RPJM Kawasan Perbatasan

Bahan Diskusi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PENGEMBANGAN KAWASAN  PERBATASAN TAHUN 2010‐2014

Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas Jakarta, 28 November 2008

Agenda Pembahasan 1. Perbatasan negara dalam RPJP 2005‐2025 2. Penyamaan definisi “perbatasan” menurut UU 43/2008  (Wilneg) dan UU 26/2007 (Tata Ruang) 3. Rancangan RPJM 2010‐2014 tentang Rencana Pembangunan  Perbatasan Negara  a. Prioritas Lokus kabupaten/ kota b. Substansi Isi RPJM Perbatasan

PENGERTIAN KAWASAN PERBATASAN dari perspektif penataan ruang

Pengembangan Kawasan Perbatasan dalam RPJPN  2005‐2005 Arah PJP 2005‐2025 ke‐5: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH  MERATA DAN BERKEADILAN ƒ Wilayah‐wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang  selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.  ƒ Pendekatan pembangunan yang  dilakukan,  selain menggunakan pendekatan yang  bersifat keamanan,  juga diperlukan pendekatan kesejahteraan.  ƒ Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau‐pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian

HUBUNGAN RENCANA TATA RUANG  DENGAN RPJPN DAN RPJMN RTRWN Harus Memperhatikan (Pasal 19 UUPR)

RTRWN

1. 2.

RTR PULAU/KEPULAUAN RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  (KAWASAN PERBATASAN) Menjadi Acuan ƒ RTRW Provinsi Pasal 22 ayat (1) UUPR ƒ RTRW kab/Kota Pasal 25  ayat (1) UUPR

RPJPN

RTRWN Menjadi Pedoman (Pasal 20 ayat (2) UU PR)

RPJMN

PENGERTIAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  (PENJELASAN PASAL 5 AYAT 5 UU 26/2007)

• Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang  diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,  ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia • Yang  termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan antara lain  adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan,  dan kawasan latihan militer.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KAWASAN PERBATASAN NEGARA (PENJELASAN PP 26/2008 PASAL 13 AYAT (1) )

• Wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. • Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau‐pulau kecil terluar.

KAWASAN PERBATASAN DI INDONESIA  (PP NO. 26/2008 ttg RTRWN )

1 2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/India/Malaysia (NAD dan Sumut) termasuk 2 Pulau Kecil Terluar Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/Vietnam/Singapura (Riau dan Kepri), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia (Kalbar dan Kaltim) Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina (Kaltim, Sulteng, dan Sulut), termasuk 18 Pulau Kecil Terluar Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau (Maluku Utara, Papua Barat, Papua), termasuk 8 Pulau Kecil Terluar Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini (Papua) Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (Papua dan Maluku), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste (NTT) Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (NTT), termasuk 5 Pulau Kecil Terluar Kawasan Perbatasan Laut Berhadapan dengan Laut Lepas (NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa  Tengah, Jawa Timur, NTB), termasuk 19 Pulau Kecil Terluar

PENGERTIAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA dari perspektif UU 43/ 2008: Wilayah Negara

PENGERTIAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DALAM UU WILAYAH NEGARA

Bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan Negara Lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan

KECAMATAN PERBATASAN DARAT Daftar Kecamatan Perbatasan Darat No

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Negara Yang Berbatasan

1 2

Paloh Sajingan Besar

Sambas Sambas

Kalbar Kalbar

Malaysia Malaysia

3 4

Jagoi Babang Siding

Bengkayang Bengkayang

Kalbar Kalbar

Malaysia Malaysia

5 6

Entikong Sekayam

Sanggau Sanggau

Kalbar Kalbar

Malaysia Malaysia

7 8

Ketungau Hulu Ketungau Tengah

Sintang Sintang

Kalbar Kalbar

Malaysia Malaysia

9 10

Puring Kencana Badau

Kapuas Hulu Kapuas Hulu

Kalbar Kalbar

Malaysia Malaysia

11 12

Krayan Hulu Krayan Hilir

Malinau Malinau

Kaltim Kaltim

Malaysia Malaysia

13

Long Apari

Kutai Barat

Kaltim

Malaysia

14 15 16 17 18 19

Nunukan Sei Pancang Pujungan Lumbudut Kayam Lumbis

Nunukan Nunukan Nunukan Nunukan Nunukan Nunukan

Kaltim Kaltim Kaltim Kaltim Kaltim Kaltim

Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia

Daftar Kecamatan Perbatasan Darat KECAMATAN PERBATASAN DARAT  No

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Negara Yang Berbatasan

20 21 22 23

Naukenjerai Sota Elikobel Ulilin

Merauke Merauke Merauke Merauke

Papua Papua Papua Papua

24

Muara Tami

Kota Jayapura

Papua

PNG

25 26 27 28

Web Senggi Waris Arso Timur

Keerom Keerom Keerom Keerom

Papua Papua Papua Papua

PNG

29 30 31

Batm Kiwirok Timur Iwur

Peg. Bintang Peg. Bintang Peg. Bintang

Papua Papua Papua

PNG

32 33 34 35 36 37

Jair Mindiptana Waropko Kombut Sesnuk Mokbiran

Boven Digoel Boven Digoel Boven Digoel Boven Digoel Boven Digoel Boven Digoel

Papua Papua Papua Papua Papua Papua

PNG

PNG

Daftar Kecamatan Perbatasan Darat KECAMATAN PERBATASAN DARAT  No

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Negara Yang Berbatasan

38

Amfoang Utara

Kupang

NTT

Timor Leste

39 40 41

Miomafo Barat Miomafo Timur Insana Utara

TTU TTU TTU

NTT

Timor Leste

42 43 44 45 46 47

Malaka Timur Tasifeto Barat Tasifeto Timur Lamaknen Raihat Kobalima

Belu Belu Belu Belu Belu Belu

NTT

Timor Leste

Sinkronisasi Definisi • UU 26/ 2007 dan PP 26/ 2008 (Tata Ruang) : unit  perbatasan adalah wilayah kabupaten/ kota • UU 43/2008 (Wilayah Negara): unit perbatasan  adalah kecamatan.

Dapat dipahami sebagai unit yang saling mengisi, dimana pengembangan dengan unit kabupaten/kota perbatasan  diarahkan pada aspek ekonomi yang mencakup wilayah yang  lebih luas dan borderless, termasuk PKSN sebagai pusat pertumbuhan (PP 26/2008), sedangkan pengembangan dengan unit kecamatan perbatasan diarahkan pada penguatan sabuk  pertahanan dan kesejahteraan masyarakat (UU 43/ 2008).

Konsepsi Awal Kebijakan RPJMN 2010‐2014  dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan Rumusan Hasil Diskusi Seminar Terbatas dan Seminar Nasional bulan Oktober-November 2008 di Bappenas

PENENTUAN PRIORITAS KAB/KOTA YANG DITANGANI PADA RPJMN  20010‐2014 (EXERCISE DIT. KKDT) KRITERIA UNTUK MENILAI KAB/KOTA “STRATEGIS” DI KAWASAN PERBATASAN Kriteria Nilai Strategis Wilayah

Deskripsi

A

Berhadapan langsung dengan wilayah laut negara tetangga

Wilayah Kab/Kota yang kondisi alamiahnya berhadapan dengan wilayah laut negara tetangga

B

Berhadapan langsung dengan wilayah negara lain di darat

Wilayah Kab/Kota yang kondisi alamiahnya berbatasan dengan wilayah darat negara tetangga

No

C

D

Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Keberadaan Pulau Kecil Terluar Prioritas

Wilayah Kab/Kota yang secara administratif memiliki pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Perpres 78/2005 Wilayah Kabupaten/Kota yang secara administratif memiliki 12 pulau kecil terluar prioritas berdasarkan kesepakatan tim Perpres 78/2005

E

Keberadaan perlintasan resmi (exit entry point)

Wilayah Kabupaten Kota yang memiliki Exit and Entry Point berdasarkan perjanjian dengan negara tetangga (sumber : Depdagri)

F

Keberadaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional

Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki PKSN berdasarkan ketetapan dalam PP 26/2008 tentang RTRWN

Daftar Seluruh Kab/Kota

PENENTUAN PRIORITAS KAB/KOTA YANG DITANGANI PADA  RPJMN 20010‐2014 (EXERCISE DIT. KKDT)

A B C D E F

Kriteria Berhadapan dengan Batas Laut Teritorial Berbatasan langsung dengan negara lain di darat Kepemilikan 92 Pulau Kecil Terluar Keberadaan Pulau Kecil Terluar Prioritas Keberadaan perlintasan resmi (exit-entry point/PLB) Keberadaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN

Skor <25 25-50 >50

Kesimpulan Kurang Prioritas Prioritas Sangat Prioritas

“Diseleksi Kabupaten/kota yang tergolong Prioritas dan Sangat Prioritas berdasarkan kriteria diatas”

SKOR 5 5 5 25 25 35 100

Kriteria Kabupaten A

B

C

E

F

■

■

D

■

■

1

Sambas

2

Bengkayang

■

■

■

3

Sanggau

■

■

■

4

Sintang

■

■

■

5

Kapuas Hulu

■

■

■

6

Nunukan

■

■

■

7

Malinau

■

■

■

8

Kutai Barat

■

■

■

9

Berau

■

■

■

10

Kepulauan Talaud

■

■

■

11

Kepulauan Sangihe

■

■

■

12

Bolaang Mongondow

■

■

13

Minahasa Utara

■

■

14

Sitaro

■

15

Kupang

■

16

Timor Tengah Utara

■

■

■

17

Belu

■

■

■

18

Alor

■

■

19

Rote Ndao

■

■

20

Sumba Timur

■

■

21

Keerom

■

22

Merauke

■

■

■

23

Boven Digoel

■

■

■

24

Peg.Bintang

■

■

25

Kota Jayapura

26

Sarmi

■

■

27

Supiori

■

■

28

Asmat

■

■

29

Kab. Kepulauan Riau

■

■

30

Kab. Karimun

■

■

31

Kota Batam

■

■

■

■

■

32

Kab. Natuna

■

■

■

■

■

33

Tanjung Pinang

■

34

Dumai

35

Bengkalis

36

Rokan Hilir

■

37

Pelalawan

■

38

Indragiri Hilir

■

39

Raja Ampat

■

■

40

Sorong

■

■

41

Maluku Tenggara Barat

■

■

■

42

Kepulauan Aru

■

■

■

43

Halmahera Utara

■

44

Halmahera Timur

■

■

45

Serdang Bedagai

■

■

46

Nias

■

■

47

Nias Selatan

■

■

48

Labuhan Batu

■

49

Asahan

■

50

Langkat

■

51

Medan

■

52

Aceh Besar

■

■

53

Kota Sabang

■

■

54

Aceh Jaya

■

■

55

Simeulue

■

■

56

Kepulauan Mentawai

■

■

57

Bengkulu Utara

■

■

58

Lampung Barat

■

■

59

Pandeglang

■

■

60

Tasikmalaya

■

■

61

Cilacap

■

■

62

Jember

■

■

63

Trenggalek

■

■

64

Lombok Barat

■

■

65

Toli-Toli

■

■

■ ■

■

■

■

■ ■

■

■

HASIL IDENTIFIKASI

■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■

■ ■

■

■

■

■

“Dari total 65 kabupaten / kota tergolong  perbatasan, terseleksi sebanyak 34  Kabupaten/kota yang tergolong Prioritas dan Sangat Prioritas”: • 16 Kab/Kota di Kawasan Perbatasan Darat •18 Kab/Kota di Kawasan Perbatasan Laut •Dan 24 diantaranya merupakan kabupaten  tertinggal

KABUPATEN/KOTA “STRATEGIS/PRIORITAS” DI  KAWASAN PERBATASAN DARAT NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KABUPATEN/KOTA Bengkayang Kapuas Hulu Sambas Sanggau Sintang Kutai Barat Malinau Nunukan Belu Kupang Timor Tengah Utara Boven Digoel Jayapura (Kota) Keerom Merauke Pegunungan Bintang

PROVINSI Kalbar Kalbar Kalbar Kalbar Kalbar Kaltim Kaltim Kaltim NTT NTT NTT Papua Papua Papua Papua Papua

JENIS BATAS Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat Darat

KABUPATEN/KOTA “STRATEGIS/PRIORITAS” DI  KAWASAN PERBATASAN LAUT NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KABUPATEN/KOTA K arimun  B atam  K epulauan R iau  Natuna  K epulauan Aru  Maluku T enggara B arat  Halmahera Utara  S abang  Alor  R aja Ampat  S upiori  B engkalis   Dumai  Indragiri Hilir  R okan Hilir  K epulauan S angihe  K epulauan T alaud  S erdang B erdagai 

PROVINSI Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Maluku Maluku Maluku Utara NAD NTT Papua Barat Papua Barat Riau Riau Riau Riau Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sumut

JENIS BATAS Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut

KABUPATEN/KOTA PERBATASAN “STRATEGIS” YANG TERGOLONG DAERAH TERTINGGAL 1. Alor 2. Belu 3. Bengkayang 4. Boven Digoel 5. Halmahera Utara 6. Kapuas Hulu 7. Keerom 8. Kepulauan Aru 9. Kepulauan Sangihe 10. Kepulauan Talaud 11. Kupang 12. Kutai Barat

13. Malinau 14. Maluku Tenggara Barat 15. Merauke 16. Natuna 17. Nunukan 18. Pegunungan Bintang 19. Raja Ampat 20. Sambas 21. Sanggau 22. Sintang 23. Supiori 24. Timor Tengah Utara

Konsepsi Awal Kebijakan RPJMN 2010-2014 dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan

Kawasan Perbatasan: 1. Penyelesaian penetapan batas darat dan laut (teritorial  dan yurisdiksi) 2. Masyarakat yang produktif (pend, kes, skill) 3. Pengembangan PKSN (Pusat Kegiatan Stategis Nasional) 4. Pertahanan darat dan laut yang kokoh 5. Tetap menjaga kelestarian lingkungan 6. Kelembagaan yang terpadu, internal dan antarnegara 22

1. PENYELESAIAN PENETAPAN BATAS DARAT DAN BATAS LAUT

• Penyelesaian Penetapan Batas Darat Indonesia‐ Malaysia (10 OBP) dan Indonesia Timor Leste • Penyelesaian Penetaan Batas Kedaulatan (Laut Teritorial) antara RI dengan Malaysia, Singapura, dan Timor Leste.  • Penetapan batas kewenangan pengawasan imigrasi,  sanitasi, dan bea cukai (zona tambahan) antar RI  dengan Malaysia dan Filipina  • Penyelesaian Batas Landas Kontinen dan ZEE dengan 10 negara yang mengelilingi Indonesia.

2. Peningkatan produktivitas masyarakat • • • •

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Penyediaan Sarana dan Prasana Kesehatan Peningkatan Keterampilan/Skill Masyarakat Penyediaan Sarana dan prasarana usaha produktif • Penerapan teknologi tepat guna bagi  masyarakat perbatasan di bidang energi,  telekomunikasi dan informasi, kegiatan  produksi, pengadaan air bersih.

3. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui kerjasama antar daerah dan antar negara

• Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan Prioritas • Pengembangan Pusat‐Pusat Kegiatan Strategis Nasional • Pelaksanaan Kerjasama Sosial dan Ekonomi Antar Wilayah dan Antar Negara 

SEBARAN 26 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL  (PP 26/2008 MENGENAI RTRWN) Nanga Badau Sabang

Melonguane

Paloh-Aruk Long Nawang

Ranai

Jayapura

Tahuna

Tanah Merah

Daruba

Saumlaki

Long Midang

Dobo

Jagoi Babang Entikong

Dumai Batam

Jasa

Nunukan Simanggaris Long Pahangai

Belu

Ilwaki

Kefamenanu Kalabahi

Merauke

PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL • Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang  ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara (Pasal 1 PP RTRWN). • PKSN ditetapkan dengan kriteria (Pasal 15 PP RTRWN) : a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang  menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau d.  pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang  dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. • Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang  dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara (penjelasan pasal 13 ayat 1 PP RTRWN)

KONSEPSI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI  (Raperpres RTR Kawasan Perbatasan) “Kawasan yang mencakup beberapa kecamatan yang terikat secara fungsional mengembangkan sektor ekonomi unggulan secara terpadu” Negara tetangga

Grs batas Indonesia

Kawasa Kawasan Lindung n

Ke: • kawasan andalan • Pusat Kegiatan Nasional

Ke • kawasan andalan • Pusat Kegiatan Nasional

Keterangan : KPE

Lokasi SD Alam

Kota utama perbatasan (PKSN)

Lokasi pasar di negara tetangga (kota)

PPLB (fasilitas CIQS)

ekspor Input dari resources

4.  Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, dan ketertiban di perbatasan darat maupun laut

• Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana TNI  dan POLRI di Perbatasan • Pengembangan Sarana dan Prasarana Lintas Batas  (PLB, CIQS) • Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Penciptaan Kamtib • Peningkatan koordinasi antar instansi penegakan hukum di perbatasan darat dan laut

5. Pengelolaan kawasan perbatasan secara lestari dan berkelanjutan

• Pengelolaan kawasan hutan sebagai penyedia  kebutuhan dasar, identitas budaya, dan tradisi  masyarakat lokal, secara lestari dan berkelanjutan • Pemberantasan kegiatan ilegal yang merusak  lingkungan • Pembangunan infrastruktur dengan  menghindari  kawasan yang bernilai koservasi tinggi

6.  Keterpaduan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan

• Penguatan Badan Pengelola Pusat dan Daerah • Pemberdayaan Pemerintah Daerah • Penguatan Kelembagaan Masyarakat

DPR: Tentang perlunya UU Wilneg • Undang‐undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yuridis  terhadap masalah sengketa perbatasan yang selama ini dihadapi  Indonesia. • "Secara objektif selama ini negara kita belum mempunyai dasar  hukum yang kuat untuk wilayah perbatasan. Ketika ada saling  klaim, kita tidak punya dasar yuridis. Dengan adanya UU ini kita  sudah punya dasar hukum," 

(detik.com tgl 28 Okt 2008)

DPR: Tentang perlunya Badan Perbatasan • "Sekarang ini ada 37 lembaga yang menangani wilayah  perbatasan, dari berbagai departemen, tapi tidak ada koordinasi. Dengan adanya UU ini, diharapkan bisa terkordinir dengan baik. • Badan pengelola perbatasan juga akan bertugas memajukan  perekonomian perbatasan. "Wilayah perbatasan memerlukan perlakuan khusus, terutama  dalam aspek kesejahteraan. • Agar tidak ada lagi warga negara kita yang menyeberang untuk  mencari nafkah karena di negaranya tidak ada pekerjaan. Ini demi menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa,"  (detik.com tgl 28 Okt  2008)

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DALAM UU WILAYAH NEGARA • • • •

• • •

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan (Pasal 9), dengan membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah Keanggotaan berasal dari unsur pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perbatasan wilayah negara (Pasal 14),  Hubungan keduanya bersifat koordinatif (Pasal 16).  Tugas Badan Pengelola (Pasal 16) : – Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan – Menetapkan rencana kebutuhan anggaran – Mengkoordinasikan pelaksanaan – Melaksanakan evaluasi dan pengawasan Pada pelaksanaan teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tupoksinya (Pasal 16) Badan Pengelola di tingkat pusat dibantu oleh suatu sekretariat tetap (Pasal 17) Tindak Lanjut : Penyusunan Perpres dan Perda mengenai kedudukan, tupoksi, dan SOTK Badan Pengelola di Tingkat Pusat dan Daerah selambat‐lambatnya 6 bulan kedepan.

MASUKAN BAGI KONSEP LEMBAGA PERBATASAN

1. Keberadaan badan hendaknya meningkatkan keseriusan dan kinerja pemerintah dalam membangun perbatasan 2. Badan khusus di tingkat pusat dan daerah untuk menangani berbagai persoalan perbatasan di setiap daerah perbatasan yang memiliki karakteristik masing‐masing. Ada daerah perbatasan yang punya masalah berat di bidang politik, dan ada pula di bidang ekonomi, atau keduanya. 3. Memiliki peran (i) koordinatif, disamping peran (ii)  eksekusi program/ kegiatan .

MASUKAN BAGI KONSEP LEMBAGA PERBATASAN Peran Koordinatif: 1. Merupakan lembaga yang memainstream/ mengarusutamakan sektor‐sektor terhadap :  1.pengembangan wilayah perbatasan : (i) pembukaan akses jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa; (ii)  penyediaan akses pasar, (iii) akses energi, telekomunikasi, air  bersih 2.membangun pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan 3.penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan 2. Mengkoordinasikan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan (PKSN, KPE)

MASUKAN BAGI KONSEP LEMBAGA PERBATASAN Peran Eksekusi Program/Kegiatan: 1. Program yang dieksekusi sendiri bukan program yang sudah menjadi kewenangan Departemen/ Lembaga/ Dinas. 2. Membangun Database (statistik, spasial) dengan penginventarisan data primer maupun sekunder 3. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan perbatasan secara keseluruhan sebagai instrumen mengkoordinasikan sektor, dunia usaha, dan masyarakat 4. Melakukan perundingan dan kerjasama dengan negara tetangga (misal : Sosek Malindo, dll). 5. Mengkoordinasikan penetapan garis batas (melibatkan Bakosurtanal, BPN, Dephan, Deplu, Depdagri) 6. Pengadaan dan Pemeliharaan tanda batas negara pada segmen yang sudah disepakati 7. Penilaian dan penentuan pembangunan Pos Lintas Batas (kapan dan dimana dibangunan PLB Internasional dan PLB tradisional)

MANAJEMEN PENGELOLAAN RPJM  2010‐2014   

dijabarkan

RKP 2010, dst 

masukan

diacu

diacu 

Rencana Induk  2010‐2014   (Badan Pengelola  Pusat, Pempus)   

 

dijabarkan

Rencana Aksi  K/L, Pemda, dan  dilaksankan 2010, dst per  Badan Pengelola  Kawasan  sesuai kewenangan  (Badan Pengelola  masing2, dalam  Daerah, Pemda)  koordinasi Badan  Pengelola

diacu

RTR   KAWASAN  PERBATASAN 

masukan

Evaluasi  Pelaksanaan  Tahunan  (Badan Pengelola  Pusat dan Daerah) 

TERIMA KASIH DAN MOHON MASUKAN Terima Kasih

Penilaian Wilayah Perbatasan Prioritas Kriteria No

Provinsi

1

Kalbar

2

Kaltim

3

Sulut

4

NTT

5

Papua

6

Kepulauan Riau

7

Riau

8

Papua Barat

9

Maluku

10

Maluku Utara

11

Sumatera Utara 12

NAD

13 14 15 16 17 18

Sumatera Barat Bengkulu Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah

19

Jawa Timur

20 NTB 21 Sulawesi Tengah 21

Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Sambas Bengkayang Sanggau Sintang Kapuas Hulu Nunukan Malinau Kutai Barat Berau Kepulauan Talaud Kepulauan Sangihe Bolaang Mongondow Minahasa Utara Sitaro Kupang Timor Tengah Utara Belu Alor Rote Ndao Sumba Timur Keerom Merauke Boven Digoel Peg.Bintang Kota Jayapura Sarmi Supiori Asmat Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kota Batam Kab. Natuna Tanjung Pinang Dumai Bengkalis Rokan Hilir Pelalawan Indragiri Hilir Raja Ampat Sorong Maluku Tenggara Barat Kepulauan Aru Halmahera Utara Halmahera Timur Serdang Bedagai Nias Nias Selatan Labuhan Batu Asahan Langkat Medan Aceh Besar Kota Sabang Aceh Jaya Simeulue Kepulauan Mentawai Bengkulu Utara Lampung Barat Pandeglang Tasikmalaya Cilacap Jember Trenggalek Lombok Barat Toli-Toli 65

A B C

D

E

F

Nilai Strategis (%)

Kesimpulan

5 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 25 25 25 25 25 0 0 0 25 25 25 25 0 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 35 35 35 35 35 35 35 0 35 35 0 0 0 0 35 35 35 0 0 0 35 35 0 35 0 0 0 0 0 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 65 65 65 65 70 65 65 10 65 65 10 10 10 60 65 65 45 10 10 30 70 65 30 65 10 35 10 35 35 95 95 5 35 30 35 5 30 35 10 45 45 40 10 35 10 10 5 5 5 5 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Sangat Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Kurang Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Prioritas Sangat Prioritas Kurang Prioritas Prioritas Kurang Prioritas Prioritas Prioritas Sangat Prioritas Sangat Prioritas Kurang Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kurang Prioritas Prioritas Prioritas Kurang Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kurang Prioritas Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Sangat Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas Kurang Prioritas

5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5 0 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

KETERANGAN Kriteria Nilai Strategis Wilayah No

Deskripsi

Bobot

A

Berhadapan langsung dengan wilayah laut negara tetangga

Wilayah Kab/Kota yang kondisi alamiahnya berhadapan/berbatasan dengan wilayah laut negara tetangga

5%

B

Berhadapan langsung dengan wilayah negara lain di darat

Wilayah Kab/Kota yang kondisi alamiahnya berbatasan dengan wilayah darat negara tetangga

5%

Wilayah Kab/Kota yang secara administratif memiliki pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Perpres 78/2005

5%

C

Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil Terluar

D

Keberadaan Pulau Kecil Terluar Prioritas

Wilayah Kabupaten/Kota yang secara administratif memiliki 12 pulau kecil terluar prioritas berdasarkan kesepakatan tim Perpres 78/2005

25%

E

Keberadaan perlintasan resmi (exit entry point)

Wilayah Kabupaten Kota yang memiliki Exit and Entry Point berdasarkan perjanjian dengan negara tetangga (sumber : Depdagri)

25%

F

Keberadaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional

Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki PKSN berdasarkan ketetapan dalam PP 26/2008 tentang RTRWN

35%

a b c

Skor <25% 25-50% >50 %

Kategori Wilayah Kurang Prioritas Prioritas Sangat Prioritas

NOTULENSI  RAPAT    \Kegiatan  Waktu   Tempat  Pimpinan   Peserta 

:  Rapat Persiapan Penyusunan RPJMN 2010‐2014 Program Pengembangan Wilayah  Perbatasan  :   Jakarta,  27 November 2008  :   Ruang SG 4 Gedung Kementerian Negara PPN/Bappenas  :  Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP (Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal)  :  Rohmad  Supriyadi,  Gunarta,  Nana  Apriyana,  Pringgadi  Kridiarto  (Bappenas),  Tri  Joko, Basoeki (Dephut), Alex Retraubun (DKP), Sobar S, Sora Lokita (Bakosurtanal),  Imam  Sardjono  (KPDT),  Ibnu  Wahyutomo,  Bianca  Simatupang  (Deplu),  Budi  Situmorang  (Ditjen  Penataan  Ruang  DPU),  Djoko  Suseno  (Ditjen  Pum  DDN),  Susbantarsih (Ditjen Renhan) 

  A.  

Paparan Direktur KKDT   

 

(Terlampir) 

  B. 

Diskusi 

 

Departemen Kehutanan (Bp. Basuki)  1. Menyambut  gembira  rumusan  RPJMN  ini  yang  memberikan  perhatian  pada  aspek  lingkungan.   2. Pengelolaan  masing‐masing  kawasan  perbatasan  memerlukan  pendekatan  yang  berbeda.  Di    perbatasan  Kalimantan  dan  PNG  isunya  cenderung  kepada  aspek  pertahanan  dan  keamanan,  sedangkan  di  NTT  isunya  pada  aspek  sosial.  Departemen  Kehutanan hanya menangani kawasan perbatasan darat.   3. Sepakat  bahwa  kelembagaan  merupakan  hal  penting  dalam  pengelolaan  kawasan  perbatasan. Departemen Kehutanan sudah memiliki tim perbatasan khususnya Kesatuan  Pemangku  Hutan.  Di  Taman  Nasional  Kayan  Mentarang  ada  kelembagaan  khusus  yang  diharapkan dapat bersinergi dengan badan pengelola yang akan dibentuk. 

 

 

 

Departemen Kelautan dan Perikanan (Bp. Alex Retraubun)  1. Berdasarkan  rumusan  RPJM  ini,  terlihat  bahwa  pengelolaan  kawasan  perbatasan  semakin  fokus.  Namun  demikian  adanya  ego  sektoral  menjadi  hambatan  selama  ini.  Masalah  ini  harus  diantisipasi.  Pengelolaan  kawasan  perbatasan  hendaknya  meninggalkan sikap egosektoral sebagai perwujudan nasionalisme kita  2. Mengenai  kriteria  prioritas  wilayah  perbatasan  perlu  diukur  juga  tingkat  kerawanan.  Tingkat  kerawanan  diukur  dengan  semakin  dekatnya  dengan  negara  tetangga  (wilayah  utara lebih rawan dari selatan seperti dengan TL dan Australia).  

 

1

 

Bakosurtanal (Bp. Sobar)  1. Apresiasi  terhadap  rancangan  RPJM  ini,  kami  mohon  diskusi  semakin  intensif  sehingga  dapat disusun matriks program. Penyusunannya lebih rinci dan detail per kawasan dan  tidak dapat digeneralisir. Misalnya Kalimantan lebih berat kepada aspek ekonomi, Papua  kepad aspek politik/ ekonomi.   2. Program  dan  anggaran  untuk  kawasan  perbatasan  selama  ini  sudah  cukup  besar,  tapi  tidak fokus. Ke depan penyusunan program jangan sekedar mengumpulam program per  KL, tapi dibuat perencanaan by topic dan by area, jangan by sector.  3. Setuju  berangkat  dari  tata  ruang,  namun  beberapa  RTR  sektoral  belum  terintegrasi,  misalnya RTR Wilayah Pertahanan.  4. Sepakat bahwa antara UU 26 tentang Penataan Ruang dan UU 43 tentang Wilneg adalah  saling mengisi bukan saling dipertentangkan  5. Kami  siap  dengan  data  untuk  mendukung  penyusunan  RPJMN.  Mengenai  kriteria,  ada  yang bisa digabung dan ada yang perlu ditambahkan.   6. Perlu  di  tinjau  kembali  penamaan  pulau  kecil  terluar.    Kata  “kecil”  agar  tidak  usah  dipakai, karena pulau terluar baik kecil maupun besar seluruhnya strategis sebagai base  point.  7. Kawasan perbatasan jangan dikonotasikan sebagai sabuk pengaman.  Melalui UU Wilneg  ini  kita  akan  mengkonsentrasikan    pembangunan  ekonomi  di    kecamatan  sebagai  kota  perbatasan. 

 

 

 

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal  (Bp. Imam Sardjono)  1. Apakah akan berkesinambungan antara RPJM yang lalu dengan RPJM yang akan datang  ini. Terutama terhadap target, berapa lokus yang ditangani pada RPJMN lalu dan berapa  lokus yang ditangani pada RPJMN yang akan datang.   2. Kami  juga  sudah  melakukan  upaya  koordinasi  K/L  melalui  forum  P2WP,  tapi  memang  kesulitan untuk mensinergikannya, masih dominan ego sektoral.  3. Isu  menonjol  yang  perlu  memperoleh  perhatian  adalah  infrastruktur  terutama  perhubungan. Misalnya di Kecamatan Krayan di Nunukan yang masih terisolir, aksesnya  hanya ke Malaysia.  4. Kami akan menyusun roadmap dan rencana aksi perbatasan, bagaimana koordinasinya  dengan kementerian lain atau Badan.  5. Benturan  antar  regulasi  hendaknya  dapat  dipetakan  sejak  awal  dalam  RPJM,  contoh  masalah kawasan lindung. 

   

  2

 

Bappenas (Bp. Suprayoga Hadi) 

 

Pembangunan  kawasan  perbatasan  sudah  ditegaskan  dalam  RPJP  untuk  menjaga  kesinambungan. Permasalahan yang belum teratasi dalam RPJM yang lalu akan di carry over  ke  RPJM  selanjutnya.  Diperlukan  roadmap  dan  rencana  induk  untuk  menjamin  kesinambungan. P2WP diharapkan menjadi masukan koordinasi antar sektor. 

 

 

 

Ditjen PUM (Bp. Djoko Suseno)  1. Data kecamatan perbatasan perlu dikonfirmasi ke Pemda  2. Konsep  Badan  Kasaba  yang  disusun  oleh  Menkopolhukam  agar  diintegrasikan  dengan  konsep Badan yang diamanatkan oleh UU Wilayah Negara.  3. Penanganan  perbatasan  dengan  APBN  dan  APBD  tidak  akan  cukup,  sehingga  sangat  diperlukan  peran  swasta.  Perlu  dibangun  “gula‐gula”  untuk  menarik  investor,  misalnya  Kota Terpadu Mandiri di perbatasan  4. Rencana  Tata  Ruang  Perbatasan  juga  belum  ada  kepastian  penyelesaiannya.  RTR  tersebut harus sinergi dengan tata ruang kehutanan, pertambangan, peta bencana, tata  ruang ekonomi.  5. Musrenbang tiap tahun belum efektif menjadi perencanaan dari bawah. Sudah  banyak  simposium. Mengenai penganggaran agar ada DAK perbatasan. 

 

 

 

Bappenas (Bp. Suprayoga Hadi)  DAK bagi perbatasan baru sebatas menjadi kriteria penentuan alokasi, dan belum ada DAK  kewilayahan tersendiri.  Setuju perlunya partnership dengan swasta. 

 

 

 

Departemen Kelautan dan Perikanan (Bp. Alex Retraubun)  1. Wilayah‐wilayah  perbatasan  perlu  menjadi  prioritas  dalam    pemekaran  wilayah  ke  depan, jangan lagi wilayah maju yang  sudah  mudah pelayanannya   2. Harus dilihat status ekonomi negara tetangga dalam membangun kawasan perbatasan.  Jika negara tetangga lebih miskin (PNG dan TL) jangan didekati secara  ekonomi karena  tidak  akan  ada  efek  multipliernya.  Tapi  Sebatik,  misalnya,  yang  berbatasan  dengan  Malaysia dapat dikembangkan agar sinergi dengan Tawau yang sudah jauh lebih maju.  3. Pelayanan perlu semakin ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan.  4. Ada tiga isu utama yang di perbatasan, antara lain : (1)  kesenjangan pembangunan, (2)  delimitasi dan demarkasi, serta (3) law enforcement, baik di wilatyah perbatasan darat  dan laut. 

 

3

5. Tidak  ada  istilah  pulau  terdepan,  karena  dalam  terminologi  UNCLOS  istilah  baku  internasionalnya adalah “outer‐most island” (pulau terluar)     

Ditjen Penataan Ruang (Bp. Budi Situmorang)  1. Dalam  UU  tata  ruang,  penanganan  seluruh  kawasan  perbatasan  diarahkan  agar  dapat  fungsuional dalam 5 tahun ke depan.   2. Agar ada target yang jelas dalam pembangunan kawasan perbatasan 5 tahun ke depan.  3. Tata ruang, infrastruktur perbatasan perlu di state secara eksplisit dalam RPJMN untuk  menjamin  penyelesaian,  termasuk  terobosan  mengenai  pendanaan  pembangunan  kawasan perbatasan melalui DAK.   4. Konsekuensi  beranda  depan  negara  harus  didukung  dengan  infrastruktur  dan  sarana  pelayanan  pendidikan  dan  sekolah  yang  sama  dengan  negara  tetangga.  Jangan  kecil‐ kecilan dalam menangani perbatasan, perlu terobosan serius dalam RPJMN  5. Kawasan  Strategis  Nasional    fokusnya  kecamatan‐kecamatan  dalam  skala  wilayah,  tapi  bukan  berarti  mengambil  semua  fungsi  kabupaten  dan  kecamatan  tapi  hanya  fungsi  spesifik perbatasan, misal CIQS.   6. Kelembagaan perbatasan bisakah menegur Menteri (K/L) ? 

 

 

 

Bakosurtanal (Bp. Sobar)  1. Pengelolaan wilayah perbatasan tidak bisa ditangani dengan cepat. Kita harus memiliki  desain/masterplan, seperti desain Batam dahulu untuk menghadapi Singapore.   2. Perlu  dibangun  klaster‐klaster  unggulan  dan  diproyeksikan  berapa  lama  pengembangannya.  Johor  Baru  (Malaysia)  misalnya  dibangun  untuk  mengimbangi  Singapore,  dan  sudah    jauh  lebih  maju  dari  Batam.    Harus  ada  target  yang    jelas,  dan  tidak mungkin tuntas hanya dalam waktu 5 tahun.  3. Awalnya terjadi perdebatan mengenai bentuk kelembagaan pengelola perbatasan dalam  UU  Wilayah  Negara,  apakah  ad  hoc  atau  permanen.  Namun  jika  permanen.  dikhawatirkan    akan  menjadi  eksekutif.  Dengan  demikian  pada  pasal  10,  lembaga  ini  hanya  berfungsi  koordinasi  dan  merumuskan  kebijakan  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih.   4. Camat  tidak  akan  dilibatkan  dalam  demarkasi  dan  delimitasi,  namun  dalam  pembangunan  wilayah  pasti  terlibat.  Hal‐hal  seperti  ini    harus  dirumuskan  oleh  Badan  Perbatasan. 

 

 

 

4

 

Bappenas (Bp. Suprayoga Hadi)  Dalam RPJMN ke depan akan ada target yang achievable dan measureable, konsekuensinya  kita  harus  punya  basis  data  yang  jelas.  Nanti  akan  ada  3  buku,  Buku  pertama  pendekatan  makro, buku  kedua  pendekatan  sektoral, dan buku  ketiga pendekatan  wilayah  berbasis  TR  Pulau. Unsur‐unsur egosektoral dapat dicegah dengan Buku III tersebut. 

 

 

 

Bakosurtanal (Bp. Sobar)  Dalam  konsep  kebijakan  di  depan,  perlu  ditambahkan  upaya  sinkronisasi  antar  regulasi  terkait  dengan  pembangunan  perbatasan,  misal  dengan  regulasi  hutan  lindung,  karena  banyak tumpang tindih. 

 

 

 

Bappenas (Bp. Suprayoga Hadi)  1. Perlu dikaji kembali pengembangan PKSN di perbatasan yang urban‐based.   2. 3  aspek  yang  diungkap  Pak  Alex  :  Demarkasi‐delimitasi  batas,  law  enforcement,  dan  penanganan  kesenajangan  bisa  menjadi  mainstream  dalam  pembangunan  kawasan  perbatasan dalam RPJMN mendatang 

 

 

 

Bappenas (Bp. Rohmad Supriyadi)  1.

6  kebijakan  dalam  konsep  kebijakan  RPJMN  ini  saling  terkait.  Urutannya,  diawali  oleh  penyelesaian  batas,  masyarakat  yang  produktif,  dan  pengembangan  PKSN.  Jika  ketiga  hal  ini  dapat  dilakukan  maka  akan  mendukung  upaya  pertahanan  dan  keamanan  dan  pelestarian lingkungan. Seluruh kebijakan tersebut dikelola melalui suatu kelembagaan  yang terpadu baik internal maupun eksternal.  

2.

Pertanyaan  untuk  Dephut,  apalah  ada regulasi  mengenai  tata  cara pemanfaatan hutan  konservasi ? 

 

 

 

Departemen Kehutanan (Bp. Basuki)  1. Pada umumnya hutan di perbatasan merupakan Taman Nasional. Secara hukum, kecuali  pada zona inti, Taman nasional bisa digunakan untuk kepentingan nasional, yaitu pada  zona penyangga.  Yang sama sekali tidak bisa adalah cagar alam, dan di perbatasan tdk  ada cagar alam.  2. Apakah model beranda depan harus PKSN/perkotaan. 

 

 

 

5

 

Ditjen Penataan Ruang (Bp. Budi Situmorang)  1. Pembangunan perbatasan tidak usah menunggu negara tetangga, kita bisa membangun  industri‐industri  di  kawasan  perbatasan  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  produksi  sehingga dapat dibawa ke negara tetangga.  2. Taman nasional pun bisa menjadi beranda depan negara. PKSN  fungsinya sebagai pusat  kawasan,  sehingga  sumberdaya  di  kawasan  sekitar,  bahkan  dari  luar  kawasan,  dapat  diolah di PKSN dan dipasarkan ke negara tetangga. Konsepnya Kawasan Pengembangan  Ekonomi.   

C.

Tindak Lanjut  1. Jika  ada  masukan  lebih  lanjut  dapat  disampaikan  secara  tertulis  melalui  email  :  [email protected] atau [email protected]  2. Dalam rangka penulisan naskah RPJMN perbatasan, akan dilaksanakan serial discussion  berikutnya. 

 

6