RINGKASAN MATERI KULIAH SAP 11 PENGAUDITAN 1 EKA 439 A1 R. IA 3.2 TANGGAL 11 APRIL 2018
OLEH KELOMPOK 9
1. NI KOMANG ITA MONIKA MONIKA
(1607531045) / 11 11
2. NI NENGAH WITRI ASTITI ASTITI
(1607531049) / 14 14
3. PUTU AYU PRAMESTI
(1607531050) / 15
AKUNTANSI REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA
1
STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN A. PENGERTIAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN
Pengertian Struktur Pengendalian Intern menurut Mulyadi adalah “Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi metode dan prosedur yang dikoordinasikan dan diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan harta milik perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansinya, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Bodnar and Hopwood, Struktur Pengendalian Intern adalah “kebijakan dan prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.” Secara umum, Pengendalian Intern merupakan bagian dari masingmasing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didifinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi) dan management secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: 1. Keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan 2. Pelaporan Keuangan yang handal 3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi : 1. Direksi dan manajemen mendapat pemahan akan arah pencapain tujuan perusahaan, dengan, meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumberdaya (asset) perusahaan.
2
2. Laporan Kuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim. 3. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya. Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
Langkah pertaman dalam metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan, yang kedua adalah memperoleh pemahaman SPI untuk perencanaan audit. Untuk tujuan perencanaan audit, pemahaman yang harus diperoleh meliputi:8 1. Perencanaan (design) kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan masing-masing elemen struktur pengendalian 2. Penerapan dalam operasi atau kegiatan perusahaan sehari-hari. Pemahaman struktur pengendalian intern akan digunakan oleh auditor untuk : 1. Identifikasi type atau jenis salah saji yang potensial 2. Mempertimbangkan factor-faktor yang mempengaruhi resiko salah saji yang material 3. Merancang pengujian subtantif Prosedur pemahaman pengendalian intern dalam arti penilaian secara kritis terhadap kelemahan dan kebaikan struktur pengendalian intern yang berlaku dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut : 1)
Melakukan review pendahuluan atau memahami pengendalian intern yang
diterapkan
manajemen,
serta
menentukan
potensi
dapat
dipercayanya
pengendalian intern tersebut 2)
Mendokomentasi hasil pemahaman
3)
Melakukan pengamatan transaksi secara sepintas
4)
Identifikasi dapat tidaknya pengendalian tersebut diandalkan atau dipercaya
5)
Menentukan pengaruh SPI terhadap pengujian subtantif Sifat, saat dan luasnya prosedur yang dipilih auditor untuk memperoleh
pemahaman akan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman sebelumnya dengan entitas, sifat pengendalian khusus yang terkait, dan sifat dokumentasi pengendalian khusus yang diselenggarakan oleh entitas. Apakah suatu pengendalian telah dioperasikan adalah berbeda dari efektivitas operasinya.
3
Dalam memperoleh pengetahuan tentang apakah pengendalian telah dioperasikan, auditor menentukan bahwa entitas telah menggunakannya. Di lain pihak, efektivitas operasi, berkaitan dengan bagaimana pengendalian tersebut diterapkan, konsistensi penerapannya, dan oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan.
B. UNSUR STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN
Unsur- unsur yang membentuk struktur pengendalian intern suatu satuan usaha adalah suatu fungsi definisi strukur pengendalian intern yang dipilih oleh manajemen. Sebagai contoh, manajemen dapat memilih definisi struktur pengendalian intern yang terdapat dalam SA Seksi 319 (PSA No.23), Pertimbangan Struktur Pengendalian Intern dalam Audit atas Laporan Keuangan. Paragrap 13 sampai dengan paragraph 16 menjelaskan unsur-unsur yang membentuk struktur pengendalian intern satuan usaha sebagimana didefinisikan dalam SA Seksi 319 (PSA No.23) tersebut. Jika manajemen memilih definisi lain suatu struktur pengendalian intern, penjelasan unsure yang membentuknya dalam paragraph tersebut mungkin tidak rel evan. SA Seksi 319 (PSA No. 23) menjelaskan struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri dari tiga unsure: lingkungan pengendalian, system akuntansi, dan prosedur pengendalian. 1. Lingkungan pengendalian suatu satuan usaha mencerminkan sikap, kesadaran,
dan
tindakan
secara
menyeluruh
dewan
komisaris,
manajemen, pemilik, dan pihak lain tentang pentingnya pengendalian dan penekanan yang diletakkan atas pengendalian tersebut dalam satuan usaha.
Lingkungan
pengendalian
mencerminkan
dampak
kolektif
berbagai faktor, sebagaimana dijelaskan dalam paragraph 27a, atas pembentukan, perluasan atau berkurangnya efektivitas prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern khusus. Lingkungan pengendalian yang efektif berinteraksi dengan unsur system akuntansi dan dengan prosedur pengendalian untuk membantu penyediaan keyakinan memadai bahwa tujuan khusus satuan usaha dapat dicapai. 2. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam paragraph 27b, system akuntansi satuan usaha terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan
4
untuk
mengidentifikasi,
merakit,
menganalisis,
menggolongkan,
mencatat, dan melaporkan transaksi satuan usaha serta mempeertahankan pertanggungjawaban aktiva dan utang bersangkutan. 3. Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, disamping lingkungan pengednalian dan system akuntansi yang dibuat oleh manajemen utuk membantu memastikan bahwa tujuan spesifik satuan usaha dipenuhi. Sebagaimana dijelaskan dalam paragraph 27c, prosedur pengendalian memiliki berbagi tingkat pengolahan data dan organisasi dalam
suatu
satuan
usaha.
Prosedur
pengendalian
dapat
juga
diintegrasikan ke dalam komponen khusus lingkungan pengendalian dan system akuntansi.
Untuk lebih rinci, struktur pengendalian intern dijelaskan terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi : Integritas, Nilai Etika, Kompetensi personil perusahaan, Falsafah Manajemen dan gaya operasional, cara manajemen di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil, serta, arahan yang diberikan oleh dewan direksi. Kunci lingkungan pengendalian adalah: a. Integritas dan Etika b. Komitmen terhadap Kompetensi c. Struktur Organisasi d. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab e. Praktik dan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang Baik 2. Penilaian Resiko Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu mengenai penentuan “bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola”. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai.
5
Sebelum melakukan penilain resiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya. Langkah-langkah dalam penaksiran risiko adalah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko b. Menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan c. Menentukan tindakan yang dilakukan untuk me-manage risiko 3. Aktivitas Pengendalian Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan manajemen
hendaknya
dilaksanakan.
Aktivitas
pengendalian
hendaknya dilaksanakan dengan menembus semua level dan semua fungsi yang ada di perusahaan. Aktivitas pengendalian meliputi: a. Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup b. Otorisasi traksaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai c. Pendokumentasiaan dan pencatatan yang cukup d. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan e. Evaluasi secara independen atas kinerja f. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi g. Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan 4. Informasi dan Komunikasi Menampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil, dan mengkomukasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Di dalam perusahaan (organisasi), Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun kejadian eksternal,
aktifitas,
dan
kondisi
maupun
prasyarat
hendaknya
dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil, dan untuk tujuan pelaporan eksternal. 5. Pengawasan Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil di dalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit di dalam perusahaan
6
(organisasi), juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktifitas umum manajemen dan aktivitas supervise. Adalah penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas. Dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan direksi, hal ini meliputi: a. Mengevaluasi temuan-temuan, reviu, rekomendasi audit secara tepat. b. Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit dan reviu. c. Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tindakan yang digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen. Kelima komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem Pengendalian Internal terjalin dengan aktifitas opersional perusahaan, dana akan lebih efektif apabila pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian menjadi bagian yang paling esensial dari perusahaan (organisasi). Keterbatasan Sruktur Pengendalian Intern Suatu Satuan Usaha
Terdapat keterbatasan bawaan yang arus disadari bila praktisi mempertimbangkan efektivitas struktur pengendalian intern apapun. Dalam penerapan banyak kebijakan dan prosedur pengendalian, erdapat kemungkinan kekeliruan potensial yang timbul dari sebab-sebab seperti instruksi yang salah dimengerti, salah dalam pertimbangan, serta kecerobohan, kebingungan dan kelelahan pribadi. Disamping itu, kebijakan dan prosedur yang efektivitasnya tergantung atas pemisahan tugas dapat disimpangi oleh persekongkolan (collusion). Begitu pula ketidakberesan yang dilakukan oleh manajemen tidak dapat dicegah atau dideteksi dengan kebijakan atau prosedur pengendalian tertentu, karena manajemen mungkin tidak terkena pengendalian yang digunakan untuk mencegah karyawan dari perbuatan yang menyimpang atau karena manajemen dapat mengesampingkan pengendalian tersebut.
7
Adat, budaya, dan system pemerintahan perusahaan mungkin menghalangi dilakukannya ketidakberesan oeleh manajemen namun hal itu bukanlah alat pencegah yang tanpa cacat. Lingkungan pengendalian yang efektif dapat juga membantu mengurangi kemungkinan dilakukannya ketidakberesan semacam itu. Sebagai contoh, factor lingkungan pengendalian seperti dewan komisaris, komite audit, dan fungsi audit intern yang efektif dapat menghalangi perbuatan manajemen yang tidak semestinya. Di lain pihak, suatu lingkungan pengendalian yang tidak efektif dapat berakibat negative terhadap efektivitas prosedur dan kebijakan pengendalian dalam system akuntansi dan prosedur pengendalian yang lain.
Pemerolehan Pemahaman Tentang Struktur Pengendalian Intern
Praktisi umumnya memperoleh pemahaman tentang desain kebijakan dan prosedur tertentu dengan mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, karyawan staf yang semestinya; dengan melakukan inspeksi dokumen satuan usaha; dan dengan mengamati aktivitas dan operasi satuan usaha. Sifat dan luas prosedur yang dilaksanakan oleh praktisi dapat bervariasi dari satuan usaha yang satu satuan usaha yang lain dan dipengaruhi oleh factor-faktor seperti yang dijelaskan dalam paragraph 12 sampai dengan paragraph 16.
Pengujian dan Evaluasi Terhadap Efektivitas Operasi Kebijakan Dan Prosedur Struktur Pengendalian Intern
Untuk mengevaluasi efektivias operasi struktur pengendalian intern suatu satuan usaha, praktisi melaksanakan pengujian kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang relevan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung pendapat praktisi yang dicantumkan dalam laporannya. Pengujian atas efektivitas operasi kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern bersangkutan dengan: a. Bagaimana kebijakan atau prosedur tersebut diterapkan. b. Konsistensi penerapannya. c. Siapa yang menerapkan kebijakan atau prosedur tersebut.
8
Pengujian biasanya meliputi prosedur seperti pengajuan pertanyaan kepada karyawan yang semestinya, inspeksi terhadap dokumentasi yang relevan, pengamatan atas operasi satuan usaha, penerapan kembali atau pelaksanaan kembali prosedur struktur pengendalian intern. Bukti audit yang cukup untuk mendukung pendapat praktisi atas asersi manajemen merupakan masalah pertimbangan professional. Namun praktisi harus mempertimbangkan masalah-masalah yang disajikan. Manajemen atau karyawan satuan usaha dapat menyediakan hasil pengujian mereka atas efektivitas operasi kebijakan dan prosedur struktur pengendalian
intern
tertentu
bagi
praktisi.
Meskipun
praktisi
harus
mempertimbangkan hasil pengujian tersebut pada waktu mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern, tanggung jawab praktisi adalah untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung pendapatnya dan, jika berlaku, menguatkan hasil pengujian yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan satuan usaha tersebut. Sifat kebijakan dan prosedur mempengaruhi sifat pengujian pengendalian yang dapat dilakukan oleh praktisi. Sebagai contoh, praktisi dapat memeriksa dokumen mengenai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang ada bukti dokumenternya. Namun, bukti documenter mengenai beberapa kebijakan dan prosedur lingkungan pengendalian (seperti filosofi manajemen dan gaya operasi) seringkali tidak terdapat dalam satuan usaha. Dalam situasi ini, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh praktisi akan terdiri atas : a. Pengajuan pertanyaan kepada karyawan yang semestinya. b. Pengamatan atas aktivitas satuan usaha Pemilihan periode waktu yang diterapi pengujian pengendalian merupakan masalah pertimbangan praktisi, namun pertimbangan ini bervariasi dengan sifat kebijakan dan prosedur pengendalian yang diuji dan dengan frekuensi operasi prosedur pengendalian tertentu dan penerapan kebijakan tertentu. Beberapa kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern tertentu dilaksanakan terus-menerus (sebagai contoh pengendalian terhadap penjualan) sedangkan yang lain dilaksanakan hanya pada waktu tertentu (seperti
9
pengendalian atas penyusunan laporan keuangan interim dan pengendalian atas perhitungan fisik persediaan). Manajemen dapat menyajikan suatu asersi tertulis tentang efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang berkaitan dengan penyusunan informasi keuangan interim. Tergantung asersi manajemen, praktisi harus melaksanakan pengujian atas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang berlaku selama satu atau lebih periode interim untuk merumuskan suatu pendapat tentang efektivitas kebijakan dan proseur seperti itu dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan tujuan pelaporan interim. Sebelum tanggal penyajian asersi, manajemen dapat mengubah kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern satuan usaha untuk membuatnya lebih efektif dan efisien, atau ditujukan untuk mengatasi kelemahan pengendalian. Dalam keadaan ini, praktisi tidak perlu mempertimbangkan kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang telah diganti.
Kelemahan Dalam Struktur Pengendalian Intern Satuan Usaha
Selama pelaksanaan penugasannya, praktisi dapat menyadari kelemahan signifikan dalam struktur pengendalian satuan usaha. Tanggung jawab praktisi untuk mengomunikasikan kelemahan tersebut dijelaskan dalam paragraph 45 dan paragraph 46. Kondisi yang dapat dilaporkan 40 SA Seksi 325 (PSA No.35), komunikasi masal ah yang berhubungan dengan Struktur Pengendalian Intern yang ditemukan dalam suatu audit, mendefinisikan kondisi yang dapat dilaporkan sebagai masalah yang diketahui oleh auditor yang mencerminkan kelemahan signifikan dalam desain atau pelaksanaan struktur pengendalian intern yang berdampak buruk terhadap kemampuan satuan usaha untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Kelemahan material Suatu kondisi yang dapat dilaporkan dapat sedemikian besarnya untuk diperhitungkan sebagai suatu kelemahan material. SA Seksi 325 (PSA No.35),
10
Komunikasi Masalah yang Berhubungan dengan Struktur Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Suatu Audit, mendefinisikan suatu kelemahan material sebagai suatu kondisi yang didalamnya desain dan pelaksanaan satu atau lebih unsure struktur pengendalian intern tidak mengurangi terjadinya kekeliruan atau ketidakberesan dalam jumlah ke tingkat risiko yang secara relative rendah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan dan tidak terdeteksi pada waktu yang tepat oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang dibebankan kepadanya. Pada waktu mengevaluasi apakah kondisi yang dapat dilaporkan juga berupa suatu kelemahan material, praktisi harus menyadari bahwa: a. Jumlah kekeliruan atau ketidakberesan yang mungkin terjadi dan tetap tidak terdeteksi berkisar dari nol sampai ke lebih dari jumlah bruto laporan keuangan atau transaksi yang dibeberkan sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. b. Risiko kekeliruan atau ketidakberesan mungkin berbeda untuk jumlah yang mungkin berbeda dalam kisaran tersebut.
Dalam mengevaluasi apakah kombinasi dampak kondisi yang dapat dilaporkan secara individu menghasilkan kelemahan material, praktisi harus mempertimbangkan: a. Kisar atau distribusi jumlah kekeliruan atau ketidakberesan yang mungkin sebagai akibat dari satu atau lebih kondisi yang dapat dilaporkan secara individual selama periode akuntansi yang sama. b. Risiko bersama atau probabilitas bahwa suatu kombinasi kekeliruan atau ketidakbersan akan material.
Evaluasi apakah suatu kondisi yang dapat dilaporkan juga suatu kelemahan material merupakan proses yang bersifat subyektif yang tergantung atas factor-faktor seperti sifat system akuntansi dan jumlah laporan keuangan apapun atau transaksi yang dibeberkan sebagai kondisi yang dapat dilaporkan, lingkungan pengendalian secara keseluruhan, prosedur pengendalian yang lain, dan pertimbangan orang yang melakukan evaluasi.
11
C. HUBUNGAN SPI DENGAN PROSEDUR AUDIT LAINNYA
Pada prosedur audit ini, auditor harus memusatkan perhatian pada rancangan dan operasi dari aspek-aspek SPI sampai seluas yang diperlukan untuk dapat merencanakan audit dengan efektif. Lima jenis prosedur audit yang berhubungan dengan pemahaman auditor atas SPI, yaitu 1. Pengalaman auditor pada periode sebelumnya terhadap satuan usaha tersebut. 2. Tanya jawab dengan pegawai perusahaan 3. Pemeriksaan pedoman kebijakan dan prosedur. 4. Inspeksi atas dokumen dan catatan. 5. Pengamatan aktivitas dan operasi satuan usaha tersebut.
1. Pengujian atas Pengendalian
Penggunaan utama atas pemahaman SPI adalah untuk menetapkan risiko pengendalian relatif terhadap berbagai tujuan pengendalian intern yang ada. Auditor dapat menetapkan risiko pengendalian pada tingkat yang mencerminkan evaluasi atas SPI klien, tetapi harus dibatasi sampai tingkat yang didukung oleh bahan bukti yang diperoleh. Pengujian
atas
pengendalian
diarahkan
pada
efektivitas
pengendalian yang mencakup jenis bahan bukti sbb : a. Tanya jawab dengan pegawai klien b. Inspeksi dokumen dan catatan c. Pengamatan penerapan kebijakan dan prosedur spesifik d. Pelaksanaan ulang oleh auditor terhadap penerapan kebijakan dan prosedur spesifik Perbedaan dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman atas SPI adalah bahwa dengan pengujian atas pengendalian, tujuan menjadi lebih spesifik dan pengujian menjadi lebih ekstensif. Jika auditor memutuskan untuk menetapkan risiko pengendalian dibawah tingkat maksimum untuk satu tujuan pengendalian intern tertentu, maka prosedur satu dapat digabung dengan prosedur dua.
12
2. Pengujian Substantif atas Transaksi
Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo L/K Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan apakah transaksi pembukuan klien telah diotorisasi dengan pantas, dicatat dan diikhtisarkan dalam jurnal dengan benar dan dipindahbukukan ke buku besar dan buku tambahan dengan benar.
3. Prosedur analitis
Prosedur analitis mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan perkiraan yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis ini sering berupa perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan penggunaan prosedur analitis: a. Memperoleh pemahaman atas bidang usaha klien. b. Menetapkan kemampuan kelangsungan hidup suatu satuan usaha. c. Indikasi timbulnya kemungkinan kekeliruan dalam L/K. d. Mengurangi pengujian audit yang lebih rinci.
4. Pengujian Terinci atas Saldo
Pengujian ini menitikberatkan pada saldo akhir buku besar untuk Neraca maupun rugi laba dengan penekanan utama pada Neraca. Merupakan pengujian yang penting karena bahan bukti diperoleh dari sumber yang independen dari klien sehingga berkualitas tinggi. Pengujian ini bertujuan memberikan kebenaran moneter atas perkiraan yang berkaitan, sehingga merupakan pengujian substantif juga.
13
REFERENSI
Al. Haryono Jusup. 2014. Auditing (Pengauditan Berbasis ISA). Yogyakarta : STIE YKPN Fikiyaya.
“Auditing-Struktur
Pengendalian
Intern”.
https://www.scribd.com/document/371338103/SAP-11. Diakses pada 09 April 2018
14
