BAB II KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1.
Pengertian Sektor Publik
Pengertian Sektor Publik sangat luas karena masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri.
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik” (Mardiasmo) OSP adalah Sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan financial (Dedi Nordiawan) (Omar Othman :2005) “Public sector is a component in economy that consist of variouse entities that is control by nation or government” gover nment” (IFAC:2012) “ Public sector is the federal government entities such as the federal, the state, and the local government and other entities like agencies, commissioners,public corporation and so on “ Dalam arti luas sector public disebut bidang yang membicarakan metode manajemen Negara. Dalam arti sempit, diartikan sebagai pungutan oleh Negara. (Indra Bastian)
Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Selain itu dalam praktiknya definisi organisasi sector public di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti : organisasi pemerintah pusat, Pemerintah daerah , parpol dan lsm, yayasan, pendidikan dan kesehatan, dan tempat peribadatan. 2.
Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan padapengelolaan dana masyarakat di lembaga – lembaga lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta (Dr Indra Bastian). Secara umum dapat didefinisikan bahwa akuntansi sector publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisaasi public yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. keputusan. 3.
Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Dan saat ini sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial kebera daannya.
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Domain publik meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan organisasi politik dan massa, LSM, universitas , bdan organisasi nirlaba lainnya. Sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan historis. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor suasta.
B.
SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. ·
Faktor ekonomi meliputi antara lain :
o
Pertumbuhan ekonomi
o
Tingkat inflasi
o
Tenaga kerja
o
Nilai tukar mata uang
o
Infrastruktur
o
Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
o
Struktur produksi
o
Arus modal dalam negeri
o
Cadangan devisa
o
Utang dan bantuan luar negeri
·
Faktor politik meliputi antara lain :
o
Hubungan negara dan masyarakat
o
Legitimasi pemerintah
o
Tipe rezim yang berkuasa
o
Ideologi negara
o
Elit politik dan massa
o
Jaringan Internasional
o
Kelembagaan
·
Faktor kultural meliputi antara lain :
o
Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
o
Sistem nilai di masyarakat
o
Historis
o
Sosiologi masyarakat
o
Karakteristik masyarakat
o
Tingkat pendidikan
·
Faktor demografi meliputi antara lain :
o
Pertumbuhan penduduk
o
Struktur usia penduduk
o
Migrasi
o
Tingkat kesehatan
C.
VALUE for MONEY
Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :
Ekonomi :Pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.
Efisiensi
: Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau
penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
Efektivitas : Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. Efektiviutas merupakan outcome
dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahteraan
ekonomi. Pemerataan (equalit) penggunaan uanga public tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. Manfaat implementasi value for money. 1.
Meningkatkan pelayanan publik
2.
Meningkatkan efektifitas pelayanan public, pelayanan tepat sasaran
3. Menurunkan biaya pelayanan public karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
D. a.
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta Perbedaan
Sektor Publik
Sektor swasta
Tujuan organisasi
Nonprofit motive
Profit motiive
Sumber pendanaan
Pajak,retribusi,utang,obligasi Pembiayaan internal: modal pemerintah,laba BUMN/ sendiri, laba ditahan, BUMD,penjualan aset penjualan aktiva negara, dsb Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban kapada Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan parlemen pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi
Birokratis, hierarkis
Karakteristik anggaran
Terbuka untuk publik
Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi
Cash accounting
Accrual accounting
kaku,
dan
Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb
Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu :
1. Tujuan Organisasi
Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimumkan laba (profit motive), sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, dan penyediaan pelayanan publik. 2. Sumber Pembiayaan Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (retained earnings) dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.
3. Pola Pertanggungjawaban Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (public funds). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability)adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada ototritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. Pertanggungjawaban horisontal (horisontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
4. Struktur Organisasi Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel.
5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Dari sisi stakeholder, pada sektor publikstakeholder dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, pada stakeholder internal
antara lain adalah lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya), Kelompok politik (partai politik), manajer publik (gubernur BUMN, BUMD), pegawai pemerintah.Stakeholder eksternal pada sektor publik seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan-badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang. Pada sektor swasta, stakeholder internal terdiri dari manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan pasar modal.
6. Sistem Akuntansi yang Digunakan Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Pada sektor swasta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang berbasis akrual(accrual accounting). Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (cash basis accounting).
b. Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu: 1. Bagian dari Sistem Ekonomi Negara Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Kelangkaan Sumber Daya Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien. 3. Proses Pengendalian Manajemen Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. 4. Produk Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. 5. Peraturan Perundangan
Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.
E.
TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
American accounting association (1970) dalam glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk : 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisen dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan pada organsasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalan managemen. 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bag manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektf program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungknkan bag pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operas pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. F.
PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya,Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat. Setelah datang banyak kritikan dan serangan dari teori perkembangan radikal, di negaranegara indusri sektor publik mengalami reformasi. Reformasi tersebut tampak dalam adopsi New Public Management (NPM) dan reinventing goverment di banyak negra terutama Anglo-Saxon. Dengan adanya perubahan pada sektor tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Contohnya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Pemerintah New Zeland yang dianggap berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejk tahun 1991. Kini muncul isu bahwa akuntansi sektor publik di negara berkembang mengalami kebangkrutan. Namun hal tersebut dapat disangkal dengan negara-negara yang memiliki kepercayaan publik tinggi seperti Malaysia, Taiwan, Thailand dan Korea Selatan. Kontribusi sektor publik dapat memantu pembangunan nasional dan stabilitas publik. Oleh karena itu perbaikan kinerja sektor publik terus dilakukan agar dapat tercipta good publik and corporate govermance. Seiring dengan perbaikan sektor publik, akuntansi publik pun ikut berkembang dengan pesat. Hal ini tampak pada dua dasawarsa terakhir, istilah “akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good publik governance.” yang begitu cepat masuk ke kamus sektor publik. Isu-isu sektor publik masih terus bermunculan misalnya isu perlunya dilakukan reformasi akuntansi, auditing, sistem anajemen keuangan pubik, privatisasi perusahaan-perusahaan publik, dan tuntutan dibuatnya laporan laporan keungan eksternal.
G.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE
1.
Pengertian Good Governance
Good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Good governance juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
2.
Maksud dan Tujuan
Menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif agar dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society).
3.
Dasar-dasar Hukum / Prinsip
Berikut adalah dasar-dasar hukum atau prinsip dalam good governance · Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. · Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas · Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. · Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. · Efisiensi & Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab. · Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. · Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. · Wawasan Ke Depan: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahn ya.
· Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung. · Penegakan Hukum: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
4.
Penerapan
Penerapan good government pernah terjadi di Indonesia yaitu saat pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional Gus Dur – Mega baik dalam pembentukan maupun dalam pelaksanaannya ada pengaruh besar dari pemikiran good government.
5.
Manfaat
Manfaat dari good governance adalah : 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. 2) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 3) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
6.
Keuntungan Penggunaan E-Government
Masyarakat di kota besar yang sibuk dan kadang-kadang lokasi tempat tinggalnya cukup jauh dengan kantor pelayanan. maka dengan diimplementasikannya e-government, masyarakat tetap dapat mengakses informasi dan layanan publik. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan akan menjadi lebih produktif karena masyarakat tidak perlu antri dalam waktu lama hanya untuk menyelesaikan sebuah perizinan seperti saat ini. Suatu hal yang perlu diingat adalah, bahwa menerapkan e-government sama sekali tidak sama dengan menjadikan kantor-kantor pemerintahan sebagai lingkungan high-tech (teknologi tinggi). Melainkan e-government bertujuan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membuat layanan pemerintah lebih dekat pada orang-orang yang menggunakan layanan-layanan tersebut, yaitu masyarakat. Dengan adanya on line system ini, masyarakat dapat memanfaatkan banyak waktunya untuk melakukan aktivitas yang lain sehingga diharapkan produktifitas pun dapat meningkat, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dapat dikatakan bahwa secara garis besar egovernment mempunyai banyak keuntungan, antara lain: (1) Peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan publik dapat dilakukan selama 24 jam, berkat adanya teknologi internet. (2) Dengan menggunakan teknologi online, banyak proses yang dapat dilakukan dalam format
digital, hal ini akan banyak mengurangi penggunaan kertas (paper work) proses akan menjadi lebih efisien dan hemat. (3) Database dan proses terintegrasi (akurasi data lebih tinggi. mengurangi kesalahan identitas dan Iain-lain). (4) Semua proses dilakukan secara trans paran, karena semua proses berjalan secara online. Selain keuntungan di atas. keuntungan lain-nya adalah, masyarakat dapat mengakses pemerintah dengan cepat, dan linkage antardaerah bisa mudah terkontrol. Bahkan ada kesempatan untuk saling promote, bagaimana bisa mengontrol daerahnya dengan lebih cepat. Hanya saja, e-government untuk negara sebesar Indonesia, dengan lebih dari 14 ribu pulau, sulit menciptakan satu platform yang baku. Satu platform tidak bisa digeneralisasi untuk semua. Misalnya yang diterapkan untuk Jakarta mungkin tidak akan pas untuk Papua ataupun Sulawesi. Jadi, setiap daerah punya satu pandangan yang bisa mendaiam terhadap daerahnya. Untuk masyarakat, selain kemudahan akses, keuntungan lain yang didapat masih banyak. Contoh di Malaysia. Ada KTP yang bentuknya seperti kartu kredit. Ini disebut “kartu pintar”. Di sini ada chip yang berisi semua data mengenai pemegang kartu, dari nama, golongan darah. nama ibu dan saudara kandung, sampai data-data lainnya. Keuntungannya bagi masyarakat, dia cukup memiliki satu kartu untuk mengakses semuanya. Misalnya waktu mengisi bensin tapi tidak membawa uang. kartu ini bisa digunakan sebagai kartu kredit atau kartu debit. Jadi, tak perlu bawa KTP, SIM, kartu kredit, atau kartu ATM yang berbeda-beda. Satu kartu untuk semuanya. Keuntungan lain, umpamanya untuk membuat surat kelakuan baik, tak perlu repot-repot harus membuat surat mulai RT, RW, kelurahan, dan baru kemudian ke kepolisian. Cukup satu kartu ini saja. Keberhasilan penerapan e-government dipengaruhi beberapa hal, antara lain peran pemerintah pusat, hasil uji coba e-government dengan meniru praktek terbaik dari pemerintahan daerah lain, dan adanya organisasi pelatihan independen yang bertugas mempelajari implementasinya. Demikian hasil studi yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi SAP dengan dua organisasi nirlaba asal Inggris, yaitu Improvement and Development Agency (IDeA) dan Society of IT Management. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah dan tersebar, dan dihuni oleh lebih dari 210 juta penduduk dari berbagai suku, agama dan budaya. Indonesia juga mempunyai posisi geopolitik yang sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Berbagai potensi tersebut harus dikelola secara baik bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kewenangan pemerintah daerah melalui pemberianotonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penanganan sangat sentralistik selama lebih dari 30 tahun ternyata hanya mencipiakan ketidakadilan. Sumberdaya nasional hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Akibatnya tumbuh kecemburuan sosial antar daerah yang mengancam kesatuan dan persatuan nasional. Salah satu tujuan pemberian otonomi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah dituntut memahami secara lebih baik kebutuhan masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan. Pemerintah daerah harus melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses pembangunan. Tata-pemerintahan di daerah harus diselenggarakan secara partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan yang eksklusif hanya melibatkan unsur pemerintah dan/atau legislative akan membuat masyarakat tidak peduli pada pembangunan. Hal ini lebih lanjut akan menyebabkan keberlanjutan pembangunan menjadi sangat rapuh dan rentan. Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring dengan tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada para penyelenggara pemerintahan di daerah. Rasa percaya ini akan tumbuh apabila
masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara (equal). Tidak boleh ada perlakuan yang didasari atas dasar perbedaan pria-wanita, kaya-miskin, kesukuan dan agama. Pembedaan perlakuan atas dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat. Otonomi daerah juga bertujuan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan kreatifitas local, agar daerah dapat lebih mandiri dan mampu berkompetisi secara sehat. Prakarsa masyarakat termasuk prakarsa dunia usaha dapat berkem-bang jikaada situasi kondusif, situasi yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Untuk itu penyelenggara pemerintahan dituntut taat hukum secara konsisten dan sungguh-sungguh. Ketidakpastian hukum mendorong masyarakat bersikap apatis. Bagi dunia usaha tiadanya kepastian hukum dan rasa aman dapat mengurangi minat berinvestasi, sesuatu yang sangal diperlukan bagi pembangunan daerah. Kewenangan otonomi daerah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Artinya sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan, penyelenggara pemerintahan dituntut melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional agar tujuan otonomi daerah dapat terwujud penuh. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya penyelenggara pemerintahan harus sadar untuk tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada kebenaran dan kewajaran dalam proses pencapaiannya. Setiap upaya yang menggunakan sumberdaya masyarakat, perlu diselenggarakan secara transparan. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dan transparan akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada pemerintah daerah.
H.
AKUNTABILITAS PUBLIK
1)
Pengertian Akuntabilitas publik
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (principal) 2)
Macam macam Akuntabilitas publik
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: a. akuntabilitas vertikal (vertical accountability),Vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. b.
akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).
Horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 3)
Dimensi Akuntabilitas publik
Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik (Ellwood, 1993).
1) Accountability for probity and legality(akuntabilitas kejujuran dan hukum). Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. 2) Process accountability (akuntabilitas proses). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk dapat menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme. a. Program accountability, akuntabilitas program, untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. b. Policy accountability (akuntabilitas kebijakan). Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
