Contoh Laporan PKL pada DInas PRKP NTT.docx

4

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di era globalisasi dan persaingan dunia yang sangat ketat saat ini, maka setiap generasi baru harus mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang akan dihadapinya dengan cara membekali diri dengan pendidikan.
Menyadari sulitnya untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkat kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan-lulusan yang handal.
Lembaga pendidikan tinggi atau universitas harus menetapkan sistem pembelajaran yang dapat membentuk mahasiswa yang berkaraktek profesional dan menciptakan tenaga kerja yang handal serta siap pakai dalam mengaplikasikan ilmunya dilapangan yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan akademik dalam hal penerapan ilmu yang sudah ada di lingkungan fakultas, kemudian di praktekkan di lapangan dalam bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
Dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Praktek Kerja Lapangan ini juga dimaksudkan untuk memahami kemampuan dasar yang sebenarnya diinginkan di dunia kerja.
Dalam dunia usaha yang sekarang ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan terampil, kritis, serta memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Oleh sebab itu, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Konsentrasi Keuangan Daerah menerapkan suatu kurikulum pendidikan berbentuk pelatihan yaitu melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada instansi pemerintahan. Program ini dapat menciptakan hubungan timbal balik antara pihak instansi dengan pihak Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam menciptakan tenaga kerja yang terdidik.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu instansi di wilayah Kota Kupang merupakan lokasi tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Keuangan daerah selaku instansi yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki fungsi yaitu : Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Praktek Kerja Lapangan
Tujuan Umum :
Untuk mengaplikasikan materi akuntansi keuangan daerah ke dalam dunia birokrasi dan juga untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
Tujuan khusus :
Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak Universitas dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, bahwa mahasiswa/i telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
Sebagai bukti keikutsertaan mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
Sebagai bukti bahwa mahasiswa/i telah memahami cara kerja, kedisiplinan, mandiri, kreatif, inovatif dan kemampuan positif lainnya.

Kegunaan Praktek Kerja Lapangan
Bagi Mahasiswa
Menambah pengetahuan dan penyusunan tulisan yang bersifat ilmiah, dan wawasan berpikir penulis, karena laporan PKL merupakan pertanggungjawaban penulis setelah melakukan PKL.
Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Memberikan masukan tambahan bagi penyelesaian tugas–tugas rutin pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Teknis Pelaksanaan
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP) khususnya Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman yang berlangsung selama 2 (dua) bulan, yakni mulai tanggal 1 Agustus – 2 Oktober 2017.
Peserta Kegiatan Praktek Kerja Lapangan
NAMA : GILBERT BRIANTO PATTIPEILOHY
NIM : 331 14 071
SEMESTER : VII
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI (Konsentrasi Keuangan Daerah)
FAKULTAS : EKONOMI

BAB II
GAMBARAN TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama dan Alamat Kantor
Nama : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Prov. NTT.
Alamat : Jln. W.J Lalamentik No.20.
Telepon : (0380)8212141.
Email : [email protected]
Provinsi : Nusa Tenggara Timur.

Sejarah Kantor
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Kemenpupera RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dahulu kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departeman Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004). Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditetapkan melalui Perpres RI Nomor 15 tahun 2015. Dalam Bab I pasal 2 Kementerian PUPR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Sedangkan susunan organisasi, Kementerian PUPR terdiri atas:
Sekretaris Jenderal,
Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA),
Ditjen Bina Marga,
Ditjen Cipta Karya,
Ditjen Penyediaan Perumahan,
Ditjen Bina Konstruksi,
Ditjen Pembiayaan Perumahan,
Inspektorat Jenderal,
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Profil Kantor
Visi dan Misi
VISI
Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.

MISI
Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.
Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.
Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.
Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

Tugas dan Fungsi Pokok Kantor
2.4.1. Tugas pokok :
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2.4.2. Fungsi Pokok:
Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Struktur Organisasi Kantor
Untuk dapat menjalankan sebagai pelaksana tugas dari Pemerintah Pusat, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman melalui Ditjen Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki struktur organisasi (terlampir).

Uraian Tugas Jabatan Struktural
KEPALA DINAS
Menyusun Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari masyarakat, LSM dan kalangan akademisi untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
Merumuskan dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas berdasarkan rencana strategis dinas dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi perumahan rakyat, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan dan cipta karya berdasarkan kebijakan nasional perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan sumber daya aparatur (SDM) berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberian pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi perumahan rakyat, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan dan cipta karya untuk tersedianya sarana dan prasarana;
Merencanakan, menetapkan dan mengawasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang perumahan rakyat dan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
Melakukan pengaturan pembinaan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi perumahan rakyat, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan dan cipta karya untuk tersedianya sarana dan prasarana;
Mengkoordinir pembangunan dan pengelolaan penyediaan/ rehabilitasi rumah, urusan pertanahan serta pengembangan kawasan permukiman untuk tersedianya sarana dan prasarana;
Mengkoordinir pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota, system persampahan regional, system air limbah domestic regional, system drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
Mengkoordinir penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
Mengkoordinir penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota.
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pertanahan yang tertib, transparan dan akuntabel demi terwujudnya penguatan ekonomi rakyat;
Menetapkan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;
Mengkoordinasikan program dan/atau kegiatan dinas dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
Mengendalikan penyusunan rumusan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
Membina dan memotivasi bawahan melalui pendekatan kemanusiaan, menasehati dan pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta menjadi teladan dan motivator bagi masyarakat;
Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

SEKRETARIS
Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mengkoordinir penyusunan program kerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi bidang perumahan rakyat, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan dan cipta karya berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
Melaksanakan kegiatan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi program bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman khususnya tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pemanfaatan;
Mengkoordinir penyusunan LKPJ, LPPD, LKIP Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas dinas berjalan dengan baik dan lancar;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Sekretariat serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KASUBAG KEPEGAWAIAN, UMUM DAN KEUANGAN
Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), pengusulan KARPEG/KARSU, BPJS, TASPEN dan BAPERTARUM agar tersedia data usulan yang valid;
Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usulan pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan SKP agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
Mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai berdasarkan daftar hadir harian agar tersedia data untuk pembinaan disiplin pegawai;
Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan tugas belajar, ijin belajar dan diklat pegawai baik diklat struktural maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan kapasitas SDM Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
Melaksanakan dan mengontrol kegiatan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan dinas sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai dan pihak terkait lainnya;
Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan dan lingkungan dinas agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;
Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
Menyusun dan memeriksa Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Anggaran PerubahanPendapatan Belanja Daerah (RAPPBD) sesuai rencana kerja agar terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai target;
Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengendalian internal, asset dan keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, profesional dan bermoral;
Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan atasan langsung/pihak lain untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan sumber data yang ada sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI
Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi berdasarkan langkah-langkah operasional Sekretariat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mengontrol dan melaksanakan penyusunan dan penjabaran program dan kegiatan ke dalam program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk menunjang program pembangunan jangka menengah Provinsi NTT;
Menyusun rencana pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk terlaksananya program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta tercapainya sasaran yang diinginkan;
Menyusun alokasi anggaran melalui RKA menjadi DPA, revisi DPA-SKPD menjadi DPA perubahan untuk terkendalinya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran;
Menyusun perencanaan penetapan penerimaan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
Melakukan pembinaan, supervisi dan evaluasi atas proses dan hasil studi perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk meningkatkan pengaturan pembinaan pengamanan dan pengendalian sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui koordinasi dengan bidang terkait untuk memadukan berbagai langkah penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan tugas administasi terkait;
Menghimpun dan menyusun laporan kemajuan fisik pekerjaan sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut;
Melakukan pengumpulan dan pengolahan serta menganalisa data agar tersedia data base dan statistik dinas;
Memberikan layanan Humas kepada Instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Melakukan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Daerah dan pelaporan kinerja lainnya sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
Melakukan upaya tindak lanjut temuan yang bersifat administratif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan rencana kerja Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan;
Menyusun rencana teknis dan program kegiatan bidang perumahan rakyat untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran selanjutnya;
Menyusun konsep pembinaan dan pelaksanaan teknis berdasarkan norma, standar, proses dan kriteria di bidang perumahan rakyat untuk dijadikan pedoman implementasi program sesuai ketentuan yang berlaku;
Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien;
Memberikan petunjuk atau pedoman teknis pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat untuk pencapaian hasil yang optimal;
Memfasilitasi penyediaan rumah umum dan rumah khusus bagi masyarakat dalam kaitannya dengan urusan/ kepentingan strategis Provinsi;
Melakukan pembangunan/ penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
Melaksanakan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Perumahan tingkat kemampuan menengah;
Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan perumahan rakyat untuk meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan;
Mengatur pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada bidang perumahan untuk tercapainya pembangunan masyarakat sesuai kebijakan daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan nasional;
Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan bidang perumahan rakyat serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mengumpulkan dan menyusun data base perumahan korban bencana provinsi dan perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi untuk penyusunan program dan perencanaan bidang perumahan rakyat ;
Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan perumahan rakyat ;
Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat untuk penyusunan program perencanaan selanjutnya;
Melaksanakan monitoring dan penyelesaian temuan bidang perumahan rakyat untuk pengendalian dan peningkatan kinerja;
Mengevaluasi serta menyiapkan rencana penyelenggaraan bidang perumahan rakyat dan mendukung kerjasama antar kabupaten / kota dalam rangka penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi maupun rumah umum dan rumah khusus untuk kepentingan strategis Provinsi;
Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Perencanaan dan Pengendalian serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA SEKSI PENYEDIAAN RUMAH
Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Rumah berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Menyusun rencana teknik pelaksanaan kegiatan penyediaan rumah sesuai kewenangan Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan rumah bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi serta penyediaan rumah umum dan rumah khusus untuk kepentingan strategis Provinsi;
Melaksanakan kegiatan survei dan sosialisasi lapangan untuk mengetahui kebutuhan lapangan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaatnya;
Melaksanakan kegiatan penyediaan rumah bagi korban bencana Provinsi, masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi serta rumah umum dan rumah khusus untuk kepentingan strategis Provinsi dalam rangka menunjang pembangunan sektor perumahan rakyat pada umumnya;
Melaksanakan penyediaan infrastruktur perumahan bagi masyarakat di kawasan strategis daerah Provinsi;
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan untuk menjamin tercapainya mutu, waktu dan biaya;
Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyediaan rumah bagi korban bencana Provinsi, masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi serta rumah umum dan rumah khusus untuk kepentingan strategis Provinsi;
Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan untuk bahan evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaannya;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Penyediaan Perumahan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA SEKSI REHABILITAS RUMAH
Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Rumah berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Menyusun rencana teknik pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku;
Mengatur dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi perumahan bagi korban bencana dan rehabilitasi rumah lainnya sesuai kewenangan Provinsi;
Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait rehabilitasi perumahan korban bencana dan perumahan untuk kepentingan Provinsi;
Melakukan fasilitasi kemudahan dan bantuan dalam rangka rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi maupun rumah umum dan khusus untuk kepentingan strategis Provinsi;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Rehabilitasi Rumah serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
Melakukan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan tanah terlantar lintas kabupaten/kota;
Melakukan penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas kabupaten/kota;
Melaksanakan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
Melaksanakan penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi;
Melakukan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas kabupaten/kota;
Melakukan pemberian izin lokasi lintas kabupaten/kota;
Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaannya;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA BIDANG PENENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan rencana kerja Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan;
Menyusun rencana teknis dan program kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau yang bersifat lintas kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran selanjutnya;
Menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pelaksanaan teknis berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan untuk dijadikan pedoman implementasi program sesuai ketentuan yang berlaku;
Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien;
Memberikan petunjuk atau pedoman teknis pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan untuk pencapaian hasil yang optimal;
Melakukan kegiatan penataaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
Melaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam Kawasan Permukiman;
Melaksanakan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tingkat kemampuan menengah dalam kawasan permukiman;
Melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi;
Memfasilitasi pemberian rekomendasi izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
Menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
Memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
Menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
Menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
Memfasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan menginventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
Merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan;
Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan bidang pengembangan kawasan permukiman serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
Menyusun rencana kegiatan Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Menyusun rencana teknik pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi atau yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh;
Mengatur dan melaksanakan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
Melakukan Penyusunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) pada area kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
Melaksanakan pemberian bantuan teknis perencanan dan bantuan fisik pembangunan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha;
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penataan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi atau yang bersifat lintas kabupaten/kota;
Melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka fasilitasi pengembangan kawasan permukiman kukuh pada kabupaten/kota serta masyarakat pengembang;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA SEKSI PERTANAHAN
Menyusun rencana kegiatan Seksi Pertanahan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Menyusun rencana teknik pelaksanaan kegiatan Pertanahan lintas kabupaten/kota berdasarkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
Melaksanakan kegiatan bimtek penyelenggaraan urusan pertanahan untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien;
Memberikan pelayanan rekomendasi izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
Melakukan survey lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
Melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
Melaksanakan kegiatan Menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
Melaksanakan kegiatan Menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
Melaksanakan kegiatan Memfasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan menginventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
Merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
Mengatur dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pertanahan kewenangan Provinsi;
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pertanahan;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Pertanahan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Cipta Karya berdasarkan rencana kerja Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
Menyusun perencanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana keciptakaryaan agar sesuai dengan peruntukannya;
Menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta pengelolaan dan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), air limbah, drainase, sanitasi, persampahan dan sarana lingkungan lainnya untuk terlaksana dan terkendalinya program-program pembangunan yang integral dan berkesinambungan serta terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman;
Melaksanakan pembinaan teknis penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta melaksanakan pembangunan prasarana lingkungan yang meliputi air bersih, air limbah, drainase, sanitasi, dan sarana lingkungan untuk memenuhi sebagian sarana dan prasarana dasar masyarakat serta mendukung terciptanya lapangan kerja dalam upaya mengendalikan tingkat kemiskinan dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
Mengatur pengelolaan pembangunan bangunan pemerintah dan rumah dinas untuk terkendalinya pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan pemerintah dan rumah dinas;
Mengatur pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi pada bidang keciptakaryaan untuk tercapainya pembangunan masyarakat sesuai kebijakan daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan nasional;
Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Cipta Karya serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
Menyusun rencana kegiatan Seksi Penataan Bangunan gedung dan lingkungan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Menyusun rencana teknik tata bangunan gedung dan lingkungan untuk tercapainya penataan bangunan yang fungsional, serasi dan selaras dengan lingkungan;
Melaksanakan kegiatan survey dan sosialisasi lapangan untuk terkendali dan terlaksananya kegiatan penataan dan pengelolaan bangunan dalam upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta upaya pelibatan masyarakat;
Melaksanakan kegiatan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
Melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah;
Melaksanakan penelitian tata bangunan dan lingkungan untuk terlaksananya program penataan prasarana dan sarana dasar yang diperlukan;
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan untuk terpenuhinya ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta tercapainya sasaran yang telah diprogramkan;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

KEPALA SEKSI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KECIPTAKARYAAN
Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan sarana dan prasarana keciptakaryaan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Menyusun rencana teknik kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Sistem Jaringan Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Sarana Lingkungan Lainnya untuk tercapainya penataan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman serta terpenuhinya sebagian prasarana dan sarana dasar masyarakat;
Melaksanakan kegiatan survei dan sosialisasi lapangan untuk terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Jaringan Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Sarana Lingkungan Lainnya dalam upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta upaya pelibatan masyarakat;
Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan, air bersih dan drainase untuk tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat;
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan untuk terpenuhinya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta terpenuhinya sasaran yang hendak dicapai;
Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Sarana Lingkungan Lainnya serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

Ketenagakerjaan
Tabel 2.1
Ketenagakerjaan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan W. J. Lalamentik Nomor 20, Telepon, -
KUPANG

KLASIFIKASI PENDIDIKAN

NO.
JENJANG PENDIDIKAN
JUMLAH
1
S-2 Manajemen
2
Orang
2
S-2 Teknik
12
Orang
3
S-2 Pengelolaan SDA
1
Orang
4
S-2 Transportasi
1
Orang
5
S-2 Hukum
1
Orang
6
S-2 Pertanahan
1
Orang
7
S-1 Teknik
39
Orang
8
S-1 Ekonomi
6
Orang
9
S-1 Sosial
2
Orang
10
D-III Teknik
5
Orang
11
SMA/STM/SMEA/SMK
20
Orang
JUMLAH ASN
90
Orang

NO.
JENJANG PENDIDIKAN
JUMLAH
1
S-1 Teknik
6
Orang
2
S-1 Ekonomi
2
Orang
3
S-1 Hukum
2
Orang
4
D-III Teknik
1
Orang
5
SMA/STM/SMEA/SMK
6
Orang
JUMLAH NON ASN
17
Orang
2.8. Aktivitas/Operasional Organisasi
Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk setiap Tahun Anggaran berikutnya.
Menyiapkan bahan penyusunan Revisi DIPA dan POK.
Menyiapkan data pendukung (Readiness Criteria) untuk masing-masing program dalam penyusunan RKAKL.
Menginput data RKAKL ke dalam aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
Menyusun dan memuktahirkan usulan rencana kegiatan dan menyusun program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
Menyusun Rencana Penyerapan Anggaran baik keuangan maupun fisik untuk Tahun Anggaran berikutnya.
Mengumpulkan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan.
Rencana Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa.
Data Pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan).
Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja.
Menginput dan menguraikan seluruh data kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai data yang ada pada DIPA dan RKAKL.
Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali data ada perubahan dan informasi dan mengirimkan back-up data melalui e-Monitoring online.
Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring offline.
Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan Laporan 2 Mingguan.
Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan Laporan Triwulan.
Mengidentifikasi dan melaporkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Melakukan pendampingan dan fasilitasi penyusunan rencana program.
Menyusun Laporan Anggaran pembiayaan Semester Satuan Kerja.
Menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB III
AKTIVITAS PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
Waktu
Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 1 agustus sampai dengan tanggal 29 September 2017. Hari kerja dilaksanakan selama lima hari kerja dalam satu minggu yakni dari Hari Senin sampai Jumat dari jam 08.00 s.d 14.00 WITA.
Tempat
Praktek Kerja Lapangan dilakukan di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Uraian Kegiatan

Penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan ditempatkan di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP). Selama penulis ditempatkan di Satker PSPLP, tugas penulis sebagian besar adalah mengurus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pencapaian kinerja visi dan misinya. selain itu penulis juga ikut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan dinas.
Selama PKL penulis di tempatkan pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP), daftar kegiatan penulis sebagai berikut :
Tabel 3.1
Uraian kegiatan
Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dari bulan Juli-September
No
Waktu pelaksanaan PKL
Hari/tanggal
Jenis kegiatan
1

Selasa, 01 agustus 2017
Menghadap Bapak Sekretaris, KASUBAG sebagai tanda penjemputan dan penerima untuk melakukan PKL sekaligus pengenalan kepada pegawai.
Bertugas di satker PSPLP.
Purnabakti Kepala Bidang Ciptakarya.
2
Rabu, 02 agustus 2017
Mengerjakan maket TPA sanimas.
3
Kamis, 03 agustus 2017
4
Jumat, 04 agustus 2017
5
Senin, 07 agustus 2017
Mengikuti kegiatan Workshop Penjaminan Kualitas dokumen strategi sanitasi kota/kabupaten review PPSP.
6
7
8
9
Mempersiapkan maket TPA sanimas ke wilayah pameran pembangunan.
10
11
12
13
Penerima Tamu upacara bendera wakil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Rumah Jabatan Gubernur.
14

15
16
17
Menginput Rencana Penyerapan Anggaran keuangan ke dalam aplikasi.
18
19
20
21
22
23
24
Senin, 04 September 2017
Menginput dan menguraikan data kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
25
Selasa, 05 September 2017
26
Rabu, 06 September 2017
27
Kamis, 07 September 2017
28
Jumat, 08 September 2017
29
30
31
32
Mencatat data Anggaran pembiayaan Semester Satuan Kerja selanjutnya di input ke aplikasi yang ada.
33
Mencatat data Anggaran pembiayaan Semester Satuan Kerja selanjutnya di input ke aplikasi.
34
35
36
37
Menginput data volume, harga satuan, dan jumlah biaya ke dalam DIPA TA 2017.
38
39
40
41
42
43
Senin, 2 Oktober 2017
Pamit kepada Bapak Sekretaris, Kepala Satuan Kerja dan seluruh para pegawai sebagai tanda berakhirnya PKL.

Selama mengikuti kegiatan PKL di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, penulis mendapatkan pengalaman berharga berupa ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas pemerintahan mulai dari menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) sampai memasukan data kedalam DIPA dan juga pengalaman berharga lainnya dari aktivitas-aktivitas yang berlangsung pada instansi pemerintahan.
3.3. Kendala-kendala yang dihadapi selama dalam Praktek Kerja Lapangan
Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini penulis menghadapi permasalahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawsan Permukiman (PRKP). Antara lain permasalahan yang dihadapi penulis adalah sebagai berikut :
Ketika ditempatkan di bagian Penyehatan Lingkungan permukiman, Penulis merasa kurang nyaman dan cukup direpotkan karena minimnya ketersediaan sarana dan prasarana seperti meja, kursi, dan komputer sehingga penulis sering berpindah tempat duduk saat menginput data dan harus membawa laptop pribadi untuk menginput data.
Penulis merasa terganggu karena saat sedang menginput data, sering direpotkan dengan permintaan para pegawai kepada penulis untuk memindahkan barang-barang dari satu ruangan ke ruangan lain.
Penulis merasa ragu-ragu dan takut apabila melakukan kesalahan dalam menginput data.

Solusi Permasalahan di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Solusi untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi penulis adalah sebagai berikut :
Menerima berbagai kekurangan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam hal sarana dan prasarana, juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi kantor ada.
Membantu secara sukarela setiap pekerjaan yang diberikan karena hal tersebut merupakan bagian dari Praktek Kerja Lapangan dan bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi penulis.
Penulis harus lebih teliti dan fokus pada saat menginput data agar tidak terjadi kesalahan penginputan data.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, ada beberapa hal yang didapat penulis diantaranya :
Mengetahui tugas-tugas penting yang dihasilkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Mengetahui sistem dan prosedur kerja yang diterapkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kupang khususnya di Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman.
Penulis dapat menerapkan pengetahuan yang didapatkan selama kuliah dan menyesuaikannya dengan tuntutan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Penulis dapat mengetahui sejauh mana kompetensi mahasiswa di dunia nyata.

Saran
Saran Bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman:
Penulis mengharapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan dan juga kinerja yang sudah ada.
Penulis mengharapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menempatkan mahasiswa/i sesuai dengan konsentrasi keilmuannya, sehingga dapat mempraktekan ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan.
Penulis mengharapkan kedepannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menempatkan mahasiswa/i Praktek Kerja Lapangan secara rolling dari satu bagian ke bagian lain agar mahasiwa/i dapat lebih memahami aktivitas kantor yang ada.

Saran untuk Lembaga (Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)
Melampirkan Item-Item yang harus digali mahasiswa di tempat magang pada surat permohonan ijin magang atau pada surat lainnya yang tentu tidak bersifat memaksa instansi, agar mempermudah pihak kantor untuk mengarahkan atau membimbing mahasiwa magang sesuai dengan Tupoksi disiplin ilmu Akuntansi konsentrasi keuangan daerah.
Tidak mempersulit mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Magang Kerja atau Praktek Kerja Lapangan (PKL), dengan lebih mempercepat proses pengeluaran surat permohonan magang untuk instansi agar kesempatan magang di instansi yang dituju tidak diambil oleh pelajar/mahasiswa lain yang juga akan melakukan kegiatan magang di kantor yang sama. Mengingat kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
Membuat jadwal pengantaran dan monitoring dari Dosen Fakultas Ekonomi kepada mahasiswa magang.
Menetapkan Dosen Pembimbing magang dan diumumkan saat pembekalan magang kepada mahasiswa, agar mahasiswa dapat langsung berkonsultasi ketika mengalami kendala selama magang, mengingat kegiatan magang hanya dilakukan 1 kali selama masa perkuliahan dan juga mahasiswa berhubungan langsung dengan dunia pekerjaan dan membawa nama besar Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya Fakultas Ekonomi.

Saran Bagi Mahasiswa :
Menjaga kedisiplin dalam hal ketepatan waktu, penampilan, sikap, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
Dapat bersosialisasi dengan baik dengan semua pegawai agar dapat terjalin hubungan yang harmonis.
Harus mempunyai keyakinan dan rasa percaya diri dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pada saat PKL. Bekerja secara inisiatif dan keratif, tidak menunggu untuk disuruh terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Nomor : 15 / PRT / M / 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian PUPR.
Sub Bagian Kepegawaian, Umum, Dan Keuangan Dinas PRKP.
www.pu.go.id/m.

Contoh Laporan PKL pada DInas PRKP NTT.docx

Recommend Documents