PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) “ANALISIS MEGAPROYEK REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA” Disusun untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester Genap
Mata Kuliah Logika dan Penalaran Hukum Kelas A
Oleh: Astana Tri Loka NIM. 135010100111005 Mohamad Rifan NIM. 135010100111008 Andrew Bresnev NIM. 135010100111019 Dian Laraswati Zuriah NIM. 135010100111046 Quratul Ayuni NIM. 135010100111110 Sabihal Husni NIM. 135010101111006 Fery Ramadhan NIM. 135010701111027
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2016
1
PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) “ANALISIS MEGAPROYEK REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA” Oleh: Astana Tri Loka, Mohamad Rifan, Andrew Bresnev, Dian Laraswati Zuriah, Quratul Ayuni Sabihal Husni, dan Fery Ramadhan
A. FAKTA HUKUM 1. Bahwa pada 10 Maret 2008, diterbirkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang di dalamnya mengatur dan menetapkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) ke dalam Kawasan Strategis Nasional. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 ini merupakan tindak lanjut dari adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan juga Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan perbaikan dari UU No. 27 Tahun 2007. 2. Bahwa pada 12 Agustus 2008, disahkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, dimana lewat aturan inilah, Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku. Dalam Pasal 72 Ketentuan Perailhan Perpres Nomor 54Tahun 2008, dinyatakan bahwa Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tidak belaku sepanjang terkait dengan penataan ruang. Bahwa pada 24 Maret 2011, lahir Putusan Peninjauan Kembali No.12 PK/TUN/2011 tentang Ketidaklayakan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta sehingga secara hukum tidak berlaku lagi. 3. Bahwa pada 12 Januari 2011, disahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Aturan ini muncul lantaran 1
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu, peraturan inilah yang mengubah aturan pulau-pulau reklamasi dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. 4. Bahwa pada 19 September 2012, lahir Peratuan Gubernur DKI Jakarta No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta. 5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta, pada 21 September 2012, diterbitkan empat surat persetujuan prinsip reklamasi oleh Gubernur Fauzi Bowo Masing-masing surat persetujuan tersebut yaitu: a. Surat Gubernur No. 1290/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo; b. Surat Gubernur No. 1291/-1.794.2 tetang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra; c. Surat Gubernur No. 1292/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci; dan d. Surat Gubernur No. 1295/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. 6. Bahwa Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur terkait permohonan memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota. Dimana, Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah. Selain itu, khusus untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan reklamasi lintas provinsi, dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati atau Walikota dan Gubernur. Sementara, Gubernur dan Bupati atau Walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah. 2
7. Bahwa pada 10 Juni 2014, terbit empat surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, masing-masingnya yaitu: a. Surat Gubernur No. 544/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo; b. Surat Gubernur No. 541/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci; c. Surat Gubernur Nomor 540/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk; dan d. Surat Gubernur DKI Jakarta No.542/-1.794.2 tentang Perpanjangan Izin Prinsip Reklamasi Pulau G. 8. Bahwa pada 3 Juli 2013, terbit Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No.17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan
Menteri
Kelautan
Dan
Perikanan
Republik
Indonesia
No.
28/PERMEN-KP/2014. 9. Bahwa pada 23 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra. 10. Bahwa pada 2 Maret 20015, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dimana kedua rancangan tersebut merupakan usulan insiatif Pemerintah Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang juga mengusung realisasi megaproyek reklamasi pantai. 11. Bahwa pada bulan Oktober hingga bulan November 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok menerbitkan tiga (3) Surat Izin Pelaksanaan reklamasi yaitu untuk Reklamasi Pulau F, I, dan K. 12. Bahwa keselurah surat izin yang dikeluaran oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yaitu terkait realisasi megaproyek reklamasi pantai 3
utara Jakarta terus mendapatkan penolakan dari masyarakat, salah satunya Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang telah mengajukan gugatan terhadap surat izin tersebut dan juga terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. 13. Bahwa sesungguhnya dalam pelaksanaan megaproyek reklamasi Jakarta tersebut juga banyak dilakukan penggusuran warga pesisir untuk pembangunan tembok penahan pantai dimana hal ini telah menimbulkan adanya ketidak adilan ruang bagi warga negara, khususnya nelayan di pantai pesisir setempat. Selain itu, megaproyek tersebut menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti tenggelamnya sejumlah Pulau di perairan Kepulauan Seribu daan juga terganggunya sistem PLTU setempat akibat adanya perubahan pola arus laut. Dari berbagai permasalahan tersebut melahirkan kecaman keras dari masyarakat luas agar izin reklamasi tersebut dihentikan karena tidak layak. 14. Bahwa pada 31 Maret 2016, juga telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap M.Sanusi (angoota DPRD DKI Jakarta) yang disusul dengan penetapan tersangka terhadap Presiden Drektur Agung Podomoro Land selaku holding grup PT.Muara Wisesa pemegang Izin Reklamasi Pulau G. Dengan adanya peristiwa ini Megaproyek reklamasi teluk Jakarta semakin disorot dan telah melahirkan stigma negatif bahwa megaproyek tersebut sarat perselingkuhan kapital dan politik.
B. MASALAH HUKUM (LEGAL ISSUE) 1. Mengingat banyak perdebatan terkait pro dan kontra realisasi megaproyek reklamasi pantai utara Jakarta, bagaimana kekuatan landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai acuan mengeluarkan izin realisasi dari megaproyek tersebut saat ini? 2. Dalam hal realisasi megaproyek reklamasi pantai utara Jakarta tersebut, apa saja aspek yang harus terpenuhi dalam implementasinya? 4
C. DASAR HUKUM ANALISIS (APPLICABE LAWS) 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Keputusan Presiden No.52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta 6. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 7; 7. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur; 8. Putusan Peninjauan Kembali No.12 PK/TUN/2011 tentang Ketidaklayakan Surat Keputusan Menteri No.14 tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta; 9. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; 14. tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta; 10. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta; 11. Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai; dan 12. Peraturan
Menteri
Kelautan
Dan
Perikanan
Republik
Indonesia
No.
28/PERMEN-KP/2014 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
5
D. ANALISIS HUKUM 1. Landasan Hukum yang Digunakan Acuan dalam Realisasi Megaproyek Reklamasi Pantai Utara Jakara a. Bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta faktanya tetap mengacu pada Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. b. Bahwa landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam mengeluarkan izin reklamasi pantai tidaklah tepat sebaab Keputusan Presiden tersebut telah diganti dengan Perauran Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Puncak, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Dan dalam Peraturan Presiden tersebut di Pasal 72 huruf C dinyatakan bahwa Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 sudah tidak berlaku lagi. c. Bahwa dengan demikian, izin yang dikeluarkan dengan dasar Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 secara legalitas dasar hukumnya sudah mati. Otomatis, Keputusan Presiden No.52 Tahun 1995 tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk mengeluarkan SK Gubernur terkait izin pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta. d. Bahwa sesungguhnya, kedudukan Peraturan Daerah Zonasi dalam pemberian izin reklamasi diatur oleh dua landasan hukum. Pertama, Pasal 4, 11 dan 17 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 8 angka 3 huruf a, yang berbunyi `izin lokasi reklamasi dan pelaksanaan reklamasi harus sesuai dengan rencana zonasi daerah yang akan direklamasi. e. Bahwa dengan demikian, sebelum izin lokasi diterbitkan, maka daerah harus mempunyai Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang laut, sedangkan DKI Jakarta belum memilikinya. 6
f. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 Tahun 2013, Pasal 5a dinyatakan, menteri berwenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu. Selain itu, di Pasal 8 dinyatakan
izin pelaksanaan
reklamasi di atas 25 hektare harus mendapat rekomendasi dari menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut secara hukum izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta merupakan wewenang mutlak Menteri Kelautan dan Perikanan. g. Bahwa, juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No.1 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 Tahun 2013 adalah kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan dan mencabut izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi di tiga wilayah dan salah satunya kawasan strategis nasional (KSN). Jakarta menurut Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 termasuk dalam kawasan strategis nasional. h. Bahwa jika terdapat pihak yang menyatakan Pemerintah Propinsi DKI mempunyai
wewenang
memberikan
izin
pelaksanaan
reklamasi
merupakan kekeliruan hukum yang fatal dan menyesatkan. 2. Aspek yang Harus Terpenuhi dalam Hal Reklamasi Pantai Utara Jakarta a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 /PRT/M/2007 kegiatan reklamasi pantai dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut: 1) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan; 2) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada; 3) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa; 7
4) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain. b. Bahwa kawasan yang akan direklamasi sendiri, khususnya di pantai utara Jakarta harus memiliki syarat-syarat dasar, yaitu sebagai berikut: 1) Telah sesuai dengan ketentuan rencana kota yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan/atau
Kota/Kabupaten (tergantung posisi
strategis dari kawasan reklamasi) dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Reklamasi, dan dituangkan ke dalam Peta Lokasi Laut yang akan direklamasi dimana tata ruang tersebut juga harus memperhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi pengembangan wilayah; 2) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan Walikota/ Bupati (tergantung posisi strategis dari kawasan reklamasi) yang berdasarkan pada tatanan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten serta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Reklamasi; 3) Harus ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai yang dituju atau kajian/kelayakan properti (studi investasi), dan harus berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa; dan 4) Rencana reklamasi harus memenuhi pemanfaatan sebagai kawasan dengan ijin bersyarat yang diperlukan mengingat pemanfaatan pada reklamasi memiliki dampak yang besar bagi aspek lingkungan dan aspek sosial di sekitarnya. Persyaratan ini antara lain sesuai pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yaitu: pnyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 8
Lingkungan (UPL), Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN), mengenakan biaya dampak pembangunan atau aturan disinsentif. c. Bahwa terhadap kawasan reklamasi pantai utara Jakarta yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan sebagaimana yang dilaksanakan di pantai utara Jakarta maka perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan. d. Bahwa kegiatan reklamasi pantai utara Jakarta wajib didahului dengan membuat perencanaan yang matang. Perencanaan reklamasi tersebut dilakukan dengan membuat: 1) Penentuan Lokasi Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penentuan lokasi diperlukan dan dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Penentuan lokasi juga meliputi lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi. Penentuan lokasi ini sangat penting dan wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi. Tidak semua wilayah Pesisir dapat direklamasi namun harus berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah terkait. 2) Penyusunan Rencana Induk Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan bahwa penyusunan rencana induk reklamasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) kajian lingkungan hidup strategis; 9
(b) kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; (c) sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar; (d) lahan yang di reklamasi; (e) akses publik; (f) fasilitas umum; (g) kondisi ekosistem pesisir; (h) kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; (i) pranata sosial; (j) aktivitas ekonomi; (k) kependudukan; (l) kearifan lokal; dan (m)daerah cagar budaya dan situs sejarah Bahwa menurut Pasal 12 peraturan tersebut di atas, dalam penyusunan rencana induk tersebut juga harus memuat: (a) rencana peruntukan lahan reklamasi; (b) kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi; (c) tahapan pembangunan; (d) rencana pengembangan; dan (e) jangka waktu pelaksanaan reklamasi. 3) Studi Kelayakan Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, suatu perencanaan reklamasi juga harus membuat studi kelayakan yang meliputi: (a) Kelayakan teknis; (b) Kelayakan ekonomi finansial; dan (c) Kelayakan lingkungan hidup. 10
4) Penyusunan Rancangan Detail Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, penyusunan rancangan detail disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan. Penyusunan rancangan detail wajib memasukkan mitigasi bencana dan memuat rincian waktu pelaksanaan reklamasi. Rancangan detail itu memuat: (a) penyiapan
lahan
dan
pembuatan
prasarana/fasilitas
penunjang reklamasi; (b) pembersihan dan/atau perataan tanah; (c) pembuatan dinding penahan tanah dan/atau pemecah gelombang; (d) pengangkutan material reklamasi dari lokasi sumber material darat dan/atau laut; (e) perbaikan tanah dasar; (f) pengurugan material reklamasi; (g) penanganan, penebaran dan penimbunan material reklamasi dari darat dan/atau laut; (h) pengeringan, perataan dan pematangan lahan reklamasi; dan (i) sistem drainase. e. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap pemangku kepentingan untuk melakukan reklamasi pantai utara Jakarta, baik itu pemerintah dan setiap orang wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Permohonan izin lokasi dilengkapi dengan: 1) identitas pemohon; 2) proposal reklamasi; 3) peta lokasi dengan koordinat geografis; dan
11
4) bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang. Selanjutnya sebelum izin pelaksanaan reklamasi diajukan kepada Pemerintah Daerah setempat berdasarkan Pasal 18 peraturan tersebut di atas, wajib dilengkapi dengan: 1) izin lokasi; 2) rencana induk reklamasi; 3) izin lingkungan; 4) dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial; 5) dokumen rancangan detail reklamasi; 6) metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; 7) bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan. Setelah izin Reklamasi (IR) dikeluarkan maka dapat diajukanlah izin prinsip kepada Pemerintah Daerah setempat. f. Bahwa dalam pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta tetap harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material. g. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat dalam pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta tersebut dilakukan dengan: 1) memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai; 2) mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; 3) memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
12
4) merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan 5) memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi. h. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan amanah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, maka pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta wajib mengurangi dampak: 1) perubahan hidro-oceanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut; 2) perubahan sistem aliran air dan drainase; 3) peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan; 4) perubahan batimetri; 5) perubahan morfologi dan tipologi pantai; 6) penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup; dan 7) degradasi ekosistem pesisir. i. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta juga harus dilakukan monitoring dan evaluasi reklamasi berkala oleh Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dilakukan pada tahap pelaksanaan reklamasi agar sesuai dengan perencanaan dan izin lingkunga sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan untuk kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
13
E. KESIMPULAN DAN SARAN Dari analisa hukum yang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan menggunakan acuan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta tidaklah tepat. Sehingga kegiatan reklamasi pantai utara Jakarta patut ditangguhkan (diberhentikan sementara) dan dikaji ulang secara menyeluruh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat sehingga megaproyek tersebut dapat dilanjutkan dengan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Karena jika ditelaah, kebijakan reklamasi ini lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, bersifat sektoral, parsial dan kurang memihak kepada masyarakat sekitar terutama nelayan tradisional. 2. Persoalan megaproyek reklamasi Pesisir Jakarta selama ini tidak didasarkan pada kajian yang terpadu dari berbagai aspek. Sedangkan selama ini yang dijalankan, Reklamasi yang tidak memperhatikan pedoman dari perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dan pada faktanya telah mengakibatkan degradasi lingkungan pesisir, hal ini sangat berpengaruh terhadap hilangnya potensi sumber daya hayati pesisir, begitu juga dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat setempat. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan ulang reklamasi pantai utara Jakarta yang terpadu yang juga berorientasi pada aspek lingkungan serta aspek sosial-ekonomi masyarakat sehingga dampak sosial-ekonomi masyarakat pun juga dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pemerintah selaku pengampu kebijakan.
14
