Buku Informasi Perpajakan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

BUKU INFORMASI PERPAJAKAN

UNTUK DINAS TIDAK DIPERJUALBELIKAN

2004

DAFTAR ISI Halaman

1. 2.

Daftar Isi Daftar Lampiran Kata Pengantar Pendahuluan Informasi Perpajakan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan A. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP B. Kewajiban Setelah Memperoleh NPWP C. SPT Tahunan PPh D. Penetapan dan Ketetapan Pajak  E. Utang Pajak  F. Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan dan Pencatatan. G. Keberatan dan Banding H. Imbalan Bunga I. Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan J. Tindak Pidana Pidana Di Bidang Perpajakan Pajak Penghasilan A. Subjek Pajak  B. Objek Pajak  C. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak  D. Penilaian Harta dan Persediaan Barang E. Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan F. Penyusutan dan Amortisasi G.  Norma Penghitungan Penghasilan Kena Pajak  H. Tarif Umum Pajak  I. Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan J. Kredit Pajak Luar Negeri ( PPh Pasal 24 ) K. Pembayaran Sendiri Angsuran Bulanan Dalam Tahun Berjalan ( PPh Pasal 25 ) L. Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Akhir Tahun Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT M. Penghasilan Tertentu Yang Dikenakan Pajak Tersendiri ( Pasal 4 Ayat 2 )

i

i

iv v iii ix 1 1 4 6 8 10 11 14 16 17 17 19 19 22 26 30 31 31 34 36 36 41 42 43 44

 N. Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Subjek PajakLuar Negeri  Non-BUT ( PPh Pasal 26 ) O. Ketentuan Khusus Anti Penghindaran Pajak ( Anti Avoidance Rules ) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah A. Istilah Yang Umum Digunakan Di Bidang PPN & PTLL B. Pengusaha Kena Pajak  C. Objek PPN D. Dasar Pengenaan Pajak  E. Tarif PPN & PPnBM F. Pajak Masukan G. Restitusi H. Saat dan Tempat PPN Terutang I. Pemusatan Tempat Terutang Pajak ( Sentralisasi PPN ) J. Faktur Faktur Pajak dan Nota Retur  K. Pemungut PPN dan PPnBM PPnBM PPnBM L. Fasilitas Di Bidang PPN dan PPnBM M. Ketentuan Khusus

Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan A. Subjek Pajak  B. Objek Pajak  C. Tarif Pajak  D. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Menghitung PBB E. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat Yang Menentukan PBB Terutang F. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT ), dan Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) G. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan H. Keberatan dan Banding I. Pembagian Hasil Penerimaan PBB J. Pengurangan K. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Lain- lain L. Lain-lain

ii

45 46

47 47 47 48 51 53 53 55 57 58 59 62 63 67

88 88 88 88 89 90 92

92 94 96 98 98 100 102

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan A. Subjek Pajak  B. Objek Pajak  C. Tarif Pajak  D. Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak  E. Saat, dan Tempat Pajak Terutang F. Pembayaran, Penetapan, dan Penagihan G. Keberatan, Banding, dan Pengurangan H. Pengembalian Kelebihan Pembayaran I. Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB J. Ketentuan Bagi Pejabat

103 103 103 106 106 107 108 110 113 114 115

Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan A. Pemeriksaan B. Penyidikan C. Penagihan

116 116 122 125

Lain-lain

134

Sekretariat A. Kepegawaian B. L ain - lain

139 139 151

iii

Daftar Lampiran Halaman Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17 Lampiran 18 Lampiran 19 Lampiran 20 Lampiran 21

Penerimaan Perpajakan Grafik Penerimaan Pajak Beberapa Periode Tahun 1994 s.d. 2003 Penerimaan Pajak Dan PDRB Th 2002 K anwil anwil I (DJP Sumatera Bagian Utara) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil I DJP Th 2002 Kanwil II (DJP Sumatera Bagian Tengah) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil II DJP Th 2002 Kanwil III (DJP Sumatera Bagian Selatan) Grafik Penerimaan Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil III DJP Th 2002 Kanwil IV+V+VI (DJP Jakarta Raya I+II+III) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil IV+V+VI DJP Th 2002 Penerimaan Pajak Dan Peredaran Usaha Tahun 2002 Kanwil VII (DJP Jakarta Jaya Khusus) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil VII DJP Th 2002 Kanwil VIII+IX (DJP Jawa Bagian Barat I+II) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil VIII+IX DJP Th 2002 Kanwil X (DJP Jawa Tengah dan DIY) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil X DJP Th 2002 Kanwil XI+XII (DJP Jawa Bagian Timur I+II Grafik  Penerimaan Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XI+XII DJP Th 2002 Kanwil XIII (DJP Kalimantan Barat+Kalimantan Tengah) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIII DJP Th 2002 Kanwil XIV (DJP Kalimantan Timur+Kalimantan

iv

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Lampiran 22 Lampiran 23 Lampiran 24 Lampiran 25 Lampiran 26 Lampiran 27 Lampiran 28 Lampiran 29 Lampiran 30 Lam  piran 31

Lampiran 32 Lampiran 33 Lampiran 34 Lampiran 35 Lampiran 36 Lampiran 37 Lampiran 38 Lampiran 39 Lampiran 40 Lampiran 41 Lampiran 42 Lampiran 43 Lampiran 44 Lampiran 45

Selatan) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIV DJP Th 2002 Kanwil XV (DJP Sulawesi Selatan+Sulawesi Tenggara) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XV DJP Th 2002 Kanwil XVI (DJP Sulawesi Utara+Sulawesi Tengah) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XVI DJP Th 2002 Kanwil XVII (DJP Bali+NTB+NTT) imaan Pajak Per KLU Kanwil XVII DJP Grafik Pener  Grafik  Pener imaan Th 2002 Kanwil XVIII (DJP Maluku+Papua) Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XVIII DJP Th 2002 Penerimaan Pajak dan Peredaran Usaha Th 2002 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar  Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIX DJP Tahun 2002 Penerimaan Pajak dan PDRB Tahun 2002 Nasional Grafik  Penerimaan Pajak Per KLU Nasional Tahun 2002 Perbandingan Penerimaan Pajak dan PDRB Nasional Tahun 2002 SPT Orang Pribadi Tahun 2002 SPT PPh Badan Tahun 2002 Data Keberatan PPh (Tahun 2002  2002  – 2003) Grafik Data Keberatan PPh Tahun 2002 Grafik Data Keberatan PPh Tahun 2003 Data Keberatan PPN/PPnBM dan PTLL (Tahun 2002  – 2003)  – 2003) Grafik Data Keberatan PPN/PPnBM dan PTLL Tahun 2002 Grafik Data Keberatan PPn/PPnBM dan PTLL Tahun 2003 Data Keberatan PBB (Tahun 2002 – 2003) Grafik Data Keberatan PBB Tahun 2002

v

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

46 47 48 49 50 51 52 53 54

Lampiran 55 Lampiran 56 Lampiran 57 Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

58 59 60 61

Lampiran 62

Grafik Data Keberatan PBB Tahun 2003 Data Keberatan BPHTB (Tahun 2002 – 2003) Grafik Data Keberatan BPHTB Tahun 2002 Grafik Data Keberatan BPHTB tahun 2003 Data Usulan Pencekalan (Tahun 2002 – 2002  – 2003) Grafik Data Usulan Pencekalan (Tahun 2002 – 2003) Data Tunggakan Wajib Pajak (Tahun 2002 – 2003) Grafik Data Tunggakan Pajak (Tahun 2002 – 2003) Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasional 10 Tahun Terakhir  Grafik Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasional 10 tahun Terakhir  Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Tahun 2002) Jumlah Instansi Vertikal, Jumlah SDM Berdasarkan Eselon, Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Grafik Jumlah Instansi Vertikal Grafik Jumlah SDM Berdasarkan Eselon Grafik Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan apitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun Rek apitulasi 2003 Periode Januari s.d. Desember 2003 Grafik Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2003

vi

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215

KATA PENGANTAR 

vii

PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam menjalankan kegiatan organisasinya, organisasinya, Direktorat Jender al al Pajak (DJP) menetapkan Visi dan Misi untuk memberikan arah bagi   perjalanan organisasi. Dengan Visi ‘Menjadi : Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan  Kelas Dunia, Yang Dipercaya dan Dibanggak  an Masyarakat’  merupakan transformasi gambaran menantang tentang keadaan masa depan organisasi DJP yang Ditjen Pajak ingin menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran DJP.

Untuk mendukung visi sebagaimana diuraikan di atas, unit operasional di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor  Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) harus mampu memberikan upaya pelayanan prima kepada stakeholders yang terdiri dari masyarakat Wajib Pajak pada umumnya, dan instansi pemerintah lain ya ng terkait dengan kegiatan perpajakan pada khususnya. Dengan  pelayanan prima dimaksudkan sebagai pelayanan aparat perpajakan yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemampuan memberikan pelayanan prima akan mendorong kesadaran masyarakat bahwa pajak memegang peranan penting. Pajak  sebagai andalan utama kemandirian dalam pembiayaan pembangunan akan semakin disadari sebagai hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan masyarakat akan memberikan dukungan terhadap kinerja organisasi DJP, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pola kerja aparat perpajakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Salah satu upaya peningkatan kemampuan memberikan   pelayanan prima adalah dengan memberikan dukungan bagi pejabat pajak  dalam keseragaman dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat dan instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang perpajakan. Kecepatan dan keseragaman menjawab pertanyaan akan memberikan   persepsi bahwa pejabat pajak mampu dan menguasai permasalahan

viii

dengan baik. Oleh karena itu dalam penyusunan Buku Informasi   pertanyaan yang dirangkum Perpajakan ini diupayakan bahwa pertanyaan- pertanyaan merupakan pertanyaan-  pertanyaan yang sering timbul dari masyarakat. Jawaban dari pertanyaan tersebut juga didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang ada. Meskipun disajikan dalam bentuk ringkasan, buku ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan masyarakat.

Sistematika

Buku Inf ormasi ormasi Perpajakan ini dibuat dengan merangkum   berbagai jenis pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Dalam   penyusunannya, materi Informasi Perpajakan dibagi dalam 2 bagian besar  yaitu yang menyangkut Ketentuan Perpajakan dan yang mengenai Administrasi Umum. Dalam bagian ketentuan perpajakan pertanyaan dan jawaban yang dirangkum dibagi dalam bagian-  bagian yang membahas secara berturutturut: 1. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan 2. Pajak Penghasilan 3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Mewah 4. Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5. Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan 6. Lain-lain Lain-lain Sedangkan dalam bagian Adminstrasi Umum pertanyaan dan jawaban yang dirangkum dibagi dalam bagian-  bagian yang membahas secara  berturut -turut: 1. Kepegawaian 2. Prosedur penjatuhan hukuman disiplin

3. Prosedur pengaduan 4. Aspek pelayanan umum Mengingat Buku Informasi Perpajakan ini merupakan pegangan   bagi pejabat pajak dalam memberikan penjelasan prima seyogyanya buku ini terus diupdate. Dengan demikian materi informasi yang disampaikan akan selalu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Proses

ix

updating dilakukan  pada bulan April dan Oktober setiap tahun, dengan cara mengganti suatu bagian yang memang harus diganti. Disamping itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses updating, masukan dan saran dari pejabat pajak yang merupakan pemakai dari buku ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu setiap masukan dan saran sehubungan dengan Buku Informasi Perpajakan ini agar dapat dialamatkan ke Sekretariat Tim Penyusunan Buku Informasi Perpajakan (Bagian Organta, Sekretariat Direktorat Jenderal) Jalan Gatot Subroto nomor 40-42 40- 42 Jakarta 12190, telepon (021) 525 2695, fax (021) 5252695 atau melalui e-mail e-mail : [email protected]

x

--1--

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN A. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP ( 250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak  (WP)? (WP)? WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan  perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban   perpajakan, termasuk  pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2.

Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ?  NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi   perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak . Pajak .

3.

Dimanakah tempat pendaftaran Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP dan atau tempat tempat pelaporan bagi Pengusaha Tertentu Tertentu ? Tempat pendaftaran Wajib Pajak/pelaporan Pengusaha Tertentu: · Seluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta: di KPP BUMN Jakarta; · WP PMA tidak Go Public: di KPP PMA, kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di Kawasan Berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat; · WP Badan dan Orang Asing: di KPP Badora; · WP Go Public: di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan  berikat; · WP BUMD di luar DKI Jakarta: di KPP setempat; · Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar DKI Jakarta, khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPnBM: di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha.

4.

Apa saja fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok  Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ? Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak: · Untuk mengetahui Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak; · Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan; · Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan; Untuk memenuhi kewajiban perpajakan kewajiban perpajakan,, misalnya dalam pengisian SSP; · · U ntuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang

--2--

mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Misal: Dokumen Impor (PPUD, PIUD). Setiap WP hanya diberikan satu NPWP 5.

Dalam hal apakah NPWP diterbitkan secara jabatan ? Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak  yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak .

6.

Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh NPWP? Syarat-syarat Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP: a. Untuk WP Orang Pribadi NonNon- Usahawan: Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SI M/Paspor.   b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan: Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor; Keluarga/SI M/Paspor; Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang. c. Untuk WP Untuk WP Badan: · Fotocopy akte pendirian; Fotocopy KTP salah seorang pengurus; · Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang. d. Untuk Bendaharawan Bendaharawan sebagai sebagai Pemungut/Pemotong: Pemungut/Pemotong: · Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan; bendaharawan; Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor. Keluarga/SIM/Paspor. e. Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotocopy kartu  NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa. ·

· ·

·

·

7.

Dalam hal apa kelengkapan formulir pendaftaran Wajib Pajak dianggap sah ? Fotocopy sebagai kelengkapan formulir pendaftaran WP tersebut di atas harus disahkan oleh Petugas Pendaftaran WP kecuali dalam hal   pendaftaran dilakukan melalui pos, maka fotocopy harus disahkan oleh melalui  pejabat/instansi yang berwenang.

8 . Bagaimanakah cara mendaftarkan diri dan melaporkan bagi Wajib Pajak ? Tatacara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak: a. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapannya;

usaha

--3--

 b.

Menyampaikan secara langsung Pelayanan Pajak/KP4 setempat.

atau

melalui

pos

ke

Kantor 

9. Perubahan data apa saja, yang dapat diberitahukan Wajib Pajak untuk  dapat dilakukan perubahan data Wajib Pajak ? HalHal-hal yang yang berkenaan dengan perubahan data Wajib Pajak: a. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer;  b. Perubahan nama WP karena penggantian nama, disyaratkan adanya keterangan dari instansi yang berwenang; c. Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal; d. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama tidak sama dengan NPWP Pusat); e. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotocopy akte perubahan; f. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP; g. Perubahan bentuk Badan; h. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah; i. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan NPPKP karena dipenuhinya  persyaratan yang ditentukan; ditentukan; 10. Bagaimana cara pembetulan data Wajib Pajak  Tatacara pembetulan data Wajib Pajak: a. Mengisi formulir perubahan/mutasi data WP yang diambil secara langsung atau meminta melalui pos dari KPP/KP4 dan menyampaikan formulir tersebut secara langsung atau melalui pos ke KPP/KP4 yang   bersangkutan, atau  b. Melalui formulir SPT Tahunan. 11. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk menghapus dan mencabut NPWP ? Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP: a. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotocopy akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang;  b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil; c. Warisan yang belum terbagi terbag i dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak  apabila sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris; d. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi

--4--

e.

f.

yang berwenang; Bentuk  Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak  memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP; WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

B. Kewajiban Setelah Memperoleh NPWP ( 250304 )

1.

Apa saja kewajiban Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP/ NPPKP ? memperoleh NPWP oleh Kewajiban yang harus dilaksanakan setelah Wajib Pajak: a. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh);  b. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM); c. Pembukuan/Pencatatan.

2.

Apa saja kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan dengan Pajak  Penghasilan ? Kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan: a. SPT Masa;  b. SPT Tahunan (Badan/Orang Pribadi/Pasal 21); c. Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam "Surat Ketetapan Pajak” dan surat keputusan lainnya.

3.

Kapankah batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh ? Batas waktu pembayaran : a. PPh Pasal 25 selambat- lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya;  b. PPh Pasal 21 selambat- lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; c. PPh Pasal 22: - Impor harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan  pembayaran Bea Masuk ; - Yang pemungutannya dilakukan oleh Bea Cukai disetor dalam jangka waktu satu hari; - Bendaharawan disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan  pembayaran. - Penyerahan dari Pertamina, Bulog harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum sebelum Delivery Order ditebus.

--5--

Penyerahan yang selain Pertamina dan Bulog harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Batas waktu untuk  pelaporannya,  pelaporannya, setelah melakukan pembayaran / penyetoran: Apabila sudah membayar angsuran PPh, Wajib Pa jak  harus melaporkan  pembayaran itu ke KPP sebagai berikut: a. PPh Pasal 25 selambat- lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya;  b. PPh Pasal 21 selambat- lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya; c. PPh Pasal 22: - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selambat- lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran berakhir. - Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/ selambat- lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir. BUMD, selambat- Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas,  baja, dan otomotif yang otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas penjualan hasil   produksinya di dalam negeri, selambat- lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. - Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di  bidang bahan  bakar minyak jenis premix dan gas dan atas   penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog, selambatlambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

-

4.

5.

Apa saja yang menjadi dasar penagihan pajak? Macam-macam surat ketetapan yang berkenaan dengan utang pajak  yang harus dilunasi. Utang pajak yang tercantum dalam: a. Surat Tagihan Pajak (STP);  b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar   bertambah.

Apakah kewajiban Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pajak  Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah ? Kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan Pajak Pertambahan   Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM): pembayaran/penyetoran oran PPN/PPnBM yang telah dipungut; a. Melakukan pembayaran/penyet  b. Membuat Faktur Pajak; c. Mengisi SPT masa PPN dan melaporkan ke KPP. 6. Siapakah yang wajib melakukan pembukuan ?

--6--

Yang wajib melakukan pembukuan/pencatatan: Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang me lakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan Pembukuan/Pencatatan Pembukuan/Pencatatan menurut menurut ketentuan yang berlaku. C. SPT Tahunan PPh ( 250304 ) 1.

Apakah pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) ? Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT): Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk  melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangperundang-undangan perpajakan.

2.

Apa fungsi SPT ? Sebagai sarana WP untuk: a. Bagi Wajib Pajak PPh untuk  melaporkan dan mempertanggungjawabkan   perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang : - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun  pajak atau atau bagian tahun pajak; - Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak; - Harta dan kewajiban;  b. Mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang; c. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri sendiri dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; d. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang  pemotongan/pemu ngutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

3.

Dimanakah Wajib Pajak dapat memperoleh SPT ? Setiap WP pada dasarnya haru s mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4.

4.

Bagaimana cara pengisian SPT dan siapa yang berwenang menandatangani ? C ara pengisian SPT dan yang menandatanganinya: SPT harus diisi secara benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.

--7--

5.

Kapankah batas waktu Pelunasan setoran akhir (PPh Pasal

29) ?

Batas waktu pelunasan setoran akhir (PPh Pasal 29):Kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat- lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun  pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan.

6.

Bagaimana prosedur penyampaian SPT ? Prosedur penyampaian SPT: SPT disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat te rcatat ke KPP/KP4 setempat.

7.

Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk  mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT ? Syarat-syarat permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan: a. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis sebelum batas waktu  penyampaian SPT Tahunan berakhir;  b. Memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar   berdasarkan penghitungan sementara; c. Melunasi kekurangan penyetoran pajak yang terutang.

8.

Sanksi apa yang dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPT ? SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan , dikenakan sanksi administrasi administrasi berupa berupa denda: a. Rp50.000,- untuk SPT Masa;  b. Rp100.000,- untuk SPT Tahunan.

9.

Pe rsyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk  dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan ? S yarat bagi Wajib Pajak untuk dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh: Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan atas kemauan sendiri: a. Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak: · menyampaikan pernyataan secara tertulis; · melunasi pajak yang kurang dibayar; · ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua  persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak  saat penyam paian SPT   berakhir sampai dengan tanggal pembayaran

--8--

 b.

karena pembetulan SPT; Sesudah dilakukan tindakan pemeriksaan: · sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidak   benaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak; mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut; · melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang; · ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali  jumlah pajak  jumlah  pajak yang kurang dibayar; Sesudah jangka waktu pembetulan SPT berakhir: ·  belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak; · mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran  pengisian SPT yang telah disampaikan, yang mengakibatka n: -  pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau - rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau   jumlah harta menjadi lebih besar; atau  jumlah modal menjadi lebih  besar; melunasi kekurangan pajak yang kurang dibayar; ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. ·

c.

· ·

D. PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK ( 250304 ) 1.

Apa pengertian Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan paja k dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga.

2.

Apa fungsi Surat Tagihan Pajak ? Fungsi Surat Tagihan Pajak: a. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang terutang menurut SPT Wajib Pajak; Pajak;  b. sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda; c. sarana untuk menagih pajak.

3.

Dalam hal apa Surat Tagihan Pajak diterbitkan ? Sebab diterbitkannya STP: a.  pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;  b.  berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung; hitung ; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga; d. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP;

--9--

e. f.

Pengusaha yang tidak/bukan PKP membuat Faktur Pajak. PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur paja k tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi Faktur Pajak dengan lengkap.

4.

Sanksi administrasi apa saja yang dapat ditagih dengan STP ? Jenis administrasi yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak: a. denda administrasi Rp. 50.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan menyampaikan SPT Masa;  b. denda administrasi Rp. 100.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; c. denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha yang tidak  melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, PKP yang tidak  membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak; d.   bunga, bagi Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan mengakibatkan kurang bayar; e.  bunga, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya pembayarannya

5.

Apakah yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak ? Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

6.

Apa yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ? Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan   besarnya jumlah pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran  pokok pajak, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 7. Dalam hal apa SKPKB diterbitkan ? SKPKB diterbitkan dalam jangka 10 tahun apabila: -   berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak  atau kurang dibayar  SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran 8. Apa yang dimaksud dengan SKPKBT ? Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. a. SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang  pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak,  b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak  lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

- - 10 - -

c.

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat Keputusan yang menentukan  jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang pajak dan tidak ada kredit pajak.

E. UTANG PAJAK ( 250304 250 304 ) 1.

Apa pengertian Utang Pajak ? Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan  perundang perundang-undangan perpajakan.

2.

Apa yang dimaksud dengan Surat T eguran ? Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak. Surat Teguran dikirimkan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak  melunasi utang pajak 7 hari setelah jatuh tempo.

3.

Apa yang dimaksud dengan Surat Paksa ? Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajak setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran. Bersamaan dengan penyampaian Surat Paksa tersebut Wajib Pajak  dibebani  biaya penagihan paksa sebesar Rp. 25.000, Wajib Pajak wajib melunasi utang pajak dalam waktu 2 x 24 jam

4.

Apa kewajiban Wajib Pajak berkaitan dengan pelaksanaan sita? Kewajiban Wajib Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan sita membantu Juru Sita dalam melaksanakan tugasnya memperbolehkan Juru Sita untuk memasuki ruangan,tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak  memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan -   barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

5.

Apa yang dimaksud dengan lelang ? Tindakan lelang dilakukan apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan dilakukan Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak. Tindakan lelang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.

- - 11 - -

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar  maka akan dibebankan bersamabersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang di surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. 6.

Apa saja hak-hak Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pelunasan utang pajak ? Hak -hak Wajib Pajak yang berkaitan berkaitan dengan pelunasan utang pajak: pajak: a. Meminta juru sita memperlihatkan tanda pengenal Juru Sita Pajak Negara  b. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan c. Menentukan urutan barang yang akan dile lang d. Sebelum Pelaksanaan lelang, mendapat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan.

F. KEWAJIBAN KEWAJIBA N MENYELENGGARAKAN PENCATATAN (250304 ) 1.

PEMBUKUAN PEMBUKUAN

DAN

Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan menyelenggara kan pembukuan ? SyaratSyarat-syarat penyelenggaraan penyelenggaraan pembukuan/pencatatan: pembukuan/pencatatan: a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;  b. SekurangSekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur  keadaan kas dan bank, daftar utang piutang, daftar persediaan barang, dan membuat neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak; c. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam  bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan; d. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan  bebas Wajib Pajak harus disimpan selama sepuluh tahun. e. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar   pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia. Wajib Pajak Orang Pribadi, di tempat kegiatan atau di tempat tinggal Wajib Pajak Badan, di tempat kedudukan · ·

2.

Apa yang dimaksud dengan pembukuan ? Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: keadaan harta ·

- - 12 - -

kewajiban atau utang modal Penghasilan dan biaya harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang terutang Pajak  Pertambahan Nilai (PPN), yang tidak terutang, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% dan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak. · · · ·

3.

Siapa saja yang Wajib menyelenggarakan pembukuan ? Yang wajib menyelenggarakan menyelenggarakan pembukuan: a. Wajib Pajak (WP) Badan  b. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

4.

Apa tujuan pembukuan ? Tujuan pembukuan: a. mempermudah mempermudah pengisian SPT;  b. mempermudah mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak; c. mempermudah mempermudah penghitungan PPN dan PPnBM; d. mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan usaha/pekerjaan bebas

5.

Siapa saja yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah? Yang dapat melakukan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah: a. Wajib Pajak Penanaman Modal Asing;  b. Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya pertambangan; c. Wajib Pajak dalam rangka kontrak bagi hasil; d. Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri; e. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

6.

Apa persyaratan bagi Wajib Pajak untuk diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah ? SyaratSyarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pembukuan dalam  bahasa asing dan mata uang selain rupiah: a.  bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang boleh dipergunakan adalah  bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;  b. mendapat izin Menteri Keuangan; c.  permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan:

- - 13 - -

Wajib Pajak yang telah berdiri lebih dari 1 tahun : - f otokopi otokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir  Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan: berjalan: foto kopi NPWP foto kopi Akte Pendirian, atau dokumen lain yang serupa (bagi WP BUT) Jika telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dalam jangk a jangk a waktu 30 hari sejak permohonan diterima ·

·

7.

Apa yang dimaksud dengan pencatatan ? Pencatatan: Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan Penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. terutang.

8.

Apa tujuan pencatatan bagi Wajib Pajak ? Tujuan pencatatan: a. mempermudah mempermudah pengisian SPT  b. mempermudah mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak  c. mempermudah mempermudah penghitungan PPN dan PPn BM

9.

Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan ?   Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan penghasilan netto Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan. Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan : 1. WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah Rp. 600.000.000,00 2. memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3  bulan pertama dari tahun buku 3. menyelenggarakan menyelenggarakan pencatatan. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan pemberitahuan akan menggunakan   Norma Penghitungan sebagai dasar penghitungan pajaknya kepada Direktur  Jenderal Pajak dianggap memilih untuk menggunakan pembukuan. Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau  pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau buktibukti  bukti pendukungnya, maka Penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan  pembukuan dan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyampaikan menyampaikan SPT Tahunan PPh

- - 14 - -

G.

KEBERATAN DAN BANDING ( 250304 )

1.

Apa yang dimaksud dengan keberatan ? Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak jika merasa tidak/kurang   puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas  pemotongan/pemungutan  pemotongan/pemungutan oleh pihak k etiga. etiga.

2.

Dalam hal apa keberatan dapat diajukan ? Keberatan dapat diajukan atas : a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);  b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); (SKPN) ; e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

3.

Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan ? Yang dapat mengajukan keberatan: a. Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus;  b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan; c. Pihak yang dipotong/dipungut pihak ketiga; d. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir a s.d. c diatas.

4.

Kepada siapa Wajib Pajak mengajukan keberatan ? Pengajuan Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Wajib Pajak terdaftar.

5.

Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan ? Syarat-syarat Syarat-syarat mengajukan keberatan: a. Satu Keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak;  b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c. Wajib menyatakan alasanalasan -alasan secara jelas; d. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak.

6.

Kapankah Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ? Jangka waktu pengajuan keberatan: a. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan

- - 15 - -

 pemotongan/pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya  b. Surat keberatan yang diantar langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, maka   jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. c. Surat keberatan yang dikirim melalui pos (harus dengan pos tercatat), m aka  jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro. 7.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan apakah W ajib Pajak masih tetap berkewajiban melunasi utang pajaknya ? Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan  pelaksanaan penagihan pajak.

8.

Apabila Wajib Pajak merasa kurang puas dengan Putusan Keberatan, apa yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak selanjutnya ? Jika Wajib Pajak masih kurang puas juga atas keberatannya maka ia dapat mengajukan Banding.

9.

Kepada siapa Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak ? Banding ditujukan ke Pengadilan Pajak.

10. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan ba nding ? Yang dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak: a. Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus  b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya c. Kuasa Hukum dari butir a dan b 11. Apa saja persyaratan pengajuan banding ? Syarat-syarat Syarat-syarat dan tatacara pengajuan banding: Surat banding ditulis dalam bahasa Indonesia; Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang dibanding diterima; Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding; Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas mencantumkan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding; Dilampiri salinan Surat Keputusan yang dibanding; Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

dan

- - 16 - -

12. Apa pengertian Surat Uraian Banding ? Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang  berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. 13. Bagaimanakah sifat kekuatan hukum Putusan Banding ? Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan Keputusan Tata Usaha Negara. 14. Dalam hal apa imbalan bunga dapat diberikan kepada Wajib Pajak ? Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan, untuk selamaselama-lamanya 24 bulan. H. IMBALAN BUNGA ( 250304 )

1.

Jenis ketetapan pajak apa saja yang diberikan imbalan bunga sehubungan dengan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding ? Imbalan bunga hanya diberikan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

2.

Dalam hal yang bagaimana imbalan bunga diberikan sehubungan dengan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding ? Apabila pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKBKB atau SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

3.

Bagaimana perhitungan imbalan bunga diberikan sehubungan dengan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding ? Perhitungan imbalan bunganya adalah sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk   paling lama 24 (dua puluh empat) dari besarnya kelebihan pembayaran pajak  yang dikembalikan yang dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan Keberatan atau Putusan Banding.

4.

Apabila Wajib Pajak mengajukan banding atas SKPLB ke Badan Penyelesaian Pajak untuk Tahun Pajak 2001, apakah atas putusan putusan BPSP/Pengadilan Pajak yang dibacakan (diputus) sejak Tahun Pajak 2001 untuk SKPLB yang diajukan banding masih diberikan imbalan bunga ?

- - 17 - -

Tidak diberikan imbalan bunga, karena dalam Pasal 27A Undang -undang KUP diatur dengan tegas bahwa imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak  hanya diberikan sepanjang utang pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam SKPKB SKPKB atau SKPKBT. I.

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN (250304)

1.

Dalam hal bagaimana Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi? Dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak  atau bukan atau  bukan karena kesalahannya, misalnya karena ketidaktelitian ketidaktelitian petugas pajak.

2.

Dalam hal bagaimana Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak? Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapa n pajak apabila diketahui bahwa ketetapan pajak tersebut tidak benar  dengan berlandaskan unsur keadilan.

J.

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN ( 250304 )

1.

Sanksi apa yang dikenakan terhadap Wajib pajak yang melakukan pelanggaran ? Pelanggaran terhadap ke wajiban administrasi perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi pidana.

2.

Dalam hal apa Wajib Pajak dapat dinyatakan melakukan kealpaan ? Wajib Pajak dinyatakan melakukan kealpaan jika: a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau ;  b. Menyampaiakan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak  lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada negara.

3.

Dalam hal apa Wajib Pajak dapat dinyatakan melakukan kesengajaan ? Wajib Pajak dinyatakan melakukan kesengajaan jika : a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan, atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP;  b. Tidak menyampaikan SPT; c. Menyampaikan SPT d dan/atau an/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak  lengkap;

- - 18 - -

d.

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan; e. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, a tau dokumen lainnya; f. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong sehingga menimbulkan kerugian  pada negara. 4.

Berapa lama jangka waktu daluwarsa tindak pidana di bidang perpajakan ? Daluwarsa tindak pidana di bidang perpajakan adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau  berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

5.

Sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap Pejabat yang melakukan pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak ? Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Pejabat yang melakukan pelanggaran pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak dapat diancam sanksi pidana: a. Kealpaan, dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua juta rupiah;  b. Kesenga  jaan, dipidana selama-lamanya dua tahun dan denda setinggitingginya dua juta rupiah.

6.

Sanksi apa saja yang dikenakan kepada pihak ketiga berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan ? Sanksi terhadap pihak ketiga berkaitan dengan tindak pidana di bidang  perpajakan : a. Pihak ketiga yang dengan sengaja : - Tidak memberikan keterangan/bukti; keterangan/bukti; - Memberikan keterangan/bukti keterangan/bukti yang tidak benar; diancam pidana selama- lamanya satu tahun dan denda setinggitingginya sepuluh juta rupiah  b. Pihak ketiga yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit  penyidikan tindak pidana perpajakan diancam penjara selama -lamanya tiga tahun dan denda setinggisetinggi -tingginya sepuluh juta rupiah.

PAJAK PENGHASILAN

- - 19 - -

PAJAK PENGHASILAN A. SUBJEK PAJAK (250304) 1.

·

Siapa Subjek Pajak ?

Subjek Pajak terdiri dari Su  bjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar  negeri. Subjek Pajak dalam negeri adalah : ü orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; ü orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; ü orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; ü warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang  berhak; ü  badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. orang dan atau modal yang   Pengertian ‘badan’  adalah s ekumpulan orang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapu n, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,  perkumpulan,  perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. reksadana. Setiap Setiap unit tertentu dari bada n Pemerintah, Pemerintah, misalnya misalnya lembaga lembaga,, badan, dan dan  sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah   yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh  penghasilan merupakan Subjek Pajak. Unit tertentu dari badan pemerintah ya ng memenuhi kriteria kriteria berikut tidak  termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu: a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang  -undangan yang berlaku; dan b. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau AP BD; dan Pemerintah c.  penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran  Pusat atau Daerah; dan d.  pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

·

Subjek Pajak luar negeri adalah : ü orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; ü orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam  jangka waktu 12 bulan;

- - 20 - ü

  badan yang tidak didirikandan didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; Indonesia ; ü orang pribadi yang tidak  bertempat tinggal di Indonesia; ü orang pribadi yang berada b erada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam  jangka waktu 12 bulan; yang tidak didirikan ü   badan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,yang yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui  bentuk usaha tetap di Indonesia.  BUT  (   permanent establishment  ) adalah bentuk  ‘bentuk usaha tetap’  /  BUT  usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, I ndonesia, yang d  apat berupa : a. tempat kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; kantor perwakilan; c. d.  gedung kantor; e.  pabrik; bengkel;  f.  g.  pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pengeboran  yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; h.  perikanan, peternakan, p ertanian, perkebunan, atau kehutanan; kehutanan; i.  proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;  j.  pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pega wai atau oleh orang lain,  sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; kedudukannya tidak  tidak  k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya bebas; l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. UU Pajak Penghasilan menganut  resident principle untuk Wajib Pajak dalam negeri dan  source principle untuk Wajib Pajak luar negeri, yang terlihat dari  perlakuan pajaknya, yakni sebagai berikut: a. Wajib Pajak dalam negeri : leh 1). dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau dipero dari Indonesia dan dari luar Indonesia; 2). berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum; 3). wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.  b. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT  :

- - 21 - -

  pemenuhan kewajiban perpajaka nnya dipersamakan dengan  pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri, namun terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia. c. Wajib Pajak luar negeri non - BUT   BUT  : 1). dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber   penghasilan di Indonesia; 2). berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; 3). tidak wajib menyampaikan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat   final. 2. Kapan bermula dan berakhirnya kewajiban pajak sub jektif sub jektif ? Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri : ü dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia; ü  berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk  selamaselama-lamanya. Wajib Pa jak badan dalam negeri : ü dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; ü  berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi: terbagi : ü dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut; ü  berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT : ü dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usa ha atau melakukan kegiatan melalui BUT; ü   berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Wajib Pajak Orang Orang pribadi atau badan badan luar negeri nonnon-BUT: ü dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh memperoleh penghasilan dari Indonesia; ü  berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. ·

·

·

·

·

3.

Siapa yang bukan Subjek Pajak ? Badan perwakilan negara asing. asing. Pejabat-  pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat  pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan

· ·

- - 22 - -

·

·

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama -sama mereka, dengan syarat: ü  bukan warga negara Indonesia; dan ü di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di  jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta luar  jabatan ü negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. OrganisasiOrganisasi -organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, Keuangan, dengan dengan syarat: ü Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan ü tidak  menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh   penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada  pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Pejabat-  pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat: ü  bukan warga negara Indonesia; dan ü tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk  memperoleh penghasilan dari Indonesia.

B. OBJEK PAJAK (250304 PAJAK (250304 1.

Apa yang menjadi Objek Pajak ? Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, meliputi antara lain : imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. hadiah dari undian atau pekerjaan pekerjaan atau kegiatan, kegiatan, dan penghargaan. laba usaha. keuntungan karena penjualan penjualan atau karena karena pengalihan harta, harta, seperti : ü keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; ü keuntungan yang di  peroleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; ü keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,  pemecahan, atau pengambilalihan usaha; ü keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

·

· · ·

- - 23 - -

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan   pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk  koperasi yang ditetapkan oleh Menter i Keuangan, sepanjang tidak  ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau  penguasaan antara pihak pihak - pihak yang bersangkutan.  penerimaan kembali pembayaran pembayaran pajak yang telah telah dibebankan sebagai sebagai  biaya. ena jaminan   bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan kar   pengembalian utang. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari  perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. royalti. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. harta .  penerimaan atau perolehan pembayaran pembayaran berkala. berkala. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. keuntungan karena selisih selisih kurs mata uang asing. selisih lebih karena penilaian kem kem bali aktiva.  premi asuransi. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.  Diliha t dari sumber mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi : a.  penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas   seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akt uaris, uaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;  b.  penghasilan dari usaha dan kegiatan; c.  penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak   gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjuala n harta atau hak yang yang tidak tidak dipergunak dipergunakan an untuk usaha, usaha, dan lain sebagain sebagainya; ya; d.  penghasilan lain -lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain  sebagainya.  Karena Undang  -undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas (   global income tax  ), maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperole h dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar   pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut  ·

·

·

· · · ·

· · · ·

·

- - 24 - -

dikompensa dikompensasikan sikan dengan dengan pengha penghasilan silan lainnya lainnya ( kompens kompensasi asi hori zontal zontal ), ), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila  suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final  atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungka digabungkan n dengan dengan penghasil penghasil an lain yang dikenakan dikenakan tarif umum.  Pengertian ‘bunga’  termasuk pula premium, diskonto dan imbalan  sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apab ila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.  Pengertian ‘dividen’  termasuk pula: laba baik secara lan gsung ataupun ataupun tidak tidak langsung, langsung, dengan dengan a.  pembagian laba nama dan dalam bentuk apapun; likuidasi yang melebihi jumlah modal   b.   pembayaran kembali karena likuidasi  yang disetor; c.  pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk   saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agi o saham; d.  pembagian laba dalam bentuk saham; e.  pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; diterima atau f.  jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham - saham oleh perseroan yang ber  sangkutan; g.   pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang  disetorkan, jika dalam tahun -tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari  pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara s ah; h.  pembayaran sehubungan dengan tanda -tanda laba, termasuk yang  diterima sebagai penebusan tanda -tanda laba tersebut; i. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;  j. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;  pembagian berupa berupa sisa hasil usah usah a kepada kepada anggota anggota koperas koperasi; i; k.  pembagian l.  pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham  yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Pengertian ‘royalti’ adalah imbalan sehubungan sehubungan dengan penggunaan: penggunaan: a. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, p aten, merek  dagang, formula, atau rahasia perusahaan;  b. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat  -alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat  -alat  industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang  memp unyai nilai intelektual, misalnya peralatan -  peralatan yang 

- - 25 - -

digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya; c. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipat enkan, misalnya pengalaman di bidang  bidang  industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud  adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini sini adalah informasi  yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh  setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama. 2.

Apa yang bukan Objek Pajak ? Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan  pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilika n, atau  penguasaan antara pihak pihak - pihak yang bersangkutan. Warisan. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai  pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal  pada badan usaha yang didirikan dan bertempat b ertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : ü dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan ü  bagi perseroan terbatas, BUMN / BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; ·

·

· ·

·

·

·

- - 26 - ·

·

·

·

·

3.

Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam  bidang -  bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,  persekutuan, perk umpulan, umpulan, firma, dan kongsi. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh reksa dana selama lima tahun pertama sejak sejak tanggal pendirian atau tanggal kontrak. kontrak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura   berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan  pasangan usaha tersebut: ü merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor -sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Menteri Keuangan dan ü sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apa yang menjadi Objek Pajak BUT ? · Penghasilan dari usaha atau kegiatan kegiatan BUT tersebut dan dari harta harta yang

dimiliki atau dikuasai. · Penghasilan kantor pusat pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia (  force of attraction rule ). · Penghasilan tersebut dalam Pasal 26 UU Pajak Penghasilan yang yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan  penghasilan dimaksud ( effective connection rule ). PAJAK  (250304 C. PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (250304 1.

Apa yang boleh dikurangkan ? Penghasilan Kena Pajak Wajib Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, dihitung  berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: ·   biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti,

- - 27 - -

  biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. ·  penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas hak  dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. · iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. · kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. · kerugian dari selisih kurs mata uang uang asing. ·   biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. ·  biaya bea siswa, magang, dan pelatihan. ·  piutang yang nyatanyata -nyata tidak tidak dapat dapat ditagih, dengan syarat : 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba -rugi komersial; dan 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang /  pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur  Jenderal Pajak. Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, biaya administrasi kantor    pusat yang boleh dikurangkan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur  Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan  berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ).  Biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu : a. b iaya atau pengeluaran yang mempu nyai masa manfaat tidak lebih dari  satu tahun, yang merupakan beban tahun yang bersangkutan; manfaat lebih dari satu b. biaya atau pengeluaran yang mempunyai masa manfaat tahun, yang pembebanannya pembebanann ya dilakukan melalui penyusutan a ta u amortisasi. ·

·

- - 28 - -

Untuk dapat dikurangkan atau dibebankan dalam penghitungan   Penghasilan Kena Pajak, biaya atau pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk  mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang me rupakan Objek Pajak. Dengan demikian biaya atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, bunga atas pinjaman yang  tidak boleh dikurangkan atau dibebankan. Biaya dipergun dipergunaka akan n untuk membeli membeli saham t idak boleh boleh dikura dikurangk ngkan an atau atau dibebankan, apabila dividen yang diterimanya bukan merupakan Objek   Pajak. Akan tetapi dalam hal ini i ni biaya bunga pinjaman tersebut dapat  dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham. 2.

Berapa besarnya PTKP ? · Rp 2.880.000,00 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak ybs. · Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin. · Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. · Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah/ semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang. Besarnya PTKP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3.

Bagaimana perlakuan pajak bagi wanita yang berstatus kawin dan anak yang belum dewasa ? Penghasilan wanita yang berstatus kawin digabung dengan penghasilan suaminya, kecuali penghasilan yang berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya. Penghasilan suamisuami-isteri dikenakan dikenakan pajak secara terpisah terpisah dalam hal: suami-isteri telah hidup berpisah; ü suamiü dikehendaki oleh suami- isteri yang bersangkutan berdasarkan  perjanjian tertulis. Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas orang tuanya. Apa yang tidak boleh dikurangkan ? Dalam menghitung besarnya besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, tidak boleh dikurangkan:

·

·

·

4.

- - 29 - ·

·

·

·

·

·

·

· ·

·

·

·

  pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang  polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.   biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.  pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk  usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat- syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.   premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak  orang   pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.  penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang ecuali penyediaan diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, k ecuali makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.   jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang   bukan merupakan Objek Pa   jak, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk  atau disahkan oleh Pemerintah.  pajak Penghasilan.   biaya atau pengeluaran pribadi Wajib Pajak yang bersangkutan atau orang yang menjadi tanggungannya. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham . sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi  pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dikurangkan adalah : ü royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta,  paten, atau hak -hak lainnya;

- - 30 - ü ü

imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;  bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

 Pembayaran serup a yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat  tidak dianggap sebagai Objek Pajak BUT, kecuali bunga yang  berkenaan dengan usaha perbankan. 5.

Bagaimana perlakuan pajak terhadap kerugian fiskal ? Dalam hal penghasilan bruto setelah pengurangan menghasilkan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan Penghasilan Kena Pajak  mulai tahun pajak berikutnya berturutberturut -turut sampai dengan lima tahun.

D. PENILAIAN HARTA DAN PERSEDIAAN BARANG (250304) Bagaimana cara penilaian harga perolehan atau harga jual /pengalihan harta dan cara penilaian persediaan barang ? · Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. · -menukar harta  Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar -menukar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga  pasar. ·  Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi,   penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. · Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah: ü yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima   pengalihan, sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan  pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; ü yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal ( inbreng  ) bagi badan yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar  dari harta tersebut. Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok  dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh dip eroleh pertama ( FIFO ).

·

·

- - 31 - -

E. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN Apa dan bagaimana ketentuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan ? ·

Menteri Keuangan  berwenang untuk menetapkan peraturan tentang   penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur -unsur biaya dengan penghasilan karena  perkembangan  perkembangan harga.

F. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI (250304 1.

Bagaimana cara penyusutan harta berwujud Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, kecuali tanah yang  berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan penghasilan dilakukan dengan metode garis lurus (  straight line method  ) dan atau metode saldo menurun ( declining balance method  ) secara taat azas. Khusus bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Penyusutan untuk pertama kali dimulai pada bulan dilakukannya  pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak  diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali ( revaluasi ) adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Tabel masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud : Tarif Penyusutan Masa Kelompok  Kelompok  Garis Saldo Harta Berwujud Manfaat Lurus Menurun Bukan Bangunan Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

·

· ·

·

·

·

- - 32 - -

·

·

·

2.

Kelompok  Kelompok  Harta Berwujud

Masa Manfaat

Kelompok 4 Bangunan Permanen Tdk Permanen

20 tahun 20 tahun 10 tahun

Tarif Penyusutan Garis Saldo Lurus Menurun 5% 10%

5% 10%

Menteri Keuangan menetapkan jenisjenis-  jenis harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud dan ketentuan khusus mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka jumlah nilai sisa  buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta atau pada tahun terjadinya penggantian asuransi atas persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian  bagi pihak yang mengalihkan.

Bagaimana cara amortisasi harta tak berwujud ? Amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya ter masuk masuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dengan metode garis lurus ining  (  straight -line method  ) dan atau metode saldo menurun ( decl ining  balance method  ) secara taat azas. Tabel masa manfaat manfaat dan tarif amortisasi amortisasi harta tak berwujud : Kelompok  Tarif Amortisasi Masa Harta Garis Saldo Manfaat Tak Berwujud Menurun Lurus Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 12,5% 6,25% Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

·

·

- - 33 - ·

·

·

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu  perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di  bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang  bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas si. Apabila ternyata jumlah   bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduk    produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang yang bersangkutan. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber  alam serta hasil alam lainnya, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% 20 % setahun. (contoh )  Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan yang mempunyai  potensi 10.000.000 ton kayu sebesar Rp 500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang  bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton ton yang berarti 30% dari dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari   jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenanka n untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut paling tingg i adalah 20% dari pengeluaran atau sebesar Rp 100.000.000,00. Pengeluaran sebelum operasi komersial dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amort isasi.  Pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial adalah biaya -biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya, biaya  studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening  listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan  sekaligus pada tahun pengeluaran.

- - 34 - -

Apabila terjadi pengalihan harta tak b erwujud atau hak -hak lainnya, maka nilai sisa buku harta atau hak -hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumla yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

·

( contoh )  PT X mengeluarkan mengeluarkan biaya unt uk memperole memperoleh h hak penamban penambangan gan minyak minyak dan  gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 barel, PT X  menjua l hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga  sebesar Rp 300.000.000,00 3 00.000.000,00..  Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut dan  pembukuannya adalah sebagai berikut:   Harga perolehan Rp 500.000.000,00  Amortisasi yang telah dilakukan : 100.000.000 / 200.000.000 barel (50%)  Rp 250.000.000,00   Nilai sisa buku harta Rp 250.000.000,00   Harga jual harta Rp 300.000.000,00  Dalam pembukuan, nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 250.000.000,00 dicatat    sebagai kerugian sedang harga jual sebesar Rp 300.000.000,00 dicatat sebagai penghasilan. Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah berupa harta tak berwujud yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. mengalihkan.

G. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK  (250304 (250304 1.

Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ?  Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah persentase tertentu dari   peredaran atau penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan standar umum besarnya penghasilan neto yang dianggap normal atau wajar, yang dibuat dan disempurnakan terusterus -menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

·

2.

Siapa yang dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ? Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha usa ha atau pekerjaan bebas, yang peredaran atau penghasilan brutonya dalam ·

- - 35 - -

·

·

·

·

3.

satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00. Besarnya batasan peredaran  bruto dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Dir ektur  Dir ektur  Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak  yang bersangkutan. Wajib Pajak yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pencatatan sebagai pengganti tidak menyelenggarakan menyelenggarakan kewajiban pembukuan. Apabila Wajib Pajak tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, maka dianggap memilih menyelenggarakan kewajiban  pembukuan. Apabila ternyata Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan atau tidak  memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti  pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan Khusus ?  Norma Penghitungan Khusus adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto usaha untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Norma Penghitungan Khusus Wajib Pajak tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

·

4.

Wajib Pajak tertentu mana saja yang dikenakan pajak dengan Norma Penghitungan Khusus ? Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional. Perusahaan asuransi luar negeri. Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi. Perusahaan dagang asing. Perusahaan yang melakukan investasi dengan pola ‘bangun - guna - serah’  (  build -operate -transfer  ). Wajib Pajak tertentu lainnya . · · · · ·

·

- - 36 - -

H. TARIF UMUM PAJAK (250304) PAJAK  (250304) 1.

Berapa tarif umum PPh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ?

Lapisan Penghasilan Kena Pajak  s.d. Rp 25.000.000,00 di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 di atas Rp 200.000.000,00 2.

Tarif Pajak  5% 10% 15% 25% 35%

Berapa tarif umum PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT ?

Lapisan Penghasilan Kena Pajak  s.d. Rp 50.000.000,00 di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 di atas Rp 100.000.000,00

Tarif Pajak  10% 15% 30%

I. PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN (250304 Pemotongan PPh Pasal 21 1.

Apa objek pemotongan pajak ? Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Siapa Siapa yang dikenakan pemotongan pajak ? Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. ·

2.

·

3.

Apa dan siapa yang tidak dikenakan pemotongan pajak ? Penghasilan yang diterima diterima oleh : ü   pejabat Negara, berupa gaji kehormatan dan tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya; ü  pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI / POLRI, berupa gaji dan tunjangantunjangan -tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;

·

- - 37 - ü

·

·

·

4.

 pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak -anaknya, -anaknya, berupa uang pensiun dan tunjangantunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah. Pemerintah. Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun selain gaji, tunjangan, dan uang pensiun, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang diterima oleh Pegawai   Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah dan Anggota TNI/POLRI  berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri  berupa uang pesangon, uang tebusan pension yang dibayar oleh dana   pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sampai dengan se jumlah Rp. 25.000.000,00. Penghasilan berupa gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan sejumlah Rp. 1.000.000,00 sebulan, yang diterima oleh pekerja yang bekerja sebagai pegawai tetap at au pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja dengan gaji, upah, serta imbalan lainnya dalam bentuk uang tidak  melebihi Rp. 2.000.000,00 2.000.000,00 sebulan, PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah .

Siapa pemotong pajak ? Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan  pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.   bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaa n, jasa, atau kegiatan. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan  pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.   penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. ·

·

·

·

·

5.

Siapa bukan pemotong pajak ? Badan perwakilan negara asing dan organisasiorganisasi -organisasi internasional. ·

- - 38 - -

6.

Berapa besarnya tarif pemotongan pajak ? Pada umumnya berlaku tarif umum, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. ·

7.

Penghasilan apa saja yang dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan berapa tarifnya ? Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil ( kecuali Golongan II/d ke  bawah ), Anggota TNI/POLRI ( kecuali berpangkat Pembantu Letnan 15%. Satu ke bawah ) dan pensiunan, dikenakan tarif sebesar 15%. Penghasilan berupa hadiah undian, dikenakan tarif sebesar 25%. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri  berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana ri Tua yang   pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dikenakan tarif progresif  sebesar 5% sampai dengan 25%. 25% . ·

·

·

Pemungutan PPh Pasal 22 1.

Apa objek pemungutan pajak ? Pembelian barang oleh Pemerintah. Impor barang. Pembelian/penjualan Pembelian/penjualan barang di bidang usaha tertentu.

· · ·

2.

Siapa yang dikenakan pemungutan pajak ? Pemasok barang kepada Pemerintah. Importir/pengimpor Importir/pengimpor barang. Pemasok/pembeli Pemasok/pembeli barang dari badan-badan badan -badan tertentu. · · ·

3.

Apa yang tidak dikenakan pemungutan pajak ? · Impor dan atau penyerahan barang yang berdasarkan UU Pajak  Penghasilan tidak terutang pajak. · Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau PPN ( 18 18  jenis ). · Impor barang sementara yang nyatanyata -nyata akan diekspor kembali. · Pembayaran yang berjumlah tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00.

- - 39 - ·

·

· ·

·

4.

Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM, dan   benda pos. Emas batangan untuk diproses menjadi perhiasan dan ditujukan untuk  ekspor. Pembayaran dana Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) oleh KPKN. Impor kembali barang yang sama yang sebelumnya telah diekspor dan   barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan dan  pengujian. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Perum BULOG.

Siapa pemungut pajak ? Bank devisa dan DJBC, atas impor barang. DJA, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, atas pembelian barang. BUMN / BUMD, atas pembelian barang dengan dana APBN/APBD. Bank Indonesia, Perum BULOG, PT. TELKOM, PT.PLN, PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. PERTAMINA, dan  bank -  bank BUMN, atas pembelian barang dengan dana baik dari APBN/APBD maupun dari nonnon-APBN/APBD. Badan usaha industri semen, rokok, kertas, baja ( hulu ), dan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas penjualan hasil produksi di dalam negeri. PT. PERTAMINA dan badan usaha lainnya di bidang industri produk   bahan bakar migas ( premix / pertamax, super TT/pertamax plus, dan gas ), atas penjualan hasil produksinya. Industri dan eksportir di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan  per ikanan, ikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian  bahan bahan -  bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan diolah/ diekspor. · · · ·

·

·

·

5.

Berapa besarnya tarif pemungutan pajak ? Atas impor barang: ü Yang menggunakan API, sebesar 2,5% dari nilai impor; ü Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor; ü Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.  Nilai impor adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk   yaitu Cost, Insurance and Freight ( CIF ) ditambah Bea Masuk dan  punguta n impor lainnya berdasarkan peraturan perundang  -undangan  pabean. ·

- - 40 - ·

·

·

·

Atas pembelian barang oleh Pemerintah dan BUMN/BUMD, sebesar  1,5% dari harga pembelian. Atas penjualan hasil produksi tertentu : ü Semen, sebesar  ü Rokok, sebesar  ü Kertas, sebesar  ü Baja, sebesar  Otomotif, sebesar  ü Otomotif, Atas penjualan hasil produksi PT. PERTAMINA dan badan usaha lainnya di bidang BBM : JENIS BBM SPBU SWASTA SPBU PERTAMINA 0,25% Premium 0,3% Solar  0,3% 0,25% Premix / 0,3% 0,25% Super TT M. Tanah 0,3% -Gas LPG 0,3% -Pelumas 0,3% - Pungutan PPh P Ph Pasal 22 kepada penyalur / agen bersifat final . Atas pembelian bahanbahan - bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan diolah / diekspor, sebesar sebesar 1,5% dari harga pembelian. pembelian.

Pemotongan PPh Pasal 23 1.

Apa objek objek pemotongan pajak ? · Dividen. · Bunga. · Royalti. · Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. ·  bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. · sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; · imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.

Siapa yang dikenakan pemotongan pajak ? Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

- - 41 - -

3.

Apa dan siapa yang tidak dikenakan pemotongan pajak ? Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dividen. ( inter inter -corporate dividend  ) yang diterima oleh PT, BUMN/ BUMD, dan koperasi yang memenuhi persyaratan tertentu. tertentu. Bunga obligasi yang diterima reksa dana selama lima tahun pertama sejak tanggal pendirian atau tanggal kontrak. Bagian laba yang diterima anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Sisa hasil usaha ko  perasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Siapa pemotong pajak ? Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur  Jenderal Pajak sebagai pihak yang wajib membayarkan penghasilan. · ·

·

·

·

·

·

4.

·

·

5.

Berapa besarnya tarif pemotongan pajak ? Sebesar 15% dari jumlah bruto, atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan. final , atas bunga simpanan Sebesar 15% dari jumlah bruto dan  bersifat final, yang dibayarkan oleh koperasi. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto neto , atas: ü sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; ü imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

·

·

·

J.

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI ( PPH PASAL 24 ) (250304 Bagaimana ketentuan pengkreditan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri ? Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang berdasarkan UU Pajak  Penghasilan dalam tahun pajak yang sama.

·

- - 42 - ·

·

Besarnya kredit pajak yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Pajak  Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebih i penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU Pajak  Penghasilan ( ordinary tax credit per country basis ). Sumber penghasilan ( source of income ): Untuk keperluan pengkreditan Pajak Penghasilan luar negeri, sumber   penghasilan ditentukan sebagai beri kut: ü   penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, adalah negara tempat   badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan; berupa bunga, bunga, royalti, royalti, dan sewa sehubungan dengan ü   penghasilan  penggunaan harta gerak, adalah negara tempat pihak yang membayar  atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada; ü   penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak  gerak, adalah negara tempat harta tersebut terletak; ü   penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; ü   penghasilan BUT, adalah negara tempat BUT tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; ü   penentuan s umber penghasilan lainnya menggunakan prinsip yang umber sama.

K. PEMBAYARAN SENDIRI ANGSURAN BULANAN

DALAM TAHUN

BERJALAN ( PPH PASAL 25 ) (250304)

Bagaimana ketentuan pembayaran angsuran bulanan oleh Wajib Pajak  sendiri ? Besarnya angsuran bulanan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar  sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan teratur  menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun  pajak yang lalu, dikurangi dengan kredit pajak PPh Pasal 21 ( khusus bagi WP orang pribadi ), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 atas  penghasilan teratur tahun pajak yang lalu tersebut, dibagi 12 atau banyaknya  bulan dalam bagian tahun pajak. Khusus besarnya angsuran pajak yang harus dibayar untuk bulan-bulan bulan-bulan ( dua  bulan pertama ) sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak  Penghasilan, ditetapkan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. ·

·

- - 43 - ·

·

·

·

·

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk  tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali   berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan  berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Dalam hal-hal hal-hal tertentu, tertentu, yaitu: kerugian ; ü Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; ü Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; ü SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; ü Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; ü Wajib Pajak Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; ü terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak, cara penghitungan besarnya angsuran bulanan diatur l ebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak. Khusus bagi Wajib Pajak baru, bank, BUMN / BUMD, dan Wajib Pajak  tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, cara penghitungan besarnya angsuran bulanan diatur dengan Keputusan Menteri K euangan. euangan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri, wajib membayar pajak ( Fiskal Luar Negeri ) yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, angsuran bulanan merupakan pelunasan  pajak yang terutang untuk tahun pajak yang   bersangkutan ( menjadi bersifat final pada akhir tahun ), kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh final.

L. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PADA AKHIR TAHUN BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BUT (250304 Bagaimana ketentuan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun ? · Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif umum, dikurangi dengan kredit  pajak dan angsuran bulanan yang telah dibayar atau telah ditetapkan untuk  tahun pajak yang bersangkutan, berupa: ü PPh Pasal 21 ( khusus WP orang pribadi );

- - 44 - ü

·

·

PPh Pasal 22; ü PPh Pasal 23; ü PPh Pasal 24 ( kredit Pajak LN ); ü PPh Pasal 25; ü PPh Pasal 26 ayat (5), yaitu PPh final yang berubah sifat menjadi kredit  pajak karena perubahan status Subjek Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri. Apabila  pajak yang terutang pada akhir tahun pajak lebih kecil dari kredit Pajak dan angsur an an bulanan, maka kelebihan pembayaran pajak  dikembalikan dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan. Apabila pajak yang terutang pada akhir tahun pajak lebih besar dari kredit  pajak dan angsuran bulanan, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat- lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak   berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan.

M. PENGHASILAN

TERTENTU YANG TERSENDIRI ( PASAL 4 AYAT 2 ) (250304

DIKENAKAN

PAJAK 

1

Bagaimana ketentuan pengenaan pajak atas penghasilan tertentu yang diatur tersendiri tersendiri ? Pengenaan pajak atas penghasilan tertentu tidak didasarkan atas ketentuan umum penghitungan Penghasilan Kena Pajak maupun penerapan Norma Penghitungan, melainkan melainkan berdasarkan penerapan penerapan tarif efektif atas peredaran atau penghasilan bruto atau dasar pengenaan pajak lainnya ( presumptive tax  ) yang diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

2

Penghasilan tertentu apa saja yang pengenaan pajaknya diatur tersendiri dan berapa tarifnya ? · sebesar  Bunga deposito dan tabungan lainnya serta diskonto SBI. Tarif sebesar  20% dari jumlah bruto dan bersifat dan  bersifat final. final. · Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. Tarif sebesar 0,1% dari harga jual yang bersifat final, dan tambahan  pembayaran pajak untuk saham pendiri sebesar 0,5% dari harga saham   perdana yang yang bersifat final atau dapat memilih perlakuan berdasarkan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Penghasilan . · Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau  bangunan. Tarif sebesar 5% dari harga jual dan bersifat final bagi Wajib Pajak  orang pribadi, tidak bersifat final bagi Wajib Pajak badan. badan.

- - 45 - ·

Penghasilan dari persewaan harta berupa tanah dan bangunan. Tarif  sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. final.

N. PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SUBJEK PAJAK LUAR  NEGERI NONNON-BUT ( PPH PASAL 26 ) (250304 1.

Apa objek pemotongan pajak ? · dividen; ·  premi swap dan imbalan   bunga, termasuk premium, diskonto, sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; · royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; · imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan da n kegiatan; · hadiah dan penghargaan; ·  pensiun dan pembayaran berkala lainnya; ·  penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; ·   premi asuransi yang yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar  negeri;   penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk  usaha tetap di Indonesia ( branch profit tax  ), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. ·

2.

Siapa pemotong pajak ? Badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3.

Berapa besarnya tarif pemotongan pajak ? 20 % atau sesuai ketentuan/tarif khusus P3B ( tax treaty ) yang berlaku, dari  jumlah bruto yang terutang atau dibayarkan, kecuali untuk penghasilan dari  penjualan harta dan premi asuransi dihitung dari perkiraan penghasilan neto.

4.

Bagaimana sifat pemotongan pajak ? Pemotongan pajak bersifat final, kecuali:   pemotongan atas penghasilan kantor pusat yang menjadi penghasilan BUT di Indonesia;  pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek  Pajak  luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT. ·

·

- - 46 - -

 Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan ketentuan PPh Pasal 26 ini, ketentuan yang diatur dalam P3B yang berlaku mempunyai kedudukan yang  lebih tinggi. tinggi. Dengan perkataan perkataan lai n, ketentuan ketentuan PPh Pasal Pasal 26 berlaku berlaku sepanjan sepanjang  g  menurut P3B yang berlaku hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia  sebagai negara sumber (   source country ).

O. KETENTUAN KHUSUS ANTI PENGHINDARAN PAJAK ( ANTI AVOIDANCE RULES ) (250304) Apa saja ketentuan khusus anti penghindaran pajak ? · Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan ( debt to equity ratio / DER rule ). ·

·

·

Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek  ( controlled foreign corporation / CFC rule ). Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya ( transfer pricing rule ) serta  penghasilan dan pengurangan menentukan utang sebagai modal ( hybrid loan recharacterization rule ) untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainny a sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak ( advance pricng agreement / APA ) dan bekerja sama dengan   pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar   pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

 special relationship’  atau Yang dimaksud dengan ‘hubungan istimewa’  ( ‘  ‘related parties’  ) adalah : a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tida k langsung   paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib  Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang  disebut terakhir; atau b. Wajib Pajak m enguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib  Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupu n tidak  langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu dera  jat.

- - 47 - -

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

A. ISTILAH YANG UMUM DIGUNAKAN DI BIDANG PPN & PTLL (250304 ) 1.

Apakah yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak  (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean.

2.

Kemudian siapakah yang dimaksud dengan Pengusaha dalam UU PPN? Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau   pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar  Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

3.

Apakah yang dimaksud dengan Kawasan Berikat (KB)? Kawasan Berikat adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu, di wilayah Daearah Pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean terhadap barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean atau dari dalam Daerah Pabean lain nya tanpa terlebih dahulu dikenakan   pungutan bea, cukai, dan/atau pungutan lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor.

4.

Apakah pula yang dimaksud dengan Gudang Berikat (GB)? Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas- batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan,   penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor  untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat atau reekspor tanpa adanya pengolahan.

B. PENGUSAHA KENA PAJAK  (250304 ) 1.

Siapakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP)? Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak    berdasarkan UU PPN yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

- - 48 - -

sebagai PKP, tidak termasuk Pengusaha Pengusaha Kecil kecuali Pengusaha Kecil Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. 2.

Siapakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil? Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan   penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau  penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3.

Apa kewajiban dari PKP? Secara umum kewajiban PKP adalah : a. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP;  b. Memungut, menghitung, dan menyetorkan PPN & PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP; c. Mengisi dan menyampaikan SPT Masa (paling lambat 20 hari setelah  berakhirnya Masa Pajak).

C. OBJEK PPN (250304 ) 1.

Apa yang termasuk ke dalam objek PPN? Objek PPN dapat dikelompokan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu: a. Barang Kena Pajak (BKP);  b. Jasa Kena Pajak Pajak (JKP).

2.

Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP)? Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak   berwujud yang dikenakan PPN.

3.

Apakah yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak (JKP)? Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu  perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilaku kan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN.

4.

Dalam hal apakah PPN dikenakan? PPN dikenakan dalam hal: a.  penyerahan BKP/JKP di dalam Daer ah ah Pabean (DP) yang dilakukan dilakukan oleh oleh Pengusaha;  b. impor BKP; c.  pemanfaatan  pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar DP di dalam DP;

- - 49 - -

d.  pemanfaatan  pemanfaatan JKP dari luar DP di dalam DP; atau e. ekspor BKP oleh PKP. 5.

Apakah yang termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP? Yang termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP adalah: a.  penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;  b.   pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing; c.  penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; d.  pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma -cuma atas BKP; e.   persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk  diperjualbelikan, yang masih tersisa padasaat  pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan d apat dikreditkan; f.  penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang; g.  penyerahan BKP secara konsinyasi.

6.

Apakah terdapat kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPN? Ada. Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenakan PPN adalah : a.   penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang -undang Hukum Dagang;  b.  penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang; c.   penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang dalam hal PKP memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.

7.

Apakah terdapat pula jenis barang dan jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN? Ada. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah: 1.   barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu : a. minyak mentah (crude oil );  b. gas bumi; c.  panas bumi; d.  pasir dan kerikil; e.  batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; f.  bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, temb aga, bijih nikel, bijih perak; dan

- - 50 - -

g.   barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya. 2.  barang barang- barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu: a.  beras;  b. gabah; c.  jagung; d. sagu; e. kedelai; dan f. garam ga ram baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium. 3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; 4. uang, emas batangan, dan surat - surat berharga. 8.

Apakah pula jenis jasa yang bukan merupakan objek PPN? Jenis jasa jasa yang tidak dikenakan PPN adalah : 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi : a.  jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;  b.  jasa dokter hewan; c.  jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi; d.  jasa kebidanan dan dukun bayi; e.  jasa paramedis dan perawat; dan f.   jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium 2. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi : a.  jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo;  b.  jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial; c.  jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; d.  jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial; e.  jasa pemakaman termasuk krematorium; f.  jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial; dan g.  jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial. 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; 5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi : a.  jasa pelayanan rumah ibadah;  b.  jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan c.  jasa lainnya di bidang keagamaan. 6. Jasa di bidang pendidikan, meliputi:

- - 51 - -

a.  jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan   pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa,   pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik  dan pendidikan profesional; dan  b.  jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus -kursus 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan; 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; 9. Jasa di bidang bidang angkutan umum di darat dan di air. 10. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi: a.  jasa tenaga kerja;  b.   jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan c.  jasa penyelenggaraan penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja 11. Jasa di bidang perhotelan; 12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan  pemerintahan  pemerintahan secara s ecara umum. D. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) (250304 ) 1.

Apakah yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)? Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk  menghitung Pajak yang terutang, dapat berupa Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Nilai Lain yang ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Keuangan.

2.

Apakah yang dimaksud dengan Harga Jual? Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak  Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Undang -Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3.

Apakah yang dimaksud dengan Penggantian? Penggantian Penggantia n adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk   pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

4.

Apakah yang dimaksud dengan Nilai Impor?   Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan

- - 52 - -

dalam peraturan perundangperundang -undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak  termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang -undang PPN. 5.

Apakah yang dimaksud dengan Nilai Ekspor?  Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

6.

Apakah yang dimaksud dengan DPP Nilai Lain? Yang dimaksud dengan DPP Nilai Lain adalah suatu Nilai yang ditetapkan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan Harga Jual atau Nilai Penggantian yang sebenarnya. DPP Nilai Lain ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk : a. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;  b. Pemberian cuma- cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata; rata -rata; d. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata -rata per judul film; e. Persediaan BKP yg masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar; f. Aktiva yg menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar; g. Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari Harga Jual; h. Penyerahan jasa biro perjalanan/biro pariwisata: 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih; i. Jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.  j. Jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima,  berupa service charge, provisi dan diskon; k.  penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan   penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; l. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang: adalah harga lelang.

- - 53 - -

E. TARIF PPN & PPnBM (250304 ) 1. Berapakah Berapakah besarnya tarif PPN? Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian, mengingat UU PPN menganut azas “destination “destination principle ” dalam pengenaan  pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BK P adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor  tidak terkandung PPN. a. Tarif PPN 10% untuk: - impor BKP; -  penyerahan BKP dan atau JKP; -  pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.  b. Tarif PPN 0% untuk ekspor untuk ekspor BKP 2.

Berapakah besarnya tarif PPnBM? Tarif PPnBM paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 75%. Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : a. Kendaraan Bermotor, Bermotor, 10%, 20%, 30%, 40%, 40%, 50%, 60% dan 75%  b.  Non Kendaraan Bermotor, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75%

3.

Bagaimanakah cara menghitung PPN dan PPnBM yang terutang? Cara menghitung PPN dan PPn BM yang terutang adalah tarif x DPP

F. PAJAK MASUKAN (250304 ) 1.

Apakah yang dimaksud dengan Pajak Masukan ? Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena   perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak   berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.

2.

Kapan Pajak Masukan dikreditkan? Pajak Masukan dikreditkan pada Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak  Masukan tersebut.

- - 54 - -

3.

Bila Pajak Masukan belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, apakah masih dapat Pajak Masukan tersebut dikreditkan dalam Masa Pajak yang lain? Dalam hal Faktur Pajak lambat diterima atau belum dikreditkan dengan Pajak  Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang Pajak Masukan tersebut tidak dibebankan sebagai biaya.

4.

Bagaimana apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, Faktur Pajak belum diterima atau belum dikreditkan. Apakah masih dapat dikreditkan? Faktur Pajak tersebut masih dapat dikreditkan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak tersebut sepanjang Pajak  Masukan tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dan Masa Pajak tersebut  belum dilakukan pemeriksaan.

5.

Bagaimana Pengkreditan Pajak Masukan, apabila dalam su atu Masa Pajak , Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak   juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak? Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

6.

Bagaimana pengkreditan Pajak Masukan, apabila dalam suatu Masa Pajak  Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak    juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, tetapi Pajak  Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti? a. Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang menggunakan Barang Modal untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan atau JK P yang atas   penyerahannya terutang PPN dan kegiatan lain yang tidak terutang atau dibebaskan dari pengenaan PPN adalah sebanding dengan persentase   penggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan atau JKP yang penyerahan yang terutang PPN; atau

 b.

Pengkreditan Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk unit atau kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN maupun yang tidak terutang PPN adalah:

- - 55 - -

-

-

7.

Dalam hal Pajak Masukan tersebut dapat diketahui dengan pasti dari  pembukuan maka yang dapat dikreditkan adalah hanya atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyatanyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN; Dalam hal Pajak Masukan tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan maka yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan  jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya.

Apakah yang termasuk ke dalam Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan? Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dapat Dikreditkan adalah Pajak Pajak Masukan atas: a.  perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.  b.  perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. c.  perolehan & pemeliharaan kendaraan bermotor bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan combi kecuali merupakan barang dagang atau disewakan. d.  pemanfaatan  pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar DP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP e.  perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya Faktur Pajak Sederhana. Sede rhana. f.  perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajak -nya tidak memenuhi ketentuan. g.  pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar DP yang Faktur Pajak Pajak nya tidak memenuhi ketentuan. h.   perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan -nya -nya ditagih dengan  penerbitan ketetapan ketetapan pajak. i.  perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan -nya tidak  dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

G. RESTITUSI ( 250304 )

Restitusi terjadi apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan le  bih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali. 1.

Berapa lama jangka waktu penyelesaian restitusi? - Untuk Wajib Pajak Kegiatan Tertentu yaitu PKP eksportir dan PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN adalah 2 (dua) bulan se jak    permohonan diterima lengkap, kecuali permohonan restitusi yang   penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak, maka permohonan restitusi harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas)  bulan.

- - 56 - -

- Untuk PKP yang merupakan Wajib Pajak Patuh berhak mendapatkan   pengembalian pendahuluan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap. Kepala KPP harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap. - Untuk PKP lainnya selain Wajib Pajak Patuh dan Wajib Pajak Kegiatan Tertentu sesuai dengan Pasal 17B UU KUP, jangka waktu penyelesaian restitusinya adalah 12 (dua belas) bulan Kepala KPP harus menyelesaikan restitusi paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap. - Dalam hal permohonan restitusi oleh PKP sehubungan dengan adanya Pajak  Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan atau impor barang modal yang tidak mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN maka atas Faktur  Pajak Masukan karena impor/pembelian Barang Modal tersebut dapat dimintakan restitusi dan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak   permohonan diterima lengkap 2.

Siapakah yang dimaksud dimaksud dengan Wajib Pajak Patuh dan apa kriteria tertentu Wajib Pajak Patuh? Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dengan Menteri Keuangan yang dapat diberikan  pembayaran pendahuluan pengembalian kelebihan pajak. riteria tertentu Wajib Pajak Patuh adalah: K riteria a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.  b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayar an an pajak  c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. d. Dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau dengan pendapat Wajar  dengan Pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal.

Apabila Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, maka laporan audit harus: a. disusun dalam bentuk panjang ( long form report  ).  b. menyajikan rekonsialiasi rekonsialiasi laba rugi komersial dan fiskal. Apabila Laporan Keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, Wajib Pajak  dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh

- - 57 - -

sepanjang memenuhi persyaratan persyaratan huruf a sampai dengan c di atas dan memenuhi  persyar atan atan sebagai berikut: a.  b.

menyelenggarakan menyelenggarakan pembukuan; dalam hal Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada  pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang  paling banyak 5% (lima persen).

H. SAAT DAN TEMPAT PPN TERUTANG ( 250304 )

1.

Kapan saat terutang PPN dan PPn BM? Pada dasarnya pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual. a. Saat terutang PPN adalah pada saat: - Penyerahan BKP atau JKP; - Impor BKP; - Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean; - Pemanfaatan - Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar  Daerah Pabean. - Saat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak    b. Saat terutangnya PPn BM adalah pada saat: - Impor BKP yang tergolong mewah atau; - Penyerahan kepada pembeli dilakukan oleh produsen BKP yang tergolong mewah tersebut. Perlu diingat bahwa pengenaan PPnBM hanya satu kali, sesuai dengan saat terutangnya PPnBM tersebut. tersebut. c. Terutangnya PPN atas penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk  usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak  atas BKP tersebut, adalah terjadi pada saat ditandatanganinya akte yang  berkenaan oleh Notaris

2.

Dimana tempat terutang PPN? a. Tempat terutang pajak bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP dan ekspor BKP terutang pajak adalah: - tempat tinggal atau tempat kedudukan dan - tempat kegiatan usaha dilakukan atau - tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak .

- - 58 - -

  b. c.

d.

Dalam hal impor, ter  utangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean P abean di dalam Daerah Pabean terutang pajak adalah: - tempat tinggal atau tempat kedudukan dan - tempat kegiatan usaha. Tempat lain yang ditetapkan dengan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: -  bagi PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar dan yang terdaftar di KPP BUMN ditetapkan tempat terutang pajak hanya di tempat PKP terdaftar (otomatis terpusat di KPP WP Besar dan KPP BUMN).

I.

PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG TERUTANG PAJAK (SENTRALISASI PPN) (250304 )

1.

Apabila PKP terutang pajak pada lebih dari satu tempat kegiatan usaha, dapatkah PKP memohon untuk memilih salah satu tempat kegiatan usaha atau lebih sebagai tempat terutang pajak (pemusatan PPN)? Dapat

2.

Bagaimana caranya untuk mendapatkan izin pemusatan PPN? Untuk mendapatkan izin sentralisasi PPN, PKP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kanwil yang membawahi KPP lokasi tempat kegiatan usaha yang akan dipilih sebagai tempat terutangnya pajak. Dalam permohonan agar dicantumkan tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat terutang  pajak serta tempattempat -tempat kegiatan usaha yang akan dipusatkan.

3.

Apakah seluruh tempat kegiatan usaha dapat dimintakan izin untuk  dipusatkan? Dan PKP mana yang yang dapat mengajukan izin untuk  pemusatan ? Semua tempat kegiatan usaha dapat dimintakan untuk dipusatkan kecuali pabrik. Dalam hal PKP mempunyai tempat kegiatan usaha yang terdiri dari pabrik, gudang, tempat pemasaran, dan cabang- cabang lainnya maka pabrik hanya dapat menjadi tempat kegiatan usaha yang dipilih untuk menjadi tempat terutang   pajak, sedangkan tempat kegiatan lainnya merupakan tempat kegiatan usaha yang dipusatkan ke pabrik. PKP yang dapat mengajukan permohonan untuk pemusatan tempat terutang   pajak adalah semua PKP kecuali PKP yang tempat terutang pajaknya telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (antara lain PKP yang terdaftar di KPP WP Besar, Be sar, KPP BUMN)

- - 59 - -

 filling  dapat melakukan Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa dengan e- filling   pemusatan PPN dengan cara memberitahukan kepada KPP yang membawahi lokasi tempat terutang pajak yang akan dipilih sebagai tempat terutang pajak  4.

Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai tempat pemusatan PPN bagi PKP selain Pedagang Eceran dan Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM dengan Media Elektronik  (e - filing)  filing) ? - Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipusatkan tidak  menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi pembelian. Semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang; - Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan Bar ang ang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli barang atau  penerima jasa atas perintah tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai; - Semua Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat  pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang; - Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan, kecuali Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara on line dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya; dan - Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi kegiatan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang dananya berasal dari kaskas -kecil (petty cash).

J.

FAKTUR PAJAK DAN NOTA RE TUR (250304 )

1.

Apa yang dimaksud dengan Faktur Pajak? Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan  penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

2.

Ada berapa jenis Faktur Pajak menurut UU PPN? Terdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN, yaitu: a. FP Standar, termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar;  b. FP Gabungan dan; c. FP Sederhana.

- - 60 - -

3.

SyaratSyarat-syarat apakah yang harus dipenuhi Faktur Pajak Standar? Faktur Pajak Standar harus memenuhi syarat formal maupun material. Yang dimaksud dengan syarat formal adalah bahwa Faktur Pajak Standar paling sedikit harus harus memuat keterangan: a.  Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP;  b. Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; c. PPN yang dipungut; d. PPnBM yang dipungut; e. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP; dan f.  Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak. Adapun yang dimaksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum pada Faktur Pajak.

4.

Apakah yang dimaksud dengan Faktur Pajak Gabungan? Faktur Pajak Gabungan adalah satu Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu  bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama.

Hal ini diperkenankan untuk meringankan meringankan beban administrasi PKP. Faktur Pajak  Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat  pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP. 5.

Apakah yang dimaksud dengan Faktur Pajak Sederhana? Faktur Pajak Sederhana adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dan pembeli BKP atau penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat di gunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan.

6.

Apakah yang harus tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana? Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat : a.  Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau J KP;  b. Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkan; c. Jumlah Harga Jual atau Peggantian yang sudah termasuk pajak atau  besarnya pajak dicantumkan secara terpisah; d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

- - 61 - -

sebagai Faktur Pajak  7. Dokumen-dokumen Dokumen- dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Standar? a. PIB yang dilampiri SSP dan atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk impor BKP;  b. PEB yang telah telah difiat muat muat oleh pejabat pejabat yang berwenang berwenang dari Dirjen Dirjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut; c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; d. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM; e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi; atau Delivery Bill , f. Ticket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) , atau Delivery Bill  , yang dibuat/dikeluarkan dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; g. SSP untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean; h.   Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan; i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik. 8.

Kapan saat pembuatan/penerbitan Faktur Pajak Standar? Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat : a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau  penyerahan keseluruhan JKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan   penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali   pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak  Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau  b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau s ebelum penyerahan JKP; atau c. Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau d. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak  Pertambahan Nilai.

9.

Apabila Faktur Pajak yang dibuat/diterbitkan tidak tepat waktu, apakah masih merupakan Faktur Pajak dan apakah sanksinya? Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum melewati 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya - KEP-549/PJ./2000), -549/PJ./2000),   batas waktu penerbitan Faktur Pajak (KepDirjen Nomor  dianggap sebagai Faktur Pajak Standar.

- - 62 - -

Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati batas waktu tersebut di atas tidak  dapat dianggap sebagai Faktur Pajak Standar. Dengan demikian, bagi PKP yang reditkan PPN yang menerima Faktur Pajak tersebut tidak dapat mengk reditkan dibayarnya sebagai Pajak Masukan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak terlambat dikenakan sanksi 2% dari DPP. 10. Apakah yang dimaksud dengan Nota Retur?   Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima BKP karena adanya   pengembalian atasBKP yang telah dibeli/diterimanya. Dengan adanya Nota Retur tersebut maka PKP penjual dapat mengurangkan PPN dan PPn BM (PK) atas penyerahan BKP yang dikembalikan, sedangkan bagi PKP pembeli harus mengurangkan PPN dan PPnBM (PM) yang telah dikreditkan atau biaya, dan harta. Nota Retur diterbitkan dan dilaporkan baik oleh PKP penjual maupun PKP  pembeli pada Masa Pajak terjadinya pengembalian pengembalian BKP tersebut.

 Nota Retur sekurangsekurang-kurangnya hrs mencantumkan : a.   Nomor urut;  b.  Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan; dikembalikan; c.  Nama, alamat, dan NPWP pembeli; d.  Nama, alamat, dan NPWP yang menerbitkan Faktur Pajak; e. Jenis barang dan harga jual BKP yang dikembalikan; f. PPN atas BKP yang dikembalikan; g. PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan; h. Tanggal pembuatan pembuatan Nota Retur; i. Tanda tangan pembeli.

Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keteranganketerangan di atas maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, sehingga tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual atau Pajak Masukan atau  biaya, dan harta bagi pembeli. Dalam hal pengembalian BKP terjadi masih dalam Masa Pajak yang sama dengan terjadinya penyerahan BKP tersebut, tidak perlu dibuatkan Nota Retur, melainkan dapat dilakukan dengan pembatalan atau perbaikan Faktur Pajak atas  penyerahan BKP tersebut. K. PEMUNGUT PPN DAN PPn BM (250304 )

1.

Siapakah pemungut PPN dan PPn BM? Pemungut PPN & PPnBM adalah:

- - 63 - -

Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran yang dananya  berasal dari APBN/APBD.  b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP kepada Pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN atas nama PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP tersebut (PKP Rekanan). a.

2.

Kapan PPN harus dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN? PPN harus dipungut adalah pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut PPN kepada PKP Rekanan, disetor ke kas negara melalui kantor penerima   pembayaran paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan terjadinya   pembayaran tagihan, kemudian dilaporkan dalam SPT Masa Pemungut PPN  pada Masa Pajak paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.

3.

Kapan PKP Rekanan melaporkan PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN? PKP Rekanan melaporkan PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN pada SPT Masa PPN Masa Pajak diterimanya pembayaran dari Pemungut PPN.

4.

Dalam hal apakah PPN dan PPn BM tidak dipungut oleh Pemungut PPN? PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Pemungut PPN dalam hal : a. Pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 yang tidak  merupakan pembayaran yang terpecah- pecah. PPN dan PPnBM yang terutang untuk jumlah pembayaran tersebut disetor sendiri oleh Rekanan yang bersangkutan.  b. Pembayaran untuk pembebasan tanah. c. Pembayaran ata s penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak  yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PPN yang terutang tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN. d. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina e. Pembayaran atas rekening telepon. f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan  penerbangan. g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundangperundang -undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN

L. FASILITAS DI BIDANG PPN DAN PPn BM (250304 ) 1.

Apa sajakah fasilitas PPN dan PPnBM?

- - 64 - -

Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM adalah PPN dan PPnBM yang terutang dibebaskan atau tidak dipungut, baik sebagian atau seluruhnya, sementara waktu atau selamanya. 2.

Kepada siapakah fasilitas PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut atau dibebaskan diberikan? Fasilitas PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut atau dibebaskan, diberikan terhadap : a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean, seperti Kawasan Berikat, KAPET;  b. Penyerahan BKP/JKP Tertentu; c. Impor BKP Tertentu; d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3.

Apakah atas penyerahan BKP/JKP mendapat fasilitas PPN & PPnBM terutang tidak dipungut Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan tersebut dapat dikreditkan? Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau   perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak  Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sepanjang Pajak Masukan tersebut tidak  termasuk dalam Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) atau telah dibebankan sebagai biaya.

4.

Apakah atas penyerahan BKP/JKP mendapat fasilitas PPN & PPnBM PPnBM terutang dibebaskan Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan tersebut dapat dikreditkan? Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau  perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

5.

Atas kegiatan apakah PPN & PPnBM terutang tidak dipungut di Kawasan Berikat selain Kawasan Berikat P. Batam? PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut di Kawasan Berikat atas: a. Impor  barang modal atau peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) termasuk PKB merangkap PDKB (Pengusaha Di Kawasan Berikat);  b. Impor barang modal dan peratan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi produksi PDKB yang sematasemata-mata dipakai di PDKB; c. Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;

- - 65 - -

d. e. f. g.

h.

i.

Pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut; Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untu k diolah lebih lanjut; Pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak; Penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak  oleh PKP di DPIL atau PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal; Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan  pengembaliannya  pengembaliannya ke PDKB asal; Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor 

6.

Apakah atas penyerahan Jasa Kena Pajak ke Kawasan Berikat mendapat fasilitas fasilita s PPN terutang tidak dipungut? Penyerahan Jasa Kena Pajak ke Kawasan Berikat baik yang dilakukan oleh Pengusaha di Daerah Pabean Indonesia Lainnya maupun oleh Pengusaha di Kawasan Berikat lainnya tidak diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut. Dengan demikian, Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak  kepada pengusaha di Kawasan Berikat wajib memungut PPN yang terutang atas  penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut .

7.

Atas kegiatan apakah PPN & PPnBM terutang tidak dipungut di Kawasan Berikat Pulau Batam? PPN dan PPn BM yang terutang tidak dipungut di KB Pulau Batam atas : a.   penyerahan BKP antar Pengusaha di KB Daerah IndustriPulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor;   b. penyerahan BKP dari PKP di luar Pulau Pulau Batam kepada Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk  menghasilkan BKP yang diekspor; c. impor BKP oleh Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk untuk menghasilkan BKP yang yang diekspor.

PKP yang melakukan melakukan penyerahan wajib membuat Faktur Pajak dengan dibubuhi cap ”PP N dan atau PPnBM Tidak Dipungut”

- - 66 - -

Atas impor BKP, Dirjen BC membubuhkan cap “PPN dan atau PPnBM Tidak  Dipungut pada setiap lembar PIB pada saat penyelesaian dokumen ”. 8.

Bagaimanakah penerapan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat Industri Pulau Batam? PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut atas : 1   penyerahan BKP antar Pengusaha di KB Daerah IndustriPulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor; 2  penyerahan  penyeraha n BKP dari PKP di luar Pulau Batam kepada Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk  menghasilkan BKP yang diekspor; 3 impor BKP oleh Pengusaha di KB Daerah Industri Pulau Batam sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk untuk menghasilkan BKP yang diekspor. diekspor.

Atas penyerahan BKP dan atau impor BKP selain yang dimaksud di atas, dan atas penyerahan JKP di/ke/dari Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam terutang PPN dan atau PPn BM dan pengenaannya dilakukan secara bertahap, yaitu : 1 Tahap Pertama, mulai 1 Januari 2004, PPN dan PPn BM dikenakan atas : a. kendaraan bermotor segala jenis;  b. rokok dan hasil tembakau lainnya; c. minuman yang mengandung alkohol. 2 Tahap Kedua, mulai 1 Maret 2004, PPN dan PPn BM dikenakan atas barang elektronik segala jenis. 3 Tahapan selanjutnya, akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 9.

Apa yang dimaksud dengan Gudang Berikat? dan atas kegiatan apakah fasilitas PPN & PPnBM terutang tidak dipungut yang diberikan di Gudang Berikat? Gudang B erikat (GB) adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan,   penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan ang -barang asal impor  lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi bar ang-barang untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat atau reekspor tanpa adanya pengolahan. Fasilitas PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut diberikan atas kegiatan: a. impor barang dan peralatan oleh Pengusaha Pengusaha GB dalam rangka pembangunan dan kegiatan Gudang Berikat;  b. impor barang dan bahan oleh Pengusaha GB.

- - 67 - -

10. Jenis kegiatan PPN dan PPnBM apakah yang mendapat fasilitas dibebaskan? PPN & PPnBM terutang dibebaskan dari pengenaan atas: a. Impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu  b. Impor dan atau penyerahan BKP strategis c. Impor dan atau penyerahan BKP/JKP Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan International serta Pejabat/Tenaga Ahlinya berdasarkan azas timbal balik. 11. Bagaimanakah penerapan PPN di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang? Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dinyatakan bukan merupakan Daerah Pabean menurut UU Kepabeanan. Dengan demikian UU PPN tidak dapat diterapkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. M. KETENTUAN KHUSUS (250304 ) 1.

Apakah yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri dan apakah atas kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN? Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 atau lebih. Atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikenakan dikenakan PPN.

2.

Bagaimanakah cara penghitungan, saat dan tempat terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri? PPN yang terutang dan disetor ke kas negara = 10% x 40% x jumlah seluruh  biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan setiap bulannya Saat terutangnya PPN adalah pada saat mulai dilaksanakannya  pembangunan (menggali fondasi, memasang tiang pancang, dan lain -lain) Tempat pa jak terutang adalah di tempat bangunan didirikan.

3.

Apakah atas kegiatan membangun sendiri PPN terutang yang telah disetor harus dilaporkan? Bila ya kemana? PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah disetor harus dilaporkan dengan cara sebagai berikut beri kut : -   bagi pengusaha (OP atau Badan) yang bukan Pengusaha Kena Pajak  melaporkan bukti setoran pajak (Surat Setoran Pajak) ke Kantor Pelayanan Pajak lokasi bangunan didirikan.

- - 68 - -

-

4.

Bagaimana penghitungan PPN atas pengusaha emas? Penghitungan PPN atas pengusaha emas, yaitu: a. Orang Pribadi ð Dapat menggunakan DPP Nilai Lain sebagai DPP PPN. ð PPN yang terutang adalah sebesar 10% x harga jual emas perhiasan ð PPN yang harus disetor = 10% x 20% x jml slrh penyerahan emas ð PM tidak dapat dikreditkan

 b.

5.

Badan ð menggunakan DPP sebesar harga jual ð PPN yang terutang 10% x harga jual ð PPN disetor = PK – PM – PM ð PM da pat dikreditkan

Bagaimanakah penghitungan PPN atas pengusaha pedagang eceran? Penghitungan PPN atas pengusaha pedagang eceran, yaitu: a. Pedagang Eceran Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan  Netto ð PK = 10% x jml peredaran dan atau penerimaan penerim aan bruto ð PPN disetor = 20% x PK  ð PM yang dapat dikreditkan= 80% x PK 

 b.

6.

Sedangkan bagi PKP dapat dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak ditempat PKP dikukuhkan melalui SPT Masa PPN setiap Masa Pajak pelaksanaan kegiatan membangun sendiri

Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ð PK menggunakan DPP sebesar harga jual ð PPN terutang sebesar 10% x harga jual ð PPN disetor = PK PK - PM ð PM dapat dikreditkan

Bagaimana perlakuan PPN atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum? Atas penyerahan Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum : a. terutang PPN, jika : Jasa yang disediakan oleh instansi pemerintah yang juga dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain, sepanjang tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan

- - 69 - -

atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan yang berlaku  b.

tidak terutang PP N, jika : Semua jenis jasa yang berasal dari semua kegiatan pelayanan yang hanya  bisa dilakukan oleh instansi pemerintah meliputi Departemen dan Lembaga  Non Departemen dan tidak dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain.

7.

Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja? Perlakuan PPN atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja: a. tidak terutang PPN Penyerahan jasa di bidang tenaga kerja meliputi : Jasa tenaga kerja, Jasa   penyediaan tenaga kerja, dan Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.   b. terutang PPN Jasa penyediaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pengusaha di mana : - Pengusaha penyedia tenaga kerja melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja; atau - Pengusaha penyedia tenaga kerja bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. - Tenaga kerja dimaksud termasuk dalam struktur kepegawaian pemberi  jasa tenaga kerja.

8.

Bagaimanakah perlakuan PPN atas penyerahan jasa penyelenggaraan kegiatan? Penyerahan jasa penyelenggaraan kegiatan adalah : a. Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan antara lain meliputi kegiatan- kegiatan seperti penyelenggaraan pameran, pameran konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi   pers, dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut baik atas permintaan dari Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan maupun diselenggarakan sendiri oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan;  b. Kegiatan lainnya adalah kegiatankegiatan -kegiatan lain dalam bentuk apapun yang memanfaatkan Jasa Event Organizer seperti talk show, penarikan undian, fashion show, ajang lomba, lomba, dan sejenisnya; atau c. KegiatanKegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya suatu kegiatan adalah suatu kegiatan baik sebelum, sesudah atau pada saat terselenggaranya kegiatan seperti pemesanan gedung, penyediaan

- - 70 - -

ruangan, persiapan interior, penyediaan sound system, penyediaan penari latar, dan sebagainya yang memanfaatkan memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan. Atas penyerahan Jasa Penyelenggara Kegiatan di dalam Daerah Pabean dan atas  pemanfaatan Jasa Penyelenggara Kegiatan Kegiatan yang berasal dari luar Daerah Pabean, di dalam dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Jasa Penyelenggara Kegiatan adalah meliputi : a.   biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan kepada Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan;  b. imbalan yang diperoleh dari kegiatan tersebut termasuk bagi hasil; dan c.   biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan kepada Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan karena pembatalan pemesanan kegiatan oleh Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan. 9.

Bagaimana fasilitas PPN dan PPnBM atas Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri? Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, mendapat fasilitas PPN dan PPn BM tidak dipungut yang dilakukan oleh Kontraktor Utama. Dalam hal proyek tersebut didanai sebagian oleh dana APBN/APBD/lainnya dan sebagian lagi oleh pinjaman luar negeri/hibah , maka fasilitas tersebut hanya berlaku atas bagian Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri.

Apabila kontraktor utama meminta kontraktor lain untuk melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan proyek pemerintah tersebut maka atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh kontraktor lain kepada kontraktor utama tidak  diberikan fasilitas sehingga PPN yang terutang tetap dipungut. PPN dan PPnBM yang tidak dipungut, yaitu: a. Impor Barang Kena Pajak (BKP);  b. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean; c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; d. Penyerahan BKP dan/atau JKP.

Atas PPN dan PPnBM yang tidak dipungut sehu  bungan dengan impor oleh Kontraktor Utama tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Pajak.

- - 71 - -

Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut tersebut, Kontraktor  Utama wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak  dipungut" 10. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan jasa keagenan tiket kepada perusahaan penerbangan? Perlakuan PPN atas penyerahan jasa keagenan tiket kepada perusahaan  penerbangan: a. PPN terutang adalah 10% x DPP.  b. Dasar Pengenaan Pajak atas jasa keagenan adalah jumlah imbalan jasa keagenan yang diterima atau seharusnya diterima oleh perusahaan jasa keagenan. c. Yang bertanggung jawab atas pemungutan PPN terutang atas penyerahan  jasa keagenan adalah : - Atas penyerahan jasa keagenan oleh perusahaan jasa keagenan kepada Pemungut PPN (Badan- badan Tertentu dan Bendaharawan Pemerintah serta KPKN), pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN. - Atas penyerahan jasa keagenan oleh Pemungut PPN kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak. - Atas penyerahan jasa keagenan kepada perusahaan angkutan yang   bukan Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh perusahaan jasa keagenan.

  Namun sejak tanggal 24 Desember 2003 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, BadanBadan- badan tertentu bukan lagi merupakan Pemungut PPN. Sehingga hanya KPKN dan Bendaharawan Pemerintah saja sebagai Pemungut PPN. 11. Bagaimana perlakuan PPN atas Jasa Jasa Boga (Catering)? Dan Apa yang dimaksud dengan objek pajak restoran dan jasa boga? Jasa Boga (Catering) dikenakan PPN. DPP atas a. Atas penyerahan   penyerahan jasa boga atau katering adalah sebesar semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Boga atau Katering. Dengan demikian, PPN terutang atas penyerahan jasa boga atau katering 10% x DPP.  b. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan  pembayaran. Tidak termasuk Pelayanan usaha jasa boga atau katerin g. c. Objek Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk 

- - 72 - -

d.

keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak  tertulis. Keperluan tertentu adalah :  pesta, resepsi, atau perayaan; -  pesta, -  perjamuan; - rapat atau pertemuan; - makan karyawan pada instansi Pemerintah atau Badan Usaha Pemerintah, perusahaan swasta maupun perusahaan perseorangan; - makan untuk pelanggan perseorangan; -  perlombaan atau pertandingan; atau - acar a-acara lain yang sejenis.

12. Bagaimana perlakuan PPN atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan? a. Atas  service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan dikenakan PPN. Ada (2) dua elemen utama dalam kegiatan jasa persewaan ruangan yaitu sewa dan service  service c harge harge .  b. Service charge adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. Service charge dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan d an  biaya administrasi. c. Dasar Pengenaan Pajak atas  atas  service charge dalam rangka kegiatan   persewaan ruangan sejak tanggal 3 Juni 2003 (Faktur Pajak Standar yang dibuat/diterbitkan setelah 3 Juni 2003) adalah sebesar nilai penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. d. PPN Terutang adalah 10% x DPP. 13. Bagaimana perlakuan PPN atas kegiatan freight forwarding? a. Atas kegiatan freight forwarding  dikenakan PPN.  b.  Freight Forwarding  (Jasa Pengurusan Transportasi) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan  penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan atau udara yang da pat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan,  penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen,  penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya   berkenaan dengan pengiriman barang-  barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. menerimanya.

- - 73 - -

c.

Dasar Pengenaan Pajak : Dalam hal dokumendokumen-dokumen pabean (dokumen) untuk menagih biaya  freight  dan biaya lainnya dari shipping dari shipping line atau airline atau supplier  dibuat langsung atas nama biaya freight  - Penerima jasa (konsumen perusahaan forwarder ), maka biaya freight  dan biaya lainnya dapat dikurangkan dari Dasar Pengenaan Pajak, karena dianggap sebagai reimbursement; atau - Pemberi jasa (perusahaan forwader ) dan bukan atas nama penerima jasa (konsumen perusahaan forwarder ), maka biaya freight dan biaya lainnya tidak dapat dianggap sebagai reimbursement, sehingga merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan Pajak  Pertambahan Pertambahan Nilai.

14. Apabila Instansi Pemerintah memberikan Jasa Kena Pajak kepada Instansi Pemerintah Lainnya apakah PPN yang terutang harus dipungut oleh Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan? Atas penyerahan JKP oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi Pemerintah Lainnya yang pembayarannya melalui KPKN atau Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut PPN sepanjang : -  pembayaran tersebut berasal dari APBN atau APBD; dan Instansi Pemerintah yang menyerahkan JKP memasukkan pembayaran yang diterima ke dalam dalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Instansi Pemerintah tersebut. 15. Bagaimana perlakuan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean ? Perlakuan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar  Daerah Pabean: a. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar  Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh orang pribadi (Non-PKP) (Non-PKP) atau badan (PKP) dikenakan PPN.  b. PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar  Daerah Pabean. c. PPN yang di  pungut harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.

- - 74 - -

16. Apakah atas penyerahan aktiva berupa tanah/bangunan yang diperoleh sebelum berlakunya UU PPN Tahun 1984 atau dibeli dari non -PKP? Perlakuan PPN atas aktiva berupa tanah/bangunan yang diperoleh sebelum  berlakunya UU PPN Tahun 1984 atau dibeli dari non-PKP non-PKP a. Atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 16D Undang -undang  No. 18 Tahun 2000 (UU PPN).  b. Dengan demikian, atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, tidak terutang PPN apabila : - Atas penyerahan aktiva tersebut dilakukan oleh bukan PKP; atau - Pajak Masukan pada waktu perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) UU PPN atau aktiva tersebut diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang PPN 1984 (sebelum 1 April 1985), sepanjang selama memiliki aktiva tersebut tidak ada PPN yang dibayar dikreditkan sebagai Pajak Masukan (misalnya dalam rangka perawatan, perbaikan dari kerusakan, renovasi dll) 17. Bagaimana perlakuan atas PPN yang dipungut lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya terutang, atau tidak seharusnya terutang? Perlakuan atas PPN yang dipungut lebih besar atau lebih kecil atau tidak  seharusnya terutang: a. Pajak yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang atau tidak  seharusnya terutang dimana pajak yang salah dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, maka PKP yang memungut pajak tersebut tidak  dapat meminta kembali Pajak yang salah dipungut tersebut. Yang dapat meminta kembali pajak yang salah dipungut terse  but adalah pihak yang terpungut dengan syarat Pajak yang salah dipungut tersebut belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.  b. Pihak yang terpungut adalah importir, pembeli barang, penerima jasa, atau  pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean. c. Dalam hal pajak yang dipungut lebih kecil dari yang seharusnya terutang maka pihak yang melakukan penyerahan harus memungut kekurangan pajak  tersebut. Pemungutan kekurangan pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara perbaikan Faktur Pajak (untuk penyerahan BKP/JKP) dengan menggunakan SSP (untuk impor dan pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari Luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean).

- - 75 - -

18. Dalam hal terjadi retur Jasa Kena Pajak? Apakah atas PPN yang telah disetor dan dilaporkan dapat dikurangkan atau dikembalikan? Dalam hal terjadi retur Jasa Kena Pajak, maka PPN yang telah terlanjur dipungut, disetor dan dilaporkan oleh PKP yang melakukan penyerahan dapat dikurangkan dengan cara perbaikan Faktur Pajak atas yang  berkenaan dengan penyerahan JKP tersebut. Sebagai konsekuensinya baik PKP yang melakukan penyerahan maupun PKP yang menerima penyerahan JKP harus memperbaiki SPT Masa PPN Masa Pajak Faktur Pajak yang diperbaiki tersebut dilaporkan. 19. Bagaimana Perlakuan PPN Impor yang ditagih dengan SPKPBM? Perlakuan PPN Impor yang ditagih dengan SPKPMB : a. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.  b. Atas pembayaran PPN Impor (Pajak Masukan) yang ditagih dengan SPKPBM dapat dikreditkan, sepanjang pembayaran PPN Impor belum diterbitkan SKP-nya oleh Ditjen Pajak tersebut dan tidak termasuk dalam  pembayaran (pengeluaran) yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN serta belum dibebankan sebagai biaya. c. Atas pembayaran PPN tersebut dilaporkan pada SPT Masa PPN pada Masa Pajak dilakukan pembayaran. 20. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan kardus atau pembungkus ke Kawasan Berikat? Atas penyerahan kardus atau pembungkus ke Kawasan Berikat tidak diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM karena kardus/pembungkus bukan untuk diproses lebih lanjut. lanjut.

21. BarangBarang-barang apa saja yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN? BarangBarang - barang yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: a.   barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;  b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;

- - 76 - -

c.   bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,  peternakan, penangkaran, atau perikanan. 22. BarangBarang-barang apa saja yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN? Barang-barang Barang -barang yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas  penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: a.   barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;  b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan; c.  barang hasil pertanian oleh petani atau kelompok petani; d.   bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,  peternakan, penangkaran, atau perikanan; e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. 23. Apa yang dimaksud dengan bibit dan atau benih yang dibebaskan dari pengenaan PPN? Bibit dan atau benih yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bibit bibi t dan atau  benih sebagaimana didefenisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor  135/KMK.05/1997, bahwa yang dimaksud dengan bibit dan benih adalah segala   jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata untuk dikembangbiakan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan,  peternakan, dan perikanan. 24. Apakah batasan bahan baku makanan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN? Bahan baku makanan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak   Feed Suplement) dan Imbuhan Makanan termasuk Pelengkap Makanan Ternak (  Ternak (Feed Additive). 25. Apakah defenisi barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan PPN? Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di  bidang : a.  pertanian, perkebunan dan kehutanan; kehut anan;  b.  peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau c.  perikanan baik dari penangkapan atau budidaya. Yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan,

- - 77 - -

  peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau  budidaya perikanan. 26. BKP Tertentu apa saja yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN? BKP Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: a. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan  patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang Tentara  Nasional Indonesia (TNI) diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara  atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk  melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;  b. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); c. Buku- buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku - buku pelajaran agama; d. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; usahanya; e. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa  perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara  Niaga Nasional; f. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau   pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor  oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk 

- - 78 - -

 perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan g. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh De partemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah  Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan  Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI. 27. BKP tertentu apa saja yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN? BKP tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: - Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok    boro, asrama mahas iswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang   batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar   pertimbangan  pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah; - Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan  patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan am unisi oleh PT. (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI; - Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); buku - buku pelajaran agama; - Buku- buku pelajaran umum, kitab suci dan buku- Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan   Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; suku cadang serta alat keselamatan penerbangan penerbangan atau alat - Pesawat udara dan suku keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga u   Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan ata  pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka  pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- - 79 - -

-

-

Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau  pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang,   peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data   batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk  mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.

28. JKP Tertentu apa saja yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN? JKP Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dibebaskan dari pengena pengenaan an PPN: a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan   Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: - Jasa persewaan kapal; - Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; - Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;  b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi: - Jasa persewaan pesawat udara; - Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara; c. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; d. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan berupa rumah sederhana, sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok    boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya dan  pembangunan tempat yang semata -mata untuk keperluan ibadah; e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah s ederhana, dan rumah sangat sederhana; dan f. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah  Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional. 29. Atas impor barang apa saja yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk  maka PPN dan PPnBM nya tidak dipungut?

- - 80 - -

Yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPn BM. BKP yang dimaksud tersebut adalah: a.  barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;  b.  barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indoensia dan tidak memegang paspor Indonesia; c.   barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan; d.  barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; e.  barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; f.   barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; g.  peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; h.   barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya kurangnya 1 (satu) tahun, sepanjang  barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat; i.   barang pribadi penumpang, awak sarana  pengangkut, pelintas batas, dan   barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan  perundang perundang-undangan Pabean;  j.  barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; k.   perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 30. BarangBarang-barang apa saja yang merupakan objek PPnBM? BarangBarang - barang yang menjadi objek PPnBM: a. kendaraan bermotor;  b. non kendaraan bermotor, seperti: - Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi, misalnya lemari es, mesin cuci, televisi. - Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya; - Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor  antena; - Kelompok wangiwangi-wangian;

- - 81 - -

-

Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera atau wool atau bulu hewan halus; Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keper luan luan negara atau angkutan umum; Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga.

31. Jenis kendaraan bermotor apa saja yang tidak dikenakan PPnBM? Jenis kendaraan bermotor yang tidak dikenakan PPnBM adalah CKD, sasis, untuk pengangkut barang, kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC dan kendaraan untuk pengangkutan 16 (enam  belas) orang atau lebih termasuk pengemudi. 32. Jenis kendaraan bermotor apa saja yang dibebaskan PPnBM? Jenis kendaraan bermotor yang dibebaskan PPn BM adalah ambulan, kendaraan   jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan   pengangkutan umum; kendaraan protokoler kenegaraan; kendaraan bermotor  untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI, dan kendaraan patroli TNI/ POLRI. 33. Apakah yang dimaksud dengan Stiker Lunas PPN? Stiker Lunas PPN adalah pita yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara maupun produk rekaman gambar. 34. Jenis Stiker Lunas PPN apa saja yang ada? a. Stiker Lunas PPN atas Produk Rekaman Suara: JENIS Kaset jenis A (berbahasa Indonesia) Indon esia) Kaset jenis B (berbahasa Asing) Kaset jenis C (berbahasa Daerah) Compact Disc 1 (Indonesia & campuran daerah)

DPP 8.000 16.000 7.500 20.000

PPN TERUTANG 800 1.600 750 2.000

Compact Disc 2 (Asing & campuran Indonesia) Video Compact Disc K -1 (Indonesia (Indonesia & campuran daerah) Video Compact Disc K -2

48.000

4.800

18.000

1.800

50.000

5.000

- - 82 - -

DPP

JENIS (Asing & campuran Indonesia)

 b.

PPN TERUTANG

Stiker Lunas PPN untuk Produk Rekaman Gambar: JENIS

DPP

PPN TERUTANG

10.000

1.000

12.500

1.250

(Harga Jual >20.000 s.d

25.000

2.500

(Harga Jual >40.000 s.d

47.500

4.750

(Harga Jual >60.000 s.d

65.000

6.500

(Harga

85.000

8.500

150.000

15.000

JENIS I

(Harga Jual s.d 10.000)

JENIS II 20.000) JENIS III 40.000) JENIS IV 60.000) JENIS V 80.000) JENIS VI 100.000) JENIS VII

(Harga

Jual

Jual

>10.000

>80.000

(Harga Jual >100.000)

s.d

s.d

35. Bagaimanakah perlakuan PPN atas hasil tembakau? Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir importir hasil tembakau dihitung dengan menerapkan tarif efektif dikalikan dengan Harga Jual Eceran. Besarnya tarif efektif atas penyerahan hasil tembakau adalah sebesar 8,4 % (delapan koma empat persen). 36. Apakah yang merupakan obyek Bea Meterai (Dokumen(Dokumen-do kumen yang dikenakan BM) berdasarkan Pasal 2 UU BM? a. Surat perjanjian dan surat- surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk  digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, contoh: surat kuasa, surat hibah, surat  pernyataan.  b. Akta-akta notaris termasuk salinannya. c. Akta-akta yg dibuat oleh PPAT, termasuk rangkaprangkap-rangkapnya. d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu: Yang menyebutkan penerimaan uang; Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening rekening di Bank; Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; atau -

- - 83 - -

Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. e. Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep. f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka  pengadilan, yaitu: Surat-surat biasa dan surat - surat kerumahtanggaan; kerumahtanggaan; - Surat-surat - Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud sem ula. -

37. Apakah yang bukan merupakan objek Bea Meterai (Dokumen -dokumen yang tidak dikenakan BM) berdasarkan Pasal 4 UU BM? a. Dokumen yang berupa: Surat penyimpanan barang; Konosemen; Surat angkutan penumpang dan barang; Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen tersebut di atas; Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; Surat-surat Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat surat -surat tersebut di atas.  b. Segala bentuk ijazah. c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan  pembayarannya lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat- surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran pembayaran itu. d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank. e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan bank. f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada   penabung oleh bank, koperasi, dan badan-  badan lain yang bergerak di  bidang tersebut. h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian. i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam  bentuk  bentu k apapun. 38. Kapan saat terutang Bea Meterai? a. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak :

- - 84 - -

  pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat (bukan pada saat ditandatangani), misalnya kuitansi, cek, dan sebagainya. sebagainya.  b. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak :  pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tandatangan yang bersangkutan, misalnya surat perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. sebagainya . c. Dokumen yang dibuat di Luar Negeri :  pada saat dokumen itu digunakan di Indonesia 39. Bagaimana cara pelunasan Bea Meterai? a. Menggunakan Benda Meterai (meterai tempel), yaitu : Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai, pada tempat dimana tandatangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagaian lagi di atas meterai tempel. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tandatangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas. Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka dokumen yang  bersangkutan dianggap tidak bermeterai.  b. Menggunakan Menggunakan cara lain yg ditetapkan oleh Menteri Keuangan à KMK No. 133b/KMK.04/2000. Pasal 1 KMK mengatur bahwa cara lain adalah dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan : mesin teraan meterai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu. 40. Dokumen- dokumen apakah yang harus dilakukan Pemeteraian Kemudian dan berapa besar Bea Meterai yang terutang? a. Dokumen yang semula tidak terutang terutang Bea Meterai namun namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pe ngadilan. Bea Meterai yang dilunasi adalah sebesar yang terutang pada saat  pemeteraian  pemeteraian kemudian dilakukan;  b. Dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.

- - 85 - -

c.

No. 1.

2. 3.

4.

Bea Meterai yang dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang terutang dan ditambah denda sebesar 200% dari yang kurang dilunasi/terutang; Dokumen yang dibuat di Luar Negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Jenis Dokumen

UU BM (1 Jan 86 )-

Sur at at perjanjian dan surat- Rp. 1.000,surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk  digunakan sebagai alat   pembuktian mengenai   perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat  perdata. Akta-akta Notaris Rp. Rp. 1.000,termasuk salinannya. Akta-akta yang dibuat Rp. 1.000,oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkaprangkapnya. Surat-surat yang memuat Berdasarkan batas  jumlah uang : harga harga nominal : menyebutkan a. Sampai dengan a. Yang   penerimaan uang Rp 250.000, b. Yang menyatakan tidak dikenakan Bea Meterai.   pembukuan uang atau  b. Lebih dari Rp   penyimpanan uang250.000,- s/d Rp 1.000.000,dalam rekening di Bank  dikenakan Bea c. Yang berisi Meterai Rp   pemberitahuan saldo 500,-. rekening di Bank  c. Lebih dari Rp d. Yang berisi pengakuan 1.000.000,  bahwa hutang uang dikenakan Bea seluruhnya atau Meterai Rp sebagiannya telah 1.000,dilunasi atau diperhitungkan.

PP No. 7 Th. 1995 ( - 30 April 2000) Rp. 2.000,-

PP No. 24 Th. 2000 (1 Mei 2000 –  skr.) Rp. 6.000,-

Rp. 2.000,-

Rp 6.000,-

Rp. 2.000,-

Rp 6.000,-

Berdasarkan  batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 250.000,tidak  dikenakan Bea Meterai.  b. Lebih dari Rp 250.000,s/d Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp 1.000,-.

Berdasarkan  batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 250.000,tidak  dikenakan Bea Meterai.  b. Lebih dari Rp 250.000,s/d Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,-.

- - 86 - -

No.

Jenis Dokumen

5.

Cek dan Bilyet giro.

6.

Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.

7.

Efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

UU BM (1 Jan 86 )-

PP No. 7 Th. 1995 ( - 30 April 2000) c. Lebih dari Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp 2.000,Rp. 1.000,-

Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan  butir 4) à s/d tg 14  Nop 89, mulai tg 15 Nop 89 tarif Rp 500,Berdasarkan batas Berdasarkan harga nominal :  batas harga a. Sampai dengan nominal Rp 1.000.000,-, (sesuai dengan tidak dikenakan  butir 4) Bea Meterai  b. Lebih dari Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp. 6.000,-

Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan  butir 6)

Berdasarkan  batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp 1.000, b. Lebih dari

PP No. 24 Th. 2000 (1 Mei 2000 –  skr.) c. Lebih dari Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp 6.000,-

Rp 3.000,-

Berdasarkan  batas harga nominal (sesuai dengan  butir 4)

Berdasarkan  batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,  b. Lebih dari

- - 87 - -

No.

Jenis Dokumen

8.

Dokumen yang akan digunakan sebagai alat  pembuktian di muka  pengadilan : a. Surat-surat biasa dan surat -surat kerumahtanggaan  b. Surat-surat yang semula tidak  dikenakan Bea Meterai  berdasarkan tujuannya,  jika digunakan untuk  tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

UU BM (1 Jan 86 )-

Rp 1.000,-

PP No. 7 Th. 1995 ( - 30 April 2000) Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp 2.000,Rp 2.000,-

PP No. 24 Th. 2000 (1 Mei 2000 –  skr.) Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp 6.000,Rp. 6.000,-

- 88 -

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN A. SUBJEK PAJAK ( PAJAK  ( 250304 ) 1

Siapa Subjek PBB ? Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas  bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan  perpajakan yang berlaku menjadi Wajib Pajak. Dalam hal objek PBB belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak dimaksud memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak atas objek   pajak dimaksud, maka : ü Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak  dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud apabila keterangan dimaksud disetujui ; ü Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya apabila keterangan yang diajukan itu tidak tid ak disetujui; ü Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak  memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap diterima. Tanda pembayaran/pelunasan pembayaran/pelunasan PBB bukan merupakan bukti pemilikan hak. ·

·

·

B. OBJEK PAJAK ( PAJAK  ( 250304 ) 1

Apa yang menjadi Objek PBB ? Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya; · Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap ·

 pada tanah tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

-   jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; -  jalan TOL;

- 89 -

-

kolam renang; pagar mewah; tempat olah raga; galangan kapal, dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2 Objek pajak apa saja yang tidak dikenakan PBB ? Objek Pajak yang digunakan sematasemata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Objek Pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan pur   bakala, atau yang sejenis dengan itu; Objek Pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; Objek Pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat  berdasarkan asas perlakuan timbal balik; Objek Pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah   bahwa objek PBB semata-mata hanya digunakan untuk pelayanan umum dan nyatanyata -nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik   Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Undang- undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan ketentuan Pokok Kehutanan. ·

·

·

·

·

3 Bagaimana perlakuan atas Objek PBB yang digunakan oleh negara untuk  penyelenggaraan pemerintahan ? Objek PBB yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan,  penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. C. TARIF PAJAK (250304 ) 1 Berapa besarnya besarnya tarif PBB ? Tarif PBB adalah tunggal sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

- 90 -

D. DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PBB (250304 ) 1

Apa yang boleh dikurangkan dalam penghitungan PBB ? ikan   Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP diber ikan kepada setiap Wajib Pajak sebagai pengurang penghitungan PBB terutang.

2

Berapa besarnya NJOPTKP ?   NJOPTKP ditetapkan secara regional (setiap kabupaten/kota) paling banyak  sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak oleh Kepala Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan  pendapat Pemda setempat.

3

Bagaimana perlakuan pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Objek PBB ?  NJOPTKP diberikan hanya sekali untuk Objek PBB yang nilainya paling tinggi untuk satu tahun pajak.

4

Apakah dasar pengenaan PBB ? Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (sales value = NJOP), yaitu harga ratarata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui  perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.  NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Yang dimaksud dengan : Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu   pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya  berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;  Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;  Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak  tersebut. ·

·

·

5

Bagaimana cara untuk memudahkan penghitungan PBB terutang ? Cara untuk memudahkan penghitungan PBB terutang adalah dengan membuat klasifikasi bumi dan bangunan, yaitu pengelompokan bumi dan bangunan

- 91 -

menurut nilai jualnya. Klasifikasi dimaksud sekaligus sebagai pedoman  penentuan NJOP. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam dalam penentuan klasifikasi bumi adalah : 1. letak; 2.  peruntukan; 3.  pemanfaatan; 4. kondisi lingkungan dan lainlain - lain. Faktor-faktor Faktor-faktor yang diperhatikan dalam dalam penentuan klasif ikasi klasif ikasi bangunan adalah : 1.  bahan yang digunakan; 2. rekayasa; 3. letak; 4. kondisi lingkungan dan lainlain - lain. 6

Apakah dasar penghitungan PBB ? Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (assessment value =   NJKP) yaitu suatu persentase tertentu dari NJOP yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan PBB. NJKP ditetapkan serendah-rendahnya serendah-rendahnya 20% (dua puluh  persen) dan setinggi -tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2002: Objek PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sebesar 40 % dari  NJOP; Objek PBB lainnya : 1) sebesar 40 % dari NJOP apabila NJOP bernilai Rp1.000.000.000,Rp1.000.000.000, - (satu milyar rupiah ) atau lebih; 2) sebesar 20 % dari NJOP apabila NJOP bernilai kurang dari Rp1.000.000.000,Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ). ·

·

7.

Bagaimana cara menghitung PBB terutang ? Penghitungan PBB adalah sebagai berikut : NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Jumlah NJOP bumi dan  bangunan NJOP untuk penghitungan PBB = NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dikurangi dengan NJOPTKP NJKP = (20% atau 40%)* x NJOP untuk penghitungan PBB PBB yang terutang = 0,5% x NJKP 2  NJOP bumi = luas bumi x NJOP bumi per m 2  NJOP bangunan = luas bangunan x NJOP bangunan per m *) Besarnya ditentukan berdasarkan jumlah NJOP bumi dan  bangunan dan sektor.

- 92 -

E. TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PBB TERUTANG (250304 )

1.

Kapan saat PBB terutang? Saat PBB terutang adalah keadaan objek PBB pada tanggal 1 Januari untuk  suatu tahun pajak tertentu (jangka waktu satu tahun takwim)

2.

Dimana tempat PBB terutang? Tempat PBB terutang adalah : a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang meliputi letak objek PBB;  b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/Kota, yang meliputi letak objek  PBB.

F. PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP), SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT), DAN SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) (250304 ) 1.

Apa kewajiban subjek PBB dalam rangka pendaftaran Objek PBB ? Mendaftarkan objek PBB-nya dengan mengisi SPOP secara jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke KPPBB/KP4/tempat lain yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi letak objek PBB, selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek PBB. Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. SPOP adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan Objek PBB yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung PBB yang terutang.

Yang dimaksud dengan jelas, benar, dan lengkap adalah: Jelas, berar ti ti penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak sendiri; Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; Lengkap berar ti ti seluruh bagian yang harus diisi oleh Wajib Pajak terisi semua dan ditandatangani. ditandatangani.

·

·

·

2.

Apa sanksi yang dapat dikenakan apabila Wajib Pajak tidak  mengembalikan SPOP atau mengisi SPOP secara jelas, benar, dan lengkap ? a. Sanksi Administrasi

- 93 -

Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak  (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang. - Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak   benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang.  b. Sanksi Pidana - Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/ atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya setinggi -tingginya 2 (dua) kali lipat  pajak yang terutang; - Barang siapa karena dengan sengaja : 1). Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak; 2). Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak leng kap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar; 3). Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen yang  palsu atau dipalsukan seolah -olah benar; 4). Tidak memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya; 5). Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana  penjara selamaselama- lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggisetinggi -tingginya sebesar  5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

-

3.

Apakah yang dimaksud den gan SPPT ? SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPPBB mengenai besarnya PBB terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada 1 (satu) tahun pajak tertentu. SPPT diterbitkan berdasarkan data sebagaimana tertulis pada SPOP.

4.

Apa hak Wajib Pajak atas SPPT ?

- 94 · ·

· ·

5.

Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak. Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketetapan PBB. Mengajukan keberatan dan atau pengurangan. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Bukti Pelunasan Pembayaran PBB dari Tempat Pembayaran (TP yaitu Bank/Kantor Pos yang tercantum pada SPPT atau ATM) atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari   petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dengan SK  Walikota/Bupati.

Apa kewajiban Wajib Pajak atas SPPT ? Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan menyampaikannya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/KP4 untuk diteruskan ke KPPBB yang menerbitkan SPPT atau menyampaikannya menyampaikannya ke KPPBB. Membayar/melunasi Membayar/melunasi PBB terutang pada tempat yang telah ditentukan.

·

·

6.

Apakah yang dimaksud dengan SKP PBB? SKP PBB adalah Surat Keputusan Kepala KPPBB yang memberitahukan  besarnya PBB yang terutang termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak  yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

7.

Apa yang menyebabkan menyebabkan SKP PBB diterbitkan ? SKP diterbitkan apabila : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan kembali dalam  jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Berdasark an an hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada ternyata   jumlah PBB yang terutang lebih besar dari jumlah PBB yang dihitung  berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP. ·

·

8.

Berapakah besarnya PBB terutang dalam SKP PBB? Jumlah PBB yang terutang dalam SK P yang disebabkan oleh pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima WP adalah sebesar pokok pajak  ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Jumlah PBB yang terutang dalam SKP yang disebabkan oleh hasill  pemeriksaan atau keterangan lainnya, dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi 25% dari selisih PBB yang terutang.

·

·

G. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN (250304 )

1.

Kapan batas waktu pelunasan utang PBB ?

- 95 ·

·

PBB Berdasarkan SPPT yang diterima, Wajib Pajak harus melunasi utang PBBnya selambatselambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Berdasarkan SKP yang diterima, Wajib Pajak harus melunasi utang PBB nya selambatselambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP.

2.

Berapa denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi utang PBBPBB-nya setelah lewat jatuh tempo ? PBB terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung  penuh 1 (satu) bulan.

3.

Bagaimana cara membayar PBB ? Wajib pajak membayar PBB terutang melalui : - Bank atau Kantor Pos yang tercantum pada SPPT atau - ATM bank - bank tertentu (BCA, BII) atau Counter/teller bank - bank tertentu (Bank Nusantara Parahyangan) atau - Counter/teller - Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dengan SK  Walikota/Bupati. Catatan : Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil).

4.

Apakah dasar penagihan PBB ? Dasar penagihan PBB adalah SPPT, SKP, dan Surat Tagihan Pajak (STP).

5.

Apa saja yang dapat ditagih dengan STP PBB? Pokok pajak terutang yang belum atau kurang dibayar dan atau denda administrasi. STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak  tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak.

6.

Dalam hal bagaimana STP PBB diterbitkan ? Wajib pajak tidak melunasi PBB terutang setelah lewat jatuh tempo  pembayaran SPPT /SKP. Wajib pajak melunasi PBB terutang setelah lewat jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP, tetapi denda administrasi tidak dilunasi. ·

·

7.

Apakah upaya yang dapat dilakukan apabila STP PBB telah lewat jatuh tempo dan tidak dilunasi ?

- 96 -

Apabila STP PBB tidak dibayar dibayar setelah lewat jatuh tempo ditagih dengan Surat Paksa (SP) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak  dengan Surat Paksa setelah terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 . H. KEBERATAN DAN BANDING (250304 )

1.

Apa saja yang dapat diajukan permohonan keberatan PBB ? Yang dapat diajukan keberatan PBB adalah besarnya PBB terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT atau SKP. Keberatan dimaksud dapat dikarenakan : Kesalahan luas bumi dan atau bangunan; Kesalahan klasifikasi bumi dan atau bangunan; Kesalahan penetapan/pengenaan; penetapan/pengenaan; Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB antara Wajib Pajak dan fiskus; Kesalahan Penetapan Subjek Pajak. Keberatan atas SPPT atau SKP harus diajukan masingmasing -masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.

· · · ·

·

2.

Bagaimana tata cara permohonan keberatan PBB ? Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala KPPBB disertai dengan alasan yang jelas. Menyampaikan permohonan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang  berlaku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Diajukan per Objek PBB dan per tahun pajak. Melampirkan foto kopi sebagai berikut : Bukti pemilikan hak atas tanah/sertifikat; tanah/sertifikat; dan/atau o Bukti Surat Ukur/Rincik; dan/atau o Akta Jual Beli; dan/atau o SPPT/SKP; dan/atau o Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau o Bukti pendukung (resmi) lainnya. o Ø Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak. Ø Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB. ·

·

· ·

- 97 Ø

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB dan  pelaksanaan penagihan.

3.

Berapa Berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan PBB ? Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

4.

Apa yang dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum keputusan keberatan diterbitkan ? Se  belum surat keputusan keberatan diterbitkan, Wajib Pajak menyampaikan menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

5.

dapat

Apa bentuk keputusan keberatan ? Keputusan Keberatan dapat berupa : menerima seluruhnya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam   pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan terbukti kebenarannya. menerima sebagian, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam   pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan sebagian terbukti kebenarannya. kebenarannya. menolak, apabila data/bukti-  bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya. menambah jumlah pajaknya, apabila data/bukti-  bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan, mengakibatkan mengakibatkan peningkatan jumlah PBB-nya. PBB -nya. ·

·

·

·

6.

Apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika permohonan keberatannya ditolak ? Wajib pajak yang keberatannya ditolak dapat mengajukan banding ke Badan Pengadilan Pajak (BPP). Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP stdtd UU Nomor 16 Tahun 2000.

7.

Apa bentuk putusan Banding ? Putusan Banding dapat berupa : - menolak;

- 98 -

-

mengabulkan sebagian atau seluruhnya; menambah pajak yang harus dibayar; tidak dapat diterima;

8.

Bagaimana sifat Putusan Banding ? Putusan Banding oleh BPP bukan merupakan putusan final dan dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

9.

Bagaimana jika Putusan Banding menerima sebagian atau seluruhnya ? Apabila putusan banding menerima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan  pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% untuk   jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal   pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

I.

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB (250304 )

1. Bagaimana pengelolaan hasil penerimaan PBB ? Hasil penerimaan PBB dibagi dengan perimbangan sebagai berikut : embalikan lagi 10% (duapuluh persen) untuk pemerintah pusat (6,5% dik embalikan secara merata ke setiap kabupaten/kota dan 3,5% diberikan kepada kabupaten/kota yang mencapai target penerimaan sektor pedesaan dan  perkotaan); 16,2% (enambelas koma dua persen) untuk propinsi; 64,8% (enampuluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota. kabupaten/kota. 9% (sembilan persen) untuk biaya pungut (diberikan kepada kabupaten/kota,  propinsi, dan Ditjen Pajak) ·

· · ·

J. PENGURANGAN (250304 ) 1. Kepada siapa pengurangan PBB dapat diberikan ? Pengurangan PBB yaitu pemberian keringanan pembayaran PB B yang terutang atas Objek PBB dapat diberikan kepada : Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek PBB yang ada hubungannya dengan Subjek PBB dan atau karena sebab -sebab tertentu lainnya, yaitu : lahan pertanian/perkebunan/perikan pertanian/perkebunan/perikanaa n/peternakan yang hasilnya sangat o terbatas yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak  Orang Pribadi; Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib o Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya ·

- 99 -

·

·

mening kat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan; Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib o Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari  pensiun, sehingga kewajiban PBBPBB -nya sulit dipenuhi; o Objek PBB yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak  o Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin  perusahaan; setinggi- tingginya 75% (tujuh Pemberian pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya puluh lima persen) dan ditetapkan berdasarkan kondisi/penghasilan Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal objek PBB terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya serta sebab- sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah  penyakit, dan hama tanaman. Untuk kondisi Wajib Pajak ini dapat diberikan pengurangan sampai dengan 100% (seratus persen). Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya. janda/dudanya. Pemberian pengurangan ditetapkan 75% (tujuh puluh lima persen) , akan tetapi  bagi  janda/dudanya telah menikah lagi diberikan setinggisetinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan berdasarkan kondisi/penghasilan kondisi/penghasilan Wajib Pajak.

2. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengurangan PBB ? Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala KPPBB yang menerbitkan SPPT/SKP dengan menyebutkan persentase pengurangan yang diminta. Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan : o Untuk ketetapan PBB s/d Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat diajukan secara perseorangan perseorangan atau kolektif (melalui Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat). o Untuk ketetapan PBB di atas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) harus diajukan oleh WP yang bersangkutan dengan melampirkan : 1). fotokopi SPPT/SKP PBB Tahun Pajak yang dimohonkan; 2). fotokopi fotokopi STTS tahun pajak terakhir; 3). fotokopi KTP/SIM/Tanda Pengenal Diri lainnya. ·

·

- 100 -

Untuk WP Badan, melampirkan fotokopi : 1). SPPT/SKP PBB tahun yang dimohonkan; 2). fotokopi STTS tahun pajak terakhir; 3). SPT PPh tahun terakhir; 4). Laporan Keuangan Perusahaan. Untuk Objek Pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman dan o sebab lain yang luar biasa dan bersifat massal diajukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat dengan mencantumkan nama nama Wajib Pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan mempergunakan mempergunakan formulir yang telah ditentukan. Permohonan diajukan selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak  SPPT/SKP diterima Wajib Pajak atau terjadinya bencana alam atau sebabsebab lain yang luar biasa. Pengurangan atas SKP hanya dapat diberikan atas pokok keteta  pan PBB terutang; Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka  permohonannya tidak diproses, dan Kepala KPPBB yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/Lurah, disertai  penjelasan seperlunya. o

·

·

·

3. Apa kriteria kriteria pengajuan permohonan pengurangan PBB ? Pengurangan PBB untuk masing-masing kabupaten/kota hanya diberikan untuk 1 (satu) objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak; Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari 1 (satu) objek PBB maka objek yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah objek PBB yang menjadi tempat domisili Wajib Pajak; Dalam hal Wajib Pajak yang memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari 1 (satu) objek PBB adalah Wajib Pajak Badan, maka objek yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah salah satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak. ·

·

·

K. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB (250304 ) 1. Dalam hal apa terjadi kelebihan pembayaran PBB ? Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terjadi dalam hal  pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang. 2. Apakah penyebab terjadinya kelebihan pembayaran PBB ?

- 101 · · · · ·

Perubahahan peraturan; Surat Keputusan Pemberian Pengurangan; Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan; Putusan Banding; Kekeliruan pembayaran.

3. Bagaimanakah perlakuan atas kelebihan pembayaran PBB ? Kelebihan Pembayaran PBB dapat dikembalikan kepada Wa jib Wa jib Pajak (restitusi), diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, atau disumbangkan kepada Negara. 4.

Bagaimana tata cata pengajuan permohonan permohonan atas kelebihan pembayaran pembayaran PBB ? WP mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menye  butkan jumlah kelebihan pembayaran disertai alasan yang jelas kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPPBB yang menerbitkan SPPT/SKP/STP. Surat permohonan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat; Surat permohonan dilampiri dengan dokumen dokum en yang berkaitan dengan Objek  Pajak yang dimohonkan berupa: - fotokopi SPPT/SKP/STP dan Surat Keputusan Keberatan/Banding dan/atau Surat Keputusan pemberian pengurangan; - Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB. ·

· ·

5.

Dalam jangka waktu maksimal berapa lama KPPBB harus memberikan   jawaban atas surat permohonan dari Wajib Pajak ? Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dari Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu tersebut surat keputusan tidak  diterbitkan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

6.

Apakah bentuk Surat Keputusan yang dapat diterbitkan atas pengembalian kelebihan pembayaran PBB ? Kepala KPPBB atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan : Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak PBB (SKKPP PBB), apabila  jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; Surat Pemberitaan (SPb), apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan  jumlah PBB yang seharusnya terutang; Surat Ketetapan Pajak (SKP), apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.

·

·

·

- 102 -

7.

Dalam jangka waktu maksimal berapa lama Kepala KPPBB harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak PBB (SPMKPPBB)? (SPMKPPBB)? Kepala KPPBB harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak  PBB (SPMKPPBB) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKKPPPBB. Dalam hal KPPBB terlambat menerbitkan SPMKPPBB, maka WP diberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sampai dengan diterbitkannya SPMKPPBB.

L. LAIN-LAIN (250304 ) 1.

Siapakah yang dimaksud Pejabat yang berkaitan dengan Objek PBB ? Pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek PBB adalah : Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,  Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2.

Apa kewajiban Pejabat ? Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak, wajib : menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek PBB secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek PBB; memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

·

·

3.

Selain Pejabat dimaksud siapakah yang mempunyai kewajiban untuk  memberikan keterangan yang ada hubungannya dengan objek PBB ? Pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek PBB yang mempunyai kewajiban memberikan keterangan adalah Lurah atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan.

4.

Bagaimana seandainya pejabat dimaksud terikat dengan rahasia jabatan yang harus dipegang sehubungan dengan penyampaian keterangan yang ada hubungannya dengan objek PBB ? Dalam hal pejabat dimaksud terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia   jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut  pelaksanaan Undang -undang PBB.

- 103 -

5.

Apa sanksi bagi Pejabat yang tidak menyampaikan laporan ? Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi menurut  peraturan perundang -undangan yang berlaku, antara lain : Peraturan Pemerintah   Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. SUBJEK PAJAK (250304 ) 1.

Siapa Subjek BPHTB ? Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar  BPHTB menurut perundangperundang-undangan undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.

B. OBJEK PAJAK (250304 ) 1.

Apa yang menjadi objek BPHTB ? Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi: a. Pemindahan hak karena: 1.  jual beli; 2. tukar-menukar; tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat, yai tu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai  pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau   badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia; 5. waris; 6.   pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu  pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau   badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai  penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut; 7.   pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama; 8.   penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam R isalah Lelang; 9.   pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu adanya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum

- 104 -

sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut; 10.   penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung; 11.  peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan -badan usaha yang bergabung tersebut; 12.   pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua  badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama; 13. hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.  b.

2.

Pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang   pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari  pelepasan hak; 2. di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang   pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik  menurut peraturan perundangperundang -undangan yang berlaku. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau o  peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi a tau badan. o Objek pajak yang diperoleh karena waris dan hibah wasiat pengenaan BPHTBBPHTB-nya diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 111 Tahun 2000; o Objek pajak yang diperoleh karena pemberian hak pengelolaan  pengenaan BPHTB -nya diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 112 Tahun 2000;

Apa saja yang termasuk hak atas tanah ? Hak atas tanah meliputi : a. hak milik, yaitu hak turunturun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan- badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;   b. hak guna usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundangperundang-undangan yang berlaku;

- 105 -

hak guna bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai  bangunan bangunan - bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam UndangUndang -undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria. d. hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan   pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam  perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewasewa -menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak   bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang -undangan yang berlaku. e. hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang bersifat  perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang  bersangkutan. f. hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan  pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagianbagian - bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak  ketiga. c.

3.

Objek pajak apa saja yang tidak dikenakan BPHTB ? objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak  menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas  badan atau perwakilan organisasi tersebut; objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak  atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf; objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk  kepentingan ibadah.

·

·

·

·

· ·

o

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk   penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan

- 106 -

o

o

untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk  mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum. Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk   pengakuan hak oleh Pemerintah. Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik  tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama- lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

C. TARIF PAJAK (250304 ) 1.

Berapa besarnya tarif BPHTB ?

Tarif BPHTB adalah 5% (lima persen). D. DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK (250304 ) 1.

Apakah dasar pengenaan BPHTB ?

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu a.  jual beli adalah harga transaksi;  b. tukar-menukar tukar-menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f.  pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g.  pemisahan hak yang mengakibatkan mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h.  peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i.  pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; nilai pasar;  j.  pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai k.  penggabungan usaha adalah nilai pasar; l.  peleburan usaha adalah nilai pasar; m.  pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; o.   penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.

- 107 -

Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek  Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB. o

o

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak - pihak yang bersangkutan. Dalam hal NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan belum ditetapkan,  besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.

Apa yang boleh dikurangkan dalam penghitungan BPHTB ?   Nilai Perolehan Objek ek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP diberikan untuk setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang.

3.

Berapa besarnya NPOPTKP ?   NPOPTKP ditetapkan secara regional (setiap kabupaten/kota) paling banyak  Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak  karena waris, atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri,  NPOPTKP regional paling banyak Rp. 300.000.000,300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah). o Besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan untuk setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan  pendapat Pemda setempat. Ketentuan besarnya NPOPTKP diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 113 o Tahun 2000.

4.

Bagaimana cara menghitung BPHTB terutang ? BPHTB terutang = 5% x NPOP Kena Pajak;  NPOP Kena Pajak = NPOP – NPOPTKP. –  NPOPTKP.

· ·

E. SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG (250304 ) 1.

Kapan saat BPHTB terutang dan harus dilunasi ? Saat terutang dan pelunasan BPHTB untuk: a.   jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, yaitu tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris;  b. tukartukar-menukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- 108 -

d. e. f. g.

h. i.  j.

k. l. m. n. o. 2.

waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;  pemasukan dalam perseroan atau badan badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya ditandatanganinya akta;  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal ditandatang aninya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.  putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kek uatan uatan hukum yang tetap; hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan  peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;  pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;   pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;   penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya ditandatanganinya akta;  pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandaditanda -tanganinya akta; hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Dimana tempat BPHTB terutang? Tempat BPHTB terutang adalah wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.

F. PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN (250304 ) 1.

Sistem apakah yang dipakai sebagai dasar pemungutan BPHTB ?

Sistem self assessment, dimana Wajib Pajak membayar BPHTB yang terutang terut ang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.

2.

Bagaimana cara membayar BPHTB ?

BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui Bank/Kantor Pos Persepsi BPHTB, yaitu Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank  Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh

- 109 -

Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB). 3.

Dalam waktu berapa lama SKBKB dapat diterbitkan ? Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur  Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan hasil  pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar.

4.

Berapa besarnya BPHTB terutang dalam SKBKB ?

BPHTB terutang dalam SKBKB adalah BPHTB terutang yang belum atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua  persen) sebulan dari jumlah kekurangan BPHTB tersebut untuk jangka waktu   paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya BPHTB sampai dengan diterbitkannya SKBKB dimaksud. 5.

Dalam waktu berapa lama SKBKBT dapat diterbitkan ? Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur  Dire ktur  Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan  penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya diterbitkannya SKBKB.

6.

Berapa besarnya BPHTB terutang dalam SKBKBT ?

BPHTB terutang dalam SKBKBT adalah BPHTB terutang yang belum atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar  100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan kekurangan BPHTB tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 7.

Bilamana STB diterbitkan ? Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB) diterbitkan apabila : a. BPHTB yang terutang tidak atau kurang dibayar;  b. dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

8.

Berapa besarnya BPHTB terutang dalam STB ? BPHTB terutang dalam STB akibat tidak atau kurang dibayar dan akibat salah tulis dan atau hitung adalah BPHTB terutang yang belum atau kurang dibayar 

- 110 -

ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari  jumlah kekurangan BPHTB tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua  puluh empat) bulan sejak saat terutangnya BPHTB. 9.

Bagaimana kedudukan STB dalam proses penagihan BPHTB ? STB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak  sehingga penagihannya penagihannya dapat dilanjutkan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa.

10. Apakah dasar penagihan BPHTB ? Dasar penagihan BPHTB adalah SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertamba h. Tata cara penagihan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan. ·

·

11. Berapa lama jangka waktu pelunasan SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertambah? BPHTB terutang dalam SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak; Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud tidak atau kurang dibayar, dapat ditagih dengan Surat Paksa, yaitu surat  perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan (parate executie). ·

·

G. KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN (250304 )

1.

Apa saja yang dapat diajukan permohonan keberatan BPHTB ? Yang dapat dap at diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak adalah: a. SKBKB, yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah BPHTB terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;  b. SKB KBT, yaitu surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah BPHTB yang telah ditetapkan;

- 111 -

c. SKBLB, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan  pembayaran BPHTB karena jumlah BPHTB yang telah dibayar lebih besar  daripada BPHTB yang seharusnya terutang; d. SKBN, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah BPHTB yang terutang sama besarnya dengan jumlah BPHTB yang dibayar. 2.

Bagaimana tata cara permohonan keberatan BPHTB ? Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala KPPBB dengan mengemukakan jumlah BPHTB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas, yaitu didukung dengan data atau bukti bahwa jumlah BPHTB yang terutang atau lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar; Menyampaikan permohonan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang   berlaku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKBKB, SKBKBT, SKBLB, atau SKBN; kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan   bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar  kekuasaannya. Melampirkan foto kopi sebagai berikut : Fotocopy SSB o Asli SKBKB/SKBKBT/SKBLB SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN /SKBN o Fotocopy Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak  o Baru/Putusan Hakim Fotocopy KTP/ Paspor / KK /identitas lain o Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; dipertimbangkan; Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos ter catat catat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut  bagi kepentingan Wajib Pajak. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal hal -hal yang menjadi dasar pengenaan BPHTB. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar BPHTB dan  pelaksanaan penagihan. ·

·

·

Ø Ø

Ø

Ø

3.

Berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan BPHTB ? Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap di terima.

- 112 -

4.

5.

Apa yang dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum keputusan keberatan BPHTB diterbitkan ? Sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, Wajib Pajak menyampaikan menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

dapat

Apa bentuk keputusan keberatan keb eratan ? Keputusan Keberatan dapat berupa: menerima seluruhnya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam   pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan terbukti kebenarannya. menerima sebagian, apabila data/bukti-  bukti yang dilampirkan dalam   pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan sebagian terbukti kebenarannya. kebenarannya. menolak, apabila data/buktidata/bukti-  bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya. menambah jumlah pajaknya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan, mengakibatkan mengakibatkan peningkatan jumlah BPHTBBPHTB -nya.

·

·

·

·

6.

Apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika permohonan keberatannya ditolak ? Wajib Pajak yang keberatannya ditolak dapat mengajukan banding ke Badan Pengadilan Pajak (BPP). Permohonan dimaksud diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. ·

·

7.

Apa bentuk putusan Banding ? Putusan Banding dapat berupa : - menolak; - mengabulkan sebagian atau seluruhnya; - menambah pajak yang harus dibayar; - tidak dapat diterima;

8.

Bagaimana sifat Putusan Banding ? Putusan Banding oleh BPP bukan merupakan putusan final dan dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

9.

Bagaimana jika Putusan Banding menerima sebagian atau seluruhnya ?

- 113 -

Apabila putusan banding menerima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan  pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% untuk    jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal  pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran BPHTB sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding. 10. Kepada siapa pengurangan BPHTB dapat diberikan ? Pengurangan BPHTB dapat diberikan Wajib Pajak melalui permohonan karena: a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek BPHTB, atau  b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, atau c. tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang yang semata-mata semata- mata tidak untuk mencari keuntungan. H. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (250304 )

1. Dalam hal apa terjadi kelebihan pembayaran BPHTB ? Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi dalam hal : a. BPHTB yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang;  b. BPHTB yang dibayar tidak seharusnya terutang; c.  permohonan pengurangan dikabulkan; d.   pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB dikabulkan seluruhnya atau sebagian; e.   permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian; f.  perubahan peraturan. 2. Bagaimanakah perlakuan atas kelebihan pembayaran BPHTB ? Kelebihan Pembayaran PBB dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak (restitusi), diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, atau disumbangkan kepada Negara. 3.

Dalam jangka waktu maksimal berapa lama KPPBB harus memberikan  jawaban atas surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dimaksud ? Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dari Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu tersebut surat keputusan tidak  diterbitkan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan serta Kepala KPPBB harus menerbitkan SKBLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)  bulan.

- 114 -

4.

Apakah bentuk Surat Keputusan yang dapat diterbitkan atas pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB ? Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan (sederhana dan lapangan) menerbitkan: SKBLB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih   besar daripada   jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; SKBN, apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB yang terutang; SKBKB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah B PHTB yang seharusnya terutang.

·

·

·

5.

Kapan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan ? Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan dalam jangka waktu   paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKBLB, yaitu dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan BPHTB (SPMKB) oleh Kepala KPPBB. Dalam hal Kepala KPPBB terlambat menerbitkan SPMKB, maka Wajib Pajak diberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sampai dengan diterbitkannya SPMKB dimaksud.

I.

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BPHTB (250304 ( 250304 )

1. Bagaimana pengelolaan hasil penerimaan BPHTB ? Hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan perimbangan sebagai berikut : - 20% (duapuluh persen) untuk pemerintah pusat yang selanjutnya dikembalikan lagi secara merata ke setiap kabupaten/kota - 16% (enam belas persen) untuk propinsi; - 64% (enampuluh empat persen) untuk kabupaten/kota. J.

KETENTUAN BAGI PEJABAT (250304 )

1.

Kapan Pejabat dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, menandatangani risalah lelang, menandatangani d an menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah (SKPH), mendaftar peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat ? Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta   jib Pajak    pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wa menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.

·

- 115 ·

·

·

Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang   perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak  menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan SKPH hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.

2.

Apa sanksi bagi PPAT/Notaris PPAT/Notaris atau Pejabat Pejabat Lelang Negara yang yang menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan/risalah lelang tanpa adanya bukti pembayaran berupa SSB ? Dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

3.

Apa kewajiban PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang Negara ? Melaporkan pembuatan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak (KPPBB setempat) selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

4.

Apa sanksi bagi PPAT/Notaris yang tidak melaporkan pembuatan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ke KPPBB ? Dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima  puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

5.

Apa sanksi bagi Pejabat Pertanahan yang menandatangani dan menerbitkan menerbitkan SKPH atau mendaftar peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat tanpa adanya bukti pembayaran berupa SSB ? Dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4.

Apa sanksi bagi Kepala Kantor Lelang Negara yang tidak melaporkan pembuatan risalah lelang ke KPPBB ? Dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 116 -

PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN A. Pemeriksaan Pemeriksaan (250304) 1.

Apakah yang menjadi tujuan pemeriksaan Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

· ·

2.

Mengapa Pemeriksaan Pajak Perlu dilakukan dalam Sistem Self  Assesment ? Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam upaya menguji kepatuhan Wajib Pajak  (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayarkan pajak terhutang sesuai ketentuan perundangperundang -undangan yang berlaku secara benar dan lengkap. Pemeriksaan Pajak juga merupakan suatu sarana pengawasan untuk  meningkatkan meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ·

·

Dalam Sistem self assessment, Pemeriksaan Pajak perlu dilakukan untuk  memberi rasa keadilan pada WP yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayarkan pajak  terhutang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar dan lengkap. Dalam proses Pemeriksaan Pajak juga dilakukan penyuluhan dan pem binaan kepada WP yang diperiksa sehingga tingkat kepatuhannya semakin meningkat sekaligus memberikan detterent effect  kepada WP yang lain meskipun mereka tidak diperiksa. 3.

Apakah semua pegawai DJP boleh melakukan pemeriksaan ? Tidak, hanya pegawai yang dinilai mampu dan kompeten saja yang boleh melakukan pemeriksaan Tehadap pegawai yang dinilai mampu tersebut, Dirjen Pajak akan menerbitkan kartu tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. Tanda   pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tersebut harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak pada saat melakukan pemeriksaan. Wajib Pajak dapat menolak dilakukannya pemeriksaan apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan kedua hal tersebut.

- 117 -

4.

Apakah semua WP harus diperiksa ? Tidak. Pemeriksaan Pajak dilakukan terhadap WP yang mencoba untuk tidak patuh atau memutuskan untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pemeriksaan sehingga menjadi WP patuh. Sedangkan bagi WP yang telah patuh atau telah berupaya menjadi WP patuh perlu diberikan pembinaan dan pelayanan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga menjadi WP yang patuh secara s ukarela.

5.

Apa yang menjadi kriteria dilakukannya pemeriksaan ? SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak; SPT menunjukkan rugi; SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan; SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; Ada indikasi kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Semua Wajib Pajak berpeluang untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang memenuhi kriteria tersebut.

· · · ·

·

6.

Apa jenis pemeriksaan dan berapa lama jangka waktunya? Pemeriksaan Sederhana Sederhana Kantor: 4 minggu dan dapat diperpanjang diperpanjang 2 minggu Pemeriksaan Sederhana Sederhana Lapangan: 1 bulan dan dapat diperpanjang diperpanjang 1 bulan Pemeriksaan Lengkap: 2 bulan dan dapat diperpanjang diperpanjan g 6 bulan

· · ·

7.

Apa yang menjadi kewajiban Wajib Pajak yang sedang diperiksa? Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri  pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan; Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatancatatan, dan dokumen- dokumen yang diperlukan untuk kelancaran  pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka pajak yang terhutang dapat dihitung secara jabatan; Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan  persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya; Dalam hal pemeriksaan lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.

·

·

·

·

- 118 -

8.

Apa yang menjadi hak dari Wajib Pajak yang diperiksa ? Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk  memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda pengenal Pemeriksa; Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan  penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan; Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil  pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan. Pemberitahuan.

·

·

·

9.

Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa diwakili oleh kuasanya, apakah syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa dari Wajib Pajak  · Menyerahkan surat kuasa khusus yang asli; · Menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak  atau ijazah formal pendidikan dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan pendidikan negeri/ swasta dengan status disamakan dengan negeri; · Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang  perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan negara

Kewenangan kuasa dari Wajib Pajak tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban f ormal ormal dan materiil serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam  peraturan perundang -undangan perpajakan. 10. Dapatkah Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat? Dapat, sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk    bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak. Meskipun demikian terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Untuk keperluan pengamanan  pemeriksaan, maka sebelum Pemeriksaan Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak  dapat melakukan penyegelan . 11. Apakah pemeriksaan dapat dilakukan oleh pemeriksa yang berbeda dalam waktu yang bersamaan ? Dapat. Apabila jenis pajak yang diperiksa atau tahun pajaknya atau lokasi tempat pemeriksaannya berbeda/tidak sama. 12. Dapatkah Wajib Pajak diperiksa beberapa tahun berturut - turut? Dapat.

- 119 -

Wajib Pajak dapat diperiksa beberapa tahun berturut-turut dengan alasan  pemeriksaan yang berbeda - beda, misalnya: Surat Pemberitahuan Tahunan PPh setiap tahun menyatakan lebih bayar; Surat Pemberitahuan Tahunan PPh menyatakan rugi; Data Baru atau data yang belum terungkap; Adanya data dari pihak ketiga, misalnya pengaduan masyarakan; Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak terpilih untuk diperiksa  berdasarkan sistem Kriteria Seleksi; · · · · ·

13. Dapatkah pemeriksaan pajak diperluas ke tahun pajak sebelumnya? Dapat, dengan alasan: Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahuntahun -tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan; SebabSebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak  ·

·

14. Mengapa dilakukan pemeriksaan terhadap WP yang pindah alamat atau daerah tempat tinggalnya ? Pemeriksaan pada WP yang pindah alamat dilakukan sebaga i langkah antisipatif  terhadap WP yang bersangkutan mempunyai itikad tidak baik untuk  menggelapkan kewajiban pajaknya dan juga untuk tertib administrasi perpajakan dimana WP yang terdaftar di suatu KPP jika ingin pindah ke KPP lain maka  berkas- berkas pajak nya nya tetap berkelanjutan. berkelanjutan. 15. Apakah suatu kewajiban perpajakan yang telah di SKP bisa diperiksa kembali oleh pihak fiskus? Setiap SKP bisa diperiksa kembali atau dibetulkan kecuali bila telah lewat waktu (daluwarsa 10 tahun). Kewajiban perpajakan yang telah d i SKP akan diperiksa kembali bila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum diungkap . Data baru artinya data itu berasal dari temuan pemeriksa dari sumber  lain dan atau data yang semula belum diungkap adalah data yang belum disampaikan oleh WP dalam da lam laporan pajaknya. Bila data baru/data yang semula   belum diungkap itu berasal dari temuan pemeriksa sendiri maka disamping  pokok pajak, WP juga harus membayar sanksi kenaikan 100 % dan ditetapkan via SKPKBT. Tetapi bila data baru/data yang semula belum diungkap itu disampaikan sendiri oleh WP maka sanksi kenaikan tidak dikenakan. 16. Apa kriteria Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan ulang ? Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap Adanya laporan pengaduan yang masuk dari masyarakat Berdasar kan kan pertimbangan tertentu dari Dirjen Pajak  · · ·

- 120 -

17. Oleh karena pemeriksaan tahun berjalan membutuhkan buku -buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung yang mungkin dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya pada tahun yang bersangkutan, dapatkah dapatkah buku-buku, catatan-catatan catatan-catatan dan dokumen pendukung yang dipinjamkan tersebut hanya berupa fotokopi? catatan-catatan dan dokumendokumen -dokumen yang dipinjam dapat berupa Buku-buku, catatan-catatan fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik, dengan ketentuan Wajib Pajak yang diperiksa membuat Surat Pernyataan Wajib Pajak bahwa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya. 19 Apabila Wajib Pajak tidak bersedia meminjamkan buku -buku, catatancatatan dan atau dokumen pendukung, bolehkah Pemeriksa Pajak  mengambil datadata-data tersebut secara paksa? Tidak. Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Tidak Dapat Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen. 20. Mengapa dalam pemeriksaan pajak Wajib Pajak yang selalu membawa/menggotong semua file yang diminta ke kantor pajak dan mengapa bukan Petugas Pajak yang datang ke kantor karena semua file ada dikantor Wajib Pajak agar pemeriksaannya cepat selesai ? Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sepenuhnya dapat dilakuka n ditempat WP oleh  petugas pemeriksa pajak yang bersangkutan, oleh karenanya jalan keluar yang diambil adalah petugas pemeriksa meminjam dokumen WP untuk diperiksa di Kantor Pajak atau WP diminta mengirimkan dokumen pembukuan ke Kantor  Pajak untuk diperiksa. diperiksa. Untuk jenis Pemeriksaan Kantor (PK), karena pemeriksaan pajak dilakukan di Kantor Pajak maka tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan kalau dokumen WP yang diperlukan tidak dipinjamkan dan dikirimkan ke Kantor Pajak  21. Apa hak dan kewajiban pemeriksa pa jak pa jak ? Hak Pemeriksa pajak : § Memanggil WP ke Kantor DJP dengan surat panggilan pada pemeriksaan kantor memeriksa kantor memeriksa dan atau meminjam buku, catatan dan dokumen § Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis § Memasuki tempat atau ruangan tertentu Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu § § Meminta keterangan dan/atau data dari pihak ketiga Kewajiban Pemeriksa  pajak  Pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi Surat § Perintah Pemeriksaan

- 121 § § § § § § §

Memberitahukan Memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan Memperlihatkan Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Memberi petunjuk kepada WP tentang penyelenggaraan penyelenggaraan pembukuan Mengembalikan Mengembalikan buku, catatan, catatan, dan dokumen Tidak memberitahukan kepada pihak lain tentang segala sesuatu yang  berkenaan dengan Wajib Pajak yang diperiksa .

22. Apakah pemeriksa pajak berhak meminta fotokopi rekening koran bank  yang bukan atas nama perusahaan itu sendiri,? Petugas pemerik sa sa pajak hanya boleh memeriksa dan meminjam dokumen  pembukuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang sedang diperiksanya (WP yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, sesuai dengan tahun pajak  dan jenis pajak -nya). Jadi dia tidak berhak meminta fotokopi rekening koran atas nama pribadi pegawai perusahaan yang sedang diperiksa, tetapi dimungkinkan  bagi pemeriksa untuk meminta keterangan tertulis dari pihak ketiga (termasuk   pegawai/sekretaris dari perusaahaan yang sedang diperiksa) sehubungan dengan transaksi yang pernah terjadi antara perusahaan yang sedang diperiksa dengan  pihak ketiga tersebut

24. Apakah Wajib Pajak mempunyai hak untuk meminta dasar koreksi dari Pemeriksa Pajak? Pemeriksa berkewajiban memberikan dasar koreksi pemeriksaan pajak a pabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan keberatan 25. Bolehkah Wajib Pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan? Boleh. Hal ini merupakan salah satu hak dari Wajib Pajak dimana atas produk  hasil pemeriksaan tersebut dapat diajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. 26. Dalam hal apa pemeriksa dapat melakukan penyegelan ? Penyegelan dapat dilakukan terhadap orang atau badan yang pada saat dilakukan   pemeriksaan tidak bersedia memberi kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempattempat-tempat/ruangan -ruangan tertentu yang diduga disimpan didalamnya pembukuan, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang diperlukan, hal ini dilakukan guna mengamankan atau mencegah hilangnya  pembukuan, dokumendokumen -dokumen dan catatan - catatan tersebut.

- 122 -

B. Penyidikan ( 250304 ) 1.

Apa yang termasuk dalam tindak pidana di bidang perpajakan Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang diwakili orang tertentu (pengurus); memenuhi rumusan undangundang -undang; diancam dengan sanksi pidana; melawan hukum; dilakukan di bidang perpajakan; dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara ·

· · · · ·

2.

Perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana di bidang perpajakan ? · Apabila Wajib Pajak karena kealpaannya : tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak  lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, · Apabila Wajib Pajak dengan sengaja : - tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau - tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau - menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau - menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau - memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah seolah--olah benar; atau - tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak  memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau - tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,

3.

Apa yang dimaksud dengan Penyidik Penyidi k Pajak ? Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

- 123 -

4.

Siapa saja yang dapat disidik dalam bidang perpajakan? · Setiap orang yang karena kealpaannya: - tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau - menyampaikan menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak  lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara · Setiap orang yang dengan sengaja:

tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau Pemberitahuan; atau - tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; - menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau - menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau - memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau atau dipalsukan seolahseolah-olah benar; atau - tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak  memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau - tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak  atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak  lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak.

-

·

5.

Apakah Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat langsung disidik? Tidak, terhadap Wajib Pajak dilakukan Pengamatan atau Pemeriksaan lebih dahulu. Apabila berdasarkan hasil Pengamatan atau Pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Apabila hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan menunjukkan bahwa telah terdapat bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, maka barulah diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak.

- 124 -

6.

Apa saja yang menjadi wewenang penyidik pajak? Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan  berkenaan dengan tindak pidana di bidang per  pajakan;  pajakan; Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehu bungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain  berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,   pencatatan, dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa s ebagaimana dimaksud dimaksud pada huruf e; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang  perpajakan; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak   pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung jawab. ·

·

·

·

·

·

·

·

·

· ·

7.

Dalam hal apa penyidikan dapat dihentikan? Penyidikan Penyidikan dihentikan dalam hal: Tidak terdapat cukup bukti, atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau Daluwarsa (sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau bera khirnya Tahun Pajak yang  bersangkutan), atau Tersangka meninggal dunia, atau Perintah Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan karena alasan  penerimaan negara. Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada butir terakhir hanya dilakukan setelah Waji  b Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi · ·

·

· ·

- 125 -

administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. C. PENAGIHAN ( 250304 ) 1.

Apakah yang dimaksud dengan Penagihan Pajak? Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya   penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan  penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.

Apa yang menjadi dasar penagihan pajak? a. Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.  b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar  (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan menyebab kan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar   penagihan pajak  c. Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pajak Terhutang Terhutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan (SKP) PBB, dan Surat Tagihan PBB. Terbitnya ketetapan di atas, merupakan sarana administrasi bagi Direktur  Jenderal Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak.

3.

Berapa lama daluwarsa penagihan pajak? Daluwarsa penagihan pajak adalah 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya  pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang  bersangkutan. Daluwarsa ini dapat tertangguh apabila; diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa, ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak  langsung.

4.

Siapa yang dapat melaksanakan tugas penagihan pajak? Jurusita Pajak.

- 126 -

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi   penagihan seketika sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan  penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat. 5.

Apakah Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda menunda pembayaran pajak terutang? Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur  atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam: - Surat Tagihan Pajak, - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Tambah an, - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, - Surat Keputusan Pembetulan, - Surat Keputusan Keberatan, - Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang  bertambah - Pajak Penghasilan Pasal 29

6.

Kegiatan apa saja yang termasuk tahapan penagihan pajak ? Penerbitan Surat Teguran Penerbitan Pene rbitan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus Penerbitan Surat Paksa - Pelaksanaan penyitaan - Pengumuman lelang Lelang

7.

Dalam hal apa Surat Teguran diterbitkan? Surat Teguran diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo  pembaya ran STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

8.

Dalam hal apa Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan? Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus t anpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dan diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa, apabila: a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya atau berniat untuk itu;  b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan  perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- 127 -

c.

terdapat tanda- tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau a tau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; atau d.  badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tandatanda-tanda kepailitan. kepailit an. 9.

Dalam hal bagaimana Surat Paksa diterbitkan? a. Jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran  b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

10. Bagaimana kekuatan hukum dari Surat Paksa ? Surat Paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk  melaksanakan eksekusi langsung (parate executie) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lel ang atas barang-  barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui  prosedur di pengadilan terlebih dahulu. 11. Bagaimana caranya untuk memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang tidak ditemukan alamatnya? - Mengirimkan foto kopi SP ke Pemda dimana Wajib Pajak terakhir   bertempat tinggal. - Menempelkan SP atas nama Wajib Pajak tersebut di papan pengumuman KPP. - Mengumumkan SP atas nama Wajib Pajak tersebut di media massa.

- 128 -

12. Bagaimana Pelaksanaan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bertempat tinggal / berdomisili / bertempat kedudukan diluar wilayah KPP/KPPBB dimana WP terdaftar? Kepala Kantor Pelayanan Pajak tersebut wajib meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa. 13. Apa yang harus dilakukan oleh jurusita apabila dilarang memasuki tempat Wajib Pajak? - Memberi penjelasan kepada Wajib Pajak/PP bahwa tindakannya lawanan dengan hukum menghalangi pelaksanaan tugas jurusita adalah ber lawanan dan dapat diancam pidana. - Berdasarkan Hukum Pidana, jurusita tidak dapat memaksa Wajib Pajak  untuk memberi ijin memasuki tempatnya. Agar jurusita tidak melanggar  hukum pidana, ia harus meminta bantuan kepada Kepolisian untuk bersamabersama sama sama melakukan penyitaan. - Mengadukan Wajib Pajak/PP ke Polsek/Polres setempat mengenai adanya  pelanggaran pasal 212. 14. Apakah KPP/KPPBB dapat melakukan lelang atas aset yang disita, namun tidak diberikan dokumen/sertifikat atas aset tersebut? Dapat, sepan jang prosedur penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada  pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik  sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak. Risalah lelang tersebut memberikan perlindungan perlindungan hukum bagi pembeli lelang lelang karena berfungsi sebagai akte jual beli. Disamping itu Badan Pertanahan Nasional menjamin bahwa dalam  proses pendaftaran tanah, Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Lelang   Negara menggantikan sertifikat sebelumnya. 15. Apakah KPP dapat melakukan penyitaan dan penjualan/lelang atas aset yang dijaminkan Wajib Pajak kepada Bank? KPP dapat menyita kalau bank belum menyita dan melelang aset Wajib Pajak  yang telah diletakkan hak tanggungan, guna membayar utang pajaknya lebih dahulu sebelum membayar hutang yang lain termasuk hak tanggungan dan  jaminan fidusia. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak termasuk yang   penguasaannya ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

- 129 -

  Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang- barang milik Penanggung Pajak  16. Apakah KPP/jurusita dapat melakukan sita atas aset yang telah telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang ? Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. 17. Bagaimana dengan pelunasan hutang pajak Wajib Pajak dalam hal aset Wajib Pajak / Penanggung Penanggung Pajak telah disita Pengadilan Negeri atau instansi lain? Apabila Pengadilan Negeri/polisi/BPPN telah melakukan penyitaan terhadap aset Wajib Pajak tersebut, maka jurusita segera menyampaikan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan kepada instansi tersebut, dengan permintaan agar hasil penjualan/lelang aset yang disita PN/instansi lain tersebut untuk pelunasan utang pajak. 18. Apakah sah pelaksanaan penyitaan apabila Wajib Pajak/PP menolak  menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita ( BAPS)? Pelaksanaan sita tetap sah meskipun WP/PP menolak menandatangani BAPS. Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam BAPS dan BAPS ditandatangani oleh jurusita dan saksi-saksi. BAPS tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. 19. Bagaimana jurusita melaksanakan penyitaan atas aset WP di luar wilayah KPP? Dalam hal penyitaan harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, maka: - Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat aset Wajib Pajak/ PP. - KPP yang diminta bantuan setelah menerima Surat Permintaan KPP (KPP domisili), KPP lokasi disertai salinan SP, segera menerbitkan SPMP. - Jurusita KPP lokasi melaksanakan penyitaan dengan menyerahkan SPMP dan BAPS. 20. Apakah penyitaan dapat dilakukan tanpa hadirnyaWajib Pajak? Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemda setempat, sekurang -kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan/Desa. Kelurahan/Desa.

- 130 -

21. Apabila WP/PP tidak bersedia memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan di bank , bagaimana tindak lanjutnya? - DJP (Pejabat) mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian salinan SP dan SPMP. - Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dan membuat Berita Acara Pemblokiran (BAP) serta menyampaikan salinannya kepada DJP dan Penanggung Pajak. - Jurusita setelah menerima BAP dari bank memerintahkan PP untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan  pada bank tersebut t ersebut kepada Jurusita. - Bila PP menolak memberikan kuasa pada bank, Pejabat meminta bantuan Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank  memberitahukan memberitahukan saldo kekayaan WP yang tersimpan di Bank. - Jurusita melakukan penyitaan dan membuat BAPS dan menyampaikan salinan BAPS kepada Penanggung Pajak dan bank ybs. - Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. 22. Bagaimana dengan pelunasan hutang pajak  Wajib Pajak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan? Apabila Wajib Pajak telah dinyatakan pailit sebelum penyitaan dilakukan, maka jurusita tidak dapat secara langsung menyita aset Wajib Pajak. Jurusita menyampaikan Surat Paksa kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Apabila jurusita telah melaksanakan penyitaan atas aset Wajib Pajak  sebelum Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh PN, maka barang yang telah disita dapat dilelang. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan masih mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pajaknya. 23. Apabila Wajib Pajak yang masih mempunyai utang pajak dinyatakan bubar atau dilikuidasi oleh pengadilan, bagaimana dengan pelunasan utang pajak  Wajib Pajak? Surat Paksa (SP) diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk  melakukan pemberesan, atau likuidator. Wajib Pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi oleh pengadilan masih mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajaknya. KPP menyerahkan ang/badan yang melaksanakan salinan SP dan SPMP kepada likuidator atau or ang/badan  pemberesan.

- 131 -

24. KPP telah menyita aset WP tetapi belum dijual/dilelang, karena nilainya kecil tidak sebanding dengan utang pajak dan biaya iklan pengumuman, bagaimana tindak lanjutnya? - KPP melakukan penyitaan tambahan sampai mencukupi untuk pelunasan utang pajak. penjualan/lelang aset yang disita. - Dilanjutkan penjualan/lelang 25 Apabila WP memperoleh Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang mengakibatkan utang pajak berkurang atau nihil sehingga terdapat lebih bayar sedangkan barang yang disita telah dilelang, apakah WP dapat meminta kembali barangnya tersebut? Tidak. Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian   barang yang telah dilelang, apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak  memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan  pembayaran pajak, Dalam hal ini, Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam  bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perun dangdang -undangan perpajakan 26 Apa yang dimaksud dengan pencegahan? Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak  tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundang -undangan. 27 Apa kriteria Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang dapat dilakukan pencegahan? a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. c. Telah mendapat keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri 28 Apakah setelah dilakukan pencegahan terhadap WP/PP mengakibatkan hapusnya utang pajak? Tidak. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang  pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

- 132 -

29 Apa yang dimaksud dengan penyanderaan? Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. 30 Apa kriteria Wajib Pajak / Penanggung Penanggung Pajak yang dapat dilakukan penyanderaan? Kriteria Penanggung Pajak yang akan disandera adalah: a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. c. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan diberitahukan kepada Penanggung Pajak. d. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (untuk pajak daerah). 31 Apakah tindakan penyanderaan dapat dilakukan tanpa keputusan pengadilan? Dapat Tindakan Penyanderaan adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan Surat Paksa yang oleh UU diberikan kekuatan hukum yang sama dengan putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 32 Siapa s a jak ah Pe nanggung Pa jak  yang dapat dis ande ra? 1. Wajib Pajak Orang Orang Pribadi, termasuk ahli ahli waris. 2. Wajib Pajak Badan, diwakili oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang saham mayoritas atau pengendali, termasuk orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Wakil dari Wajib Pajak bertangggung jawab secara pribadi dan secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. 33 Berapa lama masa penyanderaan? penyanderaan? Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk  selamaselama-lamanya 6 (enam) bulan.

- 133 -

berakhirnya masa penyanderaan tanpa pembayaran, utang 34 Apakah dengan berakhirnya pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak menjadi hapus (dianggap lunas)? Tidak, Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang  pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Utang Wajib Pajak baru dianggap lunas setelah adanya pembayaran. Penyanderaan hanyalah suatu sarana untuk memaksa Penanggung Pajak untuk  melunasi utang pajaknya dan bukan merupakan pengganti dari utang pajak. 35 Apa syarat dilakukannya pencabutan penyanderaan? a. U tang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas,  b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi, c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan. 36. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera? Wajib Pajak dapat melakukan gugatan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri. Apabila ternyata Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan tersebut, maka DJP   berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik Penanggung Pajak dan memberikan ganti rugi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) per hari selama Penanggung Pajak disandera.

- 134 -

LAIN-LAIN (250304)

1.

Apakah ada cara lain bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri selain di KPP dan KP4? Selain di KPP dan KP4, Wajib Pajak dapat menggunakan sarana pendaftaran secara on-line on- line dengan internet melalui ee -registration di www.pajak.go.id Dengan adanya e-registration, e-registration, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran kapan dan dimana saja tanpa perlu datang ke KPP. Pada saat mendaftar melalui internet, Wajib Pajak akan langsung mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar  Sementara yang berisi keterangan Wajib Pajak  dan NPWP serta KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.

Apakah fungsi dari Surat Keterangan Terdaftar Sementara ? Fungsinya sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban  perpajakan. Surat Keterangan Terdaftar Sementara itu hanya dapat digunakan untuk   pembayaran serta pemotongan pajak sedangkan untuk transaksi dengan pihak  ketiga tidak berlaku.

3.

Mengapa Surat Keterangan Terdaftar bersifat sementara ? Surat Keterangan Terdaftar yang asli hanya dikeluarkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Apabila Wajib Pajak dalam janga waktu 30 hari sejak pendaftaran tidak  mengirimkan formulir pendaftaran beserta persyaratannya ke KPP, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan mendapatkan SKT dan Kartu NPWP asli dan NPWP Wajib Pajak tersebut akan dihapus dari siste m e- registration.

4.

Apakah e-registrat e-registration ion hanya untuk kepentingan pendaftaran saja? e-registration tidak hanya digunakan untuk kepentingan pendaftaran saja. Dengan e-registration, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data, mengajukan pindah KPP dan juga penghapusan NPWP

5.

Mengapa saya harus mempunyai account untuk pendaftaran On -Line ini? Account tersebut sebagai sarana untuk dapat mengakses aplikasi e-registration. e -registration. Account digunakan sebagai key untuk masuk ke aplikasi ee -registration. Selama tidak memiliki account Wajib Pajak tidak dapat mengakses e -registartion.

6.

Ke KPP mana saya harus mengirimkan dokumen yang dibutuhkan untuk  proses pendaftaran secara OnOn -Line ini ? Ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

- 135 -

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan domisilinya sedangkan untuk  Wajib Pajak Badan berdasarkan lokasi usaha berada. Tempat KPP terdaftar  dapat dilihat langsung di Formulir Pendaftaran. 7.

Dalam hal perlu dilakukan perubahan data-data Wajib Pajak, bagaimana prosedurnya prosedurnya dalam e-registration? Cukup dengan login dan langsung melakukan perubahan data. Setelah proses   perubahan dilakukan, Wajib pajak mengirimkan formulir dan lampiran yang menyatakan perubahan item tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

8.

Berapa lama saya akan mendapatkan SK T dan Kartu Ka rtu NPWP asli yang dikeluarkan KPP dan kemana saya harus mengambilnya? SKT dan Kartu NPWP asli diterbitkan oleh KPP sepajang KPP telah menerima secara lengkap formulir dan persyaratannya dari Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengambilnya di KPP tempat Wajib Paja k terdaftar.

9.

Bagaimana cara pembayaran pajak sehubungan dengan adanya sistem MP3? Pembayaran pajak dilakukan pada bank persepsi yang sudah On-Line dengan DJP. Untuk daerah yang belum On-line tidak diperbolehkan menerima pembayaran Pajak dari Wajib Pajak 

10. Bagaimana konsekuensi bank persepsi yang masih menerima pembayaran pajak? Bank persepsi yang masih menerima pembayaran dari Wajib Pajak tersebut akan mendapatkan pinalti dari Direktorat Jenderal Anggaran. 11. Bagaimana kemudahan ee-SPT bagi kepentingan pelaporan pajak? Efisiensi Dengan aplikasi ee -SPT, Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya tidak perlu lagi melampirkan lampirannya, tetapi cukup dengan merekamnya di disket atau CD dan melampirinya dengan SPT induk. Disamping itu dilengkapi juga dengan  petunjuk pemakaian yang mampu meng-update data SPT induk dari lampiranlampirannya dan juga perhitungan perpajakan dalam SPT secara otomatis sesuai dengan peraturan yang berlaku 12. Bagaimana kemudahan ee-filling bagi kepentingan pelaporan pajak ? Memudahkan Wajib Wajib Pajak terutama dalam hal waktu. Dengan dibangunnya system e-filling akan sangat memudahkan Wajib Pajak  karena waktu akses menjadi lebih cepat, karena pada prinsipnya Wajib Pajak 

- 136 -

langsung me- “load” data SPTnya SPTnya ke Database DJP tanpa melalui KPP, disamping itu Wajib Pajak hanya menyampaikan SPT Induk dan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak dan pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam batasan waktu yang ditentukan layanan e- filling Jika di 13. Dapatkah fasilitas “dial up” untuk mengakses layanan kantor kami telah terkoneksi dengan jaringan internet, apakah kami dapat meng-akses meng-akses layanan e- filing tanpa menggunakan dial up? Harus tetap menggunakan fasilitas dial up Saat ini layanan ee-filling dengan cara dial up connection, kede pannya direncanakan layanan e- filling akan tersedia di internet, sehingga memudahkan wajib pajak untuk mengakses e - filling. e-filing, apakah masih harus 14. Jika Wajib Pajak menggunakan layanan emelapor ke KPP? Ya. Pada prinsipnya layanan ee-filing adalah mengirimkan file SPT ke DJP, sedangkan pelaporannya masih harus dilakukan dan masih terikat dengan  peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu dilaporkan sebelum tanggal 20 setiap   bulannya, Yang dilaporkan ke KPP adalah SPT Induk (tanpa lampiran) dan Berita Acara yang telah ditandatangani serta kelengkapan SPT lainnya (SSP, Surat Lainnya). 15. Apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika terjadi kesalahan pengiriman data SPT melalui layanan ee -filing? Apabila belum melewati batasan tanggal pengiriman, dapat dilakukan  pengiriman ulang data SPT, sedangkan apabilan sudah lewat batasan tanggal  pengiriman dapat mengirimnya dalam bentuk SPT pembetulan. 16. Apakah layanan ee -filing mengikuti jam kerja KPP? Tidak    pengiriman melalui layanan e-filing dapat dilakukan kapan saja, selama tidak  melewati batasan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. undang -undang. 17. Apa yang dilakukan untuk melakukan koneksi ke layanan e - filing? a. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan antara lain PC dengan OS WindowsXP, Windows2000,Windows2003, Modem dan Line Telepon eksternal  b. Mengedit file hosts (lokasinya : c:\windows\system32 \windows\ system32\\drivers\ drivers\etc), tambahkan 10.254.22.234 apps1, lalu simpan

- 137 -

Menbuat windows dial up connection, isi nomor telepon, username dan  password yang telah diberikan. d. Jalankan Dial up connection, lalu buka internet explorer, buka webpage dengan alamat http://apps1:7778

c.

18. Jika kami melakukan pengiriman data SPT berkali - kali melalui layanan efiling, berita acara mana yang harus dilaporkan ? Berita acara dari pengiriman data SPT yang terakhir. Hal ini karena diasumsikan yang dikirim terakhir oleh Wajib Pajak adalah data yang up to date 19. Jika pada saat pengiriman data, terjadi masalah sehingga mengakibatkan berita acara tidak tercetak, apa yang harus dilakukan ? Harus dilakukan pengiriman ulang data SPT, namun apabila kegagalan tetap terjadi berulangberulang -ulang, segera hubungi petugas yang bertanggungbertanggung - jawab di KPP. 20. Bagaimana melakukan proses impor data kedalam aplikasi ee -SPT ? Data dapat diimpor ke dalam aplik asi aplik asi ee-SPT dengan mengikuti format yang telah ditentukan dalam aplikasi e- SPT. Format Standar file impor tersebut dapat dilihat pada petunjuk penggunaan penggunaan aplikasi e-SPT. e-SPT. 21. Bagaimana Setting ODBC ? Setting ODBC (Open Database Connectivity) dapat dilihat pada petunjuk   penggunaan aplikasi e -SPT yang disertakan dalam aplikasi e-SPT. e -SPT. 22. Apakah e-SPT e-SPT bisa dipakai multi user ? Dapat. Aplikasi bisa digunakan bersamabersama-sama dengan banyak user agar memudahkan  pekerjaan dan efisiensi waktu. 23. Dalam satu PC, apakah bisa digunakan untuk mengiput data e - SPT untuk  beberapa WP/NPWP ? Bisa. Input data ee-SPT dalam satu PC untuk beberapa WP/NPWP dilakukan dengan cara : a. MengMeng -copy database kosong kedalam beberapa folder sesuai dengan jumlah WP.  b. Ketika melakukan perekaman, ODBC disesuaikan dengan database yang akan diakses.

- 138 -

24. Apakah yang harus dilakukan, jika akan merekam data SSP namun tidak  memiliki NTPP ? Mengisikan ‘0’ sebanyak 16 digit pada kolom NTPP dengan tujuan agar data dapat direkam melalui sistem MP3.

- 139 -

SEKRETARIAT A. K epegawaian epegawaian ( 250304 ) 1.

Siapakah Pegawai Negeri Sipil ? Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah;  b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2.

Siapa saja yang berhak menjadi Pegawai Negeri Sipil? Yang berhak menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah: a. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi  pil; Pegawai Negeri Si pil;  b. Apabila pelamar yang dimaksud di atas diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil; c. Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui percobaan sekurang-kuran sekurang -kurangnya gnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya selama-lamanya 2 (dua) tahun.

3.

Apa saja kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil? Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil adalah: a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah;  b. Mengutamaka n kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan segala sesuatu yang mendesak kepentingan  Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain; c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil; d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku; e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik - baiknya;

- 140 -

f.

g. h. i.  j.

k. l. m. n. o.  p. q. r. s. t. u.

v. w. x. y. z.

Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum; Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik -  baiknya dan dengan penuh  pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan  Negara; Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil; Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; Mentaati ketentuan jam kerja; Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; Menggunakan dan memelihara barangbarang - barang milik Negara dengan sebaik  baiknya; Memberikan pelayanan dengan sebaik- baiknya kepada masyarakat menurut  bidang tugasnya baik  baik -- baik; Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap  bawahannya; Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya; Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap  bawahannya; Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya; Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya; Mentaati ketentuan peraturan perundangperundang -undangan tentang perpajakan; sikap dan bertingkah laku sopan santun Berpakaian rapi dan sopan serta ber sikap terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan; Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk  agama/kepercayaan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan; Menjadi teladan teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat; Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; -baiknya setiap laporan Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik -baiknya yang diterima diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah: a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat  Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;

- 141 -

 b. c. d. e.

f.

g.

h.

i.  j. k.

l. m.

n. o.  p.

q.

Menyalahgunakan Menyalahgunakan wewenangnya; Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai Pegawai atau bekerja untuk negara asing; Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik   Negara; Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik    Negara secar a tidak sah; Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negar a; a; Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar  lingkungan kerjanya; Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa s aja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Memasuki tempat- tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan; Bertindak sewenang-wenang sewenang-wenang terhadap bawahannya; Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya; Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; kedinasan; Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak  lain; Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk  mendapatkan mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah; Memiliki saham modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya; Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan sahamnya tidak dalam ruang lingkup kekuasaannya kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak  langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan; Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta bagi yang  berpangkat Pembina (Gol. IV/a) ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;

- 142 -

r.

Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak  lain.

4.

Apa saja hak -hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil? Setiap Pegawai Negeri Sipil memperoleh hak hak -hak sebagai berikut: a. Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya;  b. Memperoleh cuti; Negeri Sipil yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan c. Setiap Pegawai Negeri karena menjalankan tugas dan kewajibannya, berhak memperoleh  perawatan; d. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga,  berhak memperoleh tunjangan; e. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

5.

Hukuman apa saja yang dapat dikenakan atas pelanggaran peraturan disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil ?

No

1.

2.

Tingkat Hukuman Disiplin Hukuman Disiplin Ringan

Hukuman Sedang

Disiplin

Jenis Hukuman Disiplin a.  b. c. a.

 b. c.

3.

Hukuman Berat

Disiplin

a.

 b. c. d.

Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun Pembebasan dari jabatan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai  Negeri Sipil

- 143 -

6. Siapakah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin? Pejabat yang berwenang menghukum adalah Menteri dan Jaksa Agung, kecuali  jenis hukuman disiplin : No

Jenis Hukuman Disiplin

1.

a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas  permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil  b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

2.

Pembebasan Jabatan

Terhadap Pegawai Negeri Sipil

Berpangkat Pembina Tk. I (Gol. IV/b) ke atas

Memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang   pengangkatan dan pemberhentiannya  berada di tangan Presiden

Selanjutnya wewenang penjatuhan hukuman disiplin tersebut didelegasikan oleh Menteri Keuangan kepada para pejabat di lingkungan Departemen Keuangan RI yaitu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini: No.

1.

Pejabat

Hukuman Disiplin Yang Didelegasikan

PEJABAT ESELON I : Sekretaris Jenderal a.  b. Dirjen Anggaran Dirjen Pajak  c.

a.  b. c.

d.

Dirjen Bea dan Cukai

d.

e.

Dirjen BUMN

Pembinaan

e.

f.

Dirjen Keuangan

Lembaga

f.

g.

Dirjen PKPD

Terhadap PNS

Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Yang memangku Penundaan kenaikan gaji   jabatan struktural   berkala untuk paling lama 1 eselon II atau yang (satu) tahun setingkat di Penurunan gaji sebesar satu lingkungan kali kenaikan gaji berkala masingmasing -masing untuk paling lama 1 (satu) tahun Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

- 144 No.

2.

Pejabat

h.

Dirjen Piutang Lelang Negara

i.  j. k.

Ins pektur Jenderal Ketua Bapepam Kepala BAF

l. m. n.

Kepala BAKUN Kepala Bintek  Kepala BPPK 

&

PEJABAT ESELON II :

Sekretaris Direktorat Jenderal /Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Pusat, Sekretaris BPSP, Kepala Kantor Wilayah atau jabatan lain yang setingkat

g.

h.

Pembebasan jabatan

a.  b. c.

Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis

d.

e.

f.

3.

PEJABAT ESELON III : Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Sekretaris Pengganti BPSP, Kepala Kantor (eselon III), Kepala Balai, Kepala Pangkalan Sarana Operasional atau jabatan lain yang setingkat

Hukuman Disiplin Yang Terhadap PNS Didelegasikan Penurunan pangkat pada Yang memangku   pangkat yang setingkat lebih   jabatan struktural rendah untuk paling lama 1 eselon II, III, IV, (satu) tahun V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan masingmasing -masing

a.  b. c.

Yang memangku   jabatan struktural eselon IV, V dan yang setingkat di lingkungan masingmasing -masing

Yang memangku   jabatan struktural eselon III atau yang setingkat di lingkungan masingmasing -masing Penundaan kenaikan gaji Yang memangku   berkala untuk paling lama 1  jabatan  jabatan struktural (satu) tahun eselon III, IV, V yang Penurunan gaji sebesar satu dan setingkat serta kali kenaikan gaji berkala Negeri untuk paling lama 1 (satu) Pegawai tahun Sipil lainnya di Penundaan kenaikan pangkat lingkungan masing -masing untuk paling lama 1 (satu) (satu ) masingtahun Teguran Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis

Yang memangku   jabatan struktural eselon IV dan yang setingkat di lingkungan masingmasing -masing

- 145 No.

Pejabat

4.

PEJABAT ESELON IV : Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau jabatan lain yang setingkat

7.

a.  b. c.

Hukuman Disiplin Yang Didelegasikan Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis

Terhadap PNS

Yang memangku   jabatan struktural eselon V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan masingmasing -masing

Kapan berlakunya hukuman disiplin? Keputusan hukuman disiplin mulai berlaku sebagaimana dijelaskan dalam tabel  berikut: No.

1.

2.

Jenis Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin tingkat ringan Teguran lisan a.   b. Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis c. Hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Apabila tidak ada keberatan Penundaan kenaikan gaji berkala a.  b. Penurunan gaji Penundaan kenaikan pangkat c. Penurunan pangkat pada pangkat d. setingkat lebih rendah Pemberhentian dengan hormat tidak tid ak atas e.  permintaan sendiri Pemberhentian tidak dengan hormat f. sebagai PNS

a.  b. c. d. e.

f.

Apabila ada keberatan Penundaan kenaikan gaji berkala Penurunan gaji Penundaan kenaikan pangkat Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah Pemberhentian dengan hormat tidak atas  permintaan sendiri Pemberhentian tidak dengan hormat

Mulai Berlaku

 

Sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin

Pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal   penyampaian surat keputusan hukuman disiplin itu kepada Pegawai Pegawai Negeri Sipil yang  bersangkutan

Sejak tanggal keputusan atas keberatan itu ditetapkan oleh atasan   pejabat yang berwenang menghukum atau oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian

- 146 No.

8.

Jenis Hukuman Disiplin

Mulai Berlaku

Sejak tanggal keputusan hukuman disiplin itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum

3.

Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan

4.

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman Hari ke-30 (tiga puluh) terhitung disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian mulai tanggal yang ditentukan untuk  keputusan hukuman disiplin   penyampaian keputusan hukuman disiplin

Apakah sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib? Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh  pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No. 1.

Alasan Pemberhentian Pemberhent ian Sementara Melakukan kejahatan/pelanggaran  jabatan

Besarnya Gaji Yang Dibayarkan  - petunjuk yang cukup a. Jika terdapat petunjuk  petunjuk meyakinkan bahwa ia telah melakukan   pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50 % dari gaji  pokok yang yang diterimanya terakhir;

 b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang yang   jelas tentang telah dilakukannya   pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji  pokok yang diterimanya terak hir. terak hir. 2.

Melakukan kejahatan/pelanggaran yang tidak menyangkut jabatannya

1.

Mulai bulan berikutnya ia diberhentikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir 

Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji seperti disebutkan di atas mendapat tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, dan lain- lain, kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatannya menurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas dasar   bagian gaji yang diterimanya.

- 147 -

2.

9.

Untuk menghindar kan kan kerugian bagi keuangan negara, maka perkara yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar  dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang  bersangkutan.  bersangkutan.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Pegawai Negeri Negeri Sipil tersebut? Perlakuan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dilakukan pemeriksaan oleh  pihak berwajib atas dakwaan yang ditujukan kepadanya sebagaimana tabel di  bawah ini : No.

1.

2.

Hasil Pemeriksaan Terbukti Tidak   bersalah

Terbukti Bersalah

Perlakuan Terhadap PNS Yang Sebelumnya Telah Diberhentikan Sementara a. PNS tersebut direhabilitasikan yaitu diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara;

 b. Selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak  mendapat gaji penuh serta serta penghasilan-penghasilan penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya. a. Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak  diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan  berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;  b. Dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas   permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau atau lebih; c. Diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum  penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak    pidana kejahatan yang ada hubungannya de ngan ngan  jabatan.

- 148 -

10. Hukuman apa saja yang dapat dikenakan atas pelanggaran peraturan disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil ?

No

1.

2.

Tingkat Hukuman Disiplin Hukuman Disiplin Ringan

Hukuman Disiplin Sedang

Jenis Hukuman Disiplin

a.  b. c. a.  b. c.

3.

Hukuman Disiplin Berat

a.  b. c. d.

Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan Pernyataan tidak puas secara tertulis Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji  berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun Pembebasan dari jabatan Pemberhentian dengan hormat tidak atas  permintaan sendiri sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

11. Siapakah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin? Pejabat yang berwenang menghukum adalah Menteri dan Jaksa Agung , kecuali jenis hukuman disiplin : No. 1.

Jenis Hukuman Disiplin

Terhadap Pegawai Negeri Sipil

a. Pemberhentian dengan hormat tidak  atas permintaan sendiri sebagai Berpangkat Pembina Tk. I (Gol. Pegawai Negeri Sipil IV/b) ke atas   b. Pemberhentian tidak dengan hormat hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

- 149 -

12. Apakah sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib? Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. No

1.

Alasan Pemberhentian Sementara Melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan

Besarnya Gaji Yang Dibayarkan

Jika terdapat petunjuk-petunjuk  yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai  bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;  b. Jika belum terdapat petunjuk  petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai  bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir. Melakukan Mulai bulan berikutnya ia diberhentikan kejahatan/pelang garan yang tidak   bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok  menyangkut jabatannya yang diterimanya terakhir 

2.

a.

Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji seperti disebutkan di atas mendapat tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, dan lain- lain, kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatannya menurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas dasar   bagian gaji yang diterimanya. 4. Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan negara, m aka perkara yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar  dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang  bersangkutan.

3.

- 150 -

13. Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Pegawai Negeri Negeri Sipil tersebut? Perlakuan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dilakukan pemeriksaan oleh  pihak berwajib atas dakwaan yang ditujukan kepadanya sebagaimana tabel di  bawah ini: No. Hasil Perlakuan Terhadap PNS Yang Sebelumnya Pemeriksaan Telah Diberhentikan Sementara 1. Terbukti Tidak  a. PNS tersebut direhabilitasikan yaitu diaktifkan dan  bersalah dikembalikan pada jabatan semula terhitung sejak  ia dikenakan pemberhentian sementara;  b. Selama masa diberhentikan untuk sementara ia   berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan  penghasilan lain yang berhubungan dengan  jabatannya. 2. Terbukti a. Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak  diberhentikan karena dihukum penjara atau Bersalah kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;

 b.

Dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas   permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;

c.

Diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum   penjara atau kurungan berdasarkan putusan   pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan   jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- 151 -

B. Lainnya (250304 ) 1.

Apabila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat tindakan dari aparat pajak yang menyimpang atau masyarakat merasa kurang atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan, bagaimana cara menyampaikan pengaduan masyarakat agar perbuatan perbuatan aparat/oknum tersebut dapat ditindaklanjuti?

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan ke Kotak Pos 5000, Kotak Pos 111 JKTM 12700, Komisi Ombudsman dengan alamat Jalan Adityawarman No. 43 Kebayoran Baru Jakarta 12160, telepon (021) 7258574 -78 fax (021) 7258579 e-mail : [email protected], dan Inspektorat Jenderal dengan alamat Gedung A Departemen Keuangan Lt IX s.d. XII Jalan Dr Wahidin nomor 1 Jakarta 10710 Tromol Pos 3132, telepon (021) 386 5430 fax (021) 3847448 (sesuai flow

chart dibawah), pengaduan yang masuk kemudian akan disampaikan ke Direktur  Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti. ditindaklanjuti. Pengaduan Masyarakat

Kotak Pos 5000

Kotak Pos 111 JKTM 12700

Direktur Jenderal Pajak 

Tindak lanjut

Komisi Ombudsman

Inspektorat Jenderal

- 152 -

2.

Apabila masyarakat tidak puas atas kinerja aparat pajak, kemudian diadukan melalui media cetak dan elektronik, apa yang harus dilaku kan oleh pejabat yang berwenang? Dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu jenis permasalahannya, permasalahannya, Bila pengaduan tersebut bersifat kasus aduan maka pejabat yang berwenang wajib memperjelas bentuk pengaduan dengan menanyakan ke sumber berita yang dimaksud. Hal yang ditanyakan antara lain : Dimanakah kejadiannya ? o Kasus tersebut melibatkan siapa saja ? o Waktu kejadian ? o Pihak - pihak mana saja yang terlibat ? o Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? o Bagaimana kronologis kejadiannya ? o Semua pertanyaan tersebut hendaknya bertujuan pada klarifikasi atas masalah yang dimaksud. Tahap selanjutnya adalah penyelesaian aduan dari masyarakat tersebut. -

3.

Bila pengaduan tersebut bersifat keluhan terhadap administrasi sistem   pelayanan, maka pejabat yang berwenang wajib meneliti terlebih dahulu substansi permasalahannya untuk selanjutnya diteruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak guna memperoleh arahan dari Direktorat Teknis terkait.

Apakah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Direktorat Jenderal Pajak menerapkan transparansi (bersifat terbuka), transparansi tersebut meliputi apa? Ya, meliputi: a. Transparansi manajemen penyelenggaraan pelayanan publik   b. Prosedur pelayanan c. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan d. Rincian biaya pelayanan e. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab f. Lokasi pelayanan g. Janji pelayanan h. Standar pelayanan publik  i. Informasi pelayanan

153 Lampiran 1

Penerimaan Perpajakan Pajak Penghasilan Tahun Anggaran Rencana Realisasi %

Rencana Realisasi

1994/1995 18.714

18.764

100,3

41.853

16.545 111,4

1.629

1.647 101,1

296

302

101,7

35.492

37.258 105,0

1995/1996 19.239

21.012

109,2

18.523

18.519 100,0

1.923

1.893

550

453

82,3

40.235

41.878 104,1

1996/1997 27.253

27.062

99,3

22.575

20.351

90,1

2.277

2.413 106,0

636

591

92,9

52.741

50.417

1997/1998 30.620

34.388

112,3

24.601

25.199 102,4

2.505

2.641 105,4

633

478

75,5

58.359

62.705 107,4

1998/1999 35.703

55.944

156,7

30.423

27.803

91,4

3.411

3.565 104,5

670

413

61,7

70.209

87.726 125,0

1999/2000 53.975

72.792

134,7

34.622

33.087

95,6

3.344

4.107 122,8

568

611

107,6

2000

44.189

38.421

86,9

27.002

35.232 130,5

3.431

4.456 129,9

1.139

837

73,5

2001

69.696

71.474

102,6

55.841

55.957 100,2

6.289

6.663 105,9

1.670

1.384

82,9

2002*)

87.200

84.461

96,9

67.800

65.244

7.531

7.986 106,0

1.455

1.469

96.051

92,1

75.863

76.761 101,2 10.724

10.906 101,7

1.753

1.655

86.273

10.697

2003**) 104.305 2004***) 120.835

PPN dan PPnBM

PBB & BPHTB %

96,2

Rencana Realisasi

Pajak Lainnya %

98,5

Rencana Realisasi

1.614

Jumlah %

Rencana Realisasi

75.761

78.946 104,2

133.496 135.478 101,5

100,9 163.986 159.159 97,1 94,4

192.644 185.373 96,2 219.421

Sumber : Nota Keuangan dan APBN TA 2003 PDB Tahun 2000 adalah PDB 9 Bulan

Penerimaan PPh Migas mulai Tahun Anggaran 2000

Realisasi Tahun 2000 adalah angka realisasi 9 bulan

Tahun 2000

*)Belum *) Belum termasuk rencana dan realisasi PPh Migas

Tahun 2001

23.101,7 miliar 

**)Realisasi **)Realisasi tahun 2003 adalah realisasi sementara Revisi II

Tahun 2002

17.032,8 miliar 

Tahun 2003

18.143,5 miliar 

Tahun 2004 ( APBN 2004)

13.132,8 miliar 

Tanggal Proses : 25 -03- 2004

95,6

92.508 110.534 119,5

Keterangan :

***)APBN 2004

%

18.651,6 miliar 

154

Lampiran 2

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999

1999/2000

2000

2001

2002

2003

Rencana

35.492

40.235

52.741

58.359

70.209

92.508

75.761

133.496

163.986

192.644

Realisasi

37.258

41.878

50.417

62.705

87.726

110.534

78.946

135.478

159.159

185.373

R e nc nc a na na

R e al al i sa sa s i

155 Lampiran 3

PENERIMAAN PAJAK DAN PDRB TH 2002 KANWIL I (DJP SUMATERA BAGIAN UTARA)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK

PDRB

1

10000

PERTANIAN

264.. 967 264

36.262.982 262. 982

2

20000

PERTAMBANGAN

48.705

11.858.368 858. 368

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

394.. 245 394

31.336.666 336. 666

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

19.838

1. 127 127.. 145

5

50000

KONSTRUKSI

394.. 581 394

4. 574 574.. 269

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

459.. 479 459

18.583.739 583. 739

7

70000

ANGKUTAN

288,359

6,641,869

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

826.. 288 826

272.. 604 4. 272

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

342.. 120 342

7. 554 554.. 782

10

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

331.. 823 331

-

370.. 404 3. 370

122.212 122 .212.424

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-04

156 Lampiran 4

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil I DJP Th 2002 (Rp Juta)

264,967

331,823

48,705

342,120

394,245 19,838

394,581 826,288 459,479 288,359

PE RTANIAN LISTRIK, GAS

DAN AIR

A N GK GK U TA TA N KEGIATAN

YG

PERTAMBANGAN

INDUSTRI

KO NS T RUK S I

PERDAGANGAN

LEMB. BELUM

JELAS

KEUANGAN,

REAL

ESTATE

PENGOLAHAN DAN

KEMASYARAKATAN

JASA S OS OSIAL

157 Lampiran 5

KANWIL II (DJP SUMATERA BAGIAN TENGAH)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK

PDRB

1

10000

PERTANIAN

472.. 614 472

14.436.861 436. 861

2

20000

PERTAMBANGAN

559.. 827 559

36.211.005 211. 005

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

809.. 837 809

14.878.846 878. 846

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

42.871

802.. 080 802

5

50000

KONSTRUKSI

512.. 264 512

923.. 853 2. 923

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

439.. 681 439

10.563.794 563. 794

7

70000

ANGKUTAN

214.. 072 214

6. 189 189.. 267

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

612.. 871 612

2. 667 667.. 535

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

152.. 571 152

8. 108 108.. 424

10

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

270.. 131 270

-

4. 086 086.. 739

96.781.665 781. 665

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

158 Lampiran 6

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil II DJP Tahun 2002 (Rp Juta)

152,571

270,131

472,614

612,871

559,827

214,072 809,837

439,681 512,264

42,871

PERTANIAN

PERTAMBANGAN

INDUSTRI

LISTRIK, GAS DAN AIR

K ONS TRU KS I

PERDAGANGAN

ANGKUTAN

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

KEMASYARAKATAN

KEGIATAN YG BELUM JELAS

PENGOLAHAN DAN

JASA SOSIAL

159 Lampiran 7

KANWIL III ( DJP SUMATERA BAGIAN SELATAN)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

324.. 594 324

27.688.745 688. 745

2

20000

PERTAMBANGAN

202.. 852 202

14.445.052 445. 052

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

026.. 334 1. 026

18.332.199 332. 199

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

9. 545

769.. 036 769

5

50000

KONSTRUKSI

325.. 714 325

818.. 357 4 . 818

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

365.. 355 365

18.459.434 459. 434

7

70000

ANGKUTAN

152.. 513 152

768.. 340 5 . 768

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

401.. 090 401

241.. 023 4 . 241

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

188.. 367 188

8 . 839 839.. 706

10

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

197.. 035 197

-

3. 193 193.. 399

103.361 103 .361.892

8

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

160

Lampiran 8

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil III DJP Tahun 2002 (Rp Juta) 188,367

197,035

324,594 202,852

401,090

152,513 1,026,334 365,355 325,714

9,545

PERTANIAN

PERTAMBANGAN

INDUSTRI

LISTRIK, GAS DAN AIR

KO NST RU KSI

PERDAGANGAN

ANGKUTAN

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

KEMASYARAKATAN

KEGIATAN YG BELUM JELAS

PENGOLAHAN DA DAN

JA JASA SOSIAL

161 Lampiran 9

KANWIL IV+V+VI (DJP JAKARTA RAYA I+II+III)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK

PDRB

1

10000

PERTANIAN

230.. 465 230

516.. 547 516

2

20000

PERTAMBANGAN

349.. 657 349

-

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

723.. 973 3. 723

54.252.816 252. 816

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

58.508

157.. 603 3. 157

5

50000

KONSTRUKSI

1. 327 327.. 600

30.466.532 466. 532

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

9. 510 510.. 986

60.469.474 469. 474

7

70000

ANGKUTAN

1. 054 054.. 933

21.605.925 605. 925

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

839.. 511 4. 839

58.935.114 935. 114

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

813.. 325 813

25.331.417 331. 417

10

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

013.. 804 3. 013

-

JUMLAH

24.922.761 922. 761

254.735 254 .735.428

Sumber : Sekretariat Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

162 Lampiran 10

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil IV+V+VI DJP Tahun 2002 (Rp Juta)

230,465 349,657 3,013,804

3,723,973

813,325

58,508 1,327,600

4,839,511

1,054,933

9,510,986

PERTANIAN

PERTAMBANGAN

I N D U S TR I

L IS T R I K , G A S D A N A I R

KONSTRUKSI

PERDAGANG AN

ANGKUTAN

LEMB .

KEGIATAN YG BELUM JELAS

KEUA NGAN,

REAL

ESTATE

PENGOLAHAN DAN

KEMASYAR AKATAN

JA S A SOSIAL

163 Lampiran 11

PENERIMAAN PAJAK DAN PEREDARAN USAHA TH 2002 KANWIL VII (DJP JAKARTA RAYA KHUSUS)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PEREDARAN USAHA

346.. 187 346

15.794.840 794. 840

367.. 373 8. 367

57.326.087 326. 087

10.807.323 807. 323

145.027 145 .027.222

1

10000

PERTANIAN

2

20000

PERTAMBANGAN

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

664.. 127 664

60.360.530 360. 530

5

50000

KONSTRUKSI

710.. 448 710

928. 774 19.928.

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

2. 519 519.. 058

38.598.832 598. 832

7

70000

ANGKUTAN

7. 129 129.. 779

56.655.699 655. 699

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

9. 077 077.. 690

.580.979 121.580 121

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

883.. 563 1. 883

19.399.597 399. 597

10

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

12.396.167 396. 167

-

JUMLAH

53.901.715 901. 715

.672.559 534.672 534

Sumber : Sekretariat Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

164 Lampiran 12

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil VII DJP Tahun 2002 (Rp Juta)

346,187

12,396,167

8,367,373

1,883,563

10,807,323 664,127

9,077,690 7,129,779

710,448 2,519,058

PERTANIAN

PERTAMBANGAN

LISTRIK, GAS DAN AIR

K ON S TR UK S I

ANGKUTAN

LEMB.

KEGIATAN YG BELUM JELAS

KEUANGAN,

INDUSTRI

PENGOLAHAN

PERDAGANGAN REAL

ESTATE

DAN

KEMASYARAKATAN

JASA SOSIAL

165 Lampiran 13 13

KANWIL VIII+IX (DJP JAWA BAGIAN BARAT I+II)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

51.601

38.534.896 534. 896

2

20000

PERTAMBANGAN

108.. 054 108

22.235.502 235. 502

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

155.. 052 5. 155

110.309 110 .309.820

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

54.549

524.. 577 8. 524

5

50000

KONSTRUKSI

315.. 259 315

7. 676 676.. 192

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

1. 142 142.. 209

41.283.457 283. 457

7

70000

ANGKUTA N

906.. 627 906

14.219.024 219. 024

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

148.. 361 2. 148

079.. 296 8. 079

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

1.119 1.119.. 985

21.632.235 632. 235

10

00000

KEGIATAN YG JELAS

101.. 809 1. 101

-

12.103. 12. 103.507 507

272.494 272 .494.999

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

BELUM

166

Lampiran 14

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil VIII+IX DJP Tahun 2002 (Rp Juta) 51,601 1,101,809

108,054

1,119,985

5,155,052

2,148,361 906,627

54,549 1,142,209 315,259

PERTANIAN LI S T R I K , G A S D A N

PERTAMBANGAN AIR

ANGKUTAN KEGIATAN YG BELUM JELAS

IND USTRI

KONSTRUKSI LE MB.

KE UANG AN,

PENG OLAHAN

PER DAGAN GAN RE AL

ESTATE

DAN

K EMASYA RAKATAN

JASA SO SIA L

167 Lampiran 15 15

KANWIL X (DJP JAWA TENGAH DAN DIY)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

4. 730

38.919.283 919. 283

2

20000

PERTAMBANGAN

6. 922

1. 866 866.. 021

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

2. 765 765.. 613

50.300.037 300. 037

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

41.481

1. 475 475.. 091

5

50000

KONSTRUKSI

35.701

592.. 090 7. 592

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

908.. 256 908

40.435.576 435. 576

7

70000

ANGKUTAN

138.. 817 138

485.. 159 9. 485

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

1. 120 120.. 480

7. 445 445.. 036

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

790.. 183 790

15.730.694 730. 694

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

279.. 099 279

-

6.091 6. 091.. 283

.248.987 173.248 173

8

9

10

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Tangg al Proses : 2525- 03-2004

168

Lampiran 1 6

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil X DJP Tahun 2002 (Rp Juta) 279,099 6,922 4,730

790,183

2,765,613

1,120,480

138,817 908,256

41,481 35,701

PE RTANIAN

PERTAMBANGAN

INDUSTRI

LISTRIK, GAS DAN AIR

KONSTRUKSI

PERDAGANGAN

ANGKUTAN

LEMB. LEMB.

KEGIATAN YG BELUM JELAS

KEUANGAN KEUANGAN,,

REAL ESTATE ESTATE

PENGOLAHAN DAN

KEMASYAR KEMASYARAKAT AKATAN AN

JASA SOSIAL SOSIAL

169 Lampiran 17 17

KANWIL XI+XII (DJP JAWA BAGIAN TIMUR I+II)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

97.739

47.360.511 360. 511

2

20000

PERTAMBANGAN

147.. 026 147

4. 519 519.. 693

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

6. 467 467.. 167

60.337.145 337.145

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

64.785

164.. 081 6. 164

5

50000

KONSTRUKSI

355.. 179 355

637.. 495 9. 637

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

079.. 995 1. 079

54.849.450 849. 450

7

70000

ANGKUTAN

577.. 898 577

14.516.370 516. 370

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

2. 000 000.. 313

9. 230 230.. 582

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

681.. 774 681

20.341.981 341. 981

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

894.. 712 894

-

12.366. 12. 366.588 588

.957.308 226.957 226

10

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

170 Lampiran 18

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XI+XII DJP Tahun 2002 (Rp Juta) 894,712

97,739

147,026

681,774

2,000,313

6,467,167

577,898

1,079,995 355,179 64,785 PERTANIAN LISTRIK,

GAS

DAN

AIR

A N GK GK U TA TA N KEGIATAN

YG

PERTAMBANGAN

INDUSTRI

K O NS TR UKS I

PERDAGANGAN

LEMB. BELUM

JELAS

KEUANGAN,

REAL

ESTATE

PENGOLAHAN DAN

KEMASYARAKATAN

JASA S OS OSIAL

171 Lampiran 19

KANWIL XIII (DJP (DJP KALIMANTAN BARAT+KALIMANTAN TENGAH)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

102.. 351 102

12.271.296 271. 296

2

20000

PERTAMBANGAN

44.840

589.. 170 589

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHA N

128.. 198 128

5. 929 929.. 002

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

719

260.. 865 260

5

50000

KONSTRUKSI

126.. 049 126

926.. 984 1. 926

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

977.. 562 977

992.. 597 6. 992

7

70000

ANGKUTAN

58.853

2. 705 705.. 336

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

187.. 255 187

1. 485 485.. 628

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

109.. 017 109

3. 291 291.. 586

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

60.057

-

1. 794 794.. 899

35.452.464 452. 464

10

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

172 Lampiran 20

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIII DJP Tahun 2002 (Rp Juta)

109,017

60,057

128,198 102,351

187,255

44,840

719 126,049

58,853

977,562

PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN KO NS TR UKS I ANGKUTAN KEMASYARAKATAN SO SOSIAL

PERTAMBANGAN LISTRIK, GAS DAN AIR PERDAGANGAN DAN JASA LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEGIATAN YG BELUM JELAS

173 Lampiran 21 21

KANWIL KANWIL XIV (DJP KALIMANTAN TIMUR + KALIMANTAN SELATAN)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

512.. 395 512

10.763.349 763. 349

2

20000

PERTAMBANGAN

984.. 692 984

34.971.726 971. 726

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

107.. 365 107

39.063.769 063. 769

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

40.392

410.. 539 410

5

50000

KONSTRUKSI

540.. 663 540

864.. 366 2. 864

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

459.. 490 459

172.. 130 9. 172

7

70000

ANGKUTAN

364.. 286 364

7. 063 063.. 041

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

402.. 338 402

1. 856 856.. 524

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

115.. 682 115

3. 144 144.. 739

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

378.. 884 378

-

3. 906 906.. 187

.310.183 109.310 109

10

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

174 Lampiran 22

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIV DJP Tahun 2002 (Rp Juta)

378,884

115,682

512,395

402,338

984,692

364,286 107,365

459,490 540,663

PERTANIAN INDU INDUST STRI RI

40,392

PERTAMBANGAN PENG PENGOL OLAH AHAN AN

LIST LISTRI RIK, K, GAS GAS

KO N S TR UK S I

PERDAGANGAN

ANGKUTAN

LEMB.

KEMASY KEMASYARA ARAKA KATAN TAN

SOSIA SOSIAL L

DAN DAN

KEUANGAN,

KEGIAT KEGIATAN AN

YG

AIR AIR

DAN

JASA REAL

BELUM BELUM

ESTATE

JELAS JELAS

175 Lampiran 23 23

KANWIL XV (DJP SULAWESI SELATAN + SULAWESI TENGGARA)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

6. 800

17.040.837 040. 837

2

20000

PERTAMBANGAN

55.887

3. 123 123.. 473

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

179.. 162 179

4. 752 752.. 319

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

8. 290

503.. 796 503

5

50000

KONSTRUKSI

156.. 336 156

2,088,819

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

39.545

243.. 091 7. 243

7

70000

ANGKUTAN

27.197

3. 047 047.. 644

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

369.. 998 369

1. 624 624.. 857

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

161.. 562 161

5. 160 160.. 071

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

.1 11 184.1 184

-

1. 188 188.. 888

44.584.907 584. 907

10

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

176 Lampiran 24

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XV DJP Tahun 2002 (Rp Juta)

184,111

6,800 55,887 179,162 8,290

161,562

156,336 39,545 369,998 PE RTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN K ON S TR UKS I ANGKUTAN KEMASYARAKATAN S OS OSIAL

27,197 PERTAMBANGAN LISTRIK, GAS DAN AIR PERDAGANGAN DAN JASA LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEGIATAN YG BELUM JELAS

177 Lampiran 25 25

KANWIL XVI (DJP SULAWESI UTARA + SULAWESI TENGAH)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

18.322

8. 815 815.. 409

2

20000

PERTAMBANGAN

29,738

886.. 061 886

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

73.742

2. 119 119.. 217

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

5,985

199,836

5

50000

KONSTRUKSI

125.. 459 125

657.. 839 2. 657

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

93.954

115.. 898 3. 115

7

70000

ANGKUTAN

67.333

2. 464 464.. 982

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

158.. 671 158

750.. 249 750

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

82.906

3. 598 598.. 816

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

130.. 518 130

-

JUMLAH

786.. 627 786

24.608.307 608. 307

10

Sumber : Sekretariat Tim Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

178 Lampiran 26

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XVI DJP Tahun 2002 (Rp Juta)

130,518

18,322

29,738

73,742 5,985

82,906

125,459

158,671

93,954 67,333

PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN KO N ST RU KS I ANGKUTAN KEMASYARAKATAN SO SOSIAL

PERTAMBANGAN LISTRIK, GAS DAN AIR PERDAGANGAN DAN JASA LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEGIATAN YG BELUM JELAS

179 Lampiran 27 27

KANWIL XVII (DJP BALI+NTB+NTT)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

2. 605

12.011.216 011. 216

2

20000

PERTAMBANGAN

3. 844

5. 113 113.. 710

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

58.358

2. 984 984.. 699

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

19.285

461.. 757 461

5

50000

KONSTRUKSI

169.. 978 169

624.. 301 2. 624

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

366.. 678 366

10.404.194 404. 194

7

70000

ANGKUTAN

176.. 093 176

4. 577 577.. 057

8

80000 80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

575.. 096 575

1. 843 843.. 467

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

158.. 930 158

6. 476 476.. 577

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

227.. 954 227

-

1. 758 758.. 822

46.496.978 496. 978

10

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

180 Lampiran 28

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XVII DJP Tahun 2002 (Rp Juta) 2,605 3,844 58,358 19,285 227,954

169,978

158,930 366,678

575,096

PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN KO NS T RU KS I ANGKUTAN KEMASYARAKATAN SO SOSIAL

176,093

PERTAMBANGAN LISTRIK, GAS DAN AIR PERDAGANGAN DAN JASA LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEGIATAN YG BELUM JELAS

181 Lampiran 29

KANWIL XVIII (DJP MALUKU + PAPUA)

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

1

10000

PERTANIAN

24.619

6. 626 626.. 610

2

20000

PERTAMBANGAN

219.. 573 219

12.516.209 516. 209

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

9. 583

1. 355 355.. 735

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

11.161

118.. 379 118

5

50000

KONSTRUKSI

295.. 735 295

877.. 633 877

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

125.. 725 125

647.. 466 2. 647

7

70000

ANGKUTAN

134.. 743 134

1. 219 219.. 930

8

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

150.. 414 150

517.. 911 517

9

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

80.763

2. 606 606.. 678

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

157.. 034 157

-

1. 209 209.. 351

28.486.551 486. 551

10

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

182 Lampiran 30

Penerimaan Pajak Per Klu Kanwil XVIII DJP Tahun 2002 (Rp juta)

24,619

157,034

219,573 9,583

80,763

11,161

150,414 295,735 134,743 125,725 PE RTANIAN LISTRIK,

GAS

DAN AIR

A N GK GK U TA TA N KEGIATAN

YG

PERTAMBANGAN

INDUSTRI

KO NS TR UKS I

PERDAGANGAN

LEMB. BELUM

JELAS

KEUANGAN,

REAL

ESTATE

PENGOLAHAN DAN

KEMASYARAKATAN

JASA SOSIAL

183 Lampiran 31

PENERIMAAN PAJAK DAN PEREDARAN USAHA TH 2002 ANWIL XIX DJP WAJIB PAJAK BESAR  K ANWIL

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PEREDARAN USAHA

1

10000

PERTANIAN

61.404 61. 404

3. 180 180.. 965

2

20000

PERTAMBANGAN

658.650 658. 650

14.910.056 910. 056

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

000.. 607 4. 000

260.685 260 .685.689

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

-

-

5

50000

KONSTRUKSI

78.524

660.. 091 9. 660

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

634.. 339 634

70.480.219 480. 219

7

70000

ANGKUTAN

639.. 042 639

69.880.095 880. 095

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

898.. 715 898

734.. 386 1. 734

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

16.199

1. 801 801.. 682

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

160.. 599 160

-

148.. 079 7. 148

432.333 432 .333.183

8

9

10

JUMLAH

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

184

Lampiran 32

Penerimaan Pajak Per KLU Kanwil XIX DJP Tahun 2002 (Rp Juta) 160,599 16,199 898,715

61,404

658,650

639,042

634,339 78,524

4,000,607 PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN KO NS T RUK S I ANGKUTAN KEMASYARAKATAN SO SOSIAL

PERTAMBANGAN LISTRIK, GAS DAN AIR PERDAGANGAN DAN JASA LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEGIATAN YG BELUM JELAS

185 Lampiran 33

PENERIMAAN PAJAK DAN PDRB TH 2002 NASIONAL

(Rp.Juta) KLU

JENIS USAHA

PAJAK 

PDRB

521.392 392 2. 521.

281.349 281 .349.755

1

10000

PERTANIAN

2

20000

PERTAMBANGAN

11.787.641 787. 641

103.571 103 .571.523

3

30000

INDUSTRI PENGOLAHAN

35.706.558 706. 558

345.893 345 .893.862

4

40000

LISTRIK, GAS DAN AIR 

041.. 535 1. 041

29.144.366 144. 366

5

50000

KONSTRUKSI

5. 469 469.. 491

92.408.964 408. 964

6

60000

PERDAGANGAN DAN JASA

19.122.312 122. 312

.887.268 258.887 258

7

70000

ANGKUTAN

11.930.547 930. 547

97.384.832 384. 832

80000

LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE

23.769.090 769. 090

105.630 105 .630.555

90000

KEMASYARAKATAN SOSIAL

696.. 946 6. 696

69.596.865 169.596

00000

KEGIATAN YG BELUM JELAS

19.783.737 783. 737

-

JUMLAH

137.829 137 .829.249

483.867 .867.990 1. 483

8

9

10

Sumber : Sekretariat Tim Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

186 Lampiran 34

Penerimaan Pajak Per KLU Nasional Tahun 2002 (Rp Juta)

19,783,737

2,521,392

11,787,641

6,696,946 35,706,558

23,769,090 1,041,535 11,930,547 P ERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN KONSTRUKSI ANGKUTAN KEMASYARAKATAN SOSIAL

19,122,312

5,469,491

PERTAMBANGAN LISTRIK, GAS DAN AIR PERDAGANGAN DAN JASA LEMB. KEUANGAN, REAL ESTATE KEGIATAN YG BELUM JELAS

187 Lampiran 35

Perbandingan Penerimaan Pajak Dan PDRB Nasional Tahun 2002 350,000,000

300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0 PERTANIAN

INDUSTRI

KONSTRUKSI

ANGKUTAN

KEMASYARAKATAN SOSIAL

PENGOLAHAN

P AJ AJ AK AK

P DR DR B

188 Lampiran 36

SPT Orang Pribadi Tahun 2002 NO

Kanwil

SPT

Penghasilan Kotor

PPh

1

Kanwil I

54.197 54 .197

1.621. 737 . 493.527

108. 396.330.841 330. 841

2

Kanwil II

27.133 27 .133

766,286,828,193

211.681 211.681.854.848 854. 848

3

Kanwil III

51.037 51 .037

2.307. 065 . 352.398

270.696 270.696.296.353 296. 353

4

Kanwil IV

40.674 40 .674

989. 300 . 894.013

868.971 868.971.023.134 023. 134

5

Kanwil V

49.864 49 .864

2.363. 228 . 173.480

628.572 628.572.671.960 671. 960

6

Kanwil VI

18.219

550. 473 . 227.088

508.540 508.540.392.720 392. 720

7

Kanwil VII

5.825

473. 995.473

1 . 806 806.509 .509.452.838 452. 838

8

Kanwil VIII

57.334 57 .334

2.283. 753 . 937.776

462.426 462.426.245.452 245. 452

9

Kanwil IX

72.717 72 .717

1.300. 157 . 847.190

263.375 263.375.540.736 540. 736

10

Kanwil X

82.119 82 .119

3.518. 490 . 141.821

197.502 197.502.512.139 512. 139

11

Kanwil XI

45.434 45 .434

4.302. 180 . 758.493

260.871 260.871.471.972 471. 972

12

Kanwil XII

45.812 45 .812

2.679. 601 . 940.001

127.800 127.800.056.595 056. 595

13

Kanwil XIII

10.725 10 .725

815. 554 . 637.835

22.829 22.829.890.507 890. 507

14

Kanwil XIV

22.614 22 .614

1.030. 439 . 924.450

327.478 327.478.233.194 233. 194

15

Kanwil XV

22.842 22 .842

2.025. 407 . 985.689

39.453 39.453.486.564 486. 564

16

Kanwil XVI

10.664 10 .664

691. 716 . 081.506

20.620 20.620.296.502 296. 502

17

Kanwil XVII

34.193 34 .193

1,243. 044 . 903.121

137.286 137.286.137.686 137. 686

18

Kanwil XVIII

5.551

247. 057 . 654.763

22.207 22.207.747.523 747. 523

Jumlah

656.954

28.735.971.776.817

Sumber : Direktorat Informasi Perpajakan DJP Tanggal Proses : 2525- 03-2004

6.285 28 5.219 .641 .564

189 Lampiran 37 37

SPT PPh Badan Tahun 2002

NO

Kanwil

SPT

Penghasilan Kotor

PPh

1

Kanwil I

14.645

42.302.418 302. 418.865 .865.601

349.978 349 .978.489.494 489. 494

2

Kanwil II

18.773

35.969.883 969. 883.383 .383.053

588.929 588 .929.011.833 011. 833

3

Kanwil III

16.240

34.729.526 729. 526.494 .494.016

.677.796.638 796. 638 309.677 309

4

Kanwil IV

28.958

140.298 140 .298.486.578 486. 578.. 985

61.911.339.442 339.442 2. 161.911

5

Kanwil V

27.602

156.814 156 .814.497.733 497. 733.. 919

1. 487 487.645 .645.817.371 817.371

6

Kanwil VI

15.893

106.312 106 .312.984.971 984. 971.. 364

977.032 977 .032.297.773 297. 773

7

Kanwil VII

6. 841

559. 417 534.. 672.559. 534 417.. 055

310. 733 10.310. 733.. 052.796

8

Kanwil VIII

19.909

68.523.956 523. 956.477 .477.562

542.057 542 .057.027.187 027. 187

9

anwil IX K anwil

19.856

47.927.864 927. 864.331 .331.208

.194.925.884 925. 884 320.194 320

10

Kanwil X

30.267

079. 665 72.079. 665.. 741.593

777. 998 461.. 338.777. 461

11

Kanwil XI

20.647

93.520.586 520. 586.996 .996.099

669.836 669 .836.665.275 665. 275

12

Kanwil XII

13.129

38.872.507 872. 507.548 .548 .590

.324.057.903 057. 903 402.324 402

13

Kanwil XIII

5. 911

457.902 .902.628.209 628. 209 6. 457

48.787.519 787.519.. 763

14

Kanwil XIV

10.813

19.256.714 256. 714.762 .762.228

244.211 244 .211.892.727 892. 727

15

Kanwil XV

13.107

10.059.235 059. 235.282 .282.399

82.463.196 463. 196.. 742

16

Kanwil XVI

6. 129

433.574 .574.425.599 425. 599 4. 433

37.929.641 929. 641.. 170

17

Kanwil XVII

17.123

16.269.661 269. 661.129 .129.052

120.662 120 .662.893.129 893. 129

18

Kanwil XVIII

5. 059

289.357 .357.076.743 076. 743 3. 289

67.581.180 581. 180.. 351

19

Kanwil XIX

179

62.356.067 356. 067.784 .784.671

10.594.465 594. 465.564 .564.829

Jumlah

291 .081 1.494 .147 .451 45 1.627 .950

Sumber : Direktorat Informasi Perpajakan DJP Tanggal Proses : 2525- 03-2004

29.777 77 7.761 .148 .305 30 5

190 Lampiran 38 Data Keberatan PPh (Tahun 2002 - 2003) No

Kantor

Tahun 2002 Diajukan WP

Tahun 2003

Selesai Diproses

Diajukan WP

Selesai Diproses

1

Kanwil I

125

75

136

73

2

Kanwil II

44

24

95

48

3

Kanwil III

35

17

144

122

4

Kanwil IV

582

319

399

308

5

Kanwil V

395

201

401

210

6

Kanwil VI

264

120

248

156

7

Kanwil VII

271

158

522

206

8

Kanwil VIII

152

91

304

118

9

Kanwil IX

159

80

151

71

10

Kanwil X

149

72

210

136

11

Kanwil XI

167

116

191

147

12

Kanwil XII

46

18

91

60

13

Kanwil XIII

40

28

26

33

14

Kanwil XIV

66

33

87

102

15

Kanwil XV

33

16

49

41

16

Kanwil XVI

17

15

27

15

17

Kanwil XVII

17

19

91

45

18

Kanwil XVIII

19

18

19

13

19

Kantor Pusat

0

0

187

49

2.581

1.420

3.378

1.953

Jumlah

Sumber : Direktorat Pajak Penghasilan DJP Tanggal Proses : 25 - 03-2004

191 Lampiran 39

Data Keberatan PPh Tahun 2002 700

600

500

400

300

200

100

0 Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

K a n t o r 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Pusat

Diajukan Diajukan

WP

Selesai Selesai

Diproses Diproses

192 Lampiran Lampiran 40

Data Keberatan PPh Tahun 2003 600

500

400

300

200

100

0 Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

K a n t o r 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Pusat

Diajukan u kan

WP WP

Selesai Selesai

Diproses

193

Lampiran 41 Data Keberatan PPN/PPnBM dan dan PTLL (Tahun 2002 - 2003)

Tahun 2002 No

Tahun 2003

Kantor Diajukan WP

Selesai Diproses

Diajukan WP

Selesai Diproses

1

Kanwil I

649

416

909

528

2

Kanwil II

358

246

565

363

3

Kanwil III

541

381

703

494

4

Kanwil IV

1396

774

1821

1252

5

Kanwil V

1433

881

1485

921

6

Kanwil VI

971

594

1221

723

7

Kanwil VII

1075

768

1377

891

8

Kanwil VIII

1184

608

1375

940

9

Kanwil IX

1071

571

787

732

10

Kanwil X

1164

847

1765

1261

11

Kanwil XI

1216

935

1399

1060

12

Kanwil XII

533

400

943

734

13

Kanwil XIII

145

115

182

153

14

Kanwil XIV

380

191

499

349

15

Kanwil XV

386

159

512

304

16

Kanwil XVI

190

114

155

80

17

Kanwil XVII

399

296

655

439

18

Kanwil XVIII

49

29

62

43

13140

8325

16415

11267

Jumlah

Catatan : Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I dan Kanwil DJP Sulut & Sulteng s.d. Triwulan III (2003) iwulan III (2003) Kanwil DJP Sulut & Sulteng s.d. Tr iwulan Sumber : Direktorat PPN dan PTLL Direktorat Jenderal Pajak  Tanggal Proses : 25 -0303-2004

194 Lampiran 42 42

Data Keberatan PPN/PPnBM dan PTLL PTLL Tahun 2002

Kanwil

XVIII

Kanwil

XVII

Kanwil

XVI

Kanwil

XV

Kanwil

XIV

Kanwil

XIII

Kanwil

XII

Kanwil

XI

Kanwil

X

Kanwil Kanwil Kanwil

IX VIII VII

Kanwil

VI

Kanwil

V

Kanwil

IV

Kanwil

III

Kanwil II Kanwil I 0

200

400

600

Diajukan Diajukan

800

WP

1000

Selesai Selesai

Diproses Diproses

1200

1400

1600

195

Lam  piran 43

Data Keberatan PPN/PPnBM PPN/PPnBM dan PTLL Tahun 2003

Kanwil XVIII Kanwil XVII Kanwil XVI Kanwil XV Kanwil XIV Kanwil XIII Kanwil XII Kanwil XI Kanwil X Kanwil IX Kanwil VIII Kanwil VII Kanwil VI Kanwil V Kanwil IV Kanwil III Kanwil II Kanwil I

0

200

400

600

800

Diajukan Diajukan

1000

WP

12 00

Selesai Selesai

1400

Diprose Diproses s

1 600

18 00

2000

196 Lampiran 44

Data Keberatan Keberatan PBB (Tahun 2002 - 2003)

No

Tahun 2002

Kantor

Tahun 2003

Diajukan WP Selesai Diproses Diajukan WP

Selesai Diproses

1

Kanwil I

1 . 106

1. 077

1. 654

1. 640

2

Kanwil II

1 . 470

1. 289

606

585

3

Kanwil III

6 . 609

7. 404

4. 798

4. 692

4

Kanwil IV

618

611

524

523

5

Kanwil V

763

762

903

894

6

Kanwil VI

147

138

205

188

7

Kanwil VII

1.220 1.220

1. 304

1. 342

1. 280

8

Kanwil VIII

20.504 20. 504

20.309

28.478

28.283

9

Kanwil IX

20.342

20.092

16.519

16.492

10 Kanwil X

4 . 062

4. 062

6. 225

6. 221

11 Kanwil XI

8 . 723

8. 703

10.288

10.195

12 Kanwil XII

685

661

625

620

13 Kanwil XIII

663

662

694

688

14 Kanwil XIV

1 . 534

1. 534

1. 412

1. 421

15 Kanwil XV

871

870

741

737

16 Kanwil XVI

2 . 686

2. 713

871

873

17 Kanwil XVII

134

110

115

104

18 Kanwil XVIII

0

0

0

0

Jumlah

72 .137 13 7

72 .301

76 .000 00 0

75 .436

Sumber : Direktorat PBB dan BPHTB DJP Tanggal Proses : 2525 - 03-2004

197 Lampiran 45

Data Keberatan PBB Tahun 2002

25,000 20,000 15,000 10,000

5,000 0

Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil Kanwil I II III IV V VI VI I VIII IX X XI XI I XIII X IV XV X VI XVII XVIII

Diajuk Diajukan an WP

Seles Selesai ai Diprose Diproses s

198 Lampiran 46

Data Keberatan PBB Tahun 2003

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Kanwil Kanwil I

II

Kanwil Kanwil Kanwil II I

IV

V

Kanwil Kanwil VI

VI I

Kanwil Kanwil Kanwil VIII

IX

X

Diajuk Diajukan an WP

Kanwil Kanwil XI

XI I

Kanwil Kanwil XIII

Selesa Selesaii Dipros Diproses es

XIV

Kanwil Kanwil Kanwil XV

XVI

XVII

Kanwil XVIII

199 Lampiran 47

Data Keberatan BPHTB (Tahun 2002 - 2003)

No

Tahun 2002

Kantor

Tahun 2003

Diajukan WP Selesai Diproses Diajukan WP

Selesai Diproses

1

Kanwil I

1

1

17

0

2

Kanwil II

1

1

1

0

3

anwil III K anwil

0

0

1

1

4

Kanwil IV

1

1

0

0

5

Kanwil V

0

0

1

1

6

Kanwil VI

13

12

3

3

7

Kanwil VII

0

0

0

0

8

Kanwil VIII

34

34

13

13

9

Kanwil IX

38

38

24

21

10

Kanwil X

6

1

5

5

11

Kanwil XI

2

1

3

3

12

Kanwil XII

0

0

1

1

13

Kanwil XIII

1

1

0

0

14

Kanwil XIV

16

16

9

9

15

Kanwil XV

0

0

38

38

16

Kanwil XVI

0

0

12

0

17

Kanwil XVII

0

0

8

8

18

Kanwil XVIII

0

0

0

0

113

106

136

103

Jumlah

Sumber : Direktorat PBB dan BPHTB DJP Tanggal Proses : 2525- 03-2004

200 Lampiran 48

Data Keberatan BPHTB Tahun 2002

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Kanwil Kanwil I II

Kanwil Kanwil Kanwil III IV V

Kanwil Kanwil VI VI I

Kanwil Kanwil IX VIII

Diaju Diajukan kan WP

Kanwil Kanwil Kanwil X XI XI I

Seles Selesai ai Dipro Diproses ses

Kanwil Kanwil X IV XIII

Kanwil Kanwil XV XV I

Kanwil Kanwil XVII XVIII

201 Lampiran 49

Data Keberatan BPHTB 2003

120 100 80 60 40 20 0 Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kantor 

I

II

II I

IV

V

VI

VI I

VIII

IX

X

XI

XI I

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Pusat

Diajukan WP

Selesai Diproses

202 Lampiran 50

Data Usulan Pencekalan (Tahun 2002 – 2003)

Utang Pajak 

NO

Kanwil

Jumlah Wajib Pajak 

1

I

6

53.790.606

2

II

1

1.417.450

3

IV

5

36.369.497

4

V

12

82.361.738

5

VI

18

121.123.546

6

VII

18

431.662.349

7

XI

4

5.577.876

8

XII

5

30.638.444

9

XIV

1

5.926.329

10

XV

2

1.427.824

72

770.295.662

Jumlah

(dlm ribuan)

Sumber : Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak DJP Tanggal Proses : 2525- 03-2004

203 Lampiran 51

Data Usulan Pencekalan (Tahun 2002 – 2003)

20 15 10 5 0 Kanwil I

Kanwil II

Kanwil IV

Kanwil V

Kanwil VI

Kanwil VI I

Kanwil XI

Jumlah Wajib Pajak

Kanwil XII

Kanwil XI V

Kanwil XV

204 Lampiran 52

Data Tunggakan Wajib Pajak (Tahun 2002 - 2003) Tunggakan Akhir Tahun NO

(dalam ribuan Rp)

Kanwil 2002

2003

1

I

539.249.354

607.314.448

2

II

.433.500 253.433 253

.104.154 470.104 470

3

III

253.743 253 .743.350

525.843 525 .843.900

4

IV

2. 037 037.788 .788.749

2. 163 163.509 .509.201

5

V

.949.171 1. 462 462.949

.303.190 2. 251 251.303

6

VI

136.370 .370.170 1. 136

347.970 .970.965 1. 347

7

VII

6. 283 283.068 .068.918

11.60.592 60.592.124

8

VIII

.707.489 533.707 533

.194.975 682.194 682

9

IX

198.406 198 .406.865

450.898 450 .898.522

10

X

434.922 434 .922.299

460.928 460 .928.046

11

XI

539.772 539 .772.870

617.459 617 .459 .716

12

XII

228.901 228 .901.824

290.934 290 .934.688

13

XIII

131.. 685.967 131

138.. 141.522 138

14

XIV

224.135 224 .135.756

338.511 338 .511.733

15

XV

156.495 156 .495.883

238.760 238 .760.086

16

XVI

.361.611 109.361 109

.791.627 155.791 155

17

XVII

152.559 152 .559.966

172.632 172 .632.750

18

XVIII

68.421.273 421. 273

73.709.456 709. 456

19

XIX

.672.606 3. 836 836.672

.205.128 4. 000 000.205

18 .581 .647.621

26 .589 .806.231

JUMLAH

Sumber : Direk torat torat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak DJP Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

205 Lampiran 53

Data Tunggakan Wajib Pajak (Tahun 2002-2003)

12,000,000,000

10,000,000,000

8,000,000,000

6,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

2002

0 Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

Kanwil

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

2002

2003

206

Lampiran 54

JUMLAH WAJB PAJAK TERDAFTAR NASIONAL 10 TAHUN TERAKHIR  TAHUN

BENDAHARAWAN

BA DAN

ORANG PRIBADI

WAJIB PPh PASAL 21

WAJIB PPN

1995

84.113

458.732

1.086.488

571.071

325.354

1996

91.475

499.361

1.163.974

622.409

351.801

1007

97.939

543.433

1.232.457

675.622

374.793

1998

105.869

582.018

1.274.719

724.184

391.963

1999

117.194

650.69 1

1.316.259

806.480

416.867

2000

129.756

726.655

1.381.194

899.299

451.797

2001

147.131

804.959

1.697.180

1.001.298

489.232

2002

170.519

888.949

2.028.026

1.114.467

526.854

2003

195.556

974.004

2.330.802

1.232.626

559.247

2004

198.430

991.641

2.380.771

1.251.079

563.570

Sumber : Direktorat Informasi Perpajakan DJP Tanggal Proses : 15 - 0303-2004

207 Lampiran 55

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasional 10 Tahun Terakhir  2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 1 995

Bendaharawan

1996

Badan

199 7

1 998

Orang Pribadi

1999

2000

20 01

2002

Wajib Pajak PPh Pasal 21

2003

2004

Wajib Pajak PPN

208 Lampiran 56

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terdaftar (Tahun 2002)

No

Kantor Wilayah

Bendaharawan

Badan

Orang Pribadi Pribadi

Jumlah

1

Kanwil I

12.517 12. 517

62.898

181.. 777 181

257.. 192 257

2

Kanwil II

12.339

54.880

111.. 958 111

179.. 177 179

3

Kanwil III

17.377

53.024

176.. 233 176

246.. 634 246

4

Kanwil IV

2. 758

107.. 695 107

151.. 403 151

261.. 856 261

5

Kanwil V

920

86.431

140.. 245 140

227.. 596 227

6

Kanwil VI

1. 838

63.322

55.209

120.. 369 120

7

Kanwil VII

331

14.856

10.835

26.022

8

Kanwil VIII

10.373

67.357

182.. 707 182

260.. 437 260

9

Kanwil IX

11.934

59.062

217.. 145 217

288.. 141 288

10 Kanwil X

19.228

61.207

176.. 653 176

257.. 088 257

11 Kanwil XI

6.587 6.587

51.700

110.. 071 110

168.. 358 168

12 Kanwil XII

8. 780

32.779

127.. 886 127

169. 445

13 Kanwil XIII

8. 019

18.979

42.532

69.530

14 Kanwil XIV

10.583

36.093

79.947

126.. 623 126

15 Kanwil XV

12.218

33.565

82.433

128.. 216 128

16 Kanwil XVI

9. 696

22.602

42.247

74.545

17 Kanwil XVII

14.960

39.940

102.. 412 102

157.. 312 157

18 Kanwil XVIII

10.244

21.879

36 .201

68.324

0

692

0

692

170 .702

888 88 8.961

2 .027 02 7.894

3.087 .557

19 Kanwil XIX

Jumlah

Sumber : Direktorat Informasi Perpajakan DJP Tanggal Proses : 25-03 25- 03-2004

209

Lampiran 57 57

Jumlah Instansi Vertikal No

Uraian

2000

2001

2002

2003

1

K anwil anwil

15

18

19

24

2

KPP

141

173

175

178

3

KPPBB

107

141

141

146

4

Karikpa

55

55

55

55

5

KP4

211

236

236

236

Jumlah SDM Berdasarkan Eselon No

Uraian

2000

2001

2002

2003

1

Eselon II

25

28

28

37

2

Eselon III

347

514

521

559

3

Eselon IV

2071

3302

3317

3576

Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan No

Uraian

2000

2001

2002

2003

1

Strata 3

8

7

7

7

2

Strata 2

232

557

721

691

3

Strata 1

5658

6056

6708

7124

4

Lainnya

22401

22356

22329

22002

210 Lampiran 58

Jumlah Instansi Vertikal 250 200 150 100 50 0 2 00 0 Kanwil

20 0 1 KPP

KPPBB

2 0 02

2 00 3 Karikpa

KP4

211 Lampiran 59

Jumlah SDM Berdasarkan Eselon 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2 00 0

20 0 1

Esel Eselon on II

2 00 2

Esel Eselon on III III

Eselon IV

20 03

212 Lampiran 60

Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan 25000

20000

15000

10000

5000

0 2000

2001

Strata 3

2002

Strata 2

Strata 1

2003

Lainnya

213 Lampiran 61 REKAPITULASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2003 PERIODE : JANUARI S/D DESEMBER 2003 JENIS HUKUMAN

NO

JML 1 I

-

2 KEPMEN KEU NO.15/KMK.01/UP.6/1985 Peringatan Peringatan Pertama

Peringatan Kedua Peringatan Ketiga JUMLAH

15

290 71 41

402 40 2

PP No 30 TAHUN 1980

II

-

-

Tingkat Ringan : Tegoran lisan Tegoran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Tingkat Sedang :

Penundaan kenaikan gaji berkala Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala Penundaan kenaikan pangkat Tingkat Berat : Penurunan pangkat Pembebasan jabatan Pemberhentian dgn hormat tdk  tdk  atas permintaan sendiri Pemberhentian tidak dengan hormat

17 12 4 6 8 3 15 3 0

1

214 1

2 PP No 32 TAHUN 1979

3

III

-

Pemberhentian dgn hormat tdk  atas permintaan sendiri Pemberhentian tidak dengan hormat

10

-

PP No 6 TAHUN 1976 Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS

2

-

IV

V

PP No 4 TAHUN 1966 Pemberhentian Sementara (Skorsing) SUB TOTAL TOTAL (II S/D IV) TOTAL

( I S/D IV)

Sumber : Bagian Kepegawaian Sekretariat DJP Tanggal Proses : 25 - 0303-2004

3

0 84

486 48 6

215 Lampiran 62

REKAPITULASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2003

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0 KEPMEN KEU

P P N o 3 0 T AH AH UN UN 19 19 80 80

P P N o 3 2 T AH AH UN UN 19 19 79 79

NO.15/KMK.01/UP.6/1985

Jenis Hukuman

P P N o 6 TA TA HU HU N 1 97 97 6

P P N o 4 TA TA HU HU N 1 96 96 6

216 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  NOMOR : KEPKEP- 32 /PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN PENYUSUNAN BUKU SAKU PERPAJAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN DARI PIHAK KETIGA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

:

a.

 b.

c.

Mengingat

1. 2.

:

 bahwa untuk mengoptimalkan Tim Penyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan Dalam Rangka Memberikan Tanggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak  Ketiga yang dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep16/PJ./2004, perlu dilakukan perubahan susunan anggota Tim; Tim;  bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk  menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Susunan Anggota Tim Penyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan Dalam Rangka Memberikan Tanggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak Ketiga; Ketiga;  bahwa dalam rangka penyusunan Buku tersebut, perlu menetapkan Tim Penyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan Dalam Memberikan Ta nggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak Ketiga; Hasil Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 29 Desember 2003; Rapat pleno pertama Tim enyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan Dalam Rangka Memberikan Tanggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak Ketiga tanggal 29 Januari 2004 MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN BUKU SAKU PERPAJAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN DARI PI HAK KETIGA.

Pasal I Mengubah susunan anggota Tim Penyusunan Buku Saku Perpajakan Yang Diperlukan Dalam Rangka Memberikan Tanggapan Atas Pertanyaan Dari Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pasal II K eputusan eputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Februari 2004 a.n. Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Ttd Djazoeli Sadhani  NIP  NIP 060 036043

217

I. II. III. IV. V.

TIM PENYUSUNAN BUKU SAKU PERPAJAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN DARI PIHAK KETIGA Pembina : Direktur Jenderal Penasehat : Sekretaris Direktorat Direktorat Jenderal : : : :

Ketua Sekretaris Anggota Sub Tim Data dan Informasi Perpajakan A. Koordinator  B. Wakil Koordinator 

C. Anggota

2. Sub Tim Peraturan Perpa  Perpa  A. Koordinator  B. Wakil Koordinator  a. Sub Koordinator PPh Ketua Anggota

:

jakan :

: :

Tenaga Pengkaji DJP bidang Pelayanan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Direktur Informasi Perpajakan Kasubdit Reg. Pemantauan Data, Dit. Informasi Perpajakan 1. Kasubdit Pembukuan dan Penerimaan Pajak, Dit. PPSP Kasubdit Metode dan Materi Penyuluhan, 2. Dit. Penyuluhan Perpajakan Kasubdit Pelayanan dan Perpustakaan, Dit. 3. Penyuluhan Perpajakan Kasubdit Penerimaan dan Penagihan, Dit. 4. PBB dan BPHTB 5. Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak  6. Kasi Metode dan Materi Penyuluhan PPh, Dit. Penyuluhan Perpajakan 7. Kasi Registrasi Wajib Pajak, Dit. Informasi Perpajakan 8. Kasi Penerimaan PBB, Dit. PBB dan B PHTB 9. Kasi Penerimaan PBB, Dit. PPSP 10. Kasubag Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Sekretariat DirektoratJenderal 11. Kasubag Pengembangan, Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal 12. Koodinator Pelaksana Pembuatan Laporan, Dit. PPSP 13. Koordinator Pelaksana Komunikasi Data I, Dit. Informasi Perpajakan 14. Koordinator Pelaksana Analisis Kebutuhan Pegawai, Bagian Kepegawaian 15. Koordinator Pelaksana Sarana Cetak II, Dit. Penyuluhan Perpajakan : Direktur Peraturan Perpajakan Kasubdit Dokumentasi dan Bantuan Hukum, Dit. PeraturanPerpajakan Kasubdit Peraturan PPh, Dit. Peraturan Perpajakan

1.

Kasubdit PPh Perseorangan, Dit. PPh

2. 3.

Kasubdit Potput PPh, Dit. PPh

4. 5. 6. 7.   b. Sub Koordinator PPN Ketua

:

Kasi Peraturan PPh Potput, Dit. Peraturan Perpajakan Kasi Pemotongan PPh II, Dit. PPh Kasi PPh OP II, Dit. PPh Kasi PPh Badan I, Dit. PPh Koordinator Pelaksana Peraturan PPh Badan I, Dit. Peraturan Perpajakan

Kasubdit PPN Jasa dan PTLL, Dit. PPN dan PTLL

218 Anggota

:

1.

Kasubdit Peraturan PPN dan PTLL, Dit. Peraturan Perpajakan

2.

Kasi Peraturan PPN Dagang, Dit. Peraturan Perpajakan

3. 4.

Kasi PPN Jasa dan PTLL I, Dit. PPN dan PTLL

5. c. Sub Koordinator Koordinator KUP dan PBB Ketua Anggota

d. Sub Koordinator Pemeriksaan, Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Ketua Anggota

VI.

Sekretariat A. Koordinator  B. Wakil Koordinator  C. Anggota

Kasi Dokumentasi PP, Dit. Peraturan Perpajakan Koordinator Pelaksana Pemantauan PPN Perdagangan I, Dit. PPN dan PTLL

:

Kasubdit Peraturan PBB dan Umum, Dit. Peraturan Perpajakan

:

1.

Kasi Bantuan Bantuan Hukum Non Pajak, Dit. Peraturan Perpajakan

2.

Kasi Perjanjian Asia Pasifik, Dit. Peraturan Perpajakan

3. 4.

Kasi Peraturan PBB, Dit. Peraturan Perpajakan

5.

Koordinator Pelaksana Dokumentasi Dokumentasi II, Dit. Peraturan Perpajakan

: :

Koordinator Pelaksana Ketentuan Umum Perpajakan II, Dit. Peraturan Perpajakan

Kasubdit Pemeriksaan Pemeriksaan WP OP, Dit. P -4

1. 2. 3. 4. 5.

Kasubdit Pemeriksaan Pemeriksaan WP Badan, Dit. P -4

6.

Koordinator Pelaksana Pemeriksaan Rutin WP OP I, Dit. P -4

Kasi Pemantauan Penagihan, Dit. P -4 utin WP OP, Dit. P -4 Kasi Pemeriksaan R utin Kasi Pemeriksaan Rutin WP Badan, Dit. P -4 Koordinator Pelaksana Pemeriksaan Rutin WP Badan I, Dit. P-4

: Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak  Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal 1. Kasubag Rumah Tangga, Bagian Umum 2. Kasubag Penyusunan Anggaran, Bagian Keuangan 3. Kasubag Tatalaksana, Bagian Organta 4. Koordinator Pelaksana Metode dan Prosedur  Kerja, Bagian Organta 5. Koordinator Pelaksana Data Konsultan Pajak, Bagian Organta 6. Diah Purwitosari, Bagian Organta 7. Lilis Rahmi, Bagian Organta 8. Agung Sugiharto, Bagian Organta a.n Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Ttd Djazoeli Sadhani  NIP 060036043