1
SALINAN
BUPATI NAGAN RAYA PROVINSI ACEH QANUN QANUN KABUPAT KABUPATEN EN NAGAN NAGAN R YA NOMOR 8 TAHUN 201 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA ENENGAH KA UPATEN UPATEN NAGAN RAYATAHUN RAYATAHUN 2 12-2017 BISMILLAHIRRAHMANIRRAH M DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH L GI MAHA PENYAYANG AT S RAHMAT ALLAH YANG MAH KUASA BUPATI BUPATI NAGAN NAGAN RAYA, RAYA, Menimbang :
b.
a. bah a penetapan Rencana Pembangunan Jangka Men ngah ngah(R (RPJ PJM) M) Kabup abupat aten en Naga Nagan n Ray RayaTahun 20 2012 – 2017 mer pakan pedoman bagi pem rintah tah kab kabupaten unt untuk melaksanakan Program Pembangu an yang yang melip meliput utii strat strateg egi, i, arah kebijakan Pembangunan sert kebijakan keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupat n dala dalam m 5 (lim (lima) a) tahun ahun kede an; bah a berdasarkan Pasal 141 Unda g-Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh, erencanaan Pembangunan Aceh/Kabup abupat ate en/Kota di disusun se secara komprehensif sebagai bagi n dari sistem perencanaan pe bangunan nasional dalam kera gka Negara Kesatuan Re ublik Indonesia dengan memperhatik atikan an nila ilai-n i-nila ilai Is Islam, so soaial budaya, berkelanjutan dan berwawasan li lingkungan, ke kead lan dan pemerataan serta keb tuhan; c. bah a sesu sesuai ai kete etentua ntuan n Pasa Pasall 26 ayat (1) Undang-Undang Nom r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tela diub diubah ah beb beber erap apa a kali kali ter terak akh hir dengan Undang-Undang Nom r 9 Tahun 2015 tentang Peru ahan Kedua Atas UndangUnd ng Nomor 23 Tahun 2014 ten ang Pemerintahan Daerah, renc na pembangunan jangka mene gah kabupaten nagan raya tahu 2012-2017 ditetapkan dengan qanun; d. bah hur Ka b Men
Mengingat :
a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam f a, huruf b dan huruf c perl perlu u memb memben entu tuk k Qanu Qanun n paten Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka ngah Kabupaten Na Nagan Ra RayaTa un 2012-2017.
1. Pas l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tah n 19 1945 ; 2. Und ng-UndangNomor 4 Tahun 2 02 tentang Pembentukan Kab pate paten n Aceh Aceh Bara Baratt Day Daya, Kabu Kabupa pa en Gayo Lues, Kabupaten Aceh..................
2
Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4179); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Pembangunan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA dan BUPATI NAGAN RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan :
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYATENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYATAHUN 2012-2017. BAB................
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya. 2. Pemerintah
Kabupaten
adalah
Unsur
penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten. 3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional Tahun 20052025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya
disingkat
RPJP
Aceh
adalah
dokumen
perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten Nagan Rayaadalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 8. Rencana
Pembangunan
selanjutnya
disingkat
Jangka RPJM
Menengah Nasional
Nasional,
adalah
yang
dokumen
perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 9. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Aceh,
yang
selanjutnya disingkat RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan
Aceh
untuk
periode 5
(lima)
tahunan
yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan.............
4
pembangunan Kabupaten Nagan Rayauntuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Nagan Raya dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta memerhatikan RPJM Aceh. 11. Rencana disingkat
Kerja RKPK
Pemerintah yang
Kabupaten, berisi
yang
Dokumen
selanjutnya Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Nagan Rayauntuk periode 1 (satu) tahun. 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15.
Kebijakan
adalah
arah
atau
tindakan
yang
diambil
oleh
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan.
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN NAGAN RAYA Pasal 2 (1) RPJM Kabupaten Nagan Rayamerupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kabupaten Nagan Rayadengan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional. (2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan RayaTahun 2012–2017 merupakan pedoman bagi pemerintah kabupaten untuk melaksanakan Program Pembangunan yang meliputi strategi, arah kebijakan Pembangunan serta kebijakan keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dalam 5 (lima) tahun kedepan. Pasal 3
(1)
RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun dengan sistematika sebagai berikut : BABI BAB II BAB III
2012-2017 disusun
: PENDAHULUAN : GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB .............
5
BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB (2)
IV V VI VII
: : : :
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VIII : INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN XI : PENUTUP
Perincian RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
Pasal 4 (1) RPJM Kabupaten menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. (2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBK setiap tahun.
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 (1) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJM Kabupaten Nagan Raya setiap tahun. (2) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nagan Rayadapat melakukan penyesuaian RPJMKabupaten Nagan Raya paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan. (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya; b. Pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
BAB………....
6
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanunini dengan penempatannya dalam LembaranKabupaten Nagan Raya. serta ........ Ditetapkan di : Suka Makmue pada tanggal : 15 September 2015M 1 Dzulhijjah 1436H BUPATI NAGAN RAYA,
DTO
Diundangkan di pada tanggal
: Suka Makmue :16 September 2015M 2 Dzulhijjah 1436 H
T. ZULKARNAINI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENNAGAN RAYA,
DTO
T. ZAMZAMI TS
LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYATAHUN 2015 NOMOR 25
NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 6 /2015
