LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI BIDANG PKL (PEDAGANG KAKI LIMA) DINAS PASAR KOTA SEMARANG
PENGARUH PROGRAM PEMBINAAN PKL TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI PKL DINAS PASAR KOTA SEMARANG TAHUN 2015
Disusun Oleh: Nama
: Rokhimatul Ulya
NIM
: 7211412043
Jurusan/Prodi Jurusan/Prodi : Akuntansi Akuntansi S1
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2015
ii
ii
ABSTRAK
Rokhimatul Ulya Pengaruh Program Pembinaan PKL Terhadap Pendapatan Retribusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2015 Dinas Pasar Kota Semarang
Strata 1 (S1) – (S1) – Akuntansi – Akuntansi – Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Tahun 2015
PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan pelaku usaha yang seringkali menimbulkan permasalahan sosial karena dalam usaha perdagangannya PKL menggunakan fasilitas umum sehingga perlu diadakan program pembinaan PKL. Dinas Pasar Kota Semarang sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pasar Tradisional dan PKL (Pedagang Kaki Lima) memiliki wewenang untuk mengelola PKL (Pedagang Kaki Lima) sehingga penulis bertujuan untuk menganalisis apakah belanja yang dikeluarkan untuk program pembinaan PKL memiliki pengaruh terhadap pendapatan retribusi PKL. Manfaat dari laporan adalah untuk menambah ilmu tentang pengaruh program pembinaan PKL terhadap pendapatan retribusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2015. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam laporan ini dengan metode interview, metode observasi dan metode studi pustaka. Metode interview dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, metode observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung objek yang ditugaskan kepada penulis di lapangan dan studi pustaka dengan membaca referensi-referensi terkait melalui buku panduan dan internet. Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan penulis yaitu mengamati alur retribusi yang dipungut kepada PKL dan Updating data PKL tahun 2015. Dalam laporan ini berisi tentang pengaruh program pembinaan PKL terhadap pendapatan retribusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji regresi diketahui bahwa bahwa program pembinaan PKL tidak berpengaruh ber pengaruh terhadap pendapatan retribusi PKL. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target pendapatan retribusi PKL pada tahun 2015, terbatasnya data yang dikumpulkan oleh peneliti, dan adanya faktor perilaku yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi PKL sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memperpanjang waktu penelitian yaitu minimal 5 tahun dan dapat dapat menggunakan variabel perilaku.
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penyusunan laporan praktik prakti k kerja lapangan (PKL) yang berjudul “ Pengaruh Program Pembinaan PKL Terhadap Pendapatan Retribusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2015” 2015 ” ini dapat terselesaikan dengan lancar. Laporan PKL ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi S1 (Strata-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam menyusun laporan PKL ini penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak yaitu: 1.
Bapak Dr. Wahyono, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
2.
Bapak Drs. Fachrurrozie, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Strata I (SI) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri semarang
3.
Bapak Drs. Asrori, M.S. selaku se laku dosen pembimbing.
4.
Bapak Trijoto Sardjoko, S.H., M.M. selaku kepala Dinas Pasar Kota Semarang.
5.
Bapak Eko Hanggono, S.H. selaku pembimbing lapangan dari Dinas Pasar Kota Semarang.
6.
Bapak Moch. Agus RG, S.T., M.T. selaku Ketua Bidang PKL Dinas Pasar Kota Semarang.
7.
Bapak/Ibu pegawai Dinas Pasar Kota Semarang, khususnya Bidang PKL.
iv
8.
Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
9.
Teman-teman mahasiswa Akuntansi angkatan 2012 yang selalu kompak dan saling mendukung, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita s emua.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan PKL ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan.Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.Semoga laporan PKL ini bermanfaat. Semarang,
Desember 2015
Rokhimatul Ulya
v
DAFTAR ISI
Halaman Halaman Judul .....................................................................................
i
Halaman Pengesahan ...........................................................................
ii
ABSTRAK
......................................................................................
iii
KATA PENGANTAR .........................................................................
iv
DAFTAR ISI ......................................................................................
vi
DAFTAR TABEL ................................................................................
viii
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................
ix
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................
2
1.3 Tujuan dan Manfaat PKL .........................................................
3
1.4 Tempat Pelaksanaan PKL ........................................................
4
1.5 Metode Pengumpulan Data ......................................................
4
1.6 Metode Analisis ........................................................................
5
BAB 2 PAPARAN LAPORAN
2.1 Pekerjaan/Kegiatan ................................................................ 2.1.1
Pekerjaan Secara Umum ............................................
vi
6 6
2.1.1.1 Gambaran Umum Dinas Pasar KotaSemarang ....
6
2.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Semarang ..........
7
2.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Semarang .
8
2.1.1.4 Bidang PKL Dinas Pasar Kota Semarang ............
8
2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang PKL .................
9
2.1.2
Pekerjaan Secara Spesifik ..........................................
11
2.1.2.1 Proses Induksi ......................................................
11
2.1.2.2 Tugas-tugas Selama PKL .....................................
12
2.2 Analisis Hasil Pekerjaan ........................................................
22
2.2.1
Pengaruh Program Pembinaan PKL Terhadap Pendapatan Retribusi PKLDinas Pasar Kota Semaran Tahun 2015 ................................................................
22
BAB 3 PENUTUP
3.1 Simpulan ................................................................................
29
3.2 Saran .......................................................................................
30
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................
31
LAMPIRAN ......................................................................................
32
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Rekapitulasi Data PKL Per Desember 2015 .........................
Tabel 2
Pendapatan Retibusi Sewa Lahan dan Kebersihan PKL
22
Tahun 2015 ...........................................................................
23
Tabel 3
Belanja Program Pembinaan PKL Tahun 2015 ....................
25
Tabel 4
Hasil Uji Regresi ...................................................................
26
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Semarang ..................
32
Lampiran 2
Format Karcis Retribusi Sewa Lahan PKL ...........................
33
Lampiran 3
Daftar Hadir dan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .............
34
Lampiran 4
Surat Izin ...............................................................................
36
ix
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan
lapangan
pekerjaan
formal
yang
ada
mengakibatkan
meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat kemudian berkerja atau menekuni usaha pada sektor informal seperti menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut Syamsu Hilal (2013), timbulnya PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan berproduksi maupun akibat dari kebijakan ekonomi liberal yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro dan mengabaikan ekonomi mikro. Saat ini PKL (Pedagang Kaki Lima) banyak dijumpai di kota-kota besar seperti halnya Kota Semarang karena sebagai kota metropolitan yang di dukung oleh daerah Hinterland -nya, Kota Semarang menjadi magnet usaha bagi masyarakat. Pada umumnya aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima) menempati badan badan jalan dan trotoar di Kota Semarang sehingga tidak menyisakan ruang yang cukup untuk pejalan kaki. Kondisi seperti ini kini menjadi perhatian publik karena aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima) tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti menganggu pejalan kaki, menciptakan masalah kemacetan, menciptakan lingkungan yang kotor, dan merusak estetika Kota Semarang. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa
1
keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sangat memerlukan adanya pembinaan atau penataan. Dinas Pasar Kota Semarang sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pasar Tradisional dan PKL (Pedagang Kaki Lima), salah satunya memiliki wewenang untuk mengelola atau melakukan pembinaan terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima). Pembinaan terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) yaitu meliputi pemungutan retribusi, perijinan, penataan tempat usaha, keamanan dan ketertiban PKL serta pelayanan penggunaan fasilitas lainnya seperti pembangunan dan pemeliharaan shelter PKL. Berdasarkan
wewenang
tersebut,
maka
penulis
merasa
perlu
menganalisis apakah belanja yang dikeluarkan untuk program pembinaan PKL memiliki pengaruh terhadap pendapatan retribusi PKL yang diterima oleh Dinas Pasar Kota Semarang khususnya di tahun 2015. Hal ini dikarenakan setelah penulis melakukan observasi, program pembinaan tersebut dinilai penting dalam kaitannya dengan hasil pemungutan retribusi sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam laporan
Praktik
Kerja
Lapangan
ini
adalah apakah program
pembinaan PKL memiliki pengaruh terhadap pendapatan retribusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2015?
2
1.3.
Tujuan dan Manfaat PKL 1.3.1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan laporan Praktik
Kerja
ini adalah untuk mengetahui pengaruh program
pembinaan PKL terhadap pendapatan retribusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2015.
1.3.2. Manfaat
1. Bagi Mahasiswa: 1. Mahasiswa memperoleh tambahan ilmu mengenai pengaruh program pembinaan PKL terhadap pendapatan retribusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang 2015. 2. Mahasiswa mengetahui realita keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan keahliannya pada pekerjaan yang diberikan oleh instansi terkait. 4. Mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam lingkungan realita kerja. 2. Bagi Fakultas: 1.
Untuk mengevaluasi dalam menyusun kurikulum kegiatan belajar mengajarnya, agar sejalan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan di lapangan.
2.
Sebagai kerjasama untuk menyalurkan lulusan-lulusan Fakultas Ekonomi ke dunia kerja, khususnya instansi pemerintahan. 3
3. Bagi Instansi: 1.
Terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara instansi mitra
dengan
Program
Studi
Akuntansi,
Universitas
Negeri
Semarang, memperoleh masukan dari lembaga pendidikan agar terjadi
persamaan
persepsi
antara
kesederhanaan
teori
dan
Dapat berpartisipasi dalam pengembangan profesionalisme
dan
praktik. 2.
mutu pendidikan.
1.4.
Tempat Pelaksanaan PKL
1. Tempat
pelaksanaan
Praktik
Kerja
Lapangan
di Bidang PKL
(Pedagang Kaki Lima) Dinas Pasar Kota Semarang yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 115 Kota Semarang, Jawa Tengah.
2. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Tanggal
: 26 Oktober – 18 Desember 2015
Hari
: Senin – Jumat
Jam Kerja : 07.00 WIB – 14.00 WIB
1.5
Metode Pengumpulan Data
Metode yang penulis gunakan dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah :
4
a. Metode interview Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu Bidang PKL Dinas Pasar Kota Semarang. b. Metode Observasi Penulis mengamati secara langsung obyek penelitian dalam hal ini adalah Dinas Pasar Kota Semarang. c. Metode studi pustaka Penulis mencari data-data melalui buku-buku atau website yang ada. d. Pengumpulan data sekunder Penulis menelaah data dan dokumen yang ada di Dinas Pasar Kota Semarang, khususnya Bidang PKL.
1.6
Metode Analisis
Analisis
yang
dilakukan
dalam
penelitian
ini
yaitu
dengan
cara
membandingan realisasi dengan anggaran pendapatan retribusi PKL tahun 2015. Selain itu, untuk uji pengaruh peneliti menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 21. Regresi linear sederhana digunakan karena peneliti hanya menggunakan satu variabel dependen (pendapatan retribusi PKL) dan satu variabel independen (program pembinaan PKL).
5
BAB 2 PAPARAN LAPORAN 2.1
Pekerjaan/Kegiatan
2.1.1 Pekerjaan Secara Umum 2.1.1.1 Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Semarang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang, menyebutkan bahwa Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah, Dinas Pasar memiliki peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat Kota Semarang. Pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan Dinas Pasar Kota Semarang adalah dalam hal pelayanan, yang meliputi pemungutan retribusi, perijinan, penataan tempat usaha, keamanan dan ketertiban pasar dan PKL, serta pelayanan penggunaan fasilitas perpasaran lainnya. Dinas Pasar Kota Semarang mengelola sebanyak 47 pasar tradisional dan 3 pasar hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pihak III serta PKL yang tersebar di 16 wilayah kecamatan. Pasar maupun PKL tersebut berada pada
6
lokasi strategis yang terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu Pasar Kota, Wilayah, Lingkungan.
2.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Semarang a. Visi
Visi Dinas Pasar Kota Seamarang adalah Terwujudnya pasar yang Aman, Nyaman, Tertib, Bersih, dan Sehat.
b. Misi
Guna melaksanakan visi tersebut di atas, ditetapkan Misi Dinas Pasar Kota Semarang sebagai berikut: 1. Mewujudkan kondisi pasar/PKL yang Aman, Nyaman, Tertib, Bersih, dan Tertata. 2. Mewujudkan manajemen pasar/PKL yang baik. 3. Mewujudkan pertumbuhan perpasaran/PKL yang efisien, produktif, dan merata. 4. Mewujudkan pengelolaan petugas yang baik dan berkualitas. 5. Mewujudkan pedagang pasar/PKL berperan aktif dalam pengelolaan pasar/PKL. 6. Mewujudkan peningkatan pendapatan sebagai penopang PAD dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan dalam rangka
pencapaian tingkat BEP (minimal mendekati titik nol).
7
2.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Semarang
Organisasi merupakan suatu sistem yang menghubungkan sumber-sumber daya sehingga memungkinkan pencapaian tujuan atau sasaran tertentu. Oleh karena itu, organisasi memiliki peran yang penting dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta. Dengan adanya organisasi, maka tujuan yang telah ditetapkan suatu instansi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selain itu, struktur organisasi bertujuan untuk memberikan kepastian dalam garis wewenang, koordinasi dan pengawasan supaya gap dapat dicegah, dan agar perencanaan anggaran menjadi lebih baik. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Semarang terdapat di lampiran 1.
2.1.1.4 Bidang PKL (Pedagang Kaki Lima) Dinas Pasar Kota Semarang
Bidang PKL merupakan salah satu bagian yang dinaungi Dinas Pasar Kota Semarang. Penulis ditempatkan pada bidang PKL Dinas Pasar Kota Semarang. Pada Bidang ini terdapat tiga seksi, yaitu Seksi Pengaturan dan Pengendalian, Seksi Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan, Seksi Operasional dan Sarana Prasarana PKL. Bidang PKL dipimpin oleh seorang kepala bidang. Sedangkan Seksi Pengaturan dan Pengendalian, Seksi Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan, Seksi Operasional dan Sarana Prasarana PKL masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan dibantu oleh beberapa staff pegawai. Kepala Bidang PKL
: Moch. Agus RG, S.T., M.T
Kasi Pengaturan dan Pengendalian
: F. Totok Kuncahyanto, S.H.
Kasi Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan
: Andriana E. P., S.H., M.M.
Kasi Operasional dan Sarana Prasarana PKL
: Sutaryono, A.md., S.E.
8
2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang PKL
1. Tugas: Bidang PKL mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pengaturan dan Pengendalian, Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan, Operasional dan Sarana Prasarana PKL di luar pasar. 2. Fungsi: a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan
Pengendalian,
Perizinan,
Bimbingan,
dan
Penyuluhan,
Operasional dan Sarana Prasarana PKL. b) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengaturan dan Pengendalian, Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan, Operasional dan Sarana Prasarana PKL. c) Penyusunan rencana kerja anggaran di bidang Pengaturan dan Pengendalian, Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan, Operasional dan Sarana Prasarana PKL. d) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengaturan dan Pengendalian, Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan, Operasional dan Sarana Prasarana PKL. e) Pengkoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan pengaturan dan pengendalian PKL di luar pasar. f) Pengkoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan, bimbingan, dan penyuluhan PKL di luar pasar.
9
g) Pengkoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan operasional dan sarana prasarana PKL di luar pasar. h) Pelaksanaan supervise dan fasilitasi efektifitas kerjasama kegiatan di bidang Pengaturan dan Pengendalian, Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan, Operasional dan Sarana Prasarana PKL. i) Pelaksanaan
evaluasi
kegiatan
di
bidang
Pengaturan
dan
Pengendalian, Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan, Operasional dan Sarana Prasarana PKL. j) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Pengaturan dan Pengendalian, Perizinan, Bimbingan, dan Penyuluhan,
Operasional dan Sarana Prasarana
PKL. k) Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Pengaturan
dan
Pengendalian,
Perizinan,
Bimbingan,
dan
Penyuluhan, Operasional dan Sarana Prasarana PKL. l) Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program di bidang Pengaturan
dan
Pengendalian,
Perizinan,
Bimbingan,
dan
Penyuluhan, Operasional dan Sarana Prasarana PKL. m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
10
2.1.2 Pekerjaan Secara Spesifik 2.1.2.1 Proses Induksi
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Dinas Pasar Kota Semarang dilaksanakan selama dua bulan dimulai dari tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015. Jangka waktu PKL dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis melakukan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh penulis adalah sebagai berikut: a. Proses Perizinan Sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dimulai tanggal 26 Oktober 2015, penulis dan anggota kelompok PKL lainnya mencari instansi atau perusahaan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Instansi yang dipilih oleh penulis adalah Dinas Pasar Kota Semarang. Setelah menentukan instansi yang dituju, penulis dan anggota kelompok PKL mendaftar secara online terkait dengan kegiatan PKL di website Fakultas Ekonomi sebagai syarat untuk mendapatkan surat permohonan PKL dari Petugas Tata Usaha Fakultas Ekonomi. Setelah surat diberikan, Penulis dan anggota kelompok PKL mengajukan proposal dan surat permohonan PKL kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang. Setelah permohonan disetujui, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang memberikan surat rekomendasi kepada penulis untuk diserahkan pada pihak Dinas Pasar Kota Semarang. Selanjutnya, setelah permohonan disetujui oleh pihak Dinas Pasar Kota 11
Semarang, penulis melakukan konfirmasi ulang dan kemudian melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan mulai tanggal 26 Oktober 2015. b. Pelaksanaan Kegiatan PKL Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pasar Kota Semarang penulis ditempatkan pada Bidang PKL. Kegiatan awal Praktik Kerja Lapangan adalah perkenalan, pada proses ini penulis diperkenalkan dengan lingkungan Dinas Pasar Kota Semarang khususnya pada seluruh pimpinan dan staff di Bidang PKL. Hal ini dilakukan agar penulis dan seluruh staff dapat menjalin komunikasi yang baik, karena hubungan kerja yang baik dengan para pegawai akan sangat diperlukan agar tercipta suasana kerja yang nyaman dan harmonis sehingga penulis tidak akan merasa canggung ketika menanyakan hal-hal yang kurang dipahami atau tidak dimengerti dalam melaksanakan tugas yang diberikan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
2.1.2.2 Tugas-tugas Selama PKL
Adapun kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan, antara lain: 1. Melakukan
pengamatan
dan
pembelajaran
terhadap
prosedur
atau
mekanisme kerja yang ada di Bidang PKL Dinas Pasar Kota Semarang. Kegiatan awal dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis melakukan
pengamatan
dan
pembelajaran
terhadap
prosedur
atau
mekanisme kerja yang ada di bidang PKL Dinas Kota Semarang melalui Perda dan buku panduan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang.
12
1) Pengertian PKL (Pedagang Kaki Lima) Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 nomor 1 dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah
pelaku
usaha
yang
melakukan
usaha
perdagangan
dengan
menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta
yang bersifat
sementara/tidak menetap.
Sedangkan menurut Pasal 1 Perda Nomor 11/2000, PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah pedagang yang di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan
yang mudah
dibongkar pasang/dipindahkan
dan
atau
mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya.
Situasi
ini
menciptakan
masalah
dalam
pengelolaan
pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota. Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi, karena menyediakan harga lebih murah. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, PKL menjadi pilihan. Sebagai bentuk penghargaan 13
kepada PKL sebagai pelaku ekonomi mandiri, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyosialisasikan istilah Pedagang Kreatif Lapangan untuk mengganti Istilah Pedagang Kaki Lima.
2) Fungsi Setiap Seksi di Bidang PKL Adapun fungsi setiap seksi di Bidang PKL adalah sebagai berikut: a. Seksi Pengaturan dan Pengendalian
a) Meyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan
dan
pengendalian
dalam
tugas
pengelolaan,
penyeleggaraan, dan pengendalian pengaturan penempatan dan penetapan pemanfaatan lahan bagi PKL. b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja di bidang pengaturan dan pengendalian PKL. c) Menyiapkan rencana kerja anggaran di bidang pengaturan dan pengendalian PKL. d) Menyiapkan
bahan
pengkoordinasian
pelaksanaan
tugas,
supervisi, dan fasilitasi efektifitas kerjasama kegiatan di bidang pengaturan dan pengendalian PKL. e) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan pengaturan dan pengendalian PKL. f) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kerangka draft dan Naskah Akademis Rancangan peraturan-peraturan di bidang PKL. 14
g) Menyiapkan bahan penyusunan penetapan tata letak zoning lokasi PKL. h) Melaksanakan
pengaturan,
penempatan,
dan
pengendalian
penetapan pemanfaatan lahan bagi PKL. i) Menyiapkan bahan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang pengaturan dan pengendalian PKL. j) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian di bidang pengaturan dan pengendalian PKL. k) Menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja program di bidang pengaturan dan pengendalian PKL. l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Perizinan, Bimbingan dan Penyuluhan
a) Meyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan, bimbingan, dan penyuluhan dalam tugas pengelolaan dan penyeleggaraan bina usaha melalui pendidikan dan pelatihan. b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja di bidang perizinan, bimbingan, dan penyuluhan PKL. c) Menyiapkan rencana kerja anggaran di bidang perizinan, bimbingan, dan penyuluhan PKL. d) Menyiapkan
bahan
pengkoordinasian
pelaksanaan
tugas,
supervisi, dan fasilitasi efektifitas kerjasama kegiatan di bidang perizinan, bimbingan, dan penyuluhan PKL.
15
e) Menyiapkan bahan penyusunan perijinan penempatan dan pemanfaatan lahan bagi PKL. f) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pelatihan PKL. g) Melaksanakan proses perijinan penempatan dan penempatan lahan bagi PKL. h) Menyelenggarakan
bimbingan
dan
penyuluhan
dalam
pelaksanaan tugas kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan pedagang dalam rangka bina usaha bidang PKL. i) Menyiapkan bahan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang perizinan, bimbingan, dan penyuluhan PKL. j) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian di bidang perizinan, bimbingan, dan penyuluhan PKL. k) Menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja program di bidang perizinan, bimbingan, dan penyuluhan PKL. l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima sesuai dengan bidangnya. c. Seksi Operasional dan Sarana Prasarana PKL
a) Meyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional dan sarana prasarana PKL dalam tugas pengelolaan dan
penyeleggaraan
monitoring
kebersihan, dan keindahan.
16
keamanan,
ketertiban,
b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja di bidang operasional dan sarana prasarana PKL. c) Menyiapkan rencana kerja anggaran di bidang operasional dan sarana prasarana PKL. d) Menyiapkan
bahan
pengkoordinasian
pelaksanaan
tugas,
supervisi, dan fasilitasi efektifitas kerjasama kegiatan di bidang operasional dan sarana prasarana PKL. e) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas monitoring, supervisi, dan evaluasi kegiatan di bidang operasional dan sarana prasarana PKL. f) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan kegiatan pemungutan di bidang operasional dan sarana prasarana PKL. g) Menyiapkan bahan perhitungan dan analisa potensi pemanfaatan lahan bagi PKL. h) Menyiapkan jadwal kegiatan penyelenggaraan pemungutan. i) Menyiapkan petugas pemungut obyek dan subyek retribusi. j) Melaksanakan kegiatan pemungutan pemanfaatan lahan bagi PKL. k) Menyiapkan bahan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang operasional dan sarana prasarana PKL. l) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian operasional dan sarana prasarana PKL.
17
m) Menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja program di bidang operasional dan sarana prasarana PKL. n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Melakukan pengamatan terhadap prosedur atau mekanisme pencatatan penarikan retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL). 1) Pengertian Retribusi Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dikelompokkan menjadi beberapa jenis pos retribusi, yaitu: a. Retribusi Jasa Umum b. Retribusi Jasa Usaha c. Retribusi Perizinan Adapun retribusi yang dipungut oleh Bidang PKL yaitu berupa retribusi sewa lahan dan kebersihan sehingga termasuk dalam kelompok Retribusi Jasa Umum.
2) Retribusi Sewa Lahan dan Kebersihan PKL (Pedagang Kaki Lima) Tarif Retribusi Sewa Lahan PKL menurut Perda No. 3 Tahun 2012 dibedakan menurut lokasi dan lebar tempat yang digunakan oleh PKL. Tarif untuk Retribusi Sewa Lahan PKL adalah sebagai berikut: 18
b. Lokasi A sebesar Rp 1000,-/m 2 c. Lokasi B sebesar Rp 500,-/m 2 d. Lokasi C sebesar Rp 200,-/m 2 Yang dimaksud dengan: a. Lokasi A adalah Lokasi Kota b. Lokasi B adalah Lokasi Wilayah c. Lokasi C adalah Lokasi Lingkungan Penentuan besarnya retribusi sewa lahan mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan PKL) yang dibayarkan setiap hari kepada juru pungut. Kemudian besarnya tarif sewa lahan tersebut masih ditambah dengan retribusi kebersihan sebesar Rp 100,-.
Adapun prosedur atau mekanisme pencatatan penarikan retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) a. Dalam memungut retribusi sewa lahan dan kebersihan kepada PKL tidak dapat diborongkan. Juru pungut masing-masing lokasi PKL melakukan pemungutan retribusi setiap hari kepada para PKL sesuai dengan tarif yang berlaku dan jam dasaran yang digunakan oleh PKL untuk berdagang, yaitu Siang (pukul 04.00-16.00 WIB) dan Malam (pukul 16.00-04.00). b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan yaitu dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. 19
c. Pemungutan retribusi retribusi sewa lahan dan kebersihan kepada PKL di beberapa kecamatan dilaksanakan oleh pihak kelurahan sesuai daerah lokasi PKL melalui Kasi Trantib sesuai dengan arahan Dinas Pasar Kota Semarang. d. Juru pungut menyetorkan hasil retribusi yang telah di dapat kepada Bendahara Pembantu Penerimaan di Bidang PKL paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima. e. Bendahara Penerimaan Pembantu Bidang PKL membuatkan nota bukti penyetoran kepada juru pungut dan mencatat kas pendapatan retribusi dalam buku penerimaan. Berikutnya, bendahara mengecek apakah jumlah uang yang disetor oleh juru pungut masing-masing pasar sesuai dengan karcis yang dikeluarkan. f. Apabila terjadi kesalahan pada jumlah uang hasil penjualan karcis dengan jumlah karcis yang dikeluarkan, maka Bendahara Penerimaan Pembantu Bidang PKL melakukan kroscek dan rekonsiliasi dengan juru pungut sampai menemukan titik kesalahannya. g. Bendahara Penerimaan Pembantu Bidang PKL melakukan input data pendapatan retribusi sewa lahan dan kebersihan PKL sesuai dengan klasifikasi lokasi PKL Kota Semarang dan kemudian membuat nota bukti penerimaan retribusi sewa lahan dan kebersihan. Nota yang dibuat ada tiga jenis yaitu: 1. Nota bukti untuk Bank 2. Nota bukti untuk Bagian Pendapatan 3. Nota bukti untuk Bidang PKL 20
h. Bendahara Pembantu Penerimaan Bidang PKL menyetorkan kas hasil penjualan karcis retribusi sewa lahan dan kebersihan PKL ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. i.
Setiap akhir bulan, Bendahara Pembantu Penerimaan Bidang PKL melakukan rekapitulasi pendapatan retribusi sewa lahan dan kebersihan PKL.
3. Melaksanakan updating data PKL tahun 2015. Updating data PKL merupakan salah satu program kerja tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Seksi Operasional dan Sarana Prasana PKL. Updating data PKL dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui jumlah PKL yang saat ini aktif berdagang di Kota Semarang sebagai dasar untuk pembuatan anggaran pendapatan retribusi sewa lahan dan kebersihan PKL tahun anggaran berikutnya. Dengan adanya kegiatan updating data PKL ini diharapkan target pendapatan retribusi sewa lahan dan kebersihan PKL dapat tercapai. Berikut rekapitulasi data PKL Per Desember 2015:
21
Tabel 1 Rekapitulasi Data PKL Per Desember 2015 No.
Kecamatan
Sesuai SK
1 2 3 4 5 6 7
Gayamsari Candisari Gajahmungkur Pedurungan Tembalang Banyumanik Ngaliyan
53 169 173 70 60 171 46
8 9 10 11 12
Semarang Tengah Semarang Utara Semarang Timur Semarang Selatan Semarang Barat
13 14 15 16
Genuk Gunungpati Mijen Tugu Total
2.2
Tidak Sesuai SK 240
Jumlah PKL
45 104 29 167 150 0
293 214 277 99 227 321 46
17 61 539 289 17
0 744 335 128 118
17 805 874 417 135
151 112 21 33
135 9 11 19
286 121 32 52
1982
2234
4216
Analisis Hasil Pekerjaan
2.2.1 Pengaruh Program Pembinaan PKL Terhadap Pendapatan Retribusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2015
Berdasarkan
rumusan masalah yang sudah penulis sebutkan di awal
laporan, maka penulis mengumpulkan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Data yang dikumpulkan yaitu Laporan Realisasi Anggaran
22
bulanan dari Januari hingga November tahun 2015 dikarenakan untuk bulan Desember data belum tersedia.
1. Pendapatan Retribusi Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis membahas retribusi Jasa Usaha yaitu terkait dengan pendapatan retribusi sewa lahan dan kebersihan PKL (Pedagang Kaki Lima). Berikut data pendapatan retribusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2015: Tabel 2 Pendapatan Retibusi PKL Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2015
No.
Bulan
Jumlah
1 2
Januari Februari
Rp Rp
138,871,800 130,050,300
3 4 5
Maret April Mei
Rp Rp Rp
159,457,800 172,330,600 140,689,400
6 7
Juni Juli
Rp Rp
152,733,800 134,157,000
8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 November Realisasi
Rp Rp Rp Rp
147,943,400 160,921,200 158,247,800 165,447,200
Rp
1,660,850,300
Anggaran Rp 3,687,205,614 Variansi (%) 55% Sumber: LRA Dinas Pasar Kota Semarang, 2015
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat variansi antara realisasi dan anggaran pendapatan retribusi PKL sebesar
23
55%. Hal ini dapat diartikan bahwa belanja yang digunakan untuk program pembinaan PKL belum dapat membantu secara signifikan Dinas Pasar Kota Semarang untuk mencapai target pendapatan retribusi PKL tahun 2015.
2. Program Pembinaan PKL Program Pembinaan PKL diukur melalui belanja langsung yang yang dilaksanakan oleh Bidang PKL Dinas Pasar Kota Semarang. Belanja langsung merupakan belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-program yang dilaksanakan oleh organisasi. Adapun belanja langsung yang dilakukan oleh Bidang PKL terkait dengan beberapa kegiatan berikut: a. Kegiatan monitoring PKL. b. Penataan PKL Dugderan. c. Pembinaan organisasi PKL. d. Kegiatan operasional ketertiban PKL. e. Sosialisasi penarikan retribusi PKL.
Terkait dengan program pembinaan PKL, penulis menggunakan semua indikator belanja langsung yang dilaksanakan oleh Bidang PKL. Berikut data jumlah belanja untuk program pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2015:
24
Tabel 3 Belanja Program Pembinaan PKL Tahun 2015
No. 1 2
Bulan Januari Februari
Rp Rp
Jumlah 12,094,900 54,793,850
3 4
Maret April
Rp Rp
54,302,250 54,302,250
5 6 7
Mei Juni Juli
Rp Rp Rp
56,702,250 8,113,500 8,113,500
8 Agustus Rp 8,113,500 9 September Rp 1,423,500 10 Oktober Rp 14,803,500 11 November Rp 9,981,000 Sumber: LRA Dinas Pasar Kota Semarang, 2015
2.2.1.1
Uji Regresi
a. Hipotesis H1
: Program pembinaan PKL berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan retribusi PKL.
b. Tingkat Signifikansi Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi a = 5% c. Kriteria Pengujian H1 diterima jika Signifikansi < 0,05 H1 ditolak jika Signifikansi > 0,05
25
d. Hasil Tabel 4 Hasil Uji Regresi Model Summary Model
R
1
R Square
.043
a
Adjusted R Square
.002
-.109
Coefficients Model
(Constant)
14418357.617
a
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error of the Estimate
Std. Error
151637343.286
6619524.338
-.025
.194
Standardized Coefficients
T
Sig.
Beta 22.908
.000
-.130
.899
1 PEMBINAAN
-.043
a. Dependent Variable: RETRIBUSI
e. Pembahasan 1) Berdasarkan nilai Signifikansi, yaitu 0,899 > 0,05 maka H1 ditolak, artinya bahwa program pembinaan PKL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan retribusi PKL tahun 2015. 2) Dari hasil uji regresi, nilai korelasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,043. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel yang diteliti berada di kategori lemah. Selain itu, diperoleh juga nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel independen
26
dan variabel dependen. Nilai KD yang diperoleh adalah sebesar 2% yang dapat diinterpretasikan bahwa belanja untuk Program Pembinaan PKL memiliki kontribusi pengaruh sebesar 2% terhadap Pendapatan Retribusi PKL sedangkan 98% dipengaruhi oleh variabel lain.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa program pembinaan PKL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan retribusi PKL dan program pembinaan PKL memiliki hubungan yang lemah terhadap pendapatan retribusi PKL. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Terdapat variansi sebesar 55% antara realisasi dengan anggaran pendapatan retribusi PKL, hal ini berarti bahwa belanja yang digunakan untuk program pembinaan PKL belum dapat membantu secara signifikan Dinas Pasar Kota Semarang untuk mencapai target pendapatan retribusi PKL. 2) Banyaknya PKL yang tidak mau membayar retribusi sesuai tarif. 3) Adanya pihak ketiga yang memungut retribusi dari PKL namun tidak menyetorkannya kepada Dinas Pasar Kota Semarang. 4) Meski Dinas Pasar (Bidang PKL) telah berusaha melaksanakan kegiatan pembinaan namun masih banyak PKL yang kurang memiliki kesadaran atau memiliki perilaku yang menyimpang, seperti banyak PKL yang masih tetap berjualan di daerah larangan (sehingga Dinas Pasar tidak dapat memungut retribusi PKL) dan adanya jual beli shelter
27
antara pedagang yang memiliki izin kepada pedagang yang tidak memiliki izin. 5) Waktu berdagang PKL yang tidak tetap/tidak setiap hari berdagang serta adanya PKL musiman. 6) Terjadinya
kebocoran
di
lapangan
dalam
prosedur/mekanisme
pemungutan retribusi, yaitu adanya juru pungut yang tidak menyetorkan secara penuh kas yang diterima dari hasil pemungutan retribusi PKL.
28
BAB III PENUTUP
1.1
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kesenjangan anggaran dan realisasi pendapatan 2. Berdasarkan nilai Signifikansi, yaitu 0,899 > 0,05 maka H1 ditolak, artinya bahwa program pembinaan PKL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan retribusi PKL tahun 2015. 3. Dari hasil uji regresi, nilai korelasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,043 yang dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel yang diteliti berada di kategori lemah. Selain itu, Nilai KD yang diperoleh adalah sebesar 2% yang dapat diinterpretasikan bahwa belanja untuk Program Pembinaan PKL memiliki kontribusi pengaruh sebesar 2% terhadap Pendapatan Retribusi PKL sedangkan 98% dipengaruhi oleh variabel lain. 4. Program pembinaan PKL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan retribusi PKL dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: a. Terdapat variansi sebesar 55% antara realisasi dengan anggaran pendapatan retribusi PKL. b. Banyaknya PKL yang tidak mau membayar retribusi sesuai tarif. c. Adanya pihak ketiga yang memungut retribusi dari PKL namun tidak menyetorkannya kepada Dinas Pasar Kota Semarang. 29
d. Meski Dinas Pasar (Bidang PKL) telah berusaha melaksanakan kegiatan pembinaan namun masih banyak PKL yang kurang memiliki kesadaran atau memiliki perilaku yang menyimpang. e. Waktu berdagang PKL yang tidak tetap/tidak setiap hari berdagang serta adanya PKL musiman. f. Terjadinya kebocoran di lapangan dalam prosedur/mekanisme pemungutan retribusi.
1.2
Saran
a. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu jangka penelitian hanya 1 tahun sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memperpanjang jangka waktu penelitian (minimal 5 tahun) agar hasil analisis yang dihasilkan lebih relevan. Selain itu, peneliti dapat menggunakan variabel perilaku karena adanya faktor perilaku yang mempengaruhi pendapatan retribusi PKL. b. Bidang PKL dapat melakukan perbaikan sumber daya manusia dan pengawasan terkait dengan perilaku
juru pungut maupun PKL yang
menyimpang sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu, Bidang PKL bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait harus memberikan sanksi yang tegas terhadap PKL yang melanggar aturan.
30
DAFTAR PUSTAKA
Dinas Pasar Kota Semarang. 2008. “ Buku Saku Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang Tahun 2008”. Semarang: Pemerintah Kota Semarang. Hilal, Syamsu. 2013. “Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia”.http://syamsuhilal.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penataan-dan pembinaan-pedagang.html. (Diakses 9 Desember 2015 pukul 13.15 WIB) http://id.wikipedia.org (Diakses 14 Desember pukul 20.00 WIB) Melati, Nova. 2011. “PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran.” http://novamelati.blogspot.com. (Diakses 7 Januari 2016 pukul 19.39 WIB) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi.
31
LAMPIRAN Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Semarang
32
33
34
35
