Akuntabilit Ak untabilitas as PNS
Suprapto Widyaiswara Pusbangtendik ed(3) 3030-31 -31 Mei Mei 2015 2015
Biodata Nama Tempat,tgl lahir Unit ker a Alamat HP
: Suprapto : Sragen, 9 juni 1963 : Pusban tendik : Komplek IKIP BZ/1 Duren Sawit, Jak-Tim : 085213876520
memfasilitasi pembentu pembentukan kan nilai-nilai nilai-nilai dasar akuntabilitas pada akuntabilitas pada peserta Diklat melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam , , pelayanan publik, sikap serta perilaku konsisten, beserta analisis dampaknya. dampaknya.
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III HARI I (12 (12 JAM PELAJARAN)
HARI II (6 (6 JAM PELAJARAN)
MODUL 1 Konsep Akuntabilitas
MODUL 4 Menjadi PNS yang Akuntabel
Kisah tokoh, film pendek, diskusi data, ceramah interaktif
MODUL 2 Mekanisme Akuntabilitas Studi kasus, ceramah interaktif
MODUL 3 Akuntabilitas dalam Konteks ceramah interaktif, bentuk kelompok, diskusi kasus dalam kelompok, presentasi kelompok
film pendek, studi kasus, ceramah interaktif, diskusi kelompok, bermain peran
Membuat hasil internalisasi nilai dasar AKUNTABILITAS Pada akhir pembelajaran peserta diminta untuk menuliskan hasil internalisasi nilai-nilai dasar AKUNTABILITAS
Butiran Bening “CPNS”
Strategi internalisasi nilai dasar ASN
ModulIV Komitmen Mutu Modul III Etika Publik Modul II: Nasionalisme
Modul I:
CPNS
Akuntabilitas PNS
Modul V: Anti Korupsi
Pemimpin Perubahan Masa Depan
Strategi model internalisasi Nilai Dasar
explicit
Pusbangtendik
Konsep Akuntabilitas
Pengertian akuntabilitas Kemampuan mema am akuntabilitas dari sisi konseptual teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel
Aspek-aspek akuntabilitas
Pentingnya akuntabilitas
Tingkatan akuntabilitas
Pengertian Akuntabilitas
Pengertian lain terkait Akuntabilitas
Pengertian Akuntabilitas AKUNTABILITAS
Responsibilitas
Kewajiban mempertanggungjawabkan amanah yg di embannya obligation to answer
Kewajiban untuk bertanggung jawab (bertindak atas amanah yg diterima) obligation to act
Hubungan Responsibilitas dan Akuntabilitas Pimpinan Puncak/Pemberi wewenang
ewenang + mana
Responsibilitas (obligation to act)
Akuntabilitas (obligation to answer)
Pengertian Akuntabilitas Amanah PNS
Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pr a Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis
Pengertian Akuntabilitas Amanah PNS
Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan
Akuntabilitas Perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik
( Inpres No. 7 Th 1999 )
16
DASAR HUKUM AKUNTABILITAS 1. Tap MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas KKN. 2. UU nomor 28 th 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. 3. Inpres 7 th 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Inpres 5 th 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. . ep. epa a no. en ang per a an pe oman akuntabilitas. 6. PermenPAN dan RB No 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17
Aspek Akuntabilitas
Aspek akuntabilitas(*)
Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
Akuntabilitas Berorientasi pada hasil
Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
Akuntabilitas memperbaiki kinerja
Pentingnya Akuntabilitas Video 9 PNS Terjaring Razia Keluyuran Saat Jam Kerja
1.3.Pentingnya Akuntabilitas
• Mengapa akuntabilitas di perlukan ? Isu ttng perlunya akuntabilitas semakin mencuat dng tingginya tuntutan publik untuk governance)Tranparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas
Pentingnya Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit kerja , suatu kewajiban pemegang jabatan untuk memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya
Pentingnya Akuntabilitas
Tiga Fungsi Utama Akuntabilitas Publik
Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis)
Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional)
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas (peran belajar)
Tingkatan Akuntabilitas Tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat Merupakan kumpulan akuntabilitas kinerja individu & kelompok (LAKIP) Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama antar kelompok Hubungan individu (PNS) dengan lingkungan kerjanya Nilai-nilai pada diri seseorang. Pribadi yg akuntabel menjadi bagian dari SOLUSI
“Aku dan PNS Hebat” Selamat menyimak film “Aku “Aku dan PNS Hebat” Hebat ” Analisis tayangan film tsb,Identifikasi nilai nilai--nilai dasar akuntabilitas dimunculkan tokohn a Kaitkan dng materi (tingkatan Akuntabilitasnya!?)
Mekanisme Akuntabilitas
Kemampuan memahami me an sme, og a, dan operasionalisasi dari akuntabilitas guna membangun terciptanya sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel
Mekanisme akuntabilitas di birokrasi Lingkungan kerja yang akuntabel Framework
akuntabilitas
• Apa saja Mekanisme Akuntabilitas yang ada dalam Birokrasi di Indonesia? • Ba aimana aimana Menci takan Lingkungan Kerja yang Akuntabel? Akuntabel ? • Langkah Langkah--Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan Framework Akuntabilitas? Akuntabilitas ?
Mekanisme Akuntabilitas di Birokrasi Alat Akuntabilitas : Perencanaan Strategis • RPJP-D, RPJM-D • RKP-D, Renstra
Kontrak Kinerja • SKP • Dibuat setiap awal tahun anggaran
Laporan Kinerja • LAKIP • Berisi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran dan analisis capaian, serta akuntabilitas keuangan
Pengertian Kinerja Telah menggunakan / menghabiskan anggaran yang disediakan (orioentasi input)
Persepsi Kinerja Instansi Pemerintah
Telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai den an an direncanakan orientasi aktivitas
(saat ini)
Telah selesai menghasilkan produk sesuai dengan rencana (orientasi pada output), tanpa memperhatikan apa manfaat semuanya
28
Kinerja yang seharusnya adalah: Keberhasilan menghasilkan manfaatlah
yang harus dipertanggungjawabkan, manfaat kepada masyarakat ini merupakan outcome yang harus direncanakan sejak awal dan ini disebut sebagai kinerja
Perbedaan Rencana Kiner a
Rencana Ker a
Membuat rencana mengenai outcome yang akan dihasilkan oleh instansi pemerintah
Rencana yang hanya berfokus pada penggunaan input, pemilihan kegiatan dan output yang akan dihasilkan
29
Orientasi Akuntabilitas Kinerja Bergeser dari
Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan
Menjadi
Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kiner a tambahan an diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode dapat tercapai
30
Mekanisme Akuntabilitas di Birokrasi Dimensi mekanisme akuntabilitas Akuntabilitas kejujuran dan hukum • Terkait den an kepatuhan tehadap hukum dan peraturan yang diterapkan
Akuntabilitas proses
• Terkait sistem dan rosedur • Diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik
Akuntabilitas program
Akuntabilitas kebijakan
• Memberikan ertimban an apakah tujuan dapat tercapai • Apakah ada alternatif program lain
• Terkait den an pertanggung jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil
Lingkungan Kerja yang Akuntabel a.Kepemimpinan • Lead by example
b.Transparansi • Mendorong komunikasi dan kerjasama • Memberikan perlindungan dari pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan • Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan • Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan
c.Integritas • Ada kewajiban mematuhi semua peraturan, dan dapat memberikan kepercayaan publik
Lingkungan Kerja yang Akuntabel d.Tanggungjawab (Responsibilitas) • Konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan • Responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi
e.Keadilan • Merupakan landasan utama dari akuntabilitas
f.Kepercayaan • Lingkungan akuntabel tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya
Lingkungan Kerja yang Akuntabel g.Keseimbangan • Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, antara harapan dan kapasitas.
. • Gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan
i.Konsistensi • Konsistensi menjamin stabilitas
Framework Akuntabilitas
“Wakaf Politik” Selamat menyimak film ““wakaf wakaf politik politik”” Telaah dan analisis tayangan tsb, Identifikasi nilainilai nilai dasar akuntabilitas tokohn a untuk “menciptakan lingkungan kerja yg akuntabel”!
“Tayangan Motivasi” Selamat menyimak “Tayangan motivasi” 1.Kisah sebatang pinsil 2. Renun an untuk a a hidu 3. Kisah pohon apel
Akuntabilitas dalam konteks Transparansi dan akses informasi
Pemahaman atas rana an asus umum yang terkait dengan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi
Praktik kecurangan dan perilaku korup
Penggunaan sumber daya milik negara Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah
Konflik kepentingan
• Merupakan perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik • konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance berjalan baik dan semakin bermakna bagi kepentingan publik
Transparansi dan Akses Informasi Prinsip keterbukaan informasi :
Maximum Access Limited Axemption (MALE) Permintaan tidak perlu disertai alasan Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat Informasi harus utuh dan benar Informasi proaktif Perlindungan pejabat yang beritikad baik
KETERBUKAAN MENDIKBUD. Ditengah berbagai polemik yang mendera institusinya, Mendikbud M Nuh menunjukkan sebuah langkah positif. Rabu malam(29-5-2013) malam, Nuh menyerahkan laporan dugaan penyimpangan yang terjadi di jajarannya ke KPK. Laporan itu adalah hasil investigasi tim Itjen Kemdikbud. Tim menemukan adanya dugaan intervensi pihak Ditjen kebudayaan yang dipimpin Wamendikbud Wiendu Nuryanti dalam menentukan penyelenggaraan kegiatan (even organizer/EO) yang diduga penunjukkanya bermasalah itu ialah milik suaminya. Pihak Itjen mengaku telah menyerahkan laporan investigasi sejak bulan lalu dan berbagai pihak telah mendesak penindaklanjutan kepada KPK sejak minggu lalu. Meski agak terlambat, langkah Nuh tetap patut diapresiasi. Pelaporan penyimpangan di jajaran sendiri baru kali ini terjadi. Sebelumnya, pelaporan tindakan penyimpangan hanya dilakukan sebuah lembaga terhadap lembaga lain di kabinet. (sumber editorial Media Indonesia)
Praktik kecurangan dan perilaku korup
WAKIL Jaksa Agung Darmono menyatakan keseriusannya mengungkap kasus PNS muda yang memiliki kekayaan miliaran rupiah. “Kalau data-datanya cukup, ada tindak pidana korupsi. Tentu kasus PNS muda yang memiliki kekayaan tidak wajar, pasti ditindaklanjuti,” ujar Darmono, seperti dilansir RakyatMerdeka, Sabtu (10/12). Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menyebutkan, lebih 10 PNS berusia muda yang doyan berkorupsi dan kekayaannya mencapai miliran rupiah. Sumber : http://www.jakartapress.com/detail/read/8027/tiap-tahun1500-pns-tersangkut-kasus-korupsi Rabu, 5 November 2014
Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Maladministrasi di Ombudsman Indonesia SUBTANSI MALADMINISTRASI
JUMLAH
%
Penundaan Berlarut
1314
25,40%
Penyalahgunaan Wewenang
688
13,30%
Berpihak
129
2,49%
Tidak Memberikan Pelayanan
707
13,67%
Penyimpangan Prosedur
935
18,07%
Permintaan Uang, Barang dan Jasa
478
9,24%
Tidak Kompeten
320
6,19%
Tidak Patut
288
5,57%
Diskriminasi
125
2,42%
Konflik Kepentingan
57
1,10%
Lain-Lain
132
2,55%
Total
5173
100%
Sumber : Laporan Tahunan ORI Tahun 2013
http://www.jpnn.com/read/2014/09/21/259147/BKN-Bakal-Pecat-PNS-yang-Terlibat-SuapCPNS-
Praktik kecurangan dan perilaku korup Tiga hal yang mendasarinya terjadinya praktek curang: 1.
Adanya peluang (revisi hal 39)
2.
Insentif atau tekanan untuk melakukan pra curang
3.
Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang
http://www.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/Diak http://www.tempo.co/r ead/news/2014/02/25/078557531/Diakui-Dosen-Banyak-Lakuk ui-Dosen-Banyak-LakukananPlagiat-Naskah-Populer Selasa, Plagiat-Naskah-Populer Selasa, 25 Februari 2014
Penggunaan sumber daya milik negara Setiap PNS harus memastikan bahwa: Semua penggunaan sesuatu dengan aturan dan prosedur yang berlaku Menggunakannya secara bertanggung-jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggungjawab.
Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah Akuntabilitas terkait hal ini, adalah bagaimana pemerintah atau aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah , sedang dan akan dilaksanakan
Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah Data & informasi yang disimpan, dimanfaatkan berprinsip dimanfaatkan berprinsip.. , reliable (dapat dipercaya), understandable (dapat dimengerti) comparable (dapat diperbandingkan)
Konflik kepentingan Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik anda dan kepentingan pribadi bertentangan Jenis konflik kepentingan: 1. Keuangan Penggunaan sumberdaya lembaga untuk keuntungan pribadi. 2. Non Keuangankedudukan/posisi tuk keuntungan pribadi, kerabat, kelompok. .
Studi Kasus • Carilah satu kasus /topik terkait akuntabilitas dalam surat kabar • Ringkaslah kasus/topik tersebut • muncul dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi • Sebagai CPNS yang akuntabel, berikan rekomendasi agar kasus tsb tidak terjadi lagi di masa depan.
Menjadi PNS yang akuntabel Apa yang diharapkan dari seorang PNS ?
Kemampuan erper a u secara akuntabel dalam ranah dan kasus umum yang terkait dengan penegakan akuntabilitas
Perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi Menghidari perilaku yang curang dan koruptif Perilaku Terhadap penggunaan sumber daya negara
Menjadi PNS yang akuntabel
Kemampuan erper a u secara akuntabel dalam ranah dan kasus umum yang terkait dengan penegakan akuntabilitas
Perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah
Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan
Mengambil keputusan secara akuntabel
PEMIMPIN YANG AKUNTABEL
Pemimpin negeri kita ini pernah berminat pada sepatu Bally. Ia kemudian menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya, lalu berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut. Hingga akhir hayatnya, sepatu Bally idaman beliau tidak pernah terbeli karena tabungannya tak pernah mencukupi. Yang sangat mengharukan, guntingan iklan sepatu Bally itu hingga beliau wafat masih tersimpan dan menjadi saksi keinginan beliau.
INILAH BELIAU
Tuhan terlalu cepat semua Kau panggil satu-satunya yang tersisa Proklamator tercinta Jujur, lugu dan bijaksana Mengerti apa yang terlintas dalam jiwa Rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri Saat melepas engkau pergi... er u a epa a er un u aru Terlintas nama seorang sahabat… Yang tak lepas dari namamu Terbayang baktimu, terbayang jasamu Terbayang jelas jiwa sederhanamu Bernisan bangga, berkafan doa Dari kami yang merindukan orang Sepertimu...
IWAN FALS
Apa yang diharapkan dari seorang PNS PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka
Apa yang diharapkan dari seorang PNS PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat
Apa yang diharapkan dari seorang PNS kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif
Apa yang diharapkan dari seorang PNS PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan dan
Apa yang diharapkan dari seorang PNS PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut
Apa yang diharapkan dari seorang PNS PNS melayani Pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan.
Perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi • PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi;
Perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi • PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi
berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang;
Perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi • PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota
Menghidari perilaku yang curang dan koruptif PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya; PNS dilarang berbuat curang dalam men unakan osisi dan kewenan an mereka untuk keuntungan pribadinya; PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup;
Menghidari perilaku yang curang dan koruptif PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka; PNS akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor ublik.
Perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara • PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi; • PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. Hal ini termasuk fasilitas kantordan peralatan, kendaraan, voucher biaya taksi, kredit korporasi kartu dan pembelian barang dan jasa; • PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan; • PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan;
Perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara • PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, danmenggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab; • PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan; • PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
Perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan; PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia; PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan; PNS diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas; PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
Perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
PNS tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
Menghindari konflik kepentingan PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak; ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS memastikan mengatur dng hati-hati untuk kepentingan umum;
Menghindari konflik kepentingan PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya, dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis, untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat; PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
Mengambil keputusan secara akuntabel • Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias; • bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process; • akuntabel dan transparan; • melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien; • berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya; • mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan
Indikator adanya Akuntabilitas
Jujur
Tanggungjawab
Kejelasan kewenangan
Integritas
Mendahulukan kepentingan publik
Konsisten
Adil
Transparan
Netral
1. Komitmen dan Konsisten
2. wewenang dan tanggungjawab
8. Ketepatan & Kecepatan
3. Keikhlasan dan Kejujuran NILAI NILAI DASAR
7. Kebersamaan & dinamika Kelompok 6.Kepemimpina n & keteladanan
APARATUR
4. Integritas dan Profesionalisme
5. Kreatifitas dan Kepekaaan
77
9. Rasionalitas & Kecedasan Emosi
10. Keteguhan dan Ketegasan
17. IPTEK
16. Keadilan &
11. Disiplin & Keteraturan Kerja NILAI-NILAI DASAR APARATUR
15. Ketekunan & Kesabaran 14. Semangat dan Motivasi
12. Keberanian & Kearifan
13. Dedikasi & Loyalitas
78
TUGAS INDIVIDU IDENTIFIKASI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS TERKAIT DENGAN TUGAS ANDA
• Pikirkan dan renungkan apa yang sudah dipelajari selama masa pembelajaran akuntabilitas • Buatlah identifikasi internalisasi nilai-nilai akuntabilitas dng tugas/ kegiatan (min 7) yang merupakan amanah anda yg akan dilakukan selama off kampus. Selamat bekerja.
Identifikasi nilai-nilai Dasar Akuntabilitas
Informasi yang Relevan dengan Nilai Dasar No
1 2 3 4 5
Indikator Nilai Dasar
2
Kebutuhan Tugas Tugas Tugas Unit Stakeholder Organisasi Pegawai 3
4
5
6
Daftar Kegiatan
7
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perencanaan Strategis (Renstra, Renja, PK)
Pengukuran Kinerja
Evaluasi Kinerja
(instumen : PK)
Pelaporan Kinerja (LAKIP) 83
