BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSANNYA
Masalah
abortus
atau
lebih
dikenal
dengan
istilah
pengguguran
kandungan,
keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial . Abortus Provocatus merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhri kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga cara yang paling berbahaya. Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu Abortus Provocatus Therapeut icus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Therapeut icus merupakan Abortus Provocatus yang di lakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan di lakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional . Sedangkan Abortus Provocatus Criminalis adalah Abortus Provokatus yang secara sembuniy- sembunyi dan bi asanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hami yang menginginkan perbuatan Abortus Provocatus tersebut. Abortus Provocatus Criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang. Abortus (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia, pengguguran kandungan yang semata dimaksudkan merusak atau membunuh janin termasuk dalam pengertian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, sbagaimana diatur dalam BAB XI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( selanjutnya disingkat d isingkat KUHP). Melihat ketentuan pasal 346 sampai dengan pasal 349 dan pasal 299 KUHP, sanksi pidana dapat di kenakan kepada orang yang melakukan dan yang menganjurkan pengguguran kandungan serta wanita hamil yang dengan sengaja menyebabkan pengguguran kandungan. Agar lebih efektif, perbuatan kejahatan abortus yang sulit upaya pembuktiannya, pembuat undangundang mengatur masalah tersebut dalam pasal 299 KUHP sebagai langkah yang bersifat preventif . KUHP tidak membedakan antara Abortus Provocatus Therapeut icus dan Abortus Provocatus Criminalis. Semua abortus, tanpa memandanga asan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah
pengguguran kandungan tampak terpendam dan tanpa gejolak. Namun demikian, praktik pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjalan terus secara gelap. Bahkan akhir-akhir ini media massa menulis tentang pengguguran kandungan yang dilakukan tenaga medis. Praktik abortus sudah bukan rahasia lagi, terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas dan prostitusi dervasa ini. Juga dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan diluar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong orang-orang menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.
tertentu
cenderung
Sebenarnya, tindakan nenggugurkan kandungan sebagaimana tersebut di atas dapat dicegah. Terutama jika kalangan medis secara kokoh berpedoman pada kode etik kedokteran dan hukum yang beriaku di Indonesia serta sumpah dokter yang di ucapkannya, Asumsi tersebut dapat dibuktikan melalui kode etik kedokteran yang termuat dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 434lMen.Kes/SK/X/1 983 pasal 3 : "Da.lam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi". Hal ini diperkuat oleh pasal 10 peraturan yang sama, yaitu: "Setiap dokter harus senantiasa mengingatkan kewajiban melindungi hidup makhluk insani". Demikian juga isi lafal sumpah dokter yang tgrtuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun l960 te1ah menyebutkan: "Saya akan manghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan".
Hadirnya Undang-Undang Kesehatan No.23 Thn.1992, juga mengupas masalah abortus. Hal tersebut tertera dalam pasal 15 ayat (1) UU No.23 Thn.1992 yang menentukan sebagai berikut: "Dalam koadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hami l dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu". Mencermati penerapan pasal 15 UU No.23 Thn,1992, terdapat kesan telah dilakukan legalisasi tindakan abortus. Kurangnya wawasan para dokter dan pemahaman atas isi pasal 15 UU No.23 Thn.1992 dapat berdampak negatif,dalam arti, seakan-akan para dokter mempgroleh kewenangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yakni abortus yang dilarang oleh pasal-pasa dalam KUHP. Berdasarkan latar belakang tersebut, dikemukakan permasalahan sebagai berikut : "Apakah Abortus Provocatus Criminalis dengan alasan keadaan darurat menurut pasal 15 Undang-UndangN omor 23 tahun 1992 dapat dikualifikasikan dalam alasan penghapusan pidana? "
2.
PENJELASAN JUDUL
Skripsi ini ber judul ³ABORTUS PROVOCATCUS CRIMINALIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992" . Dalam bagian ini, akan dijelaskan beberapa istilah dan kata sebagai beri kut: Abortus, berarti "keguguran". Abortus Provocatus, berarti "keguguran yang dibuat dengan sengaja" Criminalis, . berarti "kejahatan, pidana, kriminal", ditinjau, berarti "pendapatan meninjau, pandangan, mempelajari. Dari uraian tersebut di atas, konteks bahasan yang dimaksud dalam judul adalah mempelajari secara seksama perihal pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh dokter, atas persetujuan wanita yang mengandungnya karena sesuatu keadaan atau alasan tertentu serta menghubunkannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, khususnya pasal 15.
3.
ALASAN PEMILIHAN JUDUL
Adapun alasan dipilihnya judul "ABORTUSP ROVOCATUS CRIMINALIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992" adalah karena berdasarkan pengamatan, perbuatan abortus sukar sekali dibuktikan oleh yang berwajib. Meskipun dalam kenyataannya banyak yang melakukan perbuatan ini, tetapi selalu di lakukan secara sembunyisembunyi. Alasan yang bisa dikemukakan antara lain adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalih tersebut terutama dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti kesehatan, social, ekonomi dan budaya. Mengingat perkembangan pranata hukum tentang pengguguran kandungan tidak secepat kemajuan yang ada didalami dunia kedokteran, berbagai dampak negatif dialami kalangan wanita yang terlibat dalam praktik tersebut. Sebagian dari mereka bahkan menemuiajalnya akibat perbuatan abortus. Sementara itu, oknum tertentu secara leluasa melakukan pengguguran kandungan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memupuk kekayaan. Bagi pihak yang setuju terhadap tindakan abortus, alasan yang dikemukakan adalah upaya menghindarkan seorang ibu dari suatu kehamilan yang diper kirakan oleh dokter dapat membahayakan atau menggangu kesehatan atau nyawa sang ibu. Sedangkan bagi yang tidak setuju, abortus dinilai sebagai suatu perbuatan pembunuhana tau kejahatan terhadap nyawa dan bersifat melawan hukum. Melihat adanya dampak negatif dari perbuatan abortus provocatus criminalis, baik ditinjau dari segi kesehatan, agama, maupun dari segi hukum, materi ini dapat dianggap sebagai
suatu obyek kajian yang menarik. Dikatakan menarik, terutama karena secara hukum perbuatan tersebut termasuk pembunuhan, tetapi masih banyak dilakukan orang, Dan bahkan tidak jarang dijadikan sebagai alternatif solusi yang efisien.
4.
TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dan merupakan salah satu persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester, Mata Kuliah Sosilogi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Megou Pak Tulang Bawang. Selanjutnya, Proposal skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran , khususnya hukum pidana yang menyangkut materi abortus. Dengan demikian, setidaknya dapat memberikan alternatif jalan keluar untuk mengupas masalah abortus provocatus criminalis dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.
5.
METODELOGI
A. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif. Dalam arti, pendokatan yang membahas suatu permasalahan berlandaskan pada peraturan perundangundangan yang ada (hukum normatif), terutama yang berkaitan dengan abortus. Dalam hal ini, antara lain adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. B.
Sumber Dat a
Data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP, UU No.23 Thn.1992 dan peraturan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur, pendapat para sarjana, majalah, surat kabar serta bahan hukum tertulis lainnya.
C.
Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam skripsi ini di lakukan secara studi pustaka. Yakni, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku, perundangundangan, majalah dan surat kabar . Data yang telah terkumpul kemudian diinventarisasikan dan selanjutnya di kelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan materi dan permasalahan yang akan dibahas.
D.
Pengolahan dan Analisis Data
Semua data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan motode deduktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan litsratur. Hasil perolehan tersebut kemudian diterapkan dalam masalah, seh.ingga didapat suatu kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban at as permasalahan. Sedangkan analisa datanya bersifat kualitatif. Analisa tersebut dilakukan melalui penelaahan sistematika perundang-undangan, yaitu penelaahan terhadap pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
6.
Pertanggun jawaban Sistematika
Skripsi ini terdiri dari 4 BAB dan tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab. BAB I. PENDAHULUAN .
Bab ini mErupakan pengantar sebelum sampai pada materi pokok yang diulas dalam skripsi ini. Sebagai pengantar, bab ini berisikan apa yang menjadi Iatar belakang dikemukakan rumusan permasalahan. Termasuk di dalamnya adalah ulasan pengertian judul skripsi dan alasan pemilihan judul tersebut. Di samping itu, dikemukakan pula metodologi yang digunakan menjawab permasalahan tersebut. Sehingga uraian dalam Bab ini merupakan kerangka dasar dari keseluruhan skripsi ini.
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ABORTUS DAN KEADAAN DARURAT.
Bab ini merupakan landasan teoritik dan yuridis. Di katakan demikian, karena dalam bab ini dikemukakan segala penjelasan tentang makna abortus, jenis-jenisnya dan peraturan perundangundangany ang terkait. Di samping itu, bab ini mengupas pula pengertian keadaan darurat, sebagai salah satu aspek dari alasan pemaaf, yaitu alasan penghapus pidana m6nurut KUHP dan ketentuan dari substansi pasal 15 dan 80 Undang-UndangN omor 23 Tahun 1992. B III. ANALISA ABORTUS PROVO CATUS
CRIMINALIS
DAR I SUDUT PANDANG PASAL 1 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992.
Dalam bab ini dikemukakan duduk persoalan penerapan pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu yang menyangkut tindakan medik tertentu, yang secara transparan diartikan sebagai pengguguran kandungan atau abortus, Duduk persoal an torsebut akan dianalisa berdasarkan landasan teoritik dan peraturan perundang-undangan yang telah di kemukakan di atas,
Sehingga
permasalahan yang
di
kemukakan
dapat
terjawab.
Jawaban
tersebut
menunjukkan kualifikasi dari abortus provocatus yang dilandasi suatu keadaan darurat , tidak dipidana. BAB IV. PENUTUP.
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang rinci dan runtut atas permasal ahan yang dikemukakan. Sedangkan saran merupakan masukand emi penyempurnaand an penerapan atas keadaan darurat pada tindakan medis pengguguran kandungan.
DAFTAR PUSTAKA
Piet co, O'Carm, Hidup dan Kesehatan, Ji lid I , STFT Widya Sasana, Malang, 1984, h. 2A1-2a UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 Peraturan Menteri Kesehatan No.434l Men.Kes/SK/X/1 983