PEDOMAN PENGADMINITRASI KEUANGAN PUSKESMAS PEKAUMAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah diIndonesia telah banyak mengalami perubahan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah.Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. Seiring dengan reformasi, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dapat berjalan dengan baik, diantaranya adalah perubahan di bidang penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah karena melalui proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dengan adanya perubahan permendagri, diharapkan akan memberikan kejelasan dan manfaat dalam penatausahaan dan akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu beradaptasi dalam mengikuti perubahan tata kelola 2 keuangan daerah. Untuk mengisi kekurangan dan menyempurnakan Permendagri nomor 13 tahun 2006, pada tanggal 26 Oktober 2007, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam permendagri nomor 13 tahun 2006 pengelolaan keuangan daerah yang diatur meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah
yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pembaharuan dalam sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan. Di samping itu, dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepala daerah, aparatur dan masyarakat berkewajiban untuk tetap 3 menjaga kesatuan bangsa, dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (La Ode Hasiara, 2009:2). Oleh sebab itu, untuk mengelola keuangan yang baik maka dibutuhkan pemahaman dan praktek yang baik dalam melaksanakan peraturan yang berlaku. B. Tujuan Pedoman Tujuan dibuat nya pedoman adalah untuk mengetahui apakah proses pengadministrasian keuangan di puskesmas sudah tepat diterapkan dalam mengikuti peraturan yang berlaku dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pengadministrasian keuangan di puskesmas sehingga dapat dijadikan saran perbaikan bagi pengadministrasi keuangan puskesmas.
C. Sasaran Sasaran dari pedoman ini adalah memberikan panduan kepada pimpinan dan seluruh staf puskesmas pada umumnya dan pengadministrasi keuangan puskesmas pada khusunya, agar dalam melaksanakan pengadminitrasian keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman pengadministrasian Keuangan puskesmas meliputi seluruh siklus pengelolaan keuangan puskesmas. Siklus pengelolaan keuangan puskesmas adalah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan puskesmas. E. Batasan Operasional Batasan opreasional yang dilakukan pada Pedoman Pengadministrasian Keuangan Puskesmas agar dapat lebih terfokus untuk mengetahui sejauh mana permendagri diterapkan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pengadministrasian keuangan di puskesmas.
BAB II STANDAR KETENAGAAN
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadministrasi keuangan puskesmas dibawahi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertindak sebagai Koordinator Keuangan, Inventaris dan Kepegawaian yang bertanggungjawab kepada pimpinan (Kepala Puskesmas). dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan Puskesmas. B. Distribusi Ketenagaan Pimpinan (Kepala Puskesmas) dan seluruh staf berperan aktif pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas dan wewenagnya masing-masing. C.
Jadwal Kegiatan Adapun Tupoksi dari pengadminitrasi keuangan puskesmas yaitu : 1. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Kegiatan Administrasi Perkantoran Puskesmas Berdasarkan Perencanaan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sebagai Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan 2. Membuat Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) Belanja Operasional Puskesmas Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Menyerahkan nya ke Dinas Kesehatan untuk di proses lebih lanjut (proses pencairan dana) 3. Memverifikasi Semua Laporan Pertangguang jawaban (SPJ) Kegiatan sebelum diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota 4. Menerima dana (Operasional, ATK dll) dan dana Kegiatan kegiatan / Program dari Dinas Kesehatan 5. Melakukan Pencatatan Atas Penerimaan dan Pengeluaran Puskesmas ke dalam Buku Kas Umum(BKU), sehingga dapat diketahui sejauh mana Penyerapan Anggaran Puskesmas 6. Membuat Tanda Terima Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Penerimaan Retribusi dari Pengelola
Karcis (Kasir) Puskesmas dan Menyetorkan Ke Dinas Kesehatan setiap harinya 7. Melaksanakan Pembayaran Pajak dan tagihan Puskesmas sesuai peraturan yang ditetapkan sebagai Pendapatan Daerah 8. Melaksanakan kegiatan pengarsipan keuagan sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat di temukan apabila diperlukan 9. Tugas Tambahan dan Kretivitas / Unsur penunjang - Pemegang Program Kesehatan Olah Raga - Working Group dalam implementasi SMM 9001:2008
BAB III STANDART FASILITAS
ISO
A. Ruang Raung kerja pengadminitrasi keuangan puskesmas di ruang PKPR, satu ruangan dengan petugas PKPR. B. Standart Fasilitas 1. ATK 2. Meja, Kursi dan Rak 3. Seperangkat Komputer 4. Buku buku panduan pengadministrasi keuangan puskesmas
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN
A. Lingkup Pengadminitrasi Keuangan Puskesmas Pengadminitrasian keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Sedangkan Pengadminitrasi keuangan adalah petugas admnistrasi keuangan. B. Metode Pengadminitrasian keuangan Bagian- bagian organisasi yang bertugas menyelenggarakan pembukuan Pembukuan harus disentralisasikan, dibawah pimpinan seorang pejabat yang bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap pengawasan semua rekeningrekening dan atas penyiapan dan pengeluaran laporan keuangan. Sistem sentralisasi sangat berguna, karena: a. Memusatkan pertanggungjawaban dan membentuk alat pengawasan yang teguh atas administrasi keuangan b. Menambah efisiensi penggunaan pegawai dan alat perlengkapan pembukuan c. Melancarkan ketepatan dalam laporan keuangan (Pariata Westra, 1980:54) C. Langkah Kegiatan (TUPOKSI) 1. Membuat Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) untuk Kegiatan Adminitrasi Perkantoran Puskesmas : a) Mengacu Surat Edaran Menteri Keuangantentang pagu sementara tahun 2016 (Adanya pemberitahuan dari Dinas Kesehatan agar menyusun dan menyampaikan Rancangan RKA Puskesmas) b) Mengacu pada standar biaya tahun 2016 c) Mencantumkan target kinerja d) Mencantumkanp erhitungan e) Prakiraan Majuuntuk 2 (dua) tahun kedepan f) Setelah RKA di sahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas, salinan RKA di arsipkan untuk dipelajari dan digunakan sebagai pagu anggaran dalam menjalankan operasional puskesmas 2. Membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Operasional Puskesmas :
a) Menyiapkan bukti-bukti pendukung (nota belanja,dokumentasi) sebelum pembutan kwitansi b) Kwitansi harus diotorisasi/ditandatangani dulu oleh kuasa pengguna anggaran(KPA) dan pejabat pelaksana kegiatan (PPTK) sebelum ditandatangani oleh penerima dan bendahara c) Melengkapi dokumen terkait dalam pembuatan SPJ (Telaahstaf, NPD, KartuKendali,Kartu Rencana Kegiatan) d) SPJ siap di serahkan ke Dinas Kesehatan untuk diproses lebih lanjut 3. Memverifikasi semua laporan pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Puskesmas : a) Menerima dokumen (SPJ kegiatan) dari pemegang program b) Melakukan pencatatan dokumen ke dalam BKU pembantu per bidang c) Melakukan penelitian terhadap dokumen d) Memberikan ceklis verifikasi atas kelengkapan dokumen, e) Apabila terdapat ketidaksesuaian maka dokumen akan dikembalikan kepemegang program untuk diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepetugas verifikasi f) Memberikan Stampel verifikasi atas dokumen yang telah diteliti dandokumen siap dilaporkan ke Dinas Kesehatan kota 4. Menerima dana (Operasional,ATK dll) dan dana kegiatan kegiatanPuskesmas dari Dinas Kesehatan : a) Adanya pemberitahuan dari Dinas Kesehatan kepada Staf Aministrasi (Pengelola Keuangan) atau Pengelola Program tentang adanya pencairan dana operasional / dana kegiatan program b) Staf administrasi Puskesmas mengambil dana tersebut ke Dinas Kesehatan c) Kemudian dicatat pada pembukuan (BKU) dan membayarkan kepada Pemegang Program yang ada di Puskesmas
d) Meminta copy SPJ yang telah ditanda tangai oleh pejabatyang berwenang untukdi arsipkan masing masing pengelola program 5. Melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Puskesmas : a) Setelah proses pencairan selesai, Staf administrasi Puskesmas (Pengelola Keuangan) kemudian mencatat pada pembukuan (BKU) berdasarkan tanda terima yang diterima dari Dinas Kesehatan b) Membuat Laporan Realisasi Belanja c) Menyampaikan Laporan Realisasi Belanja kepada Kepala Puskesmas d) Membayar semua tagihan yang sudah di setujui oleh Kepala Puskesmas e) Menyimpan surat pertanggungjawaban penggunaan dana belanja langsung ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang sudah diketahui Kepala Puskesmas 6. Membuat tanda terima setoran pendapatan asli daerah(PAD) dan menyetorkan nya ke Dinas Kesehtan kota setiap hari nya : a) Petugas menerima dan catattan penerimaan uang dari Pengelola karcis (kasir) b) Memverifikasi laporan, jika hasil verifikasi tidak sesuai, petugas mengembalikan kepada pengelola karcis untuk dilakuka pembetulan kemudian diserahkan kembali untuk di buatkan tanda teriama setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) c) Sebelum disetorkan ke Dinas Kesehatan petugas meminta pengesahan dari kepala puskesmas d) Setelah dari dinas kesehatan petugas mengarsipkan lembar bukti tanda terima dan merekapnya
BAB V
LOGISTIK Kebutuhan dana dan logistik untuk pengadminitrasian keuangan dianggarkan pada dana APBD.
BAB VI KESELAMATAN SASARAN Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kontinuitas perusahaan, administrasi keuangan itu sangat penting. Yang menjadi sasaran utama dari administrasi keuangan adalah peristiwa- peristiwa yang berhubungan dengan keuangan. Tugas keuangan di kantor perusahaan usaha jasa perdagangan menyusun dan mengatur administrasi keuangan, yaitu antara lain sebagai berikut. a. Mencatat keluar masuknya uang perusahaan b. Menguraikan dan menganalisai keuangan perusahaan c. Menggolongkan pos – pos keuangan yang diperlukan perusahaan d. Melaporkan peristiwa keuangan perusahaan Dengan pengelolaan administrasi keuangan yang baik, maka diperoleh keterangan – keterangan informasi sebagai berikut. a. Jumlah laba yang diperoleh b. Posisi harta, utang, dan modal erusahaan c. Kegiatan perusahaan seperti: penjualan, pemasaran, utang piutang, dan persediaan barang dagangan. d. Laporan pajak, laporang penhasilan, dan sebagainya
BAB VII KESELAMATAN KERJA Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan salah sau faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun didunia ini yang
menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat bergantung .pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut: a. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja seperti: Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut. 1. Baju kerja 2. Helm 3. Kaca mata 4. Sarung tangan 5. Sepatu Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat nonmaterial adalah sebagai berikut. 1. Buku petunjuk penggunaan alat 2. Rambu-rambu dan isyarat bahaya. 3. Himbauan-himbauan 4. Petugas keamanan Tujuan Keselamatan Kerja : 1. Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan effisien. 3. Menjamin proses produksi berjalan secara aman b. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. c. Teliti dalam bekerja d. Melaksanakan Prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Pengendalian mutu (Quality Control), atau QC untuk akronimnya, adalah suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Terdapat tiga aspek yang ditekankan pada pendekatan ini, yaitu:
1. Unsur-unsur seperti kontrol, manajemen pekerjaan, prosesproses yang terdefinisi dan telah terkelola dengan baik, kriteria integritas dan kinerja, dan identifikasi catatan. 2. Kompetensi, seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. 3. Elemen lunak, seperti kepegawaian, integritas, kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, semangat tim, dan hubungan yang berkualitas. Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan adalah suatu rangkaian kegiatan guna pengumpuln dan pengevaluasian bukti bukti secara objektif oleh auditor tentang informasi lapoan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
BAB IX PENUTUP Pedoman ini sebagai acuan bagi pengadministrasi keuangan dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan Siklus pengelolaan keuangan puskesmas adalah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan puskesmas. Dan untuk mengetahui apakah proses pengadministrasian keuangan di puskesmas sudah tepat diterapkan dalam mengikuti peraturan yang berlaku.
