4 Pedoman Pkl Smk 310317

DRAF - 4

PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017

Pedoman Praktik Kerja Lapangan Peserta Didik SMK – Draf Draf 4

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN A. Rasional B. Dasar Hukum C. Tujuan PKL D. Manfaat PKL E. Sasaran Pengguna F. Ruang Lingkup PKL

i ii 1 2 2 4 5 6 6

BAB II KONSEP DAN POLA PRAKTIK KERJA LAPANGAN A. Konsep PKL B. Pola penyelenggaraan PKL

8 8 14

BAB III DESKRIPSI DESKRIPSI PROGRAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN A. Alur Pelaksanaan PKL

17 17

B. Perencanaan Perencanaan Program PKL

18

1. Pemilihan Kompetensi Dasar dan Penetapan Industri 2. Penyusunan Program PKL 3. Pengaturan Pelaksanaan PKL

18 20 21

4. Pembekalan Peserta PKL

23

5. Penetapan Pembimbing

23

6. Uraian tugas pembimbing sekolah dan industri

24

C. Pelaksanaan Program PKL

25

1. Jurnal 1. Jurnal Kegiatan Kegiatan PKL 2. Dokumentasi Portopolio PKL D. Penilaian PKL 1. Penilaian Peserta Didik

25 26 27 27

2. Pemberian Sertifikat PKL

29

3. Pelaporan Nilai PKL dalam Rapot 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKL

31 33

@2017, Direktorat Pembinaan SMK

ii

Pedoman Praktik Kerja Lapangan Peserta Didik SMK – Draf Draf 4

BAB I PENDAHULUAN

A.

Rasional Undang-Undang Pendidikan

Nomor

Nasional,

Pasal

20 1

Tahun angka

2003

(1)

tentang

Sistem

menyatakan

bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia,

serta

keterampilan

masyarakat, masyaraka t, bangsa dan negara.

yang

Pada

diperlukan

dirinya,

Standar Proses

(SP)

Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada PMK diarahkan untuk mencapai tujuan yang dikembangkan

berdasarkan

profil

lulusan

yaitu:

(1)

beriman,

bertakwa, dan berbudi pekerti luhur; (2) memiliki sikap mental yang kuat

untuk

mengembangkan

diri

secara

berkelanjutan;

(3)

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (4) memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk

bekerja

berkontribusi

pada dalam

pihak

lain

atau

pembangunan

berwirausaha,

industri

dan

Indonesia

(5)

yang

kompetitif menghadapi pasar global. Proses Pembelajaran diselenggarakan dengan berbasis aktivitas secara

interaktif,

inspiratif,

menyenangkan,

menantang,

dan

memotivasi peserta didik. Selain itu proses pembelajaran juga memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan abad 21 yaitu kreatif, berfikir kritis, penyelesaian penyelesaian masalah, kolaborasi, dan komunikasi

yang

memberikan

peluang

bagi

pengembangan

prakarsa dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan

psikologis

peserta

didik.

Karakteristik

proses 1

pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik program keahlian yang

berada

pada

bidang

keahlian

yang

dilakukan

di

sekolah/madrasah, di dunia kerja Du/Diatau gabungan dari keduanya. Pelaksanaan proses pembelajaran melibatkan Du/Du melalui model penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan. Pembelajaran Pembelajaran di dunia dunia kerja Du/Di adalah program PKL yaitu kegiatan pembelajaran praktik untuk menerapan, memantapan, dan meningkatan kompetensi peserta didik didik..

Pelaksanaan PKL

melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya untuk memperkuat pembelajaran praktik dengan cara pembimbingan. Program

PKL

sangat

penting

untuk

memberikan

bekal

kemampuan bagi peserta didik, maka perlu dibuat suatu pedoman, sesuai dengan pernyataan pada Pasal 4 tentang Standar Proses (SP) yang dinyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran praktik di Du/Di berupa PKL yang diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jendral terkait.

B.

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2003

tentang

Sistem

Pendidikan Nasional. 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2010

17

Tahun

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan @2017, Direktorat Pembinaan SMK

2

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

5.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

6.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah

Menengah

Kejuruan

dalam

Rangka

Peningkatan

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. 7.

Peraturan

Menteri

IND/PER/1/2017 Pengembangan

Perindustrian Perindustrian

tentang Sekolah

Nomor

Pedoman Menengah

03/M-

Pembinaan Kejuruan

dan

Berbasis

Kompetensi yang Link and Match dengan Industri. 8.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemangangan di Dalam Negeri.

9.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2017 tentang Standar Komptensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun

2017

tentang

Standar

Isi

Pendidikan

Menengah

Kejuruan. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2017 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan


3

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 2013 Sekolah Menengah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan. 14. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. 15. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

C.

Tujuan PKL Tujuan PKL adalah: adalah: 1.

Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (internalize) iklim (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi berorientasi pada peduli peduli mutu proses proses dan hasil kerja.

2.

Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global.

3.

Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah mencapai

4.

agar

keutuhan standar kompetensi lulusan.

mengaktualisasikan mengaktualisa sikan

salah

satu

bentuk

aktivitas

dalam

penyelenggaraan Model Pendidikan Sistem Ganda (PSG) antara SMK dan Institusi Pasangan Du/Di yang memadukan secara sistematis dan sistemik.


4

D.

Manfaat PKL 1.

2.

Manfaat bagi peserta didik a.

Mengaplikasikan dan diperoleh di sekolah.

b.

Menambah wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman kerja langsung (real) dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.

c.

Menambah dan meningkatkan kompetensi menamkan etos kerja yang tinggi.

d.

Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari.

e.

Mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan/ arahan pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja.

ilmu

yang

telah

serta dapat

Manfaat bagi sekolah a.

3.

meningkatkan

Terjalinnya Terjalinnya hubungan kerjasama yang menguntungkan antara sekolah dengan Du/Di

saling

b.

Meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL.

c.

Mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory , dan pengembangan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL.

d.

Meningkatkan kualitas lulusan.

Manfaat bagi dunia kerja a.

Du/Di lebih dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat masyaraka t sekolah sehingga dapat membantu promosi produk.


5

b. Adanya masukan yang positif dan konstruktif untuk perkembangan Du/Di.

dari

SMK

c. Du/Didapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi optimalisasi peserta PKL. d. Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. e. Meningkatkan citra positif Du/Dikarena dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan sekaligus sebagai implementasi dari Inpres No 9 Tahun 2016.

E.

F.

Sasaran pengguna pedoman PKL 1.

Pemerintah Daerah dalam menggerakan potensi yang ada di daerah untuk implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

2.

Direktorat Pembinaan SMK, dalam rangka pembinaan pembelajaran di SMK sesuai tugas dan fungsinya.

3.

Dinas pendidikan provinsi, sebagai bahan acuan bagi pengawas dalam pembinaan pembelajaran di SMK, pembinaan penyusunan kalender pendidikan, dan kegiatan teknis lainnya

4.

Sekolah Menengah Kejuruan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di duni kerja (pelaksanaan PKL) antara lain dalam penyusunan jadwal pembelajaran, pengaturan penugasan guru pembimbing dan lain-lain.

5.

Du/Di, sebagai acuan penempatan peserta PKL, proses pembimbingan peserta PKL, penyusunan jadwal pembimbingan, dan pengaturan penugasan pembimbing Industri. Industri.

Ruang Lingkup PKL Pelaksanaan PKL mencakup serangkaian fase yang membantu mengartikulasikan mengartikulasi kan peran peserta didik, guru

dan pembimbing

industri. @2017, Direktorat Pembinaan SMK

6

Menurut Hansman, 2001 Ruang Lingkup PKL meliputi: 1. Tahap I: Pengamatan. Peserta didik mengamati kinerja dari suatu kegiatan di tempat PKL kemudian merencanakan mengartikulasikannya dalam suatu kegiatan nyata/riil. 2. Tahap II: Meniru tindakan tindakan (approximating) . Peserta didik meniru tindakan yang dilakukan oleh staf Du/Di/ pembimbing industri. Peserta didik mencoba melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh ahli dan membandingkannya 3. Tahap III: Kerja dalam bantuan dan pengawasan. Peserta didik mulai bekerja secara lebih rinci dibawah pengawasan dan bantuan pembimbing industri. Mereka bekerja sesuai dengan standar tempat kerja. Kemampuan peserta didik meningkat melalui bantuan ahli atau pembimbing industri. 4. Tahap IV: Bekerja Mandiri (Self-directed Learning) . Peserta didik hanya minta minta bantuan bantuan jika diperlukan. Peserta didik mencoba tindakan nyata di dunia kerja Du/Di, Du/Di, namun tetap tetap membatasi membatasi dirinya untuk lingkup tindakan di lapangan yang dipahami. Peserta didik melakukan tugas yang sebenarnya dan hanya mencari bantuan bila diperlukan dari ahli. 5. Tahap V: Aktualisasi dan eksplorasi. Peserta didik melakukan aktualisasi dan eksplorasi dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki. Dalam tahap ini peserta didik memberikan tanggapan terhadap pengembangan metode kerja, prosedur kerja, formula dan hal lain yang digunakan di Du/Di. Du/Di.


7

BAB II KONSEP DAN POLA PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Konsep

Praktik Kerja Lapangan

1. Pembelajaran praktik Program PKL dirancang untuk menyiapkan lulusan yang siap memasuki

dunia

kerja

dan

mampu

mengembangkan

sikap

profesional di bidang kejuruan. Lulusan pendidikan menengah kejuruan diharapkan menjadi individu yang produktif yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja. Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter peserta didik sebagai hasil sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat. Proses tersebut memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan dirinya dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Guna merealisasikan proses pembelajaran yang efektif dan efisien,

setiap

sekolah

melakukan

penyusunan

program

pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan di Du/Di. Pelaksanaan PKL untuk

melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya memperkuat

pembelajaran

dengan

cara

pembimbingan.

PKL disusun bersama antara sekolah dan Du/Didalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik, sekaligus merupakan wahana bagi Du/Diuntuk berkontribusi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia.


8

Menurut

Prosser dan Quigley dalam bukunya

Vocational

Education in a Democracy bahwa bahwa pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut; 1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana peserta didik dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja. Pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya dan yang mendapat untung darinya. Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang-ulang sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada peserta didik akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai). Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahli okupasi tersebut. Setiap pekerjaan mempunyai ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

PKL merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan yang akan membentuk kompetensi peserta didik. National Training Board

Australia

mendeskripsikan

bahwa

Competency

based

Educational and Training (CBET) adalah pendidikan dan pelatihan yang menitikberatkan menitikberatkan pada penguasaan suatu pengetahuan pengetahuan dan keterampilan

khusus

serta

penerapannya

di

lapangan

kerja.

Pengetahuan dan keterampilan ini harus dapat didemonstrasikan dengan standar industri yang ada, bukan standar relatif yang ditentukan oleh keberhasilan seseorang di dalam suatu kelompok.


9

Pelaksanaan

PKL

pendidikan di SMK

dapat

mengurangi

ketidakselarasan

dengan kebutuhan Du/Di. Menurut

Muslih

(2014) kendala yang menjadi faktor penyebab ketidakselarasan pendidikan di SMK dengan kebutuhan Du/Di sebagai berikut: 1. Kemampuan beberapa beberapa pengajar di sekolah sekolah dalam hard skill dan dan soft skill belum belum sesuai standar industri. 2. Pembelajaran beberapa kompetensi masih bersifat simulasi dan bersifat tradisonal tradisonal yang belum menggunakan standar dunia kerja. 3. Kurangnya sarana dan prasarana, terutama fasilitas peralatan praktik dari jenis dan jumlah. 4. Belum dilakukannya sinkronisasi dan validasi kurikulum kurikulum di sekolah dengan standar dunia kerja. Hal ini menyebabkan pendidikan formal belum sepenuhnya memberikan bekal bagi lulusannya untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian. 5. Terdapat kesenjangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di SMK dengan dengan perkembangan perkembangan ilmu ilmu pengetahuan pengetahuan dan dan teknologi di Du/Di. 6. Minimnya pengetahuan peserta didik terhadap dunia kerja sesungguhnya. 7. Banyak pencari kerja yang tidak mengetahui layanan bimbingan karir 8. Kurangnya upaya penanaman jiwa kewirausahaan bagi peserta didik. 9. Rendahnya soft skill sebagian peserta didik SMK khususnya motivasi, komunikasi, kemandirian, kerja keras dan kepercayaan diri yang menjadi penyebab tidak bisa dan biasa menghadapi tantangan yang ada dalam dunia kerja.

Melalui PKL peserta didik diharapkan

dapat: (1)

langsung pembelajaran praktik di dunia kerja; pengalaman etos kerja; sebenarnya;

(4)

merasakan

(2) memperoleh

(3) mengetahui lingkungan kerja yang

mengetahui

proses

kinerja

yang

terdapat

di

perusahaan (produk, tenaga kerja, kedisiplinan dan keselamatan kerja); (5) membandingkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dengan pelaksanaan magang di industri (6) memperoleh pengetahuan

terkini dari tempat praktik kerja industri,

mengaplikasikan

sikap,

diperoleh di sekolah

pengetahuan

dan

keterampilan

(7)

yang

di tempat praktik kerja lapangan, dan (8)

memiliki soft skill yang lebih lebih baik dalam hal motivasi, komunikasi, kemandirian, kerja keras dan kepercayaan diri Pelaksanaan PKL memiliki kesamaan karakteristik dengan program

magang,


sesuai

dengan

Peraturan

Menteri 10

Ketenagakerjaan Rebublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Pemagangan diartikan sebagai bagian kerja

yang

diselenggarakan

pengawasan instruktur

pembelajaran atau

pekerja

secara praktik

yang

dari sistem pelatihan

terpadu. kerja

lebih

Bimbingan

dilaksanakan

berpengalaman

dan oleh

untuk

meningkatkan ketrampilan.

2.

Dukungan Pelaksanaan PKL Pelaksanaan

PKL

sesuai

dengan

Peraturan

Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Pasal 8 dinyatakan bahwa “Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan/atau

Perusahaan

Kawasan

Industri

memfasilitasi

penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi”. Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa dengan

"memfasilitasi"

adalah:

(1)

yang dimaksud

menyediakan

informasi

kebutuhan kompetensi Tenaga Kerja Industri: (2) penyusunan kurikulum

pendidikan

vokasi

dan

pelatihan

industri;

(3)

pelaksanaan praktik kerja industri: (4) penempatan lulusan; dan (5) memberikan bantuan beapeserta didik. Menurut

Peraturan

IND/PER/1/2017

Menteri

tentang

Perindustrian

“Pedoman

Nomor

03/M-

Pembinaan

dan

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and match dengan Industri ” dijelaskan bahwa praktik kerja industri adalah praktik kerja pada industri atau perusahaan sebagai

bagian

kurikulum

pendidikan

kejuruan

untuk

meningkatkan kompetensi. Dukungan Industri sangat jelas dinyatakan pada peraturan tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 sebagai berikut: @2017, Direktorat Pembinaan SMK

11

(1)

Perusahaan Industri dan kawasan industri

memfasilitasi memfasilita si

Praktik Kerja Industri untuk peserta didik dan Pemagangan Industri untuk guru produktif. (2)

Praktik

Kerja

Industri

dan

Pemagangan

Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenjang kualifiikasi dan kompetensi yang akan dicapai (3)

Dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Industri sebagai mana dimaksud

pada

ayat

(2)

perusahaan

Industri

dan

Perusahaan Kawasan Industri menyediakan: a.

teaching factory, work shop, shop, dan laboratorium sebagai tempat Praktik Kerja Industri dan Pemagangan Industri dan;

b. (4)

instrtuktur sebagai tenaga pembimbing

Perusahaan

Industri

dan

Perusahaan

Kawasan

Industri

memberikan sertifikat kepada peserta didik dan guru produktif yang

telah

menyelesaikan menyelesaikan

Praktik

Kerja

Industri

dan

Pemagangan Industri. Pada Pasal 10 Ayat (4) dinyatakan bahwa

“Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri memberikan sertifikat kepada peserta didik dan guru produktif yang

telah

menyelesaikan menyelesaikan

Praktik

Kerja

Industri

dan

Pemagangan Industri”.

B.

Pola penyelenggaraan 1.

Fungsi PKL Berdasarkan

fungsinya,

pelaksanaan

PKL

dikelompokan

menjadi dua:


12

a.

Pemantapan Kompetensi PKL berfungsi untuk memantapkan kompetensi peserta didik mengingat pembelajaran di SMK baru diberikan secara simulasi atau pembelajaran realita tetapi diberikan dengan kondisi kurang standar dilihat dari ketersediaan jenis dan jumlah peralatan, peralatan, kompetensi pengajar, kondisi dan situasi belajar, belum nyata melayani pengguna produk atau jasa (konsumen) dan lain-lain.

b.

Realisasi Pendidikan Sistim Ganda (PSG) PKL berfungsi sebagai salah satu bentuk realisasi PSG dengan

melakukan

memorandum of understanding

(MoU) dengan Du/Di, seperti, SMK PIKA Semarang, SMK Negeri 1 Singosari Malang yang membuka kelas ASTRA, SMK N 3 Banduran Sidoarjo Sidoarjo (STM Perkapalan) dengan PT PAL

Indonesia.

Teori dan praktik dasar dilakukan di

sekolah sedangkan teori kejuruan dan praktik kejuruan dilakukan

di

Industri.

SMK

melakukan

analisis

kompetensi yang harus dikuasai baik di sekolah maupun di

Du/Di

dan

melakukan

kesepakatan

penjadwalan

pembelajaran praktik.

2.

Pola Penyelenggaraan PKL Proses

pembelajaran

dalam

bentuk

praktik

kerja

lapangan. PKL dilaksanakan melalui berbagai pola yang mendukung terhadap proses dan keberhasilan. Secara konseptual pelaksanaan PKL dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut: a.

Pola harian (120-200 hari efektif). Penyelenggaraan praktik kerja lapangan dilakukan selama 6-10 bulan bulan setara dengan dengan 5 hari x 4 minggu minggu x


13

6 bulan (120 hari) sampai dengan dengan 5 hari hari x 4 minggu x 10 bulan (200 hari). Penyelenggaraan Penyelenggaraan PKL pola harian ini dilakukan dengan cara mendistribusikan 120 – 200 hari peserta didik mengikuti PKL ke dalam hari efektif pembelajaran. Dengan demikian dalam satu minggu efektif, ada beberapa hari peserta didik berada di sekolah dan beberapa hari lainnya peserta didik berada di industri. Pola ini sesuai bagi SMK yang sudah melakukan akad kerja sama (MoU) dengan pelaksanaan Pendidikan Sistim Ganda. Contoh PKL pola harian selama 120 hari BULAN

S

S

R

K

J

S

M

S

S

R

K

J

S

S

S

R

JANUARI

DK

DK

DK DK

SK SK

SK SK

SK SK

LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK

M

LB LB

DK

DK

DK

K

SK

J

SK

S

SK

M

LB

S

DK DK

S

DK

R

DK

K

SK

SK

SK

F EBRUARI

DK

DK

DK DK

SK SK

SK SK

SK SK

LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK

LB LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

DK DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

MARET

DK

DK

DK DK

SK SK

SK SK

SK

LB LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK

LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

DK DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

APRIL

DK

DK

DK DK

SK SK

SK SK

SK SK

LB LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK

LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

DK DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

MEI

DK

DK

DK DK

SK SK

SK

SK

LB LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK SK

LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

DK DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

JUNI

DK

DK

DK DK

SK SK

SK SK

SK

LB LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK SK

LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

DK DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

JULI

DK

DK

DK DK

SK SK

SK SK

SK

LB LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK SK

LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

DK DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

AGUSTUS

DK

DK

DK DK

SK

SK SK

SK SK

LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK

LB LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

S EPTEMBER

DK

DK

DK DK

SK

SK SK

SK SK

LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK

LB LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

S

M

LB

OKTOBER

DK

DK

DK DK

SK

SK SK

SK SK

LB

DK

DK

DK

SK SK

SK

SK

LB LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

DK

DK

DK

SK

SK

SK

LB

NOVEMBER

SK

SK

SK

SK

SK SK

SK SK

LB

SK

SK

SK

SK SK

SK

SK

LB LB

SK

SK

SK

SK

SK

SK

LB

SK

SK

SK

SK

SK

SK

LB

DESEMBER

SK

SK

SK

SK

SK SK

SK SK

LB LB

SK

SK

SK

SK SK

SK

SK

LB

SK

SK

SK

SK

SK

SK

LB

SK

SK

SK

SK

SK

SK

LB

Keterangan: SK: sekolah, DK: Dunia Kerja, LB ; Libur

b.

J

Pola mingguan (24-40 minggu). Penyelenggaraan praktik kerja lapangan dilakukan selama 6-10 bulan setara dengan

4 minggu x 6 bulan (24 minggu) sampai dengan

4 minggu x 10 bulan (40 minggu). Penyelenggaraan PKL pola

mingguan

ini

dilakukan

dengan

cara

mendistribusikan 24 – 40 minggu peserta didik mengikuti PKL

kedalam

minggu

efektif

pembelajaran.

Dengan

demikian dalam satu bulan, ada beberapa minggu peserta didik berada di sekolah dan beberapa

minggu lainnya

peserta didik berada di industri. Pola ini sesuai bagi SMK yang

sudah

melakukan

akad

kerja

sama

(MoU)

pelaksanaan Pendidikan Sistim Ganda.


14

Contoh PKL pola mingguan selama 24 minggu

BULAN

S

S

R

K

J

S

M

S

S

R

K

J

S

M

S

S

R

K

J

S

M

S

S

R

K

JANUARI

M DK

M SK

M DK

M SK

FEBRUARI

M DK

M SK

M DK

M SK

MARET

M DK

M SK

M DK

M SK

APRIL

M DK

M SK

M DK

M SK

MEI

M DK

M SK

M DK

M SK

JUNI

M DK

M SK

M DK

M SK

JULI

M DK

M SK

M DK

M SK

AGUSTUS

M DK

M SK

M DK

M SK

SEPTEMBER

M DK

M SK

M DK

M SK

OKTOBER

M DK

M SK

M DK

M SK

NOVEMBER

M DK

M SK

M DK

M SK

DESEMBER

M DK

M SK

M DK

M SK

Keterangan: MIN: Minggu di Dunia Kerja, MSK: Minggu di sekolah, LB ; Libur

c.

Pola bulanan (6-10 bulan). Penyelenggaraan praktik kerja lapangan dilakukan selama 6-10 bulan, penyelenggaraan PKL

pola

bulanan

ini

dilakukan

dengan

cara

mendistribusikan mendistribusi kan 6-10 bulan peserta didik mengikuti PKL kedalam bulan efektif pembelajaran. Dengan demikian dalam satu Tahun, ada beberapa bulan peserta didik berada di sekolah dan beberapa

bulan lainnya peserta

didik berada di industri. Pada PKL pola bulanan ini dapat dilakukan dengan sistim blok

(6-10 bulan) atau dapat

dipecah diselingi dengan pembelajaran di sekolah. selama 6 bulan bulan dapat dilakukan industri,

PKL

pola 3-3 3-3 (3 bulan di

3 bulan disekolah, dan 3 bulan di industri)

sehingga memenuhi praktik di industri selama 6 bulan. PKL selama 10 bulan dapat dilakukan dalam 3 semester dengan pola 4-3-3

( 4 bulan di Industri, 2 bulan di di

sekolah, 3 bulan di Industri, Industri , 3 bulan di sekolah, 3 bulan di Industri dan 3 bulan di sekolah) sekolah) atau pola 5-5 ( 5 bulan di industri, industri, 1 bulan di sekolah, sekolah, 5 bulan di industri, dan 1 bulan di sekolah) sehingga memenuhi praktik di industri selama 10 bulan. Pola PKL lain dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Pola ini sesuai bagi SMK yang sudah melakukan

akad

kerja

sama

(MoU)

dalam

rangka

pemantapan kompetensi peserta didik.


15

J

S

M

Contoh PKL pola bulanan selama 6 bulan BULAN

S

S

R

K

J

S

M

S

S

R

K

J

S

M

S

S

JANUARI

BDK

FEBRUARI

BDK

MARET

BDK

APRIL

BSK

MEI

BSK

JUNI

BSK

JULI

BDK

AGUSTUS

BDK

SEPTEMBER

BDK

OKTOBER

BSK

NOVEMBER

BSK

DESEMBER

BSK

R

K

J

S

M

S

S

R

K

Keterangan: BDK: Bulan Bulan di Dunia Dunia Kerja dan BSK: Bulan di sekolah


16

J

S

M

BAB III DESKRIPSI PROGRAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A.

Alur Pelaksanaan PKL

Alur pelaksanaan PKL terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian digambarkan sebagai berikut. MoU SMK dan Du/Di Pedoman PKL

PERENCANAAN PERENCANAAN PKL 

Pemilahan Kompetesi 

Penetapan Industri 

Daftar kompetensi Daftar industri Program PKL

Penyusunan program Pembekalan peserta Penetapan pembimbing

PELAKSANAAN PKL

Penyusunan jurnal PKL Monitoring PKL Dokumentasi portofolio







Nilai Nilai pembimbing pembimbing Industri Industri Sertifikat Sertifikat Industri Industri Laporan nilai di rapor 



PENILAIAN PENILAIAN PKL

Penilian pembimbing Sertifikasi Industri Pelaporan Nilai


17

B.

Perencanaan Program PKL

1.

Pemilahan Komptensi dan Pemilahan Industri Pemilahan kompetensi merupakan proses analisis Kompetensi Dasar (KD) dan topik pembelajaran pada mata pelajaran kompetensi peluang

keahlian.

pembelajaran

Pemetakan

dilakukan

praktik

masing-masing

di

berdasarkan Du/Di.

Penetapan industri bertujuan untuk memperoleh data Institusi Pasangan yang sesuai dengan KD, dan dapat bekerjasama dalam meningkatkan hubungan ma antara sekolah dengan dunia kerja. Pemilahan kompetensi adalah proses menganalisis KD dan pembelajaran praktik atau pekerjaan yang ada dalam silabus. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan sumber daya yang dimiliki sekolah dan pihak Institusi Pasangan. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber

daya

masing-masing

institusi

pasangan

tersebut,

diperoleh kejelasan tentang KD dan pembelajaran praktik yang dapat dipelajari oleh peserta didik dalam kegiatan PKL. Hasil analisis KD dan pembelajaran praktik akan dijadikan dasar penentuan industri. Format untuk menganalisis KD dapat menggunakan menggunakan format seperti contoh berikut:

Pemilahan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Keahlian Nama Sekolah

: ..................... .....................

Program Keahlian

: ..................... .....................

Kompetensi Keahlian

: .....................

Kompetensi Dasar

Topik Pembelajaran/ Pekerjaan

Pelaksanaan Pembelajaran*) Institusi Sekolah Pasangan/ (√) DU/DI (√)

3.1 4.1 @2017, Direktorat Pembinaan SMK

18

3.2 4.2 3.3 4.3 3.4 4.4 Dst ... *)

Keterangan: Topik-topik pembelajaran/pekerjaan yang belum mendapat porsi pembelajaran yang cukup di sekolah (daya dukung sekolah belum optimal) diprioritaskan untuk dilaksanakan di Institusi pasangan /industri .

Setelah sekolah melakukan

pemilahan

kompetensi dengan cara

analisis KD dan topik pembelajaran praktik pada mata pelajaran kompetensi industri.

keahlian,

dilanjutkan

Hasil pemilahan

dengan

kompetensi berupa

melakukan

penentuan

KD dan pembelajaran

praktik akan dipakai sebagai dasar pelaksanaan PKL di Industri. Format penetapan industri dapat menggunakan contoh sebagai berikut.

Penetapan Industri Industri untuk untuk Praktik Kerja Lapangan Lapangan Nama Sekolah Program Keahlian

: ..................... ..................... : ..................... .....................

Kompetensi Keahlian

: .....................

Mata Pelajaran/ Kompetensi Dasar 3.1 4.1 3.2 4.2 3.3 4.3

Topik Pembelajaran / Pekerjaan

Peluang Pembelajaran di Institusi Pasangan/Du/Di *) Du/Di Du/Di Du/Di Dst... -A -B -C ...

Dst ... *) Keterangan: Kolom Du/Di diisi sesuai dengan hasil analisis bersama antara pihak sekolah dengan Institusi Pasangan. @2017, Direktorat Pembinaan SMK

19

2.

Penyusunan Program PKL Berdasarkan hasil penentuan industri, selanjutnya sekolah menyusun program PKL yang memuat sejumlah Kompetensi Dasar yang akan dipelajari peserta didik di dunia kerja. KD yang tidak dapat dilakukan pembelajarannya di industri wajib dilaksanakan di sekolah. Rancangan program PKL sebagai bagian

integral

memperhatikan

dari

program

kesiapan

Institusi

pembelajaran Pasangan.

Hal

perlu ini

dimaksudkan agar dalam pelaksanaan, penempatan peserta didik tepat sasaran. Format program PKL dapat menggunakan contoh sebagai berikut.

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Nama Peserta Didik Kelas Semester Kompetensi Keahlian Nama Industri Nama Pembimbing Alamat Waktu PKL

Kompetensi Dasar

: ................................. ............................................... .............. : ............................... ............................................. ................ .. : ............................... ............................................. ................ ..

: ………………………………………

: ............................... ............................................... ................ : ............................... ............................................. ................ .. : ............................... ............................................. ................ .. : ............................... ............................................. ................ ..

Topi To pik k Pembelajaran/ Pekerjaan


Urutan WAKTU Temp Te mpat at Du/D Du /Di* i* Pelaksanaan

20

*: Tempat PKL diutamakan di Industri (BUMN, BUMD, dan Industri lainnya yang sesuai) bukan instansi pemerintah Keterangan: Kolom KD, Topik Pembelajaran/Pekerjaan, dan urutan waktu pelaksanaan (tanggal) diisi sesuai hasil kesepakatan antara sekolah dengan Institusi pasangan (DU/DI). Tempat DU/DI diisi Industri tempat PKL yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan SMK.

3.

Pengaturan Pelaksanaan PKL pelaksanaan PKL diatur sebagai berikut: a. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 6-10 bulan yang dapat dilakukan pada kelas XI

dan atau kelas XII

untuk program 3 tahun dan atau kelas XII dan XIII untuk program

4

tahun.

Untuk

menjamin

keterlaksanaan

program PKL maka dapat dilakukan alternatif pengaturan sebagai berikut: 1) Jika program PKL akan dilaksanakan pada semester 4 kelas

XI,

sekolah

harus

menata

ulang

topik-topik

pembelajaran pada semester 4 dan semester 5, agar pelaksanaan

PKL

tidak

mengurangi

waktu

untuk

pembelajaran materi pada semester 4 dan sebagian materi pada semester 4 dapat dipindah dipi ndah ke semester 5. 2) Jika program PKL akan dilaksanakan pada semester 5 kelas XII, sekolah harus melakukan pengaturan yang sama untuk materi pembelajaran pada kedua semester tersebut.

b.

Praktek kerja lapangan dapat dilaksanakan menggunakan pola harian (120 -200 hari), atau pola mingguan (24-40 minggu) atau pola bulanan (6-10 (6-10 bulan) seperti dijelaskan dijelaskan pada Bab II.

c.

Untuk

memenuhi

pemerataan

jumlah

jam

di

Institusi

Pasangan/Industri yang memiliki jam kerja kurang dari 5 hari per minggu maka sekolah perlu mengatur rotasi/perputaran kelompok peserta PKL.

d.

Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan dapat dilakukan di satuan pendidikan


21

dan/atau industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama penilaian.

e.

Jika pembelajaran mata pelajaran muatan nasional

dan

muatan kewilayahan tidak terintegrasi dalam kegiatan PKL maka pembelajaran mata pelajaran muatan nasional

dan

muatan kewilayahan tersebut dilakukan di satuan pendidikan (sebelum PKL atau setelah kembali dari kegiatan PKL) dengan jumlah jam setara setara dengan dengan jumlah jam satu semester. semester.

4.

Pembekalan Peserta PKL Pembekalan peserta PKL dilakukan terhadap peserta didik yang akan melaksanakan PKL. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan di Institusi Pasangan/Industri. Materi pembekalan PKL bagi peserta didik antara lain meliputi: a. b.

Karakteristik Karakteristik budaya kerja di industri; Tata aturan kerja kerja di industri;

c.

Penyusunan jurnal;

d.

Pembuatan dokumen portopolio, dan

e.

Penilaian PKL.

Pemberian informasi program PKL kepada orang tua, antara lain meliputi: a.

Maksud dan tujuan PKL;

b.

Pembiayaan

operasional

peserta

didik

yakni

akomodasi,

konsumsi dan transportasi selama pelaksanaan di lokasi PKL (Life cost). c. d.

Budaya kerja industri; Tata aturan kerja kerja di industri, dan dan

e.

Penilaian PKL

f.

Penetapan Pembimbing


22

Pembimbing PKL terdiri atas pembimbing sekolah dan pembimbing industri.

Pembimbing

bertanggung-jawab

dari

pihak

terhadap

sekolah

adalah

pembelajaran

guru

yang

kompetensi

yang

pembelajarannya dilaksanakan di Institusi Pasangan/Industri, dan pembimbing industri yang sekaligus bertindak selaku instruktur yang mengarahkan mengarahkan peserta peserta didik dalam melakukan melakukan pekerjaannya pekerjaannya di Institusi Pasangan/Industri.

5.

Uraian Tugas Pembimbing Sekolah dan Industri a.

Uraian tugas pembimbing sekolah -

Merencanakan teknis pelaksanaan PKL bersama dengan Wakil

Kepala

sekolah

bidang

Hubin

dan

kepala

kompetensi keahlian -

Melakukan

koordinasi

dengan

unsur

terkait

demi

lancarnya pelaksanaan PKL -

Mengadakan koordinasi pelaksanaan PKL dengan Wakil Kepala sekolah bidang Hubin dan kepala

kompetensi

keahlian -

Memantau

dan

merespon

terhadap

informasi

dan

permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik selama PKL -

Melayani

konsultasi

peserta

didik

terhadap

permasalahan yang dihadapinya di perusahaan tempat pelaksanaan PKL -

Melayani konsultasi peserta didik

dalam pembuatan

laporan melalui media komunikasi yang ada khususnya berkaitan dengan tata tulis laporan.

b. Uraian tugas pembimbing industri -

Merencanakan

teknis

pelaksanaan

PKL

bersama

peserta PKL dan pembimbing sekolah @2017, Direktorat Pembinaan SMK

23

-

Melakukan koordinasi dengan unsur terkait di DU/DI demi lancarnya pelaksanaan PKL

-

Membimbing dari ranah sikap, keterampilan maupun pengetahuan selama peserta didik PKL

-

Memantau

dan

merespon

terhadap

informasi

dan

permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik selama PKL -

Melayani

konsultasi

peserta

didik

terhadap

permasalahan yang dihadapinya di perusahaan tempat pelaksanaan PKL khususnya yang berkaitan dengan substansi komptensi yang dipelajari ditempat PKL -

Melayani konsultasi peserta didik

dalam pembuatan

dokumen portopolio PKL .

C. Pelaksanaan Program PKL

1. Jurnal Kegiatan Kegiatan PKL

Selama

melakukan

kegiatan

pembelajaran

di

Institusi

Pasangan/Industri, peserta didik wajib menyusun jurnal kegiatan PKL. Jurnal ini dibuat selengkap mungkin sesuai dengan topik-topik pembelajaran/jenis pekerjaan dan tugas-tugas lain yang diberikan pembimbing (pengalaman

industri belajar)

serta

catatan

selama

kejadian-kejadian

kegiatan

PKL

di

penting Institusi

Pasangan/Industri. Format jurnal kegiatan PKL dapat menggunakan contoh sebagai berikut.


24

Contoh: Format Jurnal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan SMK ....................... Nama Peserta Didik Semester Kompetensi Keahlian Nama Industri Nama Pembimbing Alamat Waktu PKL

: ................................. ............................................... .............. : ................................. ............................................... ..............

: ……………………………………

: ................................. ............................................... .............. : ............................. ............................................... .................. : ................................. ............................................... .............. : ............................. ............................................. .................. ..

Topik To pik Kompetensi Pembelajaran/ Dasar Pekerjaan*)

Tangg Ta nggal al Tand Ta nda a Tanga Ta ngan n Pelaksanaan Pembimbing

3.1 4.1. 3.3 4.3. dst............... .. *) diisi topik pembelajaran dan jenis pekerjaan serta kejadian penting (pengalaman belajar) yang dilakukan peserta didik terkait kompetensi dasar yang dipelajari selama kegiatan PKL. 2. Dokumentasi Dokumentasi portopolio PKL

Dokumentasi portopolio

Praktik Kerja Lapangan disusun oleh peserta

didik di bawah pembinaan pembimbing Institusi Pasangan/Industri. Pembuatan dokumentasi portopolio dilakukan dengan cara mengompilasi catatan-catatan pengalaman belajar dari seluruh pekerjaan/kegiatan pembelajaran di Institusi Pasangan/Industri yang berasal dari jurnal kegiatan PKL. Hasil kompilasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen portopolio. Dokumentasi portopolio PKL sekurangkurangnya memuat sebagai berikut. berikut. 

Halaman Judul



Halaman Pengesahan



Daftar Isi



Daftar Gambar (jika ada)



Daftar Lampiran



BAB I. PENDAHULUAN


25



BAB II. PROSES DAN HASIL BELAJAR DI INDUSTRI/DU/DI INDUSTRI/DU/DI



BAB III.

Dokumen portopolio

PENUTUP PENUTUP hasil kegiatan PKL di Institusi Pasangan/Industri

digunakan sebagai bahan penilaian peserta didik. D. Penilaian PKL Pedoman penilaian tahun 2015 disebutkan disebutk an bahwa Penilaian PKL merupakan merupak an kewajiban mitra dunia usaha dan industri. Hasil penilaian yang disampaikan dalam rapor bebentuk diskripsi dengan mencantumkan keterangan industri tentang kinerja siswa secara keseluruhan yang disampaikan melalui jurnal PKL maupun sertifikat atau surat keterangan PKL dari Industri. Penilaian PKL menurut Panduan Penilaian pada Sekolah Menengah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan (Desember 2015, halaman 45-68) dinyatakan bahwa penilaian PKL meliputi penilaian hasil belajar peserta didik selama mengikuti program PKL dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan PKL. 1. Penilaian Peserta Didik Penilaian hasil belajar peserta didik selama melaksanakan program PKL Realisasi Pendidikan Sistim Ganda dilakukan secara menyeluruh mencakup ranah

sikap,

pengetahuan,

dan

keterampilan

sedangkan

untuk

PKL

pemantapan kompetensi kompetensi dilakukan dilakukan untuk ranah sikap dan keterampilan. keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik di Institusi Pasangan/Industri dilakukan oleh pembimbing industri, sedangkan instrumen penilaiannya disiapkan oleh sekolah. sekolah. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar peserta didik di Institusi

Pasangan/Industri adalah sama dengan penilaian hasil belajar di sekolah. a. Penilaian hasil belajar ranah sikap Contoh Instrumen dan Rubrik Penilaian Ranah Sikap Tanggung Jujur Disiplin Santun Nama Nila Jawab Siswa/ i No 1 1 1 1 Kelom 2 5 7 Ak 2 5 7 2 5 7 2 5 7 0 0 0 0 pok hir 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 1. 2. 3.


26

Keterangan: 100 75 50 25

= jika empat indikator terlihat = jika tiga indikator terlihat = jika dua indikator terlihat = jika satu indikator terlihat

Indikator Penilaian Sikap: Jujur a. Menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. b. Tidak menutupi kesalahan yang terjadi. terjadi. c. Tidak mencontek mencontek atau melihat melihat data/pekerjaan data/pekerjaan orang orang lain. d. Mencantumkan Mencantumkan sumber belajar dari yang dikutip/dipelajari. Tanggung Jawab a. Pelaksanaan tugas piket secara teratur. b. Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. c. Mengajukan usul pemecahan masalah. d. Mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan. Disiplin a. b. c. d.

Tertib mengikuti mengikuti instruksi. instruksi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak melakukan kegiatan yang yang tidak diminta. diminta. Tidak membuat kondisi kondisi kelas menjadi menjadi tidak kondusif. kondusif.

Santun a. Berinteraksi dengan teman secara ramah. b. Berkomunikasi dengan bahasa yang tidak perasaan. c. Menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat. d. Berperilaku sopan.

menyinggung

Nilai akhir ranah sikap diperoleh dari modus (skor yang paling sering muncul) dari keempat aspek sikap di atas. Kategori nilai sikap: a. Sangat baik jika memperoleh nilai akhir 100. b. Baik jika memperoleh nilai akhir 75. c. Cukup jika memperoleh nilai akhir 50. d. Kurang jika memperoleh nilai akhir 25. b. Penilaian hasil belajar ranah pengetahuan Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan dengan jenis tes berikut: a) Tes a) Tes Tanya Jawab 

Tes tanya jawab, pembimbing memberi pertanyaan pertanyaan kepada peserta didik;



Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan IPK yang akan dicapai, dan



Disiapkan pedoman penskoran 25 – 100 100 (rubrik).


27

b) Tes b) Tes Tulis 

Bentuk soal uraian /soal pilihan ganda



Instrumen soal mengacu IPK yang akan dicapai



Disiapkan pedoman penskoran penskoran 25- 100 (rubrik)

c. Penilaian hasil belajar ranah keterampilan Penilaian ranah keterampilan dapat dilakukan melalui: 

Soal penugasan mengacu IPK yang akan dicapai, dan



Disiapkan instrumen observasi dan pedoman penskoran 25100 (dilengkapi rubrik).

2. Pemberian Sertifikat PKL Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

03/M-IND/PER/1/2017

tentang

“Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and match dengan dengan Industri pada Pasal 10 Ayat

(4) dinyatakan bahwa “Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri memberikan sertifikat kepada siswa siswa dan guru bidang studi produktif produktif

telah menyelesaikan Praktik Kerja Industri

yang

dan/ atau atau Pemagangan Industri”.

Pemberian sertifikat juga diberikan oleh industri pada peserta magang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemangangan di Dalam Negeri

Pasal 19 dinyatakan bahwa:

(1) peserta pemagangan yang telah memenuhi standar kompetensi yang

ditentukan

oleh

perusahaan

diberikan

yang

memenuhi

sertifikat

pemagangan

(2) Dalam

hal

pemagangan

tidak

standar

kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan. contoh Bentuk sertifikat adalah sebagai berikut: a.

Bagian Depan


28

Diberikan Kepada Nama:............... Tempat /Tgl Lahir:.............. Telah mengikuti Praktik Kerja Lapangan dari Tanggal .... s.d. Tangal..... dan dunyatakan kompeten

b.

Bagian Belakang

DAFTAR KOMPETENSI YANG TELAH DIIKUTI No.

Komptensi Inti

Kompetensi Dasar

Keterangan

1. 2. 3. 4. .... ..................., ..................., ......................... ......................... Ttd ...................... (Pimpinan Perusahaan) Perusahaan)

Keterangan: Kolom keterangan diisi dengan nilai yang terdiri dari nilai keterampilan, pengetahuan dan nilai sikap atau merupakan gabungan dari nilai-nilai tersebut. Bentuk sertifikat bisa dikembangka di kembangkan n oleh industri.


29

3. Pelaporan Nilai PKL dalam Rapot a. Nilai Rapot PKL Pemantapan Kompetensi Kompetensi Nilai PKL dinyatakan dinyatakan dalam Rapot peserta didik ditulis sebagai sebagai Nilai Praktik Ker ja Lapangan” seperti tercantum pada Panduan Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan halaman 80 dan 85. Adapun contoh format pengisian nilai PKL adalah sebagai berikut. No 1.

Mitra DU/DI

Lokasi

PT. Platindo Nusantara

Bekasi

Lamanya (bulan 6

Keterangan Melaksanakan Melaksanakan PKL dengan amat baik

2. 3. Nilai PKL PKL terdiri dari nilai

sikap (amat baik, baik, baik, cukup) cukup) dan nilai

keterampilan (25-100). Nilai yang dicantumkan dalam rapot merupakan nilai kombinasi antara nilai keterampilan dan sikap dengan formula yang ditetapkan satuan pendidikan. b. Nilai Rapot PKL Realisasi Pendidikan Sistim Ganda Selain menuliskan nilai PKL seperti

pada bagian 2a di atas, nilai PKL

diintegrasikan dalam nilai mata pelajaran. Nilai mata pelajaran kompetensi kejuruan

yang dilakukan dilakukan di sekolah sekolah dan di industri industri baik nilai keterampilan keterampilan

maupun pengetahuan pengetahuan dihitung berdasarkan nilai KD dari industri maupun dari sekolah tergantung tempat pembelajaran KD tersebut. Formulasi perhitungan nilai mata pelajaran dari nilai KD dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian SMK tahun 2015 seperti dilakukan untuk mata pelajaran kejuruan lainnya. Pembobotan nilai dari industri dan dari sekolah dipertimbangkan jumlah KD dan waktu pembelajaran pembelaj aran setiap KD. Jika

dalam satu semester seluruh KD

pelajari saat PKL maka nilai nil ai mata pelajaran diambil seluruhnya dari nilai PKL Komponen penilain PKL peserta didik Realisasi Pendidikan Sistim Ganda diperoleh dari


30



Nilai dari pembimbing pembimbing industri industri meliputi nilai nilai sikap, pengetahuan pengetahuan dan keterampilan pada setiap KD yang yang dipelajari peserta didik di DU/DI



Nilai dari pembimbing sekolah meliputi nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan pada setiap KD yang yang dipelajari peserta didik di sekolah

4. Monitoring Pelaksanaan PKL Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

mendapatkan

umpan

balik

guna

meningkatkan mutu pelaksanaan PKL. Lingkup monitoring pelaksanaan PKL meliputi penempatan, penyusunan program PKL, materi PKL, keterlaksanaan program PKL, intensitas pembimbingan, permasalahan selama peserta didik selama

PKL

dan

lain-lain.

Contoh

Instrumen

monitoring

PKL

dapat

menggunakan daftar cek (cek list) dengan dengan contoh format sebagai berikut. Contoh: Format Monitoring Monitorin g PKL

Nama Peserta Didik : ............................... ............................................. .............. Kelas : ............................... ............................................. ................ .. Semester : ............................. ............................................. .................. .. : ……………………………………… Kompetensi Keahlian Nama Industri : ............................. ............................................. .................. .. Nama Pembimbing Pembimbing : ............................... ............................................. ................ .. Alamat : ................................. ............................................... .............. Waktu PKL : ............................... ............................................. ................ .. No.

Uraian

1.

Peserta didik dan pembimbing industri menyepati program PKL

2.

Materi PKL yang diikuti diikuti peserta didik didik sesuai dengan hasil pemetaan kompetensi dan program PKL

3.

Peserta didik mengisi jurnal PKL secara lengkap

4.

Peserta didik mendokumentasikan mendokumentasikan proses/ prosedur / data sebagai bagian dari dokumen portofolio sesuai dengan jurnal kegiatan

5.

Pembelajaran Pembelajaran PKL di Institusi Pasangan/Industri menambah wawasan dan


Check (√) Ya

Tidak

31

pengalaman nyata peserta didik dalam dunia kerja. 6.

Pembelajaran Pembelajaran PKL di Institusi Pasangan/Industri menambah keterampilan peserta didik sesuai program keahlian.

7.

Pembelajaran Pembelajaran PKL di Institusi Pasangan/Industri menambah pengetahuan peserta didik sesuai program keahlian.

8.

Pembelajaran Pembelajaran PKL di Institusi Pasangan/Industri Pasangan/Industri menambah nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab.

9.

Pembimbing selama pembelajaran PKL di Institusi Pasangan/Industri, berperan dengan baik.

10.

Selama pembelajaran di Institusi Pasangan/Industri peserta didik mengalami hambatan-hambatan yang sangat berarti.


32

4 Pedoman Pkl Smk 310317

Recommend Documents