contoh laporan pkl di dinas lingkungan hidup kota kediri

PENERAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019 2014 LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Disusun oleh ANDESI RATNA SARI S NP NPM. 12.1.02.01.0245

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 2015

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan

rahmat

serta

hidayahnya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan menyusun laporan PKL ini tepat pada waktunya. Laporan PKL ini adalah hasil dari praktik kerja lapangan di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri yang dimulai dari tanggal 02 s/d 31 Maret 2015. Dalam penyusunan laporan ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan serta petunjuk sehingga laporan kerja praktik ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Drs. H. Samari, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2. Dra. Sri Aliami, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 3. Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 4. Dyah Ayu Paramitha, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, membina, memberi saran, dan mengarahkan penulis sehingga laporan kerja praktik ini dapat diselesaikan. 5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasannya secara ikhlas di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 6. Hariyono, SKM., M.Sc selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan kesempatan dan petunjuk pelaksanaan kerja praktik yang penulis laksanakan di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri. 7. Seluruh Staff dan karyawan pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri. 8. Bapak dan Ibu tercinta beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dorongan baik moril maupun materiil demi kelancaran kuliah bagi penulis.


9. Untuk sahabat-sahabat penulis kelas 3MA semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas segala kebaikannya. Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga penyusunan laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pihak-pihak lain untuk masa yang akan datang sebagai bahan acuan atau referensi dalam pelaksanaan kerja praktik atau pembuatan laporan kerja praktik.

Kediri, 07 April 2015 Penulis

ANDESI RATNASARI NPM. 12.1.02.01.0245


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................

i

LEMBAR PENGESAHAN .........................................................................

ii

KATA PENGANTAR .................................................................................. iii DAFTAR ISI ................................................................................................

v

DAFTAR TABEL ........................................................................................ vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................... viii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. ix BAB I

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................

1

B. Tujuan PKL ..........................................................................

2

C. Manfaat PKL ........................................................................

3

D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL ...................................

3

BAB II : TEMUAN DATA A. Bidang Manajemen dan Organisasi .......................................

4

1. Gambaran Umum Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri ...............................................................................

4

2. Visi dan Misi ...................................................................

5

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ..................

5

4. Strategi dan Kebijakan ..................................................... 13 5. Renstra SKPD 2014 – 2019 .............................................. 15 B. Bidang Manajemen Keuangan / Finansial ............................. 23 1. Pengenaan PPh 21 Atas Honorarium ................................ 23


BAB III : ANALISIS DATA A. Bidang Manajemen dan Organisasi ....................................... 25 1. Organisasi Sektor Publik .................................................. 25 2. Perumusan Strategi dan Kebijakan SKPD ........................ 27 3. Renstra SKPD .................................................................. 28 B. Bidang Manajemen Keuangan / Finansial ............................. 41 1. Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Honorarium ....................... 41 BAB IV : PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................... 48 B. Saran .................................................................................... 49 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 50 LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Analisis Penetapan Strategi Organisasi Matrik SWOT Kantor Lingkungan Hidup ................................. 14

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Kantor Lingkungan Hidup .......................... 16

Tabel 2.3

Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Kantor Lingkungan Hidup .................... 18

Tabel 2.4

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kantor Lingkungan Hidup ......................... 20

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup ......................................................... 21

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri ..................................................................... 22

Tabel 2.7

Daftar Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan ..................... 24

Tabel 3.1

Tarif PPh Pasal 21 atas Honorarium .......................................... 43

Tabel 3.2

Perhitungan PPh Pasal 21 Kantor Lingkunan Hidup .................. 43


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup .......................... 12 Gambar 3.1 Proses Perumusan Strategi ........................................................ 27 Gambar 3.2 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU 25/2004 .............................................................................. 30 Gambar 3.3 Integrasi Sistem Manajemen Kinerja dengan Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik ......................... 32 Gambar 3.4 Skema Keterkaitan Instrumen-Instrumen dalam Sistem ABK .............................................................................. 34 Gambar 3.5 Bentuk Pengisian SSP ............................................................... 45 Gambar 3.6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium ..................... 46


DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri 2. Foto saat PKL bersama Staf Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri 3. Daftar Hadir dan Kegiatan Harian PKL Mahasiswa 4. Kegiatan Mingguan PKL Mahasiswa 5. Lembar Penilaian Penampilan Kerja Mahasiswa 6. Lembar Penilaian Laporan PKL 7. Lembar Penilaian Ujian PKL 8. Hasil Akhir Penilaian PKL


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, maka kita memerlukan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang handal dan kompeten. Dengan demikian banyak lembaga pendidikan atau universitas menerapkan suatu sistem yang dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. Melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini, kita dituntut untuk bisa menguasai

ilmu

yang

kita

terima

didunia

pendidikan

dan

dapat

mengaplikasikannya didunia bisnis atau kerja. Dalam mengaplikasikan pengetahuannya mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan praktik kerja langsung ke perusahaan yang biasa disebut Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan pelajaran yang sudah ada dilingkungan fakultas, kemudian dipraktikkan dilapangan dalam hal ini dunia kerja nyata. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan berisikan unsur-unsur pendidikan

dan

penelitian.

Pendidikan

dilakukan

dengan

cara

memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor yang diperkenalkan secara langsung oleh orang yang sudah berpengalaman di dalam kantor tersebut. Praktik Kerja Lapangan adalah suatu mata kuliah dengan beban 4 SKS (sistem kredit semester), dan wajib dilaksanakan mahasiswa/i Strata I (SI) yang telah memenuhi syarat tertentu serta juga telah menyelesaikan jumlah SKS yang telah ditentukan. Dunia usaha membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan memuaskan, cerdik dan pintar serta mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, maka dalam hal ini Universitas Nusantara PGRI Kediri menjadikan program Praktik Kerja Lapangan ini menjadi suatu keharusan


bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan bidang studinya. Program yang telah direncanakan pihak universitas untuk dapat menghasilkan dan menciptakan hubungan timbal balik antar dunia usaha sebagai pencipta kesempatan kerja dengan dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja terdidik. Selain itu juga dalam Praktik Kerja Lapangan diupayakan agar mahasiswa/i benar-benar mengerti tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam dunia kerja. B.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dengan Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja. Tujuan dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan menerapkannya dalam dunia kerja. 2. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab dan berpikir maju. 3. Untuk mengembangkan cara berfikir mahasiswa/i agar bisa lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan diri. C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktik kerja Lapangan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat. Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan tersebut antara lain: 1. Manfaat bagi mahasiswa a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan. b. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja. c. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang praktik.


2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi a. Terjalinnya kerjasama “bilateral” antara universitas dengan instansi. b. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman praktik kerja lapangan. 3. Manfaat Bagi Instansi a. Dapat membantu meringankan tugas-tugas karyawan. b. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan. c. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Lingkungan

Hidup Kota Kediri yang berlokasi di Jalan Veteran No. 8 Kota Kediri. Adapun pelaksanaan praktik kerja lapangan ini dilakukan selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 dengan 5 (lima) hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jumat dan jam kerja dimulai dari jam 08.00 – 14.00.


BAB II TEMUAN DATA

A. Bidang Manajemen dan Organisasi 1. Gambaran Umum Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri Didalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri merupakan unsur pendukung Walikota Kediri yang mempunyai tugas penyusunan dan penyelenggaraan urusan di Seksi Lingkungan Hidup, meliputi Perencanaan, Pengelolaan, Pencegahan, Penangguhan,

Pemulihan

Kualitas

Lingkungan

serta

Pelaksanaan

Pengendalian Pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri menyelenggarakan fungsi, yaitu: a. Melaksanakan penyusunan rencana program pada Kantor lingkungan hidup; b. Melaksanakan

kebijakan

pengelolaan

lingkungan,

pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan; c. Menyusun

rencana

kegiatan

pelaksanaan

pembenahan

teknis

pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; d. Memberikan pembinaan teknis mengenai analisis dampak lingkungan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai dengan tupoksinya.


2. Visi dan Misi Visi: “ Terwujudnya Masyarakat Kota Kediri berwawasan lingkungan yang nyaman dan sehat”. Makna dari Visi: Sesuai tupoksi maka Kantor Lingkungan Hidup menjadikan penggerak dalam perwujudan kondisi lingkungan nyaman dan sehat. Makna dari nyaman adalah lingkungan yang segar dan sehat adalah terhindarnya dari pencemaran lingkungan. Dalam rangka mencapai visi tersebut diatas maka perlu ditetapkan adanya misi sebagai dasar untuk membangun pondasi yang kuat dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunan. Maka misi Kantor Lingkungan Hidup yang dirumuskan adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan sumber daya aparatur pemerintahan dan sarana prasarana yang baik; b. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; c. Mewujudkan peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Stuktur Organisasi Secara rinci tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha dan masing-masing Seksi (sebagaimana Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kantor Lingkungan Hidup) dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kepala Kantor Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin selama pelaksanaan tugas, fungsi dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan

tugas

dan

pencapaian


tujuan

organisasi;

serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan perencanaan bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 1) Pelaksana

koordinasi

penyusunan

program

kerja

Kantor

Lingkungan Hidup; 2) Pelaksanaan penyusunan anggaran rutin/pembangunan kantor lingkungan hidup; 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan/anggaran; 4) Pelaksanaan

pengelolaan

kepegawaian,

rumah

tangga,

perlengkapan dan protokol; 5) Pengumpulan dan mensistimasikan data untuk penyusunan program dan proyek Kantor Lingkungan Hidup; 6) Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program; 7) Pengawasan dan pengendalian anggaran Kantor Lingkungan Hidup; 8) Pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggungjawaban; 9) Pengurusan keuangan perjalanan dinas menyelesaikan tuntutan ganti rugi, serta biaya lain sebagai pengeluaran Kantor Lingkungan Hidup; 10) Penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatankegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan Kantor Lingkungan Hidup; 11) Penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;


12) Pemrosesan

tentang

kedudukan

hukum

pegawai

dan

mensejahterakan pegawai; 13) Penyiapan bahan untuk menyusun dan

menyempurnakan

organisasi, tata laksana, kegiatan dokumentasi serta mengelola perpustakaan Kantor Lingkungan Hidup; dan 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemulihan Kualitas dan Pengembangan Lingkungan Seksi Pemulihan Kualitas dan Pengembangan Lingkungan mempunyai tugas: 1) Melaksanakan

pembinaan

teknis

pemulihan

kualitas

dan

pengembangan lingkungan; 2) Melaksanakan

pemeliharaan

kualitas

dan

pengembangan

lingkungan; 3) Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan; 4) Melaksanakan pengembangan dan kapasitas lingkungan; 5) Pengelolaan kualitas air skala daerah; 6) Penerapan kelas air pada sumber air skala daerah; 7) Pemantauan kualitas air pada sumber air skala daerah; 8) Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala daerah; 9) Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 10) Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terduga lainnya; 11) Pengaturan

pengelolaan

kualitas

air

dan

pengendalian

pencemaran air skala daerah; 12) Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 13) Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada


tanah; 14) Pemantauan kualitas udara ambien, emisi, sumber gerak dan tidak bergerak skala daerah; 15) Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala; 16) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota; 17) Pengawasan terhadap pentaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan

yang

dapat

menyebabkan

terjadinya

pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala daerah; 18) Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan; 19) Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah; 20) Penetapan

dan

pelaksanaan

kebijakan

konservasi

dan

pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala daerah; 21) Penetapan

dan

pelaksanaan

pengendalian

kemerosotan

keanekaragaman hayati skala daerah; 22) Pemanfaatan

dan

pengawasan

pelaksanaan

konservasi

keanekaragaman hayati skala daerah; 23) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala daerah; 24) Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database kenekaragaman hayati skala daerah.

d. Seksi Pegawasan dan Pengendalian Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas: 1) Melaksanakan pembinaan teknis pengendalian lingkungan; 2) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lingkungan; 3) Melaksanakan peningkatan kapasitas pengendalian lingkungan;


4) Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah skala daerah; 5) Pengaturan

terhadap

pengendalian

pencemaran

dan/atau

perusakan wilayah skala daerah; 6) Penetapan lokasi pengelolaan konservasi wilayah daerah; 7) Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala daerah; 8) Pemantauan kualitas lingkungan wilayah skala daerah; 9) Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan skala daerah; 10) Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan yang dikeluarkan oleh daerah yang di limpahkan kewenangannya oleh pemerintah; 11) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala daerah yang berkaitan dengan kebakaran dan/atau lahan; 12) Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah; 13) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak skala daerah; 14) Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah; 15) Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional; 16) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala daerah; 17) Pengawasan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala daerah; 18) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan


akibat bencana skala daerah; 19) Penetapan kawasan beresiko rawan bencana skala daerah; 20) Penetapan

kawasan

yang

berisiko

menimbulkan

bencana

lingkungan skala daerah; 21) Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala daerah; 22) Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan; 23) Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan.

e. Seksi Analisa Dampak Lingkungan Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas: 1) Melaksanakan pembinaan teknis analisa dampak lingkungan; 2) Melaksanakan pemantauan terhadap analisis dampak lingkungan; 3) Melaksanakan sosialisasi terhadap dampak lingkungan; 4) Pengendalian, pengelolaan dan pengawasan dampak lingkungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 5) Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli; 6) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala daerah; 7) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala daerah; 8) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala daerah; 9) Izin lokasi pengelolaan limbah B3; 10) Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;


11) Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan di kota yang sesuai standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; 12) Pemberian rekomendasi UKL dan UPL; 13) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah; dan 14) Pengawasan terhadap pelaksanaaan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi AMDAL dalam wilayah daerah.


KEPALA KANTOR Drs. NUGROHO HADI, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19601108 198701 1 002

KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA ACHMAD SUWARNO Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19600925 198603 1 006

KASI PENGAWASAN DAN PENGENGALIAN

KASI PEMULIHAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

KASI ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

RIDWAN, SKM. MM Penata Tk. I (III/b)

HARIYONO, SKM. M.Sc Penata Tk. I (III/b)

NIP. 19730922 200012 1 001

NIP. 19720409 199703 1 004

SENTOT ISWANTO, Spt. MMA Penata Tk. I (III/b) NIP. 19770505 200112 1 005

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri


4. Strategi dan Kebijakan Untuk lebih memfokuskan strategis Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Dalam

merumuskan

lingkungan

strategis

tersebut,

Kantor

Lingkungan Hidup Kota Kediri menggunakan metode atau teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threath) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis tersebut disajikan dalam tabel 2.1 dibawah ini.


Tabel 2.1 Analisis Penetapan Strategi Organisasi Matrik SWOT

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

OPPORTUNITY 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 2. Tuntutan akuntabilitas 3. Perkembangan IPTEK dan peran serta masyarakat

THREAT 1. Adanya sanksi pidana bagi aparat 2. Kebijaksanaan yang tidak konsisten dan tidak proporsional

STRENGTH 1. Memiliki kewenangan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi 3. Aparat yang komitmen 4. Perangkat organisasi yang solid 5. Pola kerja yang baku S-O 1. Membangun sistem pelayanan prima 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk mewujudkan akuntanbilitas

S-T 1. Pendayagunaan sistem informasi dan mediasi antara BPLHD Jabar dengan Kantor Lingkungan Hidup dalam membangun kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur

Sumber : KLH Kota Kediri 2015


WEAKNESS 1. Jumlah dan kapasitas SDM 2. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana 3. Koordinasi dengan instansi lain 4. Pola pembinaan aparat

W-O 1. Membangun sistem mekanisme prosedur dan pilar kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan pelayanan prima 2. Menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 3. Membangun profesionalisme aparatur Kantor Lingkungan Hidup untuk mendorong peningkatan kerja S-W 1. Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada.

5. Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri a.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Lingkungan Hidup beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.2 yang berisi mengenai hal-hal yang akan dicapai untuk 5 tahun ke depan.


Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah TARGET KINERJA SASARAN PADA NO.

1.

TUJUAN

Mewujudkan pelayanan prima

SASARAN

Terciptanya kapasitas kelembagaan dan SD

Terciptanya kapasitas sumber daya aparatur

aparatur menuju tata pemerintahan yang baik

yang profesional

dan profesional

Terciptanya pelayanan administrasi yang berkualitas Meningkatnya sarana prasarana kantor Terciptanya konsistensi sistem pelaporan capaian kinerja

2.

3.

TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN 1

2

3

4

5

90%

90%

90%

90%

90%

88%

90%

90%

90%

90%

88%

89%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Meningkatkan kualitas

Meningkatnya pengendalian pencemaran dan

Terciptanya pengelolaan persampahan

90%

90%

90%

90%

90%

lingkungan hidup melalui upaya

kerusakan Linggkungan Hidup dengan

Terciptanya pengendalian lingkungan sosial

90%

90%

90%

90%

90%

penegakan hukum lingkungan

AMDAL

Terciptanya pengendalian polusi

90%

90%

90%

90%

90%

serta pengendalian pencemaran

Meningkatnya kepatuhan penegakan hukum

Terciptanya pengendalian lingkungan hidup

90%

90%

90%

90%

90%

dan perusakan lingkungan hidup

lingkungan dalam pengendalian pencemaran

Terciptanya peningkatan kualitas dan akses

dan kerusakan Lingkungan Hidup

ingormasi SDA dan LH

90%

90%

90%

90%

90%

Meningkatkan kelestarian

Meningkatnya kelestarian kualitas dan fungsi

Terciptanya perlindingan dan konservasi SDA

90%

90%

90%

90%

90%

kualitas dan fungsi lingkungan

lingkungan

Terciptanya RTH

90%

90%

90%

90%

90%



a. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri. Adapun penyajiannya pada Tabel 2.3.


Tabel 2.4 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

1 2

3

Indikator

Tingkat pencemaran udara, air dan tanah Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan Cakupan Konservasi (penghijauan sumber mata air/titik)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun1 (2015)

Tahun 2 (2016)

Tahun 3 (2017)

Tahun 4 (2018)

Tahun 5 (2019)

12,36 %

11%

9%

9%

8%

7%

6%

20 %

20 %

30 %

30 %

35 %

40 %

45 %

500 pohon

500 pohon

500 pohon

500 pohon

500 pohon

500 pohon

500 pohon


Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri Uraian Program

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Rp. 265.245.400

Rp. 303.502.750

Rp. 251.725.203

Rp. 265.211.328

95 %

87%

Rp. 20.901.500

Rp. 42.840.250

Rp. 18.563.132

Rp. 32.141.132

89%

75%

Rp. 900.000

Rp. 2.750.000

Rp. 900.000

Rp. 2.750.000

100 %

100 %

-

Rp. 671.110.100

-

Rp. 636.615.100

-

95%

Rp. 282.213.600

Rp. 719.879.800

Rp. 276.108.777

Rp. 685.515.800

98 %

95 %

-

Rp. 266.515.000

-

Rp. 263.089.000

-

99 %

-

Rp. 50.000.000

-

Rp. 48.511.700

-

97 %

Peningkatan Pengendalian Polusi

Rp. 180.000.000

Rp. 428.030.500

Rp. 173.217.250

Rp. 417.172.040

96 %

97 %

Pengendalian RTH

Rp. 197.786.400

Rp. 200.494.600

Rp. 183.806.900

Rp. 198.874.600

95%

99%

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Peningkatan Kualitas dan Akses Inforamsi SDA dan Lingkungan Hidup



Rata-rata Pertumbuhan 2012

2013

B. Bidang Manajemen Keuangan / Finansial 1. Pengenaan PPh Pasal 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Setiap kegiatan dalam bagian tahun anggaran, Kantor Lingkungan Hidup membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam hal pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium panitia pelaksana kegiatan. Dalam tabel 2.7 disajikan perhitungan PPH Pasal 21 atas honorarium untuk kegiatan penyediaaan jasa administrasi keuangan tahun anggaran 2015.


Tabel 2.7 Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kegiatan

: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tahun Anggaran

: 2015

Kode Rekening

: 1.08.1.08.01.01.07.5.2.1.01.01

Bulan

: Januari dan Februari

No.

Nama

1.

Drs. Nugroho Hadi, MM

2.

Achmad Suwarno, BA

3.

Nasrudin Rozaq, ST

4.

Mar’atus Sholikhah, SKM

5.

Niam Fathoni, ST

6.

Samsul Ma’arif

7.

Sutrisno

Honor

PPh 21

Penerimaan

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Jabatan

Pangkat/Golongan

Keterangan

Pengguna Anggaran

Pembina Tk. I, IV/b

650.000 x 2 Bulan

1.300.000,00

195.000,00

1.105.000,00

PPK

Penata Tk. I, III/d

400.000 x 2 Bulan

800.000,00

40.000,00

760.000,00

Pembantu PPK

Penata, III/c

300.000 x 2 Bulan

600.000,00

30.000,00

570.000,00

Bendahara Pengeluaran

Penata, III.c

450.000 x 2 Bulan

900.000,00

45.000,00

885.000,00

Penata Muda Tk. I, III/b

425.000 x 2 Bulan

850.000,00

42.500,00

807.500,00

Pengurus Barang

Pengatur, II/c

225.000 x 2 Bulan

450.000,00

-

450.000,00

Penyimpan Barang

Pengatur Muda Tk. I, II/b

225.000 x 2 Bulan

450.000,00

-

450.000,00

Pembantu Bendahara Pengeluaran

Jumlah



5.350.000,00

352.500,00

4.997.500,00

BAB III ANALISIS DATA

A. Bidang Manajemen dan Organisasi 1. Organisasi Sektor Publik Organisasi sektor publik memiliki tujuan, karakteristik, struktur dan proses, serta lingkungan yang khas dan membedakannya dengan sektor privat. Tujuan organisasi publik mempengaruhi misi, strategi, dan program yang akan dilaksanakan. Masalah yang dihadapi sektor publik dalam hal ini adalah tujuan yang tidak jelas dan samar-samar, karena keluarannya tidak seluruhnya dapat diukur secara handal, karena pada organisasi sektor publik tidak berorientasi pada memaksimalkan laba sebagaimana yang menjadi tujuan organisasi bisnis. 1 Dari segi proses dalam organisasinya, organisasi sektor publik lebih bernuansa politis dibandingkan pada organisasi bisnis, sehingga pelaku di dalamnya juga dituntut memiliki kemampuan berpolitik selain kemampuan profesionalitas sebagaimana di sektor swasta. Politik dapat didefinisikan sebagai upaya yang terdiri atas penempatan masalah pada agenda publik. Setelah diterima sebagai tanggung jawab publik yang mengikat, pengelola organisasi publik menyelenggarakan kegiatan rutin. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut diperlukan alokasi sumber daya secara tepat, mengenai subjek partisipan, objek, waktu, dan anggaran dananya. Dalam kesuksesan pengelolaan organisasi publik, para manajer dan pengambil keputusan membutuhkan keahlian negosiasi dan politis yang tinggi dikarenakan sifat dari lingkungan organisasi dengan pemangku kepentingannya yang kompleks dan mengandung potensi konflik kepentingan yang besar.

1

Halim, Abdul. Syam Kusyufi. Akuntansi Sektor Publik, Jilid 1.


Proses penentuan kebijakan dalam sektor publik melibatkan seluruh komponen masyarakat, untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, yang terdiri atas anggota dewan, organisasi sosial dan politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM, akademisi, yayasan, dan masyarakat umum). Proses ini merupakan proses penjaringan aspirasi publik, yang tidak ada dalam mekanisme penentuan kebijakan pada sektor swasta/privat/bisinis. Untuk pelaksanaan kegiatan, organisasi sektor publik menggunakan dana yang berasal dari publik. Oleh

karena

itu

manajer

organisasi

sektor

publik

wajib

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi serta secara horizontal kepada masyarakat (publik). Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Kediri dalam penerapan organisasi mulai dari fungsi, tugas, struktur dan kegiatan merujuk pada Permendagri No. 13 tahun 2006 sesuai dengan intruksi dari Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan organisasi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 2.

Perumusan Strategi dan Kebijakan SKPD Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak di dalam proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Salah satu metode untuk menentukan strategi adalah dengan analisis SWOT yang menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Analisis SWOT merupakan salah satu alat dalam manajemen strategis untuk menentukan kekuatan (strenght), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat) dalam organisasi. Analisis SWOT diperlukan untuk menentukan strategi terbaik bagi organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, analisis tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


Gambar 3.1. Proses Perumusan Strategi Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi, di antaranya: a. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini. Terjadinya perubahan terhadap undang undang-undang undang lingkungan hidup yang

belum

diikuti

dengan

peraturan

pendukung

lainnya

mengakibatkan akan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang lingkungan hidup di Kota Kediri. Selain itu banyaknya instrumen baru dalam undang-undang undang undang tersebut mengakibatkan

perlunya

perencanaan

yang

matang

dalam

pelaksanaan kewenangan di bidang lingkungan hidup. b.

Rumusan perubahan, kecenderungan masa depan berpengar berpengaruh uh pada tupoksi. Adanya aturan hukum baru akan berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi dari masing-masing masing unsur kantor.

c.

Rumusan perubahan internal yang perlu dilakukan: 1) Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan struktural berstandar sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi; 2) Penyusunan rencana pembagian tugas staf; 3) Penataan sistem informasi lingkungan;


4) Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pada integritas di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup; 5) Peningkatan kualitas aparatur Kantor Lingkungan Hidup melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi; 6) Peningkatan pelayanan di bidang lingkungan hidup terhadap seluruh lapisan masyarakat. Strategi secara umum yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, antara lain: a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dicapai dengan arah kebijakan melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas SDA melalui pengawasan pelaksanaan AMDAL. b. Meningkatkan ketaatan penegakan hukum lingkungan yang dicapai dengan arah kebijakan melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui ketaatan pelaku usaha dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian kasus lingkungan hidup. c. Rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan kawasan lindung yang dicapai dengan arah kebijakan asilitasi rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan

pengelolaan

kawasan

langsung

dengan

tetap

mempertahankan kelestarian sumber daya alam.

3.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) a. Implementasi Strategi pada Sektor Publik Implementasi strategi pada organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis pada organisasi pemerintahan diatur dan tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Tahapan perencanaan pembangunan meliputi berikut ini:


1) Tahap Penyusunan Rencana Pada tahap ini organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah, merumuskan arah dan misi organisasi, sekaligus juga melakukan analisis SWOT untuk memahami lingkungan internal dan eksternal. Pada tahap ini pemerintah sekaligus melakukan formulasi strategis. Formulasi strategis bersifat permanen dan jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun sampai 25 tahun. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, perumusan strategis pada organisasi pemerintah dilakukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang berlaku selama 25 tahun dan dijabarkan dalam rencana pembagunan jangka menengah (RPJM) yang berlaku selama 5 tahunan. Selain penyusunan dokumen perencanaan strategis di atas, masing-masing unit kerja dalam hal ini kementerian/lembaga negara (K/L) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun rencana strategis (Renstra) yang berjangka waktu 5 tahunan dan rencana kerja (Renja) yang berjangka waktu 1 tahun. Renstra K/L atau Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi K/L atau SKPD dan memuat prioritas pembangunan dan pagu indikatif. Penyususan Renstra dan Renja K/L dan SKPD merupakan bentuk pelaksanaan unit business level strategy pada perusahaan.


Gambar 3.2. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU 25/2004

2) Tahap Penetapan Rencana Pada

tahap

ini

lebih

pada

bagaimana

dokumen

perencanaaan seperti RPJP, RPJM, RKP (daerah), Renstra, dan Renja ditetapkan. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJP dan RPJM Nasional ditetapkan dengan undang-undang dan RPJP Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan Renstra dan Renja ditetapkan dengan peraturan pimpinan instansi yaitu Menteri K/L atau Kepala SKPD.

3) Tahap Pelaksanaan Rencana Tahap pelaksanaan rencana merupakan tahap implementasi strategi. Berdasarkan proses manajemen strategi, tahapan ini disebutkan merumuskan

bahwa tujuan

organisasi

diharapkan

organisasi

tahunan.

menetapkan Dalam

atau

konteks

pemerintahan, tahapan implementasi strategi merupakan tahapan pelaksanaan rencana hasil dari proses perencanaan strategis yang menghasilkan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dari rencana tahunan, yaitu RKP atau RKP Daerah, pemerintah daerah utamanya, menyusun kebijakan umum APBD serta prioritas


dan plafon anggaran sementara (PPAS). Hasil dari KUA dan PPAS akan dirincikan di dalam rencana kerja anggaran (RKA) yang merupakan dasar untuk menyusun rancangan APBD. Pada RKA inilah SKPD harus mampu memerincikan program dan kegiatan ke dalam rincian belanja, sumber pendanaan, target, sasaran, dan hasil yang diinginkan. Apabila RAPBD telah disahkan menjadi Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD maka dolumen RKA akan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Dari DPA inilah proses penatausahaan dan akuntansi mulai berjalan. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan K/L dan SKPD.

4) Tahap Evaluasi Pelaksanaan Rencana Evaluasi yang dilakukan pada tahap ini adalah berupa evaluasi kinerja dan evaluasi strategi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai. Sedangkan evaluasi strategi lebih pada evaluasi hasil secara keseluruhan dengan memperhatikan perubahan faktor internal dan eksternal. Evaluasi kinerja yang lebih pada pengendalian operasional dilakukan oleh pimpinan masing-masing K/L dan Kepala SKPD membuat Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Integrasi

sistem

manajemen

kinerja

dengan

proses

pengendalian manajemen dapat digambarkan pada Gambar 3.3


Gambar 3.3. Integrasi Sistem Manajemen Kinerja dengan Proses Pengendalian Manajemen pada Organisasi Sektor Publik Peranan sistem manajemen kinerja tampak pada tahap perencanaan strategis, implementasi, dan evaluasi kinerja. Tolok ukur kinerja pada program dan pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan rancangan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan pada rencana strategis, egis, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi pada tahap perencanaan strategis. Rencana strategis berisi tentang sasaran strategis yang akan dicapai oleh organisasi, hasil (outcome) dan indikator kinerja, inisiatif strategis strate gis serta target kinerja. Pada tahap implementasi, organisasi melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Ukuran kinerja pada tahap implementasi harus mengacu pada ukuran kinerja yang ditetapkan ditetapk an pada tahap perencanaan strategis agar tidak terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dalam memberikan penilaian ilaian terhadap kinerja manajer.


b. Implementasi Pengukuran Kinerja SKPD Manajemen kinerja yang terintegrasi terdiri atas dua bagian utama,

yaitu

perencanaan

kinerja

dan

pengukuran

kinerja.

Perencanaan kinerja terdiri atas empat tahap, yaitu: 1) Penentuan visi, misi, dan tujuan serta strategi 2) Penerjemahan visi, misi, dan tujuan, serta strategi ke dalam: a) Sasaran strategis b) Inisiatif strategis c) Indikator kinerja d) Target kinerja 3) Penyusunan program 4) Penyusunan anggaran Sementara itu, pengukuran kinerja value for money dibangun atas tiga komponen utama yaitu: 1) Komponen visi, misi, sasaran, dan target; 2) Komponen input, proses, output, dan outcome; 3) Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tahap perencanaan kinerja dimulai dengan tahap menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target. Pada gambar 3.4, tahap ini dituangkan dalam dokumen rencana strategis (renstra). Renstra dihasilkan melalui kombinasi dua pendekatan, yaitu pendekatan top down dan bottom up. Renstra yang dihasilkan dari pendekatan top down merupakan inisiatif dari pemerintah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Dari renstra kemudian diterjemahkan dalam rencana kerja.


Gambar 3.4. Skema Keterkaitan Instrumen-instrumen Instrumen instrumen dalam Sistem ABK Sedangkan, renstra yang berasal dari pendekatan bottom up merupakan

hasil

dari

penjaringan

aspirasi

masyarakat

yang

diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah kemudian dapat berbentuk standarisasi yang tertuang dalam SPM maupun tidak. SPM merupakan pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah secara tepat syarat hingga menghasilkan

mutu

tertentu.

Standarisasi

pelayanan

tersebut

kemudian dijabarkan dalam standar belanja yang disebut dengan ASB, program dan kegiatan yang di dalamnya dicantumkan tolok ukur kinerjanya. ya. ASB dan tolok ukur kinerja menjadi instrumen penting dalam ABK yang berbentuk rencana kerja. Rencana kerja yang berisi kegiatan, tolok ukur kinerja, jenis indikator, target kinerja, sasaran kegiatan, dan usulan anggaran disebut dengan rencana kerja anggaran ang garan (RKA). RKA merupakan dokumen yang mengaitkan pengukuran kinerja melalui indikator input, output, dan outcome dengan nilai usulan anggaran. Bentuk dari dokumen RKA pada Kantor Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.3.


Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money (VFM) adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik dalam pengukuran kinerja sektor publik. VFM juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya. Konsep VFM ini berorientasi pada pengembangan indikator kinerja yang seimbang yaitu tidak hanya mengembangkan indikator kinerja keuangan saja, melainkan juga indikator kinerja non keuangan, antara indikator hasil dengan indikator proses, dan antara indikator kuantitatif dengan indikator kualitatif. Indikator keuangan hanya menekankan pada input dan output yang terbatas pada anggaran dan realisasinya. Sementara indikator non keuangan lebih menekankan pada outcome, seperti kepuasan pelanggan, kualitas layanan, cakupan layanan. Pengukuran kinerja VFM dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam VFM berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomi dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Berikut penjelasannya masing-masing pengukutan VFM. 1) Pengukuran Ekonomi Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila di atas anggaran maka terjadi pemborosan. Sehingga pada pengukuran ekonomi berhubungan dengan menjawab pertanyaanpertanyaan sebagai berikut. a) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?


b) Apakah biaya organisasi lebih besar dari biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? c) Apakah

organisasi

telah

menggunakan

sumber

daya

keuangannya secara optimal?

2) Pengukuran Efisiensi Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

Ukuran

produktivitas

atau

efisensi

belum

mengindikasikan efektivitas. Ukuran efisiensi lebih bersifat relatif. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu efisien dari proses internal).

3) Pengukuran Efektivitas Efektivitas

adalah

ukuran

berhasil

tidaknya

suatu

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan

telah

mencapai

kegiatan

yang

telah

ditetapkan.

Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan hasilnya. Indikator efektivitas menggambarakan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi ouput yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang


ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Suatu pelayanan mungkin dilakukan secara efisien, namun belum tentu efektif jika pelayanan tersebut tidak menambah nilai bagi pelanggan. Oleh karena itu, indikator efisiensi dn efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Jika suatu program dinyatakan efektif dan efisien, maka program tersebut dapat dikatakan cost effectiveness.

c. Evaluasi Pelaksanaan Rencana 1) Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan SKPD Dari temuan data pada tabel 2.3 mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terdapat beberapa indikator penjelasan yang saling berkaitan yaitu program kegiatan, tahun anggaran 2012 dan 2013, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dan anggaran dan rata-rata pertumbuhan.

Dari beberapa indikator tersebut terlihat bahwa

bentuk penyusunannya merupakan penyusunan anggaran untuk akuntansi sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas dalam pemerintahan. 2 Oleh karena anggaran sebagai instrumen mekanisme birokrasi, maka anggaran merupakan alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Selain itu juga, karena sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya untuk setiap program maupun aktivitas, maka penganggaran juga merupakan aktivitas yang penting.

2

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Satu.


a) Sistem Penganggaran Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik

telah

mengalami

banyak

perkembangan.

Dalam

perkembangannya tersebut, anggaran sektor publik telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan

arah

dan

tujuan

pelayanan

publik

yang

diharapkan. Anggaran sebagai perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatannya harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Pada

dasarnya

terdapat

beberapa

jenis

dalam

perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Anggaran Tradisional a. Line Item Budgeting b. Incremental Budgeting 2. New Public Management a. Planning Programming Budgeting System (PPBS) b. Zero Based Budgeting (ZBB) c. Performance Budgeting d. Anggaran Kinerja Dilihat

dari

bentuk

penyusunan

anggaran

dan

realisasinya, Kantor Lingkungan Hidup menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sistem penganggaran berbasis kinerja lebih merasionalkan pada proses pembuatan anggaran dengan cara


menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program, sub-program, serta berbagai proyek untuk mencapai tujuan tertentu.3 Proses implementasi dalam anggaran kinerja adalah sebagai berikut: a. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. b. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. c. Tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan keluaran menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan prakiraan maju pada program yang bersangkutan. Realisasi anggaran merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pengalokasian anggaran yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi sektor publik. Dengan kata lain, realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan dalam mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam siklus realisasi anggaran terdapat 3 tahapan kegiatan, yakni pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan. Kegiatan utama yang pertama, yakni pencairan anggaran (pengeluaran), dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas; tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan belanja barang, jasa dan modal; dan tahap penyelesaian

3

Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik, Jilid dua.


terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal serta pelaporan aktivitas jasa. Kegiatan utama yang kedua, yakni realisasi pendapatan, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk prosedur serta formulir, tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan penagihan dan pengumpulan pendapatan; dan tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan serta pengenaan sanksi dan insentif. Sementara

kegiatan

utama

yang

ketiga,

yakni

pelaksanan program, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan, sementara tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan. 2) Pencapaian Kinerja SKPD Evaluasi yang dilakukan pada tahap ini adalah berupa evaluasi kinerja dan evaluasi strategi. Dalam evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai. Sedangkan evaluasi strategi lebih pada evaluasi hasil secara keseluruhan dengan memperhatikan perubahan faktor internal dan eksternal. Evalulasi kinerja yang lebih pada pengendalian operasional dilakukan oleh pimpinan masing K/L atau Kepala SKPD. Pada tiap tahunnya pimpinan K/L atau SKPD membuat Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan pengukuran berbasis value for money yang terdiri dari 3 komponen, pencapaian kinerja Kantor Lingkungan Hidup yang terlihat pada tabel 2.6 bisa dikatakan masih dalam proses peningkatan dalam pencapaian target dan realisasi.


B. Bidang Manajemen Keuangan / Finansial 1. Pengenaan PPh Pasal 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.4 Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu. Honorarium yang diterima PNS/Anggota TNI/POLRI atas penghasilan bruto yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IId ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% dan bersifat final. Honorarium termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 bersifat final, artinya bahwa seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap final (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai penghitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan PPh bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan (oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain) tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

4

Resmi, Siti. Perpajakan, Edisi 8.


Beberapa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah: a. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. b. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan

hari

tua,

yang

dibayarkan

sekaligus

oleh

Badan

Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. c. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Honorarium Pegawai Negeri Sipil dikenakan tarif khusus. Tarif khusus ini diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan. Berikut disajikan tarif khusus penghasilan berupa honorarium:


Tabel 3.1 Tarif PPh Pasal 21 atas Honorarium

Tarif

Keterangan

0%

Jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.

5%

Jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya

15%

Jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi dan pensiunannya. Berdasarkan tarif diatas, penghitungan pengenaan pajak atas

honorarium pada Kantor Lingkungan Hidup maka jika dihitung penyajiannya seperti dibawah ini. Tabel 3.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Kantor Lingkungan Hidup Nama

Pangkat/

PPh 21

Honorarium

Tarif

b

c

D

e

Drs. Nugroho Hadi, MM

IV/b

Rp. 1.300.000,00

15 %

Rp.195.000,00

Achmad Suwarno, BA

III/d

Rp. 800.000,00

5%

Rp. 40.000,00

Nasrudin Rozaq, ST

III/c

Rp. 600.000,00

5%

Rp. 30.000,00

Mar’atus Sholikhah, SKM

III/c

Rp. 900.000,00

5%

Rp. 45.000,00

Niam Fathoni, ST

III/b

Rp. 850.000,00

5%

Rp. 42.500,00

Samsul Ma’arif

II/c

Rp. 450.000,00

0%

-

Sutrisno

II/b

Rp. 450.000,00

0%

-

a

JUMLAH

Golongan

Rp. 5.350.000,00


(cxd)

Rp.352.500,00

Dari perhitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima Pegawai di Kantor Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 didapatkan dari jumlah honorarium yang diterima dikalikan dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium sebagai panitia pelaksana kegiatan pada Kantor Lingkungan Hidup ini tidak ditanggung pemerintah dan dipotong final sesuai yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Dalam pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium ini, Bendahara SKPD yang membayarkan honorarium ini wajib:

a. Memotong PPh Pasal 21 Final dan menyetorkannya ke bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Surat setoran pajak dapat berupa: SSP Standar, SSP Khusus, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor), dan SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri. Sedangkan untuk PPh Pasal 21 menggunakan SSP standar dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: 1) Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak. 2) Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 3) Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. 4) Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.


Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dibawah ini (Gambar 3.5) disajikan bentuk ilustrasi SSP pada pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium Kantor Lingkungan Hidup.

Gambar 3.5. Bentuk Pengisian SSP b. Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final paling lama akhir bulan dilakukan pembayaran; Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran

bulanan

yang

dilakukan

dengan

mekanisme

pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada PPh Pasal 21, pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan


(seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh tempat pegawai tersebut bekerja). Pihak ketiga pada Kantor Lingkungan Hidup dalam hal ini adalah Bendahara SKPD. Bendahara wajib membuat bukti potong PPh Pasal 21 atas honorarium sejumlah dengan penerima honorarium, dalam arti semua penerima dibuatkan bukti potong kecuali yang tidak dikenakan PPh Pasal 21. Berikut ini disajikan ilustrasi bukti pemotongan atas PPh Pasal 21 honorarium yang diterima salah satu PNS pada Kantor Lingkungan hidup.

Gambar 3.6. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium

c. Melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 Final melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Batas waktu pembayaran PPh pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan 20 hari setelah akhir masa pajak untuk batas


waktu pelaporan. Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 2) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak; 3) Harta dan kewajiban; dan/atau 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan temuan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan oleh penulis selama praktik kerja lapangan, maka sebagai akhir dari penulisan laporan praktik kerja lapangan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa: 1. Manajemen strategis sektor publik merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance). Manajemen strategis sektor publik mengarahkan organisasi sektor publik untuk melakukan perencanaan manajemen dengan mempertimbangkan dengan baik faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam organisasi melalui salah satu alat manajemen strategis yaitu analisis SWOT. Dari analisis SWOT tersebut diterjemahkan ke dalam suatu strategi utama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Begitu pun yang dilakukan

oleh Kantor

Lingkungan

Hidup

Kota

Kediri

dalam

mewujudkan good governance dengan membuat rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 tahun kedepan. 2. Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya ini tidak ditanggung pemerintah dan pemotongannya bersifat final. Dalam hal ini tarif yang digunakan adalah tarif khusus yang berbeda dengan pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang bukan berasal dari APBN/APBD. Untuk prosedur pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium, Bendahara SKPD wajib membuat surat setoran pajak (SSP) dan menyetorkan ke bank persepsi/kantor pos, membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final, dan melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 final melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.


B. Saran Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang bersifat membangun, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah sebagai berikut: 1. Dalam pencapaian target dan sasaran kinerja yang tertuang dalam tahap evaluasi Renstra SKPD pada Kantor Lingkungan Hidup, diharapkan untuk lebih dioptimalkan pencapaiannya. Dalam beberapa aspek kinerja sebenarnya sudah sangat baik sesuai dengan target yang direncanakan namun terdapat beberapa aspek lainnya yang masih jauh dari target yang direncanakan dalam pencapaian kinerja 5 tahunan. Dan dalam evaluasi realisasi anggaran sebaiknya Kantor Lingkungan Hidup meminimalisir SiLPA (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran) sehingga pengalokasian anggaran yang telah direncanakan sebelumnya dapat digunakan secara optimal. 2. Prosedur pengenaan PPh pasal 21 atas wajib pajak pada Kantor Lingkungan Hidup dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik. Namun demikian, yang penting adalah Bendahara SKPD sebaiknya senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan efisien.


DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga Halim, Abdul. Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi ke-8. Jakarta: Salemba Empat.


contoh laporan pkl di dinas lingkungan hidup kota kediri

Recommend Documents