BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan dengan tujuan tujuan dianta diantarany ranyaa adalah adalah untuk untuk memben membentuk tuk Pemerin Pemerintah tah Desa Desa yang yang ro!essional, e!isien dan e!ekti!, terbuka, serta bertanggung ja"ab, dan untuk mema memaju jukan kan erek erekon onom omian ian masy masyara araka katt desa desa serta serta meng mengata atasi si kesen kesenjan janga gan n embangunan
nasional,
maka
Desa
memiliki
ke"enangan
di
bidang
enyelenggaran emerintah desa, elaksanaan embangunan desa, embinaan kemasyarakatan kemasyarakatan desa, dan emberdaya emberdayaan an masyarakat masyarakat desa berdasarkan berdasarkan rakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa# Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas "ilayah yang ber"enang untuk mengatur dan mengurus urusan emerintahan, keentingan masyarakat setemat berdasarkan rakarsa masyarakat, hak asal usul, dan$atau hak tradisional yang diakui diakui dan dihorm dihormati ati dalam dalam sistem sistem emerin emerintah tah Negara Negara %esatu %esatuan an &eubl &eublik ik 'ndo 'ndone nesia sia##
(eda (edang ngka kan n
Pemeri Pemerint ntah ah
Desa Desa
adala adalah h
eny enyele eleng ngga garaa raan n
urus urusan an
emerintahan dan keentingan masyarakat setemat dalam sistem emerintahan Negara %esatuan &eublik 'ndonesia# Pemerintah Desa diimin oleh %eala Desa Desa
yang ang
bert bertug ugas as
bert bertug ugas as
meny menyel elen engg ggar arak akan an
Peme Pemeri rint ntah ahan an
Desa Desa,,
melaks melaksana anakan kan Pemban Pembangun gunan an Desa, Desa, embin embinaan aan kemasy kemasyarak arakatan atan Desa, Desa, dan emberdayaan masyarakat Desa# %eala Desa dalam melaksankan tugas dan
1
2
"e"enangnya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, elaksana ke"ilayahan, dan elaksana teknis# Dalam engelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa menga)u ada Peraturan *enteri Dalam Negeri Nomor 11+ Tahun 2014 tentang Pengelolaan %euangan Desa# %euangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transaran, akuntabel, artisiati! serta dilakukan dengan tertib dan disilin anggaran# (ejalan dengan itu *enteri Dalam Negeri membuat *ou dengan %eala adan Penga"asan %euangan dan Pembangunan Nomor 00$62.1$(/ Nomor *U -16$$D4$2013 tentang Peningkatan Pengelolaan %euangan Desa# *aksud dan tujuan kerja sama ini untuk mendorong ter"ujudnya engelolaan keuangan desa yang baik dan emerintah desa yang bersih# Untuk me"ujudkan tujuan tersebut P%P memunyai tugas dan tanggung ja"ab salah satunya yaitu melakukan engembangan alikasi engelolaan keuangan desa# asil dari kerja sama itu adalah berua 5likasi (istem %euangan Desa (iskeudes7 yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan dana desa# 5likasi (istem %euangan Desa (iskeudes7 dimulai Tahun 2013 tentu menemukan banyak kendala yang dihadai dalam eneraannya di Desa-desa# *ulai dari jumlah erangkat Desa yang minim, dan juga kualitas$kemamuan dari Perangkat Desa itu sendiri dalam menjalankan 5likasi tersebut yang masih kurang memahami dengan baik# anyak Desa yang sebenarnya belum sia menjalankan 5likasi tersebut tetai harus diaksa agar Desa daat dengan mudah menatausahakan endaatan dan belanja desa dengan baik, serta melaorkan ertanggungja"aban keuangan desa keada 8alikota$uati dengan teat "aktu#
3
erdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka enulis tertarik untuk mengangkat sebuah toik dengan judul 95nalisis Peneraan (istem %euangan Desa (iskeudes7 ada rganisasi Pemerintahan Desa (ungai 5mba"ang %uala %abuaten %ubu &aya9# 1.2.
Permasalahan 1. agaimana (istem %euangan Desa ada Desa (ungai 5mba"ang %uala
%abuaten %ubu &aya: 2. agaimana eneraan (istem %euangan Desa (iskeudes7 ada Desa (ungai
1.3.
5mba"ang %uala %abuaten %ubu &aya: Batasan Masalah atasan masalah ada enilitian ini adalah enulis hanya meneliti mengenai (istem %euangan Desa ada Desa (ungai 5mba"ang %uala %abuaten %ubu &aya untuk laoran keuangan tahun eriode 2016#
1.4.
Tujuan Peneltan
Untuk mengiden!ikasi bagaimana eneraan (istem %euangan Desa ada Desa (ungai 5mba"ang %uala %abuaten %ubu &aya 1.!.
Man"aat Peneltan
Penelitian ini diharakan daat memberikan man!aat antara lain; a# agi Penulis 1# *enerakan ilmu yang didaat selama menemuh endidikan di Program (tudi 5kuntasi
esitas Pan)a hakti 2# *engembangan daya nalar, minat, dan kemamuan eneliti dalam bidang enelitian# b# agi 'nstansi Daat dijadikan bahan e>aluasi mengenai sistem keuangan desa yang telah diterakan, sehingga daat
melakukan erbaikan dalam menetakan
4
keutusan tentang kebijakan dalam engelolaan keuangan desa# )# agi Pemba)a Penelitian ini diharakan daat menambah ilmu dan engetahuan emba)a serta sebagai a)uan untuk enelitian selanjutnya# 1.#.
Lan$asan Te%r 1.#.1. Desa& 'ejarah $an (e$u$ukann)a
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara %esatuan &eublik 'ndonesia terbentuk# (ebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 1? UndangUndang Dasar Negara &eublik 'ndonesia Tahun 143 sebelum erubahan7 menyebutkan bah"a @Dalam territori Negara 'ndonesia terdaat lebih kurang 230 @Ael!besturende lands)haenB dan @Colksgemeens)haenB, seerti desa di /a"a dan ali, Nagari di *inangkabau, Dusun dan *arga di Palembang, dan sebagainya# Daerah-daerah itu memunyai susunan asli dan oleh karenanya daat diangga sebagai daerah yang bersi!at istime"a# Negara &eublik 'ndonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istime"a tersebut dan segala eraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut# leh sebab itu, keberadaannya "ajib teta diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidunya dalam Negara %esatuan &eublik 'ndonesia# Dalam sejarah engaturan Desa, telah ditetakan beberaa engaturan tentang Desa, yaitu;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 14? tentang Pokok Pemerintahan
Daerah Undang-Undang
Nomor
Pemerintahan Daerah
1
Tahun
13.
tentang
Pokok-Pokok
5
Undang-Undang
Nomor
1?
Tahun
163
tentang
Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 163 tentang Desa Praja (ebagai entuk Peralihan Untuk *emer)eat Ter"ujudnya Daerah Tingkat ''' di
(eluruh 8ilayah &eublik 'ndonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1.4
tentang
Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1. tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor +2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa# Undang-Undang Desa disusun dengan semangat eneraan amanat
konstitusi, berua engakuan terhada kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1? ayat 27 yang berbunyi @Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya seanjang masih hidu dan sesuai dengan erkembangan masyarakat dan rinsi Negara %esatuan &eublik 'ndonesia, yang diatur dalam undang-undangB dan ketentuan Pasal 1? ayat .7 yang menegaskan bah"a @(usunan dan tata )ara enyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undangB# Dengan konstruksi menggabungkan !ungsi sel!-go>erning )ommunity dengan lo)al sel! go>ernment, diharakan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini meruakan bagian dari "ilayah desa, ditata sedemikian rua menjadi Desa dan Desa 5dat# Desa dan desa adat memiliki !ungsi emerintahan, keuangan desa, embangunan desa, serta mendaat !asilitasi dan embinaan dari emerintah kabuaten$kota# Dalam osisi seerti ini, Desa dan Desa 5dat mendaat erlakuan
6
yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah# %edudukan emerintahan desa daat
dilihat ada struktur dasar
ke"enangan emerintah sebagaimana digambarkan (umarto 20047 yang masih rele>an sebagai berikut; Eambar 1#1 (truktur Dasar %e"enangan Pemerintah
Diharakan konse emerintahan desa ini daat menumbuhkan rakarsa dan kreati>itas masyarakat serta daat mendorong eningkatan artisiasi masyarakat dalam embangunan dengan meman!aatkan sumber daya dan otensi yang tersedia yang ada gilirannya menghasilkan# (ebagaimana enggambaran tersebut di atas, untuk menjamin kelan)aran
7
elaksanaan embangunan desa dan engelolaan keuangan yang memadai, dierlukan engaturan baik di tingkat usat mauun di tingkat daerah bahkan di tingkat desa# 1.#.2. Pemerntah Desa
Dalam modul yang disusun oleh (atgas Pengembangan ('(%=UD=( tentang %ebijakan Penga"alan P%P dan &egulasi %euangan Desa diuraikan engertian tentang Pemerintah Desa# Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas "ilayah yang ber"enang untuk mengatur dan mengurus urusan emerintahan, keentingan masyarakat setemat berdasarkan rakarsa masyarakat, hak asal usul, dan$atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem emerintahan Negara %esatuan &eublik 'ndonesia# Penyebutan FdesaG disesuaikan dengan enyebutan yang berlaku di daerah setemat# (ebutan lain untuk desa misalnya Fhuta$nagoriG di (umatera Utara, FgamongG di 5)eh, FnagariG di *inangkabau, FmargaG di (umatera bagian selatan, FtiuhG atau FekonG di Hamung, Fdesa akraman$desa adatG di ali, FlembangG di Toraja, FbanuaG dan F"anuaG di %alimantan, dan FnegeriG di *aluku# (edangkan engertian Pemerintahan Desa adalah enyelenggaraan urusan emerintahan dan keentingan masyarakat setemat dalam sistem emerintahan Negara
%esatuan
&eublik
'ndonesia#
Desa
berkedudukan
di
"ilayah
kabuaten$kota# Perbandingan antara kabuaten$kota dan desa disajikan dalam tabel
8
sebagai berikut;
Tabel 1#1 Perbandingan antara %abuaten$%ota dan Desa (a*u+aten,(%ta Desa Pilkada Pilkades Eub$uati$8alikota %eala Desa DP&D adan *usya"arah
Uraan Pemilihan Hangsung =ksekuti! Hegislati!
Desa
Peren)anaan *enengah Peren)anaan Tahunan (umber Pendaatan
&P/* Daerah &%PD D5U, D5%, agi asil
PD7 &P/* Desa &P% Desa Dana Desa, 5DD, agi asil
adan Usaha 5nggaran Haoran Tahunan Haoran %ekayaan
Pajak$&etribusi Pendaatan 5sli Daerah U*D 5PD HPPD, H&5-5PD Nera)a
Pajak$&etribusi Pendaatan 5sli Desa U* Desa 5P Desa HPP Desa, H&5-5P Desa Ha# %ekayaan *ilik Desa
%e"enangan desa meliuti ke"enangan di idang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa,
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa,
Pembinaan
%emasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan *asyarakat Desa berdasarkan rakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa# %e"enangan desa meliuti;
%e"enangan berdasarkan hak asal usul %e"enangan lokal berskala Desa %e"enangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Pro>insi,
atau Pemerintah Daerah %abuaten$%ota dan %e"enangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Pro>insi, atau Pemerintah Daerah %abuaten$%ota sesuai dengan ketentuan eraturan erundang-undangan# @ak 5sal UsulB adalah hak yang meruakan "arisan yang masih hidu dan rakarsa desa atau rakarsa masyarakat desa sesuai dengan erkembangan kehiduan
masyarakat,
antara
lain
sistem
organisasi
masyarakat
adat,
kelembagaan, ranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta keseakatan dalam
9
kehiduan masyarakat Desa# @%e"enangan Hokal erskala DesaB adalah ke"enangan untuk mengatur dan mengurus keentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mamu dan e!ekti! dijalankan oleh desa atau yang mun)ul karena erkembangan desa dan rakasa masyarakat desa, antara lain tambatan erahu, asar desa, temat emandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, os elayanan teradu, sanggar seni dan belajar, serta erustakaan desa, embung desa, dan jalan desa# 1.#.3. Anggaran Pen$a+atan $an Belanja $esa -APB Desa
Di modul yang disusun oleh (atgas Pengembangan ('(%=UD=( tentang Pelaksanaan, Pelaoran, dan Pertanggungja"aban %euangan Desa, terdaat enjelansan tentang engelolaan keuangan desa# Di 5nggaran Pendaatan dan elanja desa 5P Desa7 meruakan ren)ana anggaran keuangan tahunan emerintah desa yang ditetakan untuk menyelenggarakan rogram dan kegiatan yang menjadi ke"enangan desa# (truktur 5P Desa terdiri dari endaatan desa, belanja desa, dan embiayaan desa# Pelaksanaan 5P Desa berarti elaksanaan berbagai rogram dan kegiatan yang telah ditetakan dan diseakati di a"al tahun# 1.#.3.1. Pen$a+atan $esa
Pendaatan desa meliuti semua enerimaan uang melalui &ekening %as Desa yang meruakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak erlu dibayar kembali oleh desa# Pendaatan desa diklasi!ikasikan berdasarkan kelomok dan jenis endaatan, yaitu terdiri dari Pendaatan 5sli Desa P5D7, Trans!er, dan Pendaatan Hain-Hain#
10
1.#.3.2. Pen$a+atan $esa
elanja desa meliuti semua engeluaran dari rekening desa yang meruakan ke"ajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dieroleh embayarannya kembali oleh desa# elanja desa digunakan untuk mendanai enyelenggaraan
ke"enangan
desa,
dan
dirioritaskan
untuk
memenuhi
kebutuhan embangunan yang diseakati dalam *usya"arah Desa, serta sesuai dengan rioritas emerintah baik emerintah usat mauun emerintah ro>insi$kabuaten$kota# elanja desa diklasi!ikasikan berdasarkan kelomok, kegiatan, dan jenis belanja# %elomok belanja yaitu; 1# 2# +# 4# 3#
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan %emasyarakatan Desa Pemberdayaan *asyarakat Desa elanja Tak Terduga %elomok belanja tersebut terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri
dari + tiga7 jenis belanja yaitu elanja Pega"ai, elanja arang dan /asa, serta elanja *odal# 1.#.3.3. Pem*a)aan $esa
Pembiayaan desa meliuti semua enerimaan yang erlu dibayar kembali dan$atau engeluaran yang akan diterima kembali, baik ada tahun anggaran yang bersangkutan mauun ada tahun-tahun anggaran berikutnya# Pembiayaan diklasi!ikasikan menurut kelomok dan jenis embiayaan, yaitu terdiri dari enerimaan embiayaan dan engeluaran embiayaan# 1.#.3.4. Penatausahaan keuangan $esa
Penatausahaan keuangan desa meruakan bagian dari roses engelolaan
11
keuangan desa# Penatausahaan %euangan Desa adalah kegiatan en)atatan yang khususnya dilakukan oleh endahara Desa# endahara Desa "ajib melakukan en)atatan terhada seluruh transaksi yang ada yaitu berua enerimaan endaatan desa dan engeluaran belanja desa# endahara Desa melakukan en)atatan se)ara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi# Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh endahara Desa dilakukan dengan )ara sederhana, yaitu berua embukuan dan belum menggunakan jurnal akuntansi#
1.#.3.!. (%$e /ekenng
Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasi!ikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam kode rekening atau )hart o! a))ounts# %ode &ekening tersebut terdiri dari kumulan akun se)ara lengka yang digunakan di dalam embuatan roses eren)anaan, elaksanaaan, enatusahaan hingga elaoran# %ode rekening meruakan alat
untuk mensinkronkan roses
eren)anaan hingga elaoran, sehingga kebutuhan elaoran yang konsisten sejak mulai roses eren)anaan dan enganggaran akan daat daat terenuhi# *engingat entingnya eran kode rekening tersebut maka dierlukan standarisasi
kode
rekening
sehingga
akan
di)aai
keseragaman
dalam
emakaiannya khususnya di "ilayah suatu kabuaten$kota# erdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kode rekening disusun sedemikian rua sehingga daat ber!ungsi se)ara e!ekti!# Tujuan embakuan
kode rekening adalah mengakomodasi roses
12
manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rua agar dieroleh;
Peren)anaan anggaran endaatan, belanja dan embiayaan dilakukan se)ara
roorsional, transaran dan ro!esional# Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan se)ara lebih akuntabel# Haoran ertanggungja"aban mengakomodasi se)ara baik engendalian
anggaran, engukuran kinerja dan elaoran kinerja keuangan dalam Haoran ertanggungja"aban#
Dalam
ketentuan
Permendagri
Nomor
11+
Tahun
2014 tentang
Pengelolaan %euangan Desa, ada asal ? telah diatur mengenai klasi!ikasi endaatan, belanja, dan embiayaan samai ke tingkat jenis# Namun demikian 'lustrasi 5P Desa sebagaimana ter)antum dalam lamiran ketentuan tersebut7, untuk tingkat objek belanja ditulis dalam tanda stri7 bersi!at tidak mengikat# leh karena itu emerintah kabuaten$kota daat membuat engaturan lebih lanjut mengenai objek belanja misalnya bisa diatur hingga ke rin)ian objek belanja7 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah# al ini telah sesuai dengan asal 4+ Permendagri Nomor 11+ Tahun 2014 bah"a untuk keentingan engendalian, daat diatur lebih lanjut dalam eraturan buati$"alikota tentang engelolaan keuangan desa# Pengaturan kode rekening dilakukan untuk kelomok endaatan, belanja, dan embiayaan sedangkan untuk kelomok aset, ke"ajiban, dan ekuitas belum diatur# %ode &ekening disajikan dengan menggunakan istilah le>el akun# He>el akun yang dimaksud daat diuraikan sebagai berikut;
13
He>el 1 ; %ode 5kun He>el 2 ; %ode %elomok He>el + ; %ode /enis He>el 4 ; %ode bjek bersi!at tambahan, dan akan diatur dalam Perkada7 1.#.3.!. La+%ran Ben$ahara Desa
(ebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 11+ Tahun 2014 asal +3, bah"a endahara Desa "ajib memertanggungja"abkan uang melalui laoran ertanggungja"aban# Haoran Pertanggungja"aban ini disamaikan setia bulan keada %eala Desa aling lambat tanggal 10 bulan berikutnya# Haoran ini sebelumnya di>eri!ikasi terlebih dahulu oleh (ekretaris Desa untuk membandingkan antara saldo embukuan dengan saldo riil berua kas tunai dan &ekening %as Desa7# (ebelum laoran disusun, endahara Desa harus melakukan tutu buku setia akhir bulan se)ara tertib, meliuti uku %as Umum, uku ank, uku Pajak, uku &in)ian Pendaatan, uku &in)ian elanja dan uku &in)ian Pembiayaan# Penutuan buku ini dilakukan bersama dengan %eala Desa# Haoran Pertanggungja"aban endahara Desa harus bisa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari enerimaan endaatan desa dan arus uang keluar untuk engeluaran belanja desa# 5rus kas tersebut tergambar ada uku %as Umum dan uku ank# Dalam Permendagri 11+$2014 belum memberikan )ontoh$!ormat laoran ertanggungja"aban bendahara# erikut ini disajikan !ormat Haoran Pertanggungja"aban endahara Desa berdasarkan dokumen$buku yang dikelola oleh endahara Desa# Ceri!ikasi laoran dan enutuan buku meruakan bentuk enga"asan yang dilakukan oleh %eala Desa#
14
1.#.4.Pela+%ran $an Pertanggungja0a*an Anggaran
Pen$a+atan $an
Belanja Desa -APB Desa
Untuk memenuhi rinsi transaransi dan akuntabilitas, maka %eala Desa "ajib untuk menyusun dan menyamaikan laoran atas elaksanaan tugas, ke"enangan, hak, dan ke"ajibannya dalam engelolaan keuangan desa# Haoran tersebut bersi!at eriodi) yaitu semesteran dan tahunan, yang disamaikan ke uati$8alikota dan ke adan Permusya"aratan Desa PD7# Haoran dimaksud terdiri dari; 1# Haoran &ealisasi Pelaksanaan 5P Desa# 2# Haoran Pertanggungja"aban &ealisasi Pelaksanaan 5P Desa keada uati$8alikota setia akhir tahun anggaran# +# Haoran &ealisasi Penggunaan Dana Desa# 1.#.4.1. La+%ran /ealsas Pelaksanaan APB Desa
Haoran &ealisasi Pelaksanaan 5P Desa di buat tia semester dan disamaikan keada uati$8alikota melalui )amat# Haoran semester ertama disamaikan aling lambat ada akhir bulan /uli tahun berjalan, sedangkan laoran semester akhir tahun disamaikan aling lambat ada akhir bulan /anuari tahun berikutnya# Haoran
&ealisasi
Pelaksanaan
5P
Desa
semester
ertama
menggambarkan realisasi endaatan, belanja dan embiayaan selama semester ' yang dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Haoran &ealisasi Pelaksanaan 5P Desa (emester 5khir Tahun mengambarkan realisasi endaatan, belanja dan embiayaan samai dengan akhir tahun, jadi bersi!at kumulati! hingga akhir tahun anggaran#
15
1.#.4.2. La+%ran Pertanggungja0a*an /ealsas Pelaksanaan APB Desa
Haoran Pertanggungja"aban &ealisasi Pelaksanaan 5P Desa setia akhir tahun anggaran disamaikan keada uati$8alikota melalui )amat dan ditetakan dengan eraturan desa# (etelah eraturan desa erdes7 mengenai Haoran Pertanggungja"aban &ealisasi Pelaksanaan 5P Desa diseakati oleh Pemerintah Desa dan PD, maka selanjutnya Perdes ini disamaikan keada uati$8alikota
sebagai
bagian
yang
tidak
terisahkan
dari
Haoran
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa HPP Desa7# Haoran Pertanggungja"aban &ealisasi Pelaksanaan 5P Desa disamaikan aling lambat 1 satu7 bulan setelah tahun anggaran berkenaan Permendagri Nomor 11+ Tahun 2014 asal 417# Haoran Pertanggungja"aban &ealisasi Pelaksanaan 5P Desa juga disamaikan se)ara eriodik keada PD, sebagai bentuk ertanggungj"aban terhada elaksanaan 5P Desa yang telah diseakati di a"al tahun# Haoran ini disamaikan keada PD se)ara tertulis aling lambat + tiga7 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran PP Nomor 4+ Tahun 2014 asal 317# Haoran Pertanggungja"aban &ealisasi Pelaksanaan 5P Desa dilamiri dengan;
Tahun 5nggaran berkenaan#
berkenaan#
16
elaksanaan 5P Desa tidak die>aluasi sebagaimana eraturan desa mengenai enetaan 5P Desa# %etentuan ini ter)antum dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa asal 14 yang menyatakan bah"a hanya 4 emat7 jenis ran)angan eraturan desa yang dibahas dan diseakati bersama antara %eala Desa dan PD untuk kemudian die>aluasi oleh buati$"alikota melalui )amat7# &an)angan eraturan dimaksud yaitu 5P Desa, ungutan desa, tata ruang desa, dan organisasi emerintah desa# 1.#.4.3. La+%ran /ealsas Penggunaan Dana Desa
Haoran &ealisasi Penggunaan Dana Desa dibuat tia semester dan disamaikan keada buati$"alikota# Haoran semester ' disamaikan aling lambat minggu keemat bulan /uli tahun anggaran berjalan, sedangkan laoran semester '' disamaikan aling lambat minggu keemat bulan /anuari tahun anggaran berikutnya# erdasarkan laoran Dana Desa dari desa-desa yang ada di "ilayah kabuaten$kota, uati$8alikota menyamaikan Haoran &ealisasi Penyaluran dan %onsolidasi Penggunaan Dana Desa keada *enteri %euangan dengan tembusan keada menteri yang menangani desa, menteri teknis$iminan lembaga emerintah nonkementerian terkait, dan gubernur aling lambat minggu keemat bulan *aret tahun anggaran berikutnya# (amai dengan saat ini, belum ada ketentuan yang mengatur tentang !ormat laoran Dana Desa yang harus disusun oleh emerintah desa, begitu juga dengan laoran komilasi yang harus disusun oleh emerintah kabuaten$kota# Untuk Tahun 2013, aturan yang bisa dijadikan a)uan dalam engelolaan dana
17
desa adalah Peraturan *enteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2013, sedangkan untuk tahun 2016 diatur dalam Peraturan *enteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016# al lain yang erlu dierhatikan terkait enggunaan Dana Desa adalah (iHP5 Dana Desa# 5tas (iHP5 yang tidak "ajar I+0J7, buati$"alikota akan memberikan sanksi administrasi berua engurangan Dana Desa# al ini dikarenakan (iHP5 yang tidak "ajar tersebut mengindikasikan adanya enggunaan yang tidak sesuai dengan rioritas, dan atau terdaat enyimanan uang dalam bentuk deosito lebih dari 2 dua7 bulan# 1.#.4.4. La+%ran (eka)aan Mlk Desa
(alah satu lamiran dari Haoran %eterangan Pertanggungja"aban Pelaksanaan 5P Desa adalah Haoran %ekayaan *ilik Desa Haoran %*D7# Haoran %*D mengambarkan akumulasi %ekayaan *ilik Desa er tanggal tertentu# Haoran %*D disajikan se)ara komarati! dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan$ enurunannya# Haoran %*D meruakan hal yang baru bagi desa karena belum ernah diatur sebelumnya dalam ketentuan mengenai desa sebelum terbitnya UU Desa# leh karena itu sebagai langkah a"al enyusunan Haoran %*D maka harus dilakukan in>entarisasi# UU Desa asal 116 ayat 4 mengamanatkan keada emerintah kabuaten$kota untuk melakukan in>entarisasi aset desa aling lambat 2 dua7 tahun sejak UU Desa berlaku# 'n>entarisasi erlu dilakukan untuk mengetahui jumlah kekayaan milik desa#
18
1.. Met%$e Peneltan 1..1. Bentuk Peneltan
Penilitian ini meruakan enelitian kualitati! deskriti!# Penelitian ini bertujuan
untuk
menggambarkan
dan
mengungkakan
suatu
!enomena
sebagaimana adanya atau mengungkakan !akta se)ara mendalam mengenai eneraan (istem %euangan Desa (iskeudes7 dalam engolahan data keuangan ada Desa (ungai 5mba"ang %uala# Penelitian ini berusaha mendeskrisikan gambaran yang sebenarnya tentang eneraan (istem %euangan Desa (iskeudes7 dalam engolahan data keuangan ada Desa (ungai 5mba"ang %uala# 1..2. Teknk Pengum+ulan Data
a# bser>asi bser>asi dilakukan untuk mengamati gejala-gejala yang tamak ada obyek enelitian ada saat keadaan atau situasi yang alami atau sebenarnya sedang berlangsung, meliuti kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan rasarana yang ada, roses akuntansi serta kendala-kendala dalam elaksanakan eneraan (iskeudes dan kondisi lain yang daat mendukung hasil enelitian# b# 8a"an)ara Proses "a"an)ara dilakukan eneliti keada endahara dan (ekretaris Desa (ungai 5mba"ang %uala sebagai engguna dari 5likasi (iskeudes# )# Dokumentasi Data dari dokumen-dokumen instansi sebagai endukung data enelitian# Dokumen-dokumen tersebut antara lain ro!il desa, &P/*Des, 5PDes, dan data
19
in!ormasi laoran keuangan yang dihasilkan dari eneraan (iskeudes# 1..3. Teknk Analss Data
Dalam enelitian ini enulis menggunakan !lo")hart dan (P untuk menganalisis data# 1..3.1 l%0hart
(P digunakan sebagai alat untuk menganalisis benar tidaknya roses input data dilakukan# /ika rosedur yang ada sudah dijalankan dengan benar maka hasil yang dikeluarkan oleh sistem juga benar# (ebaliknya jika roses input data dilakukan tidak sesuai dengan rosedur maka hasil yang dikeluarkan akan tidak benar#
