DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI INDONESIA
KELOMPOK 5
NAMA :
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telang memberi penerangan dan petunjuk pada kami. Dengan petunjuk beliau kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi di Indonesia. Selama pembuatan makalah ini kami juga mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari pihak lain, maka kami haturkan terimakasi kepada :
Bapak Prof. Dr. Ir. I Made Sudarma, MS, selaku dosen pengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Udayana, yang telah memberi bimbingan, dorongan dan juga masukan pada penulisan makalah ini.
Orang tua kami, yang telah banyak memberikan bantual moral dan material kepada kami.
Serta teman-teman yang telah, memberi masukan yang bermaanfaat kepada kami.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekureangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangan kami butuhkan untuk penyempurnaan makalah ini kedepannya. Serta terima kasih kami sampaikan karena telah membaca makalah kami.
Jimbaran, 28 September 2016
Penyusun (kelompok 5)
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Demokrasi saat ini merupakan suatu model pemerintahan yang sedang diperbincangkan dan digunakan oleh negara-negara di seluruh Dunia. Banyak negara menganggap bahwa demokrasi merupakan system yang paling baik untuk digunakan oleh negara dalam konteks kekinian, karena mendasarkan segala aspek seperti berdasarkan suara rakyat. Selain itu demokrasi sebagai suatu system yang memiliki nilai kemandirian, toleransi, dan mengembangkan kemampuan untuk memahami budaya berselisih secara demokratis dengan bertindak sebagai pembicara dan pendengar yang baik. Karena itu, fokus dari sebuah masyarakat demokratis adalah adanya tanggungjawab terhadap diri sendiri.
Demokrasi sebenarnya tidak hanya dapat dipahami sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan saja, akan tetapi lebih daripada itu terdapat sejumlah nilai positif untuk mendukung terciptanya masyarakat yang aman, tenteram, adil dan sejahtera. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara filosofis demokrasi mengedepankan suara rakyat dalam menentukan setiap kebijakan negara. Berdasar pada filsafat demokrasi, maka segala aspek kehidupan amat bergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak rakyat bukan kehendak individu yang bertindak sebagai penguasa.
Pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak selamanya berjalan mulus, dalam arti bahwa selalu ada kelemahan yang melekat pada sebuah sistem yang diciptakan dan diterapkan. Maka dari itu, perlu adanaya suatu pendidikann yang diberikan kepada masyarakat mengenai apa itu demokrasi agar nilai-nilai demokrasi itu dapat berjalan dengan baik. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan demokrasi di Indonesia.
RUMUSAN MASALAH
Apa Pengertian Demokrasi ?
Apa Saja Jenis-Jenis Demokrasi ?
Apa Saja Nilai-Nilai Demokrasi di Indonesia ?
Apa Keunggulan Demokrasi ?
Bagaimana Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia ?
Apa Itu Pendidikan Demokrasi ?
Bagaimana Hubungan Demokrasi dengan Pemilu ?
TUJUAN
Dapat Memahami Pengertian Demokrasi
Dapat Memahami Jenis-Jenis Demokrasi
Dapat Memahami Nilai-Nilai Demokrasi di Indonesia
Dapat Mengetahui Keunggulan Demokrasi
Dapat Mengetahui Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Dapat Memehami Pendidikan Demokrasi
Dapat Memahami Hubungan Demokrasi dengan Pemilu
MANFAAT
Manfaat yang didapatkan dari penulisan makalah ini meliputu hal-hal yang akan dibahas di bab ii
BAB II
PEMBAHASAN
Latar Belakang dan Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi nbaik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hokum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Kata ini berasal dari bahasa Yunani (demokratia) "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari kata (demos) " rakyat" dan (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut system politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena: kata ini merupakan antonym dari (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. System politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak penyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 da 2. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya di pegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki, Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai Sesuatu yang berbeda dengan dediktator atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.
Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secar tidak langsung melalui perwakilan: ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.
Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli antara lain :
Abraham Lincoln
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Charles Costello
Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
John L. Esposito
Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Hans Kelsen
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.
Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
C.F. Strong
Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.
Hannry B. Mayo
Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.
Merriem
Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.
Samuel Huntington
Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.
JENIS-JENIS DEMOKRASI
Jenis-Jenis Demokrasi ditinjau dari penyaluran kehendak rakyat
Demokrasi Langsung : Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan urusan negara. Terjadi pada zaman Yunani kuno karena penduduknya masih sedikit.
Demokrasi Tidak Langsung : Demokrasi tidak langsung/perwakilan adalah system demokrasi yang untuk menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakilnya di parlemen.
Jenis-Jenis Demokrasi ditijau dari hubungan antar-alat kelengkapan Negara
Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Referendum adalah rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen, tetapi dikontrol oleh rakyat dengan system referendum.
Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Parlementer adalah adanya hubungan yang erat antarabadan eksekutif dan legislatif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atasusul legislatif, sehingga bertanggung jawab kepada parlemen. Kedudukan presiden atau rajasebagai kepala negara yang tidak menjalankan pemerintahan. Eksekutif dalam menjalankantugasnya harus sesuai dengan pedoman atau program kerja yang telah disetujul oleh parlemen.Selama eksekutif menjalankan tugasnya sesuai dengan program tersebut, kedudukan eksekutifakan stabil dan mendapat dukungan dan parlemen. Jika eksekutif melakukan penyimpangan,parlemen bisa menjatuhkan kabinet dengan mengajukan mosi tidak percaya, yang berarti paramenteri harus meletakkan jabatannya. Kedudukan eksekutif berada di bawah parlemen dansangat bergantung pada dukungan parlemen.
Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan merupakan kedudukan legislatifterpisah dari eksekutif, sehingga kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsungseperti dalam demokrasi parlementer. Menteri-menteri diangkat oleh presiden danberkedudukan sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukanpresiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan presiden dan para menteritidak tergantung pada dukungan parlemen dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.
Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Referendum dan Inisiatif Rakyat merupakan gabunganantara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Badan perwakilan tetap ada, tetapidikontrol oleh rakyat, baik melalui referendum yang bersifat obligator maupun fakultatif.
Jenis-Jenis Demokrasi yang didasarkan oleh prinsip ideology
Demokrasi Liberal : Demokrasi liberal menekankan kepada kebebasan individu dengan mengabaikan kepentingan umum.
Demokrasi Rakyat : Demokrasi rakyat didasari/dijiwai oleh paham sosialisme/komunisme yang mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum.
Demokrasi Pancasila : Demokrasi Pancasila berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai social dan budaya bangsa Indonesia serta berasaskan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan.
NILAI-NILAI DEMOKRASI DI INDONESIA
Terbukanya gerbang era reformasi pada akhir 90-an, mengobarkan semangat demokrasi yang semakin kuat di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang dulu sempat lama terbendung di era orde baru kini menjadi agenda utama pemerintahan reformasi. Olehkarena itu dibutuhkan program-program guna mensosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut.
Sekian lama agenda sosialisasi-transformasi nilai-nilai demokrasi dilaksanakan oleh pemerintah ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, Selama ini agenda pemerintah yang masuk dalam kategori paling sukses baru menyentuh pada aspek politik. Terealisasinya Pemilu langsung oleh rakyat dari tingkat presiden sampai tingkat desa biasa menjadi bukti nyata suksesnya agenda tersebut. Akan tetapi dilain sisi masih banyak terjadi peristiwa atau fenomena yang menyimpang bahkan sama sekali tidak demokratis. Masih banyak sekali terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan atau kebebasan pers yang berujung pada pertikaian dan saling membuka aib.
Banyak pihak yang berpendapat bahwa persitiwa dan fenomena tersebut adalah akibat dari kurangnya serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap urgensi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Diantara urgensi nilai-nilai demokrasi tersebut adalah :
Kebebasan Berpendapat adalah merupakan hak dan kewajiban bagi tiap warga negara dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas untuk dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2005. Menuju masa demokrasi seperti sekarang ini, perubahan-perubahan di segala bidang sering memunculkan permasalahan baru bagi warga negara atau masyarakat. Apabila problema tersebut membahayakan, maka warga berhak untuk menyatakan keluhan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah. Hal ini wajib dijamin oleh pemerintah sebagai wujud dan bentuk kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Semakin cepat dan efektif penyelesaiannya, maka kualitas demokrasi pemerintahan tersebut semakin tinggi. Pada orde lama, kebebasan ini sangat dibatasi. Hanya pendapat yang mendukung pemerintahan yang diterima. Jika ada pendapat yang bertolak belakang dan mengancam kekuasaan pemerintahan maka dilarang untuk disalurkan melalui media apapun. Bahkan banyak dari mereka dipaksa mengaku "bersalah" dan ditempatkan di hotel prodeo. Di masa orde baru, tindakan tersebut berlangsung makin intensif dan sistematis. Bahkan pemerintahan membentuk badan intelijen khusus untuk memantau dan mengawasi segala macam gerakan atau pendapat tokoh masyarakat dan segera menindas mereka bila dianggap membahayakan tanpa memperdulikan hak asasi manusia (HAM). Inilah yang memicu kematian nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Represi terhadap perbedaan pendapat dengan para eksekutif cukup potensial dalam menghadirkan disintegrasi bangsa. Karena demokrasi mengajarkan kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sehingga segala jenis penindasan ini harus dijauhkan agar tidak menghalangi demokratisasi dalam tata kehidupan politik Indonesia. Karenanya, setiap warga berhak memberikan tanggapan dan sikap didalam era keterbukaan ini.
Kebebasan Berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Kebebasan berkelompok dalam berorganisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Pada masa modern, kebutuhan seperti ini tumbuh dan berkembang semakin pesat. Semisal seorang calon presiden tidak mungkin mencalonkan dirinya sendiri kecuali dicalonkan oleh kelompoknya (partainya). Berkelompok pada masa orde baru sangat dibatasi kebebasannya. Pembentukan partai selain yang disetujui oleh rezim sangat dilarang pada waktu itu. Kalaupun ada, maka tidak diperbolehkan berkampanye secara luas sampai ke pelosok daerah. Hanya partai pemerintah (Golkar) dan militer yang berhak beraktifitas hingga ke desa-desa. Hasilnya, ketidakadilan semacam ini secara otomatis menguatkan basis Golkar yang merupakan partai pemerintah. Seiring runtuhnya rezim orde baru, segala bentuk diskriminisasi tersebut ternyata tidak mampu memusnahkan eksistensi mereka. Golkar menjadi kehilangan banyak pendukung dan sebaliknya jumlah aktivis partai lain (PPP dan PDI) semakin bertambah dan terus berkembang menyusul datangnya era reformasi. Demokrasi telah memberikan banyak alternatif pilihan sebagai bentuk dukungan akan kebebasan berkelompok. Tidak ada suatu keharusan untuk tunduk dan mengikuti ajakan maupun intimidasi dari pemerintah atau kelompok tertentu. Dan juga tidak ada rasa takut dalam menyampaikan afiliasinya ke dalam sebuah partai atau kelompoknya selain dari partai pemerintah.
Kebebasan Berpartisipasi, secara umum, negara demokrasi yang berkembang selalu mengharapkan agar jumlah partisipan dalam pemberian suara pada pemilihan umum dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Jenis partisipasi yang pertama ini adalah wujud kebebasan berpartisipasi dalam bidang politik. Oleh karena pada zaman otoriter, semakin banyak pemilih berarti semakin besar kebanggaan suatu rezim yang mendapatkan dukungan tersebut. Maka, segala bentuk intimidasi kepada warga negara sering dijadikan sarana untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Tetapi saat memasuki era reformasi, tidak ditemukan partai politik yang mampu mengumpulkan lebih dari 50 % suara pemilih. Ini membuktikan bahwa negara Indonesia sedang melangkah ke arah demokrasi yang didalamnya terdapat jaminan kebebasan berpartisipasi. Hasil positifnya adalah semakin banyak partai yang mampu mengirimkan wakilnya ke DPR ataupun DPRD. Bentuk partisipasi kedua adalah kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Seorang anggota DPR terpilih belum tentu mampu bekerja sesuai harapan masyarakat bahkan presiden yang terpilih secara aklamasi terkadang tidak mampu memenuhi cita-cita masyarakat. Maka, upaya untuk mengontak langsung para pejabat merupakan kebutuhan yang semakin urgen. Rakyat perlu mengontrol dan mengawasi langsung terhadap segala kebijakan dan keputusan para legislatif maupun eksekutif. Meski begitu, masih terdapat kendala utama yakni pendidikan politik kepada masyarakat tentang manfaat partisipasi ini yang belum ditempuh dengan baik. Karena urgensi mengembangkan tingkat kesadaran ini akan membantu masyarakat dalam menemukan solusi mengatasi problematika kehidupan yang semakin kompleks. Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah adalah jenis partisipasi ketiga. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara berdemokrasi yang bertujuan menjadikan sistem politik dapat bekerja maksimal,. Namun perlu diarahkan dengan baik untuk memperbaiki kebijakan dari pemerintah maupun swasta. Tidak diperkenankan protes tersebut bertujuan menciptakan gangguan dan hambatan bagi publik. Merupakan bentuk partisipasi keempat yakni mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik sesuai dengan sistem yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi. Diharapkan setiap dari mereka akan dapat bertanggung jawab sepenuhnya bila kelak terpilih dan mau menanggung resiko apabila melakukan penyimpangan etika pemerintahan.
Kesetaraan Antar Warga yakni adanya kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk menunjukkan potensi mereka. Untuk ini dibutuhkan usaha keras agar tidak terjadi diskriminisasi kelompok etnis, bahasa, daerah ataupun agama tertentu demi menjunjung tinggi kesetaraan. Intimidasi pada masa orde baru sangat menyulitkan untuk mewujudkan suatu kesetaraan. Ketika itu, tidak semua warga berhak dan berkesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan. Dalam segala bidang terjadi pelanggaran asas kesetaraan yang seharusnya mereka dapat mereka dapatkan secara utuh. Hanya mereka yang mendukung rezim otoriter tersebut yang akan mendapatkan fasilitas melimpah. Semua bentuk penolakan perihal kesetaraan ini tentu berseberangan dengan prinsip dan nilai demokrasi. Namun seiring bangsa ini memasuki era reformasi, nilai-nilai kesetaraan ini perlahan mulai ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bila mampu dipelihara secara kontinyu akan membawa kepada demokrasi yang sehat dan terbuka bagi perkembangan kesetaraan di lingkungan masyarakatnya.
Kepercayaan, dalam proses pemerintahan, kepercayaan antar kelompok masyarakat merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Semakin kompleksnya permasalahan suatu bangsa maka semakin urgen pula penanaman rasa saling percaya di kalangan politisi. Nilai ini juga dapat memperbanyak relasi sosial dan politik dalam masyarakat serta menghilangkan ketakutan, kecurigaan dan permusuhan di lingkungan mereka. Akibat dari kepercayaan yang menurun diantaranya adalah semakin sulitnya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik disebabkan ketiadaan dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Maka pemerintah diharuskan dapat memupuk nilai-nilai ini pada dirinya sendiri demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas.
Kerjasama, demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam berpendapat dapat mendorong tumbuhnya persaingan antar satu dengan yang lain, namun demokrasi menginginkan tujuan yang bisa disikapi dengan kerjasama yang baik. Kompetisi menuju sesuatu yang berkualitas mutlak dibutuhkan, di lain sisi untuk menopang upaya tersebut maka diperlukan kerjasama yang maksimal.
Kedaulatan Rakyat, sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Pemerintah itu sendiri sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tidak diperbolehkan para politisi untuk mengabaikan bahkan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kedaulatan rakyat hanya bisa terlaksana jika para politisi menyadari tanggung jawabnya. Mayoritas politisi zaman orde baru melupakan asal-usulnya dan mengabaikan harapan serta tuntutan rakyat. Mereka selalu memanfaatkan rakyat dan mengeksploitasi mereka demi kepentingan pribadi. Karena itu, dalam rezim demokrasi, para politisi seharusnya sadar bahwa amanat yang mereka peroleh dari rakyat harus dikembalikan dengan sebaik mungkin kepada rakyat.
KEUNGGULAN DEMOKRASI
Dalam buku Globalisasi dank Krisis Demokrasi (41:2007) Dah1 menyebutkan bahawa demokrasi setidaknya memiliki sepuluh keunggulan :
Demokrasi mencegah tumbuhnya suatu pemerintahan otokratis (pemerintahan pada satu orang), karena otokratis kebanyakan melahirkan penguasa yang atas nama Sesuatu, menggunakan keunggulan suatu negara, bangsa dengan kekerasan atau pemaksaan untuk mencapai satu tujuan
Demokrasi menjamin bagi warganya untuk menggunakan hak-hak asasi yang tidak diberikan oleh system yang demokratis
Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas kepada warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan
Demokrasi melindungi orang-orang, yang berhubungan dengan kepentingan pokok mereka, seperti kelangsungan hidup, Cinta, rasa hormat dan sebagainya. Demokrasi memberikan kebebasan untuk memilih, membentuk hidup sesuai tujuan dan sebagainya, lebih baik dari system politik manapun
Pemerintahan demokratis memberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, sesuai dengan hokum yang mereka pilih sendiri
Pemerintahan demokratis memberikan kesempatan sebesar=besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral
Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih daripada system lain
Pemerintahan demokratis dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relative tinggi
Demokrasi negara-negara demokrasi tidak berperang satu sama lain
Negara-negara dengan pemerintahan demokratis biasanya lebih maju daripada negara dengan pemerintahan non-demokratis.
Pandangan terhadap keunggulan Demokrasi Pancasila
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki keunggulan antara lain :
Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan
Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum
Lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan.
SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan sudah seusia dengan Refublik Indonesia. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada siding-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Ada kesamaan pandangan dan consensus politik dari para peserta siding BPUPKI bahwa negara Indonesia harus berdasarkan kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi. Para pendiri bangsa bersepakat bahwa Negara Indonesia mendeka harus menjadi Negara demokrasi.
Pada siding tersebut diperdebatkan apakah hak-hak demokratis warganegara perlu diberi jaminan dalam undang-undang dasar atau tidak. Pandangan pertama diwakili oleh Soepomo dan Soekarno yang secara gigih menentang dimasukkannya hak-hak tersebut dalam konstitusi. Pandangan kedua diwakili oleh Moh. Hatta dan Moh. Yamin yang memandang perlunya pencantuman hak-hak warga dalam undang-undang dasar.
Menurut Soepomo, politik pembangunan negara harus sesuai dengan struktur social masyarakat Indonesia. Bentuk negara harus mengungkap semangan kebatinan Indonesia yaitu hasrat rakyat akan persatuan (Suseno, 1997). Negara merupakan kesatuan integral dengan masyarakatnya. Individu dan golongan dalam masyarakat penyatu dan mengabdi pada negara. Negara bersifat mengayomo segenap kepentingan masyarakat. Tidak perlu adanya jaminan hak-hak oleh negara karena secara otomatis telah terjamin dalam negara yang integral.
Sedangkan, Hatta setuju dengan demokrasi yang dikatakan dengan istilah kerakyatan. Hatta menganggap dan percaya bahwa demokrasi/kerakyatan dan kebangsaan sangat cocok untuk keperluan pergerakan Indonesia dimasa yang akan dating (Hatta, 1953). Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak besifat individu, tetapi kolektivitet/rasa bersama dalam bidang politik, social, ekonomi. Dengan pandangan ini, Hatta mengusukkan agar hak-hak warganegara termuat dalam undang-undang dasar karena ini merupakan perwujudan dari demokrasi politik. Di samping itu, Hatta juga mengusulkan perlunya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat supaya tidak timbul cadaver disiplin.
Menurut Meriam Boediardjo (1997), dipandang dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sampai masa orde baru dapat dibagi menjadi 3 yaitu :
Masa Republik I, yaitu masa demokrasi parlementer
Masa Republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin
Masa Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan system presidensil
Menurut Afan Gaffar (1990), membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia terdiri dari :
Periode masa revolusi kemerdekaan
Periode masa demokrasi parlementer (reprensentative democracy)
Periode masa demokrasi terpimpin (guided democracy)
Periode pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy)
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat pula dibagi dalam periode berikut :
Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1950
Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri atas :
Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959
Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965
Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998
Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai 1999
Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang
Pada masa transisi dan reformasi, masyarakat memiliki kemsempatan yang luas dan bebas untuk melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat ini menjadi harapan banyak orang sehingga disebut euphoria demokrasi.
Pada masa transisi dan reformasi ini juga, banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik antarbangsa sendiri. Antara tahun 1998 sampai 1999 dianggap tahun yang penuh dengan gejolak dan kerusuhan. Beberapa kasus kerusuhan antara lain :
Kerusuhan di Aceh
Kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor Timur
Konflik di Ambon, Maluku, Kalimantan Tengah dan lain-lain.
Demokrasi yang diperjuangkan di era transisi membutuhkan pengorbanan dan memunculkan kerusuhan di mana-mana. Hal itu tentu saja dapat memperlemah stabilitas politik dan nasianal Indonesia. Tanpa sikap hidup demokratis dan berpegang pada nilai-nilai demokrasi. Maka demokrasi yang diperjuangkan akan menimbukkan anarki dan kerusuhan.
Setelah pelaksanaan pemilu legislative dan pemilu presiden 2004, bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Diharapkan penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat.
PENDIDIKAN DEMOKRASI
HUBUNGAN DEMOKRASI DENGAN PEMILU
Dalam sebuah Negara yang menganut paham Demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa diikuti Pemilu. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah Pemilihan Umum. Demokrasi sebuah bangsa hampir tidak terpahamkan tanpa Pemilu. Sehingga setiap pemerintahan suatu Negara yang hendak menyelenggarakan pemilu selalu menginginkan pelaksanaanya benar-benar mencerminkan proses demokrasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut serta menentukan gure dan arah kepemimpinan Negara dalam periode waktu tertentu.
Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan Negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan saran legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa betapapun otoriternya pasati membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaanya.
Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara saat ini karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas Negara dan Pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintahan Negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah "untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka".
