AKUNTABILITAS PNS

2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
47
Melakukan perencanaan atas apa yg perlu dilakukan utk mencapai tujuan.

Cara ini dpt dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yg perlu dilakukan, siapa yg bertanggung jwb, kapan akan dilaksanakannya dan biaya yg dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukannya identifikasi thd sumberdaya yg dimiliki organisasi serta konsekuensinya, apabila program atau kebijakan tsb berhasil atau gagal utk dilakukan.
Situasi yg timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tdk masalah jika seseorang tsb punya konflik kepentingan, tapi bagaimana seseorang tsb menyikapinya.
Konflik Kepentingan
2 July 2018
82
AKUNTABILITAS PNS

Keuangan ( Penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur utk keuntungan pribadi.
Non Keuangan ( Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan / atau orang lain )

Jenis Konflik Kepentingan
2 July 2018
83
AKUNTABILITAS PNS
menggunakan peralatan lembaga/unit/divisi / bag utk memproduksi barang yg akan digunakan atau dijual scr pribadi;
menerima hadiah atau pembayaran mencapai sesuatu yg diinginkan;
menerima dana utk penyediaan informasi pelatihan dan / atau catatan utk suatu kepentingan;
menerima hadiah pemasok atau materi promosi tanpa otoritas yg tepat.
Keuangan
2 July 2018
84
AKUNTABILITAS PNS
Penggunaan posisi atau wewenang utk membantu diri sendiri
Berpartisipasi sbg anggota panel seleksi tanpa menggunakan koneksi, asosiasi atau keterlibatan dg calon
Menyediakan layanan atau sumber daya utk klub, pok asosiasi atau organisasi keagamaan tanpa biaya
Penggunaan posisi yg tdk tepat utk memasarkan atau mempromosikan nilai2 atau keyakinan pribadidiri dan / atau orang lain.
Non Keuangan
2 July 2018
85
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
81
Relevant information diartikan sbg data dan informasi yg disediakan dpt digunakan utk mengevaluasi kondisi sebelumnya (past), saat ini (present) dan yg akan datang (future).
Reliable information diartikan sbg informasi tsb dpt dipercaya atau tdk bias.
Understandable information diartikan sbg informasi yg disajikan dg cara yg mudah dipahami pengguna (user friendly) atau orang yg awam sekalipun.
Comparable information diartikan sbg informasi yg diberikan dpt digunakan oleh pengguna utk dibandingkan dg institusi lain yg sejenis.
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
80
1. Relevant (relevan),
2. Reliable (dpt dipercaya),
3. Understandable (dpt dimengerti),
4. Comparable (dpt diperbandingkan
Informasi dan Data Yang Disimpan, Dikumpulkan dan Dilaporkan
Mulgan (1997) mengidentifikasikan bhw proses suatu organisasi akuntabel krn adanya kewajiban utk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yg dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya.
Informasi dapat berupa data maupun penyampaian/penjelasan terhadap apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan
Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah
2 July 2018
79
AKUNTABILITAS PNS
Utk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dg berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet dan sbgnya. Tdk hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset2 lain, spt rmh dinas, mobil dan kendaraan dinas lainnya. Kesemuanya itu dimanfaatkan utk mencapai tujuan organisasi dlm melayani publik. Oleh krn itu disbt sbg fasilitas publik.
Penggunaan Sumber Daya
Milik Negara
2 July 2018
75
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
76
Fasilitas publik dilarang pengunaannya utk kepentingan pribadi,
contoh : motor atau mobil dinas yg tdk boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal2 tsb biasanya sudah diatur scr resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yg dikeluarkan pemerintah /instansi.
Semua Penggunaan sesuai dengan aturan dan prosedur yg berlaku
Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jwb dan efisien
Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab.
Setiap PNS hrs memastikan bhw:
2 July 2018
77
AKUNTABILITAS PNS
Seorang PNS mendapat fasilitas mobil dinas. Suatu malam, anaknya yang balita tiba-tiba panas tinggi, bolehkan dia menggunakan mobil dinasnya untuk membawa sang anak ke Rumah Sakit? Bagaimana jika keluarga tetangga yang sakit meminjam mobil dinas tersebut untuk pergi berobat?
Kasus 3
2 July 2018
78
AKUNTABILITAS PNS
1. Tugas publik dg kepentingan pribadi. Apakah saya memiliki kepentingan pribadi atau swasta yg mungkin bertentangan, atau dianggap bertentangan dg kewajiban publik?
2. Potensialitas ,
Mungkinkah ada manfaat bagi saya sekarang, atau di masa depan, yg bisa meragukan objektivitas saya? Bagaimana keterlibatan saya dalam mengambil keputusan / tindakan dilihat oleh orang lain?
Bagaimana Cara mengidentifikasi konflik kepentingan
2 July 2018
86
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
87
3. Proporsionalitas
Apakah keterlibatan saya dlm keputusan tampak adil dan wajar dalam semua keadaan?
4. Presence of Mind
Apa konsekuensi jika saya mengabaikan konflik kepentingan? Bgmn jika keterlibatan saya dipertanyakan publik?
5. Janji
Apakah saya membuat suatu janji atau komitmen dlm kaitannya dg permasalahan? Apakah saya berdiri utk menang atau
Hilangnya/berkurangnya kepercayaan pegawai dan stakeholders
Memburuknya reputasi pribadi atau reputasi Institusi
Tindakan in-disipliner
Pemutusan hub kerja
Dpt dihukum baik perdata atau pidana
Konsekuensi Kepentingan Konflik
2 July 2018
88
AKUNTABILITAS PNS

Dilarang utk melakukan penipuan yg menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial utk setiap orang atau institusinya;

Dilarang berbuat curang dlm menggunakan posisi dan kewenangan mrk utk keuntungan pribadinya;

Melaporkan setiap perilaku curang atau korup;

Melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mrk;

Memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yg berlaku di sektor publik.
Menghindari Perilaku Curang dan Koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour)
2 July 2018
96
AKUNTABILITAS PNS
Tanggung jawab utk pengeluaran yg resmi; penggunaan sumber daya yg didanai publik scr teliti dan efisien. Hal ini termasuk fasilitas kantordan peralatan, kendaraan, voucher biaya taksi, kredit korporasi kartu dan pembelian barang dan jasa;

Perilaku Thd Penggunaan Sumber Daya Negara (Use of Public Resources)
2 July 2018
97
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
98
Menggunakan pengeluaran yang berhubungan dg pekerjaan;
Tidak menggunakan wkt kantor atau sumber daya utk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan;
Mematuhi kebijakan dan pedoman dlm penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, danmenggunakan sumber daya tsb scr bertanggung jwb;
Berhati2 utk memastikan bhw setiap perjalanan dinas yg dilakukan utk tujuan resmi dan benar2 diperlukan;
Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
Bertindak dan mengambil keputusan secara transparan;
Menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia;
Mematuhi perencanaan yg telah ditetapkan;
Diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas;
Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information)
2 July 2018
99
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
95
Mematuhi prosedur yang dipersyaratkan terkait dengan kpmunikasi dan informasi
Memegang kerahasiaan dokumen dan informasi yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi.
Tidak menyalahgunakan informasi resmi utk keuntungan pribadi atau komersial utk diri mrk sendiri atau yg lain.
contoh : Penyalah gunaan informasi resmi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat2 resmi utk orang yg tdk berwenang;
Perilaku Terkait dg Transparansi dan
Akses Informasi (Transparency and Official
Information Access)
2 July 2018
94
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
93
utk kepentingan mrk, hak2, keamanan
dan kesejahteraan;
Membuat keputusan adil, tdk memihak dan sgr, memberikan pertimbangan utk semua informasi yg tersedia, undang2 dan kebijakan dan prosedur institusi tsb;
Melayani Pemerintah setiap hari dg tepat wkt, memberikan masukan informasi dan kebijakan.

Ada seseorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk satu pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa publik tanpa melalui proses yang akuntabel dan transparan (terindikasi ada permainan atau kongkalikong antara pemberi dan penerima proyek). Dilihat dari jenis umum konflik kepentingan, temasuk jenis konflik kepentingan apakah studi kasus tersebut? Jelaskan.

Kasus 4
2 July 2018
89
AKUNTABILITAS PNS
UU No. 5 Th 2014 ttg ASN disebutkan bhw penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:
Kepastian hukum
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterpaduan
Delegasi
Netralitas
Akuntabilitas
Efektif dan efisien
Keterbukaan
Nondiskriminatif
Persatuan dan kesatuan
Keadilan dan kesetaraan, dan
Kesejahteraan
4 : Menjadi PNS yg Akuntabel
2 July 2018
90
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
91
ASN sbg profesi berlandaskan pd prinsip sbb:
Nilai dasar
Kode etik dan kode perilaku
Komitmen, integritas moral dan tanggung jwb pd pelayanan publik
Kompetensi yg diperlukan sesuai dg bidang tugas
Kualifikasi akademik
Jaminan perlindungan hukum dlm laks tugas
Profesionalitas jabatan
Perilaku Individu (Personal Behaviour)
Bertindak sesuai aturan, kebijakan dan kode etik
Tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi thdp rekan atau anggota masyarakat. ;
Bekerja secara profesional, menciptakan hubungan harmonis, lingk kerja yg nyaman dan produktif;
Memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dg hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan
Apa yg dihrpkan dari seorang PNS?
2 July 2018
92
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
74
Seluruh PNS dpt turut serta mengembangkan lingk kerja yg positif utk membantu pembentukan suatu etika dan aturan perilaku internal organisasi. Setiap orang dpt memberikan pandangan2 dlm pengembangan dan pembaharuan etika dan aturan perilaku (code of conduct) yg berlaku dlm organisasi; berperilaku yg sesuai dg code of conduct; memberikan masukan kpd pimpinan seblm mengambil keputusan penting atau yg berhub dg masalah hukum dan implementasinya thd pelaksanaan sanksi pelanggaran etika dan aturan perilaku organisasi.
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
73
Komitmen dari Top Manajemen Dlm Organisasi;
Membangun Lingkungan Organisasi Yg Kondusif:
Perekrutan dan Promosi Pegawai;
Pelatihan nilai2 organisasi atau entitas dan standar2 pelaksanaan;
Menciptakan Saluran Komunikasi yg Efektif;
Penegakan kedisiplinan.
Menciptakan kerjasama pengawasan

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan Praktek Kecurangan
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
72
Sikap atau rasionalisasi utk membenarkan tindakan fraud.

Hal ini terjadi krn seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yg mengandung fraud. Pada umumnya para pelaku fraud meyakini atau merasa bhw tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi suatu yg memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa krn telah berbuat banyak utk organisasi. Dlm beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda utk melakukan fraud krn merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yg sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tsb.
Informasi yg wajib disediakan dan diumumkan.
Informasi yg dikecualikan (informasi publik yg perlu dirahasiakan). Pengecualiannya tdk boleh bersifat permanen. Ukuran utk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah: (i) Undang2; (ii) kepatutan; dan (iii) kepentingan umum.
(Pasal 1 Ayat 2). Informasi publik terbagi 2
2 July 2018
55
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
56
Sedangkan Badan Publik adlh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yg fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dg penyelenggaraan UU negara, yg sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN / APBD, atau organisasi non pemerintah yg sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat atau luar negeri (Pasal 1 Ayat 3).
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
57
Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan (aksesibilitas) informasi bersandar pd bbrp prinsip. Prinsip yg paling universal (berlaku hampir diseluruh neg dunia) adlh:

Maximum Access Limited Exemption (MALE)
Pd prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dpt dikecualikan hanya krn apabila dibuka, informasi tsb dpt merugikan kepentingan publik. Pengecualian itu jg hrs bersifat Terbatas , dlm arti : (i) hanya informasi tertentu yg dibatasi; dan (ii) pembatasan itu tdk berlaku permanen.
Akses thd informasi merupakan hak setiap orang. Konsekuensi dari rumusan ini adlh setiap orang bisa mengakses informasi tanpa hrs disertai alasan utk apa informasi tsb diperlukan. Seorang pengacara publik tdk perlu menjelaskan scr detail utk apa ia membutuhkan informasi ttg suatu putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini penting utk menghindari munculnya penilaian subjektif pejabat publik ketika memutuskan permintaan informasi tsb. Pejabat publik bisa saja khawatir informasi itu disalahgunakan. Argumentasi ini sebenarnya kurang kuat, krn penyalahgunaan informasi tetap bisa dipidanakan.
Permintaan Tdk Perlu Disertai Alasan

2 July 2018
58
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
54
(4) Mewujudkan penyelenggaraan neg yg baik, yaitu yg transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dpt dipertanggung jwbkan;
(5) Mengetahui alasan kebijakan publik yg mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingk Badan Publik utk menghasilkan layanan informasi.
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
53
Psl 3 UU No 14 Th 2008 :
(1) Menjamin hak warga neg utk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
(2) Mendorong partisipasi masyarakat dlm proses pengambilan kebijakan publik;
(3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dlm pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yg baik
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
52
Ketersediaan informasi publik ini nampaknya telah memberikan pengaruh yg besar pd berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yg berkaitan dg isu ini adlh perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik, dg diterbitkannya UU No 14 Th 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat: KIP). Lahirnya UU ini memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik,
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
48
Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yg sdh dicapai.

Hal tsb penting dilakukan utk mengetahui hambatan
Memberikan laporan hasil scr lengkap, mudah dipahami dan tepat wkt. Hal ini perlu dilakukan sbg wujud utk menjalankan akuntabilitas dlm menyediakan dokumentasi dg komunikasi yg benar serta mudah dipahami.

2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
49
Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback utk memperbaiki kinerja yg telah dilakukan melalui kegiatan2 yg bersifat korektif.
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
50
Kasus 2 :
Pemerintah Pusat maupun daerah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik yang disebut e-procurement. Tujuannya adalah pertama, agar tidak ada main mata antara pengada proyek dan pihak yang mengadakan proyek (Meminimalisir Kasus KKN). Kedua, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan cepat dan teratur .

Pertanyaannya :
Termasuk dimensi akuntabilitas apakah studi kasus tersebut? Jelaskan.
a. Transparansi dan Akses Informasi
Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif utk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Dlm payung besar demokrasi, pemerintah senantiasa hrs terbuka kpd rakyatnya sbg bentuk legitimasi (scr substantif). Partisipasi ini dpt berupa pemberian dukungan atau penolakan thd kebijakan yg diambil pemerintah ataupun evaluasi thd suatu kebijakan.
3 : Akuntabilitas dlm Konteks
2 July 2018
51
AKUNTABILITAS PNS
Nilai dan daya guna suatu informasi sgt ditentukan oleh konteks waktu. Seorang wartawan misalnya, terikat pd deadline saat ia meminta informasi yg berkaitan dg berita yg sedang dia tulis. Dlm kasus lain, seorang penggiat HAM membutuhkan informasi yg cepat, murah, dan sederhana
Mekanisme yg Sederhana,Murah, dan Cepat

2 July 2018
59
AKUNTABILITAS PNS
Jika informasi tsb tdk benar dan tdk utuh,
dikhawatirkan menyesatkan pemohon. Dlm
aktivitas pasar modal biasanya ada ketentuan
yg melarang pemberian informasi yg tdk
benar dan menyesatkan (misleading information).
Seorang advokat atau akuntan publik biasanya
mencantumkan klausul disclaimer. Pendpt
hukum dan pendpt akuntan dianggap benar
berdasarkan dokumen yg diberikan oleh
pengguna jasa.
Informasi Hrs Utuh dan Benar
2 July 2018
60
AKUNTABILITAS
Badan publik dibebani kewajiban utk menyampaikan jenis informasi tertentu yg penting diketahui publik. Misalnya, informasi tentang bahaya atau bencana alam wajib disampaikan secara proaktif oleh Badan Publik tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat.
Informasi Proaktif
2 July 2018
61
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
68
sekumpulan tindakan yg tdk diizinkan dan melanggar hukum yg ditandai dg adanya unsur kecurangan yg disengaja. International Standards of Auditing seksi 240 – The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statement paragraph 6 mendefenisikan fraud sebagai "…tindakan yg disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yg berperan dlm governance perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yg melakukan pembohongan atau penipuan utk memperoleh keuntungan yg tdk adil atau illegal".
Adanya peluang untuk melakukan
Insentif atau tekanan utk melakukan fraud.
Sikap atau rasionalisme untuk membenarkan tindakan fraud
Fraud terjadi krn 3 hal yg dpt terjadi scr bersamaan :
2 July 2018
69
AKUNTABILITAS PNS

timbulnya kecurangan dapat dilakukan karena adanya peluang untuk melakukan suatu kecurangan.
Contoh : Lemahnya sistem dalam suatu instansi

Adanya peluang untuk melakukan
2 July 2018
70
AKUNTABILITAS PNS

Contoh pressure dpt timbul krn masalah keuangan pribadi. Sifat2 buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dan tenggat wkt dan target kerja yg tdk realistis.

Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud
2 July 2018
71
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
67
laporan masyarakat terbanyak adalah dikarenakan penyalahgunaan wewenang yaitu sebanyak 64 laporan yaitu sekitar 32,29% dari seluruh laporan yg masuk. Hal ini menjadi bukti bhw penyalahgunaan wewenang terus tumbuh di tubuh birokrasi Indonesia yg berkaitan dg etika para pelaksananya yaitu aparat pemerintah.

Substansi Laporan/Jml/Persentase
Penyalahgunaan Wewenang 64/32,29%
Penundaan Berlarut 60/30,59%
Tidak Memberikan Pelayanan 19 / 9,92%
Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 16 / 8,50%
Penyimpangan Prosedur 13 / 7,08%
Berpihak 10 / 5,10%
Diskriminasi 8 / 4,25%
Tidak Patut 2 / 1,13%
Konflik Kepentingan 1 / 0,57%
Tidak Kompeten 1 / 0,57%
Jmlh Lap Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan
2 July 2018
66
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
65
Isu etika menjadi sangat vital dlm administrasi publik dlm penyelenggaraan pelayanan sbg inti dari administrasi publik. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dlm dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dan Keban 2008: 166). Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan.
Aparat pemerintah dituntut utk mampu menyelenggarakan pelayanan yg baik utk publik. Hal ini berkaitan dg tuntutan utk memenuhi etika birokrasi yg berfungsi memberikan pelayanan kpd masyarakat.
Etika pelayanan publik adlh suatu panduan atau pegangan yg hrs dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat utk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sgt berkaitan dg etika.
Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup
2 July 2018
64
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
63
Atas dasar prinsip tsb, maka pd dasarnya semua PNS berhak memberikan informasi, namun dlm prakteknya tdk semua PNS punya kemampuan utk memberikan informasi berdasarkan berapa prinsip2 diatas (seperti resiko dampak kerugian yg muncul, utuh dan benar). Pejabat publik yg paling kapabel dan berwenang utk memberikan akses informasi publik dan informasi publik ialah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Perlu ada jaminan dlm undang2 bhw pejabat yg beriktikad baik hrs dilindungi. Pejabat publik yg memberikan informasi kpd masyarakat hrs dilindungi jika pemberian informasi dilandasi itikad baik. Misalnya, pejabat yg memberikan bocoran dan dokumen ttg praktik korupsi di instansinya.
Perlindungan Pejabat yg Beritikad Baik
2 July 2018
62
AKUNTABILITAS PNS
Menentukan tujuan yg ingin dicapai dan Tanggung jwb yg hrs dilakukan.

Hal ini dpt dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jwb setiap individu dlm organisasi.
5 langkah framework
akuntabilitas di lingk kerja PNS:
2 July 2018
46
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
100
Menjaga kerahasiaan yg menyangkut kebijakan negara;
Memberikan informasi scr benar dan tdk menyesatkan kpd pihak lain yg memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya utk mendpt atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau utk orang lain.
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
102
Memahami bhw konflik kepentingan sebenarnya, dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan.

Situasi yg dpt menimbulkan konflik kepentingan, meliputi:
- Hub dg orang2 yg berurusan dg lembaga2 yg melampaui tingkat hubungan kerja profesional;
- Menggunakan keuangan organisasi dg bunga secara pribadi atau yg berurusan dg kerabat seperti:
a. Memiliki saham atau kepentingan lain yg dimiliki oleh PNS di suatu perusahaan atau bisnis scr langsung, atau sbg anggota dari perusahaan lain atau kemitraan, atau melalui kepercayaan;
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
17
Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu:akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal ccountability).
Akuntabilitas vertikal adlh pertanggung jwban atas pengelolaan dana kpd otoritas yg lebih tinggi, misalnya pertanggung jwban unit2 kerja (dinas) kpd pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kpd pemerintah pusat, pemerintah pusat kpd MPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pjbt pemerintah utk melaporkan "ke bawah" kpd publik. Misalnya, pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
16
Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dg aparat birokrasi, serta antara pemerintah yg diwakili oleh PNS dg masyarakat. Kontrak antara 2 belah pihak tsb memiliki ciri al:
1. Akuntabilitas eksternal yaitu tindakan pengendalian yg bukan bagian dari tanggung jwbnya.
2. Akuntabilitas interaksi mrpkan pertukaran sosial dua arah antara yg menuntut dan yg menjadi bertanggung jwbnya (dlm memberi jwban, respon, rectification, dan sbgnya).
3. Hub akuntabilitas mrpkan hub kekuasaan struktural (pemerintah dan publik) yg dpt dilakukan scr asimetri sbg haknya utk menuntut jwban (Mulgan 2003).
Utk menyediakan kontrol demokratis (peran
demokrasi);
utk menyediakan kontrol demokratis (peran
demokrasi);
utk mencegah korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan (peran konstitusional);
utk meningkatkan efi dan efek (peran belajar).
Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu:
2 July 2018
15
AKUNTABILITAS PNS
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
14
Disiplin PNS, belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap CPNS atau pun PNS. Oleh sebab itu, pola pikir PNS yg bekerja lambat, berdampak pd pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dlm kondisi tsb, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dg mengenalkan nila2 akuntabilitas utk membentuk sikap, dan prilaku PNS dg mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas.
Tingkatan Akuntabilitas?
2 July 2018
18
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas personal mengacu pd nilai2 yg ada pada diri seseorang spt kejujuran, integritas, moral dan etika. Pertanyaan yg digunakan utk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain "Apa yg dpt saya lakukan utk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan?". Pribadi yg akuntabel adlh yg menjadikan dirinya sbg bag dari solusi dan bukan masalah.
Akuntabilitas Personal (Personal Accountability),
2 July 2018
19
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas individu mengacu paahub antara individu dan lingk kerjanya, yaitu antara PNS dg instansinya sbg pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jwb utk memberikan arahan yg memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sbg aparatur negara bertanggung jwb utk memenuhi tanggung jwbnya. Pertanyaan penting yg digunakan utk melihat tingkat akuntabilitas individu seorang PNS adlh apakah individu mampu utk mengatakan "Ini adalah tindakan yg telah saya lakukan, dan ini adalah apa yg akan saya lakukan utk membuatnya menjadi lebih baik".
Akuntabilitas Individu,
2 July 2018
20
AKUNTABILITAS PNS
Dalam hal pelayanan publik, masih sering diketemukan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yg lambat, berbelit-belit dan tidak efisien.
Menurut saudara, seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut? Jelaskan.

Kasus 1
2 July 2018
24
AKUNTABILITAS PNS
Stakeholder yang dimaksud adlh masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yg memberikan masukan, saran, dan kritik thd kinerjanya.
Jadi akuntabilitas stakeholder adlh tanggung jwb organisasi pemerintah utk mewujudkan pelayanan dan kinerja yg adil, responsif dan bermartabat.
Akuntabilitas Stakeholder
2 July 2018
23
AKUNTABILITAS PNS
mengacu pada hasil pelaporan kinerja yg telah dicapai, baik pelaporan yg dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kpd stakeholders lainnya.
Akuntabilitas Organisasi
2 July 2018
22
AKUNTABILITAS PNS
Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas
kerjasama kelompok. Dlm hal ini tidak ada istilah
"Saya", tetapi yang ada adalah "Kami". Dlm
kaitannya dg akuntabilitas kelompok, maka
pembagian kewenangan dan semangat kerjasama
yg tinggi antar berbagai kelompok yg ada dlm
sebuah institusi memainkan peranan yg penting
dlm tercapainya kinerja organisasi yg diharapkan.
Akuntabilitas Kelompok
2 July 2018
21
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi
yg berlaku pd setiap level/unit organisasi sbg
suatu kewajiban jab dlm memberikan
Pertanggung jwban lap kegiatan kpd atasannya.
Dlm bbrp hal, akuntabilitas sering diartikan
Ber beda2. Adanya norma yg bersifat informal
ttg perilaku PNS yg menjadi kebiasaan ("how
things are done around here") dpt mempengaruhi
perilaku anggota organisasi atau bahkan
mempengaruhi aturan formal yg berlaku. Spt
misalnya keberadaan PP No. 53 Tahun 2010
Pentingnya Akuntabilitas
2 July 2018
13
AKUNTABILITAS PNS
Tujuan utama dari akuntabilitas adlh utk memperbaiki kinerja PNS dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat. Dlm pendekatan akuntabilitas yg bersifat proaktif (proactive accountability), akuntabilitas dimaknai sbg sebuah hub dan proses yg direncanakan utk mencapai tujuan yg telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yg tepat, dan evaluasi kinerja. Dlm hal ini proses setiap individu/pok /institusi akan diminta pertanggung jwban scr aktif yg terlibat dlm proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.
Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)

2 July 2018
12
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas adlh kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jwb, dan tanggung jwb menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tsb dpt berupa penghargaan atau sanksi.
Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences)

2 July 2018
11
AKUNTABILITAS PNS
Peta Kompetensi Peserta Mata Diklat Akuntabilitas PNS
2 July 2018
4
AKUNTABILITAS PNS
memahami nilai2 dasar dan konsep akuntabilitas
serta mengaktualisasikannya;
mempunyai pilihan yg tepat dan benar ketika
terjadi konflik kepentingan dlm masyarakat;
memahami tugas yg hrs dilaksanakan dan
sadar akan pentingnya kinerja utk organisasi;
melayani masyarakat scr adil dan merata;
menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan t3;
menunjukkan sikap dan perilaku yg konsisten;
mengaktualisasikan nilai2 dasar akuntabilitas.
Tujuan Mata Diklat:
2 July 2018
3
AKUNTABILITAS PNS
Peserta diklat akan dibekali dg pembelajaran mengenai nilai2 dasar dan konsep akuntabilitas publik, konflik kepentingan dlm masyarakat, netralitas PNS, keadilan dlm pelayanan publik, transparan dlm memberikan informasi dan data yg dibutuhkan oleh publik, serta sikap dan perilaku yg konsisten.
Dekripsi Mata Diklat
2 July 2018
2
AKUNTABILITAS PNS
AKUNTABILITAS
P N S
2 July 2018
1
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas sering disamakan dg responsibilitas atau tanggung jwb. Namun pd dasarnya, kedua konsep tsb memiliki arti yg berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban
, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

1: Apa itu Akuntabilitas

2 July 2018
5
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas merujuk pd kewajiban setiap individu, pok atau institusi utk memenuhi tanggung jwb yg menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adlh menjamin terwujudnya nilai2 publik. Nilai2 publik tsb al:
Mampu mengambil pilihan yg tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dg kepentingan sektor, pok, dan pribadi;

Akuntabilitas
2 July 2018
6
AKUNTABILITAS PNS
memiliki pemahaman dan kesadaran utk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dlm politik praktis;
memperlakukan warga neg scr sama dan adil dlm penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
menunjukan sikap dan perilaku yg konsisten dan dpt diandalkan sbg penyelenggara pemerintahan
Akuntabilitas
2 July 2018
7
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas adalah sebuah hub (Accountability is a relationship)
Hubungan dua pihak antara individu/ pok/ institusi dg neg dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jwb memberikan arahan yg memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dg tusi nya . Dilain sisi, individu/pok/ institusi bertanggung jwb utk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dlm akuntabilitas, hub yg terjadi adlh hub yg bertanggung jwb antara kedua belah pihak.
Aspek2 Akuntabilitas
2 July 2018
8
AKUNTABILITAS PNS
Hasil yg dihrpkan dari akuntabilitas adlh perilaku aparat pemerintah yg bertanggung jwb, adil dan inovatif. Dlm konteks ini, setiap Individu/pok/institusi dituntut utk Bertanggung jwb dlm menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya utk memberikan kontribusi utk mencapai hasil yg maksimal.
Akuntabilitas berorientasi pd hasil (Accountability is results-oriented)
2 July 2018
9
AKUNTABILITAS PNS
Lap kinerja adlh perwujudan dari akuntabilitas. Dg memberikan lap kinerja berarti mampu menjelaskan thd tindakan dan hasil yg telah dicapai oleh individu/pok / institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yg telah dilakukan. Dlm dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu lap yg didasarkan pd kontrak kerja, sedangkan utk institusi adlh LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Akuntabilitas membutuhkan lap
(Accountability requiers reporting)

2 July 2018
10
AKUNTABILITAS PNS
Harus dpt memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tdk bertentangan dg kemampuan mrk utk melakukan tugas2 resmi mrk dg tdk memihak;
ketika konflik kepentingan yg timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dpt ber hati2 utk kepentingan umum;
Perilaku berkaitan dg Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest)
2 July 2018
101
AKUNTABILITAS PNS
Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dpt diartikan scr berbeda beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yg ber beda2pula.
Contoh
mekanisme akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan (CCTV, finger prints, ataupun software utk memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yg dikunjungi).
2: Mekanisme Akuntabilitas
2 July 2018
25
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas proses terkait dg: apakah prosedur yg digunakan dlm melaksanakan tugas sdh cukup baik dlm hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi? Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yg cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan utk menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme.
Akuntabilitas proses (process accountability).

2 July 2018
27
AKUNTABILITAS PNS
Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yg tdk konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi thd tercapainya lingk kerja yg tdk akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.
9) Konsistensi
2 July 2018
44
AKUNTABILITAS PNS
Kejelasan juga merupakan salah satu elemen utk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau pok dlm melaksanakan wewenang dan tanggung jwbnya, mrk hrs memiliki gambaran yg jelas ttg apa yg menjadi tujuan dan hasil yg dihrpkan. Dg demikian, fokus utama utk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jwb, misi organisasi, kinerja yg dihrpkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.
8) Kejelasan
2 July 2018
43
AKUNTABILITAS PNS
Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yg ada di lingk kerja hrs dpt menggunakan kewenangannya utk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perub kewenangan sesuai kebutuhan yg dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dlm mewujudkan kinerja yg baik jg hrs disertai dg keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yg dimiliki.
7) Keseimbangan
2 July 2018
42
AKUNTABILITAS PNS
Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yg akan melahirkan akuntabilitas. Dg kata lain, lingk akuntabilitas tdk akan lahir dari hal2 yg tdk dpt dipercaya.
6) Kepercayaan
2 July 2018
41
AKUNTABILITAS PNS
c. Langkah2 dlm Menciptakan
Framework Akuntabilitas

2 July 2018
45
AKUNTABILITAS PNS
Gunung tinggi jurangnya dalam,
setiap kelebihan selalu diikuti kekurangan.
Jika ada kelebihan datangnya dari Allah
Jika ada kekurangan itu datangnya
dari diri saya

02/07/2018
107
Diskusi
Bagaimana menciptakan lingkungan kerja di unit kerja masing-masing, terkait konteks :
Transparansi dan akses informasi
Fraud dan prilaku korup
Penggunaan sumber daya milik negara
penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah
Konflik kepentingan

02/07/2018
106
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
105
Kasus 5

Fenomena PNS yang masih ada diketemukan memungut uang imbalan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat tentunya menjadi permasalahan bagi kita semua. Ada istilah "jika ingin cepat harus ada uang pelicin atau imbalan". Bagaimana tanggapan anda terhadap fenomena tersebut dilihat dari perspektif perilaku yang curang dan koruptif?

2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS
104
bertindak adil dan mematuhi prinsip2
akuntabel dan transparan;
melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien;
berperilaku sesuai dg standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dg organisasinya;
mendeklarasikan scr terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan
Pengambilan keputusan scr akuntabel dan beretika berarti dpt membuat keputusan dan tindakan yg tepat dan akurat. Sebuah keputusan yg akuntabel dan beretika sgt penting dlm menjaga kepercayaan dan keyakinan thd masyarakat dlm pekerjaan pemerintahan. Dlm prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bhw:
Memastikan tindakan dan keputusan yg berimbang dan tdk bias;
Mengambil Keputusan yg Akuntabel bagi PNS?
2 July 2018
103
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality).
Akuntabilitas hukum terkait dg kepatuhan thd hukum dan peraturan yg diterapkan.
Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi:

2 July 2018
26
AKUNTABILITAS PNS
Keadilan adlh landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan hrs dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pd lingk organisasinya. Oleh sebab itu, ketidak adilan hrs dihindari krn dpt menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yg mengakibatkan kinerja akan menjadi tdk optimal.
5) Keadilan
2 July 2018
40
AKUNTABILITAS PNS
Adanya pengakuan thd tindakan yg telah diputuskan dan tindakan yg telah dilakukan
Adanya pengakuan thd etika dlm pengambilan keputusan
Adanya keterlibatan konstituen yg tepat dlm keputusan
Responsibiltas Perseorangan
2 July 2018
38
AKUNTABILITAS PNS
Berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-D), Menengah (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah/RPJM-D), dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D), Rencana Strategis (Renstra) utk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) utk setiap PNS.
Perencanaan Strategis (Strategic Plans)
2 July 2018
31
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas tdk akan mungkin terwujud apabila tdk ada alat akuntabilitas.
Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah:
a. Mekanisme Akuntabilitas
Birokrasi Indonesia
2 July 2018
30
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas ini terkait dg pertanggung jwban pemerintah atas kebijakan yg diambil thd DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).

2 July 2018
29
AKUNTABILITAS PNS
Akuntabilitas ini dpt memberikan pertimbangan apakah tujuan yg ditetapkan dpt tercapai, dan Apakah ada alternatif program lain yg memberikan hasil maksimal dg biaya minimal.
Akuntabilitas program (program accountability).

2 July 2018
28
AKUNTABILITAS PNS
Adanya perlindungan thd publik dan sumber daya
Adanya pertimbangan kebaikan yg lebih besar dlm pengambilan keputusan
Adanya penempatan PNS dan individu yg lebih baik sesuai dg Kompetensinya
Adanya kepastian kebijakan dan prosedur yg ditetapkan dan fungsinya utk melindungi sumber daya organisasi
Responsibilitas Institusi
2 July 2018
39
AKUNTABILITAS PNS
Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yg dibuat utk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dg atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Kontrak Kinerja. (PPK)
2 July 2018
32
AKUNTABILITAS PNS
1) Kepemimpinan
Lingk yg akuntabel tercipta dari atas ke bwh dimana pimpinan memainkan peranan yg penting dlm menciptakan lingknya. Pimpinan mempromosikan lingk yg akuntabel dpt dilakukan dg memberikan contoh pd orla (lead by example), adanya komitmen yg tinggi dlm melakukan pekerjaan shg memberikan efek positif bagi pihak lain utk berkomitmen pula, terhindarnya dari aspek2 yg dpt menggagalkan kinerja yg baik yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya, shg dg adanya saran dan penilaian yg adil dan bijaksana dpt dijadikan sbg solusi.
b. Menciptakan Lingk Kerja yg Akuntabel
2 July 2018
34
AKUNTABILITAS PNS
Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bhw ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yg telah dilakukan, krn adanya tuntutan utk bertanggung jwb atas keputusan yg telah dibuat. Responsibilitas terbagi dlm responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi.
4) Tanggung Jwb (Responsibilitas)

2 July 2018
37
AKUNTABILITAS PNS
Yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yg berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pd th tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.
Laporan Kinerja
2 July 2018
33
AKUNTABILITAS
Tujuan dari adanya transparansi adalah:
Mendorong komunikasi yg lebih besar dan kerjasama antara pok internal dan eksternal
Memberikan perlindungan thd pengaruh yg tdk sehrsnya dan korupsi dlm pengambilan keputusan
Meningkatkan akuntabilitas dlm keputusan keputusan
Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kpd pimpinan scr keseluruhan.
2) Transparansi

2 July 2018
35
AKUNTABILITAS PNS
Dg adanya integritas menjadikan suatu kewajiban utk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yg berlaku, undang2, kontrak, kebijakan, dan peraturan yg berlaku.
Dg adanya integritas institusi, dpt memberikan kepercayaan dan keyakinan kpd publik /stakeholders.
3) Integritas

2 July 2018
36
AKUNTABILITAS PNS

Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
2 July 2018
AKUNTABILITAS PNS WIARA JP
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
2 July 2018
#

107
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
2 July 2018
#
2 July 2018
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
2 July 2018
#

106
2 July 2018
#
2 July 2018
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
2 July 2018
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
2 July 2018
#
Click icon to add picture
2 July 2018
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
2 July 2018
#

Click to edit Master subtitle style

2 July 2018
#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
02/07/2018
WAWASASN KEBANGSAAN (WIARA JP)
#

7/2/2018

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#

AKUNTABILITAS PNS

Recommend Documents