Nama : Anita Rachmawati
NIM : 1306198
Mata Kuliah : Sejarah Orde Baru dan Reformasi
TUGAS
Proses Integrasi Timor Timur ke Indonesia
Sebagai salah satu faktor Timor Timur masuk ke wilayah RI ialah dengan adanya perubahan politik di Portugal, Timor Timur masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 1976. Perubahan politik di Portugal ialah telah terjadi kudeta militer pada tanggal 25 April 1974 yang dipimpin oleh Jenderal De Spiona aras Dr. Antonio de Oliveore Salazar, kudeta militer ini dikenal dengan sebutan Red Flower's Revolution (Revolusi Bunga). Kudeta ini tidak hanya membawa perubahan di Negeri Portugal saja, akan tetapi berdampak juga terhadap daerah-daerah koloninya, salah satunya ialah Timor Timur, salah satu dampaknya ialah semua wilayah yang tergabung sebagai koloni Portugal dibebaskan untuk berpolitik dan diberi kebebasan untuk berdiri dan berkembang.
"Dalam rangka pelaksanaan kebijakan mengenai masalah dekolonisasi daerah-daerah jajahannya, Menteri Seberang Lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos pada tanggal 16-19 Oktober 1974 berkunjung ke Indonesia untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Indonesia tentang pelaksanaan kebijaksanaan Portugal mengenai Timor Timur" (Pendidikan, 2014).
Sebagai tanggapan terhadap politik dekolonisasi di Portugal, maka di Timor Timur muncul tiga partai politik, yaitu :
UDT (Uniao Democratica Timorense atau Uni Demokrasi Timor)
Fretilin (Frente Revolutionaria de Timor Leste Independentente)
Apodeti (Associacao Popular Democratica de Timor)
Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin mengumumkan pembentukan Republik Demokrasi Timor Timur dengan Xavier Do Amaral sebagai Presidennya. Untuk menanggapi tindakakn Fretilin, gabungan partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalista mengimbangi proklamasi Fretilin dengan proklamasi tandingan. Isi dari proklamasi itu ialah penggabungan kepada Indonesia dan diumumkan pada tanggal 29 November 1975. Penandatanganan proklamasi tersebut dilakukan di Balibo pada tanggal 30 November 1975, sehingga proklamasi ini dinamakan Proklamasi Balibo. Pada tanggal 7 Juni 1976 petisi integrasi dikirim ke Jakarta dan diterima oleh Presiden Soeharto dengan harapan agar integrasi diterima tanpa referendum.
"Setelah UDT dan Apodeti yang merupakan suara mayoritas rakyat Timor Timur menyatakan bergabung dengan Indonesia, dibentuklah suatu pemerintahan sementara pada 18 Desember 1975 diatas kapal perang di pelabuhan Dili. Tujuan didirikannya PSTT adalah untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum, dan keamanan. PSST didirikan atas dasar kebulatan tekad rakyat Timor-Timur" (Suroso, hal. 71).
Ibukota Timor Timur ditetapkan di Dili dan Gubernur Timor Timur yang pertama adalah Arnoldo dos Reis Araujo dan wakilnya ialah Fransisco Xavier Lopez da Cruz.
Setelah Timor Timur menjadi provinsi ke-27 NKRI, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah menata kembali kehidupan masyarakat Timor Timur agar tidak jauh ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pemerintahan Indonesia segera melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.
Sumber :
Pendidikan, G. (2014). Proses Sejarah Integrasi Timor Timur Tahun 1976. Diakses dari: http://www.gurupendidikan.net/2016/02/proses-sejarah-integrasi-timor-timur-tahun-1976.html?m=1
Suroso, J. (T.T). Dekolonisasi dan Integrasi Timor Timur kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1976. Yogyakarta.