Analisis Kebutuhan Fasilitas.pdf

MANAJEMEN BENGKEL

ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN

DISAMPAIKAN PADA IHT MANAJEMEN BENGKEL

Disusun oleh: TIM MANAJEMEN BENGKEL

giz KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK JLN. SETIA BUDI NO. 75 HELVETIA MEDAN 20124 TELP. (061) 8455417, FAX. (061) 8456871 2015 i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Pengantar

.......................... ....................................... .......................... ................. ....

i

Peta Kedudukan Modul

………………………………………..

ii

Daftar Isi

………………………………………..

iii

……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..

1 2 2

PENDAHULUAN A. Rasional B. Tujuan C. Ruang Lingkup

PERENCANAAN FASILITAS PENDIDIKAN A. Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan…………………. B. Dasar Perencanaan ………………………………………. ……………………………………. C. Prosedur Perencanaan ………………………………………. D. Stake Holder ……………………………………………. E. Inventarisasi

3 4 5 6 6

EVALUASI

8

……………………………………….

ANALISIS KEBUTUHAN KEBUTUHAN FASILITA FASILITAS S PENDIDIKAN PENDIDIKAN A. Analisis Kebu tuhan Fasilitas…………………………………… ………………………………………. B. Uraian Prosedur Kerja C. Rambu- rambu Pelaksanaan Analisis………………………….

9 11 13

EVALUASI

18

……………………………………….

PROSEDUR PENGADAAN FASILITAS A. Pengadaan Pengadaan ……………………………………………………... ……………………………… B. Prosedur Pengadaan Fasilitas

20 21

EVALUASI

24

Referensi

……………………………………………………… ……………………………………….

ii

26

B

PENDAHULUAN

A. Rasional Fasilitas praktik yang ada di laboratorium/bengkel Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran. Oleh karena itu perlu diperhatikan sistem pengelolaannya. Pengelolaan ini juga meliputi sistem penataan dan perawatan (maintenance (maintenance)) peralatan, sehingga siswa dapat secara optimal menggunakannya dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengadaan dan penambahan fasilitas laboratorium dan bengkel pendidikan di sekolah membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dicari solusi bagaimana menghemat biaya yang berhubungan dengan kelengkapan fasilitas praktik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dengan program penerapan

sistem manajemen manajemen perawatan dan

perbaikan peralatan laboratorium dan bengkel. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem penataan dan perawatan sangat dibutuhkan di SMK. Secara ekonomis telah dikaji bahwa dengan adanya sistem penataan dan perawatan yang baik akan menghemat biaya yang cukup besar. Diasumsikan masing-masing dari ke 5 jurusan di SMK Industri memiliki 5 macam fasilitas, baik berupa mesin, peralatan, maupun perkakas. Jumlah SMK Industri di Indonesia sebanyak 2.525 sekolah, angka penghematan yang bisa diperoleh adalah sebesar (5x5x2.525) (5x5x2.525) x Rp1.589.270,96 = Rp1.589.270,96 = Rp100.322.739.350,00 Rp100.322.739.350,00 per per tahun. Terkait dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan tuntutan standar sarana dan prasarana agar dapat diperoleh data kesenjangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 Ayat 1 1 Disampaikan pada IHT Manajemen Bengkel SMK

dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria minimal yang meliputi antara lain lahan, ruang belajar, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat berkreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dan intalasi listrik yang menunjang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta memenuhi rasio minimum sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Agar pemenuhan sarana dan prasarana tepat guna dan berdaya guna (efektivitas dan effisiensi), diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat di dalam perencanaan pemenuhannya.

B. Tujuan Setelah menyelesaikan pelatihan, diharapkan peserta dapat menganalisis kebutuhan fasilitas pendidikan sesuai dengan kriteria sarana dan prasarana minimal yang diperlukan untuk menunjang keperluan proses pembelajaran.

C. Ruang Lingkup Modul ini berisi tentang Analisis Kebutuhan Fasilitas yang meliputi: -

Analisis Fasilitas Pendidikan

-

Dasar Perencanaan

-

Prosedur Perencanaan

-

Pengadaan

-

Prosedur Pengadaan Fasilitas

2 Disampaikan pada IHT Manajemen Bengkel SMK

B

PERENCANAAN FASILITAS PENDIDIKAN

Tujuan Pembelajaran: Setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu : -

Memahami dasar perencanaan kebutuhan fasilitas

-

Menentukan stake holder dalam perencanaan kebutuhan fasilitas

A. Konsep Sarana dan Prasarana Prasarana Pendidikan Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 2), sarana pendidikan adalah “semua perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah”. Wahyuningrum (2004: 5), berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah “segala “segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai”. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, bahwa sarana pendidikan adalah segala fasilitas bisa berupa peralatan, bahan dan perabot yang langsung dipergunakan dalam proses belajar di sekolah. Dalam konteks pendidikan, sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengarauh terhadap tujuan pendidikan. Ibrahim Bafadal (2004: 12), mengemukakan bahwa Prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai perangkat yang menunjang keberlangsungan sebuah proses pendidikan, sedangkan definisi dari prasarana adalah “semua perangkat perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan sekolah”. Menurut Riduone (2009), (2009 ), prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.


Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prasarana pendidikan adalah perangkat yang menunjang keberlangsunan proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

B. Dasar Perencanaan Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan siapa yang melakukannya. Pengertian ini menekankan bahwa

perencanaan

merupakan

rangkaian

kegiatan

atau

proses

pembuatan keputusan. Kegiatan ini meliputi penetapan pekerjaan dimasa yang akan dating, penetapan waktu pelaksanaan, bagaimana cara melaksanakannya dan menetapkan sumber daya dalam melaksanakannya baik SDM maupun materi. Perencanaan fasilitas satuan pendidikan menyangkut seluruh kegiatan penetapan jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sebuah satuan pendidikan. Dalam proses perencanaan fasilitas ini, perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya: 1. Fungsi Setiap alat yang akan diadakan harus memiliki fungsi yang dapat menunjang program yaitu sesuai dengan tuntutan kurikulum dan mutu tamatan yang diharapkan. Contoh: Program Keahlian Kerja Batu memerlukan alat untuk membuat adukan, maka alat yang diadakan adalah mixer dengan spesifikasi yang benar. 2. Aman Perlengkapan yang akan diadakan jauh dari kemungkinan membuat para pengguna mendapat bahaya kecelakaan. Contoh: Dalam pengadaan mixer harus dilengkapi dengan alat pengaman seperti penutup mesin dan penutup roda gigi.


3. Ekonomis Ekonomis dalam hal ini bukan hanya keterkaitan dengan harga saja tetapi juga merupakan transformasi wujud efisiensi, efektifitas dan praktisitas dalam pendayagunaannya. pendayagunaannya. Contoh: suku cadang dalam upaya penggantian komponen mudah di dapat, mudah diperbaiki serta tahan lama.

C. Prosedur Perencanaan Persoalan pokok dalam perencanaan keperluan fasilitas pengadaan peralatan yang sesuai baik kualiatas, kuantitas maupun waktu sehingga dapat digunakan secara optimal. Untuk itu perlu dikembangkan system informasi yang cepat dan teratur akan memungkinkan tersusunnya perencanaan yang lengkap. Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam prosedur perencanaan, yaitu: 1. Untuk barang yang habis pakai -

Menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan sekolah tiap bulan.

-

Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut setiap bulannya.

-

Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi menjadi rencana rencana triwulan kemudian menjadi rencana tahunan.

2. Untuk barang barang yang yang tak habis pakai -

Menganalisis dan manyusun keperluan perlengkapan sesuai dengan rencana kegiatan sekolah serta memperhatikan perlengkapan yang masih ada dan yang masih dapat dipergunakan.

-

Memperkirakan biaya biaya perlengkapan perlengkapan yang direncanakan dengan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. dit entukan.

-

Menetapkan skala prioritas menurut menurut dana dana yang yang tersedia, tersedia, urgensi urgensi kebutuhan dan anggaran tahunan.


D. Stake holder Supaya maksud dan tujuan analisis fasilitas sesuai dengan harapan maka perlu mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait didalam perencanaan pengembangan fasilitas sekolah. Masukan dan ide dari mereka sangat membantu dalam penyusunan analisis kebutuhan fasilitas. Beberapa pihak tersebut antara lain : 1. Guru Mereka dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan sesuai dengan metode mengajar, spesifikasi peralatan yang sebaiknya diadakan, penataan atau tata letak peralatan. 2. Administrator sekolah Para administrator sekolah dapat member penjelasan seperti kebijakan pendidikan, ukuran sekolah yang akan dikembangkan, penyediaan dana,

administrasi

peralatan

yang

sudah

ada

dan

system

pengadministrasian peralatan. 3. Pihak industri Mereka dapat memberikan informasi tentang jenis dan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh industry, lowongan pekerjaan yang dimungkinkan atau dikembangkan di masa yang akan datang.

E. Inventarisasi

Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik Negara secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuanketentuan pedoman yang berlaku. Barang milik Negara adalah berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, dari APBN atau dana lainnya atau yang barang-barangnya dibawah penguasaan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah otonom, baik yang berada


didalam maupaun yang berada diluar negeri. Melalui inventarisasi perlengkapan pendidikan diharapkan tercipta ketertiban, penghematan keuangan, mempermudah pemeliharaan dan pengawasan. Kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi dua kegiatan yait u: 1) Kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan 2) Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Menurut Koesmadji Wirjosoemarto dkk (2004: 50), hal-hal umum yang diperlukan pada inventarisasi mencakup: 1) Kode alat/bahan 2) Nama alat/bahan 3) Spesifikasi alat/bahan (merek,tipe dan pabrik pembuat alat) 4) Sumber pemberi alat dan tahun pengadaanya pengadaanya 5) Tahun penggunaan 6) Jumlah atau kuantitas 7) Kondisi alat, baik atau rusak. Barang-barang perlengkapan disekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang inventaris adalah keseluruhan perlengkapan sekolah yang dapat digunakan secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama seperti, meja, bangku, papan tulis, buku perpustakaan sekolah, mesin, mobil, televisi, komputer dan lain-lain. Sedangkan barang-barang yang bukan inventaris adalah semua barang habis pakai, seperti kapur tulis, kertas, pahat bubut, mata bor, timah solder, bensin, majun dan lain sebagainya. Baik barang inventaris maupun barang bukan inventaris yang diterima sekolah harus dicatat didalam buku penerimaan. Setelah itu, khusus barang-barang inventaris dicatat didalam buku induk inventaris dan buku golongan inventaris. Sedangkan barang-barang bukan inventaris dicatat dalam buku induk bukan inventaris dan kartu stok barang.


Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan daftar milik negara secara sistematis berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Inventarisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu inventaris barang dan inventaris bukan barang. Inventaris barang maupun bukan barang yang diterima harus dicatat dalam buku penerimaan.

Format Daftar Inventaris Ruangan seperti ditunjukkan pada table berikut ini. Nama UPB

:

Nama Ruangan:

Kode UPB

:

Kode Ruangan :

No

No. Urut Pendaft

Nama Barang

1

2

3

Identitas Barang Merk/ Kd Th. Type Barang Prlh

4

5

6

Jumlah Barang

Penguasaan

Ket

7

8

9

E Evaluasi : 1. Apa yang dimaksud dengan dengan sarana dan prasarana pendidikan? 2. Tentukan stake holder dalam perencanaan fasilitas pendidikan di sekolah!


ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN

B

Tujuan Pembelajaran: Setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu : -

Menghitung jumlah peralatan sesuai dengan kebutuhan

-

Menyusun daftar fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan

A. Analisis Kebutuhan Fasilitas Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Analisis standar sarana prasarana difokuskan pada analisis kebutuhan ruang, perabot, peralatan, dan lahan. Aktivitas pembelajaran, mempunyai implikasi terhadap kebutuhan sarana yang harus tersedia secara memadai agar pembelajaran berlangsung secara efisien, efektif, dan menghasilkan lulusan

sesuai

Standar

Kompetensi

Lulusan.

Implikasi

program

pembelajaran terhadap kebutuhan sarana pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Aktivitas

pembelajaran

merupakan

dasar

dalam

menghitung/menentukan menghitung/menentuk an kebutuhan sarana pendidikan; 2. Setiap

jenis

aktivitas pembelajaran yang

bertujuan

membentuk

kemampuan/ keterampilan dianalisis implikasinya terhadap kebutuhan ruang, kebutuhan perabot, peralatan, dan kebutuhan lahan;


3. Kebutuhan sarana pendidikan dalam jenis dan jumlah sesuai tuntutan kompetensi. Untuk menghitung kebutuhan sarana pendidikan perlu dikembangkan berbagai asumsi, misalnya : a. Sistem pembelajaran dikembangkan berdasarkan kelas berjalan yang artinya, rombongan belajar/kelompok praktik tidak selalu menetap pada suatu ruang/ tempat, tetapi bergerak/berpindah sesuai kegiatan belajar yang harus diikuti/ dilaksanakan, atau menetap pada suatu ruang tertentu; b. Pembelajaran teori, polanya polanya bersifat klasikal (satu rombongan belajar belajar atau 1 kelas utuh); c. Pembelajaran praktik, dapat dibagi menjadi kelompok dengan komposisi: 

kelompok praktik praktik terdiri atas 32 peserta didik (1 rombongan belajar);



kelompok praktik praktik terdiri atas 16 peserta didik (1/2 rombongan belajar);



kelompok praktik praktik terdiri atas 8 peserta didik (1/4 rombongan belajar); dan seterusnya.

d. Untuk praktik yang memerlukan teori sebagai pengantar praktik dilaksanakan di ruang praktik; e. Analisis didasarkan didasarkan pada rombongan rombongan belajar dengan komposisi kelas satu per jurusan. Apabila sekolah akan membuka lebih dari satu kelas perhitungan kebutuhan sarana dapat dilakukan dengan mengalikan berdasarkan jumlah kelas paralel yang akan dibuka dengan mempertimbangkan faktor guna (used ( used factor ) sarana; f. Pada kegiatan kegiatan pembelajaran pembelajaran praktik yang yang bersifat bersifat individu, diperlukan satu alat untuk setiap peserta didik; g. Kegiatan praktik yang yang sifatnya kelompok, setiap alat alat digunakan lebih dari satu peserta didik/pemakai.


Mekanisme analisis pemenuhan kebutuhan ruang, perabot, peralatan, dan lahan sebagai berikut: a. Melakukan kajian terhadap Standar Standar Kompetensi/Kompetensi Kompetensi/Kompetensi Dasar (SK/KD) dari setiap mata pelajaran dan menentukan alokasi waktu/bobot jam pelajaran dari setiap SK/KD yang ada; b. Menentukan ruang tempat melaksanakan aktivitas pembelajaran, baik di

kelas

(ruang

tertutup)

maupun

di

luar

kelas

(ruang

terbuka/lapangan) sesuai dengan beban jam pembelajaran; c. Menentukan perabot yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran; d. Menentukan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. Secara umum menentukan luas lahan yang diperlukan untuk mewadahi ruang tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penunjang pembelajaran, dan ruang administrasi/perkantoran administrasi/perkantoran..

B. Uraian Prosedur Kerja: 1. Kepala sekolah sekolah menugaskan menugaskan Tim Pengembang Pengembang Kurikulum Kurikulum (TPK) sekolah sekolah dan memberikan memberikan arahan teknis untuk melakukan analisis analisis standar standar fasilitas. Arahan teknis sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya memuat: a. Dasar pelaksanaan analisis standar fasilitas, b. Tujuan yang ingin dicapai dalam dalam pelaksanaan analisis standar fasilitas, c. Manfaat analisis standar fasilitas, d. Hasil yang diharapkan dari analisis analisis standar fasilitas, dan e. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam melaksanakan analisis standar fasilitas. 2. TPK sekolah menyusun rencana kegiatan analisis standar fasilitas sekurangkurangnya berisi tentang uraian kegiatan, sasaran, pelaksana kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. kegiatan. 3. TPK sekolah melakukan pembagian tugas pada dewan guru dan MGMP sekolah untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap fasilitas satuan


pendidikan meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung dan kelengkapan fasilitas; 4. Dewan guru dan MGMP sekolah melakukan identifikasi identifikasi dan menyusun menyusun draf analisis fasilitas sesuai pembagian tugas; 5. TPK sekolah, dewan guru dan MGMP sekolah mereviu, merevisi dan mengfinalkan dokumen analisis setiap komponen dari draf analisis; 6. TPK sekolah merangkum hasil analisis dari dokumen analisis setiap komponen dan menyusun draf laporan analisis standar fasilitas secara menyeluruh untuk satuan pendidikan, yang mencakup: Kebutuhan ruang berdasarkan fungsi, jenis, jumlah, dan ukuran ruang. Fungsi dan jenis ruang terdiri atas 3 kelompok, yaitu: a. Kelompok ruang pembelajaran (jenis ruang, ruang, misalnya ruang kelas/teori, ruang olahraga, lab.fisika, lab.biologi, lab.kimia, lab.komputer, lab. bahasa), b. Kelompok ruang penunjang pembelajaran pembelajaran (jenis ruang, misalnya misalnya ruang perpustakaan, ruang BK, ruang UKS, ruang OSIS, ruang ibadah, dsb), dan c. Kelompok ruang administrasi/perkantoran administrasi/perkantoran (ruang (ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang guru)

Jumlah dan ukuran ruang: a. Kebutuhan jumlah ruang mempertimbangkan jenis kegiatan, jumlah rombongan belajar, dan jumlah kelompok belajar (misal, kelompok praktik), b. Penentuan luas/ukuran luas/ukuran ruang mengikuti mengikuti standar (Permendiknas (Permendiknas Nomor Nomor 24 Tahun 2007) c. Kebutuhan peralatan peralatan meliputi peralatan pembelajaran/praktik, pembelajaran/praktik, peralatan peralatan media (alat bantu mengajar), dan peralatan administrasi/kantor. Kebutuhan peralatan didasarkan atas fungsi, jenis, dan jumlahnya; d. Kebutuhan perabot/mebeuler meliputi perabot yang bergerak/mudah dipindahkan (meja, kursi, dsb.), dan perabot yang tetap/tidak mudah


dipindahkan (lemari tempel, meja beton, bak cuci, dsb.). Kebutuhan perabot didasarkan atas fungsi, jenis, dan jumlah pemakai; e. Kebutuhan lahan disesuaikan dengan standar yang terdapat pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007; 7. Kepala sekolah bersama komite sekolah, TPK sekolah, dewan guru dan MGMP sekolah mereviu dan merivisi draf laporan analisis standar fasilitas satuan pendidikan; 8. TPK sekolah melakukan finalisasi dokumen laporan analisis fasilitas satuan pendidikan; 9. Kepala Sekolah mengesahkan dokumen laporan hasil analisis; 10. TPK sekolah menggandakan dokumen laporan hasil analisis dan mendistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.

C. Rambu-Rambu Pelaksanaan Analisis Dalam melaksanakan analisis standar fasilitas, satuan pendidikan mengikuti rambu-rambu yang terdiri dari : 1. Tahap persiapan a. Pembentukan TPK yang memiliki memiliki tugas : manyiapkan manyiapkan instrumen analisis analisis yang dijadikan alat untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana satuan pendidikan dan membuat kelompok untuk masing-masing unsur yang dianalisis; b. Kepala sekolah melakukan kajian kajian instrumen analisis yang melibatkan TPK, MGMP sekolah, dewan pendidik dan komite sekolah; c. memfinalisasi instrumen agar agar dapat dipergunakan untuk menganalisis standar fasilitas.

2. Tahap pelaksanaan a. melakukan

pengumpulan

data

tentang

kondisi

fasilitas

satuan

pendidikan dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan oleh TPK;


b. masing-masing kelompok kelompok melaporkan hasil pengumpulan pengumpulan data kepada kepada TPK untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah rekomendasi kepada pihak terkait; c. TPK mengolah data berdasarkan observasi kondisi fasilitas yang menggunakan instrumen; d. TPK merangkum hasil analisis fasilitas.

3. Tahap laporan a. Memberikan rekomendasi hasil analisis yang didalamnya terdapat proses pemenuhan terhadap fasilitas yang belum dimilki; b. Membuat rencana kerja satuan satuan pendidikan dalam rangka rangka pemenuhan fasilitas baik dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun.


Contoh Instrumen Analisis Standar Sarana Dan Prasarana ANALISIS STANDAR FASILITAS Nama Sekolah : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NISN :........................ Alamat : . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. Tahun :........................ a. Satuan Pendidikan yang terkait dengan Rombongan Belajar Petunjuk Pengisian: 1) Kondisi satuan pendidikan diisi dengan k uantitatif dari setiap komponen yang ada pada satuan pendidikan 2) Kesesuaian dengan SNP diisi (dicentang) dengan alternatif pilihan: “Ya “ : jika sesuai dengan yang di atur dalam standar sarana dan prasarana (SNP) “Tidak” : jika tidak sesuai dengan yang di atur dalam standar sarana dan prasarana (SNP) 3) Analisis penyesuaian/pemenuhan diisi dengan upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk memenuhi standar sarana prasarana 4) Alokasi Program diisi (dicentang) dengan alternatif pilihan: “1 “ :jika analisis penyesuaian/pemenuhan pada komponen yang dimaksud dapat dituangkan dalam Program Jangka Pendek (1 tahun) “2 “ :jika analisis penyesuaian/pemenuhan pada komponen yang dimaksud dapat dituangkan dalam Program Jangka Menengah (4 tahun) “3 “ :jika analisis penyesuaian/pemenuhan pada komponen yang dimaksud dapat dituangkan dalam Program Jangka Panjang (5 Tahun ke atas) 5) Keterangan diisi jika analisis penyesuaian/pemenuhan komponen tersebut tidak memungkinkan untuk diprogramkan baik dalam jangka pendek, menengah menengah maupun jangka panjang.

No 1

Komponen

Kondisi Satuan Pendidikan

Kesesuaian dengan SNP Ya Tidak

Analisis Penyesuaian/ Pemenuhan

Program 1

2

Ket 3

Rombongan belajar


Kelengkapan Fasilitas Petunjuk Pengisian: 1) Jumlah (Jml) diisi dengan kuantitatif dari setiap komponen yang ada pada satuan pendidikan 2) Kelengkapan (prasarana dan sarana yang ada pada satuan pendidikan) diisi /dicentang dengan alternatif pilihan: “1 “ : lengkap (jika kelengkapan komponen sarpras yang dimaksud sesuai dengan yang di atur dalam standar sarana dan prasarana) “0” : tidak lengkap (jika kelengkapan komponen sarpras yang dimaksud tak sesuai dengan yang diatur dalam standar sarana & prasarana) 3) Kondisi (prasarana dan sarana yang ada pada satuan pendidikan) diisi /dicentang dengan alternatif pilihan: “3 “ : Baik (jika kondisi komponen sarpras baik) “2” : Rusak ringan (jika kondisi kerusakan komponen sarpras yang dimaksud di bawah 15 %) “1 “ : Rusak menengah (jika kondisi kerusakan komponen sarpras yang dimaksud 15 % s.d. 50 %) “0” : Rusak berat (jika kondisi kerusakan komponen sarpras yang dimaksud di atas 50 %) 4) Kesesuaian dengan SNP diisi (dicentang) dengan alternatif pilihan: “Ya “ : jika sesuai dengan yang di atur dalam standar sarana dan prasarana (SNP) “Tidak” : jika tidak sesuai dengan yang di atur dalam standar sarana dan prasarana (SNP) 5) Analisis penyesuaian/pemenuhan diisi dengan upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk memenuhi standar sarana prasarana 6) Alokasi Program diisi (dicentang) dengan alternatif pilihan: “1 “ :jika analisis penyesuaian/pemenuhan pada komponen yang dimaksud dapat dituangkan dalam Program Jangka Pendek (1 tahun) “2 “ :jika analisis penyesuaian/pemenuhan pada komponen yang dimaksud dapat dituangkan dalam Program Jangka Menengah (4 tahun) “3 “ :jika analisis penyesuaian/pemenuhan pada komponen yang dimaksud dapat dituangkan dalam Program Jangka Panjang (> 5 tahun) 7) Keterangan diisi jika analisis penyesuaian/pemenuhan komponen tersebut tidak memungkinkan untuk diprogramkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

No

Komponen

Jlh

Kelengkapan 1

0

Kondisi 3

2

1

0

Kesesuaian Analisis dengan Penyesuaian/ SNP Pemenuhan Ya Tidak

Program 1

2

Ket

3

1


Bentuk lain Analisis Analisis Kebutuhan Kebutuhan Fasilitas Sekolah

No

Unit Kerja

Nama Alat

Spesifikasi

Jumlah yang ada

Yang Dibutuhkan

Kurang

Harga satuan

Jumlah Harga

Ket


E EVALUASI Sebagai Kepala Bengkel/ kepala departemen yang baru, Anda menghadapi permasalahan

tentang

fasilitas

bengkel

yang

kondisinya

sudah

memprihatinkan. Disamping usia peralatan yang sudah tua juga jumlahnya kurang memadai dalam proses pembelajaran. Diskusikan bagaimana cara Anda menghadapi permasalahan tersebut serta susunlah sebuah analisis kebutuhan fasilitasnya.

T Analisislah Kebutuhan Fasilitas Sekolah dengan : 1. Peserta dibagi berdasarkan Unit Kerja 2. Setiap kelompok menganalisis kebutuhan fasilitas untuk 3 tahun ke depan. 3. Analisis menggunakan menggunakan format 01.


PROSEDUR PENGADAAN FASILITAS

B

Tujuan Pembelajaran Setelah selesai pembelajaran, peserta diklat diharapkan: -

Menjelaskan pengertian pengadaan barang

-

Menyusun prosedur pengadaan fasilitas pendidikan

A. Pengadaan Perencanaan yang baik tentunya berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas yang disesuaikan dengan dana dan tingkat kepentingannya. Ary H. Gunawan (1982: 8), mengemukakan bahwa penyesuaian perencanaan dengan analisis kebutuhan itu meliputi empat tahapan, antara lain: (1) identifikasi tujuan umum yang mungkin dapat dicapai, (2) menyusun tujuan berdasarkan kepentingannya, (3) identifikasi perbedaaan antara yang diinginkan dan apa yang sesungguhya dan (4) menentukan skala prioritas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010. Pengadaan adalah menghadirkan alat atau media dalam menunjang pelaksanaan proses pembelajaran. Pengadaan sarana pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Suharsimi Arikunto (1979: 40) menyebutkan bahwa secara secara garis besar alat atau media itu diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan dibuat oleh pabrik dan dibuat sendiri. Ary H G (1982: 23) menyebutkan tentang pengadaan sarana pendidikan dengan empat cara, yaitu: 1) pembelian tanpa lelang atau dengan lelang, 2) membuat sendiri, 3) menerima bantuan atau hibah, dan 4) dengan cara menukar. Dalam kaitan pengadaan perlengkapan sekolah ada

beberapa

cara

yang

dapat

ditempuh

oleh

pengelola

untuk

mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan antara lain dengan cara membeli, mendapatkan hadiah atau sumbangan, tukar-menukar dan meminjam.


Salah satu contah dalam pengadaan alat/bahan laboratorium ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengelola sebelum pembelian dilakukan. Hal-hal tersebut antara lain: 

Percobaan apa yang akan dilakukan; Alat-alat atau bahan bahan yang mana mana yang akan dibeli; Pengetahuan untuk menggunaan alat yang akan dibeli; Adanya dana; Jenis, ukuran alat yang akan dibeli; Prosedur pembelian; Pelaksanaan pembelian.



Setelah semua yang dibutuhkan ditulis. Kemudian hasil hasil dari pencatatan pencatatan tersebut diberikan kepada kepala sekolah untuk proses pembelian atau diserahkan kepada guru yang telah diberi wewenang atas nama kepala sekolah. Biasanya pembelian itu dilakukan pada permulaan tahun ajaran baru.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan sarana prasarana terdapat perencanaan didalamnya dan berkait satu sama lain. Dalam melakukan perencanaan dan pengadaan harus sesuai dengan prosedur dengan melihat kekayaan yang telah ada, sehingga sekolah dapat menentukan sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan sekolah saat itu. Langkah-langkah prasarana

dalam

pendidikan

perencanaan antara:

dan

analisis

pengadaan kebutuhan,

sarana

dan

inventarisasi,

mengadakan seleksi, mengadakan perhitungan tafsiran biaya, perencanaan pengadaan (beli, hibah/ menukar), penunjukan staf yang diserahi tugas untuk pengadaan.

B. Prosedur Pengadaan Fasilitas Sebelum proses pengadaan fasilitas, terlebih dahulu dilakukan usulan rencana kebutuhan dengan langkah sebagai berikut: -

Kebutuhan dibuat/dilakukan oleh guru guru ke kepala instalasi atau atau guru bersama-sama menyusunnya dengan kepala instalasi dengan skala prioritas.


-

Kepala instalasi instalasi melanjutkan ke Wakasek Sarana Sarana dan Prasarana/ Kepala sekolah.

-

Kepala sekolah menyeleksi dan menyetujui pembelian dan pengadaan dana diserahkan ke Kasubbag. Tata Usaha.

-

Pada Subbag. Tata Usaha menyediakan dana melalui Bendahara.

-

Uang diserahkan oleh bendahara ke urusan pengadaan.

-

Urusan pengadaan akan membeli sesuai dengan usulan.

Kepala Sekolah

Kasubbag Taus

Wakasek Ur. Kesiswaan

Wakasek Ur. Kurikulum

Bendahara

Wakasek Ur. Sarana & Pra

Wakasek Ur. Humas

Kepala Instalasi

Pengadaan

Guru

Pengadaan fasilitas dalam mata rantainya disebut proses pengadaan perlengkapan, kata proses ditambahkan hanya untuk menonjolkan bahwa dalam

kegiatan

pengadaan

dilakukan

pihak

lain

(konsultan/perusahaan/pengusaha dan lain-lain) sedangkan lembaga yang bersangkutan dalam hal ini sekolah bersifat “Pemberi Order”. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi aspek administrasi berupa prosedur

dan tata cara cara yang yang ditentukan pemerintah dan juga harus

mempertimbangkan aspek teknis operasional pelaksanaan pembelian seperti : keadaan pasar dan format-format format-f ormat yang digunakan.

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang maka berikut ini pemilihan Sistem Pengadaan Barang, yaitu: 21 Disampaikan pada IHT Manajemen Bengkel SMK

a. Pelelangan 1) Untuk pengadaan Barang yang dilakukan melalui pelelangan metode pemilihan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: a) Pelelangan Umum; dan b) Pelelangan Sederhana. 2) Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Pelelangan Umum. 3) Pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan tidak kompleks yang nilainya sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b. Penunjukan Langsung 1)

Pejabat

Pengadaan

memilih

sistem

pengadaan

Penunjukan

Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan Perpres No.54 Tahun 2010. 2) Metode penyampaian dokumen untuk Penunjukan Langsung adalah 1 (satu) sampul. 3) Evaluasi kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

c. Pengadaan Langsung 1) Pengadaan Langsung dapat dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; b) teknologi sederhana; c) risiko kecil; dan/atau d) dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. 2)

Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi. 22

Disampaikan pada IHT Manajemen Bengkel SMK

3)

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang orang Pejabat Pengadaan.

d. Kontes 1) Kontes dilakukan dilakukan untuk pengadaan pengadaan yang memiliki karakteristik: a) tidak mempunyai harga pasar; dan b) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 2) Metode penyampaian penyampaian dokumen dokumen untuk Kontes adalah 1 (satu) sampul. sampul. 3) Evaluasi administrasi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontes.

Penerimaan barang dibuat dengan berita acara, penerimaan barang tidak diperkenankan membuka atau menyimpan dan membukukan barang sebelum dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang (Panitia Pemeriksa Barang). Bilamana terdapat kekurangan ataupun kerusakan harus dicatat supaya kepala sekolah membentuk Panitia Pemeriksaan Barang yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang. Panitia bertugas membuka, menilai dan mencocokkan barang yang diterima dengan faktur dan surat pesanan. Panitia membuat Berita Acara Pemeriksaan barang yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 orang.

E EVALUASI

Di sekolah yang anda pimpin akan dibuka jurusan baru berdasarkan kesepakatan

antara

Pemerintah

Daerah,

Majelis

Sekolah

dan

Dinas


Pendidikan. Untuk kelancaran PBM di jurusan yang baru tersebut tentu diperlukan peralatan praktik yang baru.

Diskusikan langkah pengadaan peralatan yang diperlukan pada jurusan tersebut!

T Peserta membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) sesuai dengan format 02.


Referensi:

1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 17, Pasal 35 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 45 ayat 1 dan 2; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 1, Pasal 42 , 43, 44, 45, 46, 47, 48; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Operasi Nonpersonalia untuk SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, Depdiknas, Jakarta: 2008 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Lampiran Bab I, Pasal 1 ayat 8. Peraturan Presiden No. 54 tentang Pengadaan Barang. Ibrahim Bafadal. (2003). Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya. Jakarta : Bumi Aksara. Wahyuningrum. (2000). Buku Ajar Manajemen Fasilitas Pendidikan. Pendidikan. Yogyakarta: FIP UNY. Warsono. (2005). Pengelolaan Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sewon. Sewon . Tesis Magister, tidak diterbitkan. Yogyakarta: PPs UNY.


Analisis Kebutuhan Fasilitas.pdf

Recommend Documents