bab_5_struktur n pola ruang rev

Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030

BAB 5 RENCANA STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PROVINSI DKI JAKARTA 5.1.

SISTEM PUSAT KEGIATAN

5.1.1. Latar belakang belakang pentingnya pentingnya sistem Pusat Kegiatan Kegiatan

Pusat kegiatan merupakan kawasan dimana berbagai kegiatan masyarakat, seperti perdagangan, jasa pelayanan dan/atau pemerintah serta sarana sosial budaya berkumpul. Kota yang berkembang semakin besar dapat mempunyai beberapa pusat kegiatan dengan satu pusat utama. Pusat-pusat tersebut merupakan simpul penggerak dinamika kehidupan kota. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pengelompokan kebutuhan masyarakat dalam pusat-pusat kegiatan pelayanan memiliki nilai efisiensi yang lebih tinggi dalam hal pemanfaatan lahan maupun penyediaan infrastruktur. Intensitas kegiatan dalam kawasan, keluasan jangkauang pelayanan, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kawasan, dan peningkatan nilai kehidupan. Pada abad ke 17 pusat kota Jakarta terletak di sekitar Taman Fatahillah dengan perdagangan di Glodok. Pada perkembangannya dikarenakan alasan kesehatan lingkungan pusat pemerintahan bergeser ke Weltevrenden (di Lapangan Banteng dan Gambir) disertai pengembangan senen dan Tanah abang sebagai daerah perdagangan. Perkembangan itu terus meluas ke selatan dan tumbuhlah permukiman baru dengan fasilitas perdagangan di Meester Cornelis atau Jatinegara. Untuk waktu yang lama Glodok, pasar senen, pasar Tanah abang dan Pasar Jatinegara menjadi pusat perdagangan utama. Mulai akhir tahun 1960’an berkembang pola peremajaan pasar dimana pasar lama dibongkar dan dibangun baru menjadi pusat pertokoan. Langkah tersebut merupakan rintisan pertama menata kembali kawasan lama yang sudah lapuk dan membangun kembali dalam tatanan baru dengan berbagai kelengkapan yang diperlukan seperti tempat parkir, ruang terbuka dan lainnya. Peremajaan tersebut merupakan kerjasama antara swasta dan pemda, serta bertumpu pada lokasi pasar yang dimiliki pemda. Disekitar pusat pertokoan ini berkembang berbagai kegiatan perdagangan dan jasa lainnya. Beberapa contoh peremajaan pasar pada waktu itu adalah pasar senen, Blok M, Blok A, Mayestik, Glodok, Cikini. Mulai tahun 1980an berkembang pusat-pusat perbelanjaan baru dengan pola dan penampilan yang jauh berbeda. Pusat perbelanjaan baru ini dibangun sepenuhnya oleh swasta diatas tanah yang mereka bebaskan dari pemiliknya. Lokasi peremajaan lebih banyak ditentukan oleh penemuan lahan yang potensial serta dimana mereka dapat mencapai kesepakatan harga dan syarat jual beli. Perkembangan baru ini sepenuhnya dikelola oleh swasta yang mempunyai pemikiran dan pola kerja yang berbeda dengan pengelolaan pusat lama yang berpangkal pada pasar tradisional dari generasi sebelumnya. Pembangunan ini ada

5-1


yang mengarah pada pusat perbelanjaan mewah dengan standar kualitas tinggi, dan sebagian lagi mengarah pada tingkat menengah dan mementingkan efisiensi ruang standar pelayanan medium. Banyak juga pusat perbelanjaan yang menyatu dengan apartment bertingkat tinggi. Sementara itu kesempatan kerja di sektor formal tidak dapat menampung semua angkatan kerja yang terus bertambah, banyak diantaranya yang masuk kesektor informal, yang sebagian memadati ruang publik seperti trottoir, lapangan, dan ruang terbuka lainnya. Pedagang kaki lima telah bertambah dengan sangat pesat dan perlu ditangani dengan seksama. Diperlukan strategi yang jelas dan realistik. Karenanya pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) sistem pusat kegiatan harus ada penjelasan mengenai definisi pusat kegiatan dan sistem pusat kegiatan. 5.1.2. Definisi Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 digolongkan ke dalam sistem wilayah (pasal 1 ayat 18) dan sistem internal perkotaan (Pasal 1 ayat 19). Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah, sedang sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. Sistem perkotaan mempunyai jangkauan pelayanan tertentu yang mempunyai hirarki pusat kegiatan skala nasional, skala wilayah dan skala lokal. Pusat kegiatan sesuai hirarkinya tersebut didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hirarki kegiatan dan kebutuhan pelayanan. Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan prasarana wilayah sesuai tingkat pelayanan juga sesuai dengan hirarkinya seperti jaringan jalan primer, jaringan sekunder dan tersier analog dengan sistem jaringan lainnya. 5.1.3. Definisi Sistem Sistem Pusat Pusat Kegiatan Kegiatan dalam RTRW 2010 2010

Pada Perda no.6 tahun 1999 tentang RTRW 2010 menggunakan nomenklatur sistem pusat kegiatan utama dan penunjang. Sistem pusat kegiatan utama terbagi dua yaitu : a. sistem pusat kegiatan utama menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang b. sistem pusat kegiatan utama menurut fungsi khusus. Sedangkan sistem pusat kegiatan penunjang juga terbagi atas dua yaitu: a. kegiatan ekonomi b. kegiatan khusus. Terdapat dua penamaan khusus pada sistem pusat kegiatan utama dan penunjang. Karenanya pada RTRW 2030 hirarki sistem penamaannya terbagi atas tida Primer, sekunder dan tertier.

5-2


5.1.4. Definisi Sistem Sistem Pusat Pusat Kegiatan Kegiatan dalam RTRW 2030 2030

5.1.4.1. Definisi Sistem Pusat Kegiatan Primer Pada RTRW 2030 sistem pusat kegiatan utama menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang berganti nomenklaturnya menjadi sistem sistem pusat kegiatan primer. Pengertian dari pusat kegiatan primer adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

5.1.4.2. Definisi Sistem Pusat kegiatan Sekunder Sistem pusat kegiatan utama menurut fungsi khusus pada RTRW 2030 berganti nomenklatur menjadi sistem pusat sekunder. Pengertian dari pusat kegiatan sekunder adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

5.1.4.3. Definisi Sistem pusat kegiatan Tersier Sistem pusat kegiatan penunjang pada RTRW 2010 terbagi atas pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan khusus. Pada RTRW 2030 nomenklatur penamaannya berubah menjadi pusat kegiatan tersier.Pengertian pusat kegiatan tersier adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 5.1.5. Peran pusat-pusat pusat-pusat kegiatan (Sentra) (Sentra) dalam Sistem Pusat Pusat Kegiatan

Pengembangan pusat-pusat kegiatan sangat menentukan kerangka pertumbuhan kota karena: o

o

o

o

o

perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan dan struktur ruang kota kegiatan ekonominya ekonomi kota

sangat

mempengaruhi

perkembangan

konsentrasi berbagai kegiatan perdagangan dan jasa pelayanan memberi peluang kesempatan kerja yang sangat besar. kekuatannya sangat besar, yang jika tidak dikendalikan dengan baik kegiatan akan merambah daerah permukiman dan jalur hijau pusat kegiatan merupakan pengguna terbesar dari listrik, air, gas, telepon dll, karena itu harus direncanakan dengan cermat agar kebutuhan prasarana dan sarana kota dapat disiapkan dengan baik

Sebagai sebuah kota “tumpuan harapan”, DKI Jakarta dituntut untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kegiatan perkotaan yang semakin kompleks. Daya tarik kapital dan kelengkapan fasilitas perkotaan mendorong pertumbuhan penduduk dan penambahan angkatan kerja. Jumlah penduduk yang besar pada dasarnya adalah potensi utama yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu kota. Namun, ia juga membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan

5-3


akan fasilitas hunian, tempat kerja, dan fasilitas-fasilitas perkotaan lainnya. Sebagai ibukota negara, Jakarta tidak hanya melayani penduduknya tetapi juga menyediakan pelayanan kepada berbagai daerah. Jika ingin berkembang sebagai kota jasa, Jakarta harus juga mampu melayani kebutuhan regional Asia dan dunia. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pengelompokan kebutuhan masyarakat dalam sentra-sentra pelayanan memiliki nilai efisiensi yang lebih tinggi dalam hal pemanfaatan lahan maupun penyediaan infrastruktur. Intensitas kegiatan dalam kawasan, keluasan jangkauan pelayanan, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kawasan, peningkatan nilai lahan, minat investasi dan pembangunan fisik yang terjadi menjadi indikator keberhasilan suatu sentra. 5.1.6. Sistem Pusat Pusat Kegiatan Kegiatan Berdasarkan Berdasarkan RTRW 2010 2010

Sistem pusat kegiatan berdasarkan RTRW 2010 DKI Jakarta Pasal 17 adalah sebagai berikut: (1)

Sistem pusat kegiatan ditetapkan untuk menunjang Jakarta sebagai kota jasa dan memeratakan pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial, ekonomi, budaya, serta kegiatan pelayanan.

(2)

Sistem pusat kegiatan dibedakan berdasarkan kegiatan kawasan sebagai pembentuk struktur ruang dan kawasan fungsi khusus sebagai pusat pemerintahan, pusat perwakilan negara asing, pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

(3)

Sistem pusat kegiatan terdiri dari Pusat Kegiatan Utama dan Pusat Kegiatan Penunjang.

(4)

Sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan sebagai berikut :

(5)

a.

Sentra Primer Baru Timur sebagai pusat pemerintahan Kota Administrasi, perkantoran, perdagangan dan jasa;

b.

Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat pemerintahan Kota Administrasi, perkantoran, perdagangan dan jasa;

c.

Pusat Niaga Terpadu Pantura sebagai pusat niaga baru di bidang perdagangan, jasa dan lembaga keuangan;

d.

Sentra Primer Glodok sebagai pusat perdagangan elektronik;

e.

Sentra Primer Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tekstil;

f.

Pusat Niaga Terpadu Kuningan, Sudirman, dan Casablanca sebagai pusat perkantoran dan jasa keuangan;

g.

Pusat Niaga Terpadu Mangga perdagangan pakaian jadi;

h.

Pusat Niaga Terpadu Bandar Baru Kemayoran sebagai pusat eksibisi dan informasi bisnis.

Dua

sebagai

pusat

Sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi khusus ditetapkan sebagai berikut :

5-4


(6)

a.

Pusat Pemerintahan Nasional dan Propinsi di kawasan Medan Merdeka;

b.

Pusat Perwakilan Negara Asing di kawasan Kuningan dan Jalan MH. Thamrin;

c.

Pusat Rekreasi : Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, Kepulauan Seribu, Taman Margasatwa Ragunan, dan Bumi Perkemahan Cibubur;

d.

Pusat Olahraga di Senayan;

e.

Pusat Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto;

f.

Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki;

g.

Pusat Distribusi Barang di Tanjung Priok, Distribusi Bahan Bakar Minyak di Plumpang, Pasar Induk Bahan Pangan di Kramat Jati, Cipinang, dan Rawa Buaya.

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang dan menurut fungsi khusus ditetapkan pada Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Kota Administrasi.

Berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2010 penjelasan pasal 17 ayat 1, pusat kegiatan adalah unsur pembentuk struktur ruang kota yang berupa kawasan yang cukup luas dengan kegiatan yang bersifat multi fungsi antara lain pusat pemerintahan, pekantoran, perdagangan, jasa, pusat pelayanan, dan permukiman yang terbatas. Pada ayat 3 pusat kegiatan utama adalah pusat-pusat kegiatan dengan skala pelayanan tingkat kota, regional, nasional, dan internasional. Untuk fasilitas umum/fasilitas sosial minimal pelayanan tingkat Kota Administrasi. Yang dimaksud sistem pusat kegiatan penunjang adalah pusat kegiatan dengan skala pelayanan lokal atau maksimal tingkat bagian wilayah Kota Administrasi. Untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial minimal tingkat kecamatan. 5.1.7. Analisa Sistem Sistem Pusat Kegiatan Utama Utama RTRW RTRW 2010 5.1.7.1 Sentra Sentra Primer Baru Timur

Sentra Primer Baru Timur berlokasi di timur Kota Jakarta, tepatnya di Kecamatan Cakung, dan mencakup 2 kelurahan yakni Kelurahan Pulo Gebang dan Kelurahan Penggilingan. Kawasan SPBT merupakan kawasan yang sangat strategis, terlihat dari keberadaan kawasan ini dalam konstelasinya dengan wilayah sekitarnya, yang berdekatan dengan pusat kegiatan lainnya antara lain: Terminal Bis Pulogadung, Kawasan Industri Pulogadung, Perkampungan Industri Kecil (PIK), Sentra Mebel Klender, dan berbagai kawasan permukiman.

5-5


Gambar 5.1 Konstelasi SPBT dan Wilayah Sekitarnya

Sumber: Dinas Tata Kota DKI Jakarta

Dalam pengembangan Sentra Baru Timur, Biro Tata Ruang & Lingkungan Hidup Setda Prov. DKI Jakarta Tahun 2009 melakukan rencana pembangunan sarana dan prasarana pendukung, antara lain: a. Double-Double Track Manggarai-Cikarang Manggarai-Cikarang

Double-Double Track Manggarai-Cikarang merupakan upaya peningkatan kapasitas dan pelayanan, serta pemisahan jalur Kereta Api (KA) komuter dengan KA antar kota. Terlebih dengan tingginya laju pertumbuhan atas permintaan layanan angkutan KA pada lintas utama Jakarta-Cikampek pada beberapa dekade terakhir ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 7,2% per tahun, sehingga melampaui kapasitas relnya yang hanya 216 KA/hari menjadi 238 KA/hari. Peningkatan daya tampung dan kapasitas KA lintas Manggarai-Cikarang, direncakanan sepanjang + 35 km, dan terdiri dari 2 section yaitu ManggaraiJatinegara sepanjang 3 km akan dibangun secara elevated, dan Jatinegara-Cikarang sepanjang 32 km secara at grade. b. Banjir Kanal Timur (BKT)

Banjir Kanal Timur merupakan infrastruktur pengendali banjir dengan trace sepanjang 23,5 km, lebar 100-200 m, direncakan akan menampung aliran dari 5 sungai, yakni Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Kramat Jati dan Kali Cakung. BKT akan melintasi 2 wilayah yakni Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara, mempunyai catchments area seluas 20,125 ha, diharapkan mampu mengurangi 13 titik banjir, yang meliputi : Kebon

5-6


Nanas, Rawa Bunga, Cipinang Jaya, Cipinang Besar Utara, Cipinang Indah, Cipinang Muara, Cipinang Melayu, Pulomas Utara, Buluh Perindu, Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Pulogadung, Cakung Barat, Ujung Menteng, Komplek Kelapa Gading, Komplek Walikota Jakarta Utara, Yon Angmor Sukapura, dan Babek ABRI Rorotan. Konsepsi struktur dasar pengembangan kawasan sepanjang BKT adalah :

-

Kelurahan Marunda untuk pengembangan pelabuhan dan Ruang Terbuka Hijau.

-

Kelurahan Rorotan untuk pengembangan perumahan sedang/ sederhana/ rumah susun, dan sentral bisinis.

-

-

Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Ujung Menteng untuk perumahan golongan menengah ke atas, serta kawasan pariwisata dan rekreasi. Kelurahan Pulogebang dikembangkan perdagangan dan komersil.

untuk

kawasan

Kelurahan-Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit dan Kecamatan Jatinegara untuk permukiman sederhana hingga apartemen mewah di beberapa bagian.

c. Koridor Busway

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro di Propinsi DKI Jakarta, maka akan dibangun Jalur Busway Koridor Pulo Gebang-Kampung Melayu sepanjang 10,5 km. Jalur ini nantinya akan terhubung dengan monorail pada jalur Blue Line sepanjang 13,5 km yang menghubungkan Terminal Kampung Melayu menuju Taman Anggrek, melalui Tebet, Dr. Saharjo, Menteng Dalam, Casablanca, Ambasador, Jl. Sudirman, Menara Batavia, Karet, Kebon Kacang, Tanah Abang, Cideng, Kyai Caringin, dan Tomang. Dengan hadirnya Busway Koridor Pulo Gebang-Kampung Melayu melintasi Kawasan SPBT yang terhubung dengan Monorail jalur Blue Line , diharapkan pertumbuhan pembangunan di kawasan ini dapat berjalan dengan lebih cepat. d. Terminal Pulogebang

Terminal Pulogebang merupakan terminal pengganti Terminal Pulogadung, diproyeksikan menjadi terminal terbesar dan termodern di Jakarta. Terminal yang direncanakan terdiri atas 4 lantai ditambah 1 lantai basement ini, nantinya akan melayani busway, angkutan dalam kota, antar kota, dan antar propinsi, dilengkapi oleh berbagai fasilitas modern, seperti escalator, business centre, pusat perbelanjaan, dan pusat pelayanan publik. Selain itu langkah-langkah yang mungkin dilakukan untuk mengembangkan Sentra Primer Baru Timur adalah sebagai berikut:

5-7


-

Pembangunan dan Peningkatan akses dari dan ke Kawasan Sentra Primer Baru Timur.

-

Akses keluar Tol Cakung-Cilincing yang terhubung dengan Kawasan SPBT

-

Pembangunan akses menuju Jl. Jatinegara Kaum

-

Pembangunan Jl. Sejajar Tol Sisi Barat

-

Peningkatan Jl. Pulogebang dan Jl. Penggilingan

-

Penyelesaian pembangunan Terusan Jl. I.G. Ngurah Rai.

-

-

5.1.7.2

Penyusunan Urban Design Guide Line (UDGL) Kawasan SPBT, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan ruang pada masa yang akan datang. Penentuan bentuk kelembagaan BP. Sentra Primer Baru Timur, agar menyesuaikan dengan PP. No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sentra Primer Baru Barat

Sentra Primer Baru Barat merupakan pusat kegiatan yang membentuk sistem pusat pemerintahan Kota Administrasi, perkantoran, perdagangan dan jasa. Salah satu kegiatan yang berada di Sentra Primer Baru Barat yaitu kantor Walikota kota Administrasi Jakarta Barat berada di Sentra Primer Barat Kecamatan Kembangan yang dilayani oleh prasana jaringan jalan lokal dan Kantor Suku Dinas Teknis Jakarta Barat berada di Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan yang dilayani oleh jalan arteri primer. Sehingga perlu dievaluasi keberadaan kantor Suku Dinas tersebut mengingat kesesuian hirarkinya yang dilayani oleh jaringan jalan arteri primer Jl. S. Parman. Selain sebagai tempat pusat pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial skala regional/lokal dan juga memiliki kawasan permukiman landed house maupun vertical house . Sampai dengan saat ini Sentra Primer Barat belum mampu untuk menjadi “ikon” Jakarta Barat. Kurang berkembang, aktivitas ekonomi belum optimal dan cenderung tidak mendapatkan benefit dari kedekatan lokasinya dengan jalan tol. Akibatnya akses yang tidak optimal (tol to tol) tersebut membuat sirkulasi arus lalu lintas tidak baik dari dan ke Sentra Primer Barat. Selain itu akses tersebut juga belum tersambung ke pusat-pusat kegiatan lain sehingga tidak terjadi interkoneksi yang baik. Akses menuju Sentra Primer Barat dilayani oleh prarasana jaringan jalan arteri sekunder dan jalan lokal. Kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung seperti jaringan pedestrian yang manusiawi sehingga pejalan kaki tidak mendapatkan kenyamanan yang semestinya. Demikian juga untuk ketersedian air bersih masih belum terpenuhi oleh layanan air PAM, sehingga penggunan air bawah tanah cukup besar.serta belum adanya sistem jaringan limbah.

5-8


5.1.7.3

Sentra Primer Glodok

Sentra Pirmer Glodok dalam RTRW DKI Jakarta 2010 berperan sebagai pusat perdagangan elektronik. Ketidak mampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Kawasan Kota Tua sebagai pusat kegiatan ekonomi telah mendorong bergesernya kegitan ekonomi ke kawasan Glodok. Kawasan Glodok merupakan pusat distribusi barang – barang elektronik dan barang-barang spare part lainnya. Kondisinya saat ini sudah menurun, karena faktor ketidak nyamanan untuk melakukan transaksi selain macet, kotor, juga keamanan yang tidak terjamin. 5.1.7.4

Pusat Niaga Terpadu Pantura

Pusat Niaga Terpadu Pantura yang termuat dalam RTRW DKI Jakarta 2010 Pasal 17 berperan sebagai pusat kegiatan utama yang lebih khusus pada sektor niaga baru di bidang perdagangan, jasa dan lembaga keuangan. 5.1.7.5

Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua

Pada Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2010 Pasal 17 terdapat pusat-pusat perdagangan dan komersial yang merupakan sentra yang melayani jasa perdagangan bagi kebutuhan lokal, regional, dan nasional. sirkulasi barang betulbetul menjadi perhatian untuk kawasan ini. Pusat kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya, baik permasalahan transportasi berupa kemacetan lalu lintas akibat sirkulasi barang, maupun dampak-dampak lain yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, dalam hal transportasi, Antisipasi kemacetan lalu lintas, kebutuhan ruang parkir bagi kendaraan pengunjung dan kebutuhan ruang bongkar muat bagi kendaraan pengangkut komoditi. 5.1.7.6

Pusat Niaga Terpadu Bandar Kemayoran Kemayoran

Pusat Niaga Terpadu Bandar Kemayoran berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2010 Pasal 17 berfungsi sebagai pusat eksibisi dan informasi bisnis. Pusat Niaga Terpadu Bandar Kemayoran (Kota Baru Bandar Kemayoran) merupakan kota mandiri sebagai pusat kegiatan utama yang melayani kegiatan perniagaan dan pelayanan. 5.1.8. Analisa Sistem Sistem Pusat Kegiatan Penunjang Penunjang RTRW 2010

Rencana pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Penunjang menurut kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang dan menurut kegiatan pelayanan yang berfungsi khusus di Kota Administrasi ditetapkan dengan besaran kegiatan dan jangkauan pelayanan di bawah pusat kegiatan utama. Berdasarlam RTRW DKI Jakarta 2010 Pasal 36, Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Penunjang di masing-masing Kota Administrasi adalah :

5-9


a. Kota Administrasi Jakarta Pusat : •

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Senen, Pasar Baru, Pasar Cikini, Bendungan Hilir, Roxi, Sabang, Cempaka Putih dan Pal Merah;

•

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Taman Ria Senayan, Lapangan Olah Raga Menteng, Rawasari dan Roxi, Rumah Sakit St. Carolus dan PGI Cikini.

b. Kota Administrasi Jakarta Utara : •

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Koja, Pasar Kelapa Gading, Pasar Cakung, Pasar Pluit, Pasar Mandara Permai dan Pasar Cilincing;

•

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Rumah Sakit Koja, Cilincing dan Atma Jaya dan Pasar Ikan Muara Karang.

c. Kota Administrasi Jakarta Barat : •

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Asem Reges, S. Parman, Pasar Grogol, Pasar Tanjung Duren, Pasar Cengkareng dan Kali Deres;

•

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Pasar Bunga Tanaman Hias Rawa Belong, Pasar Induk Bahan Pangan Rawa Buaya, Rumah Sakit Harapan Kita, Sumber Waras dan Husada.

d. Kota Administrasi Jakarta Selatan : •

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Blok M Kebayoran Baru, Pasar Mampang Prapatan, Pasar Tebet, Pasar Manggarai, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Cilandak, Pasar Minggu dan Mayestik;

•

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit MMC, Rumah Sakit Pondok Indah dan Fatmawati, Rekreasi Situ Babakan, Situ Mangga Bolong dan Lapangan Olah Raga Lebak Bulus.

e. Kota Administrasi Jakarta Timur : •

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Jatinegara, Pasar Rawamangun, Pasar Klender, Pasar Pulo Gadung, Pasar Burung Pramuka dan Pasar Cakung;

5-10


•

Sistem pusat penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Taman Rekreasi Pulo Mas dan Taman Bunga Cibubur, Pacuan Kuda Pulo Mas, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit UKI, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Islam, Lapangan Olah Raga Rawamangun dan Halim.

5.1.9. Evaluasi Sistem Sistem Pusat Pusat Kegiatan Kegiatan RTRW 2010

a.

Pengembangan sentra-sentra banyak ba nyak yang akan merupakan merupaka n pengembangan pusat kegiatan yang telah lama tumbuh, sebagian dibangun berdasar ketersediaan lahan strategis yang dapat dibebaskan, dan sebagian lagi merupakan pengembangan sentra baru di daerah pinggiran. Pengembangan sentra lama akan terkait dengan kebijakan peremajaan, dan jika ia di kawasan kota tua akan terkait dengan kebijakan revitalisasi kawasan bersejarah. Kebijakan peremajaan, revitalisasi kawasan bersejarah, penerusan pertumbuhan lama, dan pembangunan sentra di daerah baru perlu diperjelas dan dilengkapi dengan insentif-disinsentifnya.

b.

Dengan kekuatan investasinya yang besar, pemahaman jaringan bisnis yang luas, serta pola kerja bisnis yang mutakhir, para pengembang swasta seperti merajai lapangan permainan dan sangat menentukan dalam pilihan lokasi dan program pembangunan pusat-pusat perdagangan, serta pola tata rang dalamnya. Saat ini Pemerintah lebih bersifat ”tut wuri handayani” memfasilitasi berbagai kegiatan tersebut.

c.

Kebijakan peremajaan dan penetapan prioritas lokasinya merupakan langkah penting dalam perkembangan kota. Peremajaan upaya penyehatan kawasan tua yang lapuk, efisiensi pengggunaan tanah perkotaan yang semakin langka, peningkatan nilai tanah serta penyesuaian penggunaan dengan kebutuhan kehidupan perkotaan yang terus berkembang. Dalam peremajaan diraih keuntungan dari pertambahan luas lantai dalam penataan baru yang mengarah vertikal. Di kawasan bersejarah, peremajaan merupakan upaya revitalisasi kota tua dimana bangunan bersejarah dan nilai-nilai sosial budaya harus dilestarikan. d.

Pembangunan sentra merupakan investasi swasta dan tentunya sangat diwarnai oleh pemikiran bisnis, tetapi sebenarnya pemerintah dapat meletakkan arahan dasar dalam hubungannya dengan struktur pengembangan kota. Strategi pengembangan kawasan dan panduan tata bangunan (urban design guidelines) dapat memberikan gambaran kepada pengembang apa yang diinginkan oleh masyarakat kota. Dengan gambaran itu pengembang dapat mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam alur tersebut dan mencari komposisi yang dapat memenuhi harapan dan perhitungan kelayakan mereka. Tentu saja mereka dapat menyampaikan saran dan pandangan dalam dialog positif yang berujung pada kesepakatan simbiotis.

e.

Kemungkinan lain yang lebih efektif adalah bahwa setelah Pemda Pemda mengkaji lokasi-lokasi prioritas yang sangat memerlukan peremajaan, penting bagi perkembangan kota, dan potensial secara ekonomis. Pemda membebaskan tanah tersebut dengan teratur melalui proses

5-11


yang baik. Setelah selesai pembebasan tanah, Pemda mengadakan lelang/tender sambil memberikan ketentuan tentang tujuan, besaran, dan karakter pembangunan yang diinginkan. Pengembang diundang untuk mengajukan proposal yang dapat memenuhi persyaratan dari Pemda dan dapat memenuhi perhitungan kelayakan pengembang. Pengembang yang mengusulkan skema terbaik yang menguntungkan kota akan menjadi pemenang. Dengan demikian didapat pengembangan sinergis, yang secara finansial menguntungkan pengembang tetapi juga sesuai dengan kebutuhan kota dan arahan Pemda. f.

Pengembang akan menyukai proses ini karena tanah sudah siap pakai sehingga mereka tidak menanggung risiko akibat waktu pelaksanaan pembebasan tanah yang berlarut-larut. Sebaliknya Pemda juga tidak akan rugi karena ia dapat mematok harga penawaran minimum dan investasinya segera kembali setelah tender selesai. Jika skema ini layak, tentunya bank juga akan bergairah membiayainya. Dengan demikian skema ini tidak perlu tergantung pada kekuatan anggaran Pemda.

g.

Dengan besarnya investasi dan perputaran perputaran omzetnya serta banyaknya tenaga kerja yang terserap disana, sentra sangat mempengaruhi ekonomi kota. Sementara itu pembangunan yang demikian besar tentunya juga akan mempengaruhi kualitas ruang kota. Pemerintah dapat turut mempengaruhi besaran, jadwal, dan karakter pembangunannya jika ia jeli memberikan insentif dan disinsentif yang tepat. Dengan demikian Pemda bertindak proaktif dan tidak hanya menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan swasta. Biasanya Pemda lebih bersikap pasif menunggu permohonan swasta dan kemudian berusaha menanggapi dengan persetujuan atau penolakan.

h.

Dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa, kadang sentra dapat merupakan raksasa rakus yang memakan apa saja yang dianggapnya lezat. Ia dapat merambah kekanan-kekiri melahap permukiman, jalur hijau, daerah konservasi dll. Karena itu Pemda harus siap dengan kerangka yang jelas serta menyalurkan potensi dan selera mereka yang ke arah pembangunan yang sekaligus menguntungkan kota. Pemda perlu siap dengan rambu-rambu yang efektif dan konsisten dengan kebijakannya.

i.

Pertumbuhan sentra-sentra dengan intensitas tinggi akan sangat mempengaruhi besaran kebutuhan prasarana jalan, air,listrik, gas, air limbah, telekomunikasi dll. Prasarana dipasang dengan perhitungan jangka menengah dan jangka panjang. Ia tidak dapat setiap saat dirubah dan diganti karena ada perubahan permintaan sehubungan dengan perubahan intensitas atau perubahan lokasi proritas. Disamping itu perlu pula diusahakan integrasi antar persil yang berdekatan dengan hubungan antar bangunan yang saling berkaitan. Panduan Tata Lingkungan (urban design guidelines) yang cermat dan konsisten bisa membantu tercapainya integrasi itu dengan baik.

j.

Dengan pola persebaran sentra yang baik akan jelas posisi beberapa sentra primer yang merupakan jangkar dalam skala kota dan provinsi, serta beberapa sentra sekunder yang bertugas melayani kawasan pelayanan setingkat Kecamatan (tidak harus dalam batasan administrasi kecamatan). Lokasi sentra primer perlu ditetapkan dalam RTRW dan sentra sekunder disebutkan secara indikatif di mana RTRW

5-12


menyebutkan ancer-ancer, yang selanjutnya akan di jabarkan secara detil dalam rencana tata ruang tingkat Kota Administrasi. Sentra tersier yang mempunyai jangkauan pelayanan dalam skala kelurahan (tidak harus dalam batasan administrasi kelurahan) disebutkan secara indikatif dalam recana tata ruang tingkat Kota Administrasi, dan pada waktunya dapat ditetapkan secara rinci dalam rencana tata ruang tingkat Kecamatan. k.

Sentra-sentra yang merupakan pusat-pusat kegiatan dihubungkan satu sama lain oleh jaringan jalan dan angkutan umum yang merupakan koridor-koridor penghubung. Koridor tersebut merupakan jalan utama yang haus menjamin mobilitas yang lancar antara sentra-sentra. Karena fungsi utamanya adalah sebagai koridor penghubung maka perlu dijaga agar intensitas di koridor itu tidak setinggi/sepadat sentra-sentra yang dilayaninya. Jika koridor tersebut dibebani dengan intensitas kegiatan yang terlalu tinggi dikiri-kanannya, ia sendiri akan terancam kemacetan sehinga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai koridor. Prinsip ini tidak bermaksud melarang sama sekali kegiatan komersial sepanjang koridor. Perkembangan tersebut tetap diperkenankan, hanya intensitasnya tidak boleh terlalu tinggi.

l.

Sehubungan dengan itu keberadaan kawasan kawasan ekonomi prospektif sepanjang koridor tertentu perlu dikaji ulang. Jika sepanjang koridor tersebut dikembangkan kegiatan dengan intensitas tinggi, maka akan terjadi ”ribbon development” yang bertentangan dengan konsep dasar pembentukan sentra-sentra. Seyogyanya peruntukan sepanjang koridor lebih diarahkan pada KPD atau KKT biasa tanpa fasilitas pemadatan dan peninggian.

m. Sejalan dengan hal itu perlu juga dikaji dengan cermat penetapan kawasan yang sangat luas diantara jalan A Yani (timur) dan jalan S. Parman (barat) , serta diantara jalan Martadinata (utara) dan jalan Gatot Subroto (selatan) sebagai kawasan ekonomi prosepektif dengan intensitas tinggi. Jika itu dilaksanakan akan terjadi suatu konglomerasi kawasan pusat perdagangan yang sangat luas dan utuh yang dapat mencekik dirinya sendiri dan bertentangan dengan prinsip persebaran sentra-sentra untuk mengurangi pemusatan mutlak. Saat ini tidak seluruh bagian kawasan tersebut sudah berkegiatan komersial dan tidak semua sudah berintensitas tinggi. Perlu dipertimbangkan agar bagian permukiman disitu tidak teralu cepat didorong ke kegiatan ekonomi dengan KLB tinggi. Dapat saja untuk permukiman tinggi, tetapi tidak semua menjadi kawasan kegiatan ekonomi dengan KLB tinggi. Pusatpusat kegiatan ekonomi dengan KLB tinggi perlu lebih cermat ditetapkan pada lokasi yang tepat, terutama pada lokasi sentra primer dan sekunder. n.

Sejalan dengan dorongan dan prioritas untuk pengembangan angkutan berbasis rel, diusulkan agar pada jalur-jalur rel angkutan umum pada radius 500 meter sekitar stasiun diberikan insentif peningkatan KLB dan ketinggian bangunan. Dengan terbangunnya kawasan intensitas tinggi disekitar stasiun, maka pelayanan angkutan umum akan jauh lebih efisien. Penegasan pemadatan sekitar stasiun ini juga akan mengurangi kecenderungan ribbon development. Di beberapa negara telah diberikan insentif finansial dan keringanan pajak untuk mendorong pemadatan sekitar stasiun.

5-13


o.

Pada umumnya, kota metropolitan terbentuk dari pusat-pusat kegiatan kegiatan besar tradisional yang saling bersinergi. Dalam perkembangannya, pusat-pusat kegiatan (sentra) ini mendapat tekanan dan dorongan pertumbuhan yang bervariasi. Sentra dan sarana kegiatan lain lain juga bermunculan. Dengan demikian dapat dikatakan sentra-sentra lama yang hingga kini masih bertahan dan tetap menjadi daya tarik adalah kawasan pusat kegiatan yang telah teruji dan patut diperhatikan. Sentra lama yang masih potensial hendaknya sedapat mungkin menjadi fokus pengembangan, di samping perencanaan sentra-sentra baru untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan.

p.

Perencanaan tentang pengembangan pusat kegiatan perlu dikaji lebih mendalam. Perecanaan tidak hanya melihat aspek teknis aksesibilitas, jumlah penduduk dan jangkauan pelayanan, tetapi juga memperhatikan potensi historis dan prospektif, jaringan bisnis yang sudah terbangun, serta kehidupan lokal yang spesifik.

q.

Konsep kawasan kawasan khusus/sentra perlu didefinisikan dengan perspektif yang lebih luas, tidak hanya mengarah mengarah kepada kegiatan konsumtif yang bersifat lokal, tetapi lebih mengakomodasikan jenis pelayanan yang lebih lengkap dengan skala manfaat yang lebih besar.

r.

Sentra-sentra perlu dikembangkan dengan pola tata ruang dan desain yang terpadu, sehingga dapat mengakomodasikan kebutuhan hunian maupun tempat kerja di DKI Jakarta yang masih sangat kurang daya tampungnya.

s.

Dengan beban yang begitu besar, maka sebagaimana kecenderungan yang terjadi pada kota-kota besar dunia lainnya, kegiatan pembangunan DKI Jakarta tidak mungkin lagi hanya difokuskan pada kawasan pusat kota. Dengan kata lain persebaran sentra-sentra untuk melayani berbagai bagian kota secara proporsional perlu diperhatikan. Penetapan sentra-sentra perlu dikaji secara cermat dan diintegrasikan dengan rencana pembanguan kewilayahan, rencana pembangunan sektoral, serta dukungan jaringan prasarana yang lebih kompak.

t.

Dampak lebih luas yang diharapkan dari pengembangan sentra yang ditunjang oleh komitmen yang kuat dan mekanisme (tools) yang jelas adalah peningkatan kualitas fisik dan ekologis lingkungan, efektivitas kegiatan komunitas dan efisiensi infrastruktur kota, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan sekitarnya.

5.1.10. Saran Sistem Pusat Kegiatan dalam RTRW 2030

Agar semua itu dapat terlaksana dengan baik, perlu disiapkan rencana strategi pengembangan sentra dan kordinasi pelaksanaannya: a.

Bappeda mengkoordinasi perencanaan strategis dan pemrograman antar instansi serta alokasi anggaran prasarana dan sarana.

b.

Dinas Tata Kota menyiapkan rencana tataruang, recana tatabangunan/urban design guidelines, serta rencana panduan lingkungan lainnya.

c.

BPN mengadakan analisis tentang pertanahan dan memberi masukan tentang berbagai kemungkinan lokasi.

5-14


d.

Bagian Perekonomian mengadakan analisis pasar, kebutuhan dan kecenderungannya.

e.

Dinas Perhubungan mengadakan analisis lalulintas dan angkutan serta menyiapkan prasarana dan sarana pendukungnya.

f.

Dinas Pekerjaan Umum mengadakan analisis tentang prasarana jalan, air bersih, air limbah dan ducting system yang terkait.

g.

Dinas Pertamanan mengadakan analisis tentang lansekap perkotaan dan penataan ruang terbuka serta menyiapkan pola pengembangan yang serasi.

h.

PLN mengadakan analisis tentang pasokan listrik serta menyiapkan jaringan distribusinya.

i.

PD PAM mengadakan analisis tentang penyediaan air bersih serta menyiapkan jaringan pendukungnya.

j.

PD PAL mengadakan analisis tentang penanganan air limbah dan menyiapkan jaringan pendukungnya.

k.

PT Telkom mengadakan analisis tentang kebutuhan telekomunikasi serta menyiapkan jaringan pendukungnya, kalau perlu dengan jaringan fiber optic.

l.

Perusahaan Gas Negara mengadakan analisis tentang kebutuhan gas dan kemungkinan pemenuhannya melalui jaringan mereka.

m.

Dinas Kebersihan mengadakan analisis tentang timbunan sampah dan menyiapkan sarana penanganannya.

n.

Dinas Pengawasan dan Pengendalian Bangunan memberikan informasi tentang berbagai izin yang pernah diterbitkan dan mengawasi agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

5.1.11. Usulan Kawasan Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2030 DKI Jakarta

Pusat-pusat kegiatan DKI Jakarta terus berkembang baik pusat kegiatan primer, sekunder, hingga tersier. Pusat-pusat kegiatan tersebut merupakan perkembangan dari pusat-pusat kegiatan utama menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang dan sistem pusat kegiatan utama menurut ungsi khusus yang ditetapkan RTRW DKI Jakarta Tahun 2010. Analisa Sistem Pusat Kegiatan utama menurut fungsi sebagai pembentuk struktur ruang ditetapkan ada sembilan (9) kawasan ; sentra primer baru timur, sentra primer baru barat, Pusat niaga terpadu Pantura, Sentra primer Glodok, Sentra primer Tanah Abang, Pusat Niaga Terpadu kuningan, sudirman dan casablanca, pusat niaga terpadu mangga dua, dan pusat niaga terpadu bandar baru kemayoran. Delapan (8) dari kawasan tersebut diatas masih masih merupakan kawasan pusat kegiatan primer. Sedangkan kawasan sentra primer glodok menjadi pusat kegiatan sekunder. Kawasan Glodok sampai dengan tahun 2009 sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat karenanya hanya sedikit pengembangan kawasan yang akan dilakukan pada rencana tata ruang wilayah berikutnya.

5-15


Selain delapan (8) kawasan yang dipertahankan untuk menjadi kawasan pusat kegiatan primer terdapat tiga (3) kawasan baru yang muncul yaitu ; kawasan Monas, Dukuh Atas, Kawasan Manggarai, dan kawasan ekonomi khusus Marunda. Kawasan Medan Merdeka dalam Pasal 17 tentang Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2010 sudah termuat dalam arahan sistem pusat kegiatan utama menurut fungsi khusus sebagai pusat pemerintahan nasional dan propinsi. Pada RTRW 2030 Kawasan Monas (tidak lagi Medan Merdeka) menjadi pusat kegiatan primer pada kawasan monas ini akan difasilitasi dengan perencanakan pembangunan jalan arteri yang melintasi. Pada kawasan monas ini adalah sentra dari kegiatan pemerintahan nasional dimana DKI Jakarta sebagai Ibukota negara Republik Indonesia. Dari sistem transportasi yang berkembang di DKI Jakarta Kawasan Dukuh Atas akan menjadi kawasan transit intermoda. Dukuh atas memegang peranan penting dalam menghubungkan lokasi satu dan yang lain di DKI Jakarta, alasan tersebut menjadi dasar potensial bagi Dukuh Atas di RTRW 2030 menjadi pusat kegiatan primer. Kawasan Manggarai mempunyai kecenderungan untuk bekembang pesat di wilayah DKI Jakarta. Ada beberapa fungsi kegiatan yang berada dikawasan tersebut diantaranya; a). stasiun yang akan dikembangkan menjadi stasiun penting di wilayah DKI Jakarta sama peranannya dengan dukuh atas. Bahkan stasiun manggarai adalah pusat penghubung dengan jalur transportasi angkutan JABODEBEK. b). Pintu Air manggarai, dari sistem perairan pintu air manggarai mempunyai peran penting dalam pengindikasi banjir. c). Fungsi perdagangan, selain terdapat gedung pertokoan pasaraya manggarai, pada daerah sekitar Pasar Rumput di Jalan Sultan Agung, bisa ditemukan para pedagang loak/barang bekas. Banyak yang menjual peralatan saniter bekas. Beberapa alasan tersebut menjadi dasar potensial bagi Manggarai di RTRW 2030 menjadi pusat kegiatan primer. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda dari Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 menyebutkan KEK marunda sangat bermanfaat bagi DKI Jakarta dan nasional. Sistem pusat kegiatan primer dapat terlaksana secara maksimal atau berjalan dengan baik apabila tersambung dengan jalur Arteri. Jaringan jalan arteri tidak dapat terputus, sehingga terdapat usulan jalan arteri dalam strktur ruang. Penamaan jalan arteri primer atau sekunder, tidak mewakilkan penamaan dari sistem pusat kegiatan, karena arteri merupakan spesifikasi sedangkan primer atau sekunder adalah sistemnya. Pada sistem Pusat Kegiatan utama menurut fungsi khusus ditetapkan pada RTRW 2010 ada Tujuh (7) kawasan ; pusat pemerintahan Nasional dan propinsi di kawasan Medan Merdeka, pusat perwakilan negara asing di kawasan kuningan dan jl. MH.Thamrin, pusat rekreasi : Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, kepulauan seribu, Taman Margasatwa Ragunan, dan bumi perkemahan cibubur, Pusat olah raga senayan, pusat kesehatan di Rs. Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto; Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki; Pusat Distribusi Barang di Tanjung Priok, Distribusi Bahan Bakar

5-16


Minyak di Plumpang, Pasar Induk Bahan Pangan di Kramat Jati, Cipinang, dan Rawa Buaya. Gambar 5.2 Pusat Kegiatan yang Cenderung Berkembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional

Sumber: Kondisi Eksisting Tahun 2008 Gambar 5.2 menunjukkan pusat-pusat kegiatan yang cenderung berkembang sebagai pusat kegiatan utama yaitu pusat kegiatan primer dan pusat kegiatan sekunder. Pusat-pusat kegiatan tersebut merupakan penambahan dari pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan dalam RTRW DKI Jakarta 2010. Penambahan tersebut diakibatkan perkembangan DKI Jakarta yang sangat pesat sehingga pada kondisi eksisting tumbuh pusatpusat kegiatan baru. Pusat-pusat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 5.1.11.1 

Pusat Kegiatan Primer

Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua

Pusat kegiatan ini telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan utama dalam RTRW DKI Jakarta 2010. Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua hingga saat ini masih tetap berfungsi sebagai pusat perdagangan pakaian jadi. Fungsi Pusat kegiatan ini sebagai pusat kegiatan primer sangat penting untuk melayani kebutuhan perdagangan baik skala nasional maupun provinsi.

5-17




Pusat Niaga Terpadu Bandar Kemayoran

Pusat kegiatan Terpadu Bandar Kemayoran juga terdapat dalam RTRW DKI Jakarta 2010 yaitu sebagai pusat eksibisi dan informasi bisnis. Pembangunan Kota Baru Bandar Kemayoran masih dalam tahap penyelesaian. Prediksi perkembangan pusat kegiatan ini masih sangat panjang tetapi potensi kawasan tersebut untuk berkembang menjadi pusat eksibisi dan informasi bisnis Lahan bekas Bandara Kemayoran – bandar udara internasional pertama di Indonesia – berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Badan pengelola Komplek Kemayoran sesuai Keputusan Presiden RI No. 53 Tahun 1985; dan kemudian diubah dengan Keppres No.73 Tahun 1999, diamanahkan, aset untuk mencapai hasil guna yang sebesar-besarnya untuk mencapai hasil guna yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, negara, dan lingkungan. Rencana Tata Ruang Khusus DKI Tahun 2005 menyatakan lahan seluas ± 454 ha tersebut dibangun menjadi Pusat Informasi Perdagangan dan Jasa Pelayanan berskala internasional (Indonesia Internasional Trade Center) dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi terkini. Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran (DP3KK), yang ditugasi membangun dan mengembangkan Kota Baru Bandar Kemayoran menjadi Kota Mandiri yang bercirikan Kota Taman yang ramah lingkungan yang akan menampung 156.000 penduduk dan 120.000 pekerja. Potensi yang dimiliki Kota Bandar Baru Kemayoran adalah letak yang strategis di tengah-tengah metropolitan Jakarta dengan aksesbilitas tinggi menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tanjung Priok, jalan tol, Inner Ring Road dan Outer Ring Road . Kota Bandar Baru Kemayoran berperan sebagai pusat informasi perdagangan dan jasa pelayanan berskala internasional, sebagai sarana pengembangan perdagangan internasional, sebagai sarana pengembangan perdagangan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Pusat Informasi Dagang Pusat informasi dagang meliputi data pasar dalam dan luar negeri, informasi produk dalam dan luar negeri, tata niaga di Indonesia, data produsen dalam dan luar negeri.

b. Pusat Pameran Dagang/Komoditi Pusat pameran dagang/komoditi merupakan sarana bagi pengusaha untuk memasarkan dan mempromosikan hasil produknya. Jenis pameran dagang ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengusaha (show windows , show room , display dan sebagainya) yang pelaksanaannya bisa dilakukan secara tetap atau secara sementara. Jakarta Internasional Trade Fair merupakan salah satu kegiatan dari pusat pameran dagang ini.

c. Sarana Pelayanan Perdagangan Luar Negeri Meliputi kegiatan-kegiatan yang mendukung perdagangan internasional di bidang perbankan, asuransi, perhubungan, bea cukai, periklanan, perhotelan arbitrasi, telekomunikasi, perkantoran pemerintah seperti BPEN, imigrasi, pajak, bea cukai, noneter, Kanwil Perdagangan, dan lain-lain. Dengan adanya kelengkapan tersebut

5-18


secara terpusat, maka Kota Baru Bandar Kemayoran diharapkan dapat memberikan pelayanan secara One Stop Service dalam arti suatu sistem pelayanan secara terpadu dan terkoordinasi bagi kepentingan usaha bisnis dalam dan luar negeri. Sarana dan prasarana telah dibangun di Kota Baru Bandar Kemayoran, antara lain, fasilitas/utilitas pasokan daya listrik, air bersih/minum, telepon, dan gas yang handal serta mencukupi, antara lain listrik dengan daya lebih dari 2 x 126 MVA, air bersih dengan debit lebih dari 500 liter per detik, jaringan fiber optik, dan sistem komunikasi sebanyak lebih dari 40.000 satuan sambungan telepon, serta pelestarian rawa payau, perlindungan sarwa, dan penambahan ruang terbuka hijau. Taman-taman lingkungan yang direncanakan di dalam kawasan pemukiman, perkantoran/ perdagangan. Taman ini juga dapat berfungsi sebagai tempat olah raga dan bermain. Selain itu, dengan penerapan KDB yang rendah akan memungkinkan terbentuknya ruang terbuka yang lebih luas dan hal ini dapat menciptakan kantong-kantong hijau di dalam kawasan Kemayoran. Ada beberapa masalah yang timbul pada kawasan bandar Bru kemayoran ini antara lain; Realisasi pembangunan wilayah Kota Baru Bandar Kemayoran yang dimulai sejak tahun 1991, hingga sekarang belum dapat mencapai sasaran sebagaimana yang direncanakan semula. Hal tersebut umumnya disebabkan kondisi perekonomian negara saat ini dan adanya kendala /hambatan pembebasan tanah. Pada masa awal pembangunan Komplek Kemayoran yang berada dalam kondisi ekonomi tanah air sedang mencapai puncaknya sehingga pengembang di bidang properti begitu mudah membeli tanah dan mengembangkannya, dengan adanya badai krisis, para investor dan pengembang berguguran satu per satu dan menghentikan pembangunannya. Wilayah pembangunan Kota Baru Bandar Kemayoran berdasarkan RTRK KBBK, sesuai dengan batas-batas alam yang tefas dibulatkan menjadi luas 454 ha, dimana memerlukan tindak pengadaan (pembebasan) lahan sekitar 35 ha (di luar Hak Penggunaan Lahan (HPL)) dengan penghuni sekitar 1700-an KK. Sedang di dalam HPL sendiri juga diperlukan pengadaan tanah (pembebasan) bagi tanah-tanah yang sudah berstatus HGB (Hak Guna Bangunan) di samping pembebasan/ pengosongan bagi tanah negara yang diduduki pihak lain di Kelurahan Kebon Kosong, Gunung Sahari Selatan, dan Pademangan Timur. Dasar hukum untuk penuntasan penyeselesaian pembebasan dan pengadaan lahan tersebut yaitu Permendagri No. 15 Tahun 1975, dan Keppres Nomor 55 Tahun 1993. Meski demikian dalam prosesnya di lapangan menghadapi kendala atau hambatan yang sangat berat karena situasi dan kondisi yang tidak komprehensif dengan adanya LSM-LSM dan delegasi warga yang pola pemikirannya penyelesaian masalah tanah tersebut berbeda-beda. DP3KK menempuh cara pembebasan/ pengadaan lahan melalui cara: ganti rugi berdasarkan transaksi Gubernur DKI, program pemilikan rumah susun bersubsidi dari BPKK, relokasi dalam arti bagi pemilik aset yang memiliki status hal milik, HGB, girik, dapat direlokasikan baik di dalam maupun di luar KBBK, sebagai contoh Kantor Airud, Komplek Wing 300

5-19


TNI AU, Kantor Polres Kemayoran. Penggantian tanah dan KBBK disesuaikan dengan RBWK, dan konsolidasi tanah. Bagi pemilik aset yang berstatus secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat membangun (baik sendiri ataupun oleh investor) di lokasi semula dengan persyaratan harus dibangun berdasarkan ketentuan persyaratan RTRT KBBK Kesesuaian Kota Baru Bandar Kemayoran dengan RRTRW Kecamatan Kemayoran Tahun 2005. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan Kemayoran Tahun 2005 pada bagian rencana peruntukkan lahan menunjukkan kawasan Kota Baru Bandar Kemayoran di Jalan Dakota Raya dan Jalan H. Benyamin Sueb diarahkan untuk wisma dengan fasilitasnya, sedang menurut Peta Peruntukkan Lahan berdasarkan RTK Kota Baru Bandar Kemayoran yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dan pengendalian, pelaksanaan pembangunan sebagian wilayah sesuai RTRK DKI Tahun 1985-2001 menyatakan pada area ini ini diarahakan untuk perumahan yang dilengkapi dengan fasilitas umum. Selanjutnya dalam RRTRW Kecamatan Kemayoran Tahun 2005 juga menunjukkan rencana kawasan di bagian Barat Jalan H. Benyamin Sueb diarahkan untuk karya bangunan umum dengan fasilitasnya (karya kantor/jasa dan karya perdagangan), sedang menurut RTK Kota Baru Bandar Kemayoran yang kemudian dijadikan sebagai sebagai pedoman dan pengendalian, pelaksanaan pembangunan sebagian wilayah sesuai RTRK DKI Tahun 1985-2001 menyatakan area ini diarahkan untuk perdagangan dan jasa. Berdasarkan perbandingan RRTRW Kecamatan Kemayoran Tahun 2005 dan RTK Kota Baru Bandar Kemayoran yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dan pengendalian, pelaksanaan pembangunan sebagian wilayah sesuai RTRK DKI Tahun 1985-2001 di atas telah menunjukkan kesesuaian rencana peruntukkan lahan dimana lahan untuk Kota Baru Bandar kemayoran sebagian besar diarahkan untuk wisma dengan fasilitasnya berupa perumahan yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan karya bangunan umum dan fasilaitsnya berupa perdagangan dan jasa yang dilengkapi dengan fasilitas umum. 

Kawasan Monas

Kawasan Monas dalam Pasal 17 tentang Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2010 sudah termuat dalam arahan sistem pusat kegiatan utama menurut fungsi khusus yang berada di kawasan Medan Merdeka sebagai pusat pemerintahan nasional. 

Sentra Primer Tanah Abang

Pasal 17 tentang Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2010 juga telah menetapkan Sentra Primer Tanah Abang sebagai sistem pusat kegiatan utama yang berfungsi untuk membentuk struktur ruang. Sentra Primer Tanah Abang berperan sebagai pusat perdagangan tekstil. 

Dukuh Atas

Dukuh Atas adalah kawasan yang terletak di sudut barat daya Kecamatan Menteng. Lokasinya sangat strategis, berada di dekat pusat bisnis Jakarta, di selatan Bunderan HI. Di kawasan ini terdapat halte kereta api Jabotabek (Setasiun Sudirman, dulu dinamakan Dukuh Atas). Dukuh Atas juga menjadi tempat transit bagi berbagai jalur bus kota di Jakarta.

5-20


Kebijakan transportasi makro DKI Jakarta, dan kebijakan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah mengarahkan Dukuh Atas sebagai sebuah kawasan transit intermoda. Di bidang transportasi Dukuh atas memegang peranan penting dalam menghubungkan lokasi satu dan yang lain di DKI Jakarta, alasan tersebut menjadi dasar potensial bagi Dukuh Atas sebagai salah satu lokasi Transit oriented Development (TOD). Transit Oriented Development adalah Kebijakan dan strategi penanganan masalah kemacetan lalulintas di perkotaan dalam bentuk makro makro dengan mengedepankan keterpaduan dalam berbagai jenjang dan aspek sekaligus. TOD dilakukan dengan dengan mengarahkan pengembangan kawasan pada simpul-simpul jalur angkutan umum masal yang memiliki aksesibilitas tinggi, terutama untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dukuh atas berada pada lokasi yang sangat strategis yang dapat berkembang sebagai pusat kegiatan sebagai simpul transportasi DKI Jakarta. 

Kawasan Segitiga Emas Setiabudi

Pusat Niaga Terpadu Kuningan, Sudirman, dan Casablanca juga terdapat dalam Pasal 17 tentang Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2010. Lokasi ini berperan sebagai sistem pusat kegiatan utama yang berfungsi untuk membentuk struktur ruang. Pusat Niaga Terpadu Kuningan, Sudirman, dan Casablanca berperan sebagai pusat perkantoran dan jasa keuangan. 

Manggarai

Kawasan Manggarai terletak di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kelurahan ini terkenal karena di sini terletak pintu air Kali Ciliwung dan sebuah stasiun kereta api penting. Selain itu di daerah ini bisa ditemukan Pasaraya Manggarai (cabang dari Pasaraya Grande di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan) milik Abdoel Latief, sebuah toko pasaraya yang besar. Di daerah sekitar Pasar Rumput di Jalan Sultan Agung, bisa ditemukan para pedagang loak/barang bekas. Banyak yang menjual peralatan saniter bekas. Sama halnya seperti Dukuh Atas, Manggarai juga berperan sebagai kawasan transit intermoda. Oleh karena lokasinya yang sangat strategis, maka Kawasan Manggarai sangat potensial potensial bagi manggarai sebagai salah satu lokasi Transit oriented Development (TOD). Transit Oriented Development adalah Kebijakan dan strategi penanganan masalah kemacetan lalulintas di perkotaan dalam bentuk makro dengan mengedepankan keterpaduan dalam berbagai jenjang dan aspek sekaligus. TOD dilakukan dengan dengan mengarahkan pengembangan kawasan pada simpul-simpul jalur angkutan umum masal yang memiliki aksesibilitas tinggi, terutama untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kawasan Manggarai selain memiliki Pasaraya Manggarai dan Pasar Rumput. juga didukung oleh lokasinya sebagai yang potensial sebagai TOD. Alasan tersebut menjadi dasar Kawasan Manggarai sangat berpotensi sebagai salah satu pusat kegiatan primer.

5-21




Sentra Primer Barat

Sentra Primer Baru Barat dalam Pasal 17 Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2010. pusat kegiatan ini berperan sebagai pusat pemerintahan Kota Administrasi, perkantoran, perdagangan, jasa. 

Sentra Primer Timur

Sentra Primer Baru Timur juga termasuk dalam Pasal 17 tentang Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2010 yaitu sebagai pusat pemerintahan Kota Administrasi, perkantoran, perdagangan, dan jasa. 

Kawasan Ekonomi Khusus Marunda

Kawasan KEK Marunda sangat potensial menjadi pusat kegiatan. Berdasarkan Paparan Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 menyebutkan manfaat KEK Marunda baik di tingkat DKI Jakarta dan nasional. a. Bagi Nasional −

Menghemat devisa negara sekaligus meningkatkan ekspor produk industri Hi-Tech dan Value added tinggi.

−

Keberadaan Pelabuhan Marunda akan meningkatkan kapasitas pelabuhan dan melancarkan arus ekspor-impor.

−

Membantu menurunkan biaya ekonomi tinggi (dari proses pengangkutan) sehingga meningkatkan daya saing industri nasional.

−

Dengan berbagai fasilitas KEK (fiskal, dan sebagainya) memungkinkan dijadikan sebagai lokasi untuk pengembangan industri Hi-Tech, Value added tinggi, High capital, Knowledge- intensive yang telah mulai dikuasai oleh tenaga-tenaga terdidik Indonesia.

−

KEK Marunda berperan sebagai kawasan pengembangan teknologi dan pusat penelitian dengan didukung oleh sarana yang memadai.

b. Bagi DKI Jakarta −

Sebagai lokasi investasi bagi industri Hi-Tech, Value added tinggi, High capital, Knowledge-intensive, dan bangunan intensitas tinggi sebagai pemicu baru pertumbuhan ekonomi Jakarta.

−

Meningkatnya aktivitas ekonomi baru ikutan (vendor, hotel, restoran, hiburan, pariwisata, transportasi, perbankan, asuransi, pusat-pusat pelatihan, dan sebagainya).

−

Peluang untuk menertibkan lokasi-lokasi pergudangan dan penumpukan barang (kontainer dan cargo-umum) yang tidak sesuai RTRW dan tersebar di Jakarta Utara dan Jakarta Timur melalui pengembangan pelabuhan dan logistik center di Marunda.

−

Akan membantu meningkatkan kelancaran lalu lintas.

5-22


−

Membuka lapangan kerja bagi tenaga-tenaga terdidik.

−

Mendorong peningkatan SDM melalui penguasaan teknologi dan pengetahuan.

Berdasarkan potensi-potensi di atas, dapat disimpulkan KEK Marunda sangat potensial berkembang sebagai pusat kegiatan primer DKI Jakarta. 

Kawasan Pantura

Berdasarkan KEPPRES 52 TAHUN 1995, Pasal 10 ayat 1 : Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan Reklamasi Pantura dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan Kawasan Pantura, dan Pasal 11 ayat 1 : Penyelenggaraan Reklamasi Pantura wajib memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan dan fungsifungsi lain yang ada di kawasan Pantura. Berdasarkan PERDA 8 Tahun 1995, Pasal 9, menyatakan : (1)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta adalah pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai secara TERPADU yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.

(2)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, cagar alam dan biota laut.

(3)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum.

harus

menjamin

(4)

Pengembangan Kawasan Pantura kepentingan perikehidupan nelayan.

harus

menjamin

(5)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah.

menjamin

(6)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin kepentingan dan terselenggaranya kegiatan pertahanan keamanan negara.

(7)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin terselenggaranya pengembangan tata air dan tata pengairan secara terpadu.

(8)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin terselenggaranya / berfungsinya proyek-proyek vital di Kawasan Pantura Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin :

Jakarta

(10) Peningkatan fungsi pelabuhan Tanjung Priok; (11) Pengembangan areal pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya untuk Pusat Wisata, Pusat Perdagangan/Jasa serta pelayaran rakyat secara terbatas.

5-23


(12) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta dilaksanakan serasi dengan penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu. (13) Pengembangan Kawasan Pantura Pantu ra Jakarta dikaitkan dengan pemanfaatan ruang rekreasi dan wisata dengan memperhatikan konservasi nilai budaya bangsa serta kebutuhan wisata nasional dan internasional. (14) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta didukung oleh pengembangan prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu. Peraturan-peraturan di atas sangat mendukung Kawasan Pantura berkembang sebagai pusat kegiatan primer DKI Jakarta 5.1.11.2 

Pusat Kegiatan Sekunder

Glodok

Berdasarkan Pasal 17 tentang Sistem Pusat Kegiatan, Glodok termasuk dalam sistem pusat kegiatan utama yang berfungsi membentuk struktur ruang. Dalam peraturan tersebut disebutkan Glodok tergolong dalam Sentra Primer Glodok sebagai pusat pedagangan elektronik. 

Harmoni

Kawasan Harmoni terletak di Jakarta Pusat. Salah satu peran kawasan ini adalah sebagai kawasan transit intermoda. Oleh karena lokasinya yang sangat strategis, maka Kawasan Harmoni sangat potensial sebagai salah satu lokasi Transit oriented Development (TOD). Transit Oriented Development adalah Kebijakan dan strategi penanganan masalah kemacetan lalulintas di perkotaan dalam bentuk makro dengan mengedepankan keterpaduan dalam berbagai jenjang dan aspek sekaligus. TOD dilakukan dengan dengan mengarahkan pengembangan kawasan pada simpul-simpul jalur angkutan umum masal yang memiliki aksesibilitas tinggi, terutama untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kawasan Harmoni sangat potensial sebagai TOD. Alasan tersebut menjadi dasar Kawasan harmoni sebagai salah satu pusat kegiatan sekunder. 

Senen

Kawasan Senen termasuk dalam salah satu Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Senen Jakarta Pusat. Hal ini berarti jenis dan tingkat ketentuan yang harus dipenuhi, prosedur yang harus dipenuhi, serta posisi dari pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Kawasan Senen harus berdasarkan ketentuan-ketentuan panduan rancang kota ini. Kawasan Senen sebagai kawasan ramai dengan aksesbilitas tinggi karena lokasinya yang sangat strategis menjadi dasar kawasan ini menjadi salah satu lokasi TOD, baik terminal bus, stasiun kereta api, dan halte busway. Selain berfungsi sebagai TOD, kawasan Senen juga berfungsi campuran yaitu perdagangan, perkantoran, hotel, hunian, pusat seni dan budaya, stasiun, terminal, dan parkir. Penggunaan lahan campuran pada Kawasan Senen tersebut dilengkapi dengan

5-24


fasilitas sosial dan umum. Selain itu di Kawasan Senen tersebut juga terdapat bangunan bersejarah sebagai bangunan cagar budaya Alasan-alasan diatas merupakan dasar bahwa Kawasan Senen sangat potensial berkembang sebagai pusat kegiatan sekunder DKI Jakarta. 

Kelapa Gading

Kelapa Gading merupakan wilayah kecamatan di Indonesia yang terletak di Kota Jakarta Utara. Kecamatan ini merupakan daerah yang dikembangkan oleh perusahaan properti Summarecon Agung sejak tahun 1976. Tahun 1970-an, Kecamatan Kelapa Gading masih dikenal sebagai daerah rawa dan persawahan, kini Kelapa Gading telah berubah menjadi kawasan yang tertata baik dan berkembang pesat. Bahkan, Pemerintah Jakarta Utara hendak menjadikan Kelapa Gading seperti Singapura karena lengkapnya kebutuhan di sana, baik dari makanan, tempat tinggal, pakaian, otomotif, film, pendidikan, dan lain-lain. Kelapa Gading merupakan salah satu daerah pusat bisnis di Jakarta Utara selain Mangga Dua dan Pluit. Banyak perusahaan perbankan baik lokal maupun asing membuka cabang di Kelapa Gading. Bisnis properti di daerah ini cukup baik dan menarik puluhan agen properti yang bertaraf lokal sampai internasional. Kegiatan komersial di daerah ini didukung dengan adanya pasar tradisional, mini market, pasar swalayan (supermarket), dan hypermarket. Jumlah bangunan ruko yang berada di kawasan ini mencapai sekitar 3500. Tersedia juga bangunan rukan dan mal yang besar dan nyaman. Bahkan, untuk kegiatan ekonomi, banyak juga daerah permukiman yang beralih fungsi menjadi tempat usaha. Pusat perbelanjaan (mal) yang terdapat di Kelapa Gading contohnya adalah Kelapa Gading Trade Center, Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading Sports Mall, Mall Artha Gading dan Mall of Indonesia (MOI). Ruko dan rukan di Kelapa Gading tersebar di sepanjang jalan utama di Kelapa Gading yaitu Bulevar Kelapa Gading, Bulevar Barat Kelapa Gading, Bulevar Timur Kelapa Gading, Bulevar Utara Kelapa Gading, Jalan Raya Hybrida, Bulevar Artha Gading, Gading Kirana Bulevar Bukit Gading Raya, Gading Bukit Indah, Artha Gading Niaga, dan Plaza Pasifik. Terdapat juga Bursa Mobil 1, 2, 3, Bursa Mobil AXC dan Mall khusus Otomotif di Graha Auto Center. Berdasarkan potensi-potensi di atas Kawasan Kelapa Gading telah berkembang sebagai pusat kegiatan sekunder di Jakarta Utara. 

Blok M

Berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1474 Tahun 2006, ditetapkan Panduan Rancang Kota untuk Kawasan Pembangunan Terpadu Blok M. Panduan ini digunakan sebagai pedoman bagi para pelaku pembangunan, baik masyarakat, kalangan profesional, serta institusi pemerintah yang terkait langsung dalam merancang dan memproses perijinan dalam kaitannya dengan pengendalian dan pelasanaan pembangunan fisik lapangan, agar hasil akhir perancangan

5-25


bagian kota dapat terwujud dengan baik. Pembangunan di kawasan sebagaimana dimaksud merupakan upaya mengembalikan peran dan fungsi Blok M sebagai pusat kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terpadu dengan terminal angkutan umum masal (Busway beserta Feedernya dan MRT), dengan pengembangan dan desain pada kawasan ini berorientasi pada sistem transportasi atau TOD (Transit Oriented Development), serta peningkatan kualitas, baik sarana pejalan kaki, pedagang dan ruang terbuka publik serta parkir. Transit Oriented Development adalah Kebijakan dan strategi penanganan masalah kemacetan lalulintas di perkotaan dalam bentuk makro dengan mengedepankan keterpaduan dalam berbagai jenjang dan aspek sekaligus. TOD dilakukan dengan dengan mengarahkan pengembangan kawasan pada simpul-simpul jalur angkutan umum masal yang memiliki aksesibilitas tinggi, terutama untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 

Kawasan Grogol

Kawasan Grogol merupakan salah satu kawasan di DKI Jakarta yang memiliki beberapa pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional hingga kota. Pusat kegiatan dengan skala pelayanan nasional karena memiliki nilai strategis di DKI Jakarta. Lokasinya berada di persimpangan Grogol dengan kegiatan pelayanan kesehatan (RS.Jiwa Grogol dan RS.Royal Taruma), sarana pendidikan (Univ.Trisakti dan Univ. Tarumanegara), perdagangan (Mal Ciputra) dan sarana transportasi (Terminal Bus Grogol). Pusat ruang kota di Kawasan Grogol yang melayani kegiatan dengan skala pelayanan kegiatan dengan tingkat provinsi, memiliki nilai kawasan yang strategis bagi kegiatan perkotaan dalam skala provinsi. Lokasinya berada di Jl. Kyai Tapa dengan kegiatan pelayanan kesehatan (RS. Sumber Waras) dan pelayanan perdagangan dan jasa (Roxy Square). Merupakan pusat ruang kota yang melayani kegiatan dengan skala pelayanan kegiatan dengan tingkat kota, memiliki nilai kawasan yang strategis bagi kegiatan perkotaan dalam skala kota. Lokasinya berada di Jl. Tanjung Duren Utara dengan kegiatan pelayanan pendidikan (YP.BPK Penabur), perdagangan (Banian Boulevard Hotel) dan pelayanan terhadap bencana kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat). Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan penting yang berpotensi membentuk struktur ruang di Jakarta Barat maka dapat disimpulkan Kawasan Grogol tersebut akan berkembang menjadi pusat-pusat kegiatan dengan skala pelayanan nasional, provinsi, hingga kota. 

Pusat Kegiatan Pulau Pramuka

Pulau Pramuka merupakan pusat Kabupaten Kepulauan Seribu. Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau yang berada pada gugusan Kepulauan Seribu. Pulau ini merupakan pusat administrasi dan pemerintahan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Pulau Pramuka termasuk ke dalam Kelurahan Pulau Panggang. Pulau Pramuka memiliki luas 62.2 Ha, dengan jumlah penduduk 4393 jiwa ini bukan saja dipadati

5-26


oleh para warga Pulau Pulau Panggang, tetapi sejak tahun 2003 di tetapkan sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu, sekaligus sebagai pulau wisata berpenduduk yang ramai di kunjungi oleh turis lokal dan mancanegara. Di pulau ini terdapat sarana pelestarian penyu sisik yang saat ini jumlahnya sudah sedikit sehingga dilindungi. Masyarakat yang mendiami Pulau Pramuka sebagian besar berasal dari Bugis, Tangerang dan Jakarta. Tata tempat tinggal dan sanitasi Pulau Pramuka cukup baik, sedangkan dalam bidang pendidikan sudah terdapat sekolah dari SD hingga SMA. Sarana pra sarana cukup memadai mulai dari masjid, rumah sakit, sekolah, dermaga, TPI (Tempat Pelelangan Ikan), villa dan penginapan bagi pengunjung wisata. 5.1.12. Rencana Rencana Sistem Prasarana 5.1.12.1 Prasarana Transportasi

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan serta sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana, yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan serta mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Sebagai ibukota negara Republik Indonesia, DKI Jakarta berperan sebagai pusat berbagai kegiatan dengan skala nasional maupun internasional dan seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan DKI Jakarta semakin pesat baik secara fungsional maupun fisik. Dampak dari dinamika kota yang sangat pesat adalah meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perkotaan yang akan membangkitkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain yang besar pula. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2003 telah menyiapkan suatu Rencana Induk Sistem Transportasi di DKI atau yang lebih dikenal dengan nama Pola Transportasi Makro(PTM) DKI Jakarta dan kemudian pada tahun 2007 dilakukan review dan revisi terhadap PTM-DKI tersebut. Konsep dari Pola Transportasi ini bersifat jaringan transportasi multi moda dan dominan pada sistem angkutan umum bis dengan prioritas. Sebagai dasar dari pengembangan jaringan transportasi multi moda ini tentunya adalah rencana pengembangan tata ruang di DKI sehingga jaringan yang dibentuk merupakan integrasi dari koridor-koridor yang melayani wilayah DKI Jakarta yang bertumpu pada pusat-pusat pengembangan di wilayah DKI. Dalam konteks integrasi antara sistem guna lahan dengan sistem transportasi, maka perpotongan antara koridor transportasi ini selain mempertimbangkan pola perjalanan pengguna juga semaksimal mungkin diselaraskan dengan lokasi pusat-pusat pengembangan. Secara implisit, dari konsep sistem ini tercermin suatu proses mekanisme perencanaan dan implementasi yang bersifat lintas sektoral sehingga memerlukan kebijakan yang bersifat lintas sektoral pula. Pada perioda tahun 2000–2003, Pemerintah Pusat melalui Bappenas dengan bantuan dana dari JICA juga telah menyiapkan rencana induk sistem transportasi untuk wilayah Jabodetabek (SITRAMP). Konsep yang

5-27


diajukan dalam kajian ini secara substansi tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam PTM-DKI, dimana perbedaan hanya terletak pada lingkup wilayah kajian dan rincian terhadap prioritas program-program aksi, dan program-program didalam PTM DKI lebih fokus dan rinci kepada kebutuhan wilayah DKI. Seiring dengan dinamika pembangunan, perubahan dari peraturan perundangan yang terkait dan perkembangan-perkembangan terakhir, konsep Pola Transportasi ini baik yang diusulkan dalam PTM DKI maupun SITRAMP perlu ditindak lanjuti, disesuaikan dan disempurnakan dalam konteks implikasinya kepada pengembangan guna lahan serta aktifitas pelaku perjalanan itu sendiri Pada bagian berikut akan dibahas permasalahan transportasi di DKI yang diteruskan dengan bahasan mengenai potensi permasalahan dan basis kebijakan dimasa datang. Selanjutnya akan dibahas mengenai konsep arah kebijakan transportasi di DKI dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

A. Permasalahan Permasalahan Transportasi DKI Jakarta Mengacu kepada hasil kajian terhadap studi-studi terdahulu, data primer dan sekunder serta dari hasil analisis kinerja kondisi eksisting, permasalahan transportasi di DKI Jakarta dirangkumkan pada bagian berikut:

A.1. Sistem Angkutan Umum Bus 1-

Operasional

Dua hal pokok dalam aspek operasional yang mencerminkan kondisi pelayanan adalah jumlah armada dan trayek. Adapun kendala dan permasalahan yang terjadi pada aspek operasional antara lain : Kesulitan investasi; Jenis moda yang didominasi oleh bus kecil; In- efisiensi trayek; Trayek-trayek saling tumpang tindih. Gambar 5.3 Komposisi Moda Angkutan Bus DKI Jakarta 100%

s u B e s a t n e s o r P

80% 80% 60% 60%

Bus Besar Bus Sedang Bus Kecil

40% 40% 20% 20% 0% 7 9 1 3 0 0 - 1 - 1 6 8 0 2 0 0 1 1

5 7 - 1 - 1 4 6 1 1

9 2 1 - 1 8 0 1 2

Jam Jam

5-28


Gambar 5.4 Struktur jaringan trayek angkutan bus DKI Jakarta

Muara Muara Angke Angke

Tanjung Tanjung Priok Priok

Kota Kota Kalideres Kalideres Buaya Rawa Rawa Buaya

Grogol Grogol Senen Senen

Pulo Pulo Gadung Gadung

Tanah TanahAbang Abang

Rawa Rawa Mangun Mangun Manggarai Manggarai Kampung Kampung Melayu Melayu

Ciledug Ciledug

Pulogebang Pulogebang Klender Klender

M Blok Blok M

Pasar Pasar Minggu Minggu Lebak Lebak Bulus Bulus

Pinang Pinang Ranti Ranti Kp. Kp. Rambutan Rambutan

LEGENDA Bis Kecil/Angkot Region Bis Besar Reguler Bis Besar Patas Bis Besar PatasAC

Gambar 5.5 Kondisi Demand-Supply Angkutan Umum Bus DKI Jakarta

12,000,000

10,000,000

8,000,000 Demand

6,000,000

Supply

4,000,000

2,000,000

0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2007 2010

5-29


2-

Kelembagaan dan Pengaturan

Berbagai permasalahan operasional dan teknis pada sektor angkutan umum bus berawal dari lemahnya aspek kelembagaan dan pengaturan baik dari produknya maupun dari proses penerapannya seperti antara lain: Pemahaman belum bersifat bersifat operasional; operasional; Orientasi pada pendapatan asli daerah; Lemahnya koordinasi antar instansi terkait; Petunjuk teknis yang belum bersifat operasional dan aplikatif; Peran swasta belum efektif; Mekanisme penentuan trayek dan jenis moda belum optimal. 3-

Perencanaan

Seringkali proses perencanaan tidak dilakukan secara optimal dan seringkali produk dari perencanaan ini tidak diikuti secara konsisten dalam proses implementasinya. Beberapa permasalahan yang lazim muncul dalam aspek ini antara lain; Kurangnya keterpaduan perencanaan; Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi antara pembangunan (implementasi) dan perencanaan; Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan antar sektor 4-

Standar Pelayanan Pada dasarnya standar dan mutu pelayanan telah diatur dalam perangkat peraturan, namun ketentuan standar ini seringkali diabaikan dalam penyelenggaraan sistem angkutan umum. Adapun kendala dan permasalahan yang terjadi di antaranya : Belum tersusunnya standar dasar secara rinci baik untuk angkutan maupun pelayanannya; Kurang optimalnya sistem pengujian kendaraan.

5-

Sistem Kepemilikan

Sistem kepemilikan didominasi oleh kepemilikan pribadi dan koperasi, dimana terdapat lebih dari satu individu yang mengelola ijin trayek angkutan. Namun secara faktual sistem koperasi ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga nuansa kepemilikan pribadi tetap lebih menonjol dalam sistem ini. 6-

Pendanaan/Susidi

Pada dasarnya, saat ini pun pemerintah juga menerapkan sistem pendanaan seperti ini, hanya saja selama ini sistem subsisdi yang diterapkan dimana dana subsidi selalu diambil dari sektor lain, sehingga proporsi pendanaan tiap tahun tidak dapat mengimbangi jumlah permintaan perjalanan dengan angkutan umum dan ditambah lagi dengan kurang tepatnya bentuk dan sasaran dari subsidi yang diberikan. 7-

Kinerja Angkutan Umum

Dari data lapangan dan hasil analisis beban pada jaringan angkutan umum masih belum dapat terakomodasi secara optimal karena rasio angkut penumpang pada jam sibuk terutama untuk jenis Bus Sedang dan Besar hampir disemua trayek melebihi angka 120%.

5-30


Gambar 5.6 Faktor muat angkutan bus DKI Jakarta

130% 120% 110% o t c a F d a o L

100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Jam

Dengan dioperasikannya jalur khusus bus pada 8 koridor di DKI Jakarta, belum mampu merubah kondisi diatas secara signifikan karena rasio angkut penumpang pada segmen-segmen tertentu di koridor busway melebihi 100%, yang berarti headway atau kapasitas angkut harus ditingkatkan atau menyediakan jalur lain sebagai alternatif untuk mendistribusikan beban. Beberapa kendala teknis dan non teknis yang dihadapi dalam pengoperasian tujuh koridor busway adalah:Belum maksimalnya jumlah bus yang beroperasi; Perawatan fasilitas pendukung seperti halte dan JPO yang kurang memadai; Sulitnya untuk mencapai koridor busway.

A.2. Sistem Angkutan Kereta Api Secara umum, permasalahan yang dihadapi angkutan kereta api Jabodetabek tidak jauh berbeda dengan angkutan umum bus, yang dapat dirangkum sebagai berikut: Penggunaan yang belum optimal; Jumlah trayek dan frekuensi belum optimal dan efisien; Kualitas layanan, keamanan dan keselamatan relatif rendah; Fasilitas pendukung angkutan rel kurang baik; Kapasitas jauh lebih rendah dari potensi permintaan; Tingkat kenyamanan dan keselamatan yang masih rendah; Kondisi fisik kereta yang kian menurun. Berdasarkan dari hasil survey tingkat faktor muat pada jam sibuk untuk semua jalur pelayanan melebihi angka 200% dan dari hasil pengamatan lapangan saat ini kondisi tersebut masih belum banyak berubah terutama pada pelayanan ekonomi, sedangkan untuk pelayanan non-ekonomi faktor tingkat muatnya relatif lebih baik bila mengacu kepada definisi “crush ”. capacity ”.

5-31


A.3. Sistem Angkutan Pribadi 1- Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan yang ada belum sepenuhnya saling terkait dan berkesinambungan, dimana masih banyak terdapat beberapa lokasi missing link pada sistem jaringan jalan utama dan pendukung. Hasil survey lapangan dan simulasi menunjukkan bahwa koridor jalan lingkar dalam memiliki kinerja dibawah standar ideal yang disyaratkan. Gambar 5.7 Kinerja jaringan jalan tahun 2007

Beberapa hal lain yang cukup berpengaruh pada sistem jalan adalah kurang disiplinnya masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas jalan. Fungsi trotoar dan jembatan penyeberangan sebagai fasilitas bagi pejalan kaki banyak disalah gunakan oleh oknum masyarakat untuk berniaga. Kurang memadainya fasilitas bagi pedestrian juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konflik pergerakkan lalu lintas kendaraan dan orang pada beberapa lokasi khususnya dipusat kota. 2- Kinerja Operasional (V/C Ratio, Kecepatan dan Kepadatan)

Kinerja jaringan/ruas berdasarkan v/c ratio , kecepatan perjalanan serta kepadatan rata-rata masih menunjukkan kondisi yang jauh dari memadai dan perlu penanganan yang serius, meskipun terdapat beberapa ruas jalan yang saat ini masih menunjukkan kinerja yang baik. Selama jam-jam sibuk kecepatan lalu lintas di jalan berkisar antara 10-20 km/jam dan menurun hingga kurang dari 10 km/jam dan besarnya tundaan selama 10-15 menit

5-32


pada persimpangan kritis. Indikasi koridor-koridor bermasalah terletak pada ruas jalan utama, terutama di koridor-koridor yang terletak pada kawasan pusat bisnis. Secara umum hampir seluruh koridor utama di DKI Jakarta sudah sangat bermasalah yang diindikasikan melalui nilai VCR>0.85 dan kecepatan perjalanan <15 km/jam. Gambar 5.8 Koridor-koridor utama yang bermasalah

3- Akses Bandara Sukarno-Hatta

Salah satu permasalahan besar yang dialami oleh Bandara Sukarno-Hatta yang berfungsi sebagai Sentra Primer adalah terbatasnya akses yang representatif menuju dan dari Bandara ini. Sampai saat ini akses dari dan ke DKI Jakarta yang representatif yang tersedia hanyalah jalan bebas hambatan (tol) Sedyatmo dan tidak tersedia akses alternatif lainnya seperti angkutan umum berbasiskan rel. Fungsinya sebagai akses Bandara menjadi kurang optimal, karena jenis perjalanan yang menggunakan akses ini menjadi seimbang diantara pergerakan menuju dan dari Bandara dengan pergerakkan yang menuju dan dari kawasan-kawasan yang ada. Sehingga kapasitas akses ini tidak mampu lagi mengakomodasikan pergerakkan yang ada terutama pada jam-jam sibuk dan pada lokasi-lokasi akses keluar masuk dari akses ke kawasan-kawasan yang ada. Disamping itu, karena kawasan disamping akses ini merupakan kawasan rawa yang

5-33


kondisi tanahnya yang relatif buruk, permukaan jalan akses cenderung terus menurun sehingga potensi terhadap terjadinya banjir karena muka jalan yang lebih rendah dari muka air disekelilingnya menjadi ancaman serius terhadap kelancaran lalu lintas. 4- Akses Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Priok

Analog dengan permasalahan Bandara, Pelabuhan laut yang direpresentasikan oleh pelabuhan Tanjung Priok sebagai Sentra Primer, permasalahan yang utama dalam konteks kesisteman, adalah permasalahan akses menuju dan dari kawasan Pelabuhan ini. Karena pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan angkutan barang yang melayani pergerakan domestik dan internasional, maka persentasi angkutan barang yang umumnya berdimensi besar cukup dominan, namun dilain sisi kondisi akses yang tersedia sangat tidak memadai, sehingga menghambat proses aliran barang yang pada akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. 5- Sistem Tata Ruang

Dari kecenderungan perkembangan tata ruang DKI khususnya (dan Jabodetabek umumnya), lokasi kawasan “work force ” nampaknya tidak banyak berubah dimana kecenderungan penambahan intensitas tetap berada pada kawasan pusat DKI. Maka yang terjadi untuk masa 20 tahun kedepan adalah pola pergerakkan/perjalanan tidak akan berubah (commuting trip ) dan yang berubah hanya pada tingkat pertumbuhan saja, sehingga tentunya akan berdampak kepada kapasitas tampung dari infrastruktur transportasi. Berdasarkan kajian terhadap studi-studi sebelumnya dan dari analisis terhadap pola perkembangan aktifitas guna lahan di DKI serta pengembangan infrastruktur transportasi di DKI, terjadi situasi ketidakselarasan arah pengembangan yang dipicu oleh kebijakan pengembangan ruang yang inkonsisten dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Situasi ini tercerminkan pada pola pergerakkan masyarakat yang menjadi tidak terarah yang bermuara kepada inefisiensi pemanfaatan prasarana transportasi yang ada. Situasi ini diperberat dengan kondisi laju pertumbuhan guna lahan yang merupakan refleksi dari pertumbuhan ekonomi jauh melampaui laju pertumbuhan prasarana transportasi. Kecenderungan yang terjadi saat ini peran serta sektor swasta dalam pengembangan guna lahan sangat dominan dimana tumbuh pusatpusat kegiatan yang baru dan seringkali pertumbuhan ini tidak mempertimbangkan kemampuan daya dukung jaringan transportasi yang ada.

5-34


Gambar 5.9 Situasi lokasi work force di DKI Jakarta

α

Melihat kecenderungan pembangunan yang berlangsung nampaknya intensitas pembangunan tersebar diberbagai lokasi dan tidak terkonsentrasi pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga terbentuk fenomena “urban ”. Situasi ini membentuk pola perjalanan yang tidak beraturan dan sprawl ”. cenderung membangkitkan pola perjalanan pendek, sehingga kurang menguntungkan dari aspek penyediaan pelayanan angkutan massal. Hal ini dimungkinkan terjadi karena paradigma berpikir yang ada adalah bahwa penyediaan infrastruktur transportasi merupakan kewajiban pemerintah dan dilain sisi pemerintah memang cenderung mendorong sektor swasta ini untuk berperan secara maksimal tanpa menyadari kemampuannya untuk menyiapkan dan menyediakan prasarana transportasi yang memadai baik dari segi waktu dan biaya. Kondisi ini juga diperburuk dengan timbulnya inkonsistensi kebijakan implementasi dengan kebijakan perencanaan, sehingga situasi ini tercerminkan pada permasalahan transportasi khususnya kemacetan lalu lintas. Bilamana paradigma berpikir dan tindakan seperti ini tidak dirubah, maka permasalahan transportasi/lalu lintas tetap akan menghantui DKI Jakarta terlepas apapun upaya yang dilakukan pada sektor transportasi.

B. Potensi Permasalahan & Basis Penerapan Kebijakan di Masa Datang

Sejauh permasalahan permasalahan yang dialami saat ini tidak diselesaikan secara tuntas maka permasalahan ini akan terus terbawa ke masa datang dengan tingkat dan intensitas yang lebih besar lagi. Hal ini dapat di ilustrasikan melalui hasil analisis besarnya permintaan dimana sejalan dengan

5-35


pertumbuhan ekonomi, penduduk dan lainnya, maka besarnya permintaan baik untuk angkutan umum maupun angkutan pribadi akan bertambah hampir dua kali lipat untuk perioda dua puluh tahun kedepan. Tentunya situasi ini akan membutuhkan penambahan kapasitas yang relatif cukup signifikan terutama untuk sistem angkutan umum. Sedangkan untuk sistem jaringan jalan secara tradisional juga menyiratkan kebutuhan penambahan jaringan jalan yang cukup ekstensif, namun dengan mempertimbangkan kendala keterbatasan ruang dan dana maka pendekatan secara tradsional ini perlu dipertimbangkan secara seksama mengingat akan potensi dampak yang ditimbulkan. Mengacu kepada kemampuan Pemerintah untuk menambah jaringan jalan yang sangat terbatas, dimana tingkat pembangunan jalan jauh dibawah tingkat pertumbuhan kendaraan, maka strategi pengembangan jaringan jalan sulit untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan transportasi secara makro. Dengan situasi ini, maka dibutuhkan suatu strategi dan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk dapat mengakomodasi besarnya permintaan dengan tetap mempertahankan kinerja yang optimum. Mengacu kepada hasil analisis demand forecasting untuk pengguna angkutan umum dimasa datang (2030), diperoleh besaran demand potensial 18 juta penumpang perhari ( atau 1.8 juta trip/jam puncak) yang harus diangkut untuk pergerakkan diwilayah DKI Jakarta yang juga mempertimbangkan beban dari wilayah Bodetabek. Melihat besaran potensi demand ini, maka penyediaan sistem angkutan umum massal menjadi tidak terhindarkan untuk wilayah DKI (dan bodetabek). Mengacu kepada kota-kota besar di negara lain, secara teknologi, sistem yang lazim digunakan adalah angkutan umum berbasiskan rel.

5-36


Gambar 5.10 Rencana Jaringan Angkutan Umum (skenario ideal)

Cluster Cluster Cluster Mangga Mangga Dua Dua Dua Mangga Dua Mangga Mangga Dua

Cluster Cluster Cluster Cluster Kelapa Gading Kelapa Gading Gading Kelapa

Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Bundaran Bundaran HI HI HI Bundaran Bundaran Bundaran HI

Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Senayan Senayan Senayan

Cluster Cluster Cluster Kuningan Kuningan KuninganSemanggi Semanggi Semanggi Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster CBD Sudirman Sudirman CBD Sudirman CBD Sudirman Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Blok Blok M M M Blok M Blok Blok M

Berbasiskan konsep jaringan angkutan umum massal (radial service) yang telah dicanangkan oleh Pemprop DKI sampai dengan tahun 2020 yang terdiri 18 koridor BRT, 2 Koridor MRT, dan didukung oleh jaringan PT KAI Jabodetabek maka kapasitas maksimum yang dapat disediakan adalah sebesar 530,000 trip/jam puncak (5.3 juta trip/hari). Sehingga masih tersisa sebesar 1.472 juta trip/jam (14,72 juta trip/hari) yang perlu diakomodasikan oleh sistem bis reguler (ekivalen dengan 4,900 bis besar/jam). Walaupun hasil uji simulasi terhadap rasio daya angkut melebihi 120-150% terjadi pada segmen-segmen tertentu pada jam sibuk, namun hal ini masih dapat diterima karena pada kondisi tersebut penumpang masih terangkut dan akses keluar-masuk masih dapat dimungkinkan. Sama halnya dengan fenomena yang terjadi pada KA Jabodetabek, rasio kepadatan penumpang angkutan massal dalam rentang nilai ini masih dapat diterima terutama pada saat jam puncak. Mengacu kepada kondisi pelayanan dan permasalahan yang ada maka tantangan permasalahan bagi layanan angkutan umum di masa mendatang:

5-37


•

Potensi demand yang semakin tinggi yang harus diantisipasi dengan penguatan dan perbaikan dari sisi suplai baik berupa peningkatan jumlah layanan, jenis dan kualitas layanan

•

Pengembangan kawasan pemukiman yang sangat pesat pada kawasan tertentu seperti di Serpong, Bekasi dan Tangerang harus diakomodasi dengan peningkatan layanan

•

Defisiensi secara fisik dan kualitas dari penyediaan (supply ) eksisting harus diakomodasi dengan pemeliharaan dan peremajaan armada dan fasilitas pendukung

•

Dengan adanya pengembangan sistem dan jaringan angkutan umum lainnya, pengembangan fasilitas pendukung yang memungkinkan kemudahan berpindah ke moda lain harus juga menjadi bagian dari pengembangan system angkutan berbasis rel

•

Dengan terbukanya peluang pihak swasta untuk turut berperan dalam penyediaan layanan angkutan umum berbasis rel, maka konsekuensi legal dan kewenangan organisasi yang menaunginya merupakan tantangan yang harus dihadapi.

•

Pengembangan teknologi moda yang ramah lingkungan menjadi isu penting di tahun-tahun mendatang.

Berbeda dengan sistem angkutan umum, kapasitas sistem jalan raya diukur dari kinerja jaringan baik dalam bentuk kecepatan atau waktu tempuh rata-rata jaringan maupun dalam bentuk rasio volume terhadap kapasitas. Parameter-parameter tersebut lazim digunakan sebagai indikator kinerja dan sekaligus daya tampung jaringan terhadap potensi demand yang ada. Secara tradisional, upaya untuk meningkatkan kinerja dilakukan dengan menambah kapasitas jaringan, namun untuk situasi perkotaan dimana kendala fisik berupa ruang merupakan kendala utama, maka penambahan kapasitas berupa pengembangan jaringan yang ekstensif agak sulit dilakukan karena disatu sisi bila dibangun pada permukaan tanah akan berdampak pada biaya pembebasan lahan yang mahal dan di sisi lainnya bila dibangun secara layang dapat mengurangi estetika dari kota serta mengurangi kualitas hidup masyarakat kota. Dari hasil analisis demand forecast, fenomena pertumbuhan yang terjadi pada perjalanan dengan angkutan umum terjadi pula untuk perjalanan dengan kendaraan pribadi. Dari fenomena ini dan dari hasil analisis kinerja jaringan saat ini terindikasikan kebutuhan penambahan kapasitas/jaringan secara ekstensif bila kinerja jaringan yang diharapkan mencapai kondisi ideal. Untuk wilayah DKI Jakarta, sistem atau pola jaringan arteri eksisting maupun rencana (RTRW 2010) sangat tidak ideal dan juga secara fisik dan operasional spesifikasi Arteri yang sesuai dengan konsep/teori tidak dapat dipenuhi oleh hampir semua ruas-ruas yang didefinisikan sebagai ruas arteri di DKI Jakarta. Hal ini terindikasikan dari hasil analisis terhadap pola perjalanan dan kinerja jaringan saat ini. Sehingga hal utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki dan menyempurnakan konsep pola jaringan arteri dan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan/penambahan jaringan.

5-38


Gambar 5.11 Pola Jaringan Jalan DKI

Hasil analisis terhadap kinerja jaringan berdasarkan rencana-rencana jaringan yang sudah ada dan rekomendasi berbagai studi, menunjukkan adanya peningkatan kinerja, namun bila dibandingkan dengan standar kinerja yang ideal (secara teori/konsep) masih kurang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa, dalam konteks mencapai standar kinerja yang ideal, upaya pengembangan jaringan berdasarkan rencana dan rekomendasi yang ada masih kurang optimal dan ekstensif.

5-39


Gambar 5.12 Indikator Kinerja dengan Jaringan Rencana Tahun 2010 50 45 40 35

) m30 a j / m k 25 ( . c 20 e k

15 10 5 0 2010

2015

2020

2025

(Tahun) Tol

Arteri

Jaringan

Tol w/ P

Arteri w/ P

Jaringan w/P

Gambar 5.13 Indikator Kinerja dengan Jaringan Rencana Tahun 2025 60 50 ) 40 m a j / m30 k ( . c e k 20

10 0 2010

2015

2020

2025

(Tahun) Tol

Arteri

Jaringan

Tol w /P /P

Arteri w /P /P

Jaringan w/P

Dilain sisi, untuk mengembangkan kapasitas jaringan secara lebih ekstensif untuk kondisi DKI Jakarta akan sulit sulit terlaksana dalam kaitannya dengan keterbatasan lahan dan dampak lingkungan serta kemampuan pendanaan dari pemerintah. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah adanya potensi latent/hidden demand yang berpotensi untuk menghambat pencapaian kinerja pelayanan yang ideal. Untuk mengantisipasi situasi ini diperlukan dari suatu kebijakan pendukung yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Karena bila mengacu kepada data dan realita yang ada,

5-40


yang merupakan kemampuan pemerintah, penambahan kapasitas jalan di DKI selama ini relatif sangat kecil dan lambat dibandingkan dengan penambahan jumlah kendaraan. Ada berbagai kebijakan yang dapat dilakukan seperti kebijakan pada aspek industri otomotif, dan aspek tata ruang namun dari sektor transportasi sendiri yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat moneter. Bila kebijakan dis-insentif ini diterapkan seiring dengan kebijakan pengembangan kapasitas jaringan transportasi, hasil analisis terhadap kinerja jaringan jalan menunjukkan perbaikan yang relatif signifikan. Bila kinerja jaringan jalan ingin ditingkatkan lagi hingga mencapai standar kinerja ideal, maka perlu penerapan kebijakan pendukung yang lebih ketat/keras, sehingga jumlah perjalanan dengan kendaraan pribadi akan berkurang secara signifikan. Gambar 5.14 Persentasi Pengurangan Kendaraan Pribadi tahun 2025

2020

2015

2010

0%

5% Jaringan Jaringan 2025

Jaringan Jaringan 2010

10%

15%

20%

25%

Pengurangan pe nggunaan nggunaan kend. pribadi (%) (%)

Penerapan kebijakan dis-insentif berupa skema pricing dapat mengilustrasikan besarnya nilai pendapatan langsung bila skema ini diterapkan di DKI Jakarta. Besarnya manfaat (pendapatan) ini belum termasuk pendapatan yang bersifat tidak langsung seperti berkurangnya kemacetan dan polusi serta meningkatnya perekonomian. Dari ilustrasi ini tersirat suatu potensi yang menjanjikan terhadap upaya peningkatan pelayanan sistem transportasi dimana penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara lebih efektif, karena dengan kebijakan seperti ini salah satu isu utama tentang kemacetan dapat diselesaikan dan dilain sisi upaya perbaikan pelayanan sistem transportasi, khususnya sistem angkutan

5-41


umum dapat dilakukan karena tersedia dana alternatif yang cukup tanpa harus membebani anggaran pemerintah. Mengacu kepada pengalaman di beberapa kota negara lain, kebijakan seperti ini biasanya berpotensi untuk memberikan dampak yang bersifat lintas sektoral seperti pengaruh terhadap kegiatan perekonomian kota, pola tata ruang kota dan aspek sosial masyarakat, sehingga sebagai salah satu upaya untuk mereduksi dampak yang bersifat lintas sektoral tadi, kontribusi pelayanan dan kapasitas sistem angkutan umum akan memainkan peranan penting.

C. Arah Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi DKI Jakarta C.1. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Pengembangan tata guna lahan sesuai dengan Jabodetabekpunjur 2020, DKI Jakarta diperkirakan akan tetap sebagai inti utama perkembangan kota bagi wilayah Jabodetabek (sitramp phase II, 2003) , namun secara perlahan kota-kota pendukung di wilayah Bodetabek akan muncul yang disebut sebagai sub center. Perubahan pola tata guna lahan akibat berkembangnya sub center tetap membuat DKI Jakarta seperti perannya saat ini sebagai gerbang perdagangan dan bisinis internasional, sosial komunikasi dan tetap menyediakan berbagai jasa sebagai pusat aktivitas nasional. Pengembangan urban center di Bodetabek sebaiknya diarahkan sebagai kebijakan jangka panjang, dimana aspek legal/institusional telah dipersiapkan dengan seksama untuk menurunkan arus komuter dari Bodetabek ke Jakarta. Sehingga konsekuensi dari kebijakan seperti ini adalah melakukan penguatan terhadap aksesibilitas antara urban center di Bodetabek dengan meningkatkan interaksi antar center serta didukung juga dengan penguatan aksesibilitas ke/dari Jakarta untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di urban center di Bodetabek. Selain pengembangan sub-center, ada beberapa kebijakan penataan ruang lainnya yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan pelayanan sistem transportasi di DKI Jakarta antara lain: •

Penataan pengembangan ruang yang selaras dengan pola jaringan transportasi, khususnya jaringan angkutan umum massal.

•

Penerapan kebijakan insentif dan dis-insentif pada tingkat DKI

•

Pemindahan beberapa aktifitas pemerintahan Pemda DKI ke kawasan Timur dan Barat

•

Pemindahan Aktifitas Pemerintahan Pusat

•

Revisi kebijakan rencana tata ruang DKI

5-42


Gambar 5.15 Arah Pengembangan Sub-Center Wiayah Jabodetabek

C.2. Arah Kebijakan Sistem Transportasi DKI Jakarta Konsep pengembangan arah kebijakan transportasi DKI dapat dijabarkan sebagai berikut; pengembangan kebijakan didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu Pengembangan Sistem Angkutan Umum dan Pengembangan Jaringan Jalan. Pada dua kebijakan dasar tersebut dilakukan pertimbangan terhadap aspek legal institusionalnya yang terkait dengan kelayakan implementasi untuk suatu kurun waktu perencanaan agar lebih realistis. Arah kebijakan pengembangan sistem transportasi di DKI dapat dikelompokan berdasarkan: •

Pengembangan dari aspek penyediaan.

•

Pengembangan dari aspek permintaan.

5-43


Gambar 5.16 Arah Pengembangan Kebijakan Transportasi DKI

Sk en ar i o Tat a Gu n a L ah an Pengembanga n Jaringan

Pengembang Legal & Kelembaga

Reposisi TUPOKSI Dishub & PT. KA

Fl Over/Under r/Under Pass Pass Mekanisme Pengelolaan Penin Penin kata katan n Ka Ka asita asitas s Pelebaran Lajur Penin Penin kata katan n Sim an

Angkutan

Pemban unan KA/MRT KA/MRT

Pemban unan Jalan Tol Tol Missin issin Link Link

an Sistem

Mekan Mekanisme isme Seleksi Seleksi O erator erator SistemKeuan Keuan an

Pemban unan Buswa Feeder Feeder Service Service TOD Terminal Parkir

Penin katan Akses Akses Demand Manaemen Mana emen

Law Enforcement

JANGKA PANJANG (2030) Mendorong Penggunaan Angkutan Umum dan Membatasi Penggunaan Kendaraan Pribadi

Secara umum usulan program strategis yang digunakan sebagai basis penyusunan kebijakan mengacu pada tujuan utama yaitu efisiensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan dalam mobilitas masyarakat dengan cara: 1. mempromosikan penggunaan angkutan umum dan 2. pengurangan tingkat kemacetan lalu-lintas.

5-44


Gambar 5.17 Pertumbuhan Penggunaan Angkutan Umum

Kebijakan Insentif dan disinsentif a n u g g n e P m u n m a U h u n b t a m u u k t r e n P A

θ

Pertumbuhan Normal

2030

Gambar 5.18 Pertumbuhan Penggunaan Kendaraan Pribadi Kendaraan Pribadi Skenario Do Nothing Kebijakan Insentif dan n a a r a d n e K n a h u b i m d u a t r b r e i P P

disinsentif (Skenario Do

2030

C.3. Arah Kebijakan Pengembangan Sistem Dan Jaringan Angkutan Umum 1-

Sistem dan Jaringan Angkutan Umum Bus

Konsep pengembangan sistem angkutan bus terdiri dari : •

Pembenahan dan penguatan sistem dan infrastruktur fisik yang bersifat menguatkan yang sudah ada (tidak menambah jaringan baru).

•

Pengembangan sistem dan jaringan baru yang secara langsung meningkatkan kapasitas angkut.

•

Integrasi dengan Jabodetabek.

sistem

dan

jaringan

angkutan

kereta

api

5-45


a-

Reformasi total sistem dan fisik angkutan umum eksisting

Sistem dan sarana dan prasarana fisik yang harus ditata adalah sebagai berikut; Pembenahan mekanisme ijin trayek kepada operator, Pembenahan Sistem operator, Pembenahan jalur trayek angkutan bus besar, sedang dan kecil, Penataan titik berhenti bus, Pembenahan fasilitas pendukung (seperti halte dan JPO), Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, Relokasi terminal antar kota.

b-

Reformasi (Penghapusan) Fungsi Terminal dalam Kota

Gambar 5.19 Reformasi (Penghapusan) Fungsi Terminal dalam Kota

5-46


c-

Pengembangan sistem dan jaringan pengumpan (feeder system) yang merupakan sistem penunjang sistem BRT dan sistem Rel.

Gambar 5.20 Konsep Jalur Pengumpan Angkutan Massal

d- Pengembangan

fasilitas lainnya yang memberikan kemudahan dalam menggunakan angkutan umum bus biasa dan sistem BRT

Sistem fasilitas pendukung yang harus dikembangkan antara lain; Sistem park and ride atau sistem kiss and ride, Penataan dan Pengembangan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda, Pengembangan fasilitas transfer pada stasiun/halte antar moda.

5-47


Gambar 5.21 Indikasi Lokasi Potensi Penyediaan Fasilitas Park and Ride

e- Pengembangan

Sistem

BRT

(Busway)

lintas

wilayah

administrasi Gambar 5.22 Rencana Pengembangan Ekstensi Koridor Busway

Legenda : Kor. Busway 1-7 Rencana Kor. Busway 8 - 15 Ekstensi Koridor Busway

5-48


2-

Sistem dan Jaringan Angkutan Kereta Api

Untuk mangakomodasi potensi pergerakan di tahun 2030 mendatang, konsep pengembangan sistem angkutan kereta api ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: •

Pembenahan dan penguatan sistem dan infrastruktur fisik yang bersifat menguatkan yang sudah ada (tidak menambah jaringan baru).

•

Pengembangan sistem dan jaringan baru yang secara langsung meningkatkan kapasitas angkut.

a- Konsep Pengembangan Sistem Pelayanan & Kapasitas Angkutan Kereta Api

Pengembangan sistem dan kapasitas pelayanan yang bersifat menguatkan dan menata sistem dan jaringan eksisting secara rinci terdiri dari : •

Penguatan jaringan yang sudah ada berupa peningkatan frekuensi dan jumlah rangkaian kereta (train) dengan tetap memenuhi persyaratan keselamatan operasional.

•

Peningkatan operasional trayek jalur melingkar (circle/loop line) pada jaringan kereta Jabodetabek untuk mengakomodasi potensi penumpang yang berpindah jalur.

•

Perbaikan dan peningkatan secara fisik dan kualitas pelayanan dari fasilitas pendukung seperti: Stasiun; Sistem Signal; Persilangan,; Sistem tiket dan transaksi tiket

•

Peningkatan dan pengembangan fasilitas yang memberikan kemudahan menuju dan dari lokasi stasiun kereta api yang terdiri dari: Penguatan dan Pengembangan fasilitas transfer antar moda; Pengembangan dan pengadaan sistem feeder bus-KA; Penyediaan fasilitas pejalan kaki ;Penyediaan fasilitas park and ride untuk mobil, sepeda motor dan sepeda

5-49


Gambar 5.23 Rencana Trayek Jalur Melingkar

Sumber : “Blueprint Perkeretaapian Nasional”, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Gambar 5.24 Indikasi Kawasan Multi Moda yang Bersinggungan dengan Stasiun KA Jabodetabek

Legenda : Kawasan Multimoda

5-50


Gambar 5.25 Indikasi Lokasi Setasiun untuk sistem Park and Ride

Legenda :

Stasiun dengan potensi en edia ediaanPar anPark k&

Pengembangan Jaringan (Rel) Angkutan Kereta Kereta Api b- Konsep Pengembangan

Pengembangan jaringan baru yang layak dipertimbangkan untuk mengakomodasi potensi demand dan perkembangan guna lahan sebagai dampak perubahan tata ruang hingga tahun 2030, yaitu: •

Pengembangan jalur (track ) baik secara layang maupun permukaan pada jaringan rel Jabodetabek. Peningkatan pasokkan jaringan ini diharapkan mampu mengakomodasi potensi demand pada tahun 2030 seperti; Jalur (track ) ke dan dari Bandara Soekarno-Hatta; Jalur Ganda (Doble-double track ) Manggarai-Bekasi; Jalur angkutan barang

•

Pembangunan Light Rail (atau elevated Busway/Guided Busway )

•

Pengembangan koridor MRT untuk jalur Lebak Bulus-Kp. Bandan secara skala penuh.

•

Pengembangan koridor berbasis rel yang menghubungkan kawasan Timur dan barat Jakarta.

•

Pengembangan koridor berbasis rel pada koridor Sentra Primer Timur-Kp. Melayu-Casablanca-Tomang-Sentra Primer Barat.

•

Peningkatan koridor BRT menjadi koridor berbasis rel atau Elevated Busway

5-51


Gambar 5.26 Rencana Jaringan Angkutan Umum (2030)

3-

Kebijakan Pendukung Promosi Penggunaan Angkutan Umum

(1).

Penyediaan Fasilitas Transfer

(2). Penataan Dan Pengembangan Lahan Berbasis Pada Promosi Promosi Angkutan Umum (Transit Oriented Development) (3). Penggunaan Sistem Informasi Teknologi Pendukung Sistem Angkutan Umum

5-52


Gambar 5.27 Rencana Pengembangan TOD di DKI Jakarta

D. Manajemen Permintaan (Demand Management ) Kompleksitas permasalahan transportasi di DKI Jakarta sudah tak dapat lagi diatasi hanya dengan penambahan kapasitas, sehingga tidak terelakkan lagi penyelesaian permasalahan dari sisi permintaan harus diupayakan semaksimal mungkin tanpa menghilangkan upaya penyelesaian masalah melalui aspek penyediaan. Salah satu strategi penyelesaian yang mungkin dan harus dilakukan adalah dengan menerapkan konsep pengaturan permintaan (Demand Management ). ). Skema pricing system merupakan skema yang paling potensial untuk diterapkan di Jakarta, skema ini selain mampu mencapai target utama untuk mengurangi kemacetan atau mempertahankan kinerja ruas jalan juga untuk mendapatkan dana diluar anggaran rutin guna membiayai perbaikan dan peningkatan pelayanan sistem transportasi. Secara ideal kebijakan pembatasan lalu lintas melalui skema pricing akan lebih efektif bila didukung dengan skema lainnya seperti pengaturan perparkiran, pembagian jam kerja yang berbeda, promosi kendaraan berpenumpang banyak (Car/Vanpooling ) dan strategi lainnya.

5-53


Gambar 5.28 Rencana Kawasan TDM

E. Jaringan Jalan 1-

Peningkatan/Pembangunan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Arteri dan Kolektor

Ketidakjelasan klasifikasi fungsional jalan di DKI Jakarta menyebabkan terjadinya mixed traffic antara lalu-lintas jarak dekat dan jarak jauh, sehingga perlu dikembangkan pola jaringan jalan yang lebih pasti (sesuai dengan peraturan perundangan) dan mengatur perjalanan hingga tidak terjadi mixed traffic . Mengacu kepada kajian-kajian terdahulu didapati pola jaringan jalan khususnya Arteri dalam kondisi tidak ideal sehingga prinsip kesinambungan jaringan tidak terpenuhi, sehingga skenario pengembangan pola jaringan, untuk jaringan arteri khususnya, secara umum terdiri dari sistem jaringan jalan lingkar yaitu lingkar dalam ( inner ring ), jaringan radial yang melayani road ) dan lingkar luar (outer ring road ), kawasan diluar jalan lingkar dalam menuju kawasan di dalamnya dan jaringan jalan berpola grid di wilayah pusat kota.

5-54


Gambar 5.29 Pola Jaringan Arteri DKI tahun 2030

Konsep pola Arteri yang ditunjukan dalam Gambar 2.9 harus sesuai dengan prinsip fungsi pelayanannya yaitu pola jaringan jalan dengan akses yang dibatasi. Sehingga konsekuensi logis dari prinsip ini bila diimplemetasikan dipermukaan tanah minimum harus memiliki 8 lajur dengan komposisi untuk masing-masing arah terdiri dari 2 lajur berfungsi sebagai jalur akses (jalur lambat) dan 2 lajur berfungsi sebagai jalur arteri (jalur cepat). Sebagai alternatifnya adalah dengan mengimplementasikan, khususnya untuk jalur arteri (cepat)nya, secara tidak sebidang (layang atau bawah tanah) seperti yang ditunjukan dalam Gambar 29.

5-55


Gambar 5.30 Pola Jaringan Arteri DKI (alternatif layang) tahun 2030

2-

Peningkatan Kapasitas Jalan

Mengingat infrastruktur jaringan jalan masih merupakan tulang punggung penggerak aktifitas sosial ekonomi di DKI, pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan defesiensi kapasitas infrastruktur transportasi, penyediaan atau penambahan jaringan jalan baru tidak terhindarkan, namun tentunya intensitas penambahan akan menyesuaikan terhadap dampak dari kebijakan promosi penggunaan angkutan umum dan pembatasan lalu lintas. Hal yang paling mendasar untuk mendapatkan daerah perkotaan dengan kualitas yang baik dari aspek jaringan jalan adalah mengembangkan sistem pola jaringan yang baik dan memadai, dimana komposisi klasifikasi fungsi jalan proposional. Program penambahan/perbaikan fasilitas jalan antara lain; (1).

Perampungan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR)

JORR mempunyai peranan yang penting pada jaringan jalan di Jabodetabek yang berfungsi untuk mendistribusikan perjalanan dan pengalihan lalu-lintas dari CBD, bahkan JORR diharapkan dapat memenuhi angkutan barang/kontainer dari pelabuhan internasional Tanjung Priok untuk mengurangi beban di ruas tol Bekasi Cawang dan untuk membangkitkan lalu-lintas jalan tol serpong. Ruas JORR yang saat ini

5-56


belum dan harus terkoneksi adalah sebagai berikut ; Pondok Pinang – Puri Kembangan; Puri Kembangan – Sedyatmo; Rorotan – Tanjung Priok. Gambar 5.31 Perampungan Ruas-ruas Tol JORR yang belum beroperasi

(2). Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Bebas Hambatan DKI Jakarta

Untuk membantu meningkatkan kapasitas, rasio arteri terhadap sistem jaringan, dan aksesibilitas perlu dibangun jalan arteri yang bersifat bebas hambatan pada koridor-koridor yang terindikasi menampung beban lalu lintas besar dan cenderung bersifat mixed traffic serta yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan primer maupun sekunder

5-57


Gambar 5.32 Rencana Jaringan Jalan Bebas Hambatan DKI

(3). Pembangunan Fly Over dan Underpass

Didalam wilayah pusat kota DKI, pengembangan jaringan secara ekstensif terkendala oleh lahan dan dana serta beberapa kebijakan tata ruang lainnya, sehingga skenario yang relatif lebih mudah dilakukan salah satunya adalah menghilangkan titik-titik konflik pada persimpangan melalui pembangunan simpang tidak sebidang berupa jembatan layang dan terowongan, terutama pada lokasi-lokasi yang dapat mendukung jalur-jalur angkutan massal baik berbasiskan jalan maupun rel. 3-

Kebijakan Pendukung Jaringan jalan

(1). Peningkatan kapasitas jalan

Tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kapasitas jalan di DKI Jakarta adalah sebagai berikut : Mengoptimalkan kapasitas jalan (Melarang parkir badan jalan, Melarang penggunaan badan jalan untuk pedagang kaki lima); Pengenalan sistem arus lalu-lintas yang berlawanan (reversible flow); Peningkatan sistem sinyal fase lalu-lintas dari satu fase – satu arah menjadi satu fase – dua arah ; Sistem sinyal koordinasi disimpang utama jalan arteri; Merubah sistem bundaran menjadi simpang dengan lampu lalu-lintas; Penggunaan jaringan jalan eksisting secara efisien; Pelebaran jalan untuk memperbaiki lebar badan jalan yang tidak konsisten (bottle neck); Melarang angkutan umum mengambil

5-58


penumpang secara sembarangan di tengah jalan; Pemisahan kendaraan berat dari lalu lintas umum Gambar 5.33 Rencana Flyover & Underpass DKI Jakarta

Rencana Flyover & Underpass DKI Jakarta –

Legend : Flyover Underpass (2). Peningkatan Kontrol Lalu Lintas

Peningkatan pengendalian/kontrol lalu lintas merupakan cara yang efektif untuk menangani masalah lalu lintas dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas jalan yang ada. Kapasitas jalan di daerah perkotaan dipersimpangan harus ditingkatkan melalui peningkatan desain geometrik dan peningkatan sistem kontrol lalu lintas, misalnya sistem koordinasi lampu lalu lintas, atau area traffic control system (ATCS). Upaya lain dalam kategori ini dapat berupa pembatasan putaran jalan (u-turn ), ), larangan belok kanan, dan pengenalan sistem informasi transportasi.

5-59


F. Kesimpulan & Rekomendasi 1-

Kesimpulan

Mengacu kepada hasil pembahasan dari bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik suatu benang merah bahwa permasalahan transportasi di wilayah DKI diakibatkan oleh faktor-faktor : •

Defisiensi kapasitas infrastruktur transportasi yang meliputi seluruh jaringan dan sarana transportasi.

•

Perkembangan dan perubahan tata ruang yang tidak terkendali

•

Rendahnya pelayanan angkutan umum

•

Penggunaan ruang prasarana jalan yang tidak semestinya

•

Kebijakan yang kontradiktif dari instansi-instasi terkait baik ditingkat Pemerintah DKI, Bodetabek maupun Pusat

•

Perangkat legal dan institusional yang kurang/belum antisipatif terhadap pesatnya dinamika pembangunan

Hasil review terhadap berbagai studi menunjukkan adanya konsistensi dan kesinambungan permasalahan dan usulan penanganan permasalahan transportasi di DKI Jakarta. Namun terindikasikan bahwa hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan dan nyata untuk mengimplementasikan usulanusulan tersebut, sehingga tantangan yang harus dijawab untuk menyelesaikan permasalahan sistem transportasi di DKI Jakarta adalah bagaimana cara atau mekanisme untuk mengimplementasikan berbagai usulan-usulan tersebut. Pengembangan skenario kebijakan sistem transportasi didasarkan pada hasil analisis permasalahan, permintaan (demand), rekomendasi studistudi sebelumnya, rencana (commited) pemerintah dan uji kinerja dari skenario. Dari analisis terhadap besarnya permintaan dan kemampuan serta keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah menunjukkan bahwa penyelesaian hanya dari sisi supply saja, sebagaimana yang selama ini telah dilakukan, tidak mampu menyelesaikan persoalan, sehingga penanganan permasalahan eksisting dan kedepan harus dilakukan dari berbagai sisi yang bersifat multisektoral, seperti aspek penyediaan, permintaan, institusional, legal, tata ruang dan industri secara bersamaan dan terintegrasi. Situasi ini mengarah kepada konsep dasar dan strategi pengembangan sistem transportasi yang memprioritaskan kepada promosi penggunaan angkutan umum dengan dukungan kebijakan pembatasan lalu lintas yang ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk mempertahankan tingkat pelayanan/kinerja jaringan transportasi khususnya jaringan jalan. Hasil uji terhadap berbagai skenario pengembangan jaringan mengindikasikan bahwa untuk sistem angkutan umum, secara ideal, untuk mengakomodasikan permintaan dimasa datang (tahun 2030) dengan komposisi moda yang ideal dibutuhkan jaringan angkutan umum massal berbasiskan rel dengan konstruksi tidak sebidang yang ekspansif (minimum 8 koridor tambahan diluar jaringan KA Jabodetabek). Begitu pula halnya dengan pengembangan jaringan jalan perlu penambahan kapasitas yang ekstensif dalam konteks penyempurnaan pola jaringan. Bila mempertimbangkan kendala teknis, fisik, legal, institusional, dan finansial,

5-60


realisasi pengembangan sistem yang ideal ini relatif sulit terlaksana, sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih realistis yang masih tetap mampu mengakomodasikan konsep pengembangan yang ideal. Pada posisi ini pendekatan dari sisi demand sudah mutlak untuk dilakukan baik berupa kebijakan pengurangan tingkat kemacetan dengan membatasi jumlah kendaraan (pribadi) yang beroperasi maupun kebijakan tata ruang yang dapat merealokasikan berbagai aktifitas dan pusat aktifitas dari wilayah DKI Jakarta, ke wilayah Bodetabek, sehingga dapat merubah pola pergerakkan yang selama ini menekan wilayah DKI Jakarta. Dari analisis terhadap uji kinerja jaringan transportasi DKI sampai dengan tahun 2030 nampak bahwa tingkat pelayanan yang ideal sulit untuk dicapai bila kebijakan pengembangan sistem dan jaringan transportasi tidak dibarengi dengan kebijakan pengaturan demand. Sehingga untuk perioda selanjutnya (setelah tahun 2030) kebijakan ini harus ditempatkan sebagai lokomotif atau primadona dalam pengertian untuk mempertahankan tingkat pelayanan dari sistem transportasi yang telah diimplementasikan selama kurun waktu 20 tahun sejak saat ini. Lebih lanjut sebagai konsekuensi dari kebijakan sistem transportasi yang mempertimbangkan aspek penyediaan dan permintaan secara berimbang, diperlukan reformasi atau perubahan terhadap konsep peraturan perundangan dan kelembagaan yang berlaku saat ini yang dapat mengarah kepada reformasi tata kepemerintahan di wilayah Jabodetabek khususnya. 2-

Rekomendasi

Hasil pembahasan-pembahasan sebelumnya yang kemudian dirangkum dalam proses uji kebijakan pengembangan sistem transportasi di wilayah DKI, dapat dijadikan acuan sebagai basis strategi implementasi dari masing-masing kebijakan yang diusulkan. Pada dasarnya, bila kendalakendala yang ada diabaikan, semua usulan kebijakan pengembangan dapat dan harus diimplementasikan agar perbaikan sistem dan pelayanan transportasi di DKI dapat dirasakan secara signifikan. Namun dengan berbagai kendala yang ada diperlukan suatu strategi yang tepat yang memperhitungkan rentang waktu untuk mengimplementasikannya. Arahan strategi implementasi pengembangan sistem transportasi di DKI Jakarta dirangkum dalam Lampiran 5.1.12.2 Prasarana Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan luas daratan yang hanya 662,33 km2 pada tahun 2007 dihuni oleh penduduknya yang berjumlah 9.038.013 jiwa diluar penduduk di Kabupaten Kepulauan Seribu yang berjumlah 19.980 jiwa. Dengan demikian kepadatan penduduknya rata-rata adalah sekitar 14.500 jiwa/km2, diluar kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Seribu yang berkisar 2.200 jiwa/km2. Ditinjau dari daya dukung lahan, maka jumlah penduduk yang ada di Provinsi DKI Jakarta tidak sebanding dengan luas yang ada. Dengan pendekatan metode jejak ekologi (ecological footprint ) yang menggunakan kriteria konsumsi lahan khas Indonesia sebesar 0,741 Ha/orang atau 0,00741 km2/orang, maka daya dukung lahan di provinsi ini

5-61


telah terlampaui. Apalagi jika ditambahkan fungsi wilayah ini sebagai pusat pemerintahan/ibukota negara, pusat perekonomian, pusat wisata, pusat perdagangan dan sebagainya yang pada setiap harinya khususnya pada siang hari akan bertambah sekitar 2,5 juta orang dari wilayah sekitarnya (Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur) yang beraktivitas di wilayah ini. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi selain berdampak pada daya dukung lahan juga akan berdampak pada daya dukung sumberdaya air. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka tentunya akan diikuti dengan tingkat kebutuhan air yang besar juga. Namun hal ini kurang didukung oleh ketersediaan air yang cukup baik berdasarkan waktu dan ruang. Jumlah sumber air, baik airtanah dan air permukaan yang dapat dimanfaatkan secara aman terbatas, karena adanya kendala-kendala kendala-kendala sebagai :

‐

‐

‐ ‐

‐

‐ ‐

Kualitas air permukaan buruk yang disebabkan adanya pencemaran. Berdasarkan laporan BPLHD DKI Jakarta tahun 2007 kondisi air sungai dari hulu sampai hilir kualitasnya jelek, baik secara fisik, kimia maupun biologis. Bahkan berdasarkan indeks pencemar sungai, sungai-sungai yang ada termasuk kategori cemar sedang sampai berat. Pencemaran air sungai diperkirakan berasal dari industri, limbah rumah tangga dan kebiasaan masyrakat menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Kualitas dan kuantitas air situ yang semakin menurun akibat pengelolaan situ yang belum semestinya. semestinya. Situ yang ada kebanyakan kebanyakan menjadi tempat tempat pembuangan berbagai limbah baik domestik maupun industri. Luasan situ semakin berkuarang karena adanya okupasi lahan oleh masyarakat maupun pengembang, yang mengakibatkan kapasitas situ juga berkurang. Adanya ancaman intrusi air laut terhadap airtanah, khususnya di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Adanya ancaman penurunan muka airtanah dan penurunan tanah (land subsidence) yang terjadi di beberapa tempat akibat tingginya dan tidak terkendalinya pemanfaatan airtanah dalam (akuifer tertekan) dalam pemenuhan air bersih gedung-gedung perkantoran, hotel/apartemen, mall, dan sebagainya. Ketergantungan terhadap wilayah lain seperti suplai air dari Provinsi Jawa Barat (Waduk Jatiluhur dan Ciburial, Bogor), dan Provinsi Banten (Sungai Cisadane, Tangerang). Adanya air rob yang berasal dari dari Teluk Jakarta/Laut Jawa yang sering terjadi di wilayah Jakarta Utara. Daerah imbuhan airtanah (DIAT) yang berfungsi untuk menyuplai atau menambah airtanah secara alamiah pada cekungan airtanah sebagian besar terletak di luar wilayah Jakarta. Sedangkan untuk daerah resapan airtanah dangkal di Jakarta semakin berkurang dengan semakin meningkatnya lahan terbangun yang mengakibatkan kapasitas air yang meresap ke dalam tanah menurun karena sebagian besar air hujan yang ada mengalir menjadi limpasan permukaan yang masuk ke dalam sungai.

5-62


Sementara dari segi infrastruktur pelayanan air bersih, berdasarkan data tahun 2008, cakupan tingkat layanan air bersih perpipaan di provinsi ini baru mencapai 44% dengan tingkat kebocoran rata-rata mencapai angka 40 – 50 %. Berdasarkan sebaran pelayanan perpipaan air bersih maka sebagian besar masyarakat dan perkantoran di wilayah Pantura Jakarta masih minim. Untuk yang sudah terlayani air bersih, pada sebagian daerah dan waktu tertentu masih mengalami permasalahan terkait dengan kualitas, kuantitas/tekanan maupun kontinuitas pasokan air. Selebihnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan air memanfaatkan airtanah pada sistem. Permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan air untuk kebutuhan manusia, baik untuk air minum, kebutuhan domestik, industri, komersial dan sebagainya merupakan masalah yang sangat penting. Hal ini disebabkan adanya permintaan yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan segala aktivitasnya, namun disisi lain penyediaan air tetap bahkan justru terus mengalami penurunan yang diakibatkan adanya berbagai kerusakan sumber-sumber air dampak dari degradasi lingkungan hidup. Kekurangan atau defisit air akan terjadi jika hal ini terjadi terus tanpa adanya upaya-upaya untuk menyelamatkan sumber-sumber air tersebut dari kerusakan lebih lanjut. Daya dukung sumberdaya air adalah daya dukung sumberdaya air adalah kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk wilayah perkotaan seperti Provinsi DKI Jakarta ini daya dukung sumberdaya air dapat ditinjau dari 3 komponen, yaitu :

G. Neraca Air Salah satu pendekatan untuk mengetahui daya dukung sumberdaya air adalah dengan melakukan analisis neraca air terkait dengan keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan kebutuhan air. air. Analisis neraca air atau keseimbangan air adalah suatu analisa yang menggambarkan pemanfaatan sumberdaya air suatu daerah tinjauan yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Faktor-faktor yang digunakan dalam perhitungan dan analisis neraca air adalah ketersediaan air, baik airtanah, air permukaan maupun maupun air hujan; hujan; dan kebutuhan kebutuhan air dari dari dari daerah layanan yang dikaji, yang meliputi kebutuhan air untuk domestik, perkotaan, industri, pertanian dan sebagainya. Keseimbangan antara jumlah kebutuhan dan ketersediaan air ini dicerminkan dengan Indeks Penggunaan Air (IPA). Persamaan yang dapat digunakan untuk IPA adalah sebagai berikut : IPA =

jumlahketersediaanai r jumlahkebutuhanair

dimana : IPA = Indeks Penggunaan Air Selanjutnya hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh KNLH terkait dengan daya dukung sumberdaya air. Tabel berikut adalah penetapan status daya dukung sumberdaya air suatu wilayah yang didasarkan pada IPA.

5-63


Tabel Tabe l 5.1 Kriteria Status Daya Dukung Sumberdaya Air Perbandingan supply/demand

>2,0 1,0 – 2,0 < 1,0

Status daya dukung Sumberdaya Air

aman (sustained ) aman bersyarat (conditionally sustained ) terlampaui (overshoot )

Sumber : KLH, 2008 Dengan menggunakan persamaan dan kriteria di atas maka status daya dukung sumberdaya air untuk Wilayah DKI Jakarta dapat diketahui.

H. Kualitas Air •

Kualitas Airtanah

Pemantauan kualitas air tanah di CAT Jakarta dan sekitarnya juga telah dilakukan oleh Dirjen GSDM-DESDM dan Badan Geologi - DESDM. Hasilnya menunjukkan adanya degradasi kualitas air tanah yang semakin meluas dari tahun ke tahun terutama di daerah pantai, yang sebarannya dapat dilihat pada gambar 3.20 berikut. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta dalam pemantauan kualitas air tanah dangkal pada tahun 2007 yang meliputi 75 Kelurahan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan masing – masing kelurahan 1 titik pantau, terdiri dari 11 titik di Jakarta Pusat, 17 titik di Jakarta Selatan, 15 titik di Jakarta Barat, 17 titik di Jakarta Timur dan 15 titik di Jakarta Utara. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pencemaran air tanah terutama disebabkan oleh limbah domestik dan buruknya sanitasi lingkungan. Status mutu air tanah DKI Jakarta tahun 2007 adalah 12 % tercemar berat, 20 % tercemar sedang, 45 % tercemar ringan dan 25 % kategori baik. Sedangkan untuk pencemaran coliform mencapai 55 % air tanah DKI Jakarta hampir merata di seluruh wilayah. Sedangkan kecenderungan kualitas air tanah di DKI Jakarta dari tahun 2004 sampai 2007 adalah membaik dilihat dari status mutu kategori baik yang semakin meningkat dan kategori tercemar berat yang semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut ini.

5-64


Tabel 5.2 Tren Kualitas Air Tanah di DKI Jakarta Tahun 2004 – 2007 Status Mutu

Indeks Pencemar (%) 2004

2005

2006

2007

Baik

18%

16%

7%

25%

Cemar Ringan

33%

33%

55%

43%

Cemar Sedang

28%

35%

13%

20%

Cemar Berat

21%

16%

25%

12%

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2007 Gambar 5.34 Status Mutu Airtanah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Kua litas litas Air Air Tanah D KI Jakarta 60

55

50 ) %40 ( s a 30 t i l a u 20 K

43 baik

33 35

33 28

25

21

18

16

cemar ringan

25

cemar sedang

20

16

13

12

cemar berat

7

10 0 2004

2005

2006

2007

Tahun

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2007

5-65


Gambar 5.35 Sebaran Airtanah Payau / Asin di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya

•

Air Sungai

Pencemaran air di DKI Jakarta disebabkan oleh limbah industri dan limbah domestik yang dibuang tanpa memenuhi baku mutu yang berlaku, baik yang berasal dari DKI Jakarta sendiri maupun dari daerah hulu Jakarta. Sedangkan pencemaran Teluk Jakarta selain disebabkan disebabkan oleh kegiatan di laut juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan di hulunya, yaitu daratan (pencemaran sungai). Faktor – faktor yang mempengaruhi pengendalian pencemaran air diantaranya adalah rendahnya peran masyarakat dan swasta, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dan terbatasnya sarana prasarana baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Penghasil limbah cair yang sulit diawasi dan dikendalikan terutama adalah perumahan dan industri kecil. Pemantauan kualitas air sungai DKI Jakarta dilakukan di 13 sungai (66 titik pantau) meliputi 3 peruntukan, yaitu peruntukan air baku air minum (golongan B), peruntukan perikanan dan peternakan (golongan C), dan peruntukan pertanian dan usaha perkotaan (golongan D). Pada umumnya kondisi air sungai di DKI Jakarta dari hulu sampai hilir telah memburuk kualitasnya, baik kualitas fisik, kimia maupun biologi. Hasil pemantauan tahun 2007 menunjukkan 94 % sungai tercemar berat dan 6 % tercemar sedang. Kecenderungan dari tahun 2004 sampai 2007 menunjukkan kualitas yang semakin buruk. Hal ini disebabkan oleh limbah cair dari industri dan domestik

5-66


serta sampah padat yang dibuang ke sungai. Secara lebih rinci tren ini dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut ini. Tabel Tabe l 5.3 Tren Kualitas Air Sungai Sungai di DKI Jakarta Tahun 2004 - 2007 Status Mutu


2005

2006

2007

Baik

0

0

3

0

Cemar Ringan

3

4

9

0

Cemar Sedang

16

16

10

6

Cemar Berat

81

79

78

94

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2007 Gambar 5.36 Status Mutu Air Sungai di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007

Kualitas Air Sungai DKI Jakarta 100 90 80 ) 70 % ( 60 s a 50 t i l a 40 u K 30 20 10 0

94 81

79

78 baik cemar ringan cemar sedang

16 0 3 2004

cemar berat

16 0 4

3

2005

9 10 0 0 2006

6

2007

Tahun

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2007 •

Air Situ/Waduk

Jumlah situ di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 40 buah, terdiri dari 7 situ di Jakarta Selatan, 3 situ di Jakarta Pusat, 12 situ di Jakarta Utara, 2 situ di Jakarta Barat, dan 16 situ di Jakarta Timur. Sebanyak 28 buah merupakan situ alami, sisanya merupakan situ buatan, yaitu Situ Taman Ria Remaja, Waduk Kebon Melati, Waduk PIK I, Waduk PIK II, Waduk Muara Angke, Waduk Sunter I, Waduk Sunter III, Waduk Setiabudi, Situ Elok, Waduk PDAM, Situ TMII Archipelago Indonesia dan Situ TMII. Hingga tahun 2007 telah terdapat 5 buah situ yang telah berubah menjadi daratan, yaitu Situ Rawa Kendal, Rawa Rorotan, Rawa Penggilingan, Situ Rawa Segaran dan Situ Dirgantara. Kondisi situ di DKI Jakarta secara umum tidak terawat dengan baik, seperti banyak sampah yang menumpuk sepanjang pinggiran situ, masuknya limbah cair dari rumah tangga, pertanian dan industri dan kurangnya fungsi ekologis situ.

5-67


Status mutu air situ/waduk di DKI Jakarta pada tahun 2007 adalah 83 % tercemar berat dan 17 % tercemar sedang. Sedangkan kecenderungan kualitas air situ/waduk di DKI Jakarta dari tahun 2004 sampai tahun 2007 menunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan. Secara lebih rinci tren ini dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut ini. Tabel Tab el 5.4 Trend Kualitas Air Situ/Waduk DKI Jakarta Tahun 2004 - 2007 Status Mutu


2005

2006

2007

Baik

0

7

0

0

Cemar Ringan

22

33

38

0

Cemar Sedang

20

27

38

17

Cemar Berat

58

33

25

83

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2007 Gambar 5.37 Status Mutu Air Situ dan Waduk di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007

Kualitas Air Waduk/Situ DKI Jakarta 90 80 70 ) %60 ( s 50 a t i l 40 a u 30 K 20 10 0

83

58

baik 33

22 20

27

cemar ringan

38 38

33

cemar sedang

25 17

cemar berat

7 0

0 2004

2005

0 0 2006

2007

Tahun


•

Air Perairan dan Muara Teluk Jakarta

Kualitas perairan dan muara Teluk Jakarta tahun 2007 adalah 9% tercemar ringan, 30% tercemar sedang dan 62 % tercemar berat. Kecenderungan kualitas perairan dan muara Teluk Jakarta dari tahun 2004 sampai 2007 adalah semakin memburuk, ditandai dengan semakin meningkatnya

5-68


persentase kategori tercemar berat. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut ini. Tabel 5.5 Tren Derajat Pencemaran Teluk Jakarta Tahun 2004 – 2007 (Indeks Keragaman) Derajat Pencemaran

Tahun 2004

2005

2006

2007

0%

0%

0%

0%

Tercemar Ringan

44%

0%

18%

9%

Tercemar Sedang

56%

57%

40%

30%

Tercemar Berat

0%

43%

42%

62%

Tercemar Ringan

Sangat

Gambar 5.38 Status Mutu Air Situ dan Waduk di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007

Kualitas Perairan Teluk Jakarta 70 60 ) 50 % ( s 40 a t i l 30 a u K 20

10

62

57

56 44

43

baik

40 42 30

cemar ringan cemar sedang

18

cemar berat 9

0

0

0 0

0

0

0 2004

2005

2006

2007

Tahun


I. Indeks Konservasi Alih fungsi lahan dari penggunaan lahan hutan, pertanian, permukiman, dan perkotaan berturut-turut akan menurunkan imbuhan air tanah yang dapat dinyatakan dengan Indeks Konservasi (IK). IK mempunyai kisaran nilai 0 ≤ IK ≤ 1. Secara umum lahan hutan mempunyai IK berkisar 0,8 - 0,9; pertanian berkisar 0,4 - 0,5; permukiman berkisar 0,3 - 0,4; dan urban metropolitan berkisar 0 - 0,1 (Sabar, A., 1999). Nilai 0,8 berarti menunjukkan 80% dari curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah. IK ini digunakan sebagai instrumen baru untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang suatu wilayah yang terkait dengan keseimbangan air.

5-69


Indeks Konservasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) Indeks Konservasi Alami (IKA), yakni suatu koefisien yang menunjukkan kemampuan alamiah suatu wilayah untuk menyerap air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dan menjadi imbuhan air tanah yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, batuan, kemiringan lereng, dan tanah, dan (2) Indeks Konservasi Aktual (IKC), yakni suatu koefisien yang menunjukkan kemampuan yang ada/aktual pada suatu wilayah untuk menyerap air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dan menjadi imbuhan air tanah yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, batuan, kemiringan lereng, tanah dan penggunaan lahan. Untuk memperkuat peran tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur dalam pasal 49 tentang Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan menyebutkan bahwa : (1)

Rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota yang berada di Kawasan Jabodetabekpunjur harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

(2)

Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana rinci yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.

(3)

Penyusunan rencana rinci rinci dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada indeks konservasi alami dan indeks konservasi aktual.

(4)

Indeks konservasi konservasi alami dan indeks indeks konservasi konservasi aktual digunakan untuk menentukan alokasi pemanfaatan ruang yang meliputi permukiman, ruang terbuka hijau, perkantoran, dan kegiatan pertanian; amplop ruang yang meliputi koefisien dasar ruang hijau, KDB, KLB, dan garis sempadan bangunan; dan rekayasa teknologi yang diperlukan.

Dengan demikian penyusunan Indeks Konservasi ini adalah penting. Berdasarkan batasan yang ada di perpres tersebut maka penjelasan Indeks konservasi alami adalah parameter yang menunjukkan kondisi hidrologis ideal untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kemiringan, ketinggian, dan guna lahan. Sedangkan Indeks konservasi aktual adalah parameter yang menunjukkankondisi hidrologis yang ada untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kemiringan,ketinggian, dan guna lahan. Dalam rangka untuk untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 19971998 menjalin perjanjian kerjasama dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) untuk wilayah barat DKI Jakarta dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA ) untuk wilayah timur DKI Jakarta. Batas wilayah kedua operator tersebut adalah Sungai Ciliwung dan perjanjian kerjasama tersebut dalam jangka waktu 25 tahun.

5-70


Dalam upaya pemenuhan air bersih untuk wilayah Jakarta yang berasal dari air permukaan, maka kedua operator tersebut mengelola dan mengembangkan beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk mengolah air bersih yang berasal dari : •

Saluran terbuka dari Waduk Jatiluhur yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II), yang dialirkan ke Jakarta melalui saluran terbuka Kanal Tarum Barat (Kali Malang),

•

Sungai Ciliwung (Banjir Kanal Barat),

•

Sungai Krukut,

•

Sungai Pasanggrahan.

Selain itu untuk menambah layanan kapasitas air bersih maka dilakukan pembelian air bersih dari Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Gambar berikut menunjukkan menunjukkan sumber air dan fasilitas fasilitas IPA yang dikelola oleh kedua operator tersebut. Dan Tabel berikut menunjukkan kapasitas produksi dan pembelian air curah untuk kedua operator. Kapasitas produksi air yang dikelola PT Palyja yang berasal dari IPA sebesar 6.200 liter/detik dan pembelian air curah dari Kabupaten Tangerang sebesar 2.875 liter/detik, sedangkan PT Aetra mengelola IPA dengan kapasitas produksi sebesar 9.000 liter/detik dan pembelian air curah curah dari Kabupaten Bogor sebesar sebesar 185. Total Kapasitas Produksi Tersedia yang dikelola oleh kedua operator tersebut adalah : 18.260 l/det atau 575.847.360 m3/tahun. Berdasarkan data dari PAM Jaya pada tahun 2007 total kapasitas produksi sebesar 509.341.688 m3. 5.1.12.3

Prasarana Pendayagunaan Sumber Daya Air

Ketersediaan air yang merupakan salah satu bagian dari fenomena alam, sehingga sering sulit untuk diatur dan diprediksi dengan akurat. Hal ini karena mengandung variabilitas ruang (spatial variability ) dan variabilitas waktu (temporal variability ) yang sangat tinggi. Oleh karena itu, analisis secara kuantitatif dan kualitatif harus dilakukan secermat mungkin agar hasilnya merupakan informasi yang akurat untuk perencanaan dan perancangan sumberdaya air. Sumber daya air bila diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya maka jenis sumber airnya adalah air hujan langsung, air tanah (akuifer air tanah tertekan, semi tertekan, dan tidak tertekan (bebas)), dan air permukaan (mata air, air sungai, air danau, air situ alamiah, dan air beku/salju). Permasalahan mengenai ketersediaan air akan muncul pada suatu tempat apabila persediaannya terbatas atau mutu airnya tidak memenuhi persyaratan. Air yang akan dimanfaatkan sangat tergantung akan ruang dan waktu. Air yang menjadi sumber kehidupan berasal dari airtanah, air permukaan dan air hujan. Air yang dapat dimanfaatkan secara aman oleh makhluk hidup jumlahnya sangat terbatas, tidak hanya memenuhi persyaratan kuantitas, namun juga kualitasnya. •

Airtanah

Pembahasan terkait dengan ketersediaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber airtanah tidak terlepas dari cekungan airtanah (CAT). CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis,

5-71


tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan airtanah berlangsung. CAT Jakarta merupakan salah satu CAT yang berada di Kawasan Jabodetabek (berdasarkan Kepmen ESDM No. 716K/10/MEN/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Airtanah di Pulau jawa dan Madura). CAT Jakarta merupakan CAT lintas batas antara Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat dengan luasannya sekitar 1.439 km2. Sebarannya meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Dalam CAT terbagi menjadi dua bagian, yaitu : daerah imbuhan air tanah DIAT yang mempunyai pengertian sebagai daerah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah, dan daerah lepasan air tanah (DLAT) yang mempunyai pengertian daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah. Terdapat perbedaan antara DIAT dan DLAT pada sistem akuifer tidak tertekan dan sistem akuifer tertekan. Perbedaan karakteristik dan ciri tersebut adalah sebagai berikut :

‐

‐

DIAT •

DIAT pada sistem akuifer tidak tertekan mencakup daerah sebaran akuifer tidak tertekan

•

DIT pada sistem akuifer tertekan dicirikan oleh muka air tanah bebas (muka freaktik) yang lebih tinggi dari muka air tanah tertekan (muka piezometrik)ipada kondisi alamiah

DLAT •

DLAT pada sistem akuifer tidak tertekan berimpit dengan daerah imbuhan air tanahnya

•

DLAT pada sistem akuifer tertekan dicirikan oleh muka freaktik yang lebih rendah dari muka piezometrik pada kondisi alamiah.

CAT atau Cekungan Air Tanah Jakarta memiliki DIAT seluas 371 Km 2 dan DLAT seluas 1.068 Km2. DIAT terletak di bagian tengah-selatan (batas DLAT pada ketinggian antara 15-100 maml) dan dibagian selatan (batas dengan DLAT pada ketinggian antara 5 -125 maml). CAT Jakarta memiliki luas sekitar 1.439 Km2 dengan batas disebelah selatan terletak di sekitar Depok, disebelah barat dan timur masing-masing Kali Cisadane dan K. Bekasi, sementara batas disebelah utaranya adalah Laut Jawa. Sistem akuifernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter dengan ketebalan mencapai 250 m. Ketebalan akuifer tunggal antara 1 - 5 m, terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1 - 40 mmari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah CAT Jakarta sekitar 250 m2/hari. Air tanah pada endapan kuarter mengalir pada sistem akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oleh air tanah payau/asin yang berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produkif umumnya

5-72


dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt. Menurut Badan Geologi-Dep. ESDM jumlah ketersediaan air tanah CAT Jakarta pada sistem akuifer tidak tertekan berasal dari imbuhan vertikal (dibagian utara) dan aliran horizontal di bagian selatan menuju daerah pengambilan air tanah utama. Hasil perhitungan ketersediaan air tanah tidak tertekan di CAT Jakarta menunjukan bahwa ketersediaannya di daerah pantai rata-rata 7,5 m3/detik dan di bagian selatan sebesar 17,8 m3/detik. Dengan demikian total ketersediaan air tanah pada sistem akuifer tidak tertekan di CAT Jakarta sebesar 25,3 m3/detik atau sekitar 800 juta m3/tahun. Sedangkan pada sistem akuifer tertekan dengan memperhitungan pada kondisi alamiah yakni sebelum periode 1900 (Qabs = 0), terhitung aliran air tanah yang masuk ke dalam sistem akuifer CAT Jakarta (Qin) sebesar 37 juta m3/tahun, seimbang dengan aliran keluar (Qout). Dengan mempertimbangkan Qin dari selatan yakni sekitar 15 juta m3/tahun, diperoleh total ketersediaan air tanah pada sistem akuifer tertekan di CAT Jakarta mencapai 52 juta m3/tahun.

5-73


Gambar 5.39 CAT Jakarta dan sekitarnya

5-74


Gambar 5.40 Peta DIAT dan DLAT kawasan Jabodetabekpunjur dan Sekitarnya

5-75


Gambar 5.41 Skema Penampang Geologi/Hidrogeologi Jakarta-Bogor

5-76


Gambar 5.42 Potensi Airtanah CAT Jakarta

Sebelumnya diketahui bahwa CAT Jakarta dengan luasannya 1.439 Km2 ini jika ditinjau dari wilayah administrasi meliputi seluruh wilayah wilayah Provinsi DKI Jakarta, sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten), sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Depok (Provinsi Jawa Barat). Dengan demikian sebagai pendekatan untuk menentukan potensi airtanah yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perhitungan potensi airtanah secara proposional berdasarkan luas wilayah yang ada. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2007, luasan wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta di luar Kabupaten Kepulauan Seribu adalah 653,63 km2. Dengan demikan wilayah CAT khusus wilayah Provinsi DKI

5-77


Jakarta adalah 45,4% dari luasan CAT Jakarta seluruhnya. Dengan demikian ketersediaan airtanah airtanah tidak tertekan wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dihitung sebagai berikut : •

Potensi ketersediaan airtanah tidak tertekan di wilayah Prov. DKI Jakarta = Rasio luasan X (potensi airtanah tidak tertekan CAT Jakarta – aliran airtanah tidak tertekan yang masuk ke aliran tertekan)

•

Potensi ketersediaan airtanah tidak tertekan di wilayah Prov. DKI Jakarta = 45,4% X (800 juta m3/tahun - 37 juta m3/tahun

•

Potensi ketersediaan airtanah tidak tertekan di wilayah Prov. DKI Jakarta = 346,40 juta m3/tahun

Sedangkan ketersediaan airtanah tertekan wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dihitung sebagai sebagai berikut : •

Potensi ketersediaan airtanah tertekan di wilayah Prov. DKI Jakarta = Rasio luasan luasan X (potensi airtanah tertekan CAT Jakarta + aliran airtanah masuk ke sistem akuifer tertekan CAT Jakarta)

•

Potensi ketersediaan airtanah di wilayah Prov. DKI Jakarta = 45,4% X (37 juta m3/tahun - 15 juta m3/tahun

•

Potensi ketersediaan airtanah tertekan di wilayah Prov. DKI Jakarta = 23,61 juta m3/tahun.

Adapun potensi air tanah CAT Jakarta dikelompokkan menjadi 6 wilayah potensi air tanah (Gambar 3.16).

•

Air Permukaan

Wilayah DKI Jakarta dilalui oleh banyak sungai dan saluran air yang terhubung ke sunga-sungai tersebut. Terdapat sebanyak 13 sungai utama yang hulunya sebagian besar berasal dari kawasan diluar Jakarta, yaitu, Angke, Pesanggrahan, Gorgol, Krukut, Ciliwung, Cipinang, Sunter Buaran, Jati Kramat dan Cakung, serta saluran Mookervart (Saluran sudetan dari Kali Cisadane ke Kali Angke sebelum adanya Cengkareng Drain) yang kemudian bermuara di Teluk Jakarta. Sisanya adalah sungai dan saluran kecil yang memiliki fungsi mengumpulkan curah hujan. Namun berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta No. 582 Tahun 1995 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair, hanya sebagian kecil segmen sungai-sungai tersebut dapat digunakan sebagai air baku air minum atau golongan B. Sebagian besar sunga-ungai yang ada diperuntukkan sebagai Golongan C (air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan) dan D (air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfatkan untuk usaha perkotaan, industri pembangkit listrik tenaga air). Sedangkan air sungai yang langsung sebagai air minum atau Golongan A tidak terdapat di wilayah ini. Sungai-sungai yang termasuk kedalam Golongan B sebagian besar hanya berupa segmen-segmen sungai yang tidak terlalu panjang, kecuali Sungai Tarum Barat dan Sungai Ciliwung. Sungai-sungai tersebut antara lain : •

Sungai Krukut (segmen hulu sungai di Jakarta s/d Banjir Kanal),

5-78


•

Kali Mampang (segmen hulu sungai di Jakarta s/d Sungai Krukut),

•

Sungai Kalibaru (segmen hulu sungai di Jakarta s/d Banjir Kanal). Sungai-sungai diatas oleh masyarakat tidak dapat digunakan secara langsung karena kualitas air yang semakin lama semakin jelek dan tidak memenuhi persyaratan walaupun telah ditetapkan peruntukkannya untuk bahan air baku air minum. Untuk pemanfaatan air sungai tersebut pemerintah DKI Jakarta melalui PAM Jaya telah membangun beberapa unit pengolahan air (Water Treatment Plant /WTP) /WTP) dan infrastruktur pendistribusian. Kebutuhan air berdasarkan sektor kegiatan di kawasan perkotaan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu : 1) kebutuhan domestik antara lain air minum, mandi, cuci dan sebagainya; dan 2) kebutuhan non domestik antara lain industri, niaga, perkantoran, sarana dan hidran umum, hotel, rumah sakit dan sebagainya. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan perkembangan perekonomian/industri, maka kebutuhan air di kawasan perkotaan meningkat pula. Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah yang sangat pesat perkembangannya sehingga diperkirakan kebutuhan air akan selalu berkembang cepat pula. Kebutuhan air domestik untuk tiap daerah tidaklah selalu sama. Standar kebutuhan air untuk domestik untuk wilayah DKI Jakarta dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu wilayah DKI Jakarta non Kepulauan Seribu menggunakan stadar kebutuhan air bersih sebesar 150 l/orang/hari karena lebih mengarahperkotaan; dan wilayah Kepulauan Seribu menggunakan standar sebesar 120 l/orang/hari karena belum mengarah ke aktivitas perkotaan. Dengan demikian kebutuhan air untuk kebutuhan domestik diperoleh dengan mengalikan jumlah penduduk yang ada dengan standar kebutuhan air bersihnya. Tabel berikut menunjukkan besaran kebutuhan air domestik di Wilayah DKI Jakarta.

Tabel Tabe l 5.6 Kebutuhan Air Domestik di Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 No

1

2

Jumlah Penduduk per Wilayah*)

DKI Jakarta non Kepulauan Seribu

Jumlah (jiwa)

Kebutuhan standar**) (l/org/hr)

Total Volume***) hari (l)

tahun (m3)

9,038,013

150

1,355,701,950

494,831,212

Kepulauan Seribu

19,980

120

2,397,600

875,124

Total

9,057,993

1,358,099,550

495,706,336

Sumber : *) Jakarta Dalam Angka 2008 (BPS Prov. DKI Jakarta, 2008) **) ***)

Ditjen Cipta Karya, Dep. PU Hasil perhitungan

Berdasarkan perhitungan maka dapat diketahui bahwa kebutuhan air domestik di DKI Jakarta adalah sebesar 495.706.336 m3 per tahunnya.

5-79


Kebutuhan ini sangat besar jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada. Jika dikurangi dengan kebutuhan air di Kabupaten Kepulauan Seribu, maka jumlah kebutuhan airnya menjadi sekitar 494.831.212 dan secara umum sekitar 60% kebutuhan air tersebut dipenuhi melalui sumur airatanah tidak tertekan atau dangkal (1-40 mbmt). Sedangkan di wilayah Kepulauan Seribu tidak semua pulau memiliki akuifer airtanah yang berkualitas tawar, untuk itu PAH merupakan alternatif untuk menampung air hujan. Untuk jumlah kebutuhan air non domestik didekati dengan pemanfaatan air dari PAM dan sumur bor yang terdaftar. Dari data pelanggan PAM dan sumur bor yang terdaftar maka dapat diketahui jumlah industri, hotel, rumah sakit, tempat peribadatan, perusahaan, instansi pemerintah, dan sarana umum serta lainnya, yang selanjutnya dapat diketahui besarnya konsumsi air yang telah digunakan selama ini. Tabel 5.7 Jumlah Pelanggan PAM dan Volume Air yang disalurkan Tahun 2007 No

Kategori pelanggan

A.

Domestik

1

Jumlah Rumah Tangga yg memakai PAM

Jumlah

Jumlah Domestik

Volume (m3)

659,694

156,220,000

659,694

156,220,000

272

8,930,000

B.

Non Domestik

1

Hotel/obyek wisata

2

Badan Sosial dan Rumah sakit

1,286

7,370,000

3

Tempat Peribadatan

4,298

2,950,000

4

Sarana Umum

2,399

6,790,000

5

Perusahaan, toko dan industry

84,873

52,800,000

6

Instansi Pemerintah

2,596

13,530,000

7

Lain-lain

137

1,210,000

8

Pelanggan hydran

2,361

6,107,334

Jumlah Non Domestik

98,222

99,687,334

Total

757,916

255,907,334

Sumber : PAM Jaya dalam Jakarta Dalam Angka 2008, BPS Prov. DKI Jakarta

Berdasarkan jumlah volume air yang disalurkan oleh PAM Jaya, maka diketahui bahwa jumlah kebutuhan air terbesar non domestik adalah perusahaan, toko dan industri, yakni sekitar 53% dari total kebutuhan air non domestik. Kemudian disusul oleh konsumsi air oleh Instansi Pemerintah yaitu hampir 14% dari total kebutuhan air non domestik. Selain memanfaatkan sambungan air bersih dari PAM, maka kebutuhan air non domestik domestik juga dipenuhi dipenuhi melalui pengeboran sumur pada airtanah airtanah tertekan. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Prov. DKI Jakarta dalam

5-80


Jakarta Dalam Angka 2008 diketahui sampai pada Desember 2007 tercatat jumlah sumur bor dan sumur pantek sebanyak 3.788 buah dengan volume air yang dimanfaatkan sejumlah 22.205.353 m3. Secara rinci data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.8 Jumlah Sumur Bor dan Sumur Pantek dan Pemakaian Air Tahun 2007 No

Kategori Pelanggan

1

Sumur Bor

2

Sumur Pantek Total

Jumlah

3,788 3,788

Volume (m3)

19,561,704 2,643,649 22,205,353

Sumber : Dinas Pertambangan Prov. DKI Jakarta dalam Jakarta Dalam Angka 2008, BPS Prov. DKI Jakarta

Selanjutnya berdasarkan data di atas maka dapat disusun kebutuhan dan pemanfaatan air secara lebih rinci. Untuk kebutuhan air domestik dibagi berdasarkan jumlah Rumah Tangga yang sudah terlayani oleh PAM dan belum terlayani oleh PAM. Jumlah yang belum terlayani dihitung berdasarkan total kebutuhan air domestik dikurangi dengan jumlah kebutuhan air domestik (RT) yang sudah terlayani oleh PAM, sehingga kebutuhan airnya adalah 338.611.212 m3 dan saat ini dipenuhi kebutuhan airnya dipenuhi dari sumur airtanah tidak tertekan atau sumur dangkal. Tabel berikut menunjukkan besarnya kebutuhan air di wilayah Provinsi DKI Jakarta di luar Kabupaten Kepulauan Seribu. Tabel 5.9 Kebutuhan Air di Wilayah Provinsi DKI Jakarta (diluar Kab. Kep. Seribu) Tahun 2007 No

Jenis Kebutuhan atau penguna air

Volume (m3)

Keterangan

1

Kebutuhan domestik non PAM

pengguna airtanah tidak 338,611,212 tertekan

2

Kebutuhan domestik dgn PAM

156,220,000

3

Kebutuhan non domestik non PAM PAM

22,205 22,205,35 ,353 3 penggu pengguna na sumu sumurr bor/pa bor/pante ntek k

4

Kebutuhan non domestik dgn PAM

99,687,334

Total

616,723,899

Sumber : Hasil Perhitungan, 2009

Berdasarkan perhitungan dalam tabel di atas, maka diketahui bahwa total kebutuhan air untuk domestik dan non domestik adalah sebesar 616,723,899

5-81


m3 per tahun. Komposisi antara kebutuhan air domestik dan non domestik adalah sekitar sekitar 80 : 20 atau dengan kata lain kebutuhan air non domestik merupakan 25% dari kebutuhan kebutuhan air domestik. domestik. Sedangkan kebutuhan air untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu lebih sederhana, yakni kebutuhan air domestik ditambah kebutuhan non domestik, yang besarnya 20% dari kebutuhan air domestik. Secara rinci kebutuhan air untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.10 Kebutuhan Air di Wilayah Kab. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 No

1 2

Jenis Kebutuhan atau penguna air

Kebutuhan air Domestik Kebutuhan Non domestic Total

Volume (m3)

Keterangan

875,124 175,025

20% dari kebutuhan domestic

1,050,149

Sumber : Hasil Perhitungan, 2009

Pendayagunaan sumberdaya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, agar berhasil guna dan berdaya guna. Upaya ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumberdaya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat membayar jasa pelayanan pengelolaan sumber daya air dan melibatkan peran serta masyarakat. Salah satu pendayagunaan sumber air adalah pemanfaatan sumber air sebagai air baku untuk air minum/bersih. Pelayanan air bersih untuk wilayah DKI Jakarta diselenggarakan oleh PAM Jaya yang dibentuk pada tahun 1977 berdasarkan Perda. Sistem Penyediaan Air Bersih Jakarta diperoleh dari beberapa sumber air baku, yaitu air baku dari bendungan Jatiluhur, terletak sekitar 60 km sebelah timur Jakarta, mata air Ciburial spring 60 km selatan Jakarta, Sungai Ciliwung, Sungai Cilandak, dan air curah dari IPA Cisadane milik PDAM Kabupaten Tangerang 30 km sebelah tenggara Jakarta. Air dari Jatiluhur disalurkan ke IPA Buaran melalui saluran terbuka (Kanal Tarum Barat). PAM Jaya membeli pasokan air baku dari Otorita Jatiluhur, air curah dari IPA Cisadane milik Pemda Kabupaten Tangerang, dan air dari mata air Ciburial milik Pemda Kabupaten Bogor. Untuk pengelolaan pengelolaan air air bersih bersih untuk warga Ibu Kota, sejak tahun tahun 1997 Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) bermitra dengan dua perusahaan swasta melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam jangka waktu 25 tahun. Operasional pengelolaan dan pelayanan air bersih efektif dilaksanakan pada bulan Pebruari 1998, dengan PT Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (TPJ) sekarang PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

5-82


Wilayah kerja sama, terdiri dari wilayah Barat (yang diselenggarakan oleh PT Palyja) dan wilayah Timur (yang diselenggarakan oleh PT Aetra), selanjutnya dibagi lagi ke beberapa wilayah usaha. Wilayah Barat terbagi atas wilayah usaha Zona 1, 4 dan 5; sedangkan, Wilayah Timur termasuk wilayah usaha Zona 2, 3 dan 6 (lihat Gambar 3.28) . Batas dari kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh Sungai Ciliwung. Kedua pengelola swasta ini mempunyai hak khusus untuk memproduksi dan mendistribusikan air di wilayah kerjasama, mencakup batas administrasi Jakarta, kecuali untuk Proyek Kota Tepi Pantai yang direncanakan Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Gambar 5.43 Wilayah Pelayanan Air Bersih Yang Dikelola Oleh PT. PAM Lyonnaise Jaya

Sumber ; Departemen Pengembangan Jaringan PALYJA, 2005

5-83


Gambar 5.44 Wilayah Pelayanan Air Bersih Yang Dikelola Oleh PT. Thames PAM Jaya

Sumber ; TPJ, GIS And Management, 2006

Berdasarkan data dari PAM Jaya, total kapasitas produksi air bersih yang dikelola oleh kedua mitra kerjasama tersebut pada tahun 2007 adalah 18.260 l/det, dengan jumlah pelanggan sebanyak 755.555 dengan tingkat kebocoran berkisar 40 – 50%. Sumber air baku yang kedua operator tersebut berasal dari air permukaan dan airtanah tertekan/dalam. Untuk sumber air baku dari air permukaan berasal dari : •

Saluran terbuka dari Waduk Jatiluhur yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II), yang dialirkan ke Jakarta melalui saluran terbuka Kanal Tarum Barat (Kali Malang),

•

Sungai Ciliwung (Banjir Kanal Barat),

•

Sungai Krukut/Cilandak,

5-84


•

Sungai Pasanggrahan

•

Pembelian air curah/bersih dari Kabupaten Tangerang (Sungai Cisadane) dan Kabupaten Bogor (Mata Air Ciburial). Sedangkan sumber air baku dari airtanah tertekan/dalam dilakukan pengeboran di daerah Rawa Bambu. Sumber air baku dan fasilitas IPA yang dikelola oleh kedua operator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Sedangkan tabel berikut menunjukkan kapasitas produksi dan pembelian air curah untuk kedua operator. Gambar 5.45 Sumber Air Baku untuk PAM DKI Jakarta dan Fasilitas IPA

Sumber : Working paper kegiatan penyusunan bahan masukan wilayah kota administrasi jakarta barat untuk RTRW Provinsi DKI Jakarta

5-85


Tabel 5.11 Kapasitas Produksi Air Bersih Perusahaan Air Minum (PAM) di DKI Jakarta Operator PT. PALYJA No

IPA

Sumber Air

PT. AETRA

Kapasitas produksi ) tersedia*

Kapasitas Produksi ) tahun 2007**

(liter/det)

(m )

No

IPA

Sumber Air

3

Kapasitas produksi ) tersedia* (m3/det)

Kapasitas Produksi tahun ) 2007** 3

(m )

1.

Pejompongan I

Saluran Tarum Barat,

2.000

57.004.060

1.

Buaran I dan II

Saluran Tarum Barat

2.500 dan 2.500

143.312.580

3.600

96.881.970

2.

Pulogadung

Saluran Tarum Barat

4.000

117.895.810

MA Ciburial

185

78.202

9.185

261,286,592

BKB 2.

Pejompongan I

Saluran Tarum Barat, BKB

3.

Cilandak

S. Krukut

400

9.849.416

Pembelian air curah

4.

Taman Kota

Sungai Pasanggrah an

200

273.422

3.

5.

DW Bambu

N/A

13.596

Rawa

Ciburial

Pembelian air curah 6.

Cisadane (DCR-4)

S. Cisadane

1.200

55.892.063

7.

Cisadane (DCR-5)

S. Cisadane

1.600

25.726.597

8.

Cikokol/Cengk areng

S. Cisadane

75

2.413.972

9.075

248,055,096

Jumlah

Jumlah

Total Kapasitas Produksi Tersedia : 18.260 l/det atau 575.847.360 m3 Total Kapasitas Produksi tahun 2007 : 509.341.688 m

3

Sumber : *) www.palyja.co.id www.palyja.co.id dan www.aetra.co.id **) PAM Jaya dalam Jakarta dalam angka 2008 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2008) Kompetisi penggunaan air bersih semakin meningkat di daerah perkotaan. Pada dasarnya negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif (UU No 7 tahun 2004, pasal 10) yang juga sejalan dengan Tujuan Millenium Development Goals (MDG’s) ke-7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, khususnya Target ke-10 yaitu untuk Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015. Menanggapi hal tersebut setidaknya pada tahun 2015 cakupan pelayanan air minum perpipaan di DKI Jakarta harus sudah mencapai 80 %

5-86


dan diharapkan pada akhir konsesi atau perjanjian kerjasama bisa mencapai 100% cakupan layanannya. Saat ini Rasio Cakupan Pelayanan suplai air untuk PT Palyja diperkirakan masih sekitar 60%, sedangkan untuk PT Aetra diperkirakan sekitar 65,9%. Jadi masih cukup jauh dengan target yang ada. Dari daerah yang telah terlayani belum seluruhnya mendapatkan suplai air yang diharapkan, seperti kurangnya pasokan, masalah tekanan, masalah kualitas maupun kontinuitasnya. Gambar berikut menunjukkan kondisi layanan air bersih dari kedua operator tersebut. Berikut isu-isu terkait dengan infrastruktur sumberdaya air terkait dengan air bersih/minum : •

Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk kegiatan industri, dan kegiatan perekonomian lainnya. Di tambah dengan tekanan populasi dan perkembangan ekonomi membuat pengelolaan air bersih di perkotaan menjadi masalah yang sangat pelik. Masalah itu menjadi semakin pelik bila melihat kenyataan bahwa pengelolaan air tidak dapat dipisahkan ke dalam wilayah administratif pemerintahan daerah pada umumnya. Hal ini berarti air harus dikelola secara terintegrasi Gambar 5.46 Cakupan Layanan Air Bersih Perpipaan di DKI Jakarta Tahun 2007

Sumber: BR-PAM DKI Jakarta, 2007

5-87


•

Perlunya peningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan di DKI Jakarta hingga 100 % karena merupakan salah satu alternatif yang sesuai untuk pembatasan secara bertahap pemanfaatan pemompaan air tanah dalam secara berlebihan yang akan mengakibatkan mengakibatkan terjadinya intrusi intrusi air laut dan penurunan muka tanah (land subsidence ) yang akan dapat lebih memperparah pengendalian banjir di DKI Jakarta. Selain itu kualitas airtanah dangkal di Jakarta cenderung terus menurun, terkontaminasi limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Data dari BPLHD (2007) dan Teknik Lingkungan UI (2007) menunjukkan, hampir 70 persen dari sampel air tanah dangkal yang dianalisis di laboratorium berada dalam kondisi tercemar.

•

Dengan standar kebutuhan air per orang sebesar 150 liter per hari, maka dengan jumlah penduduk Jakarta sekitar 9 juta, maka produksi air PAM yang ada belum berimbang dengan kebutuhan air, dengan kata lain masih ada kekurangan. Untuk itu perlu adanya penambahan atau peningkatan kapasitas produksi dari IPA yang ada serta pembelian air curah dari Kabupaten Tangerang.

•

Tingkat kebocoran air pada operator air minum masih tinggi yaitu berkisar antara 40 – 50%. Diharapkan tingkat kebocoran air dapat diturunkan hingga 25 – 35%.

•

Air baku dari Bendungan Jatiluhur dan sungai-sungai mengalir melalui sungai dan pintu-pintu air menuju Instalasi Pengolahan Air Air (IPA) (IPA) di Jakarta dan selanjutnya didistribusikan melalui pusat-pusat distribusi. Sebelum sampai di IPA, air baku tersebut juga digunakan terlebih dahulu untuk irigasi persawahan. Di sepanjang aliran sungai itu, masyarakat dan indsutri seringkali membuang berbagai jenis sampah yang kemungkinan mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di sungai, sehingga air baku tercemar. Setelah sampai di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Aetra di Jakarta, air baku yang masuk harus diolah dengan berbagai teknologi sampai dinyatakan layak sebagai air bersih. Semakin air baku mengalami tingkat pencemaran yang tinggi maka biaya produksi air juga akan meningkat.

•

Situ dan waduk

Situ adalah suatu wadah genangan air di permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis hidrologis yang potensial danmerupakan salah satu bentuk kawasan lindung (Inmendagri No.14 tahun 1998). Fungsi situ antara lain adalah sebagai daerah tangkapan tangkapan air, pengendali pengendali banjir, irigasi, irigasi, tempat memelihara ikan dan juga sebagai tempat rekreasi. Wilayah DKI Jakarta memiliki 40 buah situ yang bersifat alami maupun buatan. Sebaran Sebaran situ tersebut adalah adalah di Jakarta Selatan Selatan terdapat terdapat 7 situ dengan luasan 66,5 Ha, Jakarta Pusat Pusat terdapat 3 buah situ dengan luasan luasan 7,4 Ha, Jakarta Utara Utara terdapat 12 buah buah situ dengan luasan 179,5 Ha, dan Jakarta Barat Barat 2 situ dengan luasan 5 Ha, serta dan Jakarta Timur terdapat 16 buah situ dengan luasan 66,875 Ha. Dari jumlah tersebut terdapat 12 buah situ merupakan situ buatan, yaitu Situ Taman Ria Remaja, Waduk Kebon Melati, Waduk PIK I, Waduk PIK II, Waduk Muara Angke, Waduk Sunter I, Waduk Sunter III, Waduk Setiabudi, Situ Elok, Waduk PDAM, Situ TMII Archipelago Indonesia dan dan Situ TMII. Namun sangat sangat disayangkan disayangkan bahwa

5-88


sejumlah situ situ telah beralih beralih menjadi menjadi daratan. Sebanyak Sebanyak 4-5 buah situ telah hilang karena telah berubah menjadi daratan. Secara umum kondisi situ di DKI Jakarta kurang mendapat perhatian dari pihak yang bertanggungjawab dan juga peran serta masyarakat kurang, sehingga situ-situ yang ada tidak terawat dengan baik, baik, seperti seperti banyak banyak sampah yang menumpuk sepanjang pinggiran situ, masuknya limbah cair dari rumah tangga, pertanian dan industri dan kurangnya fungsi ekologis situ. Padahal jika ditinjau dari fungsinya, situ sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan hidrologis setempat. Tabel berikut menunjukkan jumlah situ dan waduk yang ada di DKI Jakarta Berdasarkan data situ dan waduk di atas maka potensi untuk dijadikan sebagai alternatif sumber air bersih dari air permukaan cukup besar. Namun karena seluruh situ yang ada di wilayah DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta No. 582 Tahun Tahun 1995 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair, telah ditetapkan peruntukkannya sebagai Golongan C atau untuk pertanian, maka potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air bersih. Padahal jika dihitung kapasitas atau daya tampung situ dan waduk yang ada cukup besar, yaitu diperkirakan sebesar 69.810.000 m3 jika diasumsikan kedalaman rata-rata situ dan waduknya adalah 10 m. 5.1.12.4 Prasarana Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air

A.

Banjir dan Curah Hujan

Ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh banjir membuat warga menjadi resah. Keresahan ini tak hanya dirasakan golongan masyarakat bawah saja, beberapa kawasan elit pun sudah merasakan sulitnya melakukan aktivitas banjir tiba. Tak hanya terjadi saat satu wilayah mengalami hujan lebat saja. Pada saat cuaca mendung dan sedikit hujan sekalipun, ada daerah yang tiba-tiba mengalami banjir. Ini bisa terjadi karena hujan yang terjadi di daerah hulu menyebabkan luapan air bergerak ke arah yang lebih rendah. Banjir seperti ini lebih dikenal dengan sebutan “banjir kiriman” Letak Kota Jakarta yang berada di dataran rendah ini menjadi penyebab utama mengapa warga ibukota ini tidak bisa menjauh dari masalah air. Apalagi sejarah mencatat bahwa genangan dalam jumlah besar tak hanya terjadi dalam beberapa dekade ini saja. Ratusan tahun lalu banjir juga sudah sudah dialami warga Jakarta.

B. Genangan dan Curah Hujan Di negara yang memiliki dua musim seperti Indonesia, curah hujan sangat mempengaruhi jumlah air yang bisa langsung terserap oleh tanah. Jika klasifikasi hujan tersebut ringan dan sedang biasanya bisa langsung terserap ke dalam tanah. Sekalipun sampai melimpas, air tersebut masih mampu ditampung saluran yang ada, untuk dialirkan ke laut. Masalah timbul jika hujan merata turun dengan klasifikasi lebat dan sangat lebat. Tak hanya kemampuan tanah saja yang tak lagi bisa menyerap, saluranpun tak mampu menahan limpasan air. Bahkan saluran

5-89


berkapasitas besar, makro dan sub makro sering tak mampu menanggung beban air yang terlalu banyak. Akibatnya air akan menggenangi rumahrumah penduduk yang berada di dataran yang lebih rendah. Tabel 5.12 Klasifikasi curah hujan harian

Klasifikasi

Curah hujan per hari (24 jam)

Sangat ringan

< 5 mm

Ringan

5 mm – 20 mm

Sedang

21 – 50 mm

Lebat

51 – 100 mm

Sangat lebat

> 100 mm

Kecenderungan hujan dengan klasifikasi klasifikasi lebat dan sangat lebat lebat ini terjadi pada bulan Januari dan Pebruari. Dikedua bulan ini curah hujan bisa mencapai 400 milimeter.. milimeter.. Beberapa banjir besar terjadi pada kedua bulan tersebut, seperti yang terjadi tahun 1996, 2002 dan tahun 2007 lalu. Banjir di Jakarta Jakarta memang memang bukan semata-mata akibat akibat curah hujan di daerah tersebut. Air yang berasal dari hulu (Selatan) juga sangat berperan dalam mengenangi Jakarta. Curah hujan bulanan di daerah hulu (Selatan) lebih tinggi dibandingkan dibandingkan di daerah hilir hilir (Utara). Dalam diagram di bawah ini bisa dilihat bahwa rata-rata curah hujan di Selatan selalu lebih tinggi setiap bulannya dibandingkan di Utara. Gambar 5.47 Curah Hujan Bulanan di Utara di Selatan Jakarta

Sumber : Jakarta Flood Management Project

5-90


C. Tinggi Muka Air Laut Jika curah hujan hujan tinggi, air tidak langsung bisa dibuang ke laut. Genangan sulit bisa bisa dicegah di daerah daratan rendah, terutama di wilayah yang berbatasan dengan pantai. Biasanya hal ini diperparah jika tinggi muka air laut meningkat pada saat yang bersamaan. Karena menyebabkan air semakin sulit untuk mengalir ke laut. Sebagai catatan untuk banjir-banjir besar di Jakarta dalam beberapa tahun belakangan ini, banjir tidak dipengaruhi oleh naiknya muka air laut. Pada saat banjir besar pada tahun 1996, 2002 dan 2007 air pasang ternyata tidak terlalu tinggi. Memang khusus untuk tahun 2002 air pasang sedikit lebih tinggi, satu atau dua hari sebelum terjadi banjir. Akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap terjadinya banjir pada saat itu

D. Sejarah Banjir di Kawasan Jakarta Sejarah banjir di Jakarta sudah ada sejak jaman Belanda, hanya beberapa tahun setelah pemerintahan kolonial mendarat di Batavia. Banjir besar pertama kali mereka rasakan tahun 1621, diikuti tahun 1654 dan 1876. Sering dilanda banjir, membuat Pemerintah Kolonial Belanda merasa perlu untuk mulai mengelola air secara serius. serius. Tahun 1918 Pemerintah Belanda mulai membangun bendungan. Saat itu yang dibangun adalah Bendungan Hilir, Jago dan Udik. Selanjutnya karena semakin kompleksnya masalah air yang melimpas, memaksa pemerintah kolonial membangun Banjir Kanal Barat (BKB), tujuannya agar air yang terkumpul di kanal tersebut bisa langsung dibuang ke laut. BKB ini dibangun tahun 1922, mulai dari Pintu Air Air Manggarai sampai sampai Muara Angke. Angke. Meski BKB sudah dibangun, bukan berarti persoalan banjir di Jakarta bisa langsung diselesaikan. Januari 1932 banjir besar kembali melumpuhkan Kota Jakarta. Ratusan rumah di kawasan Jalan Sabang dan Thamrin digenangi air. Saat pemerintahan beralih ke Republik Indonesia tercatat beberapa kali terjadi banjir besar.

•

Beberapa Banjir Besar Sebelum Tahun 1996

Bulan Pebruari 1976, hujan deras turun dalam waktu yang cukup lama. Selama tiga hari berturut-turut hujan turun nyaris tanpa henti. Ini mengakibatkan sebagaian Jabodetabek terendam. Jakarta Pusat menjadi lokasi terparah dalam banjir tersebut dengan lebih 200.000 jiwa diungsikan. Setahun kemudian, kemudian, 19 Januari 1977, akibat hujan lebat yang terus menerus, membuat Jakarta kembali banjir. Meski tidak separah tahun sebelumnya, setidaknya 100.000 jiwa diungsikan dalam musibah saat itu. Di era tahun delapan puluhan, persoalan banjir terus berlanjut. Januari 1984, sebanyak 291 Rukun Tetangga (RT) di aliran Sungai Grogol dan Sekretaris terendam. Dampaknya terasa di Jakarta Timur, Barat dan Pusat dengan jumlah total korban tercatat 8.596 kepala keluarga. 13 Pebruari 1989, Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan meluap akibat tidak mampu menampung banjir kiriman dari hulu, 4.400 kepala keluarga harus mengungsi. Setelah itu hampir setiap tahun terjadi banjir.

5-91


•

Kejadian Banjir Setelah 1996

Dua tahun kemudian kemudian banjir kembali menggenangi Jakarta, kali kali ini lebih banyak lagi lahan permukiman yang terendam. Lebih dari 3.000 hektar daerah permukiman sepanjang alur K.Ciliwung, BKB dan kali Anak Ciliwung tergenang. Ini disebabkan hujan yang terus menerus selama dua hari di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Hal ini mengakibatkan Kali Ciliwung penuh air, mengalir ke hilir dan meluap melewati tebing-tebing sungai. Sepertiga dari daerah genangan diperkirakan berada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Saat itu debit puncak Pintu Air Manggarai Manggarai tercatat sebesar 500 - 550 m3/det . Banjir Kanal Barat (BKB) yang hanya dibuat sesuai banjir rencana, 290 m3/det untuk periode ulang 100 tahun, tak mampu menahan air yang melimpas. Debit banjir yang sangat besar ini sekaligus menjadi indikasi adanya perubahan yang terjadi pada rejim hidrologi Kali Ciliwung, karena perubahan pada pemanfaatan lahan di DAS Ciliwung. Kala itu debit banjir mencapai 500 m3/det. Banjir yang terjadi bulan Januari itu, ternyata bukan yang terparah di tahun itu. Sebulan kemudian, 10 Pebruari 1996, curah hujan sebesar 250 mm selama 5 jam kembali membuat Jakarta banjir. Kali ini daerah yang tergenang lebih banyak lagi, sekitar 5.000 hektar daerah permukiman di DKI digenangi air setinggi 1-2 meter. Hujan satu hari itu sama dengan hujan ekstrim dengan periode ulang 100 tahun. Pelajaran yang dapat dipetik dari kedua kejadian banjir tersebut adalah bahwa kondisi kurang baik di gabungan DAS Sunter-Cipinang sebagai penyebab utama banjir di wilayah bagian timur Jakarta. Upaya pencegahan banjir di bagian timur Jakarta harus diarahkan pada penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh buruknya sistem sungai Sunter-Cipinang. Ini menunjukkan bahwa pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan komponen utama dalam penyelesaian masalah banjir di wilayah timur Jakarta. Tahun berikutnya, 13 Januari 1997, hujan deras selama 2 hari menyebabkan 4 kelurahan di Jakarta Timur tergenang. Lagi-lagi diakibatkan oleh meluapnya Sungai Cipinang. Sedangkan Januari 1999, banjir kembali menggenangi Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, ribuan rumah terendam, 6 korban tewas, 30.000 jiwa mengungsi.

•

Kejadian Banjir 2002

Banjir tahun 2002 terjadi pada bulan basah Januari-Pebruari sebagaimana yang terjadi pada banjir 1996. Perbedaan yang mendasar dari kedua banjir

5-92


ini adalah bahwa bahwa pada banjir 2002 puncak banjir disebabkan oleh banjir dari Bogor Bogor ditambah dengan hujan yang turun cukup lebat di Jakarta, ini berlangsung dalam beberapa hari. Di awal bulan Januari hujan turun selama sepuluh hari di segitiga Bekasi, Tanjung Priok dan Halim PK. Hujan ini membawa kotoran dan material yang menjadi sedimen di dasar sungai. Meski dengan intensitas yang lebih rendah, hujan masih terus turun pada pertengahan Januari itu. Intensitasnya kembali meningkat tanggal 30 Januari 2002, mencapai 250 mm. Akibatnya daerah-daerah yang berbatasan dengan sungai langsung dibanjiri air yang melimpas. Dalam kejadian banjir ini debit di Pintu air Manggarai mencapai 400 m3/det, lebih rendah dibandingkan debit pada saat banjir 1996. Curah hujan ekstrim terjadi pada tanggal 2 Pebruari dimana kala itu ketinggian Kali Ciliwung mencapai puncaknya. Sampai tanggal 4 Pebruari banjir menggenangi permukiman seluas 10.000 hektar. Secara umum dampak banjir tahun 2002 ini dua kali lipat dari banjir 1996. Kedalaman genangan pada beberapa tempat bahkan mencapai 4 meter. NEDECO, menyimpulkan bahwa puncak banjir Kali Ciliwung disebabkan oleh hujan lebat di bagian tengah DAS (sepanjang alur Depok-Manggarai) dan menyebabkan banjir dengan periode ulang 20 tahun. Banjir besar di Jakarta tahun 2002 juga menunjukan menunjukan bahwa curah hujan tahunan pada masa itu cukup tinggi. Jika dilihat rata-ratanya mencapai 2.288,9 milmeter. Ini jauh lebih tinggi dari rata-rata curah hujan tahun 1997 yang hanya 924,5 milimeter. milimeter. Juga dibandingkan dibandingkan dengan curah hujan ratarata tahun 2001. Gambar 5.48 Tinggi Muka Air Sungai Ciliwung di Depok Saat Banjir 2002

350 ) f e r + m c 300 ( l e v e l r e t a 250 w

200

150

100 30 -0 -01- 20 200 2 00 :0 :00

0 11- 02 02- 20 20 02 02 0 0: 0:00

03 -0 -02 -2 -20 02 02 0 0: 0:00

05 -0 -0 22-2 00 00 2 00:0 0 date


5-93


Gambar 5.49 Tinggi Muka Air Sungai Ciliwung di Manggarai Saat Banjir 2002

1100 ) f e r + m c ( 1000 l e v e l r e t a 900 w

800

700

600 30-01-2002 00:00

01-02-2002 00:00

03-02-2002 00:00

05-02-2002 00:00 date


•

Kejadian Banjir 2007

Genangan dalam jumlah besar kembali terjadi pada tahun 2007, sekitar 60% wilayah Jakarta mengalami banjir. Sebanyak 150.000 jiwa mengungsi, 1379 gardu induk terganggu, 420.000 pelanggan listrik tertanggu. Banjir ini terjadi karena melimpasnya air di daerah hilir Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lainnya. Luapan air pertama kali terjadi tanggal 2 Pebruari 2007 disebabkan hujan yang sangat lebat di Jakarta. Saat itu ketinggian air di Sungai Ciliwung mencapai sekitar 9,5 meter. Banjir hari itu bukan berasal dari daerah hulu, sebab ketinggian air di Katu Lampa dan Depok tidak mengkhawatirkan. Dua hari kemudian tanggal 4 Pebruari hujan lebat terjadi daerah hulu, saat itu ketinggian air di Katu Lampa sudah menunjukan tanda-tanda akan meluap. Meski hujan di Jakarta tidak sebesar dua hari sebelumnya, akan tetapi banyaknya air dari daerah hulu tidak mampu ditampung di daerah hilir Ciliwung, saat itu tinggi air mencapai lebih dari 10,5 meter. Banjir pada tanggal 4 Pebruari tersebut lebih banyak disebakan oleh curah hujan yang tinggi di daerah hulu Katu Lampa dan Depok.

5-94


Gambar 5.50 Tinggi air di hilir Sungai Ciliwung di Pintu Air Manggarai Selama Periode Banjir 2007


Gambar 5.51 Tinggi air Sungai Ciliwung di Katu Lampa Selama Periode Banjir 2007


5-95


Gambar 5.52 Tinggi air Sungai Ciliwung di Depok Selama Periode Banjir 2007

Sumber : Jakarta Flood Management Project Gambar 5.53 Curah hujan di sembilan stasiun di daerah Jakarta musim banjir 2007 ) y 400 a d / m m350 ( l l a f n i a 300 r

Priuk Pbno HLM Ceng Cengka kare reng ng Tambun

BM G Cileduk Depok Kedo Kedoya ya

250 200 150 100 50 0 01-feb

02-feb

03-feb

04-feb

05-feb

06- feb

07-feb

08-feb

09-feb

date


5-96


Gambar 5.54 Curah hujan di tiga stasiun di sekitar Bogor musim banjir 2007 ) y 400 a d / m m350 ( l l a f n i a 300 r

Citeko

Darmaga

Gunung Mas

250 200 150 100 50 0 01-feb

02-feb

03-feb

04-feb

05-feb

06-feb

07-feb

08-feb

09-feb

date


E. Catatan dari Pengalaman Banjir Jakarta Dari beberapa kejadian banjir besar yang terjadi tahun 1996, 2002 dan 2007, ada beberapa catatan yang bisa kita ambil berkaitan dengan masalah hidrologi maupun karakter cuaca.

‐ ‐

‐

‐

Bulan Januari dan Pebruari adalah bulan dengan curah hujan tinggi yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir. Banjir di Jakarta sering disebabkan karena hujan dengan kapasitas besar terus menerus turun. Hujan yang hanya turun sekali biasanya tak sampai membuat Kali Ciliwung melimpas. Hujan besar sebelumnya bisa memabah masalah pada hujan besar berikutnya. Ini terlihat dalam kasus banjir tahun 2002. Curah hujan awal Januari membawa banyak material dan menyebabkan terjadinya sedimentasi di dasar sungai. Akibatnya ketika hujan yang sama kembali muncul tanggal 31 Januari, banjir sulit dielakan. Tinggi muka air laut tidak mempengaruhi banjir yang terjadi tahun 1996 , 2002 dan 2007.

Banjir tahun 2002 dan 2007 disebabkan oleh curah hujan ekstrim yang turun lebih dari dua hari. Hal ini menyebabkan tinggi muka air Sungai Ciliwung di daerah Manggarai mencapai puncaknya. Untuk tahun 2007 sekaligus terjadi kombinasi penyebab banjir akibat hujan di daerah hulu dan dan daerah hilir.

5-97


F. Perkiraan Banjir Hingga Tahun 2030 Diharapkan pada tahun 2010 pembangunan Banjir Kanal Timur sudah sudah bisa diselesaikan dan pengerukan sungai bisa diintensifkan, sehingga sungai dan saluran untuk membuang air ke laut bisa lebih maksimal dalam bekerja. Risiko banjir yang disebabkan oleh curah hujan di bagian hulu akan terkurangi, namun potensi banjir masih tetap ada terutama yang diakibatkan curah hujan yang jatuh diatas Jakarta dan masuknya air pasang dari laut. Mengingat semakin berkembangnya permukiman dan berkurangnya rasio badan air dapat meningkatkan potensi banjir di DKI Jakarta. Hal ini ditambah lagi dengan adanya pemanasan global dimana intensitas curah hujan pada musim penghujan menjadi meningkat, naiknya permukaan laut, serta amblesnya tanah di Jakarta. Jakarta Flood Study Team pada tahun 2007, memperkirakan bahwa adanya kombinasi antara siklus pasang tertinggi air laut yang berulang setiap 18,6 tahun, amblesan tanah, dan dampak pemanasan global akan mengakibatkan potensi pasang berikut badainya yang selanjutnya akan menyebabkan muka air akan berada 1 meter di atas tanggul eksisting tahun 2025 nanti. Hal ini tentu perlu diantisipasi sejak awal.

G. Sistem Tata Air Wilayah DKI Jakarta dilalui oleh banyak sungai dan saluran air yang terhubung ke sungai-sungai tersebut. Ke-11 sungai tersebut berasal dari kawasan Bogor dan Tangerang, yaitu saluran Mookervart (saluran sudetan dari kali Cisedane ke kali Angke sebelum adanya Cengkareng Drain), Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat dan Cakung. Sisa sungai dan saluran kecil lainnya fungsinya untuk mengumpulkan curah hujan. Pada tahun 1920 Banjir Kanal Barat (BKB)/Western Banjir Canal (WBC) sepanjang 16,5 km telah dibangun untuk mengalihkan aliran banjir 100 tahunan dari 5 sungai (Krukut, Cideng, kali Baru Barat, kali Bata dan Ciliwung). Pada tahun 1983 Cengkareng Flood Way (CFW) atau Banjir Kanal Cengkareng (BKC) sepanjang 7 km telah selesai dan berfungsi untuk mengalihkan banjir 100 tahunan dari saluran Mookervart, sungai Angke, Pesanggrahan dan kali Grogol. Di saat yang sama Cakung Drain sepanjang 10 km telah selesai dibangun untuk mengalihkan banjir 100 tahunan dari kali Cakung Lama di bagian Timur Jakarta. Sudah direncanakan dan dalam tahapan pembangunan Eastern Banjir Canal (EBC)/Banjir Kanal Timur (BKT) sepanjang 23,6 km, dibangun untuk mengalihkan banjir 100 tahunan dari sungai–sungai di bagian timur (kali Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat dan Cakung) menuju Teluk Jakarta. •

Konsep sistim tata air saat ini

Skema sistem sungai/saluran makro disajikan dalam Gambar 5.55 sedangkan konsep dasar pengendalian banjir Jakarta yang dikenal selama ini terdapat pada gambar 5.56. Konsep sebagaimana yang terdapat dalam Error! Reference source not found. perlu diperbaharui karena implementasi dari sistem polder seyogianya tidak hanya dilakukan pada

5-98


wilayah tengah Utara (lihat gambar), namun harus meliputi wilayah yang ketinggian permukaan tanahnya sudah berada di bawah permukaan air laut atau air sungai. Gambar 5.55 Skema Sistem Sungai/Saluran Makro

Gambar 5.56 Konsep Dasar Pengendalian Banjir Jakarta

•

Konsep sistim tata air mendatang

Konsep sistim tata air mendatang dirumuskan sebagai berikut ; Prinsip pertama bahwa air yang datang dari Selatan lebih dahulu dapat ditahan oleh vegetasi di dataran tinggi di Selatan (Puncak). Kemudian

5-99


sedapat mungkin disimpan pada waduk dan situ yang terdapat di Bogor, Depok dan Jakarta Selatan. Jika air memang masih ada yang harus dialirkan, maka air akan mengalir melalui BKB, BKT Cengkareng Drain dan rencana kanal baru di bagianBarat Jakarta (Cengkareng Drain-2). Karena landsubsidence (penurunan muka tanah) dan sea level rise (kenaikan muka air laut) semakin luas, maka wilayah Jakarta yang berada dibawah permukaan laut juga akan semakin luas. Konsekuensinya implementasi sistim polder akan meluas, terutama ke sebelah Barat. Selain BKB dan BKT, juga ada Cengkareng Drain yang membawa air dari hulu (upstream). Sayangnya kapasitas Cengkareng Drain masih belum memadai. Oleh karena itu, direncanakan untuk membuat kanal baru (Cengkareng Drain 2) yang akan mengalirkan air dari Kali Pesanggrahan menuju ke laut dengan muara di sekitar Kali Dadap dekat Bandara Sukarno-Hatta. Bagaimana mengelola banjir yang terjadi di Jakarta Utara, dimana wilayah tersebut hanya memiliki rasio badan air yang sedemikian rendah itu? Dengan rasio badan air yang rendah sulit untuk ’membebaskan’ Jakarta Utara dari banjir dan genangan. Oleh karenanya, pengembangan sistem Pantura akan diintegrasikan sebagai bagian dalam penanggulangan banjir, antisipasi akan penurunan muka tanah dan antisipasi kenaikan muka air laut. •

Tata Air dan Reklamasi

Di dalam sistem ini,sesuai dengan Perpres 54, pulau pulau reklamasi dibuat dalam jarak minimal 200-300 m dari pesisir. Kawasan perairan yang ada di antara daratan dan pulau reklamasi dapat dimanfaatkan sebagai retensi tambahan, untuk ’mengkompensasi’ kekurangan rasio badan air di Jakarta Utara. Kawasan perairan yang ada di antara daratan dan pulau reklamasi bisa dimanfaatkan sebagai retensi tambahan. Di pulau- pulau reklamasi sendiri harus dialokasikan sejumlah persentase minimal badan air, untuk menanggulangi genangan yang yang ada di pulau itu sendiri. Untuk setiap pulau idealnya memiliki rasio badan air untuk retensi sekitar 7-8 %. Sedangkan wilayah perairan yang terletak diantara pulau reklamasi dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan banjir/genangan di Jakarta Utara. Daerah reklamasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah: yaitu BKB ke Barat, daerah tengah, dan daerah Timur Tanjung Priok. Di Tanjung Priok menghadapi kesukaran membuat tanggul di kedalaman – 8 m karena adanyatransportasi kapal-kapal. Karena itu sistem tanggul dimulai dari bagian Barat sampai tengah pulau reklamasi, pada kedalaman -8 m. Setelah itu, kemudian turun ke Selatan menuju ke existing coast line pada kawasan timur (Pelabuhan Tanjung Priok). Alternatif lain, bisa saja tanggul dipasang juga mengelilingi Tg Priok dengan menggunakan ’lock’, yang mengatur transportasi kapal pada ketinggian air yang berbeda. Namun dalam 20 tahun kedepan kemungkinan lebih baik dibuat ’terbuka’ seperti sekarang. Dalam sistem tanggul harus diperhatikan keamanannya. Jangan sampai, keruntuhan/kegagalan fungsi tanggul di suatu tempat berakibat banjir di wilayah yang luas. Sistem tanggul dan gate harus diletakkan sedemikian rupa sehingga akibat dari kegagalan struktur suatu tanggul dapat dilokalisir.

5-100


Studi lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan sistim yang handal dan optimal. Gambar 5.57 Sistem Tata Air Jakarta 2010 – 2030

Gambar 5.58 Sistem Upstream To Downstream

Hujan

L S M + m 0 0 t 0 0 2

Evapotranspirasi

Evapotranspirasi

Waduk/situ

UPSTREAM (Puncak-Bogor)

Resapan air

t1

Sistim polder

Banjir kanal

MIDDLESTREAM (Bogor-Depok-Jaksel)

t2

Evaporasi

. . ...   DOWNSTREAM (Jaksel-Jakut)

Gravitasi

t3 Polder

Pesisir

Penampang memanjang sistim tata air dari up stream ke down stream menunjukkan lebih jelas mengenai prinsi konsep tata air. Air akan ditahan di dataran tinggi (Puncak), disimpan di situ/waduk kawasan Bogor,Depok dan Jakarta Selatan. Dari Banjir Kanal ke Utara merupakan sistem polder.

5-101

t4


Tahapan Implemantasi

•

Perlu adanya tahapan-tahapan tertentu dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Seperti bagaimana dengan Cengkareng Drain dan BKB yang kapasitas sungainya cukup besar. Pada tahap pemikiran kini, dua (2) sungai tersebut sementara ini masih harus dibuka dengan opsi dapat ditutup dikemudian hari (menggunakan gate?) jika pertimbangan dan evaluasi mengarah ke ’penutupan’. Urutan implementasi yang mungkin bisa dilakukan dalam pengembangan Pantura: −

Reklamasi dilakukan oleh developer dengan arahan yang jelas, terutama pada disain tanggul laut di sebelah utara pada masingmasing pulau

−

Pembuatan tanggul laut diantara pulau reklamasi pada kedalaman -8 m

−

Penempatan gate ditentukan berdasarkan studi yang lebih rinci. Secara praktis, sebagian kawasan dengan demikian sudah tertutup

−

Cengkareng Drain dan BKB masih tetap dibuka sambil menunggu perlakuan yang tepat kepada kedua sungai tersebut.

−

Waduk Pluit bisa dihubungkan dan tetap menjadi menjadi bagian dari retensi atau sebagai tempat pengolahan air limbah. Hal tersebut harus dipelajari lebih detail lagi karena luas nya cukup luas untuk menambah retensi (ada sekitar 80 ha) Gambar 5.59 Integrasi Pantura Dan Tanggul Laut

BKB Cengkareng Cengk areng drain Q=500 m3/s Q = 510 m3/s (JICA 1997) (JICA 1997)

BKT Q=390 m3/s

5-102


•

Sistem sub makro

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa ancaman genangan bersumber dari : pasang air laut, hujan yang jatuh diatas wilayah DKI dan tingginya muka air sebagai akibat dari aliran hujan di wilayah Jabodetabek yang melalui Jakarta. Pengendalian banjir di wilayah Jakarta yang diakibatkan oleh penyebab pertama dan kedua ini dilakukan dengan pengindentifikasian sub-makro sistim yang ada di wilayah Jakarta. Batas-batas wilayah sub-catchtment (sub daerah tangkapan air) dari masing masing sub makro sistim serta arah aliran yang ada dan yang diinginkan harus diidentifikasikan. Bebarapa studi terdahulu telah mengidentifikasikan beberapa permasalahan dan situasi disejumlah sub makro sistem. Namun belum semua wilayah di DKI terpetakan secara jelas sub-makro sistimnya. Berdasarkan hasil studi terdahulu dan pengalaman penulis sebagai praktisi, pembagian sub-makro sistim wilayah DKI Jakarta dapat dibagi dalam sub makro sistim sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 5.60. Gambar 5.60 Konsep Pembagian Sub Makro (Sistim Polder) Di Wilayah Jakarta

Pembagian sub makro sistem dilakukan dengan mengacu dan melakukan penyesuaian terhadap pendekatan konsep pengendalian banjir Jakarta

5-103


yang dianut selama ini (Gambar 5.60). Di mana secara konsisten mengikuti alur pikir yang telah dikembangkan dalam Masterplan 1973. Dalam alur pikir ini, air yang berasal dari hulu akan dialirkan ke laut melalui BKB dan BKT. Sedangkan wilayah bawah di utara kedua banjir kanal ini menjadikan sistem polder sebagai sistim pengendlian banjirnya. Namun, dengan memperhatikan landsubsidence dimana semakin banyak wilayah Jakarta yang berada dibawah permukaan air laut dan sungai, maka wilayah implementasi sistim polder seyogianya menjadi lebih besar. •

Rasio Badan Air

Dengan memperhatikan bahwa permukaan tanah di sebagian wilayah Jakarta telah berada di bawah permukaan air laut, maka mitigasi non struktural (adaptasi) terhadap risiko banjir dan genangan seyogianya diarahkan pada pemberiaan ruang tambahan untuk air dan penyesuaian kehidupan yang lebih akrab dengan air. Tabel 5.13 Rasio Badan Air Saluran drainase

Kala ulang

Waduk

T = 2 thn

2.0 %

2.0 %

0.8 %

4.8 %

T = 5 thn

3.5 %

2.3 %

0.9 %

6.7 %

T = 10 thn

4.5 %

2.4 %

1.2 %

8.1 %

T = 25 thn

5.5 %

2.9 %

1.5 %

9.9 %

T = 50 thn

6.5 %

2.9 %

1.8%

11.2 %

T = 100 thn

7.5 %

3.0 %

2.1 %

12.6 %

d =2 m

d = 1.5 m

Sungai d = 6 m

Total

ulang 25 thaun untuk waduk dan 100 tahun untuk sungai, maka rasio dbdan air untuk sungai dan waduk lebih dari 7.6 %.

H.

Strategi

Seperti sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, pemerintah tak bisa lagi bergerak sendirian dalam menghadapi banjir. Upaya –upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini selalu kalah cepat dengan permasalahan yang yang muncul. Karena itu perlu langkah-langkah khusus, yang lebih banyak melibatkan masyarakat masyarakat dalam menghadapi persoalan banjir.

5-104


•

Perubahan Pradigma Pengendalian Banjir

Pengalaman selama ini di Indonesia, atau di negara lain yang mempunyai kemiripan permasalahan banjir, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki memiliki keterbatasan kemampuan menghadapi persoalan banjir dan pengelolaan air. Keterbatasan ini terutama dalam wujud keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang dimiliki. dimiliki. Disisi Disisi lain persoalan/tantangan semakin berat. Lokasi Jakarta yang berada pada dataran rendah secara kontinyu mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) dan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global, adalah merupakan 2 (dua) ancaman/tantangan besar yang harus dihadapi pada saat ini, dan dimasa depan. Disamping itu, persoalan urbanisasi dan meningkatnya jumlah penduduk, yang memakan banyak lahan yang sudah semakin sempit ini, menambah daftar tantangan yang ada. Akibatnya ruang untuk penyerapan air semakin terbatas. Banyak diantara mereka mengambil lahan ditempat yang sebenarnya menjadi daerah yang harus bebas dari pemukiman, seperti bantaran sungai dan waduk. Dengan tantangan yang sedemikian dan kenyataan yang ada, upaya penanggulangan banjir secara struktural, yang mengandalkan peran pemerintah saja tak lagi efektif dilakukan. dilakukan. Karena Karena persoalan yang muncul muncul dipastikan akan lebih cepat dibandingkan tindakan penyelesaian yang mungkin bisa dilakukan. Karena itu harus ada perubahan paradigma, dimana pemerintah tak lagi menjadi satu-satunya pemain dalam penanggulangan banjir. Komponen masyarakat dan bisnis yang memiliki aset dan penghidupan di kawasan yang potensial terjadi banjir harus lebih berperan dalam mengelola air. Merekalah yang secara langsung menderita kerugian jika terjadi banjir dan secara langsung pula mendapatkan kenikmatan jika banjir bisa tertanggulangi. Seluruh pemangku kepentingan dan beneficiaries – mereka yang mendapatkan kenikmatan dari tertanggulanginya banjir-, harus menjadi subjek subjek dalam penanggulangan banjir dan pengelolaan air. Keharusan untuk lebih melibatkan berbagai kalangan di luar pemerintah juga senafas dengan demokratisasi dan otonomi daerah. Dimana proses pengambilan keputusan selalu didasarkan pada suara-suara dan tuntutatan dari masyarakat. Dalam hal ini pendekatan dari atas ke bawah (top down ) yang selama ini dilakukan dalam pengelolaan banjir harus dikurangi. Konsekuensi dari lebih mengedepankan peran masyarakat adalah lebih mendengarkan lagi apa kemauan dan keinginan mereka. Pendekatan yang digunakan adalah dari bawah ke atas (bottom up ), ), sehingga kebijakan yang diambil merupakan solusi bersama. Dengan kemampuan yang terbatas pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan memberi gagasan-gagasan dan garis besar tentang apa yang perlu dilakukan dilakukan dan bagaimana rencana itu bisa dijalankan. Sedangkan masyarakat berpartisipasi di tingkat mikro mikro dan sub sub makro. Prinsipnya warga mengelola genangan yang mungkin terjadi di kawasan mereka. •

Partisipasi Sebagai Kunci Sukses

Secara sadar atau tidak, penduduk Jakarta telah memilih untuk tinggal di dataran rendah yang rawan banjir. Dalam kondisi yang demikian, ancaman

5-105


banjir akan terus ada dan masyarakat bersama pemerintah harus terus berupaya dan berpikir dalam perjuangan tanpa henti dengan air (in a never ). ending struggle with the water ). Investasi dibidang pengelolaan banjir membutuhkan dana yang besar. Pengoperasian dan pemeliharaan yang tak memadai berkaitan erat dengan masalah terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur banjir yang tidak disertai dengan operasional dan pemeliharaan yang jelas akan mengakibatkan infrastruktur berumur pendek dan tidak berfungsi efektif. Akibatnya akan mengancam keberlanjutan penggulangan banjir. Masyarakat harus aktif mengelola daerahnya agar banjir lebih bisa dihindari. Pengalaman yang ada menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan air tak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan teknis. Lebih sering disebabkan oleh tak memadainya kebijakan dan lemahnya institusi yang bertugas untuk operasional dan pemeliharaan. Jika melihat penyebaran penduduk di daerah Jabotabek, kegiatan masyarakat justru lebih cenderung terkonsentrasi di kawasan yang potensial mengalami banjir. Disatu sisi hal ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan dimana kejadian banjir mengakibatkan kerugian dan penderitaan lebih banyak orang. Namun pada sisi lain, dengan tersedia potensi dimana upaya penanggulangan banjir dapat ditanggulangi dan dibiayai oleh lebih banyak orang.

I.

Upaya Non Teknis Penanggulangan Banjir

Secara umum terdapat dua upaya pokok dalam pengendalian banjir di satu kawasan, yaitu upaya teknis dan upaya non-teknis. Upaya teknis adalah upaya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana teknis dalam menanggulangi banjir serta akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan non teknis lebih kepada pencegahan banjir yang ditekankan pada mengatasi penyebab banjir. Antara lain dengan mengurangi laju banjir dengan perbaikan kondisi lahan di bagian hulu sungai, pembebasan bantaran sungai, penyadaran masyarakat dan sebagainya. Termasuk dalam upaya penyadaran masyarakat adalah untuk ikut memelihara kondisi sungai dan saluran dengan tidak membuang sampah dan limbah ke badan air. Usaha-usaha yang bersifat non teknis ini lebih menekankan pada usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menanggulangi banjir di daerah ini. Bentuk kerjasama tersebut diharapkan terjalin pada bidang-bidang pengelolaan sampah dan limbah padat, penyelesaian masalah pemukiman yang menjorok ke badan saluran/sungai dan pengembangan penampungan air setempat (on site ). detention storage ). •

Penanganan dalam konteks tata ruang

Penanganan banjir merupakan suatu pekerjaan yang kompleks yang tidak bisa dilakukan secara terpenggal-penggal atau bagian per bagian. Pekerjaan ini menuntut pendekatan yang integral, karena menyangkut berbagai aspek. Untuk aspek fisik meliputi karakteristik sungai, tata guna lahan, serta tingkah laku sosial ekonomi masyarakat di wilayah itu.

5-106


Semuanya ini saling mempengaruhi dan berdampak langsung terhadap tata air. Untuk itu pendekatan pemecahan masalah banjir , haruslah merupakan bagian dari pengelolaan wilayah aliran sungai (river basin management ). ). Ini dilakukan karena aliran sungai itu merupakan suatu sistem jaringan jaringan tersendiri, padahal manfaat sungai sebagai sebagai sumber air adalah multi guna sehingga potensi untuk terjadinya conflict of interest sangat besar. Dari aspek tata ruang, aliran sungai merupakan bagian atau unsur dari ruang yang perlu mendapatkan tempat dan perlakuan yang semestinya oleh masyarakat. Sebagaimana halnya dengan jaringan infrastuktur lainnya seperti jalan raya, jaringan drainase, sanitasi, dan jaringan utilitas lainnya. Perlakuan yang salah terhadap sistem tata air bisa mengakibatkan bencana. Seperti banjir, krisis air bersih atau bahkan juga kekeringan. Di wilayah perkotaan, sistem tata air permukan ini terbagi dua, sistem sungai dan sistem drainase. drainase. Sistem sungai sebagai sumber air baku sedangkan sistem drainase merupakan salah satu usaha manusia untuk mengatasi masalah genangan air, khususnya yang disebabkan oleh air hujan. Kedua sistem ini perlu direncanakan dengan baik. Agar tidak tidak menimbulkan masalah banjir disatu sisi, disisi lain agar air sebagai sumber air baku dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dari pengaturan tata ruang, khususnya dalam konteks tata ruang wilayah sungai -yang juga juga mencakup kawasan perkotaan-, pengendalian banjir dan pemanfaatan air secara garis besarnya dapat diusahakan sebagai berikut: - Di Bagian Hulu : Fungsinya sebagai penahan (retention ) air hujan supaya tidak langsung runoff mengalir ke sungai, tapi masuk sebagian ke dalam tanah, untuk menjadi bagian air tanah. Pemanfaatan ruang: hutan, perkebunan, tanaman keras/pelindung. - Di Bagian Tengah: Fungsinya sebagai penyimpan air (storage ), ), air hujan atau air sungai ditahan sementara untuk menyimpan air pada saat musim hujan, dan dimanfaatkan pada saat musim kemarau, dan juga sebagai pengisi air tanah. Pemanfaatan ruang: waduk, situ, empang, balong, kolam, embung, badan sungai, bantaran sungai. - Di Bagian Hilir : Fungsinya sebagai genangan dan memerlukan pembuang air (drainag e) e) genangan air hujan yang ada di kawasan urban dialirkan melalui saluran drainase ke badan sungai dan terus ke laut. Pemanfaatan ruang: saluran drainase, badan sungai, bantaran sungai, tempat penyimpan air (waduk ) Untuk skala DKI Jakarta yang secara geografis terletak di kawasan hilir, pemanfaatan ruang dalam rangka pengendalian banjir bisa dalam beberapa bentuk. Seperti badan sungai, bantaran sungai, kolam penampung banjir, polder, dan lain-lain. Desain dari bentuk-bentuk fisik tersebut tentu harus memperhitungkan aspek-aspek hidrologis. Meski demikian perlu diingat disini bahwa penanganan banjir di kawasan hilir saja tak akan optimal. Perlu ada dukungan penanganan yang memadai di kawasan tengah dan kawasan hulu, sehingga air yang mengalir ke arah hilir hilir tidak terlalu banyak lagi. Bagaimanapun juga jika air

5-107


yang masuk ke Jakarta sudah dalam jumlah banyak, pasti akan mempersulit daerah ini dalam mengantisipasinya. •

Pembatasan penggunaan airtanah

Seperti yang dijelaskan pada bagian terdahulu, tanah lunak yang dikombinasikan dengan penyedotan air tanah yang terus menerus akan mengakibatkan land subsidence (amblesan). Penurunan muka tanah tidak bisa dibiarkan terus menerus, harus ada upaya pencegahan. Jika ini tidak dilakukan maka akan mengakibatkan muka tanah di DKI Jakarta semakin semakin jauh beda tingginya dengan muka air laut. Usaha untuk mengurangi risiko penurunan permukaan ini adalah dengan mengurangi penggunaan air tanah. Jika Jika air tanah terlampau banyak disedot maka maka rongga yang disebabkan oleh berkurangnya air tersebut, akan membuat tanah diatasnya mengalami penurunan. Untuk itu perlu ada aturan mengenai pembatasan penggunaan air tanah. Antara lain dengan mengenakan pajak/retribusi yang tinggi bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, sementara itu disisi lain bagi masyarakat yang menggunakan sumber lain, seperti air PAM justru mendapat insentif. Untuk industri sekala besar juga harus dilarang menggunakan air tanah. Karena mereka ini justru menyedot air dengan jumlah yang sangat banyak. Ini tentu sangat mengganggu kandungan air yang berada di dalam tanah. •

Pengembangan dan pemnafaatan situ/waduk

Fungsi situ dan waduk adalah meredam aliran air hujan (run off ) supaya tidak langsung masuk ke sungai-sungai. Dengan demikian berfungsi untuk mengurangi besarnya luapan air dan bahaya banjir. Di samping itu, waduk dan situ pada saat kemarau berfungsi sebagai tempat cadangan air, dengan adanya waduk tersebut diharapkan dapat meresapkan airnya ke dalam tanah. Ini tentu saja akan menambah cadangan air tanah yang pada gilirannya dapat dipakai untuk kepentingan domestik penduduk di daerah hilir. Potensi pengembangan waduk diharapkan terjadi di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Namun kendalanya adalah masalah pembebasan lahan di samping masalah pendanaan. Sedangkan di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat hanya sedikit terjadi perubahan peruntukan untuk pengembangan situ dan waduk. Rencana pengembangan waduk dan situsitu tersebut tersebut bisa dilihat dalam lampiran. Disamping memanfaatkan situ dan waduk, adu juga bencana yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran waduk tersebut. Seperti kasus jebolnya Situ Gintung, Gintung, di Tangerang, 27 Maret 2009, lalu. lalu. Dalam kejadian kejadian tersebut setidaknya seratus orang harus kehilangan nyawa. Berdasarkan kejadian tersebut ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian. Pertama pemeliharaan situ dan yang kedua adalah membebaskan daerahdaerah yang rawan disekitar situ situ dari rumah-rumah rumah-rumah penduduk (daftar situsitusitu yang berisiko mengalami kegagalan teknis ada di lampiran) . •

Pengembangan pemanfaatan bantaran sungai

Bantaran sungai gunanya untuk menampung luapan air pada saat air sungai naik. Dengan adanya luapan air sungai yang naik ke bantaran

5-108


sungai, maka tekanan air dan sebagian volume banjir menjadi tereduksi sehingga daya rusaknya menjadi berkurang. Dibeberapa lokasi sungai, keberadaan bantaran sungai ini perlu diamankan dalam arti dilindungi dari kemungkinan terjadinya perumahan/bangunan liar. Meski pada akhirnya nanti mereka-mereka mereka-mereka inilah yang paling sengsara jika kelak kelak terjadi banjir. Akan tetapi keberadaan bangunan liar ini ini juga sangat mengancam warga lain, karena mereka akan menahan dan mempersempit limpasan air yang seharusnya mengalir di daerah aliran sungai. Masalah yang muncul muncul adalah, sekarang ini sudah terlanjur banyak hunian liar yang terbangun di kawasan tersebut (encroachment ), sehingga pada saat akan dibebaskan timbul masalah untuk penempatan para ekspenghuni liar tersebut. Pembebasan aliran sungai dan bantaran sungai dari bangunan liar memang keputusan yang segera harus diambil. diambil. Tak ada toleransi untuk itu. Permasalahannya adalah sebagian penduduk merasa sudah memiliki ijin untuk tinggal di tempat itu. Pilihan yang paling baik adalah dengan merelokasi warga yang tinggal di tempat itu untuk dipindah ke tempat lain. Pemerintah menyediakan lahan dan bangunan untuk mereka bertempat tinggal di lokasi yang baru. Bagi penduduk yang masih enggan berpindah tentu harus ada tindakan konkrit yang sesuai dengan koridor hukum. Misalnya, mereka yang terlanjur memiliki ijin, saat perpanjangan ijinnya tiba, maka ijin tersebut tidak diperpanjang lagi. Mulai saat itu berarti mereka sudah tergolong penghuni liar. Jika para penduduk liar ini masih masih tidak mau berpindah tempat juga maka harus diambil tindakan tegas. Garis sepadan sungai harus mengacu kepada peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993. Gambar 5.61 Sempadan Sungai Menurut Peraturan Menteri Pu No : 63/1993

5-109


•

Pengaturan Permukiman

Pentaaan

Ruang

(Redevelopment )

Kawasan

Kebanyakan bangunan-bangunan perumahan di DKI Jakarta, terutama pada perumahan kumuh lebih dominan dalam formasi horisontal atau hanya terdiri dari satu tingkat saja. Dari segi tata ruang tentu sangat boros dalam pemakaian lahan. Akibatnya ruangan terbuka yang berguna untuk aliran udara dan resapan air hujan menjadi terbatas. Untuk mengatasi ini, salah satu solusi adalah dengan membangun pola perumahan dengan sistem blok bertingkat. Sebenarnya sudah ada pola pembangunan rumah susun tapi kelemahannya adalah rumah susun yang ada terlalu tinggi dan jumlah unit rumah yang kelewat banyak. Dari segi segi ruang, memang menghemat penggunaan lahan, akan tetapi masalah atau dampak sosial yang ditimbulkan dari kelompok keluarga yang menghuni rumah susun itu cukup besar. Banyak studi yang melaporkan sisi negatif dari pembangunan rumah susun. Karena itu alternatif lainnya adalah pembangunan rumah dengan sistem blok. Dari aspek hidrologis, pola ini juga lebih menguntungkan karena dengan adanya ruang terbuka yang lebih lebar, maka kemungkinan terjadinya resapan air menjadi lebih besar pula. Penataan ruang seperti ini bisa berpengaruh terhadap pengurangan dampak bahaya banjir. •

Pengaturan Limbah Dan Sampah

Masalah limbah dan sampah di DKI Jakarta memperparah masalah banjir dan kondisi lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyumbat saluran-saluran drainase dan merusak kualitas air sungai. Pembuangan air limbah langsung ke badan sungai, menambah buruk kualitas air sungai sehingga mengancam tingkat kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar saluran-saluran terbuka. Pada saat ini, hampir di seluruh tempat di DKI Jakarta, masyarakat membuang limbah cair rumah tangga dan bahkan industrinya langsung ke sungai. Kegiatan ini ditambah dengan kebiasaan sebagian besar lapisan masyarakat yang membuang sampahnya langsung ke sungai sehingga memperparah kualitas air sungai. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan manajemen persampahan yang kompleks, melibatkan seluruh warga masyarakat dari tingkat provinsi, kotamadya, kecamatan, RT/RW dan bahkan rumah tangga. •

Permukiman Yang Menjorok Ke Badan Sungai/Saluran

Laju urbanisasi yang tinggi di kota-kota besar khususnya di DKI Jakarta adalah salah satu penyebab dari adanya pemukiman yang menjorok ke badan saluran/sungai. Para pendatang yang sebagian besar berpendidikan rendah dan berpenghasilan kurang, tidak mampu membeli tempat hunian yang layak di kota. Sehingga mereka memakai lahan-lahan yang seharusnya tidak untuk ditempati seperti daerah sempadan sungai, jalur kereta api, kolong jembatan layang dan sebagainya. Limbah rumah tangga badan saluran/sungai Akumulasi dari limbah dengan limbah yang

yang dihasilkan oleh pemukiman yang menjorok ke cenderung untuk dibuang langsung ke badan air. yang dibuang ke badan air tersebut bersama-sama datang dari hulu, akan menghambat aliran dan

5-110


mempercepat pengendapan di alur sungai dan di muara sehingga pada saat banjir air akan meluap ke kanan kiri saluran/sungai. Diperlukan peraturan yang jelas dan tegas serta penegakan hukum untuk menertibkan pemukiman yang menjorok ke badan air, tanpa mengabaikan hak sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pemukiman tersebut.

•

Konservasi DAS

Untuk menahan air dan mengurangi koefisien run off (air yang mengalir dipermukaan), maka perlu dilakukan konservasi di aliran sungai. Jika terjadi peningkatan jumlah hujan, harus ada usaha untuk mengeleminir jumlah air yang langsung terbuang ke sungai. Sedapat mungkin air yang terserap ke dalam tanah bisa dilakukan seoptimal mungkin. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penghijauan dan penanaman di sekitar sungai. Usaha untuk menahan air melalu konsevasi ini sebaiknya diupayakan secara maksimal. Salah satu caranya adalah dibuat berselang seling antara tanaman dengan tracering upstream (cekungan kecil untuk menahan air). Dengan cara seperti ini air yang di dalam tracing itu bisa terserap sebelum masuk ke sungai.

J.

Upaya Teknis Pengendalian Banjir

Meski upaya non teknis tak bisa dikesampingkan, yang sering menjadi perhatian masyarakat luas justru upaya teknis dari pengandalian banjir itu sendiri. Bagi masyarakat awam, selalu beranggapan bahwa usaha-usaha teknis yang dilakukan bisa cepat mengurangi dampak banjir. Padahal untuk mengoptimalkan upaya pengendalian banjir adalah dengan menjalankan secara bersama-sama upaya teknis dan upaya non teknis sekaligus. Upaya teknis yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan sistem yang ada dalam membuang air genangan yang disebabkan oleh hujan setempat dan pembuangan air banjir yang datang dari hulu langsung ke laut. •

Perbaikan Kapasitas Saluran Makro

Secara umum banjir yang terjadi di ibukota disebakan oleh : −

Lokasi DKI Jakarta yang sebagian berupa merupakan dataran rendah di sepanjang pantai.

−

Curah hujan harian rata-rata yang mencapai 115 mm terjadi sekali dalam 2 tahun

−

Di beberapa sungai yang melintas kawasan Jakarta aliran banjir yang datang dari hulu terjadi dengan cepat.

Karena itu termasuk hal yang utama dalam menangabi masalah banjir adalah bagaimana air bisa langsung bergerak cepat melalui saluran makro, yang ada. Sehingga tak tergenang terlebih dahulu di lahan-lahan milik warga, perkantoran, tempat-tempat umum dan jalan raya. Di Jakarta masuk dalam saluran makro ini adalah sungai dan kanal-kanal yang mengalirkan air langsung ke laut.

5-111


Banjir Kanal Barat

•

Kebijakan membangun saluran pengalih banjir di dataran rendah ini, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak jaman Belanda. Pada tahun 1918 Prof.Ir.H.van Breen membangun saluran pengalih Banjir Kanal Barat (BKB). Ini dimaksudkan untuk membuang air dari kali Ciliwung ke sebelah barat melalui kali Angke. Disamping itu, BKB juga akan menampung air banjir dari Kali Baru Barat, K.Cideng dan K.Krukut. Saat itu hasilnya cukup efektif , daerah perkotaan dengan luas sekitar 2.500 hektar pada waktu itu, berhasil dibebaskan dari genangan banjir. Adanya saluran pengalih banjir sepanjang 18,2 kilomter ini benar-benar sangat terasa manfaatnya. Kini setelah sekitar 90 tahun kemudian, BKB tentu tak mampu menahan menahan sendirian genangan air dalam jumlah banyak di Jakarta. Untuk itu diperlukan upaya lain untuk mengalihkan mengalihkan banjir di kawasan Jakarta. Jika saat pertama kali dibuat BKB hanya mampu melindungi 2.500 ha kini bebannya semakin berat, saluran ini dianggap bisa melindungi kawasan pemukiman hingga seluas 7.500 hektar. BKB menampung air banjir dari sungai-sungai Ciliwung, Cideng, Krukut, Grogol, Sekretaris, Angke, dan Pesanggrahan, termasuk anak-anak sungainya. Saluran pengalih banjir ini sendiri dimulai dari pintu air Manggarai. Manggarai. Karakteristik dari BKB pada awal perencanaan dapat dilihat pada berikut: Tabel 5.14 Karakteristik Karakteristik Utama Banjir Kanal Barat Jar ak *) (k m)

Kemirin gan

Leba r dasa r salu ran (m)

Kemirin gan dasar saluran

Q 100 100 (m 3 / det)

Mu ka air (P P+ )

1:1.5

13.5

0.00033

290

+ 4.0

“

17.0 0

“

370

(%)

0

4.2

9.8 9

12. 2

18. 2

“

+ 4.0 “

370

17.0 0 1:2

**) 0.00025

28.0 0

525 **)

Catatan: *) jarak 0 = Pintu air Manggarai **) dipengaruhi oleh muka air laut

5-112


•

Prinsip Desain dari Saluran Pengalih Banjir BKB

Desain saluran pengalih banjir BKB didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Saluran pengalih banjir direncanakan untuk mampu mengalirkan air banjir dengan periode ulang 100 tahun (Q100). b) Pada prinsipnya trase memanjang BKB harus sedekat mungkin dengan daerah dataran rendah yang tidak dapat dikeringkan secara gravitasi. Tetapi karena topografi daerah tidak beraturan sehingga hal ini tidak selalu bisa dipenuhi. Pada beberapa kawasan di selatan BKB terutama pada pertemuan antara sungai dengan BKB perlu diurug agar dapat mengalirkan air ke BKB. c) Trase vertikal dan potongan melintang ditentukan oleh beberapa pertimbangan, dan yang terpenting adalah kapasitas pengangkutan sedimen sepanjang alur saluran dan apabila persyaratan ini tidak bisa dipenuhi maka pengurangan kapasitas angkut sedimen harus berlokasi pada suatu tempat dimana pengerukan sedimen lebih mudah, misalnya di sekitar muara. d) Muka air di muara ditentukan oleh muka air laut. Dari pengamatan diketahui bahwa puncak banjir di BKB akan berlangsung dalam waktu sekitar 3 jam e) Mulai dari km 9,8 dan di sepanjang kali Angke Bawah tinggi jagaan diatas muka air banjir rencana harus 1,50 meter Kemiringan tebing saluran dan tanggul sepanjang K.Angke dari muara sampai pertemuan dengan K.Angke diambil 1:2 (tebing kiri), vertikal (tebing kanan), dari pertemuan dengan K.Angke sampai jembatan Aipda kedua tebing tegaklurus (concrete sheet pile ) dan dari jembatan Aipda sampai Pintu Air Karet kemiringan 1:2. Sedangkan prinsip desain untuk bangunan di sepanjang BKB adalah sebagai berikut: −

Banjir dengan periode ulang 2 tahun harus dapat lewat tanpa hambatan di bawah jembatan maupun di pintu-pintu air

−

Elevasi bawah jembatan harus 1,50 meter diatas muka air banjir dengan debit rencana Q100, fondasi jembatan harus paling sedikit 20 m di bawah dasar saluran dan dasar saluran pada jembatan harus diperkuat sampai muka air pada banjir Q100;

−

Saluran tidak diperlebar di tempat bendung, pintu bendung harus dioperasikan secara mekanis agar cepat dan jumlah pintu di bendung harus ganjil agar terdapat pola aliran yang simetris pada saat tidak semua pintu dibuka.

•

Pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT)

Tujuan utama dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) adalah untuk melindungi bagian timur kawasan Kota Jakarta dari banjir akibat dari meluapnya Kali Cipinang, K.Sunter, K.Buaran, K.Jatikramat dan K.Cakung. Disamping mengendalikan banjir, salah satu tujuan dari pembangunan BKT adalah untuk keperluan transportasi sungai untuk mengurangi tekanan

5-113


transportasi jalan raya di daerah tersebut. BKT pertama kali diusulkan oleh NEDECO (1973) melalui Study of Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta dan beberapa studi lain juga sudah diusulkan untuk memperkuat usulan ini. Panjang BKT pada kajian ini menjadi 23,4 km, sebelumnya rencana panjang saluran oleh NEDECO, 1973 adalah 23,6 km. Penangkap pasir gunanya untuk tempat pengendapan dari sedimen, ditempatkan pada lokasi km 8,032 sampai km 9,144 dengan kapasitas 300.000 m3. Lokasi ini terlokalisir sehingga sedimen tidak menyebar di sepanjang kanal. kanal. Tempat penangkapan sedimen ini dimensinya 300 m x 1000 m, dimana nantinya bisa berfungsi sebagai tempat rekreasi. BKT dilengkapi dengan tiga buah bendungan, masing-masing di kilometer 2,090, km 9,91 dan km 17,940.Dalam kondisi normal, Bendung I, II dan III berfungsi sebagai pengatur muka air. Ini dilakukan untuk melancarkan penggunaan saluran sebagai sarana transportasi sungai, serta untuk mencegah penurunan muka air tanah/intrusi air laut dan sedimentasi saluran. Tiga bendung yang dibangun akan dilengkapi dengan pintu tetap beroda (fixed wheel gate ) yang diangkat dengan tenaga listrik dengan 2 kabel penarik (stem sindle hoist ). ). Dalam kondisi darurat akan digerakkan dengan motor diesel berkapasitas 50 KVA dan rantai blok (block chain ) untuk menarik pintu saringan sampah secara manual. Tujuh inlet dan 4 outlet akan dibangun di sepanjang BKT. Dua puluh tiga jembatan jalan raya dan 1 buah jembatan kereta api direncanakan dibangun untuk memfasilitasi pengembangan wilayah di kawasan timur dan utara Jakarta. Gambar 5.62 Banjir Kanal Timur

5-114


•

Sodetan BKT-BKB

BKB yang mulai mulai dikerjakan tahun 1920, kini usianya telah hampir mencapai 90 tahun. Dalam kurun waktu sepanjang itu kondisi DKI Jakarta sudah jauh berubah. Penduduk yang jauh lebih padat menyebakan kapasitas BKB tak mampu lagi menampung limpasan dikala musim hujan tiba. Terutama pada saat bulan-bulan basah Januari dan Februari. Untuk kedepannya perlu bantuan dari BKT untuk mengurangi beban dari BKB. Karena itu diperlukan adanya sodetan antara BKB dan BKT. Sodetan itu paling cocok adalah dibuat antara Kali Ciliwung -merupakan titik awal BKB, yang dihubungkan ke BKT. Dengan bantuan sodetan ini maka beban dari BKB akan banyak berkurang. Gambar 5.63 Rencana Sodetan Kali Ciliwung – BKT

•

Pengerukan dan Pelebaran Sungai

Salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah semakin tidak memadainya kemampuan sungai untuk mengalirkan/membuang langsung air ke laut. Tidak saja karena jumlah sungai yang dianggap kurang dibandingkan banyaknya air yang melimpas dikala musim penghujan tiba, akan tetapi berkurangnya kapasitas sungai juga menambah parah dampak dari limpasan air itu tersebut. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya sedimen yang mengendap didasar sungai dan semakin sempitnya mulut sungai. Akibat Akibat buruknya pengelolaan saluran air selama selama bertahun-tahun mengakibatkan pengendapan lumpur dan berkumpulnya sampah padat yang cukup banyak di dasar sungai. Penumpukan lumpur pada sistem sistem tersebut dan terutama terjadi pada aliran keluar dari sungai besar ke laut.Ini menyebabkan kapasitas sistem

5-115


pengaliran air, baik pada tingkat makro maupun mikro, bisa berkurang hingga kadang-kadang mencapai 70%. Karena itu sistem sistem pengaliran air harus dikembalikan dikembalikan fungsinya dengan baik, harus sesuai dengan kapasitas aliran yang sebelumnya sudah dirancang. Untuk itu perlu dilakukan pengerukan yang dimulai dari pengerukan bagian hilir sungai yang menuju ke laut, diikutin dengan pengerukan saluran saluran utama. Karena itu perlu dilakukan pembersihan/pelebaran dan pengerukan sungai dari tumpukan tumpukan limbah limbah ditepi sungai dan sedimen sedimen dari dasar saluran. Ini harus dilkukan secara berkala. September, 2008, Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Belanda telah melakukan proyek percontohan pelaksanaan pengerukan dengan menggunakan floating bulldozer, dibeberapa tempat di DKI. Seperti Saluran Kali Mati dan Kali Pademangan di Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan-Jakarta Utara dan saluran-saluran lainnya. Alat ini terbukti bekerja cukup efektif, terutama untuk saluran di lokasilokasi yang padat penduduk dimana sedimen tidak bisa diambil dengan alat secara langsung dari pinggir saluran. Dengan sistem ini pengerukan dapat dilakukan tanpa merusak tanaman atau pohon yang ada disepanjang saluran, karena proses bongkar muat sedimen dilakukan disuatu lokasi kosong atau diatas jembatan yang telah dipilih dan disurvei sebelumnya. Pengerukan dibawah jembatanpun dapat dilakukan , asal jembatan tersebut masih mempunyai ruang bebas sekitar 50cm diatas air, sehingga FB dan operatornya dapat bergerak dibawahnya. Sistem pengerukan ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia, walaupun di negeri asalnya Belanda telah mulai dilakukan sekitar 20 tahun yang lalu. Sesuai dengan namanya “Floating Bulldozer (FB)” yang berarti buldoser terapung, alat ini digunakan untuk mendorong material sedimen dari dasar saluran kearah lokasi di saluran yang terjangkau oleh excavator. Pemda juga telah mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk melakukan pengerukan beberapa sungai, dan waduk yang dilakukan dari tahun 2009 hingga tahuan 2012. Pelaksanaan pengerukan ini diharapkan mampu mengurangi jumlah limpasan air yang meluber ke luar salauran di saat hujan besar turun di kawasan Jakarta.

5-116


Gambar 5.64 Pengerukan Sungai, Waduk dengan Bantuan Bank Dunia 2009 - 2012

•

Perbaikan Pintu Air

Pintu air adalah bagian yang penting dalam mengontrol tinggi air di saluran, karena fungsinya menahan atau mengeluarkan air yang ada di saluran. Jika musim hujan dan air dari hulu melimpah maka keberadaan pintu ini sangat krusial, apakah harus dibuka atau tetap ditutup, tergantung kebutuhan dan bahaya yang ditimbulkan, jika air terus dibiarkan memenuhi saluran. Ironisnya, sering sekali pintu-pintu tak berfungsi dikala benar-benar diperlukan. Akibatnya aliran air menjadi tidak bisa dikontrol, hal ini tentu saja memperbesar kemungkinan terjadinya bencana. Karena itu perlu adanya tindakan perawatan yang sifatnya rutin terhadap pintu-pintu air yang ada. Perawatan ini harus dilakukan seminggu sekali. Pertama-tama harus dipastikan bahwa bagian-bagaian pintu tetap dalam kondisi lengkap, tidak ada yang hilang atau rusak. Pintu hidrolik perlu dilihat apakah bisa berjalan atau tidak, agar lancar maka perlu diminyakin secara rutin. Disamping itu bagian bidang pintu yang mungkin mengalami karat, harus dilakukan pengecatan agar tidak mengalami korosi. Pintu Air Manggarai

Untuk mengurangi besarnya aliran banjir dari kali Ciliwung ke kawasan perdagangan dan perkantoran di kota Jakarta, aliran banjir tersebut dibagi ke BKB, saluran Jl.Surabaya dan ke K. Ciliwung Lama. Bangunan pembagi aliran tersebut adalah Pintu Air Air Manggarai.

5-117


Bangunan ini memiliki 3 pintu pengontrol aliran, dimana 2 pintu utama mengalihkan aliran banjir ke BKB dan 1 pintu air kecil (di sebelah kanan pintu utama) mengalirkan air banjir ke saluran Jl. Surabaya. Di kompleks pintu air Manggarai terdapat 1 pintu lagi yang mengalirkan air ke kali Ciliwung Lama (Ciliwung Hilir). Pada elevasi PP+0,75 m (kondisi normal), pintu air ke kali Ciliwung Lama dibuka 25 cm untuk memelihara aliran di kali Ciliwung Lama. Dua buah pintu utama dibuka untuk menggelontor limbah padat dan sampah. Pada saat debit air kecil, operator pintu hanya membuka 1 pintu utama dengan bukaan terbatas dan pada saat puncak musim kemarau operator hanya membuka 1 pintu utama setinggi 30 cm saja. Pembukaan pintu air ke kali Ciliwung Lama sampai ketinggian 1 meter menjadi tanggung jawab penjaga pintu. Pembukaan pintu lebih dari 1 meter akan menyebabkan banjir di beberapa daerah di hilir. Pada kasus ini keputusan membuka pintu berada ditangan Kepala Dinas PU DKI Jakarta. Untuk membuka pintu lebih dari 1,50 meter pintu hanya boleh dilakukan atas perintah dari Gubernur DKI Jakarta. Pintu Air Istiqlal

Pintu air di kompleks mesjid Istiqlal berada di Kali Ciliwung Lama, di sebelah hilir Pintu Air Manggarai. Di bangunan ini terdapat 3 pintu air dimana 2 pintu air dengan lebar masing-masing 3,30 meter mengapit 1 pintu air utama dengan lebar 6 meter. Pengoperasian pintu air dimulai pada saat muka air mencapai + 3.5 meter sampai + 4.0 meter. Pada saat muka air lebih tinggi dari +4.0 meter maka seluruh pintu air harus dibuka. Di dalam kompleks masjid ini, K. Ciliwung Lama bercabang ke barat mengalir di sepanjang Jl Juanda, Jl.Gajah Mada, Jl.Tangki dan Jl.Pasar Ikan sedangkan yang ke timur mengalir sepanjang Jl.Pos, Jl.Gunung Sahari dan terus mengalir ke laut melalui pintu air Marina. Kedua aliran sungai Ciliwung ini mengalir melalui kawasan perkantoran. •

Penambahan Dan Perbaikan Sistem Sub-Makro

Masuk dalam cakupan cakupan Sub Makro ini adalah waduk atau situ yang yang ada di kawasan ini. Jumlah waduk yang ada di Jakarta memang sudah sangat kurang. Beberapa waduk juga sudah tak berfungsi lagi ada yang rusak dan bahkan ada yang dijadikan rumah penduduk. Disamping itu kapasitas waduk yang sudah ada juga terus menerus berkurang, karena banyaknya sedimen dan semakin kecilnya area tangkapan waduk. Karena itu perlu ada perbaiakan kapasitas waduk yang sudah ada, baik dengan cara pengerukan maupun pelebaran waduk yang sudah ada. Disamping itu hunian-hunian yang memperkecil kapasitas waduk harus dibebaskan. Waduk-waduk yang sudah tidak aktif lagi harus kembali dibenahi agar bisa dipergunakan lagi. DKI Jakarta, tak hanya bisa mengandalkan waduk yang telah ada, penambhana jumlah waduk juga harus dilakukan. Sehinga rasio badan air bisa lebih ditingkatkan. Bagian dari waduk tersebut, yang sekarang mendesak dilakukan di DKI Jakarta adalah pembangunan Sistem Polder dibeberapa kawasan. Sistem

5-118


ini efektih untuk membuat satu daerah terhindar dari banjir. Khusus mengenai sistem polder ini akan dibahas secara rinci pada bagian lain. •

Perbaikan Sistem Mikro

Saluran pembuangan/drainase (sistem mikro) lingkungan juga termasuk yang cukup cukup rumit rumit permasalahan di ibukota. Tidak lancar saluran ini membawa air ke saluran sub makro menjadi penyebab utama, banjir di satu kawasan. Berkenaan dengan sistem mikro ini ada beberapa penyebab yang membuat limpasan air berpotensi tertahan di satu wilayah tersebut. Pertama, dalam satu daerah ada yang yang tidak mempunyai saluran darinase sama sekali. Akibatnya ketika hujan lebat air hanya mengalir di loronglorong di sela-sela rumah penduduk. Biasanya ini terdapat di daerah padat penduduk dengan banyak bangunan liar, sehingga pembangunannya terkesan asal-asalan saja. Kedua adalah banyaknya sistem drainase lingkungan yang tidak berfungsi sama sekali. Saluran mikronya ada tapi dalam keadaan sudah “mati” air tak bisa lagi bergerak kemana-mana. Hal ini biasanya terjadi disamping karena memang lemahnya kemauan warga dalam memelihara saluran tersebut, juga karena tidak adanya ijin prinsip mendirikan banguan bagi para warga baru atau setidaknya komunikasi antara warga yang akan membangun dengan warga yang telah lebih dahulu ada, sehingga bangunan baru justru menghambat aliran drainase yang telah ada. Akibatnya saluran tersebut tak lagi ada gunanya. Sedangkan yang ketiga, yang paling banyak dialami warga Jakarta adalah semakin kecilnya kapasitas drainase lingkungan. Sehingga kemampuan mengalirkan air drainase tersebut sangat kecil, akibatnya jika hujan lebat turun kemampuannya mengalirkan sangat tak memadai. Ini akibat semakin sempitnya salauran dan semakin tebalnya sedimen yang ada dibawahnya. Karena itu, perlu ada perawatan rutin untuk menjaga kapasitas saluran drainase tersebut agar tetap optimum. •

Pengembangan Dan Pembuatan Sumuran/Resapan Air

Pengembangan resapan air, bukan hanya dalam bentuk waduk dan situ, tapi bisa juga dalam bentuk sumur-sumur resapan yang berbentuk lubanglubang sumuran kecil namun dibangun massal dalam skala kota. Misalnya di lingkungan perumahan, pertokoan, jaringan drainase jalan, taman, tempat/lapangan olah raga, dan lain-lain. Dengan adanya lubang-lubang sumuran ini diharapkan sebagian runoff dapat meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan tambahan air tanah (hujan dengan intensitas rendah). Ukuran sumuran ini tidak usah terlalu lebar, cukup misalnya 1 x 2 meter dengan kedalaman 2 atau 3 meter, sampai mencapai lapisan pasir, dengan diberi perkuatan dinding beton atau lainnya. Sumuran tersebut diberi berpori dan dasarnya tetap berupa tanah dan diberi saringan, sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan sumur resapan untuk masa depan, antara lain adalah: −

Perumahan (pada halaman rumah)

5-119


−

Halaman pertokoan, mall , supermarket

−

Tempat parkir terbuka

−

Tempat rekreasi terbuka

−

Halaman sekolahan: SD, SMP, SMA, Universitas

−

Sepanjang jaringan/saluran drainase tepi jalan (dalam interval jarak tertentu, dan

−

diberikan penyaringan . Namun tidak berlaku bagi kawasan yang lapisan aquifer nya nya

−

dangkal, kurang dari 5 m)

−

Lapangan: taman, lapangan sepak bola, golf, stadion, Monas (dalam jalur lintasan

−

tertentu)

−

Pemerintahan: halaman kantor kelurahan, kecamatan, kotamadya.

Bila di seluruh wilayah DKI Jakarta bisa diterapkan kebijakan ini, maka volume air hujan yang bisa ditahan dan meresap ke dalam tanah akan bertambah dan akan menambah cadangan air tanah. Akan tetapi, harus pula diingat bahwa semakin ke utara pembuatan sumur sumur perasapan semakin tidak disarankan. Karena muka air tanah sudah semakin tinggi. Jadi buat daerah yang muka air tanahnya kurang dari lima meter, diminta untuk tidak membuat sumur perasapan. •

Pembangunan Bangunan Penahan Lumpur (Kantong Lumpur)

Sebagaimana laporan sedimentasi PUSAT 3-10, diketahui tingkat pelumpuran sungai-sungai di wilayah DKI Jakarta cukup tinggi. Proses pelumpuran ini menyebabkan sungai menjadi semakin dangkal, dan menyebabkan permukaan air sungai menjadi cepat meninggi dan air melimpas. Akibatnya ketika air meninggi, akan melimpas dan menyebabkan banjir. Untuk mencegah dan mengurangi besarnya lumpur yang mengendap di dasar sungai, perlu dibuat bangunan penahan lumpur pada lokasi-lokasi tertentu. Untuk wilayah DKI Jakarta ini perlu ada studi mengenai kemungkinan dibangunnya tempat-tempat kantong lumpur ini, sekaligus dirancang pula tempat pembuangan lumpur pada saat kantong-kantong lumpur tersebut menjadi penuh dalam konteks tata ruang DKI Jakarta. Pembuangan lumpur bisa menjadi isu sosial apabila tidak dirancang dari awal, karena lokasi pembuangan lumpur ini akan bertambah terus secara kumulatif, dan tentunya memerlukan ruang khusus untuk itu.

5-120


Gambar 5.65 Kantong Lumpur

KANTONG LUMPUR

Aliran sungai

Bangunan Penahan Lumpur

Pembuangan lumpur ini (sediment disposal ) yang perlu dirancang dari awal. Ada beberapa alternatif untuk itu: 1. Ditimbun di tempat-tempat genangan air yang bukan merupakan tempat parkir air 2. Dibuang ke tempat untuk reklamasi pantai 3. Dipakai untuk meninggikan pondasi bangunan-bangunan prasarana seperti jalan raya, bangunan, dan lain-lain •

Pengembangan Tampungan Setempat (OSD: On-Site Stormwater Detention)

Ketika suatu wilayah dikembangkan maka proporsi permukaan yang kedap air seperti atap dan perkerasan beton akan bertambah. Disisi Disisi lain permukaan yang dapat menyerap air dan memungkinkan adanya infiltrasi seperti lapangan rumput dan kebun menjadi berkurang. Perubahan ini menambah kuantitas maupun laju aliran air hujan yang mengalir. Pada hampir semua keadaan penambahan aliran air permukaan akan melebihi kapasitas tampung saluran drainase sehingga terjadi genangan dan banjir yang mengganggu. Kolam penampung setempat (On-site /(OSD)) pada wilayah yang luas dapat membatasi Stormwater Detention /(OSD)) laju aliran permukaan seperti sebelum pembangunan. Studi pengendalian banjir WJEMP DKI 3-9 (2004) telah mengeluarkan Laporan berjudul ”Kriteria Perencanaan OSD” yang berisi pertimbangan dan kriteria desain untuk pembangunan OSD di lingkungan perkotaan, khususnya DKI Jakarta. Laporan ini berisi kajian ulang atas informasi, latar belakang, aspek sipil, hidrologi, desain hidrolik dan pemeliharaan OSD. Pada tingkat strategi pengendalian banjir dimasa yang akan datang, pembuatan fasilitas OSD ini harus menjadi prasyarat dalam pembangunan baru maupun pembangunan kembali suatu kawasan. Pengembang suatu

5-121


daerah harus menyerahkan rencana konsep drainase air hujan (Stormwater Drainage Concept Plan atau SDCP). Rencana tersebut harus menunjukkan dengan jelas kelayakan sistem drainase yang diusulkan dan hubungannya dengan sistem sub-makro dan makro yang ada, sehingga tidak akan terjadi hambatan. Trase aliran air, baik aliran bawah tanah maupun aliran permukaan, ukuran dan lokasi dari OSD harus masuk dalam rencana tersebut. OSD harus serasi dengan lingkungan dimana luas tampungan dan debit harus sesuai dengan jenis tampungan yang dibangun. OSD tidak ditempatkan pada jalur aliran sungai tetapi berada diluar aliran sungai (offstream ). ). Sistem tampungan penahan air ini dimaksudkan untuk mengendalikan aliran dari suatu kawasan pengembangan dan perlu dipelihara secara teratur. Pembangunan OSD harus mendapat dukungan penuh dan partisipasi dari masyarakat karena: 1. OSD terletak ditengah-tengah permukiman masyarakat sehingga masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan OP 2. OSD hanya diperlukan dalam kondisi musim musim hujan, sehingga pada saat musim kemarau OSD dapat digunakan untuk kepentingan lain oleh masyarakat disekitarnya 3. OSD harus dikelola secara terpadu dengan pengelolaan banjir dan sistem drainase yang ada didaerah tersebut.

K.

Sistem Polder Berbasis Partsisipasi Masyarakat

Ada tiga masalah utama dalam pengelolaan air, yakni air yang terlalu banyak, air yang terlalu sedikit dan air bermutu buruk. Dimusim hujan jumlah air melimpah melimpah hingga terjadi banjir, disisi lain disaat musim kemarau persedian air minim mengakibatkan terjadinya kekeringan. Sedangka air yang buruk kualitasnya menyebabkan terjadinya polusi. Dalam pengelolaan air semua permasalahan ini sebisa mungkin dicarikan penyelesaiannya. Dengan sistem polder hal tersebut bisa ditangani secara lebih terintegrasi. Sistem polder bukanlah penghadang banjir yang semata-mata hanya menjaga satu kawasan terbebas dari banjir. Sistem ini mengelola lingkungannya agar bersahabat dengan air. Dimusim hujan tidak tergenang, sementara itu di musim kemarau air yang tersimpan di waduk bisa mencegah penurunan drastis muka air tanah di kawasan tersebut. Sementara itu kualitas air yang masuk ke dalam waduk dapat lebih mudah dikontrol sedemikian risiko terjadinya pencemaran bisa dikurangi. Secara sosial, waduk bisa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Polder adalah suatu daerah tertutup yang tinggi muka airnya diatur secara ‘artificial’. Sistem polder ini berasal dari Negeri Belanda dan telah memiliki riwayat panjang. Keberhasilannnya juga sudah sudah teruji, saat ini sekitar 65% dari Negeri Belanda akan banjir jika tidak ada polder/peninggiantanah/pemolderan. Jika sekarang kita melihat sistim polder ini, maka kita melihat suatu sistem yang tertata dan teratur. Tak ada yang menyangka bahwa hal ini bisa terjadi akibat pengembangan sistem lahan dan air yang berangsur-angsur sejak seribu tahun yang lalu.

5-122


•

Polder Dan Elemennya

Batas daerah polder tak mesti berbentuk tanggul, namun bisa berupa jalan raya, jalan kereta api dan lain sebagainya. Jalur Jalur itu tidak dilalui air dan berfungsi sebagai batas hidrologi. Tidak ada air yang masuk ke dalam polder dari luar polder. Hanya air yang berasal dari hujan dan rembesan (seepage) yang masuk ke dalamnya. Polder mempunyai struktur keluar (outlet structure), bisa berbentuk pompa atau pintu air, hal ini dimaksudkan untuk mengatur debit keluarnya air. Air tanah dan air permukaan di dalam polder tidak dipengaruhi oleh tinggi air di luar polder. Tinggi air tanah dan air permukaan di dalam polder dikontrol sedemikian rupa sehingga tujuan dari polder dapat optimal. Polder sistem bisa menjadi solusi terhadap problem banjir/genangan di daerah rendah dimana air tidak bisa dialirkan secara gravitasi ke sungai atau ke laut. Dalam hal seperti ini, sistem polder berfungsi sebagai sistem flood control untuk daerah perkotaan. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif, polder dilengkapi dengan sejumlah elemen: −

Tanggul/dinding penahan limpasan air

−

Sungai/Kanal

−

Waduk

−

Saluran internal

−

Pompa dengan atau tanpa pintu air

Tingkat keamanan polder disesuaikan dengan tingkat resiko dan nilai ekonomis dari daerah yang ingin dilindungi. Gambar 5.66 Polder Elemen

5-123


Gambar 5.67 Tipikal Sistim Polder

•

Hakekat Keselamatan

Secara sederhananya, orang yang ingin membuat pertahanan banjir berdasarkan muka air tertinggi yang diketahui. Berdasarkan angka tersebutlah didesain pertahanan banjir sesuai dengan muka air tertinggi tersebut. Akan tetapi untuk sistem polder tingkat keselamatannya tegantung pada nilai ekonomis kawasan layanan sistem polder. Apakah berada di kawasan perumahan, manusia, lingkungan, industri, aset umum, dll. Tingkat keselamatannya berdasarkan frekuensi kelebihan banjir/penggenangan dengan periode ulang yang diketahui. Di Negeri Belanda, Belanda, desain polder ini ini diharuskan mampu menahan menahan kondisi hidrolik ekstrem, yang kemungkinan terjadinya “hanya” 10.000 tahun sekali. Karena itu standar yang diterapkan cukup tinggi. Artinya, polder yang dibuat harus tahan terhadap kondisi terparah tersebut yang kemungkinan kejadiannya lebih dari 300 generasi yang akan datang. Standar yang tinggi ini merupakan hasil analisis biaya-manfaat (cost benefit ) yang menyeluruh. Seluruh biaya dikaitkan dengan biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan sistem pertahanan banjir, sedangkan manfaatnya dijabarkan dari nilai ekonomis yang berupa mata pencaharian dan harta-benda. Seperti manusia, perumahan, industri, aset umum, dan sebagainya. Dengan demikian, standar keamanan ini merupakan tingkat optimum ekonomis dan finansial. Sebagai contoh jika Jakarta Raya (Jabodetabek) sudah mempunyai sistem pertahan banjir yang baik maka kerugian kerugian yang diakibatkan oleh banjir bisa dikurangi. Akibat banjir pada Pebruari 2002 saja, yang menggenangi 15 % kawasan kota besar ini, perkiraan kerugian mencapai US$ 1,1 miliar, miliar, ini mencakup kerugian langsung langsung maupun tidak langsung. Pertimbangan analisis biaya-manfaat untuk dijadikan standar dalam pertahanan banjir, harus bisa bisa menjadi pertimbangan. Harus diingat bahwa suatu pertahanan banjir dibuat untuk menyediakan keselamatan menyeluruh. Meski demikian pembuatan sistem pengendalian banjir terkait dengan berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan dan sosial. Secara teknis sendiri memang untuk tingkat keselamatan polder didasarkan pada prioritas yang dikaitkan dengan kejadian muka air yang tertinggi. Dalam suatu polder muka muka air terbuka dapat dikendalikan sengaja sesuai dengan keinginan. Dimana tinggi muka air di dalam polder tidak sama dengan muka air regional yang ada, seperti muka muka air laut atau muka air sungai.

5-124


Apabila muka air sebelah luar secara permanen berada di atas level polder sebelah dalam, genangan hanya dapat dihindarkan dengan memompakan air yang berlebih keluar dari polder bersangkutan. Selama bertahun-tahun, beberapa negara menggunakan pendekatan dan tingkat keselamatan yang serupa dengan yang dipraktekkan di Negeri Belanda. Bagian-bagian lain dari polder yang mewakili nilai ekonomis yang lebih rendah seperti pertanian dan kehutanan didesain dengan tingkat keamanan yang lebih rendah. Yaitu dengan menggunakan tingkat kejadian banjir/penggenangan yang lebih rendah, dengan frekuensi antara 1/4000 sampai 1/1250 per tahun. Ini artinya periode ulang masing-masing kejadian sekitar 4.000 sampai 1250 tahun sekali. Dalam segi ekonomis dan risiko memang dampak yang ditimbulkan ditimbulkan untuk kawasan pertanian ini ini tidak seserius wilayah yang berpenghuni padat.

•

Tingkat keselamatan yang diusulkan untuk polder perkotaan di Jakarta

Standar yang berlaku dibanyak negara tak harus diikuti oleh negara lain. Di Jakarta, polder perkotaan yang berukuran sedang dan kecil terutama dimanfaatkan untuk perumahan, gedung-gedung dan infrastruktur. Perlindungannya terhadap banjir dan genangan haruslah didesain berdasarkan standar yang telah disesuaikan secara lokal. Kondisi batasnya sama sekali berbeda dengan Negeri Belanda. Tinggi puncak tanggul dan dimensi elemen-elemen strukturalnya dijabarkan dari standar-standar lokal ini. Akan tetapi, saat ini belum tersedia standar (standar keselamatan) untuk desain polder di Jakarta Raya. Oleh sebab itu, tingkat keselamatan berikut telah diusulkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk seluruh desain polder perkotaannya (WJEMP DKI 3-9). Tabel 5.15 Tinggi Keselamatan untuk Polder Perkotaan Elemen Polder

Kala Ulang (Tahun)

•

Tinggi Jagaan (Freeboard) [m]

Tanggul

25-100

0

Waduk

10-25

0.5

Stasiun Pompa Air

10-25

n.a.

Culverts

5-10

n.a.

Drainase

5

0.3-0.5

Pengelolaan Polder

Untuk menjaga satu kawasan dari genangan air ada dua prinsip yang terpenting, yaitu melindungi masuknya air dalam wilayah itu dan mengelola air yang ada di wilayah tersebut. Karena itu dalam

5-125


pengelolaan polder ada dua sistem yang paling penting yaitu Perlindungan Banjir dan Drainasi/sistem Drainasi/sistem pemompaan di dalam kawasan polder itu sendiri. Perlindungan Banjir atau Tanggul

Desain tanggul disesuaikan dengan kondisi muka air laut di wilayah tersebut. Paling penting adalah keberadaan tanggul tersebut mampu melindungi dari bahaya kebanjiran. Dalam menentukan tanggul harus dilakukan secara bertanggungjawab dengan berbagai pertimbangan. Alur, sejarah dan tuntutan ekologi harus benar-benar dipenuhi. Penentuan tinggi adalah proses yang paling penting dalam desain tanggul. Tinggi tanggul tergantung dari kondisi air pasang, kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh angin (wind setup), perubahan permukan air laut akibat perbedaaan tekanan udara (storm surge), penurunan muka tanah (land subsidence), kenaikan muka air laut (sea level rise ) akibat perubahan iklim, kemungkinan terjadinya tsunami dan lain-lain. Meskipun beban angin yang paling paling sering menerpa menerpa tanggul , akan tetapi bahaya yang disebabkan oleh air adalah yang paling banyak menyebabkan kerugian ekonomi. Ini yang perlu diperhatikan, termasuk dampak akibat perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut. Disamping itu, turunnya permukaan tanah yang terus berlangsung. Karena itu tinggi tanggul harus diperhitungkan secara sistematis dengan memperhatikan semua parameter tersebut. Sistem Drainase

Sistem drainase suatu polder terdiri atas sistem drainase permukaan dan drainase bawah-tanah. Sistem ini dilengkapi dengan dua waduk, yaitu waduk penahan air dan waduk pemompaan. Khusus untuk waduk pemompaan dilengkapi pula dengan stasiun pompa. Drainase permukaan adalah saluran yang menampung pelimpasan air hujan yang terjadi di permukaan tanah. Disamping drainase permukaan, ada juga drainase bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyalurkan air yang berasal dari curah hujan dan rembesan ke dalam tanah yang masuk ke wilayah polder akan ditangkap oleh saluran bawah tanah. Sistem drainase bawah tanah ini terdiri atas saluran ulir berpori, yang biasanya dibalut dengan serat sintetik atau sabut kelapa sebagai filter agar tanah tak masuk ke dalam saluran. Air yang berasal dari drainase permukaan dan bahawah tanah dialirkan ke dalam waduk. Besar waduk penahan air ini dari segi desainnya berkorelasi dengan kapasitas pompa. Untuk waduk penahan air ukuran kecil kecil maka kapasitas kemampuan stasiun pompanya harus lebih besar besar karena air yang didalam waduk lebih cepat penuh dan harus segera dipompakan ke luar. Sedangkan jika kapasitas waduk besar maka kemampuan stasiun pompa bisa lebih kecil karena air bisa ditahan dulu di dalam waduk.Dalam gambar berikut diperlihatkan hubungan antara kepasitas pompa dan ukuran waduk penahan air .

5-126


Gambar 5.68 Hubungan antar Waduk Penahan Air dengan Kapasitas Pompa

Pengelolaan Polder Berkelanjutan

•

Dalam menghadapi banjir ada dua pilihan bagi warga perkotaan yang berada di kawasan rendah: tetap menetap atau berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Jika menetap maka harus bisa hidup bersahabat dengan air selama bertempat tinggal di kawasa rendah itu. Untuk itu mereka harus mengelola air tersebut secara kontinyu. Agar dapat bertahan dalam perjuangan untuk hidup bersama air seperti ini maka dibutuhkan pengelolaan polder yang berkelanjutan. Masyarakat sendiri harus mengambil peran. Berjuang menghadapi banjir tak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Karena pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas pada organisasi dan anggaran. Karena itu pilihannya adalah memberi peran yang lebih besar kepada masyarakat. Jika paradigmanya bahwa masyarakat harus lebih banyak berperan seperti seperti itu, maka konsekuensi berikut akan menyertai: −

Dalam perencanaan, desain, dan implementasi pendekatan yang dilakukan sifatnya

−

dari bawah ke atas.

−

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam publik.

−

Pemerintah sebatas menetapkan petunjuk dan bertindak sebagai fasilitator saja

−

(diusahakan peran pemerintah tak terlalu banyak).

−

Pendanaan ditanggung oleh seluruh pemangku kepentingan.

−

Organisasi pengelolaan polder yang independen dan kuat.

proses konsultasi

5-127


Dengan pengelolaan polder semacam ini masyarakat bisa langsung terlibat dan sekaligus merasakan keterlibatannya dalam pengendalian banjir di kawasannya. Salah satu masalah penanganan banjir di Jakarta adalah, orang-orang yang menjadi korban banjir tidak memiliki memiliki akses atau pengaruh terhadap perencanaan, penerapan, pemeliharaan dan operasional. •

Swadana Menjamin Keberlanjutan

Pengalaman menunjukkan bahwa masalah persiapan teknis bukan menjadi persoalan utama dalam pengendalian banjir, tetapi masalah utamanya sering terletak pada institusi pengelolaannya. Tak memadainya institusional, dengan kurangnya pendanaan sebagai salah satu simtonnya, menyebabkan operasi dan pemeliharaan infrastruktur penggulangan banjir tidak berjalan dengan baik. Tindakan Tindakan mitigasi banjir yang dibuat selalu ketinggalan dengan peningkatan masalah banjir. Perjuangan menangani air secara terus menerus membutuhkan sumber finansial yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, peran publik dibutuhkan untuk terlibat dalam ikut menangani masalah pengelolaan air pada tingkatan lokal. Pengelolaan yang diinginkan tentu harus berkelanjutan, karena itu pendekatan dan penyelesaiannya bersifat swadana. Diharapkan peran pemerintah dapat dikurangi pada pengelolaan di tingkat sistim tata air mikro dan sub-makro. Jika rakyat setempat dimintai pendapat dan dilibatkan, keinginan untuk bekerja sama dan membayar juga akan meningkat. Hal ini membuka jendela kesempatan baru untuk menyelesaikan masalah-masalah pengelolaan air dengan cara mulus dan mengutamakan mufakat. •

Organisasi

Organisasi pengelolaan air bukanlah organisasi yang rumit dengan strukur organisasi yang panjang. Organisasi ini haruslah strategis dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Tipikal organisasi pengelolaan air polder (Polder board ) dapat dibedakan dalam dua tingkatan: - Perwakilan para pemangku kepentingan (tingkatan strategis) - Pelaksana harian Dalam mengawali organisasi polder, perlu diingatkan agar setiap orang harus mengenal betul prinsip prinsip sistim polder. Organisasi pengelolaan air yang ada dalam komunitas masyarkat bisa menjadi cikal bakal pembentukan organisasi pengelola polder. Mereka yang mendapatkan manfaat dari sistem polder ikut mengelola dan membiayai operasi dan pemeliharaan infrastruktur penaggulangan banjir ini. Penerima manfaat harus memberikan kontribusi dan berhak untuk ikut menentukan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip benefit-pay-say . Organisasi ini cukup banyak menaungi anggota, dalam hal ini mereka yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Sebagai ilustrasi jika wilayah yang mendapat manfaat di Jakarta sekitar 500 hektar, dan rata-rata kepadatan penduduk 15000 per 100 ha, diperkirakan jumlah warga yang mendiami sekitar 75000 orang atau 20000 rumah tangga.

5-128


Gambar 5.69 Hubungan antar Waduk Penahan Air dengan Kapasitas Pompa Perwakilan pemangku pemangku kpeentingan kpeentingan

Perwakilan Kelurahan/ Kecamatan

Perwakilan Pemerintah Daerah

Perwakilan Komunitas Bisnis

Anggota kehormatan

Pelaksana Pelaksana harian

Bidang Bidang administra administrasi si dan keuangan

Bidan Bidang g waduk waduk & pompa

Bidang Bidang tanggu tanggull & saluran

5.1.12.5 Prasarana Prasarana Sanitasi

A. Pendahuluan Sejak tahun 1970 an Kota Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat. Semenatara itu sanitasi lingkungan semakin tertinggal dibelakang. Pengembangan sarana sanitasi tertinggal dibelakang kota-kota lainnya. Sebagai contoh sewarage sistem yang ada di Jakarta baru memberikan layanan kepada sekitar 2.8% penduduk pada tahun 1996. Angka ini mengantarkan Jakarta pada posisi ke 5 dibawah Solo (13%), Bandung (20%), Cirebon (32%) dan Tangerang (4%). Juga apabila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Asia, angka 2,8% ini terbilang rendah. •

Sungai, Airtanah, Situ dan Teluk Tercemar Limbah

Setiap tahunnya, secara umum pencemaran terhadap air sungai di DKI Jakarta semakin meningkat. Kecenderungan dari tahun 2004 sampai 2007 menunjukkan kualitas yang semakin buruk. Hal ini disebabkan oleh limbah cair dari industri dan domestik serta sampah padat yang dibuang ke sungai. Pecemaran yang terjadi baik kualitas fisik, fisik, kimia maupun maupun biologi. Tabel 5.16 Kualitas Air Sungai di DKI Jakarta Tahun 2004 - 2007 Status Mutu


2005

2006

2007

Baik

0

0

3

0

Cemar Ringan

3

4

9

0

Cemar Sedang

16

16

10

6

5-129


Status Mutu

Cemar Berat


2005

2006

2007

81

79

78

94

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2007 Degradasi kualitas air tanah juga dialami dalam beberapa tahun belakangan ini. Ini terutama terjadi di daerah-daerah yang semakin dekat dengan batas pantai. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta dalam pemantauan kualitas air tanah dangkal pada tahun 2007 yang meliputi 75 Kelurahan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan masing – masing kelurahan 1 titik pantau, terdiri dari 11 titik di Jakarta Pusat, 17 titik di Jakarta Selatan, 15 titik di Jakarta Barat, 17 titik di Jakarta Timur dan 15 titik di Jakarta Utara. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pencemaran air tanah terutama disebabkan oleh limbah domestik dan buruknya sanitasi lingkungan. Status mutu air tanah DKI Jakarta tahun 2007 adalah 12 % tercemar berat, 20 % tercemar sedang, 45 % tercemar ringan dan 25 % kategori baik. Sedangkan untuk pencemaran coliform mencapai 55 % air tanah DKI Jakarta hampir merata di seluruh wilayah. Tabel 5.17 Kualitas Airtanah di DKI Jakarta Tahun 2004 - 2007 Status Mutu


2005

2006

2007

Baik

18%

16%

7%

25%

Cemar Ringan

33%

33%

55%

43%

Cemar Sedang

28%

35%

13%

20%

Cemar Berat

21%

16%

25%

12%

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2007 Kondisi situ/waduk di DKI Jakarta secara umum tidak terawat dengan baik, seperti banyak sampah yang menumpuk sepanjang pinggiran situ, masuknya limbah cair dari rumah tangga, pertanian dan industri dan kurangnya fungsi ekologis situ. Status mutu air situ/waduk di DKI Jakarta pada tahun 2007 adalah 83 % tercemar berat dan 17 % tercemar sedang. Sedangkan kecenderungan kualitas air situ/waduk di DKI Jakarta dari tahun 2004 sampai tahun 2007 menunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan. Secara lebih rinci tren ini dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut ini.

5-130


Tabel 5.18 Kualitas Air Situ/Waduk DKI Jakarta Tahun 2004 - 2007 Status Mutu


2005

2006

2007

Baik

0

7

0

0

Cemar Ringan

22

33

38

0

Cemar Sedang

20

27

38

17

Cemar Berat

58

33

25

83

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2007 Kualitas perairan dan muara Teluk Jakarta tahun 2007 adalah 9% tercemar ringan, 30% tercemar sedang dan 62 % tercemar berat. Kecenderungan kualitas perairan dan muara Teluk Jakarta dari tahun 2004 sampai 2007 adalah semakin memburuk, ditandai dengan semakin meningkatnya persentase kategori tercemar berat. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut ini. Tabel 5.19 Pencemaran Teluk Jakarta Tahun 2004 – 2007 Derajat Pencemaran

Tahun 2004

2005

2006

2007

Tercemar Sangat Ringan

0%

0%

0%

0%

Tercemar Ringan

44%

0%

18%

9%

Tercemar Sedang

56%

57%

40%

30%

0%

43%

42%

62%

Tercemar Berat

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2007 •

Minim Sarana Sanitasi

Pencemaran air di DKI Jakarta disebabkan oleh limbah industri dan limbah domestik yang dibuang tanpa memenuhi baku mutu yang berlaku, baik yang berasal dari DKI Jakarta sendiri maupun dari daerah hulu Jakarta. Sedangkan pencemaran Teluk Jakarta selain disebabkan oleh kegiatan di laut juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan di hulunya, yaitu daratan (pencemaran sungai). Pertambahan penduduk Jakarta semakin cepat cepat mulai sekitar sekitar tahun 1963. Seperti kota-kota besar lainnya pertambahan penduduk yang melesat sedemikian cepat, menyebabkan pemerintah sulit mengantisipasi kebutuhan segala macam infrastruktur dan prasarana publik. Hal yang sama juga terjadi pada prasarana dan sarana sanitasi lingkungan. Bahkan pengembangan sarana sarana sanitasi di Jakarta tertinggal dibelakang kota-kota lainnya.

5-131


Akibat dari terbatasnya warga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah terpusat ini, masyarakat terpaksa mencari “jalannya sendiri” untuk mengelola sanitasinya. Sayangnya, pengetahuan masyarakat tehadap pengelolaan sanitasi sangat minim. Ini berdampak kepada beragamnya cara warga membuang limbahnya. Ada Ada yang membuat tangki septik tang dibawah tanah dengan bangunan seadanya, ada yang membuang limbah begitu saja ke sungai, bahkan ada juga menimbun limbahnya begitu saja di tanah. Tentu ini menyebabkan tercemarnya lingkungan di sekityar daerah tersebut. Dampak yang paling cepat terlihat akibat sembarangan mengelola sanitasi ini adalah banyaknya air yang tercemar Bakteri Eschericia coli (E-coli). Bakteri ini muncul dari sisa-sisa tinja yang terserap di tanah dapat mencemari sumber-sumber air minum. Sehingga, pada akhirnya dapat menimbulkan penyakit diare, muntaber, dan penyakit-penyakit pencernaan lainnya. Kini sekitar sekitar 75 persen air tanah di DKI Jakarta telah tercemar Ecoli dan tidak dapat digunakan sebagai air minum. Agar dapat memenuhi baku mutu, industri harus menerapkan prinsip pengendalin limbah secara cermat dan terpadu baik di dalam proses produksi (in-pipe pollution prevention ) dan setelah proses produksi (end- pipe pollution prevention ). Pengendalian dalam proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Sedangkan pengendalian setelah proses produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan pencemar sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Di Jakarta Jakarta kontrol terhadap limbah dari industri juga tidak berjalan dengan baik. Ini terbukti dengan masih banyaknya industri yang langsung membuang limbah cairnya langsung kle sungai. Gabungan limbah pabrik/industri dengan limbah domestik ini, semakin ke hilir semakin terlihat efeknya. Dampaknya, adalah air sungai yang berada di Jakarta Utara, tak hanya tidak bisa menjadi sumber air baku saja, bahkan untuk menyiram tanaman juga sudah tak bisa lagi. •

Kependudukan dan Urbanisasi

Bertempat tinggal dan mencari nafkah di Jakarta memang masih menjadi daya tarik orang untuk datang ke Jakarta. Karena itu pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta tergolong cukup cepat. Tahun 1948 , DKI Jakarta dengan luas 650 km2 (65.000 ha) dihuni oleh 1,2 juta orang, tahun 1973 jumlah penduduknya melesat hingga 5 juta orang.

5-132


Gambar 5.70

Kecenderungan Pertumbuhan Penduduk Jakarta

Memasuki tahun 2000 penduduk Jakarta terus bertambah secara signifikan, hingga tahun 2009 ini penduduk Jakarta berkisar 9,5 juta orang. Ini menunjukan bahwa semakin hari Jakarta semakin disesaki oleh penduduk.Terutama kaum urban yang tertarik tinggal di ibukota ini. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu maka untuk setiap satu kilometer perseginya Jakarta rata-rata dijejalai 14.615 penduduk. Dengan kepadatan penduduk seperti itu, Jakarta akan semakin disesaki oleh limbah, baik limbah domestik maupun industri. industri. Tantangan untuk mengelola sanitasi menjadi lebih baik juga semakin pelik. Untuk “memaksa” warga tidak membuang sampah dan limbahnya ke aliran sungai juga bukan merupakan perkara gampang.

B. Permasalahan Permasalahan Air Limbah di DKI Jakarta Ada beberapa parameter kualitas yang digunakan, yaitu parameter organik, karakteristik fisik, dan kontaminan spesifik. Parameter organik merupakan ukuran jumlah zat organik yang terdapat dalam limbah. Parameter ini terdiri dari total (TOC), chemical organic carbon oxygen (COD), (BOD), minyak dan lemak demand biochemical oxygen demand (O&G), dan total petrolum hydrocarbons hydrocarbons (TPH). Karakteristik fisik dalam air limbah dapat dilihat dari parameter total suspended solids (TSS), pH, temperatur, warna, bau, dan potensial reduksi. Sedangkan kontaminan spesifik dalam air limbah dapat berupa senyawa organik atau anorganik. Tabel 5.20 Baku Mutu Limbah Cair Domestik SATUAN

INDIVIDUAL/RUMAH TANGGA

KOMUNAL

-

6–9

6–9

KmnO4

Mg/L

85

85

TSS

Mg/L

50

5-

PARAMETER

pH

5-133


SATUAN

INDIVIDUAL/RUMAH TANGGA

KOMUNAL

Minyak & Lemak

Mg/L

10

10

Senyawa Biru Metilen

Mg/L

2

2

COD

Mg/L

100

80

BOD

Mg/L

75

50

PARAMETER

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta Pengelolaan limbah cair harus dilaksanakan secara komprehensif dalam satu kawasan. Sehingga wilayah yang berada dalam kawasan tersebut benar-benar terbebas dari pencemaran limbah cair. Untuk itu dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Tak hanya aspek keuangan dan teknik saja, akan tetapi lingkungan, fisik kota, legal, budaya dan sebagainya, juga harus dipertimbangkan. •

Aspek Fisik Kota

Permasalahan air limbah dilihat dari aspek fisik kota DKI Jakarta yaitu: −

Bentuk topografi DKI Jakarta yang relatif datar megakibatkan perlunya pemompaan

−

Air tanah tinggi, terutama di daerah Jakarta bagian Utara, menjadikan penerapan bidang resapan sistem on-site menjadi tidak layak

−

Utilitas bawah tanah relatif padat dan kemacetan lalu lintas yang tinggi akan menyulitkan dalam pemasangan pipa air limbah.

•

Aspek Lingkungan

Permasalahan air limbah dilihat dari aspek lingkungan DKI Jakarta yaitu: −

Kualitas air tanah di DKI Jakarta lebih dari 55% tercemar bakteri coli maupun fecal coli.

−

Berdasarkan status status mutu atau indeks pencemaran tercemar ringan sampai berat

−

Kualitas air permukaan lebih dari 80% tercemar sedang sampai berat

−

Kualitas air laut; konsentrasi BOD melebihi 20 rng/l, konsentrasi amonia melebihi ambang batas

−

Sampah kota dibuang di sungai menambah buruk tingkat pencemaran di sungai

−

Perumahan kumuh, tidak rnempunyai sarana pengolahan air Llmbah yang baik

•

lebih dari 75%

Aspek Teknik

Permasalahan air limbah dilihat dari aspek teknik DKI Jakarta yaitu: −

Sistem on-site belum mampu mengolah black dan Grey water sekaligus

5-134


−

Sarana sistem on-site yang ada tidak layak 7% dan sebanyak 18% air limbah dibuang langsung tanpa melalui sarana pengolahan .

−

Lebih dari 40% jarak septick tank dan sumur kurang dari 10 m

−

Pemasangan pipa perlu metoda jacking yang relatif sulit dan mahal

−

IPAL yang ada saat ini (waduk Setiabudi) rnasih bercampur dengan fungsi waduk sebagai pengendali banjir

•

Aspek Operasional dan Pelayanan

Permasalahan air limbah dilihat dari aspek operasional dan pelayanan di DKI Jakarta yaitu: −

Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan

−

Penyedotan tinja masih berbasis on-call

−

Tingkat pelayanan sewerage masih kecit 1% dan cakupannya terbatas hanya di Setiabudi dan Tebet

−

Kegiatan public campaign masih sangat terbatas

−

Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar di perkotaan mencapai 90,5% dan di perdesaan mencapai 67% (Susenas Tahun 2007)

−

Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman di perkotyaan melalui sistem setempat (on site ) yang aman baru mencapai 71,06% dan melalui sistem terpusat (off site ) baru mencapai 2,33% di 11 kota (Susenas Tahun 2007)

−

Tingkat pelayanan air limbah permukiman di perdesaan melalui pengelolaan setempat (on site ) berupa jamban pribadi dan fasilitas umum yang aman baru mencapai 32,47%

•

Aspek Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan air limbah dilihat dari aspek peraturan perndunga-undangan di DKI Jakarta yaitu: −

Pemberlakuan SK Gubernur Nomo 45 Tahun 1992 dan Peraturan Gubernur Nomor 12212005 belum efektif

−

Belum memadainya perangkta peraturan perundangan diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman

−

Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturanperaturan yang terkait dengan pencemaran air limbah

−

Belum lengkapnya Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan air a ir limbah

•

yang

Aspek Pendanaan

Permasalahan air limbah dilihat dari aspek pendanaan di DKI Jakarta yaitu: −

Rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah

5-135


−

Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat

−

Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah

−

Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman

−

Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta/koperasi

−

Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

•

Aspek Kelembagaan

Permasalahan air limbah dilihat dari aspek kelembagaan di DKI Jakarta yaitu: −

Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman

−

Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman

−

Kapasistas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah

−

Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman

•

terkait

dalam

Sosial Budaya Masyarakat

Permasalahan air limbah dilihat dari sosial budaya masyarakat DKI Jakarta yaitu: −

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman

−

Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat

−

Potensi yang ada dalam masyakarat dan dunia usaha terkait sistem pengelolaan air limbah permukiman belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah

C. Tantangan

dan Peluang Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Permukiman

•

Sistem

Tantangan Internal

Tantangan internal dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman di DKI Jakarta yaitu: −

Masih adanya masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat, yang secara nasional sebesar 22,85% (di perkotaan 9,5% dan di perdesaan 33%)

5-136


−

Kecenderungan meningkatnya angka penyakit terkait air (waterbone diseases) akibat masih rendahnya cakupan pelayanan baik di perkotaan maupun di perdesaan

−

Perlunya konservasir sumber air baku untuk menjamin terjaganya kualitas dan kuantitas air baku akibat menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minum

−

Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan air limbah permukiman secara lebih profesional dengan dukungan sumber daya manusia ahli yang memadai

−

Penggalian sumber dana untuk investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan terutama dari pihak swasta yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya (cost recovery) scara bertahap merupakan tantangan yang harus segera diketahui solusinya secara “win-win solution”

−

Pembagian porsi antara dana APBN dan APBD yang akan dialokasikan dalam pengembangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah belum terlihat secara tegas Tantangan Eksternal

•

Tantangan eksternal dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman di DKI Jakarta yaitu: −

Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), yaitu terlayaninya 50% masyakarat yang belum mendapatkan akses air limbah sampai dengan tahun 2005

−

Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup

−

Tuntuntan penerapan Good Governance melalui demokratisasi yang menuntut perlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

−

Tuntutan Rencana Aksi Nasional dalam Mengahadapi Perubahan Iklim (RAN MAPI)

−

Kondisi keamanan dan hukum nasional yang belum mendukung iklim investasi yang kompetitif

dengan

pilar

Peluang

•

Peluang dalam penyelenggaraan permukiman di DKI Jakarta yaitu:

sistem

pengelolaan

air

limbah

−

Adanya kewajiban bagi setiap orang untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomo 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkingan Hidup

−

Pentingnya pengelolaan air limbah untuk mencukung konservasi sumber daya air, seperti yang tertuang dalam UU RI Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

−

Tanggung jawab penyelenggaraan air limbah permukiman sebagaimana ketetapan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 38 tahun 2007 menjadi kewenangan pemerintah daerah

5-137


−

Tuntutan keterpaduan penanganan air limbah dna pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaiamana tertuang dalam PP Nomor 16 tahun 2005

−

Adanya potensi peningkatan kesadaran masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan dalam penyelenggaraan air limbah permukiman

D. Studi Terdahulu Rencana pengembangan pengelolaan air limbah DKI Jakarta secara garis besar sudah tercakup dalam beberapa dokumen perencanaan antara lain : •

Master Plan Air Limbah Jakarta tahun 1991

Dalam Master Plan Air Limbah DKI Jakarta tahun 1991, DKI dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan sanitasi yang didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk dan beberapa pertimbangan lainnya seperti tinggi muka air tanah, permeabiliitas tanah, kondisi sosek, dll. Pembagian wilayah sanitasi tersebut dibagi dalam pengelompokkan berikut : Sistem Pengolahan Setempat Sederhana pada daerah pengembangan (Daerah A) dengan kepadatan penduduk kurang dari 100 jiwa/ha, luas wiiayah 21.159 ha (32%). Teknologi pengolahan air limbah yang diterapkan adalah septic tank. Sistem Pengolahan Setempat Tingkat Tinggi pada daerah pengembangan (Daerah B) dengan tingkat kepadatan penduduk 100 - 300 jiwa/ha, luas wilayah 27.386 ha (42%). Teknologi pengolahan air limbah yang diterapkan adalah septik tank yang dimodifikasi ataupun sistem sewerage dengan seleksi tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Sistem sewerage pada daerah pengembangan (Daerah C) dengan tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 jiwa/ha, luas wilayah 16.604 ha (26%). Teknologi pengolahan yang diterapkan adalah aerated lagoon atau activated sludge . Rencana wilayah pengembangan sanitasi ditunjukkan pada Gambar 5.71.

5-138


Gambar 5.71 Rencana Pengembangan Sanitasi Menurut JICA Studi

Untuk daerah pengembangan sanitasi dengan sistem sewerage di daerah C,sistem pengelolaan air limbah dibagi merijadi 6 (enam) zone, yaitu : Zona Pusat

Total luas wilayah yang dilayani adalah 6.017 ha dimana 336 ha atau 6% berlokasi di bagian selatan dari zona yang tercakup proyek JSSP. Total Iuas wilayah cakupan dari sistem kanvensionat dan sistem interceptor berturut-turut adalah 3.422 ha (57%) dan 2.595 ha (42%;). Air buangan yang terkumpul akan disalurkan melalui pipa pembawa yang panjangnya 10,2 km menuju tempat pengolahan. Kapasitas air buangan sebesar 529,000 rn3/hari akan dibangun memerlukan luas 80 ha di koIam Pluit eksisting. Kolam ini akan berfungsi sebagai pengendali banjir dan pengolahan air buangan, Catatan: Pada review tahun 2009 lokasi IPAL dipindahkan ke Pluit Selatan. Zona Barat Laut

Pada zona ini, sistem interseptor akan mencakup 1.332 ha atau 72% dari total keseluruhan luas wilayah layanan yaitu 1.862 ha. Sementara sistem konvensional akan mencakup sekitar 530 ha (28%). Air buangan yang terkumpul akan disalurkan melalui pipa utama (force main) sepanjang 9,7 km menuju tempat pengolahan. Aerated lagoon modifikasi dengan kapasitas 124,000 m3/hari akan dibangun pada daerah seluas 17,7 ha dekat anak sungai Angke dan Pesanggrahan di kel. Rembangan, Zona Barat Daya

Total luas wilayah adalah 2,170 ha dimana 938 ha (43%) akan tercakup daIam sistem konvensional dan 1.232 ha (57%) menggunakan sistem interseptor. Air buangan yang terkumpul akan dialirkan melalui pipa utama sepanjang 3,7 km dan pipa pembawa 2,7 km menuju tempat pengolahan.

5-139


Modifikasi aerated Lagoon dengan kapasitas 117.000 m3/hari yang akan dibangun didaerah hijau dengan luas 16 ha di kel. Joglo. Zona Timur laut

Total luas wilayah layanan adalah 3.496 ha, dimana 1.610 ha (46%) dilayani sistem konvensional dan 1.886 ha (54%) menggunakan interseptor. Air buangan yang terkumpul akan dibawa melalui pipa pembawa dengan panjang 7,4 km menuju ke tempat pengolahan. Kolam activated sludge akan dibangun dengan kapasitas 261.000 m3/hari diatas lahan seluas 14 ha mencakup bagian timur dari kolam Sunter eksisting dan dilokasi hijau kel. Sunter Jaya, Zona tenggara

Luas total wilayah adalah 1.243 ha yang sebagian besar menggunakan sistem nterseptor. Luas daerah cakupan sistem penghubung dan sistem konvensional asing-masing 936 ha C75%) dan 307 ha (25%). Air buangan yang terkumpul akan iangkut melalui pipa utama sepanjang 0,5 km menuju tempat pengolahan. Sistem aerated lagoon modifikasi dengan kapasitas 101.000 m3/hari akan dibangun idaerah hijau seluas 13 ha di kel. Cipinang Besar Selatan, Zona Tanjung Priok

Luas total wilayah layanan adalah 1.502 ha. Luas daerah cakupan sistem onvensional dan sistem interceptor masing-masing 700 ha (47%) dan 802 ha (53%). Air buangan yang terkumpul akan dibawa melalui pipa utama sepanjang 1,0 km menuju tempat pengolahan. Sistem aerated lagoon dengan kapasitas 120.000 m3/hari akan dibangun didaerah hijau seluas 36 ha di kolam Sunter Timur II di kel. Semper Timur. Rencana pengembangan sistem sewerage daerah C seperti terlihat pada Gambar 5.72.

5-140


Gambar 5.72 Rencana Pengembangan Di Daerah C

•

Jakarta Wastewater Disposal Project tahun 2001

Pada studi ini, dilakukan beberapa perubahan terhadap master plan 1991 khususnya mengenai rencana pengembangan sewerage di zone central, Review tersebut antara lain : −

Rencana lokasi IPAL di waduk PLuit dipindah ke Muara Baru yaitu berupa lahan reklamasi laut

−

Rencana pengolahan Air Limbah dibagi menjadi 6 sub sistem yaitu : a. Subsistem Thamrin dilayani IPAL Waduk Setiabudi; b. Sub sistem Setiabuti Tebet dilayani IPAL IPAL Waduk Setiabudi; c. Sub sistem Gajahmada dilayani dilayani IPAL Muara Baru; d. Sub sistem sistem Pantai Mutiara dilayani dilayani IPAL Muara Baru; e. Sub sistem sistem Kali Ancol dilayani dilayani IPAL Kali Ancol; Ancol; f.

Sub sistem Kali Grogol dilayani IPAL Grogol;

5-141


g. Sub sistem sistem Waduk Grogol dilayani IPAL Grogol; Grogol; dan h. Sub sistem Siantar dilayani dilayani IPAL Muara baru. Direncanakan ada 8 (delapan) pumping station, yaitu : (1) PS1 Krukut, (2) PS2 Pasar Rumput, (3) PS3 Abdul Muis, (4) PS4 Pluit, (5) PS5 Kali Grogol, (6) P56 Kali Grogol, (7) pS7' Kali Ancol, dan (8) PS8 Siantar. IPAL Muara Baru, berlokasi di Teluk Muara baru yaitu di sebelah utara pompa banjir Pluit, di sebelah timur perumnahan pantai Mutiara atau di sebelah barat pasar ikan yaitu pada lahan reklamasi laut seluas 40 Ha. Jenis pengolahan pada tahap 1 berupa aerated lagoon dan pada tahap jangka panjang dengan activated sludge.

•

Review Master Plan & DED tahun 2009

Lingkup studi mencakup zone central sebelah utara (tidak termasuk Setiabudi-Tebet). Review mencakup beberapa hal antara Lain : −

IPAL Muara Baru dipindahkan lokasinya ke Pluit Selatan untuk tahap I dan Pluit Utara untuk jangka panjang.

−

IPAL Pluit Selatan melayani sub sistem Gajah Mada, Thamrin, Pantai Muutiara, Siantar & Kali Ancol dgn kap 86.400m3/hr

−

IPAL Kali Ancol tidak dibuat & dialihkan ke main sistern IPAL Muara Baru

−

IPAL Grogol tetap melayani sub sistem Kali Grogol & Waduk Grogol

−

Pengadaaan air Iimbah dengan sistem activated sludge (+ membrane untuk daur ulang)

−

Sistem pengumpulan air limbah dibagi dua bagian, sistem timur dan sistem barat dengan batas jl.Tamrin, Gajahmada. Masing-masing sistem dilayani main trunk dia. 1,8 m yang ditempatkan 2 jalur di sepanjang jl.Tamrin, Gajahmada/Mayam Wuruk hingga ke !PAL di Pluit Selatan,

Rencana pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Zone Central terlihat pada Gambar 5.73.

5-142


Gambar 5.73 Rencana Pengembangan Di Zona Central

Selain itu, PD PAL mempunyai perencanaan sendiri untuk pembangunan sistem sewerage di Setiabudi Tebet yang saat ini sebagian kecil sudah diimplementasikan.

E. Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah •

Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Kebijakan pengelolaan air limbah permukiman dirumuskan dengan menjawab permasalahan dalam pengembangan pengelolaan air limbah permukiman. Secara umu kebijakan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu: −

Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat

−

Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman

5-143


−

Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman

−

Penguaan kelembagaan serta peningkatan pengelolaa air limbah permukiman

−

Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman

•

kapasitas

personil

Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan pada permasalahan air limbah yang dihadapai DKI Jakarta, adapun strategi yang diterapkan berdasarkan pada RTRW DKI JAkarta 2030 yaitu: −

Pemisahan sistem saluran drainase dan perpipaan tertutup secara bertahap disertai dengan pengelolaan air limbah

−

Sistem pengelolaan air limbah dikelompokkan 2 (dua) yaitu: a. Limbah Industri; dan b. Limbah Domestik

−

Pengelolaan limbah industri dilakukan secara sistem komunal atau sistem individual sebelum dibuang ke dalam lingkungan

−

Prasarana pengelolaan limbah domestik di DKI Jakarta dibagi kedala 3 (tiga), yaitu : a. Sistem Komunal b. Sistem Semi Komunal/Modular; dan c. Sistem Individual

−

Pengembangan sistem limbah diprioritaskan pada Zona Central

−

Pembagian daerah pelayanan pengelolaan air limbah dilakukan dnegan memperhatikan daerah layanan sistem polder

5.1.12.6 Prasarana Persampahan

Sistem jaringan persampahan yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas. Pengembangan pengelolaan persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dari sumbernya melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah dan pengembangan prasarana sarana pengolahan sampah dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Pengembangan Sistem prasararana persampahan meliputi: a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah Melalui penggalakan program 4R (reuse, reduce, recycling, recovery) pada setiap Rukun Warga dan menyediakan sarana pendukungnnya. b. Peningkatan sistem pelayanan persampahan

5-144


Pengembangan pelayanan persampahan di Jakarta dilaksanakan kedalam sistem multi simpul (multi nodal) terbagi dalam beberapa daerah pelayanan dimana setiap daerah pelayanan dilengkapi dengan TPS (Tempat Pembuangan Sementara), SPA (Statsiun Peralihan Sementara) dan ITF (Intermediate Treatment Facility ) dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan. c. Pengembangan TSPT di luar Jakarta Pengembangaan kerja sama untuk penyediaan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) dengan daerah lain dimungkinkan dengan prinsip saling menguntungkan dan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial setempat. d. Pengembangan prasarana sampah B3 Pengembangan prasarana sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pengelolaannya dilakukan dengan teknologi yang tepat. e. Pengembangan sampah drainase/sungai Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah drainase/sungai dilakukan guna pencegahan banjir, meningkatkan kualitas air sungai dan estetika. Dalam rencana tata ruang DKI Jakarta arahan pengembangan prasarana persampahan di wilayah DKI Jakarta , dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah di antaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasankawasan yang memungkinkan; b. Pengadaan lokasi penampungan sampah sementara sementa ra pada setiap kelurahan; dan c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3r (reused, reduced, dan recycling). d. Penanganan sampah/limbah di perairan laut. (tambahan pada wilayah Kota Adminitratif Jakarta Utara) 5.1.12.7 Prasarana Prasarana Energi

Pengembangan prasarana energi diarahkan untuk terjaminnya keandalan dan kesinambungan penyediaan pasokan energi bagi kebutuhan rumah tangga, jasa, perdagangan, industri dan transportasi dengan memperhatikan faktor konservasi, dan diversifikasi energi. Sistem prasarana energi meliputi, (1) Sistem ketenagalistrikan, (2) Sistem prasarana bahan bakar gas, dan (3) Sistem prasarana bahan bakar minyak.

A. Sistem Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Pengembangan sistem ketenagalistrikan dilaksanakan melalui:

5-145


a. Pembangunan baru dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi dengan baik secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan rencana struktur ruang yang ada b. Pengembangan sumber daya energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan pemanfaatan sumber energi terbaharukan c. Pengembangan kabel bawah laut untuk mengoptimalkan pelayanan ketenagalistrikan di Kepulauan seribu d. Peningkatan keandalan kean dalan dan kesinambungan pasokan p asokan listrik untuk mengantisipasi beban puncak, banjir, dan gangguan pada sistem yang ada e. Peningkatan upaya penghematan energi oleh oleh semua pengguna

B. Sistem Prasarana Bahan Bakar Gas Pengembangan sistem prasarana bahan bakar gas dilaksanakan melalui: a . Pengembangan jaringan pipa p ipa gas bawah tanah ta nah guna meningkatkan pelayanan di kawasan industri, permukiman dan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa sesuai dengan rencana struktur ruang yang ada b . Pembangunan stasiun-stasiun pompa bahan bakar gas (SPBG) baru terutama untuk melayani angkutan umum c . Mendorong konversi energi dari BBM kepada BBG terutama untuk sektor transportasi

C. Sistem Prasarana Bahan Bakar Minyak Pengembangan sistem prasarana bahan bakar minyak dilaksanakan melalui: a. Pengembangan energi alternative untuk mendorong diversifikasi bahan bakar minyak b. Penyiapan prasarana hilir untuk menjamin pasokan BBM c. Penataan ruang kawasan sekitar depo bahan bakar Dalam rencana tata ruang DKI Jakarta rencana pengembangan prasarana energi dibagi kedalam batasan administrasi DKI Jakarta, adapun arahan yang dilaksanakan yaitu: a. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; b. Pemerataan pelayanan lingkungan permukiman.

penerangan

jalan

umum

pada

seluruh

c. Peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan protokol, jalan penghubung, taman dan pusat-pusat aktivitas masyarakat serta jalan lingkungan di pemukiman ; d. Pengembangan pelayanan dan penambahan jaringan distribusi gas terutama di kawasan industri,perdagangan dan jasa, serta rumah susun; dan

5-146


e. Pengembangan pelayanan energi dan gas untuk transportasi melalui pemerataan pengadaan stasiun pengadaan bahan gas (SPBBG). 5.1.12.8 Prasarana Telekomunikasi

Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi dan Informatika diarahkan guna meningkatnya komunikasi publik yang efektif, ketersediaan dan keterjangkauan informasi secara merata, dan pengembangan ekonomi informasi untuk menunjang Kota Jakarta sebagai kota jasa. Sistem prasarana telekomunikasi dan informatika meliputi: a. Lapisan inti (core/backbone layer) b. Lapisan distribusi (distribution layer) c. Lapisan akses (access layer) Pengembangan lapisan backbone dilakukan dengan penempatan jaringan serat optik pada prasarana yang sudah ada seperti jaringan angkutan massal atau prasarana jalan dan jalan tol atau utilitas atau kombinasinya. Pengembangan lapisan distribusi dan akses dilakukan melalui pengaturan sebaran menara telekomunikasi secara proporsional, efisien dan efektif melalui pemanfaatan menara secara bersama Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi di DKI Jakarta dalam RTRW DKI Jakarta dijelaskan berdasarkan batasan administratif DKI Jakarta yaitu:

A. Jakarta Utara Pengembangan prasarana Telekomunikasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, terdiri atas : a. pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui penerapan teknologi telekomunikasi yang memadai; b. penambahan dan pembangunan sentral-sentral telepon baru; dan c. perluasan serta peningkatan pelayanan warung telekomunikasi dan internet di kawasan perumahan dan permukiman padat penduduk. d. pemanfaatan jaringan internet untuk bebas mengakses informasi pada kawasan-kawasan strategis (halte busway, terminal dan taman) dengan intensitas/kegiatan tinggi. e. pemasangan CCTV pada pa da kawasan-kawasan kawasan -kawasan strategis dan pusat keramaian. Pengembangan prasarana Telekomunikasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui penerapan teknologi telekomunikasi yangmemadai; b. penambahan dan pembangunan sentral-sentral telepon baru; dan

5-147


c. perluasan pengadaan telepon umum dan peningkatan pelayanan warung telekomunikasi di kawasan perumahan dan permukiman padat penduduk.

B. Jakarta Barat Pengembangan prasarana Telekomunikasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui penerapan teknologi telekomunikasi yangmemadai; b. penambahan dan pembangunan sentral-sentral telepon baru; dan c. perluasan pengadaan penga daan telepon umum dan peningkatan pelayanan pe layanan warung telekomunikasi di kawasan perumahan dan permukiman padat penduduk.

C. Jakarta Selatan Sistem prasarana transportasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, meliputi : a. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana sistem angkutan umum massal; b. Pembangunan jaringan jalan arteri yang mendukkung transportasi antar wilayah yang menuju ke arah barat;

sistem

c. Peningkatan dan penerapan manajemen lalulintas lalulintas serta penyediaan fasilitas pejalan kaki terutama di Kawasan Segitiga Kuningan, Kebayoran Baru dan mampang prapatan; d. Peningkatan jaringan jalan yang mendukung lalu lintas lintas antar wilayah di perbatasan Kabupaten Bogor, Depok dan Tangerang; e. Penataan moda umum yang disesuaikan dengan hirarki jalan, berikut fasilitas penunjangnya; f.

Pembangunan jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar dengan : •

Jl. Jend. Sudirman dan Jl. HR Rasuna Said

•

Jl. TB Simatupang dan Komplek RSPP

•

Jl. Pasar Minggu dan Jl. Condet Raya

•

Jl. Cempaka 5 dan Jl. Veteran Raya

g. Membangun gedung-gedung dan atau taman parkir sebagai fasilitas fasilitas park and ride sebagai penunjangketerpaduan angkutan umum di kawasan Lebak Bulus; h. Membangun terminal/stasiun yang terpadu untuk menunjang pergerakan antar moda tiap-tiap angkutan umum pada kawasan Blok M dan Lebak Bulus; i.

Mengembangkan jaringan rel kereta kereta menengah/ringan jalur pada kawasan Kuningan Senayan dan Kp. Melayu –Taman Anggrek;

5-148


j.

Mengembangkan jaringan transportasi air;

k. Rencana pengembangan prasarana transportasi di Kota administrasi Jakarta Selatan, jaringan jalan bebas hambatan, arteri dan kolektor, jaringan rel berat dan menengah/ringan, lokasi stasiun kereta, stasiun/ terminal antar moda, jalur utama (trunk line) angkutan umum jalan raya (bus priority), dan jaringan transportasi air; l.

Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Kawasan Majestik;

m. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan perd agangan dengan penyediaan prasarana angkutan umum terpadu angkutan kereta api di Kebayoran Lama; n. Perbaikan lingkungan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Mampang Prapatan; o. Pembangunan kembali pasar lama terpadu dengan sistem transportasi di Pasar Minggu; dan p. Perbaikan lingkungan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Cilandak. Pengembangan prasarana dan sarana Telekomunikasi dan informatika di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. Pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui penerapan teknologi telekomunikasi yang memadai; b. Penambahan dan pembangunan sentral-sentral telepon baru; dan c. Perluasan pengadaan telepon umum dan peningkatan pelayanan warung telekomunikasi di kawasan perumahan dan permukiman padat penduduk.

D. Jakarta Timur Pengembangan prasarana dan sarana Telekomunikasi dan informatika di wilayah kota administrasi Jakarta Timur, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. Pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui penerapan teknologi telekomunikasi yang memadai; b. Penambahan dan pembangunan sentral-sentral telepon baru; dan c. Perluasan pengadaan telepon umum dan peningkatan pelayanan warung telekomunikasi di kawasan perumahan dan permukiman padat penduduk.

5-149


Contents

BAB 5 RENCANA STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PROVINSI DKI JAKARTA ........................................................................................................... 5-1 5.1.

SISTEM PUSAT KEGIATAN ............................................................ 5-1

5.1.1.

Latar belakang pentingnya sistem Pusat Kegiatan .......... 5-1

5.1.2.

........................... .................. 5-2 Definisi Sistem Pusat Kegiatan .............................................

5.1.3.

Definisi Sistem Pusat Kegiatan dalam RTRW 2010 .......... 5-2

5.1.4.

Definisi Sistem Pusat Kegiatan dalam RTRW 2030 .......... 5-3

5.1.4.1.

Definisi Sistem Pusat Kegiatan Primer ........................ 5-3

5.1.4.2.

Definisi Sistem Pusat kegiatan Sekunder ................... 5-3

5.1.4.3.

Definisi Sistem pusat kegiatan Tersier ....................... 5-3

5.1.5.

Peran pusat-pusat kegiatan (Sentra) dalam Sistem Pusat

Kegiatan .................................................................................................... 5-3 5.1.6. (1)

Sistem Pusat Kegiatan Berdasarkan RTRW 2010 ............. 5-4

Sistem pusat kegiatan ditetapkan untuk menunjang Jakarta

sebagai kota jasa dan memeratakan pusat pu sat kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial, ekonomi, budaya, serta kegiatan pelayanan. ............. 5-4 (2)

Sistem pusat kegiatan dibedakan berdasarkan kegiatan kawasan

sebagai pembentuk struktur ruang dan kawasan fungsi khusus sebagai pusat pemerintahan, pusat perwakilan negara asing, pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. ...................................................................... 5-4 (3)

Sistem pusat kegiatan terdiri dari Pusat Kegiatan Utama dan

Pusat Kegiatan Penunjang. ........................................................................... 5-4 (4)

Sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi kawasan sebagai

pembentuk struktur ruang, ditetapkan sebagai berikut : ...................... 5-4 a.

Sentra Primer Baru Timur sebagai pusat pemerintahan Kota

........................... . 5-4 Administrasi, perkantoran, perdagangan dan jasa; ............................

5-150


b.

Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat pemerintahan Kota

........................... . 5-4 Administrasi, perkantoran, perdagangan dan jasa; ............................ c.

Pusat Niaga Terpadu Pantura sebagai pusat niaga baru di bidang

perdagangan, jasa dan lembaga keuangan; ......................................... ............................. ............ 5-4 d.

Sentra Primer Glodok sebagai pusat perdagangan elektronik; . 5-4

e.

Sentra Primer Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tekstil;

5-4 f.

Pusat Niaga Terpadu Kuningan, Sudirman, dan Casablanca

sebagai pusat perkantoran dan jasa keuangan; .................................. ........................... ....... 5-4 g.

Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua sebagai pusat perdagangan

pakaian jadi; ................................................................................................ 5-4 h.

Pusat Niaga Terpadu Bandar Baru Kemayoran sebagai pusat

eksibisi dan informasi bisnis. .................................................................... 5-4 (5)

Sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi khusus ditetapkan

sebagai berikut : ............................................................................................. 5-4 (6)

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang menurut fungsi kawasan

sebagai pembentuk struktur ruang dan menurut fungsi khusus ditetapkan pada Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Kota Administrasi. .................................................................................................... 5-5 5.1.7.

Analisa Sistem Pusat Kegiatan Utama RTRW 2010 .......... 5-5

5.1.7.1 Sentra Primer Baru Timur ................................................. .......................... ....................... 5-5 5.1.7.2 Sentra Primer Baru Barat .................................................. ........................... ....................... 5-8 5.1.7.3 Sentra Primer Glodok ......................................................... ............................ ............................. 5-9 5.1.7.4 Pusat Niaga Terpadu Pantura ........................................... ......................... .................. 5-9 5.1.7.5 Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua ................................... ............................ ....... 5-9 5.1.7.6 Pusat Niaga Terpadu Bandar Kemayoran ....................... 5-9 5.1.8.

Analisa Sistem Pusat Kegiatan Penunjang RTRW 2010 .. 5-9

5-151


•

Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan

sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Senen, Pasar Baru, Pasar Cikini, Bendungan Hilir,

.......................... ..... 5-10 Roxi, Sabang, Cempaka Putih dan Pal Merah; ............................... •


pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Taman Ria Senayan, Lapangan Olah Raga Menteng, Rawasari dan Roxi, Rumah Sakit St. Carolus dan PGI Cikini. ...................................................................................................... 5-10 •


sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Koja, Pasar Kelapa Gading, Pasar Cakung, Pasar Pluit,

.......................... .......... 5-10 Pasar Mandara Permai dan Pasar Cilincing; .................................... •


pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Rumah Sakit Koja, Cilincing dan Atma Jaya dan Pasar Ikan Muara Karang.................................................................... 5-10 •


sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Asem Reges, S. Parman, Pasar Grogol, Pasar Tanjung Duren, Pasar Cengkareng dan Kali Deres; ...................................... ............................ .......... 5-10 •


pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Pasar Bunga Tanaman Hias Rawa Belong, Pasar Induk Bahan Pangan Rawa Buaya, Rumah Sakit Harapan Kita, Sumber Waras dan Husada. ............................................................... 5-10 •


sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Blok M Kebayoran Baru, Pasar Mampang Prapatan, Pasar Tebet, Pasar Manggarai, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Cilandak, Pasar Minggu dan Mayestik; ............................................. ............................. ................ 5-10

5-152


•


pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit MMC, Rumah Sakit Pondok Indah dan Fatmawati, Rekreasi Situ Babakan, Situ Mangga Bolong dan Lapangan Olah Raga Lebak Bulus. ...................................................................................................... 5-10 •


sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Jatinegara, Pasar Rawamangun, Pasar Klender, Pasar Pulo Gadung, Pasar Burung Pramuka dan Pasar Cakung; ........... 5-10 •

Sistem pusat penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan

berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Taman Rekreasi Pulo Mas dan Taman Bunga Cibubur, Pacuan Kuda Pulo Mas, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit UKI, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Islam, Lapangan Olah Raga Rawamangun dan Halim. .................................................................... 5-11 5.1.9.

Evaluasi Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2010 ................... 5-11

5.1.10. Saran Sistem Pusat Kegiatan dalam RTRW 2030 ........... 5-14 5.1.11. Usulan Kawasan Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2030 DKI Jakarta 5-15 5.1.11.1

............................. ..................... 5-17 Pusat Kegiatan Primer ..................................................

5.1.11.2

Pusat Kegiatan Sekunder ............................................. ............................. ................ 5-24

............................. ..................... 5-27 5.1.12. Rencana Sistem Prasarana .................................................. 5.1.12.1

Prasarana Transportasi ................................................ ........................... ..................... 5-27

A.

Permasalahan Transportasi DKI Jakarta .......................... 5-28

B.

Potensi Permasalahan & Basis Penerapan Kebijakan di

Masa Datang .................................................................................. 5-35

5-153


C.

Arah Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi DKI

Jakarta ............................................................................................. 5-42 D.

Manajemen Permintaan (Demand ( Demand Management) Management ) ........... 5-53

E.

Jaringan Jalan ........................................................................ 5-54

F.

Kesimpulan & Rekomendasi ................................................ ........................... ..................... 5-60

5.1.12.2

Prasarana Konservasi Sumber Daya Air ................... 5-61

G.

Neraca Air ............................................................................... 5-63

H.

Kualitas Air.............................................................................. 5-64

I.

Indeks Konservasi ................................................................. 5-69

5.1.12.3

Prasarana Pendayagunaan Sumber Daya Air .......... 5-71

5.1.12.4

Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air .................. 5-89

A.

............................ ........................... 5-89 Banjir dan Curah Hujan .......................................................

B.

........................... ..................... 5-89 Genangan dan Curah Hujan ................................................

C.

Tinggi Muka Air Laut ............................................................. 5-91

D.

.......................... .......... 5-91 Sejarah Banjir di Kawasan Jakarta ....................................

E.

Catatan dari Pengalaman Banjir Jakarta .......................... 5-97

F.

........................... ..... 5-98 Perkiraan Banjir Hingga Tahun 2030 ................................

G.

Sistem Tata Air.................................................................... 5-98

Gambar 5.59 5.59 Integrasi Pantura Dan Tanggul Laut ................. 5-102

5-154


BKB Cengkareng Cengka reng drain Q=500 m3/s Q = 510 m3/s (JICA 1997) (JICA 1997)

BKT Q=390 m3/s

............................................................................................................ 5-102

............................................................................................................ 5-103 Tabel 5.13 Rasio Badan Air ........................................................ 5-104

5-155


H.

Strategi.................................................................................. 5-104

I.

Upaya Non Teknis Penanggulangan Banjir .................... 5-106

J.

........................... ........ 5-111 Upaya Teknis Pengendalian Banjir...................................

Tabel 5.14 Karakteristik Utama Banjir Kanal Barat .............. 5-112 K.

Sistem Polder Berbasis Partsisipasi Masyarakat ........... 5-122

Tabel 5.15 Tinggi Keselamatan untuk Polder Perkotaan ...... 5-125

........................... ........................ 5-126 Perlindungan Banjir atau Tanggul ................................................... Sistem Drainase .................................................................................. 5-126 5.1.12.5 A. Tabel

............................. ......................... 5-129 Prasarana Sanitasi ......................................................

Pendahuluan ......................................................................... 5-129 5.16

Kualitas Air Sungai di DKI Jakarta Tahun 2004 -

2007................................................................................................... 5-129 Tabel 5.17 Kualitas Airtanah di DKI Jakarta Jakarta Tahun 2004 - 2007 2007

............................................................................................................ 5-130 B.

Permasalahan Air Limbah di DKI Jakarta ....................... 5-133

C.

Tantangan dan Peluang Dalam Penyelenggaraan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Permukiman ..................................... ............................. ........ 5-136 D.

Studi Terdahulu ................................................................... 5-138

E.

Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah ... 5-

143 5.1.12.6

Prasarana Persampahan ............................................ .............................. .............. 5-144

5.1.12.7

Prasarana Energi ......................................................... 5-145

A.

Sistem Ketenagalistrikan ................................................... ........................... ........................ 5-145

5-156


B.

............................. ... 5-146 Sistem Prasarana Bahan Bakar Gas ................................

C.

Sistem Prasarana Bahan Bakar Minyak .......................... 5-146

5.1.12.8

........................... .............. 5-147 Prasarana Telekomunikasi .........................................

A.

Jakarta Utara ........................................................................ 5-147

B.

Jakarta Barat ........................................................................ 5-148

C.

Jakarta Selatan .................................................................... 5-148

D.

Jakarta Timur ....................................................................... 5-149

DAFTAR GAMBAR

........................... . 5-6 Gambar 5.1 Konstelasi SPBT dan Wilayah Sekitarnya ............................ Gambar 5.2 Pusat Kegiatan yang Cenderung Berkembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional ...................................................................... 5-17 Gambar 5.3 5.3 Komposisi Moda An gkutan Bus DKI J akarta ........ 5-28 Gambar 5.4 Struktur jaringan trayek angkutan bus DKI Jakarta Ja karta ...... 5-29 Gambar 5.5 Kondisi demand-supply angkutan umum bus DKI Jakarta 529 Gambar 5.6 Faktor muat angkutan bus DKI Jakarta ............................ 5-31 Gambar 5.7 Kinerja jaringan jalan tahun 2007 ...................................... ............................ .......... 5-32 Gambar 5.8 Koridor-koridor utama yang bermasalah .......................... 5-33 Gambar 5.9 Situasi lokasi work force di DKI Jakarta ............................ 5-35 Gambar 5.10 Rencana Jaringan Angkutan Umum (skenario ideal) ... 5-37

........................... ........................... 5-39 Gambar 5.11 Pola Jaringan Jalan DKI ...................................................... Gambar 5.12 5.12 I ndikator Kinerja dengan Jaringan Rencana Tahun 2010 ....................................................................................................... 5-40 Gambar 5.13 Indikator Kinerja dengan Jaringan Rencana Tahun 2025 540 Gambar 5.14 Persentasi Pengurangan Kendaraan Pribadi ................... 5-41 Gambar 5.15 Arah Pengembangan Sub-Center Wiayah Jabodetabek ... 543 Gambar 5.16 Arah Pengembangan Kebijakan Transportasi DKI ........ 5-44 Gambar 5.17 Pertumbuhan Penggunaan Angkutan Umum ................. 5-45

5-157


Gambar 5.18 Pertumbuhan Penggunaan Kendaraan Pribadi .............. 5-45 Gambar 5.19 Reformasi (Penghapusan) Fungsi Terminal dalam Kota .. 546 Gambar 5.20 Konsep Jalur Pengumpan Angkutan Massal ................... 5-47 Gambar 5.21 Indikasi Lokasi Potensi Penyediaan Fasilitas Park and Ride .......................................................................................................... 5-48 Gambar 5.22 Rencana Pengembangan Ekstensi Koridor Busway ...... 5-48 Gambar 5.23 Rencana Trayek Jalur Melingkar ....................................... ............................. .......... 5-50 Gambar 5.24 Indikasi Kawasan Multi Moda yang Bersinggungan dengan Stasiun KA Jabodetabek ....................................................... ............................ ........................... 5-50 Gambar 5.25 Indikasi Lokasi Setasiun untuk sistem Park and Ride .. 5-51 Gambar 5.26 Rencana Jaringan Angkutan Umum (2030) ................... 5-52 Gambar 5.27 Rencana Pengembangan TOD di DKI Jakarta ................ 5-53 Gambar 5.28 Rencana Kawasan TDM ...................................................... ........................... ........................... 5-54 Gambar 5.29 Pola Jaringan Arteri DKI tahun 2030 ............................... .......................... ..... 5-55 Gambar 5.30 Pola Jaringan Arteri DKI (alternatif layang) tahun 2030 . 556 Gambar 5.31 Perampungan Ruas-ruas Tol JORR yang belum beroperasi............................................................................................... 5-57 Gambar 5.32 Rencana Jaringan Jalan Bebas Hambatan DKI .............. 5-58 Gambar 5.33 Rencana Flyover & Underpass DKI Jakarta .................... 5-59 Gambar 5.34 5.3 4 Status Mutu Airtanah di Wilayah Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 ............................................................................................. 5-65 Gambar 5.35 Sebaran Airtanah Payau / Asin di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ............................................................................................... 5-66 Gambar 5.36 5. 36 Status Mutu Air Air Sungai Sungai di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Jakarta tahun 2007 ............................................................................................. 5-67 Gambar 5.37 5. 37 Status Mutu Mutu Air Situ dan Waduk di Wilayah Provinsi Provinsi DKI Jakarta tahun 2007................................................................................ 5-68 Gambar 5.38 5. 38 Status Mutu Mutu Air Situ dan Waduk di Wilayah Provinsi Provinsi DKI Jakarta tahun 2007................................................................................ 5-69

.......................... ..................... 5-74 Gambar 5.39 CAT Jakarta dan sekitarnya ............................................... Gambar 5.40 Peta DIAT dan DLAT kawasan Jabodetabekpunjur dan Sekitarnya .............................................................................................. 5-75 Gambar 5.41 Skema Penampang Geologi/Hidrogeologi Jakarta-Bogor 576

............................ ................ 5-77 Gambar 5.42 Potensi Airtanah CAT Jakarta ............................................ Gambar 5.43 Wilayah Pelayanan Air Bersih Bersih Yang Dikelola Oleh Oleh PT. PAM Lyonnaise Jaya ............................................................................. 5-83

5-158


Gambar 5.44 Wilayah Pelayanan Air Bersih Bersih Yang Dikelola Oleh Oleh PT. Thames PAM Jaya ................................................................................. 5-84 Gambar 5.45 5 .45 Sumber Air Air Baku untuk untuk PAM DKI DKI Jakarta dan Fasilitas Fasilitas IPA .................................................................................................................. 5-85 Gambar 5.46 5.4 6 Cakupan Layanan Air Bersih Perpipaan di DKI DKI Jakarta Jakarta Tahun 2007 ............................................................................................. 5-87 Gambar 5.47 Curah Hujan Bulanan di Utara di Selatan Jakarta ........ 5-90 Gambar 5.48 Tinggi Muka Air Sungai Ciliwung di Depok Saat Banjir 2002 ........................................................................................................ 5-93 Gambar 5.49 Tinggi Muka Air Sungai Ciliwung di Manggarai Saat Banjir 2002 ........................................................................................................ 5-94 Gambar 5.50 Tinggi air di hilir Sungai Ciliwung di Pintu Air Manggarai Selama Periode Banjir 2007 ............................................................... 5-95 Gambar 5.51 Tinggi air Sungai Ciliwung di Katu Lampa Selama Periode Banjir 2007 .............................................................................. 5-95 Gambar 5.52 Tinggi air Sungai Ciliwung di Depok Selama Selama Periode Periode Banjir 2007 ............................................................................................. 5-96 Gambar 5.53 Curah hujan di sembilan stasiun di daerah Jakarta musim banjir 2007 ............................................................................... 5-96 Gambar 5.54 Curah hujan hujan di tiga stasiun di sekitar Bogor musim musim banjir 2007 ............................................................................................. 5-97 Gambar 5.55 Limbah padat yang tersaring tersaring di Kali Sudetan Sudetan Grogol Sekretaris .................................................... Error! Bookmark not defined. Gambar 5.56 Limbah padat yang tersaring di outlet saluran drainase Utan Kayu .................................................... Error! Bookmark not defined.

5-159


DAFTAR TABEL Tabel 5.1 Kriteria Status Status Daya Dukung Sumberdaya Sumberdaya Air....................... 5-64 Tabel 5.2 Tren Kualitas Air Tanah di DKI Jakarta Jakarta Tahun Tahun 2004 – 2007 5-65 Tabel 5.3 Tren Kualitas Air Sungai Sungai di DKI DKI Jakarta Tahun Tahun 2004 - 2007 20075-67 Tabel 5.4 Trend Kualitas Air Situ/Waduk DKI DKI Jakarta Tahun 2004 - 2007 .................................................................................................................. 5-68 Tabel 5.5 Tren Derajat Pencemaran Teluk Jakarta Tahun 2004 – 2007 (Indeks Keragaman) ............................................................................. 5-69 Tabel 5.6 Kebutuhan Air Domestik Domestik di Provinsi Provinsi DKI Jakarta Jakarta tahun 2007 . 579 Tabel 5.7 Jumlah Pelanggan PAM dan Volume Volume Air Air yang disalurkan disalurkan Tahun 2007 ......................................................................................................... 5-80 Tabel 5.8 Jumlah Sumur Bor dan Sumur Pantek dan Pemakaian Air Tahun 2007 ............................................................................................. 5-81 Tabel 5.9 Kebutuhan Kebutuhan Air di Wilayah Provinsi DKI Jakarta (diluar Kab. Kep. Seribu) Tahun 2007 .................................................................... 5-81 Tabel 5.10 Kebutuhan Kebutuhan Air di Wilayah Kab. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta tahun 2007................................................................................ 5-82 Tabel 5.11 Kapasitas Produksi Air Bersih Perusahaan Air Minum (PAM) di DKI Jakarta ......................................................................................... 5-86

............................. ................ 5-90 Tabel 5.12 Klasifikasi curah hujan harian .............................................

5-160

bab_5_struktur n pola ruang rev

Recommend Documents