3.6. Integrasi PJM ProAksi Ke Dalam RPJM Desa FM.baru24042018 OK

TEMA

: 3. Perencanaan Tingkat Desa.

SUB TEMA

: 3.6. Integrasi PJM Proaksi Kedalam RPJM Desa

TUJUAN

: Setelah selesai pembelajaran peserta dapat : Setelah pembelajaran peserta mampu : 

Menjelaskan tahapan perencanaan dan penganggaran desa.



Menjelaskan proses fasilitasi KKM untuk mengintegrasikan PJM ProAksi ke dalam RPJMDes

.WAKTU

: 2 JPL

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







PJM ProAKsi merupakan dokumen perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi dengan pendekatan berbasis masyarakat pada seluruh desa dalam rangka percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi. Dokumen ini berfungsi untuk memberi arahan warga desa mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan Air Minum dan Sanitasi. PJM ProAKSi memuat rencana pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat desa yang dapat diintegrasikan ke dalam RPJM Desa/RKP Desa yang dapat dibiayai melalui anggaran pembangunan desa, serta program/kegiatan dengan sumber dana di luar anggaran pembangunan desa. PJM ProAKSi sebagai acuan penyusunan RKM (Rencana Kerja Masyarakat) pada tahun pertama untuk kegiatan air minum dan sanitasi. Selanjutnya PJM ProAKSi ini dievaluasi untuk melihat perkembangan pertahunnya. Disisi lain perencanaan desa yang menghasilkan RPJM Desa dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Permendageri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembagunan Desa. Tahapan penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pembentukan tim penusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melaui musdes, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang dan penetapan RPJM Desa melalui Perturan Desa. Sedangkan penyusunan RKP Desa kegiatannya meliputi, penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, dan pengajuan daftar usulan RKP Desa. Sedangkan proses penyusunan APB Desa dimulai dari penyusunan RAPB Desa, penyepakatan bersama BPD, penyampaian kapada Bupati melalui Camat dan penetapan APBDesa. Perencanaan pemenuhan air minum dan sanitasi disusun melalui PJM Proaksi, sehingga perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa. Proses pengintegrasian dilakukan oleh KKM. Hal yang perlu dilakukan KKM diantarannya: menyiapkan daftar kegiatan yang akan diintegrasikan kedalam RPJM Desa, menyampaikan progam penanganan air minum dan sanitasi







dokumen rancangan RPJM Desa Perubahan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa Perubahan menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan.

Buatlah kelompok kelompok kecil yang beranggotakan 5-7 orang (disesuaikan), setiap kelompok mendiskusikan beberapa pertanyaan dibawah ini :

1.

Dengan menggunakan tabel di bawah ini, sebutkan tahapan perencanaan dan penganggaran desa? RPJM Desa

Tahapan Penyusunan RKP Desa

APBD Desa

2. Bagaimana langkah –langkah pelaksanaan integrasi PJM ProAKSI ke dalam RPJM Desa? No

Langkah-Langkah

Pelaku







3. Bagaimana peran fasilitator dalam memfasilitasi KKM untuk mengintegrasikan PJM ProAksi ke dalam RPJMDes?

BAHAN BACAAN : A. Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai ketentuan umum pasal 1, Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

B. Siklus Perencanaan Pembangunan Desa ALUR PENYUSUNAN RPJM Desa

2 1

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA

PENYELARASAN ARA H KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA

3 PENGKAJIAN KEADAAN DESA (P3D/IMAS/lain)

4

6

7 PENETAPAN RPJM DESA

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSRENBANGDE S

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSDES

5 PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Permendagri 114/2014 – Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 7







PENYUSUNAN RKP DESA PEMERINTAH DESA Informasi dari Pemerintah Kab/Kota : Pagu Indikatif Desa Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah P rovinsi/Kabupaten/Kota rovinsi/Kabupaten/Kota

Mulai Disusun

§

Bulan JULI tahun tah un

§

Penyusunan APB Desa

berjalan

dasar

Ak hi r b ul an SE P TE M B ER tahun berjalan

Permendagri 114/2014 – Bab II, Bagian Keti ga, Paragraf 1, Pasal Pasal 29

PENYUSUNAN APB DESA Penyusunan RAPB Desa

Penyepakatan Bersama dengan BPD

Penyampaian kepada Bupati melalui Camat

Awal Oktober

Akhir Oktober

Penetapan APB Desa

Proses Penyempurna an

Proses Evaluasi

Maksimal 31 Desember

Maksimal 7 hari kerja



C. Integrasi PJMProAKSi dan RKM ke dalam RPJMDesa dan RKPDesa A. Tujuan : Integrasi PJMProAKSi dan RKM ke dalam RPJMDesa dan RKPDesa diharapkan akan memberi manfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa yaitu : 1) Kegiatan AMPL dalam rangka mewujudkan Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, termuat dalam RPJMDesa; 2) Desa mempunyai RKPDesa dalam mendukung RKM 100% menuju Akses Universal 2019;







4) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kewajiban untuk menganggarkan dan merealisasikan APBDesa minimal 10% dari RKM sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Desa dalam Proposal Pengajuan Desa Lokasi Pamsimas III.

Tahapan Integrasi Perencanaan PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP

Pencermatan Ulang

DOKUMEN RPJMDesa

DESA Juni

1 Sudah ada Program AMPL

Belum ada Program AMPL

Integrasikan DOKUMEN PJMProAKSi

2 DOKUMEN RKM PENYUSUNAN RKP DESA Integrasikan Juli - Agustus

RKM YANG DIBIAYAI APBDesa

3

PENETAPAN RKP DESA

PENYUSUNAN RAPBDESA

PENETAPAN APBDESA

September

Oktober

Desember

4

B. Prosedur pengintegrasian PJM Proaksi kedalam RPJM Desa Berdasarkan Permendagri 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 28 1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. c. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati

dalam

musyawarah

perencanaan

pembangunan

Desa

dan

selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa 2) Penetapan Dan Perubahan RPJM Desa : a. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa Perubahan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. b. Rancangan RPJM Desa Perubahan menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan. c. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan. d. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan. 3) Langkah-langkah KKM dalam pengintegrasian PJM Proaksi ke dalam RPJM Desa









c. Menyampaikan progam penanganan air minum dan sanitasi yang menjadi target RPJMN kepada BPD dan Kepala Desa. d. BPD melaksanakan Musyawarah Desa tentang integrasi PJM ProAKSi ke dalam RPJM Desa e. Hasil Pembahasan dituangkan dalam berita acara integrasi PJM Proaksi ke dalam RPJM Desa. f. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan 4) Langkah-langkah Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa Sebagai Akibat Integrasi PJM Proaksi : a. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa berdasarkan berita acara Integrasi PJMProAKSi. b. Rancangan RPJM Desa Perubahan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa Perubahan. c. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Perubahan yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa Perubahan dan Dokumen PJMProAKSi. d. Berita acara, disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa Perubahan kepada Kepala Desa. e. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa Perubahan yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan. f. Apabila Kepala Desa Belum menyetujui rancangan RPJM Desa Perubahan, maka Tim penyusun RPJM Desa Perubahan melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa. g. Dalam hal rancangan RPJM Desa Perubahan telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 5) Langkah-langlah Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa : a. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa Perubahan. b. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. c. Unsur masyarakat terdiri atas:







d. Selain unsur masyarakat musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi so sial budaya masyarakat. e. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa Perubahan. f. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara 6) Penetapan Dan Perubahan RPJM Desa : a. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa Perubahan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. b. Rancangan RPJM Desa Perubahan menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan. c. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan. d. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan.

4.4. Prosedur pengintegrasian RKM kedalam RKP Desa a. Untuk Kegiatan Integrasi RKM Ke Dalam RKP Desa yaitu Dengan Cara Menyerahkan RKM Kepada Tim Penyusun RKP Desa Selambat-Lambatnya Bulan Juli Tahun Berjalan Untuk Selanjutnya Dijadikan Bahan Penyusunan RKP Desa. b. Penyusunan RKP desa, Selanjutnya Akan Dilakukan Sesuai Mekanisme Yang Telah Ditetapkan Dalam Permendagri 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa c. Jika Dalam RPJM desa (Review RPJM Desa) Tidak Terdapat Program AMPL Maka Kegiatan Integrasi RKM Ke Dalam RKP Desa, Dilakukan Dengan Terlebih Dahulu Melakukan Perubahan Terhadap RPJM desa (Proses Integrasi PJM Proaksi Ke Dalam RPJM Desa).

d. Dalam Hal RKM Tersedia Setelah RKP Desa Ditetapkan, Maka Dapat Dilakukan Perubahan Terhadap RKP Desa Sesuai Ketentuan Yang Berlaku. Penetapan Dan Perubahan RKP Desa : Permendagri 114/2014 – Bab II, Bagian Ketiga, Paragraf 7 & 8, Pasal 48 - 49







4.5.

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa Sesuai dengan Permendagri 114/2014 – Bab II, Bagian Ketiga, Paragraf 9, Pasal 51 maka : a.

Kepala Desa menyamapaikan DU RKP Desa, kepada Bupati/ Walikota melalui Camat

b. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan c.

Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam MUSRENBANGKEC dan MUSRENBANGKAB

d. Bupati/walikota

menginformasikan

kepada

pemerintah

Desa

tentang

hasil

pembahasan Daftar Usulan RKP Desa e. asil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa paling lambat bulan JULI tahun anggaran berikutnya

4.6.

Penyusunan APB Desa Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya, sebagaimana diuraikan pada Bab ini Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

4.6.1. Fungsi APB Desa Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi







Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

Belanja Desa

2.

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pembiayaan Desa

3.

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan

nyata/sesungguhnya yang

dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

4.

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

4.6.3.

Mekanisme, Tugas, Dan Tanggungjawab Pelaku Dalam Penyusunan APB Desa

Mekanisme (prosedur dan tatacara) penyusunan APBDesa dapat dilihat pada bagan alur berikut ini:

SEKRETARIS DESA 1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 2. Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa k epada Kepala Desa.

KEPALA DESA Rancangan peraturan Desa tentang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

KEPALA DESA DAN BPD







1. Menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota (melakukan perubahan seandainya harus dilakukan perubahan) 2. Apabila tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota/Camat membatalkan Rancangan Peraturan APBDesa dan Berlaku APBDesa Tahun Sebelumny. Berdasarkan Pasal 33 – 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi: a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c.

terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa tersebut diinformasikan kepada BPD.

4.6.4.

Struktur APB Desa

Struktur/susunan APBDes terdiri dari tiga komponen pokok: 1.

Pendapatan Desa

2.

Belanja Desa

3.

Pembiayaan Desa

Masing-masing komponen itu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut: 1.

Pendapatan Desa Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali









Kelompok Pendapatan

2.

Jenis Pendapatan

Transfer

a. Dana Desa; b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; c. Alokasi Dana Desa (ADD); d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Pendapatan Lain-lain

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Rincian Pendapatan





Pemberian berupa uang dari pihak ketiga

Hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

Belanja Desa Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan







Kelompok Belanja

Jenis Kegiatan Jenis Belanja dan Rincian Belanja (Sesuai RKP Desa) c. Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa ATK Penggandaan Konsumsi rapat Belanja Barang dan Jasa ATK Penggandaan Konsumsi rapat   

d. Operasional RT/RW

  

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan 1. Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Upah Jalan Lingkungan Sewa Mobil (Rabat Beton), dll Minyak Bekesting (contoh) Paku, Benang 2. Belanja Modal Marmer Prasasti Beton Readymix Kayu Pasir Batu Plastik Cor    

     

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kegiatan 1. Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Honor Pelatih Keamanan dan Transpor Peserta Ketertiban Konsumsi Lingkungan Alat Pelatihan    







dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. b. Belanja Barang dan Jasa; Digunakan

untuk

pengeluaran

pembelian/pengadaan

barang

yang

nilai

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain: (1)

alat tulis kantor;

(2)

benda pos;

(3)

bahan/material;

(4)

pemeliharaan;

(5)

cetak/penggandaan;

(6)

sewa kantor desa;

(7)

sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

(8)

makanan dan minuman rapat;

(9)

pakaian dinas dan atributnya;

(10) perjalanan dinas; (11) upah kerja; (12) honorarium narasumber/ahli; (13) operasional Pemerintah Desa; (14) operasional BPD; (15) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (16) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta







b.

mendanai

pelaksanaan

kegiatan

lanjutan; dan c.

mendanai

kewajiban

lainnya

yang

sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Hasil

penjualan

kekayaan

desa

yang

dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil

penjualan

kekayaan

desa

yang

dipisahkan. Pengeluaran

a. Pembentukan

Pembiayaan

Cadangan

Dana

Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

sekaligus/sepenuhnya

dibebankan

dalam satu tahun anggaran. b. Penyertaan Modal Desa.

Penyertaan modal pemerintah desa adalah pengalihan kepemilikan barng milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada Badan Usaha Milik Desa.

3.6. Integrasi PJM ProAksi Ke Dalam RPJM Desa FM.baru24042018 OK

Recommend Documents