PROSES KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Oleh Neneng Hoerunnisa
1
Latar Belakang Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Tidak hanya itu dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Bukan hal yang istimea lagi jika banyak orang berlomba!lomba untuk mengenyam pendidikan setinggi!tingginya. "ebijakan pendidikan yang benar yaitu bilamana kebijakan tersebut telah dites kebenarannya dilapangan. "ebijakan pendidikan dengan demikian akan tumbuh dari baah meskipun kemungkinan kebijakan tersebut di rumuskan dan di instruksikan dari atas. #alam hal ini diperlukan kemampuan dari lembaga! lembaga pendidikan yang otonom untuk mem$alidasi kebijakan! kebijakan pendidikan yang di instruksikan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
%ndang!undang &istem Pendidikan Nasional Nomor ' tahun 1()( menetapkan baha segala kegiatan pendidikan di *ndonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang mengupayakan secara maksimal tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia *ndonesia, baik sosial, intelektual, spiritual, maupun kemampuan pro+esional.
Pengertian Kebijakan Pendidikan enurut para pakar ahli de-nisi kebijakan adalah sebagai berikut %nitet Nations /1(02 "ebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai akti-tas!akti-tas tertentu /3ahab, 1((42 5ames 6. 7nderson /1(0)2 "ebijakan adalah prilaku dari sejumlah aktor / pejabat, kelompok, instansi pemerintah2 atau serangkaian aktor dalam suatu kegiatan tertentu /3ahab, 1((42. #ari teori kedua pakar diatas dapat kita analisa, bahasannya kebijakan adalah sebuah keputasan yang dibuat oleh seseorang sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan tindakan atau akti-tas tertentu. #alam hal ini pemerintah tentunya yang paling berperan penuh dalam menentukan sebuah kebijakan yang nantinya dilaksanakan dan diikuti oleh semua pelaku kebijakan.
Proses "ebijakan Pendidikan "ebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan / policy making2 adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan +aktor lingkungan eksternal, input /masukan2, proses /trans+ormasi2, output /keluaran2, dan feedback /umpan balik2 dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. &edangkan Pendidikan adalah tanggung jaab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. #engan dasar kata 9 kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di *ndonesia menjadi beban bersama orang tua, asyarakat dan pemerintah. #alam %ndang 9 undang no '4 tahun '44: tentang &istem pendidikam nasional disrbutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pendidikan merupakan hak asasi setiap arga negara *ndonesia dan untuk itu setiap arga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan -sik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geogra-s, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orangtua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan pro+esionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusi+. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat /stake!holders2, terutama yang mampu dan peduli terhadap masalah pendidikan. *mplikasinya adalah pemberian keenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.
&ebagai produk ino$ati+, tuntutan logisnya adalah diperlukan pemahaman mengenai konsep tersebut dalam konteks persekolahan di *ndonesia, bagiamana kebijakan!kebijakan pendukungnya, bagaimana mensosialisasikan ide tersebut kepada pihak!pihak yang berkepentingan, bagaimana rancangan konstruksi implementasinya, kondisi!kondisi apa yang perlu dipenuhi untuk kepentingan implementasi tersebut, dan perlunya antisipasi terhadap masalah!masalah yang mungkin akan dihadapi.
"ebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Oleh karena itu, seperti halnya analisis kebijakan dalam bidang lain, si+at kontekstual dan interdisipliner ini merupakan ciri analisis kebijakan pendidikan. 7nalisis kebijakan merupakan usaha untuk menghasilkan dan mengolah in+ormasi /yang rele$an2 dengan menggunakan ilmu sosial terapan. %ntuk memecahkan masalah pendidikan dalam situasi politik tertentu ini dilakukan dengan metode in;uiri /methods of inquiry 2 dan argumen ganda
kebijakan dapat dilakukan pada setiap +ase proses kebijakan. 7da enam +ase dalam proses kebijakan , yaitu
Inisiasi Tahap inisiasi mulai ketika masalah yang potensial dirasakan timbul. Pada saat itu berbagai cara yang mungkin untuk memecahkan, mengurangi beban atau meringankan akibat masalah itu dapat dipikirkan secara tepat dan tentati+. &udah barang tentu dalam +ase ini mungkin sekali perumusan masalah tidak tepat, namun demikian dalam +ase ini yang penting adalah mendapatkan
Estimasi #alam tahap estimasi dipikirkan risiko, biaya dan keuntungan dari alternati+ yang dipikirkan. Pada tahap ini ditekankan masalah itu secara ilmiah, empirik dan proyekti+ untuk melihat konsekuensi apa yang akan timbul sebagai akibat pilihan kebijakan itu. Penekanan juga diberikan terhadap penilaian tentang keluaran yang diharapkan dengan bantuan berbagai pendekatan teknis. "ebenaran yang bersi+at normati+ seringkali tidak dinilai secara tuntas karena terbatasnya alat atau metode untuk hal tersebut.
Seleksi &eleksi menunjuk kepada kenyataan baha pada akhirnya seseorang harus membuat keputusan. Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk merumuskan masalah dan menilai alternati+ di atas, maka pilihan kebijakan harus dibuat. "eputusan jarang dibuat hanya berdasarkan kalkulasi dan perkiraan teknis, tetapi banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya dari pihak!pihak yang terlibat dan mempunyai tujuan yang berbeda mengenai in+ormasi ideologis, moral serta kerangka acuan penentu kebijakan. &eringkali keputusan yang dibuat adalah untuk tidak membuat keputusan
Implementasi #alam implementasi, yaitu pelaksanaaan dari
Evaluasi 6$aluasi dalam kenyataanya bersi+at lebih restrospekti+. #alam +ase inisiasi dan estimasi si+at kegiatan adalah antisipati+ dan dalam +ase seleksi bersi+at kekinian. *mplementasi merupakan kesempatan untuk mentrans+ormasikan sesuatu hal yang potensial ke dalam realitas dan e$aluasi melihat perbedaan antara keduanya. 6$aluasi berusaha menjaab pertanyaan seperti kebijakan mana yang sukses dan mana yang gagal, bagaimana unjuk kerja dapat diukur serta kriteria apa yang digunakan untuk mengukurnya.
Terminasi Terminasi berhubungan dengan penyesuaian kebijakan yang tidak +ungsional, tidak perlu, berlebihan atau tidak lagi cocok dengan keadaan. *ni merupakan +ase yang belum banyak dibahas secara ilmiah
Proses kebijakan mulai dari inisiasi sampai terminasi merupakan proses yang tidak sederhana. Proses ini melibatkan perilaku indi$idual, perilaku kelompok dan masyarakat dalam suatu konteks iklim psikologis dan lingkungan yang $ariabelnya sangat banyak. 7nalisis tentang perilaku kebijakan merupakan usaha untuk memahami perilaku itu, dan sekaligus mengkaji ahana yang memungkinkan prilaku itu dapat lebih menunjang pencapaian keluaran kebijakan dengan lebih baik. "eluaran yang dimakusd demikian luasnya karena menyangkut aspek interaksi proses sosial yang hasilnya mempunyai spektrum yang luas pula.
http>>najaciesagitariuskadiri.ordpre ss.com>'41:>4>4'>analisis!kebijakan!d an!pembuatan!keputusan!implementasi!ke bijakan!pendidikan > http>>indrycanthi;)?.ordpress.com>pe ndidikan>implementasi!kebijakan!pendid ikan > http>>oktaseiji.ordpress.com>'411>4?> '?>kebijakan!pendidikan!di!indonesia>
TERIMA KASIH
