Kebijakan Pendidikan Orde Baru Oleh Rum Rosyid, Univ Tanjungpura Pontianak Kekuasaan Sukarno yang otoriter mendorong kelompok mahasiswa yang berharap muncul pemerintahan bersih dan adil. Tetapi rupanya harapan tersebut hanya mimpi yang tidak pernah terwujud sejak awal pergantian pemerintahan dari Sukarno ke Suharto. karno tumbang, berlanjur dengan lahirnya Orde Baru yang berusaha melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pendidikan di era orde baru ditujukan untuk membentuk manusia pancasilais berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945.
Pasca dekrit 5 Juli 1959, Pancasila masih menjadi ‘kiblat’ kenegaraan dengan sistem demokrasi terpimpin. Sukarno sebagai pemimpin bangsa menunjukkan sikap-sikap yang cenderung otoriter, dan mudah terbawa angin kelompok komunis yang terlihat revolusioner sehingga disayangi Sukarno. Pertentangan ideologi dalam suasana kediktatoran semakin menunjukkan ruh Pancasila hanya sebagai simbol. Pembubaran Masyumi dan Murba secara paksa oleh o leh Sukarno sebagai bentuk otoriterisme presiden. Pertentangan politik memuncak ketika terjadi peristiwa peristiwa 30 September 1965. Pada 12 Maret 1966, sehari setelah suksesi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, tindakan pertama Soeharto adalah menyatakan bahwa PKI sebagai partai terlarang yang diikuti dengan pembubaran PKI dan pemberantasan kader maupun simpatisan PKI. Penasbihan dosa waris kepada para keturunan PKI, pembantaian anggota dan kelompok yang dianggap PKI telah menimbulkan korban jutaan jutaan di Jawa dan Bali. Pengerdilan partai politik berlanjut hingga pada pembungkaman suara rakyat kritis telah telah menjadikan Orde Baru sebagai pemrakarsa memasukkan Pancasila dalam brankas kenegaraan. Awal dari orde baru pun bergulir di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, nama orde baru diciptakan demi membedakan dengan pemerintahan orde lama di bawah Presiden Soekarno. Perbedaan nama rezim itu bukan saja secara harfiah, maupun perbedaan sang pemimpin orde. Tapi juga berimplikasi kepada pergeseran secara fundamental misi dari pemerintah serta metode yang tepat untuk mencapai misi tersebut. Radius Prawiro yang mantan Deputi menteri untuk urusan Bank Sentral merangkap Gubernur Bank Indonesia (1966-1973), dalam bukunya Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi menyatakan bahwa, misi orde baru dapat disarikan sebagai pembangunan ekonomi. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi - termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro - menjadi ujung tombak, padahal di zaman orde lama ekonomi dianaktirikan, tanpa kebijakan ekonomi yang jitu dan terencana, mustahil ekonomi Indonesia bisa sehat kembali. Faktor politik, budaya dan sosial juga berperan penting dalam membangun budaya ekonomi baru itu. Kabinet Pembangunan Pertama : Menekankan Rekayasa Sosial Pada Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), memilih Soeharto sebagai pejabat Presiden. Setahun kemudian MPRS memilih Soeharto sebagai
Presiden. Pada Juni 1968, presiden Soeharto mengangkat kabinet baru. R.E. Elson dalam bukunya Soeharto, Sebuah Biografi Politik menuliskan bahwa diantara tugas-tugas pertamanya sebagai presiden adalah membentuk kabinet baru, yang diberi nama Kabinet Pembangunan Pertama untuk membedakan kabinet itu dari kabinet-kabinet sebelumnya yang menekankan berbagai aspek rekayasa sosial yang berorientasi ideologi. Presiden Soeharto mendukung penuh tim ekonomi pemerintah dan rekomendasi mereka sekalipun kebijakan yang diambil tidak populer secara politis. Staf ahli ekonomi Presiden Soeharto terkenal sebagai para teknokrat atau sering disebut “mafia Berkeley” karena beberapa anggotanya alumni University of California at Berkeley. Tim ini terpisah dari kabinet yang anggotanya terdiri dari Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Selanjutnya beberapa tim menyusul seperti Rachmat Saleh, Arifin Siregar, J.B. Sumarlin dan Radius Prawiro. Soeharto mempercayakan mempercayakan Widjojo Nitisastro sebagai pemimpin informal dari tim ekonomi ini. Radius Prawiro menyatakan ada 3 hal nilai yang menonjol dalam menciptakan tatanan ekonomi baru, yaitu gotong royong, trilogi pembangunan, dan Pragmatisme. Banyak cara gotong royong yang telah diterjemahkan ke dalam tindakan politik dan kebijakan lainnya. Dalam masa sulit, pemerintah telah mengimbau warga negara untuk mendukung kebijakan yang merupakan langkah terbaik bagi kepentingan nasional meskipun kebijakan tersebut menuntut pengorbanan dari banyak individu. Terutama saat awal orde baru, gotong royong punya dua arti praktis. Pertama, konsep ini merupakan alternatif budaya terhadap paham komunisme. Gotong royong menjadi basis ideologi yang berakar pada budaya bangsa untuk memajukan kebijakan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial, toleran terhadap kesejahteraan individu, dan tidak bertentangan dengan ekonomi pasar bebas. Kedua, gotong royong punya pengaruh memoderatkan proses perumusan kebijakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hubungan erat antara gotong royong dengan dua konsep budaya Indonesia lainnya; musyawarah yang berarti dialog, dan mufakat yang berarti konsensus. Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan po litik yang tinggi. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah. Trilogi Pembangunan terdiri dari stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Pengalaman hiperinflasi dan kekacauan politik yang melanda Indonesia membuat para pemimpin negara menerapkan kebijakan stabilisasi sebagai kebutuhan mutlak untuk menjaga kekuatan dan keutuhan nasional. Para pemimpin orde baru menilai bahwa kehilangan
stabilitas bisa memporak-porandakan fungsi pasar dan merusak basis perubahan sosial masyarakat sipil. Pertumbuhan, khususnya untuk negara miskin seperti Indonesia pertumbuhan mutlak diperlukan. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi negara berpeluang untuk melayani kebutuhan hidup rakyatnya. Dan komponen ketiga dari trilogi pembagunan adalah pemerataan. Benar atau salah, Indonesia cenderung melihat kolonialisme sebagai contoh kapitalisme dalam bentuk terburuk. Kesenjangan pendapatan yang besar dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan anggota masyarakat lainnya merupakan karakteristik yang sering diasosiasikan dengan kapitalisme free-fight. Ideology Pendidikan : Pendidikan sentralistik dan mentalitas pragmatis Sense of education ala Soekarno kemudian dilanjutkan lebih inovatif lagi pada periodesasi kepemimpinan Soeharto. Di zaman pemerintah Orde Baru misalnya, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat be rsifat sentralistik, sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh masyarakat harus menjunjukan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, maupun ha l-hal yang bersifat teknis.
Dari sisi ideologi, pendidikan sebenarnya telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Sebelum pemerintahan Presiden Soeharto, sebenarnya masalah pendidikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elite politik yang ada. Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme. Sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI baru) sejak tahun 1931 (PNI lalu pecah menjadi Partai Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia), konsep pentingnya pendidikan telah diajukan Hatta dalam Pasal P asal 4 Konstitusi PNI, yaitu untuk mencerdaskan rakyat dalam hal pendidikan politik, pendidikan ekonomi, dan pendidikan sosial (pidato Bung Hatta dalam reuni Pendidikan Nasional Indonesia yang diterbitkan di Bogor tahun 1968). Namun, sejalan dengan pemerintahan Soeharto yang otoriter, tampaknya isu tentang pendidikan mulai dikesampingkan, terutama mungkin terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak apabila pendidikan politik benar-benar dilakukan sepenuhnya. Sejak saat itu kita lebih melihat pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintahan Soeharto untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat. Kita masih ingat bagaimana, khususnya dalam sejarah, berbagai macam pelajaran sejarah yang ada secara tumpang tindih diberikan berkali-kali, dari SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi dalam bentuk P4. Masalahnya, isi pelajaran sejarah yang ada tidak lebih dari justifikasi mengenai G30S, Serangan Fajar, atau berbagai pembenaran konstitusional terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Tidak heran apabila sistem pendidikan yang ada di Indonesia amat tersentralisasi dengan 80 persen dari kurikulum yang ada ditentukan oleh pusat (Ibrahim, 1998). Contoh lain, dalam hal dana instruksi presiden (inpres) pada
masa Soeharto. Meski tujuannya baik, yaitu untuk menanggulangi kemiskinan, penyaluran dana inpres untuk pendidikan (pembangunan SD inpres) lebih banyak muatan politiknya, yaitu untuk memberi \"hadiah\" bagi wilayah d i mana pemerintah memperoleh dukungan politik, hal ini dikarenakan kategori penyaluran dana yang tak jelas dan abstrak. Sejak saat itu, fokus pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi daripada pembangunan manusia. Departemen Pendidikan pun tumbuh menjadi kementerian yang termarjinalisasi dibandingkan dengan departemen lain. Rosser (2002) mencatat, pada tahun 1980-an Menteri Sekretaris Negara (saat itu dipimpin Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita) dan Menteri Riset dan Tekn ologi (saat itu dipimpin BJ Habibie) merupakan kementerian yang memegang peran utama dalam perencanaan pembangunan. Hal ini berbeda dengan Malaysia. Menurut Musa (2003), Kementerian Pendidikan selalu memperoleh tempat yang terpandang di Malaysia, dengan semua perdana menteri Malaysia pernah menjabat sebagai menteri pendidikan. Kementerian Pendidikan di Malaysia juga memperoleh anggaran yang besar dari total pengeluaran pemerintah. Bahkan, tahun 2003, departemen ini menerima 27 persen dari total pengeluaran pemerintah (Musa, 2003). Jargon utama pemerintah adalah ‘mengamankan’ Pancasila. Bahasa yang digunakan adalah menggilas siapa saja yang mengganggu Pancasila. Sayang, Orde Baru memiliki ‘tafsir khusus’ tentang Pancasila, yang barang siapa berbeda dengan tafsir pemerintah, maka dianggap makar, dan negara memiliki legitimasi memberi ‘hukuman’. Pada dua periode pertama kekuasaan Soeharto (1968-1973 dan 1973-1978), pendidikan sebagai wahana pembelajaran dan penggodokan calon pemimpin masih diteruskan dengan baik. Hanya saja dinamika pergerakan mahasiswa dan pelajar untuk mengkritisi pembangunan Soeharto, berujung pada apa yang disebut Malapetaka 15 Januari 1974 dan terbitnya Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978 untuk menolak Soeharto kembali menjadi Presiden untuk ketiga kalinya. Militer seakan menjadi menjadi penjaga gawang utama dalam mengamankan mengamankan Pancasila. Melalui badan inteligennya, pemerintah berhak menasbihkan individu atau kelompok yang bersuara sebagai anti pancasila. Bahkan suara mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat, dikooptasi sebagai ancaman negara seperti dalam petikan pembekuan dewan Mahasiswa oleh Pangkopkamtib Sudomo ketika menghadapi berbagai aksi mahasiswa menentang sidang umum MPR berikut ini: “Demi menyelamatkan rakyat dari kekacauan, demi untuk melanjutkan pembangunan...., demi demokrasi, ... KASKOPKAMTIP telah membekukan kegiatan Dewan Mahasiswa semua universitas/perguruan tinggi/Institut”. Pembubaran Dewan Mahasiswa tahun 1978 tersebut diteruskan dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Yoesoef. Seiring dengan itu, pada tahun 1980-an monopoli tafsir Pancasila semakin besar pada tangan penguasa. Pancasila telah menjadi berhala dengan diterapkannya sebagai asas tunggal.
Pada awal-awal pemerintahannya Presiden Soeharto mengadakan konsolidasi yang diiringi dengan kebijakan yang represif terhadap islam. Karena Soeharto melihat Islam sebagai ancaman. Maka antara Pemerintah dan islam selalu ada hubungan antagonis yaitu hubungan yang saling curiga dan saling tidak percaya. Pada pertengahan pemerintahannya Presiden Suharto mencetuskan idiologi Pancasila sebagai asas tunggal untuk partai politik dan keagamaan. Hubungan antara pemerintah dan umat Islampun makin menegang. Peristiwa “ Tanjung Priok “ 12 September 1984, yang memakan ratusan korban adalah salah satu contohnya. Pancasila sebagai ideologi telah tertutup dengan penanaman yang bersifat idoktrinatif daripada dialog secara terbuka tentang nilai-nilai Pancasila. Penaratan P4 dari BP7 menunjukkan syiar besar-besaran pemerintah untuk mengabarkan amalan-amalan Pancasila. Sejak kelas V Sekolah S ekolah Dasar, butir-butir Pancasila harus dihapal di luar kepala. Pemerintah memiliki ratusan ribu “da’i P4” yang siap memberi bekal moral kepada siapa saja. Uniknya, justru dengan penataran P4 yang dialami di tiap jenjang, bangsa Indonesia terjerembab dalam lembah koruptor papan atas(Supardi, 2010). Penyelenggaraan system pendidikan, di dalam dekade-dekade orde baru, sebagaimana diungkapkan oleh Slamet Iman Santosa (Basis, 1998 : 6 dalam Qua Vadis Pendidikan di Indonesia), banyak “disetir” oleh political will. Artinya, seluruh sistem pendidikan mengacu pada kecenderungan politis. Pancasila benar-benar mendapat tempat istimewa, di dalam diri bangsa Indonesia. Di setiap penjuru negeri, nama Pancasila selalu menggema. Di sekolah, di pasar, di rumahrumah, dan terutama di instansi-instansi pemerintah. Dari besar kecil, tua-muda, semuanya harus berpaham Pancasilaisme. Sebuah simulakrum di bangun orde baru untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya payung peneduh bangsa. Semua gagasan dan ide diarahkan kepada Pancasilaisme. Di sekolah anak-anak diajarkan bagaimana mendharmabakti-kan diri hanya untuk Pancasila. Panc asila. Dengan kurikulum berbasis pancasilaisme, sejak dini anak-anak itu diprogam untuk dapat menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Kemudian untuk yang tua, diberikanlah penataran-penataran mengenai P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dengan begitu sedikit demi sedikit kaum tua yang telah memiliki pandangan-pandangan ini akhirnya juga bisa diarahkan pada Pancasilaisme. Kita masih ingat bagaimana, khususnya dalam sejarah, berbagai macam pelajaran sejarah yang ada secara tumpang tindih diberikan berkali-kali, dari SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi dalam bentuk P4. Masalahnya, isi pelajaran sejarah yang ada tidak lebih dari justifikasi mengenai G30S, Serangan Fajar, atau berbagai pembenaran konstitusional terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Tidak heran apabila sistem pendidikan yang ada di Indonesia amat tersentralisasi dengan 80 persen dari kurikulum yang ada ditentukan oleh pusat (Ibrahim, 1998). Keadaan ini pada gilirannya telah mengekang kebebasan masyarakat untuk berkreasi, berionovasi, berinisiatif, berimajinasi dan seterusnya. Sementara itu pemerintah daerah tidak diberikan peluang mengelola pendidikan. Keadaan ini menyebabkan tersumbutnya iklim demokrasi, kesenjangan ekonomi, dan berbagai ketidak-puasan masyarakat lainnya.
Dunia pendidikan kehilangan kebebasannya. Berbagai komponen pendidikan: dari kurikulum, buku ajar, evaluasi, gelar akademik, manajemen, baju seragam, bahkan hingga tali sepatu harus ditentukan dari pusat. Dalam hal intervensi terhadap pendidikan, kebijakan Orba mirip kebijakan kolonial. Praktik pendidikan disterilkan dari politik praktis. Kurikulum dan bu ku pelajaran tertentu disusun menurut versi politik pemerintah. Seperti kolonial, gaya pemerintahan Orba menimbulkan resistensi kelompok-kelompok kritis terhadap dominasi kekuasaan. Kejatuhan Soeharto oleh aksi mahasiswa 1998 boleh disebut puncak perjuangan panjang aneka kelompok mahasiswa sejak Peristiwa Malari 1974. Meski demikian, the aftermath perjuangan generasi muda yang dilahirkan sistem pendidikan kolonial dan Orba tampaknya berbeda sama sekali. Setidaknya selama dekade pertama pasca-Proklamasi 1945, Soekarno dan para “aktivis” kemerdekaan Indonesia relatif konsisten, committed, dan “kompak” menjalankan cita-cita kebangsaan. Perbedaan pandangan politik tidak menggoyahkan arah dasar perjuangan apalagi membuat mereka saling menjatuhkan demi kekuasaan. Di era Orde Baru kebebasan sedikit demi sedikit direnggut sampai tak tersisa tersisa sama sekali. Membaca buku tertentu bahkan dianggap sebagai tindakan kriminal. Kebebasan berorganisasi dikooptasi dengan adanya organisasi-organisasi yang sudah korporatis pada kekuasaan, sehingga memarjinalisasi politik mahasiswa. Kebebasan akademis dikekang dengan perlunya izin kegiatan dari pihak yang berwenang. Sementara itu, para aktivis 1998 (dan Malari) yang tersebar di partai pa rtai politik, LSM, dan ranah publik tidak lagi menunjukkan komitmen perjuangan yang sama (Kompas, 6/11/2007). Cita-cita perubahan sosial, jika pernah mereka miliki, tampaknya melebur ke dalam kepentingan politik kekuasaan kelompok, tempat mereka bergabung. Merujuk Eep Saefulloh Fatah (Kompas, 6/11/2007), pemimpin yang muncul dikhawatirkan hanya sosok muda usia, bukan muda politis yang membawa kesegaran gagasan perubahan. Dengan nada sinis, Andrias Harefa (2000) mengemukakan bahwa sekolah telah dipisahkan dari soal-soal nyata sehari-hari. Ia telah berubah menjadi semacam “sekolah militer”, ajang indoktrinasi, dan “kaderisasi” manusia-manusia muda yang harus belajar untuk “patuh” sepenuhnya kepada “sang komandan”. Tak ada ruang yang cukup untuk bereksperimentasi, mengembangkan kreativitas, dan belajar menggugat kemapanan status quo yang membelenggu dan menjajah jiwa anak-anak muda. Tak ada upaya yang dapat dianggap sebagai upaya “membangun jiwa bangsa”. Selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah, peserta didik (nyaris) tidak pernah bersentuhan dengan pendidikan nilai yang berorientasi pada pembentukan watak dan kepribadian. Mereka diperlakukan bagaikan “tong sampah” ilmu pengetahuan yang harus menerima apa saja yang dijejalkan dan disuapkan oleh para guru. Hal itu diperparah dengan munculnya kebijakan pemerintah masa lalu yang cenderung sentralistis dan otoriter, sehingga memberangus dan mengebiri fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan nilai religi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, moral, kemanusiaan, dan semacamnya. Segala macam bentuk praktik pendidikan telah dipola dan diseragamkan dari pusat, sehingga sekolah tidak memiliki peluang untuk menumbuhkembangkan
potensi genius-local. Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich. Dalam konteks demikian, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, hipokrit, hedonis, dan besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai. Makna pendidikan substansial, yaitu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jatidirinya secara “utuh” dan “paripurna” melalui sebuah proses yang dialogis, interaktif, efektif, menarik, dan menyenangkan, nyaris tak pernah bergaung dalam dunia pendidikan kita. Dari tahun ke tahun, atmosfer pembelajaran di sekolah tak lebih “memenjarakan” peserta didik untuk bersikap serba patuh, pendiam, miskin inisiatif dan kreativitas. Peristiwa meninggalnya Wahyu Hidayat, praja STPDN, karena kekejaman para seniornya pada tahun 2004 merupakan wujud dari masuknya warna militerisme pada pendidikan di Indonesia. Hal ini adalah bentuk lain dari korporatisme pendidikan yang terjadi di Indonesia. Lembaga pendidikan semacam ini lahir dari rahim rezim militer Orde Baru yang masuk ke ranah sipil. Di perguruan-perguruan tinggi swasta dan negeri, hal ini mewujud dengan adanya resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa (menwa) merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berafiliasi langsung ke institusi-institusi militer seperti kodam. Di dalam kelas ataupun birokrasinya, reproduksi sistem ini juga berlangsung. Dosen seringkali dipandang oleh mahasiswa sebagai orang yang ditakuti, berkuasa. Birokrasi perguruan tinggi berkembang begitu kuat tanpa adanya kebebasan berserikat bagi civitascivitas akademika, kecuali terbatas pada mahasiswa. Namun, bagi karyawan-karyawan nonpengajar di perguruan tinggi, seringkali posisi mereka sangat lemah secara politik dan hukum, seperti halnya kelas pekerja lain di Indonesia. Penelitian pers mahasiswa Mahkamah Fakultas Hukum UGM pada tahun 2000 mengungkapkan sekitar seperempat karyawan UGM merupakan karyawan honorer dengan status tidak jelas dan upah tidak sesuai dengan upah minimum regional (sekarang upah minimum provinsi) yang berlaku. Pragmatisme Pendidikan : prioritas uniformitas Sebagaimana sistem politik yang ada pada era ini, maka manajemen pendidikan dilaksanakan secara sentralistis. Semua kebijakan sampai detail ditentukan oleh pusat. Sekolah sebagai lembaga yang langsung melaksanakan proses pembelajaran tidak memiliki kewenangan yang memadai. Kebijakan ini memiliki implikasi perencanaan dan upaya peningkatan mutu bersifat top-down. Akibatnya, peningkatan mutu tidak ada di sekolah-sekolah, dan hanya ada di pusat. Namun sejauh itu, sampai orde baru berakhir diganti orde reformasi peningkatan mutu juga belum terujud. Karena peningkatan kualitas sekolah tidak bisa dilaksanakan dengan pendekatan fungsi produksi. Peningkatan
mutu sekolah bersifat interaktif dan kontekstual, yang sang at terpengaruh oleh kondisi sekolah sebagai suatu entitas yang utuh dan mandiri. Sejalan dengan pemerintahan Soeharto yang otoriter, otoriter, tampaknya isu isu tentang pendidikan mulai dikesampingkan, terutama terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak apabila pendidikan politik benar-benar dilakukan sepenuhnya. Sejak saat itu kita lebih melihat pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintahan Soeharto untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat. Dalam konteks ini, sudah saatnya para pelaku dan pemerhati pendidikan perlu mencoba menyelami dunia politik dan seluk beluknya. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif untuk memengaruhi para pengambil keputusan (politikus) di bidang pendidikan. Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi menjadi objek politisasi pendidikan dan terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan ikut menjadi agen perubahan. Rezim Orde Baru amat yakin akan terjadi mukjizat yang meneteskan hasil pembangunan kepada rakyat miskin (trickle down effects). Kejayaan politik dan ekonomi ternyata tak langgeng karena modal utama pembangunan, yaitu manusia, terabaikan. Kondisi itu berlanjut hingga kini karena bangsa kita kurang memiliki modal manusia berkualitas yang diperlukan guna menopang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Sepertinya, pemerintah selama ini tetap tak sadar akan fungsi ekonomi politik pendidikan. Sehingga, akses terhadap pendidikan dan kesehatan amat buruk dan ini membuat sepertiga atau separuh penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kemiskinan, kesehatan dan korupsi. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada penyeragaman. Tilaar (2002:3) menjelaskan pendidikan di masa ini diarahkan kepada uniformalitas atau keseragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pakaian seragam, wadah-wadah tunggal dari organisasi sosial masyarakat, semuanya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang homogen. Pada masa ini tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat, sehingga melahirkan disiplin semu dan melahirkan masyarakat peniru. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi yang dijadikan panglima. Pembangunan tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga melahirkan sistem yang tidak peka terhadap daya saing dan tidak produktif. Berbagai layanan publik tidak mempunyai akuntabilitas sosial oleh karena masyarakat tidak diikutsertakan di dalam manajemennya. Bentuk pembangunan pada saat itu mengingkari kebhinekaan serta semakin mempertajam bentuk primordialisme. Penerapan pendidikan tidak diarahkan lagi pada peningkatan kualitas melainkan pada target kuantitas. Rezim berganti, ideologi dan politik pendidikan pun berganti. Awalnya perubahan ideologi dan politik ini belum berubah be rubah tajam, sampai suatu hari terjadi krisis minyak dunia pada awal 1980-an, yang membuat negara mengetatkan anggaran. Ketergantungan pada ekspor minyak seketika mendatangkan malapetaka karena harga minyak turun drastis di kala utang luar negeri juga jatuh tempo. Anggaran untuk publik diketatkan termasuk di bidang pendidikan. Seketika rakyat masuk dalam sistem pendidikan pasar yang memperbesar ketimpangan si kaya dan da n si miskin. Gaji guru tidak lagi mampu
mendukung kebutuhan minimal untuk mengajar dengan tekun dan baik. Ekstensifikasi pendidikan berjalan lambat karena keterbatasan anggaran. Para penguasa terlalu banyak mencampuri dan “mengarahkan“ sistem pendidikan ini, sehingga apa yang disebut filsafat pendidikan nyaris tidak terefleksikan dalam setiap tindakan pendidikan maupun pembelajaran. Sistem pendidikan, ataupun mungkin lebih sempit dari itu : sistem persekolahan terlalu banyak digunakan sebagai vehicle untuk transmisi sosial membangun kehidupan bersama dan menomorduakan kebhinekaan demi keekaan. Konvergensi dan kesamaan tujuan pembangunan. Dengan demikian membangun manusia Indonesia seutuhnya sebenarnya telah direduksikan dalam tindak pendidikan. Demikian pula tujuan pendidikan juga mengacu pada tujuan pembangunan bangsa dan negara yang menuntut konvergensi perilaku, bahkan hal-hal yang original, lateral dan baru dianggap mengganggu keselarasan dan kesesuaian corak kehidupan hari ini. Ini berarti, bahwa sistem pendidikan bersifat status quo karena kemungkinan mengadakan inovasi dan bertindak kreatif, menuntut divergensi berfikir dan originalitas yang kurang diperhatikan karena suasana belajar sifatnya uniform. Disamping itu lebih diprioritaskan stabilitas dan keseragaman kontinuitas (Semiawan, C, 2000 : 21). Akhirnya kembali pemerintah meletakkan lembaga pendidikan sebagai bagian dari birokrasi negara yang mengalami pengetatan aturan. Rektor ditunjuk Menteri, Kepala SMA, SMP ditunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan untuk Kepala SD. Hal ini untuk mencegah berujungnya dinamika kaum muda pada pengkritisan kebijakan orde baru yang otoriter serta hanya menyejahterakan segelintir rakyat Indonesia di masa itu. Kebijakan Normalisasi No rmalisasi Kehidupan Kampus 1978 memang membuat lahirnya ribuan peneliti dari kampus-kampus5. Namun sebuah kenyataan juga jika jumlah pengangguran meningkat tajam di tahun 1980-an, sebagaimana dimunculkan dengan tajam oleh Iwan Fals dengan lagunya Sarjana Muda: Engkau sarjana muda Resah tak dapat kerja Tak berguna ijazahmu Empat tahun lamanya Bergelut dengan buku Siasia semuanya. Tetapi sekali lagi, kebijakan orde baru yang menempatkan lembaga pendidikan di bawah birokrasi negara yang ketat melahirkan generasi gen erasi yang gagal. Gagal dalam artian mereka melawan tujuan pendidikan ala Orde Baru. Generasi yang gagal ini berorganisasi di kampus dalam bentuk kelompok studi, lembaga swadaya masyarakat, aksi-aksi penolakan penggusuran sepanjang tahun 1987-1989, aksi mendukung perjuangan rakyat Palestina dan Bosnia tahun 1992, penolakan tarif kenaikan angkutan umum di tahun 1996, menyikapi krisis Ekonomi 1997 dan penurunan Soeharto di tahun 1998. Dengan menggunakan organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan, Senat Mahasiswa Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa, Pers Mahasiswa, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (kecuali mahasiswa ITB yang paling keras menolak pembentukan Senat Mahasiswa ITB), Organisasi Ekstrakampus, dan Komite aksi yang sporadis. Ketidakpuasan menggejala pada rakyat, karena akses terhadap pendidikan yang makin berkurang. Sekolah dan perguruan tinggi swasta menggejala karena keterbatasan pemerintah untuk menyediakan sekolah-sekolah baru. b aru. Ekstensifikasi pasar ini kemudian diimbangi oleh Orde Baru dengan proses indoktrinasi. Peng-asastunggal-an ideologi
Pancasila melalui pengajaran Pancasila dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi, penataran P4 bagi pegawai negeri sipil dan militer, pelarangan ideologi-ideologi tertentu untuk dipelajari, pembelokan sejarah, dan banyak doktrinasi lain adalah contohcontoh proses tersebut. Pada era ini pula mahasiswa dibungkam dengan pembubaran dewan-dewan mahasiswa dan pelarangan mahasiswa berpolitik melalui kebijakan NKK/ BKK. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), k ualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara yang ada di Asia. Sedangkan Prof. Ki Supriyoko di Harian Kedaulatan Rakyat memberi penilaian terhadap kualitas pendidikan kita yang didasarkan laporan The International Baccalaureate Organization ( IBO) yaitu lembaga yang didirikan tahun 1995, 1 995, berpusat di Switzerland (administrasi) dan di Inggris (riset kurikiulum dan asesmen) ternyata berkesimpulan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia masih jauh dari harapan. Menurut IBO, dari 146.052 SD di Indonesia, ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA hanya 7 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Publikasi IBO tersebut senada dengan publikasi sebelumnya yang diakui oleh Asia Week, yang menyatakan sangat sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki kualitas dunia. Dari 2000-an Perguruan Tinggi di Indonesia ternyata hanya 4 Perguruan Tinggi saja yang mendapat pengakuan dalam kategori Multi Discipline University serta hanya satu Perguruan Tinggi yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori Science and Technology University. System Pendidikan : korporatisme kampus Dalam sistem pendidikan yang ada, berkembanglah ideologi pasar sebagai konsekuensi Indonesia berada dalam peta kapitalisme global. Pendidikan direndahkan posisinya sebagai alat elevasi sosial untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ilmu direndahkan menjadi deretan angka-angka indeks prestasi (IP). Akses masuk semakin terbatas karena formasi sosial tidak memungkinkan warga masyarakat kebanyakan (miskin) menginjak bangku sekolah yang lebih tinggi. Kecenderungan mahasiswa berasal dari kalangan menengah ke atas terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian majalah Balairung UGM pada tahun 2000 membuktikan terjadi tren penurunan anak buruh, petani, dan anak guru yang menginjak bangku kuliah di UGM.
Karena pada saat yang sama indoktrinasi dari negara juga berlangsung, muncul kritikkritik dari kalangan pengamat pendidikan yang kritis namun liberal yang memandang terjadinya paradoks dalam dunia pendidikan karena sama sekali tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak muncul ketidakpuasan dan perlawanan dari dalam kalangan akademisi pendidikan terhadap intervensi negara dalam kurikulum pendidikan. Ketidakpuasan muncul karena mereka menganggap tidak efisien. Ketidakpuasan dan perlawanan dari dalam kampus ini menyemai bibit perlawanan mahasiswa. Pada tahun 1994 misalnya berdiri Dewan Mahasiswa UGM yang tegas menolak korporatisme negara terhadap kampus. Langsung atau tidak langsung, masifnya
demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 merupakan imbas dari kebijakan pendidikan yang korporatis dan tidak demokratis di perguruan-perguruan tinggi. Kemandirian suatu bangsa tidak bisa ditawar-tawar. Bangsa yang tidak mandiri dalam banyak hal, akan sulit maju, terutama menyangkut kebutuhan pokok suatu bangsa. Masalah ketidakmandirian itu pula yang membuat bangsa Indonesia tetap tidak stabil, terutama dari sisi ekonomi. Dari sisi ideologi, pendidikan sebenarnya telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Di awal pemerintahannya, Soeharto ketika itu memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan utama pemerintah. Standar Pendidikan : menekankan kuantitas Dalam era ini dikenal sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar da sar terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya INPRES Pendidikan Dasar. Tetapi sayang sekali INPRES Pendidikan Dasar belum ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas tetapi baru kuantitas. Dalam era pembangunan nasional selama lima REPELITA REPELITA yang ditekankan ialah ialah pembangunan ekonomi sebagai salah salah satu dari TRILOGI pembangunan. Maka kemerosotan pendidikan nasional telah berlangsung. Selain itu sistem ujian negara (EBTANAS) telah berubah menjadi bumerang yaitu penentuan kelulusan siswa menurut rumus-rumus tertentu. Akhirnya di tiap-tiap lembaga pendidikan sekolah berusaha untuk meluluskan siswanya 100%. Hal ini berakibat pada suatu pembohongan publik dan dirinya sendiri dalam masyarakat. Oleh Oleh sebab itu era Orde Baru pendidikan telah telah dijadikan sebagai indikator palsu mengenai keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. Dari hasil manipulasi ujian nasional sekolah dasar kemudian meningkat ke sekolah menengah dan kemudian meningkat ke sekolah menengah tingkat atas dan selanjutnya berpengaruh pada mutu pendidikan tinggi. Walaupun pada waktu itu pendidikan tinggi memiliki otonomi dengan mengadakan ujian masuk melalui UMPTN, tetapi hal tersebut tidak menolong. Pada akhirnya hasil EBTANAS juga dijadikan indikator penerimaan di perguruan tinggi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi maka pendidikan tinggi negeri mulai mengadakan penelusuran minat dari para siswa SMA yang berpotensi. Cara tersebut kemudian diikuti oleh pendidikan tinggi lainnya.
Di samping perkembangan pendidikan tinggi dengan usahanya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutunya pada masa Orde Baru muncul gejala yaitu tumbuhnya perguruan tinggi swasta dalam berbagai bentuk. Hal ini berdampak pada mutu perguruan semakin menurun walaupun dibentuk KOPERTIS-KOPERTIS sebagai bentuk birokrasi baru. Kebijakan Pendidikan : Ada beberapa kebijakan pokok dalam pendidikan pada masa orde baru, yaitu : 1. Relevansi Pendidikan, Yaitu penyesuaian isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap terhadap sumber daya manusia yang diperlukan. Kebijakan ini secara eksplisit muncul pada pelita I, II, III, IV
dan V. Setelah perluasan kesempatan belajar, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Kenyataan bahwa masih banyak penduduk yang buta huruf ditanggapi pemerintahan Soeharto dengan pencanangan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Tekniknya adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau ”kejar”. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tujuannya, mereka akan mampu membaca serta menulis huruf dan angka Latin. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar bersifat fleksibel. Hingga saat ini program kejar yang sudah semakin berkembang masih tetap dijalankan. Keberhasilan program kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi hanya 28,8 persen. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen. Sasaran yang terungkap dalam lima lima Pelita dalam PJPT I menunjukkan runtutan runtutan sasaran yang sistematis; dimulai dengan sektor agraris dan secara bertahap sampai dengan sektor industri. Sayangnya, dalam prakteknya, sektor agraris seakan-akan ditinggalkan begitu saja, dan diganti sepenuhnya dengan industrialisasi. Tampak pemerintah begitu berambisi mengikuti pola Barat, yaitu industrialisasi. Perjalanan dunia pendidikan Indonesia ternyata kembali terulang pada masa pemerintahan Rezim Orde Baru, dimana terjadi Liberalisasi Ekonomi tahap kedua. Focus pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi daripada pembangunan manusia. Departemen Pendidikan pun tumbuh menjadi kementerian yang termarjinalisasi dibandingkan dengan departemen lain. Rosser (2002) mencatat, pada tahun 1980-an Menteri Sekretaris Negara (saat itu dipimpin Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita) dan Menteri Riset dan Teknologi (saat itu dipimpin BJ Habibie) merupakan kementerian yang memegang peran utama dalam perencanaan pembangunan. Corak politik pemerintah yang demikian itu selanjutnya menimbulkan paling kurang enam masalah pendidikan. Pertama, masih banyak rakyat Indonesia yang belum memperoleh pendidikan. Kedua, mutu lulusan pendidikan di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan mutu lulusan pendidikan di negara lain. Ketiga, pendidikan di Indonesia belum menjadi pranata sosial yang kuat dalam memberdayakan sumber daya manusia Indonesia. Keempat, pendidikan di Indonesia belum berhasil melahirkan lulusan yang mengamalkan keimanan, ketakwaan, aklak mulia dan budi pekerti luhur. Kelima, pendidikan belum mampu mendorong lahirnya masyarakat belajar (learning society) dalam rangka pelaksanaan konsep belajar seumur hidup. Keenam, dunia pendidikan kurang sejalan dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan lokal. Dahulu kualitas pendidikan bangsa kita itu diatas negara-negara tetangga seperti Malaysia, tapi saat ini menapa justru terjadi sebaliknya. Sudah dari zaman Soeharto sebenarnya bukannya sekarang. Pak Soeharto kan yang pertama kali mengadakan SPP. Jadi seolah pendidikan itu tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang
tua. Betul, tapi bukan dalam pengertian uang. Uang, pasal 31 ayat 2 sebelum amandemen, pemerintah mengusahakan dan menyelenggaran. Universitas Kebangsaan Malaysia itu dulu dibangun oleh orang-orang ITB. Sekarang fasilitasnya kalah dengan Univesitas kebangsaan Malaysia. Kalau profesor-profesornya memang masih lebih jago ITB(Prof. Soedirjanto, 2009). Alam kolonial dan Orba sama-sama hegemonik melahirkan dua generasi aktivis dengan ketangguhan komitmen pembaruan yang berbeda. Lebih dari itu, kita tidak mengharapkan hadirnya kekuasaan opresif untuk melahirkan pemimpin baru. Oleh karena itu, pemimpin dan kepemimpinan harus dibentuk dan disiapkan. Di sinilah proses pendidikan seharusnya berperan. Sudah saatnya praktik pendidikan kita meninggalkan misi reproduksi kelas sosial. Pendidikan harus diarahkan untuk membuka pemahaman kritis dan pencarian alternatif atas keterbatasan struktur sosial dalam menciptakan masyarakat adil, terbuka, dan partisipatif. Tanpa pendidikan yang memberi arah transformasi sosial masyarakat, 40 tahun ke depan kita akan dihadapkan pada problem yang sama tentang regenerasi kepemimpinan. Saat itu mungkin masih akan terdengar pernyataan naif, pendidikan kolonial lebih berkualitas daripada era Orba dan Reformasi. Atau, Soekarno dan Soeharto muncul sebagai pemimpin bangsa hanya karena wangsit dan keberuntungan. Pada periode 1966-1998 muncul pemimpin-pemimpin dan pelaku-pelaku politik yang yang tidak lagi berjalan dengan idealisme yang nasionalistik dan patriotik. Mereka lebih banyak berasyik-masyuk dengan kepentingan kelompok, karena bagi mereka kekuasaan bukan lagi amanah namun kesempatan untuk memakmurkan diri, keluarga, dan temanteman dekatnya. Dalam pandangan mereka dunia pendidikan tidak menjanjikan apa-apa dan tak lebih dari alat indoktrinasi dan ideologisasi. Sehingga, wajar bila kemudian pendidikan dan politik itu dipisah dan digeser ke pinggir(Chaoirul Mahfudz, 2009).. Juga tidak mengherankan bila dalam periode tersebut bahkan hingga sekarang, dunia pendidikan masih mengalami krisis. Bagaimana tidak, selama lebih dari 32 tahun Orde Baru plus Orde Reformasi, persoalan pendidikan masih tak beranjak dari soal kurikulum, materi pendidikan, guru, biaya pendidikan, sarana-prasarana, evaluasi akhir, dan masalah-masalah lain yang sesungguhnya sejak awal telah menjadi permasalahan yang berlarut-larut, tanpa pernah menyentuh substansi yang sebenarnya. 2. Pemerataan Pendidikan. Sejak pelita I disadari pentingnya memberikan kesempatan yang sama dan lebih luas tentang pendidikan untuk semua warga negara. Kebijakan pemerataan dan perluasan pendidikan dilaksanakan melalui wajib belajar Sekolah Dasar. Sejak awal kekuasaannya sebagai Presiden RI, Soeharto berupaya menggarap pendidikan sebagai hal yang harus dibenahi secara serius. Tiga hal yang cukup populer di masyarakat adalah program wajib belajar, pembangunan SD inpres, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Dengan mencanangkan “wajib belajar 9 tahun”, termasuk juga yang tak kalah populer adalah dibukanya program SD Inpres untuk daerah-daerah terpencil dan terisolir diberbagai belahan daerah di Indonesia. Program wajib belajar dicanangkan pada 2 Mei 1984, di akhir Pelita (Pembangunan Lima Tahun) Tahun ) III. Dalam sambutannya saat itu, Soeharto menyatakan, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil
kepada seluruh anak usia 7-12 tahun di belahan bumi Indonesia mana pun dalam menikmati pendidikan dasar. Seremonial pencanangan dilakukan secara besar-besaran di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Program ini memang telah direncanakan saat Pelita II. Tidak murni seperti kebijakan wajib belajar di negara lain yang memiliki unsur paksaan dan ada sanksi bagi yang mengabaikan. Pemerintah hanya mengimbau orangtua agar memasukkan anaknya yang sudah cukup umur ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, di samping tenaga guru dan kepala sekolah. Karena tidak ada sanksi, dalam prosesnya hingga kini, masih ditemukan anak-anak pada kelompok usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun dimulai saat diresmikannya Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1994. Program wajib belajar yang dimulai Soeharto di akhir Pelita III diakui telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Sebelum wajib belajar dicanangkan, upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar didahului dengan dikeluarkannya Inpres No 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pelaksanaan program wajib belajar yang diikuti dengan penambahan fasilitas pendidikan diwujudkan dengan peningkatan jumlah sekolah dan guru SD di seluruh Indonesia. Sebelum program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dilaksanakan, jumlah gedung SD yang tercatat pada tahun 1968 sebanyak 60.023 unit dan gedung SMP 5.897 unit. Pada awal Pelita VI, jumlah itu telah meningkat menjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung SMP. Pelaksanaan tahap pertama program SD inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Ketika itu Indonesia baru saja mendapat limpahan dana hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya. Uang itu kemudian digunakan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya pendidikan. Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program SD inpres, hampir setiap tahun, ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun. Pembangunan paling besar terjadi pada periode 1982/1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga periode 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit SD inpres telah dibangun. Seiring dengan pembangunan gedung SD inpres tersebut, ditempatkan pula satu juta lebih guru inpres di sekolahseko lahsekolah itu. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun. Meski dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah disebutkan salah satu tujuan nasional dari bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selain untuk memajukan kesejahteraan umum, sektor pendidikan tampaknya amat terbelakang dibandingkan dengan upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, misalnya.
Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang amat rendah. Indonesia hanya menyumbangkan sekitar 1,4 persen produk nasional brutonya untuk pendidikan dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 4,5 persen (UNDP, 2001). Sementara untuk pengeluaran pemerintah pada periode sebelum krisis (1991-1995), pengeluaran pemerintah hanya 1,3 persen, amat jauh di bawah negara jiran Malaysia yang mencapai 4,8 persen. Meski sama-sama dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, Malaysia tampaknya lebih berhasil dalam mencerdaskan kehidupan rakyatnya daripada Indonesia. Malaysia juga lebih berhasil dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Data sebelum krisis (1995) menunjukkan, Malaysia bahkan mengalami kekurangan tenaga kerja sebesar 60.000 orang, sedangkan Indonesia dihadapkan masalah kelebihan 1,2 juta tenaga kerja. Keberhasilan program wajib belajar belajar 6 tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar (SD) sebesar 1,4 persen. Angka partisipasi SD menjadi 89,91 persen di akhir Pelita IV. Kenaikan angka partisipasi itu menambah kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak yang ikut program wajib belajar selanjutnya, menjadi 715 tahun, atau tamat sekolah menengah pertama (SMP). Jumlah guru SD yang sebelumnya pada kisaran angka ratusan ribu, pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta guru. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. 3. Peningkatan Mutu Guru atau Tenaga Kependidikan Barangkali tidak semua kita masih ingat bagaimana, Bank Dunia pada tahun-tahun akhir 1970-an dan awal tahun 1980-an memberikan resep untuk meningkatkan efektivitas pendidikan guru dengan merombak kurikulum IKIP yang semula mirip kurikulum Universitas menjadi khas IKIP, dimana kurikulum baru ini terlalu berlebih-lebihan menekankan pembelajaran dan mengurangi secara besar-besaran materi bidang studi. (Zamroni, 2009). Para pedagog yang tidak sefaham dengan resep ini dengan sinis mengatakan bahwa “di kurikulum IKIP yang baru ini, “bagaimana cara memegang kapur pun diajarkan”. Dari kebijakan ini hasilnya luar biasa, mutu guru lulusan IKIP merosot tajam. Guru menguasai berbagai pendekatan dan metodologi mengajar, tetapi tidak menguasai apa yang harus diajarkan.
Kebijakan ke dua dalam peningkatan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru lewat projek peningkatan mutu guru yang dilakukan dengan model pelatihan guru yang sangat terencana mulai dari teori, praktik sampai on the job training di sekolah-sekolah masing-masing. Mereka yang dilatih di pusat menjadi guru inti, yang bertugas mengembangkan pelatihan bagi para guru di daerah masing-masing. Proses ini, berhasil melatih dan meningkatkan kualitas kemampuan professional ribuan guru. Sayangnya, ketika beberapa tahun proyek telah usai dan evaluasi dilakukan oleh lembaga independen, kesimpulan sangat menarik. Yakni, pelatihan telah berhasil meningkatkan kualitas profesional guru tetapi tidak berhasil meningkatkan mutu siswa. Karena peningkatan kualitas kemampuan professional guru belum menjamin peningkatan kualitas pembelajaran. Terdapat faktor sekolah sebagai sebaga i suatu entitas utuh yang berpengaruh.
4. Mutu pendidikan. Sejak pelita I s.d pelita V mutu pendidikan terus-menerus dijadikan salah satu kebijakan pokok. Peningkatan mutu pendidikan di era orde baru cenderung secara patuh melaksanakan kebijakan Bank Dunia.(Zamroni, Dunia.(Zamroni, 2009). Atmosfer pembelajaran dalam dunia persekolahan kita terpasung dalam situasi monoton, kaku, dan membosankan, sehingga gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral seperti yang didambakan oleh masyarakat. Paling tidak ada dua argumen yang dapat dikemukakan(Ngatiman, 2010). Pertama, diterapkannya sistem single-track yang “membutakan” peserta didik dari persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya, sehingga tidak memiliki sikap kritis dan responsif terhadap persoalan-persoalan hidup. Kedua, para pengambil kebijakan menjadikan dunia pendidikan meminjam istilah Zamroni (2000) sebagai engine of growth; penggerak dan loko pembangunan. Agar proses pendidikan efisien dan efektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori. Namun, disadari atau tidak, kebijakan semacam itu justru membikin dunia pendidikan menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi dengan munculnya berbagai kesenjangan kultural, sosial, dan kesenjangan vokasional yang ditandai dengan melimpahnya pengangguran terdidik. Dalam upaya peningkatan mutu sekolah di era orde baru juga menekankan ketersediaan fasilitas, seperti pergedungan dan ruang kelas, ke las, laboratorium, dan buku teks disamping pembaharuan kurikulum. 5. Pendidikan Kejuruan Sesuai dengan gerakan pembangunan telah disadari sejak pelita I akan langkanya tenagatenaga terampil. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kejuruan mendapat prioritas sejak pelita I s.d pelita V. Hingga awal tahun 90-an menurut Dody Heriawan Priatmoko, paling tidak ada 3 permasalah pendidikan di Indonesia, yakni : Pertama, adalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan hanya terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Kedua, adalah rendahnya tingkat Relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS yang dikumpulkan sejak 1990 menunjukan angka penganggur terbuka yang di hadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47 %, Diploma sebesar 27,5 % dan PT sebesar 36,6 %. Sedangkan pada priode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4 %, 14,21 %, dan 15,07 %.
Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan k eterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Ketiga, adalah rendahnya mutu pendidikan. Indikator rendahnya mutu pendidikan nasional n asional dapat dilihat pada prestasi siswa. Dalam skala internasional, menurut laporan Bank Dunia(Greaney,1992), study IEA ( International Assosiation for The Evaluation of Educatin Achievemen) di Asia Timur menunjukan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD pada tingkat terendah, dan rata-rata skor untuk siswa SD Indonesia adalah 51,7 %. Anak-anak Indonesia ternyata
hanya mampu menguasai 30 % dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini dikarenakan keterbiasaan mereka menghapal dan mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Pembangunan Ekonomi : orientasi Pertumbuhan awal jebakan utang Sejarah pertumbuhan ekonomi di awal era pemerintahan Orde Baru memang pantas diacungi jempol, meskipun pada akhir rezimnya, Soeharto dituding hanya mewariskan utang bertumpuk-tumpuk atau sisa kebobrokan sistem ekonomi mikro dan makro yang menyesakkan hingga saat sekarang. Bahkan di masa pemerintahan Orde Baru pula, era ketergantungan Indonesia terhadap asing mulai bersemi dan terus semakin menancapkan kuku dan taringnya di Indonesia. Pasalnya, Soeharto lebih memilih berkompromi dengan pihak Barat alias bertolak belakang dengan pemerintahan Soekarno. “Namun, setidaknya, pemerintah Orde Baru ternyata pernah menyelamatkan bangsa ini dari gelombang kehancuran,” kata seorang ekonom senior yang juga mantan menteri Orde Baru, Prof Dr H Emil Salim. Pragmatisme berarti dalam perumusan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi, tidak banyak pantangan. Sebelum pemerintah menyetujui kebijakan, ada dua kriteria dasar yang perlu dipenuhi, yakni kebijakan itu harus mendukung pembangunan dan harus bisa dipertahankan secara politis. “Ekonomi sebagai pelayan politik”, dalam orba diganti menjadi “politik biasanya dilaksanakan untuk mendukung ekonomi”.
Apa yang diungkapkan oleh Radius Prawiro diatas dalam bukunya Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi sekiranya bisa menjadi sedikit pengetahuan bagi kita akan sejarah dari awal kebijakan ekonomi dalam masa awal orde baru, terlepas dari berapa banyak rakyat Indonesia melupakan Soeharto, tetap saja warisannya yang penting dan berdampak luas tidak akan terlupakan. Mudah-mudahan para pemimpin kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah panjang bangsa ini, almuhafadzah ‘alal qodim al sholih wal akhdu ‘alal jadid al ashlah ‘ memelihara tradisi lama yang masih baik dan mengambil/membuat tradisi baru yang lebih baik. Banyak yang terabaikan oleh kebijakan masa lalu perihal identitas dan arah bangsa, hasilnya sekarang setelah keruntuhan rezim Soeharto, adalah Indonesia yang terombangambing, tanpa landasan, tanpa kejelasan akan tujuan kemana Indonesia kelak, tanpa visi yang disepakati akan ke arah mana hendak berjalan serta bagaimana sebaiknya melakukan perjalanan tersebut. Saya sepakat dengan yang digambarkan R.E. Elson bahwa tidak mengherankan bila persepsi kedaulatan yang defensif, yang dibesar-besarkan serta mudah dibangkitkan amarahnya, begitu dominan dalam bangsa Indonesia kini. Warisan paradoksikal kekuasaan Soeharto adalah bahwa transformasi-transformasi yang coba ia atasi adalah akibat langsung walau awalnya tidak dimaksudkan demikian dari upaya-upayanya melakukan modernisasi sosial dan ekonomi. Masalah paling serius bagi Indonesia adalah bahwa tidak adanya pemimpin yang tampak dapat menggabungkan keterampilan-keterampilan politik dan strategi Soeharto dengan pemahaman yang lebih luas dan manusiawi tentang dunia serta posisi Indonesia yang tepat di dalamnya. Kondisi perekonomian nasional saat itu memang lagi amburadul. Kebijakan yang diambil Soeharto tentu saja sangat tepat dan mendapat dukungan dari
banyak pihak. Ketika itu dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat yang diambil umumnya berpendidikan Barat dan liberal seperti lulusan Berkeley, yang kemudian dikenal di d i dalam klik ekonomi sebagai “Mafia Berkeley”. Bicara tentang neo-liberalisme di Indonesia Indonesia tidak bisa tidak menyinggung timbulnya UU Penanaman Modal Asing Tahun 1967, yang merupakan pembuka pintu penetrasi politik neoliberalisme di Indonesia. Politik Pintu Terbuka tersebut ada lah hasil kerjasama kaum neoliberal dengan antek-anteknya (Mafia Berkeley) di Indonesia Indon esia yang bersarang di dalam rejim Orde Baru. Dalam waktu singkat akibat "Politik pintu terbuka" tersebut sebagian besar sumberdaya alam Indonesia dikuasai oleh kapital finansial global. Malapetaka kemudian timbul: hutan manjadi gundul – yang berakibat timbulnya bencana tanah longsor, banjir, kehancuran lingkungan; hasil-hasil pertambangan pertambangan dikuasai dan dikuras oleh kapital monopoli asing , sehingga rakyat tidak merasakan enaknya, sebaliknya sangat ironis: Indonesia sebagai negara penghasil minyak tapi rakyatnya harus antri panjang untuk mendapatkan minyak. Lebih celaka lagi harga BBM akan dinaikkan oleh pemerintah dewasa ini. Maka gerakan menolak kenaikan harga BBM perlu didukung. Jelas Pasal 33 UUD 1945 oleh pemerintah telah diinjak-injak, dan dengan demikian rakyat pun diinjakinjak haknya untuk menikmati kekayaan alamnya. APBN : pembiayaan deficit Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Hal ini berhasil karena selama lebih dari d ari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat b ersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi. Format APBN pada masa Orde baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi
anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani. APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit. Ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya APBN pada masa itu selalu mengalami defisit anggaran. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran. Namun prinsip berimbang ini merupakan kunci sukses pemerintah pada masa itu untuk mempertahankan stabilitas, khususnya di bidang ekonomi. Karena pemerintah dapat menghindari terjadinya inflasi, yang sumber pokoknya karena terjadi anggaran yang defisit. Sehingga pembangunanpun terus dapat berjalan. Prinsip lain yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah prinsip fungsional. Prinsip ini merupakan pengaturan atas fungsi anggaran pembangunan dimana pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan. Karena menurut pemerintah, pembangunan memerlukan dana investasi yang besar dan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri. Pada dasarnya kebijakan ini sangat bagus, karena pinjaman yang digunakan akan membuahkan hasil yang nyata. Akan tetapi, dalam APBN tiap tahunnya cantuman angka pinjaman luar negeri selalu meningkat. Hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun 1977, Presiden menyatakan bahwa dana-dana pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri harus meningkat. Padahal, ketergantungan yang besar terhadap pinjaman luar negeri akan menimbulkan akibatakibat. Diantaranya akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi. Hal lain yang dapat terjadi adalah pemerataan ekonomi tidak akan terwujud. Sehingga yang terjadi hanya perbedaan penghasilan. Selain itu pinjaman luar negeri yang banyak akan menimbulkan resiko kebocoran, korupsi, dan penyalahgunaan. Dan lebih parahnya lagi ketergantungan tersebut akan menyebabkan negara menjadi malas untuk berusaha meningkatkan penerimaan dalam negeri. Prinsip ketiga yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dalam APBN adalah, dinamis yang berarti peningkatan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Dalam hal ini pemerintah akan berupaya untuk mendapatkan kelebihan pendapatan yang
telah dikurangi dengan pengeluaran rutin, agar dapat dijadikan tabungan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan. Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu derelgulasi perbankan dan reformasi perpajakan. Akan tetapi, kebijakan demikian membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Akibatnya, kebijakan untuk mengurangi bantuan luar negeri tidak dapat terjadi karena jumlah pinjaman luar negeri terus meningkat. Padahal disaat yang bersamaan persentase pengeluaran rutin untuk membayar pinjaman luar negeri terus meningkat. Hal ini jelas menggambarkan betapa APBN pada masa pemerintahan Orde Baru sangat bergantung pada pinjaman luar negeri. Sehingga pada akhirnya berakibat tidak dapat terpenuhinya keinginan pemerintah untuk meningkatkan tabungannya. Arus Investasi Trans nasional : gagalnya national and character building Dengan berkuasanya rezim otoritarianisme birokratik Orde Baru, kran investasi Modal Internasional kembali dibuka selebar-lebarnya dan terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA No.1 Thn. 1967). Hal ini tentunya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap dunia pendidikan Indonesia. Karena dengan berdirinya Orde Baru, upaya pendidikan dalam rangka national and character building telah gagal. Tugas pokok dalam peperangan gerilya di sektor mahasiswa pada dasarnya adalah mandemokratiskan kampus dan menjadikan kampus revolusioner. Setelah pembubaran DEMA (Dewan Mahasiswa) Mahasiswa) lewat SK. 02/KOPKAM/1978 oleh Pangkopkamtib Laksamana Soedomo melalui pendudukan militer atas sejumlah kampus; serta pemberlakuan NKK-BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus – Badan Koordinasi Kampus) lewat SK. 156/U/1978 oleh Mendikbud Daoed Joesoef, banyak aktivis mahasiswa mendirikan komite aksi yang bersifat ad hoc dalam rangka melakukan advokasi langsung kepada rakyat(Bagus, 2009).
Melalui komisi pembaharuan pendidikan yang diketuai oleh Prof. Dr. Suyanto, M.Pd, dari UNY, kebijakan pendidikan sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 direformasi menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dibentuknya SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) lewat SK. MENDIKBUD No. 0457/U/1990; Sistem Kredit Semester; absensi; semester pendek dan D rop Out merupakan usaha dominasi agar mahasiswa berpikir dan bertindak dalam kerangka yang sudah ditentukan. Kemudian muncul organisasi gerakan mahsiswa yang lebih solid, bahkan mengembangkan diri menjadi gerakan pemuda, seperti halnya Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Hal ini sesungguhnya sesungguhnya adalah wujud dari kritik dan refleksi refleksi mahasiswa bahwa kampus tidak lagi sebagai alat yang memadai bagi perlawanan dan perubahan. Di kampus hanya ada pragmatisme, yang berpadu berpadu dengan hedonisme, elitis elitis dan pembodohan. Perubahan Kurikulum : mengantisipasi pragmatisme kapitalistis Saat orde baru terlahirpun kurikulum mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi dengan dikeluarkannya kurikulum 1968 yang didasari oleh adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan secara radikal pemerintahan orde lama
dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Perubahan kedua terjadi dengan diterbitkannya kurikulum tahun 1975 (disempurnakan dengan kurikulum 1976 dan 1977). Perubahan ketiga terjadi dengan diberlakuannya kurikulum tahun 1984. Dan Perubahan keempat terjadi Ketika di negara kita diberlakukan Undang-undang Sistem pendidikan Nasional (UUSPN) pada tahun 1989 beserta seperangkat peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan UUSPN tersebut, menyebabkan perlunya pembuatan atau penyusunan kurikulum yang sesuai dengan rumusan pasal-pasal yang tercantum dalam UUSPN dan peraturan pemerintahnya. Maka pada Tahun 1994 di negara kita diberlakukan kurikulum baru sesuai dengan keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993. Perubahan dan perbaikan kurikulum itu wajar terjadi dan memang harus terjadi, karena kurikulum yang disajikan harus senantiasa sesuai dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subandijah (1993:3), bahwa : Apabila kurikulum itu dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum dalam kedudukannya harus memiliki sipat anticipatori, bukan hanya sebagai reportorial. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus dapat meramalkan kejadian di masa yang akan datang, tidak hanya melaporkan keberhasilan peserta didik. Konsep Link and Match adalah upaya penyeragaman berfikir yang telah dilakukan negara ‘yang berkembang secara berlebihan (overdeveloped state)’ dalam rangka rekayasa sosial. . Belum lagi, fenomena Mafia Berkeley, yang ditandai dengan pengiriman teknokrat-teknokrat dan ekonom-ekonom Indonesia untuk dididik tentang logika developmentalisme serta modernisme ala barat, merupakan bukti bahwa intelektual yang ada hanyalah merupakan sekrup-sekrup industrialisasi. Wadiman mengingatkan pentingnya link and match (jaringan dan aplikasi) dalam dunia pendidikan. Era globalisasi menuntut sumber daya manusia tangguh. Pendidikan yang berorientasi aspek kompetensi menjadi kuncinya. Sehingga, proses belajar mengajar yang memfokuskan pada nilai sepatutnya mulai ditinggalkan. “Ketika saya awal jadi menteri saya sempat heran. Hampir semua orang mengejar ijazah. Padahal yang penting adalah kompetensi karena nanti ketika memasuki dunia kerja akan ada interview dan tes. Percuma punya ijazah tapi tidak kompeten. Misalnya, ada yang dapat sertifikat lulus bahasa Inggris, tapi ketika dihadapkan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris ternyata tidak mampu lantas apa artinya ijazah itu. Maka sekolah wajib mengajarkan kompetensi, bukan lagi sekadar ijazah. Untuk itu, sekolah dituntut mampu menerjemahkan kebutuhan ini, ” terang Wardiman Djojonegoro yang menjadi Menteri P & K pada Kabinet Pembangunan IV periode 1993-1998. Untuk menjadi negara maju dan makmur, menurut Wardiman dalam paparannya, paling tidak ada tiga faktor. Pertama, karena manusia bukan mesin. Kedua, SDM yang berketerampilan dan berpengetahuan. Dan ketiga, kesinambungan dari pembangunan negara adalah pemanfaatan dan penerapan dari ilmu dan pengetahuan (iptek). “Iptek itu memberi nilai tambah. Di Singapura air saja impor dari Malaysia. Tapi dengan kemampuan iptek yang dimilikinya, bahan baku dari Indonesia dan sekitarnya mampu diolah sehingga, misalnya, dapat memproduksi komputer atau barang dan jasa lainnya yang nilainya jauh dari bahan baku yang diimpornya. Lihat saja maskapai
penerbangannya Singapore Airlines yang terkenal tidak hanya dalam jasa pelayanan tapi juga perkembangannya padahal mereka negara kecil,” kecil,” ujar Wardiman Djojonegoro, Djojonegoro, yang sehari-hari kini aktif di Habibie Center bidang pendidikan. Karena itu, tambah Wardiman, agar kita maju, syarat lainnya, guru juga harus berpikiran terbuka dan mengoptimalisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Sejak dini sebaiknya iptek sudah harus mulai diperkenalkan ke siswa, bahkan tingkat sekolah dasar. Lihat keberhasilan negara tetangga kita Malaysia dan Singapura,” jelas Wardiman. Nampaknya ada sesuatu yang "salah" , apakah sistem pendidikan yang "salah" karena hanya "membentuk" manusia-manusia yang tidak "mampu", [Salahuddin, 1998:303), menjadi beban, dan brutal, ataukah merupakan ekses dari kebijakan dan praktik pendidikan di masa "rezim Orde Baru yang otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Walaupun secara kuantitatif rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup baik di bidang pendidikan. Dan patut diakui kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif bisa kita rasakan selama Orde Baru [Suyanto dan Hisyam, 2000:5]. Namun keberhasilan kuantitatif ini, belum terlihat pemberdayaan masyarakat secara luas, sebagai cermin dari keberhasilan suatu sistem pendidikan, dan tidak pernah terjadi. "Mengapa demikian? Karena Orde Baru, setelah lima tahun pertama berkuasa, secara sistematis telah menyiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi utama untuk melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya, sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan safetynet bagi pelestarian kekuasaan. Visi dan misi pelestarian kekuasaan itu, melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat straight jacket" (Suyanto dan Hisyam, 2000:7). Pendidikan produk Orde Baru belum bisa diharapkan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, karena pendidikan yang berjalan pada masa Orde Baru dan produknya dapat dirasakan sekarang ini, sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan, dan kreativitas dipasung. Menurut Tilaar, bahwa "sistem pendidikan nasional sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa pada saat itu. Maka selama Orde Baru telah tercipta suatu hidupan bangsa yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Pemerintah Orde Baru yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdi kepada kepentingan sekelompok kecil rakyat Indonesia (Tilaar, 1999:4). Patut diakui, bahwa produk pendidikan Orde Baru, masih berpengaruh sampai sekarang ini. Kesepakatan LOI IMF : hilangnya kedaulatan ekonomi Krisis ekonomi yang melanda Asia tenggara pada tahun 1997 menyebabkan pemerintah mengundang IMF untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang sedang dalam krisis. Kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia terjadi pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) pertama yang berisikan perjanjian 3 tahun dan kucuran utang sebesar US$ 7,3 milyar. Namun kehadiran IMF justru mengakibatkan bertambah parahnya ekonomi Indonesia, tidak lebih dari satu tahun terjadi pelarian modal (capital flight) keluar negeri besar-besaran yang menyebabkan pengangguran, diperparah lagi dengan penurunan nilai tukar rupiah secara drastis.
Ketika ditandatangani 50 butir Kesepakatan IMF di waktu Indonesia dilanda krisis ekonomi besar, maka Indonesia telah kehilangan kedaulatannya dalam lapangan ekonomi: semua kebijakan pemerintah dalam lapangan ekonomi telah dikendalikan dan dikontrol oleh IMF. Apalagi Indonesia yang APBNnya selalu defisit terpaksa harus mengemis hutangan kepada sumber-sumber keuangan neoliberal (IMF, World Bank, semacamnya), yang semuanya tentu memaksakan kebijakan neoliberlisme atas Indonesia sebagai syaratnya. Ketika IMF menentukan syarat pencabutan subsidi dan swastanisasi BUMN rakyatlah yang menanggung penderitaannya. Imbas dari moratorium yang disepakati dalam paris club hanya bersifat bersifat sementara karena setelah tahun 1976 pembayaran utang berlanjut kembali. Mulai saat itu para kreditor diuntungkan oleh kesepakatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, Semua Utang yang ditandatangani sebelum tahun 1966 (pada pemerintahan Sukarno) harus dibayar dalam 30 kali cicilan dalam kurun waktu antara tahun 1970 sampai 1999. Tanggungan pembayaran ini diikuti dengan devaluasi dan perubahan nilai tukar, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai tukar mengambang paling bebas di dunia. Pada akhir tahun 1998 lebih dari 50% penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Salah satu resep kebijakan IMF untuk menutup 16 bank membuat masyarakat panik dan menarik uangnya di bank-bank nasional dan sebagian di bank asing, untuk mengatasi goncangan ini IMF kembali membuat rekomendasi kebijakan yang mengharuskan pemerintah mengucurkan dana trilyunan rupiah untuk memperbaiki kecukupan modal pada bank-bank yang bermasalah tersebut melalui obligasi rekap. Dalam perjanjiam IMF dengan pemerintah menyatakan bahwa setelah pemerintah menyalurkan obligasi rekap kepada bank-bank yang kolaps, maka bank tersebut harus segera dijual kepada pihak swasta. Dengan demikian pemerintah juga terbebani kewajiban untuk membayar bunga dari obligasi tersebut. Sedangkan IMF memberi batasan waktu penjualan bank-bank tersebut yang mengakibatkan murahnya harga bank bank tersebut, dan para pembeli domestik maupun asing masih menikmati bunga dari obligasi rekap yang lebih besar jumlahnya dari pada harga bank itu sendiri. Obligasi pemerintah yang melekat pada bank-bank bermasalah seluruhnya sebesar Rp. 430 trilyun dengan kewajiban membayar bunga Rp. 600 trilyun yang dibebankan kepada pemerintah. Sayang, kemandirian itu tidak dijaga oleh Presiden Soeharto, dia memilih berkompromi dengan pihak asing ketimbang menggali potensi bangsa sendiri. Akibatnya, kemajuan pesat yang dicapai semasa Presiden Soeharto tidak kokoh alias rapuh. Terbukti, berbagai pencapaian yang dilakukan semasa Orde Baru seperti pemulihan ekonomi dari kebangkrutan era Soekarno, hingga swasembada pangan, bahkan julukan sebagai salah satu macan Asia dalam perekonomian tidak berlangsung lama. Apa yang dicapai selama 32 tahun berantakan dalam sekejap pascakrisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997 silam. Sampai hari ini Indonesia tetap tergantung kepada pihak asing, semakin sulit mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Hal itu pula yang disesalkan banyak pihak terhadap mantan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lebih. Presiden Soekarno sebelumnya padahal telah mencanangkan kemandirian
Indonesia sebagai awal kebangkitan bangsa Indonesia di kancah dunia. Logika masyarakat: kesadaran mistis irasional Sedangkan pada tingkatan logika masyarakat Indonesia yang masih diselimuti kabut kesadaran mistis dan irasional belum dapat menerima logika berpikir import pembangunan melalui gaya modernisasinya. Manggunakan asumsi tentang modernisasi sebagai syarat terselenggaranya pembangunan (developmentalisme), manusia Indonesia hanya disiapkan sebagai tenaga dari industrialisasi. Watak negara yang semi kolonial, mengakibatkan pendidikan akan menghasilkan peserta didik yang hanya menjadi sekrup dari roda kapitalisme internasional
Selanjutnya, melalui indoktrinasi, pemerintah orde baru telah membuat dunia pendidikan Indonesia lepas dari filosofi dasar pendidikan. Dalam 4 0 tahun terakhir, sistem pendidikan kita adalah produk kebijakan opresif Orde Baru (Orba). Sejauh mana sistem pendidikan opresif melahirkan kepemimpinan transformative. Politik kekuasaan sering digambarkan mendominasi arah pendidikan nasional melalui aneka kebijakan strategis, seperti kurikulum dan ujian nasional. Namun, sejarah Indonesia menunjukkan, para pendiri dan pemimpin awal bangsa lahir dan dibesarkan dalam alam pendidikan kolonial yang diskriminatif. Artinya, dampak politik kekuasaan tidak selalu negatif terhadap hasil pendidikan. Meski demikian, dari sistem pendidikan Orba belum terlihat satu generasi pemimpin yang teruji ketangguhan dan integritasnya sebagai agen pembaruan bangsa. Oleh karena itu, kemunculan pemimpin muda saat ini harus didorong bukan sebagai peralihan kekuasaan antargenerasi per se, tetapi cermin rekonsepsi arah pendidikan sekarang. Dunia pendidikan Indonesia dijadikan abdi industrialisasi. Dunia pendidikan Indonesia dipaksa harus bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor industri semata-mata. Praktik pendidikan cenderung mengutamakan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (kognitif dan psikomotorik) dan melupakan aspek-aspek kepribadian anak didik yang lain (afektif). Demi terwujudnya obsesi itu, orde baru menerapkan sistem target yang tidak menekankan pada proses, melainkan, pada jumlah bahan dan hasil semata-mata. Sistem target semacam itu hanya mementingkan kuantitas. Karena itu, pendidikan dijadikan pabrik produksi manusia-manusia yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi negara semata-mata. Artinya, pendidikan harus bisa memenuhi permintaan tenaga kerja dari sektor industri sebagai sektor ekonomi yang diutamakan pada zaman globalisasi ini. Meski dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah disebutkan salah satu tujuan nasional dari bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selain untuk memajukan kesejahteraan umum, sektor pendidikan tampaknya amat terbelakang dibandingkan dengan upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, misalnya. Pandangan klasik melihat pendidikan sebagai alat reproduksi kelas sosial-ekonomi masyarakat (London, 2002; Fernandes, 1988; Labaree, 1986). Seseorang memasuki jenis sekolah sesuai derajat sosial-ekonomi orangtua untuk memegang posisi tertentu dalam struktur kelas masyarakat tempat asalnya.
Pendidikan sebagai alat reproduksi kelas membuka peluang mobilitas sosial vertikal. Namun, sistem demikian tidak mendobrak struktur sosial yang menjadi akar penyebab timbulnya kelas-kelas masyarakat. Pemikiran postmodern merombak pandangan itu. Melalui kajian radikal tentang aspek-aspek hubungan kekuasaan dalam pendidikan, para pedagog dan filsuf pendidikan kontemporer, seperti Caughlan (2005), Schutz (2004), Giroux (2000, 1981, 1980), dan Mangunwijaya (1999), menegaskan pentingnya pedagogi kritis dan transformatif. Pendidikan ditantang melahirkan insan-insan unggul yang mampu membarui struktur sosial masyarakat agar lebih adil, terbuka, dan partisipatif. Dalam konteks ini, kemunculan pemimpin baru tidak memerlukan wacana karena pada dasarnya insan-insan hasil pendidikan kritis-transformatif kritis-transformatif memiliki kualitas kepemimpinan. Pemimpin menjadi sosok utama kumpulan insan unggul yang sama-sama bervisi menciptakan struktur sosial baru. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang amat rendah. Indonesia hanya menyumbangkan sekitar 1,4 persen produk nasional brutonya untuk pendidikan dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 4,5 persen (UNDP, 2001). Sementara untuk pengeluaran pemerintah pada periode sebelum krisis (1991-1995), pengeluaran pemerintah hanya 1,3 persen, amat jauh di bawah negara jiran Malaysia yang mencapai 4,8 persen. Meski sama-sama dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, Malaysia tampaknya lebih berhasil dalam mencerdaskan kehidupan rakyatnya daripada Indonesia. Malaysia juga lebih berhasil dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Data sebelum krisis (1995) menunjukkan, Malaysia bahkan mengalami kekurangan tenaga kerja sebesar 60.000 orang, sedangkan Indonesia dihadapkan masalah kelebihan 1,2 juta tenaga kerja!
