariat Daerah

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Camat Loa Janan

111

Sekretariat Daerah

Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat

112

Sekretariat Daerah

Pengadaan Interactive Touchboard di Tenggarong

113

Sekretariat Daerah

Pengadaan Baring Inventaris Kantor kepeluan 18 Kecamatan se Kab. Kukar

114

Sekretariat Daerah

Pengadaan Peralatan Pecah Belah keperluan Pendopo dan Rumah Jabatan Bupati

115

Sekretariat Daerah

Pengadaan Baring Inventaris Keperluan Pendopo Odah Etam (5)

116

Sekretariat Daerah

Pengadaan Barang untuk Pemkab Kutai Kartanegara

117

Sekretariat Daerah

Pengadaan Alat Drum Band Pemkab Kutai Kartanegara

118

Sekretariat Daerah

Pengadaan Alat - alat Studio

119

Sekretariat Daerah

Pengadaan alat - alat Komunikasi

52

No

Satker

120

Sekretariat Daerah

Pengadaan Interior dan Furniture Gedung Peluasan Kantor Bupati A dan B

121

Sekretariat Daerah

Pengadaan Meubelair

122

Sekretariat Daerah

Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan Bupati

123

Sekretariat Daerah

Pengadaan Meubelair Kantor Kec. Loa Janan

124

Sekretariat Daerah

Pengadaan Meubelair Kantor Kejaksaan di Tenggarong

125

Sekretariat Daerah

Pekerjaan Lanjutan Interior dan Furniture Pendopo Bupati

126

Sekretariat Daerah

Penataan Barang di Gudang Sekretariat Daerah Pendistribusiannya ke Bagian, Dinas dan Kecamatan

127

Sekretariat Daerah

Decission Suport System

128

Sekretariat Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Pemdes dan Kelurahan (P)

129

Sekretariat Daerah

Pengadaan Perangkat Lunak Komputer Aplikasi TUKD & Sistem Akuntasi

130

131

132

133

134

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)

Kegiatan

Pengembangan Sekolah Unggul SMAN 3 Tenggarong(APBN)

Pemantapan Usaha Koperasi

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan IKM

Pemantapan PKM

Pemantapan Organisasi dan Manajemen Koperasi

53

ASB–018 PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN BUPATI Deskripsi: Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan daerah. Aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya peraturan daerah/peraturan Bupati final. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Perda/Perbub yang dibuat Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 54.695.900,00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 50.972.450,00 per Jumlah perda/perbup yang dibuat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel x Jumlah = Rp. 54.695.900,00+ (Rp. 50.972.450,00 yangdibuat) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan

perda/perbup

Alokasi Obyek Belanja ASB 018 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


16,53%

4,31%

28,74%

2


19,95%

0,00%

59,87%

3

Belanja bahan habis pakai

15,66%

0,00%

47,32%

4

Belanja cetak &penggandaan

11,96%

5,82%

18,10%

5

Belanja sewa

1,19%

0,00%

2,81%

6

Belanja Makan&minum

34,71%

0,00%

100,00%

Alokasi objek belanja pada ASB ini harus sesuai seperti tersebut diatas, dan hanya dapat ditambahkan objek belanja perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang dicapai serta sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Contoh Kegiatan ASB 018 No

Satker

1

SEKRETARIAT DPRD

Kegiatan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

54

No

Satker

2

SEKRETARIAT DPRD

Penyusunan dan Pemantapan Rancangan RKA/DPA DPRD dan Sekretariat DPRD TA 2007

3

Sekretariat Daerah

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

4

Sekretariat Daerah

Penetapan Jabfung LPD

5

Sekretariat Daerah

Penyusunan Perda Tapal Batas sesuai undang-undang No. 32 Tahun 2004

6

7

8

9

10

11

12

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2007 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kutai Kartanegara Tahun 2007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2007

Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Restitusi

Sosialisasi Pedoman Tata Cara Pelayanan Keberatan Pajak & Retribusi Daerah

Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

13

SEKRETARIAT DPRD

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

14

SEKRETARIAT DPRD

Penyusunan dan Pemantapan Rancangan RKA/DPA DPRD dan Sekretariat DPRD TA 2007

15

Sekretariat Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang

16

Sekretariat Daerah

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang

17

Sekretariat Daerah

Penyusunan Legal Drafting Kebijakan Alokasi Dana Desa

55

ASB–019 PENYUSUNAN STANDAR Deskripsi: Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktik yang telah berlaku selama ini. Standar yang dihasilkan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketetapan standar tersebut. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Jenis Standar yang dibuatkan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 46.321.300 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp1.406.500 per Jumlah Jenis Standar yang dibuatkan x Jumlah Buku. Rumus Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 46.321.300 + (Rp 1.406.500 x Jumlah Jenis Standar yang dibuatkan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Nilai keseluruhan tersebut selain Nilai Sarana harus didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini. Alokasi Obyek Belanja ASB 019 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


12,59%

6,91%

18,27%

2


16,02%

0,00%

44,40%

3


1,49%

0,81%

2,17%

4

Belanja Jasa Kantor

4,61%

0,00%

13,29%

5


4,95%

0,00%

13,13%

6

Belanja Sewa

1,62%

0,00%

4,89%

7


3,95%

0,49%

7,41%

8


54,77%

0,00%

100,00%

Contoh Kegiatan ASB 019 : No

1

Satker BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

Persiapan Data Gaji PNS Se-Kab. Kukar Tahun 2007

56

2


Pencetakan Data Gaji dan Rapel PNS Se-Kab. Kutai Kartanegara

3


Penyusunan Anggaran Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Th. 2007

4

Sekretariat Daerah

Penyusunan Analisa Standar Belanja

5

Sekretariat Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga

6

Sekretariat Daerah

Penyusunan Standar Pelayanan Prima

57

ASB–020 SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK Deskripsi: Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta Sosialisasi Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 30.755.388,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 276.813,00 per Jumlah Peserta Sosialisasi Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 30.755.388,00 + (Rp. 276.813,00 x Jumlah Peserta Sosialisasi) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 020 : No

Objek Belanja

Rata-Rata

Batas Bawah

Batas Atas

(%)

(%)

(%)

1


25,44%

0,00%

50,90%

2


3,32%

0,00%

6,94%

3

Belanja bahan material

0,15%

0,00%

0,53%

4

Belanja bahan habis pakai

8,94%

0,00%

19,09%

5

Belanja cetak &penggandaan

3,88%

0,00%

8,91%

6

Belanja sewa

1,52%

0,00%

3,14%

7

Belanja Makan&minum

14,93%

2,65%

27,21%

8

Belanja.Perjalanan dinas

41,82%

0,00%

100,00%


Satker

Kegiatan

1

Dinas Peternakan

Pembinaan Sumber Daya Pelaku Peternakan

2

Bapedalda

Sosialisasi Peraturan Per-UU-an Lingkungan Hidup

58

No

Satker

Kegiatan

3

Bappeda

Sosialisasi program pembangunan pedesaan (dalm rangka gerbang dayaku)

4

Dinas Tenaga Kerja

Sosialisasi Berbagai Peraturan Tentang Ketenagakerjaan (Pembinaan & Penyuluhan Syarat-Syarat Kerja)

5


Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

6

SEKRETARIAT DPRD

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

7

SEKRETARIAT DPRD


8

Sekretariat Daerah

Kadarkum di Kab Kukar

9

Sekretariat Daerah

Sosialisasi Produk Hukum Daerah

10

Sekretariat Daerah

Sosialisasi Peraturan Daerah yang Berhubungan dengan Kewenangan Bupati yang Diserahkan pada Camat

11


Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

12


Identifikasi, Sosialisasi Perijinan IKM yang Belum Ada UKL / UPL Amdal

13

Sekretariat Daerah

Sosialisasi Undang-undang kekerasan dalam Rumah Tangga

14

Sekretariat Daerah

Sosialisasi Kesadaran Hukum dan Kesetaraan serta keadilan Gender

15

Sekretariat Daerah

Evaluasi Sosialisasi Bantuan Sosial

16

Sekretariat Daerah

Penunjang Kegiatan Pengembangan Seni Budaya

17

Sekretariat Daerah

Sosialisasi Analisis Beban Kerja

59

No

Satker

Kegiatan

18

Sekretariat Daerah

Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kab. KUKAR

19

Sekretariat Daerah

Sosialisasi Mutu Agribisnis Kab. Kutai Kartanegara

20


Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

21

SEKRETARIAT DPRD


22

SEKRETARIAT DPRD


23

Sekretariat Daerah

Sosialisasi Pengelolaan Barang Milk Daerah & Inventarisasi Asset Pemkab Kukar

24

Dinas Tenaga Kerja

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Sosialisasi Jabatan Tenaga Kerja

60

Analisa Standar Belanja (Asb) Tahun 2009

Recommend Documents