Pedoman Pelaporan Fisik Dan Keuangan

Pedoman Pelaporan Fisik dan Keuangan

Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013

1|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan dan ridhoNya buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dapat diselesaikan dengan baik. Buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan bertujuan untuk membantu satker pengelola Program PLKSDA-BM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan fisik dan keuangan tentang perkembangan dan pencapaian kinerja program periode triwulanan, semesteran, dan tahunan selama tahun anggaran berjalan. Selain itu dapat

diperoleh

pemerintahan

sebagai

program

laporan

penanganan

akuntabilitas lahan

kritis

kinerja melalui

instansi dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semua pihak.



DAFTAR ISI

I.

PENDAHULUAN .............................................................................. 4

1.1. Latar Belakang ..................................................................... 4 1.2. Dasar Pelaksanaan................................................................ 5 1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 5 1.4. Ruang Lingkup ..................................................................... 6 1.5. Hasil Yang Diharapkan .......................................................... 7 II.

PELAPORAN ................................................................................... 9

2.1. Jenis Laporan ....................................................................... 9 2.2. Mekanisme Pelaporan ..........................................................10 2.2.1. Penanggung Jawab.............................................................. 10 2.2.2. Alur pelaporan ...................................................................... 11 2.3. Sistematika Pelaporan ..........................................................15 2.3.1. Laporan Triwulan dan Semester........................................ 15 2.3.2. Laporan Tahunan ................................................................. 17 III. PENJELASAN KERANGKA PENYUSUNAN PELAPORAN .................. 19

3.1. Laporan Program Triwulanan dan Semeteran ........................19 3.2. Laporan Tahunan ................................................................24 IV.

PENUTUP...................................................................................... 29

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................... 30



I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berdasarkan Pedoman Umum PLKSDA-BM Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Program

menggunakan

dana

Penanganan

Dekonsentrasi

Lahan dan

Kritis

Tugas

dengan

Pembantuan,

diperlukan koordinasi yang sinergis antara pengelola program di daerah (provinsi dan kabupaten) dan pusat (Ditjen Bangda, Kementrian Dalam Negeri). Untuk mendukung koordinasi yang efektif tentang pelaksanaan program selama tahun anggaran berjalan, setiap daerah perlu memberikan informasi dan kemajuan kegiatan program PLKSDA-BM selama periode tertentu (triwulanan, semesteran dan tahunan). Hal ini

diperkuat dengan

Dekonsentrasi

dan

Petunjuk

Tugas

Pelaksanaan

Pembentuan

Program/Kegiatan

Ditjen

Bina

Bangda

Kemendagri melaui APBN menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri

melalui

Ditjen

Bina

Pembangunan

Daerah

telah

mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA.2012 melalui 2 (dua) mekanisme meliputi : 1. Dekonsentrasi dengan kegiatan Koordinasi Fasilitasi dan evaluasi terhadap implementasi kegiatan penanganan lahan kritis. 2. Tugas Pembantuan dengan kegiatan Penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM) Namun hasil pelaksanaan kegiatan PLKSDA-BM masih saja adanya kendala dalam hal keterlambatan penyampaian pelaporan fisik dan keuangan

dari

satker

dekon

dan

TP

kepada

Ditjen

Bina

Pembangunan Daerah dan ketidaklengkapan data yang dilaporkan



sehingga menyebabkan kesulitan penyusunan rekonsiliasi di tingkat Pusat. Agar Pelaksanaan Program/ Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perencanaan dan peruntukan sekaligus pelaporannya baik fisik dan keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku.

Untuk

itu

perlu

disusun

pedoman tentang Penyusunan Laporan fisik dan keuangan program PLKSDA-BM 1.2. Dasar Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;  Permendagi Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan pedoman

ini adalah memberikan acuan

dan kemudahan Pengelola Program (satker Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dalam penyusunan laporan fisik dan keuangan secara transparan dan akuntabel. 5|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n


Sedangkan tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah untuk memberikan informasi/ pedoman dan mekanisme kepada pengelola Program PLKSDA-BM di daerah dalam : 1. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program PLKSDABM 2. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan program penanganan lahan kritis melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 3. Menyajikan perkembangan dan pencapaian kerja program PLKSDA-BM periode triwulanan, semesteran dan tahunan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota 4. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program

PLKSDA-BM

periode

triwulanan,

semesteran

dan

tahunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta upayaupaya yang sudah dilakukan. 5. Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut. 1.4. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup pedoman penyusunan laporan fisik dan keuangan

program

PLKSDA-BM

diperuntukan

bagi

pelaksana

program PLKSDA-BM di tingkat provinsi (dekonsentrasi) dan di tingkat kabupaten/kota (tugas pembantuan) yaitu : 1. Melakukan inventarisasi satker pengelola Program PLKSDA-BM pada SKPD Provinsi (Bappeda) dan SKPD Kabupaten/Kota (Bappeda atau Dinas tergantung SK Bupati/Walikota tentang penunjukkan satker ada di Bappeda atau Dinas)



2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran berjalan oleh satker pengelola Program PLKSDA-BM

baik

ditingkat

provinsi

maupun

ditingkat

kabupaten/kota kepada Pusat 3. Melakukan inventarisasi /pengumpulan data-data penunjang laporan fisik dan keuangan sebagaimana peraturan perundangundangan yang berlaku bagi dekon dan tp setiap periode waktu (triwulanan, semesteran dan tahunan) seperti : a. SPM dan SP2D b. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) c.

Data rekonsiliasi/ backup SAKPA

d. Data permasalahan e. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) 4. Melakukan inventarisasi dokumen perencanaan tahun anggaran berjalan

(AWP,

LK,

POK,

RKAKL

dan

DIPA)

termasuk

penanggung jawab kegiatan (KPA, PPK dan Bendahara) baik dekon maupun TP pengelola Program PLKSDA-BM 5. Menyusun dan menyampaikan laporan fisik keuangan tingkat kabupaten/kota kepada Pusat dan tembusan kepada satker Program PLKSDA-BM di tingkat provinsi 6. Menyusun dan menyampaikan laporan fisik dan keuangan serta hasil rekonsiliasi TP oleh satker provinsi untuk disampaikan kepada Pusat. 7. Menyampaikan kendala dan permasalahan terkait penyaluran dan distribusi anggaran dekon dan TP kepada Pusat. 1.5. Hasil Yang Diharapkan Adapun hasil yang diharapkan dari Pedoman Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan program PLKSDA-BM adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya penyusunan laporan fisik dan keungan program PLKSDA-BM; 2. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan program penanganan lahan kritis melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 3. Terwujudnya gambaran perkembangan dan pencapaian kerja program

PLKSDA-BM

periode

triwulanan,

semesteran

dan

tahunan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota 4. Teridentifikasinya permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program

PLKSDA-BM

periode

triwulanan,

semesteran

dan

tahunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta upayaupaya yang sudah dilakukan.



II. PELAPORAN

2.1. Jenis Laporan Adapun jenis pelaporan terkait dengan pelaksanaan program PLKSDA-BM menggunakan mekanisme Dana Dekonsentrasi (Provinsi) dan

Tugas

Pembantuan/TP

(Kabupaten/Kota),

secara

umum

pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Manajerial (pencapaian sasaran fungsional kegiatan), terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut, disampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 2. Laporan Akuntabilitas, mencakup Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntasi Barang Milik Negara (SABMN) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan laporan barang yang terdiri atas laporan mutasi barang dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN), disertai dengan fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), rekening koran per bulan berjalan, bukti pembukaan rekening, dan SK KPA. Laporan Keuangan dimaksud disampaikan sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam bentuk hardcopy dan softcopy (berdasarkan aplikasi SAI). 3. Laporan Program, mencakup laporan substansi kegiatan program PLKSDA-BM

sesuai

dengan

dokumen

perencanaan


tahun


anggaran berjalan dan memuat output masing-masing kegiatan baik kegiatan fisik dan non-fisik. Kegiatan non-fisik yaitu fasilitasi Pengelola satker diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan sub komponen seperti : honor KPA/PPK, bahan habis pakai termasuk

pelaporan

dan

perjalanan

dinas

dalam

rangka

monitoring dan evaluasi). Sedangkan kegiatan fisik (pelaksanaan penanaman, sipil teknis dan vegetasi, meliputi : 1. Pelaksanaan Pengolahan lahan, 2. Pelaksanaan pengadaan saprodi, 3. Pelaksanaan peralatan penunjang, 4. Pelaksanaan Sipil Teknis (Sumur siraman, bangunan teknis, dan lain-lain) 5. Pelaksanaan usaha ekonomi produktif 6. Pelaksanaan pendampingan oleh TPM

2.2.

Mekanisme Pelaporan

2.2.1. Penanggung Jawab

Dalam hal terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, dilakukan penyusunan laporan manajerial, yaitu laporan triwulanan, maka penanggung jawab kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Formulir A : formulir Laporan Triwulan Kegiatan: a. Pelaksanaan kegiatan yang di sampaikan oleh Penanggung jawab Kegiatan di Departemen/Lembaga secara triwulanan kepada Penanggung jawab Program dengan tembusan kepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi kegiatan berada;



b. Pelaksanaan

Dekonsentrasi,

yang

disampaikan

oleh

Penanggung Jawab Kegiatan secara triwulanan kepada Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan; c.

Tugas Pembantuan, yang disampaikan oleh Penanggung Jawab

Kegiatan

di

SKPD

secara

triwulanan

kepada

Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan. 

Formulir B : formulir Laporan Konsolidasi pelaksanaan kegiatan

per

program

Departemen/Lembaga/SKPD, Penanggung

jawab

untuk yang

Program

kegiatan disampaikan

kepada

di oleh

Pimpinan

Kementerian/Lembaga atau Kepala SKPD bersangkutan. 

Formulir

C

:

merupakan

formulir

Laporan

konsolidasi

triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian 1 merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut Kegiatan. Bagian 2 merupakan Laporan Konsolidasi Mnurut Fungsi, Sub Fungsi, dan Program; dan Bagian 3 menguraikan kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan. Formulir C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala, Lembaga/Bappeda, Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD dan disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (secara ringkas

dapat

dilihat

pada

periodesasi

dan

mekanisme

pelaporan).

2.2.2. Alur pelaporan

Khusus

untuk

pelaporan

Tugas

Pembantuan

dalam

rangka

mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan, maka pelaporan mencakup hal-hal sebagai berikut :



1. Laporan Keuangan dan Kinerja, dilakukan secara periodik yaitu: triwulanan, semesteran, akhir tahun disertai dengan foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), oleh KPA/SKPD di Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota sesuai dengan format yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan, yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah cq. Subdit Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air 2. Laporan Keuangan dan Kinerja disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah periode waktu pelaporan (triwulan, semester dan tahunan) yang bersangkutan berakhir. 3. Bentuk dan isi laporan Keuangan disusun dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang mengacu kepada Standar Akutansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pelaksanaan

Nomor 3 Kegiatan

tahun dan

2012 tentang Pedoman

Anggaran

di

lingkungan

KementerianDalam Negeri). 4. Laporan Akhir dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan yaitu laporan akhir pelaksanaan yang disusun oleh KPA/SKPD

yang

berisi

tentang

output/hasil

pelaksanaan

kegiatan, evaluasi kegiatan dan rencana tindaklanjut, yang dilampiri dengan foto-foto hasil pelaksanaan, disampaikan kepada Bupati/Walikota Penerima Tugas Pembantuan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis 12|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n


Masyarakat di Daerah Tahun Anggaran 2012, disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah cq. Subdit Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Air; 5. Bentuk dan isi laporan kinerja memuat tentang hasil-hasil yang telah dicapai setiap kegiatan, permasalahan yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan, dan rencana tindaklanjut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, laporan triwulanan yang dijelaskan adalah sebagai berikut: 1. Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Tabel 1. Mekanisme Pelaporan Triwulanan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi PELAPOR

FORMULIR *)

PENYAMPAIAN

PENERIMA

a. Penanggung jawab Kegiatan (PPTK)

Formulir – A

Tidak diatur

Penanggung jawab program

b. Penanggung jawab program

Formulir – B

Tidak diatur

Kepala SKPD

c. Kepala SKPD Provinsi

Formulir – C

d. Kepala Bappeda Provinsi a.n Gubernur

Provinsi

Formulir – C

5 hari kerja setelah Triwulan berakhir

1. Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi

10 hari kerja setelah triwulan berakhir

1. Menteri Perencanaan

2. Menteri / Pimpinan LPND terkait

2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

2. Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pembantuan


TEMBUSAN


Tabel 2. Mekanisme Pelaporan Triwulanan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pembantuan PELAPOR

FORMULIR *)

PENYAMPAIAN

PENERIMA

a. Penanggung jawab Kegiatan (PPTK)

Formulir - A

Tidak diatur

Penanggung jawab program

b. Penanggung jawab program

Formulir - B

Tidak diatur

Kepala SKPD

c. Kepala SKPD Kabupaten/ Kota

Formulir - C

TEMBUSAN

Kabupaten/ Kota 5 hari kerja setelah triwulan berakhir

d. Kepala Bappeda Kab/Kota a.n. Bupati/ Walikota

10 hari kerja setelah

Formulir - C

triwulan berakhir

1. Bupati/ Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

Kepala SKPD

2. Menteri / Pimpinan LPND terkait

dan kewenangannya sama

Provinsi yang tugas

Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi

Dalam rangka percepatan pelaporan kegiatan dekonsentrasi yang dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, maka Kepala SKPD/KPA wajib menyusun dan mengirimkan hardcopy laporan managerial dan akuntabilitas setelah melakukan rekonsiliasi dengan dibuktikan dengan adanya Berita Acara Rekonsiliasi setiap triwulan (per 31 Maret, per 30 Juni, per 30 September dan per 31 Desember) serta menyertakan softcopy baik dengan menggunakan compact disc maupun dikirim via e-mail. Laporan dibuat 2 (dua) rangkap

dan

Pembangunan

disampaikan Daerah

kepada

Kementerian

Direktorat Dalam

Jenderal

Negeri

Bina

Republik

Indonesia, dengan alamat : Ditjen Bina Bangda c.q Direktorat Fasilitasi

Penataan

Ruang

dan

Lingkungan

Hidup

Program

Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat



(Subdit Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air/P2SDA) Jln. Taman Makam Pahlawan Nomor 20, Kalibata Jakarta Selatan, 12750.

Telepon

/

Fax

:

(021)

7942645.

Email:

[email protected]

2.3.

Sistematika Pelaporan Salah satu unsur penting dalam penyusunan pelaporan Program PLKSDA-BM adalah perlunya kerangka yang jelas agar laporan mampu menggambarkan secara utuh hasil dari seluruh kegiatan PLKSDA-BM, selama periode tertentu. Mengingat format Laporan Manajerial

dan

Laporan

Akuntabilitas

sudah

diatur

melalui

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini yang akan dijelaskan dalam pedoman ini adalah sistematika Laporan Program baik triwulanan dan tahunan.

2.3.1. Laporan Triwulan dan Semester Adapun

sistematika

kerangka

penyusunan

laporan

program

PLKSDA-BM trwulan dan Semester dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Outline Laporan Program Triwulan dan Semester I.

Bagian Muka COVER LAPORAN BERITA ACARA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL



DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

II.

Bagian Isi/Subtansi Bab I.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

1.2.

Tujuan dan Sasaran

1.3.

Ruang Lingkup

Bab II.

PROGRESS/ KEMAJUAN KEGIATAN PLKSDA-BM (Periode Triwulan/Semserter berjalan)

2.1.

Realisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode berjalan

2.2.

Realisasi Penyerapan Fisik Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode berjalan

Bab III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH 3.1.

Permasalahan

3.2.

Upaya Pemecahan Masalah

3.3. Bab IV.

III.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut RENCANA KEGIATAN PLKSDA-BM (Periode Berikutnya)

Bagian Lampiran dan Kelengkapan Dokumen LAMPIRAN-LAMPIRAN



2.3.2. Laporan Tahunan Adapun sistematika

kerangka penyusunan Laporan

Program

PLKSDA-BM tahunan dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4. Outline Laporan Program Tahunan

I.

Bagian Muka COVER LAPORAN BERITA ACARA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

II.

Bagian Isi/Subtansi Bab I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan 1.3. Keluaran Yang Diharapkan

Bab II. GAMBARAN UMUM Untuk dekon menjelaskan gambaran umum kabupaten/kota. Sedangkan TP menjelaskan gambaran umum Desa Lokasi Program

Bab III. PELAKSANAAN PROGRAM



Bab IV. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM PLKSDA-BM

Bab IV. PENUTUP Rekomendasi kebijakan pelaksanaan Program PLKSDABM ke depan untuk pemerintah pusat

III. Bagian Lampiran dan Kelengkapan Dokumen LAMPIRAN-LAMPIRAN



III. PENJELASAN KERANGKA PENYUSUNAN PELAPORAN

3.1. Laporan Program Triwulanan dan Semeteran Ringkasan dari bab dan subbab Laporan Program baik fisik dan keuangan triwulan, semester dapat dijelaskan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Menjelaskan tentang pelaksanaan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang merupakan wujud perencanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal

Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda, Kemendagri) kepada

Pemerintah

Provinsi

(Dana

Dekonsentrasi

)dan

Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan) melalui program peningkatan

produktivitas

memanfaatkan

lahan

lahan

milik

dan

lingkungan

pemerintah

yang

dengan

melibatkan

keikutsertaan masyarakat di daerah sebagai suatu kegiatan yang mempunyai

dampak

positif

terhadap

pemecahan

masalah

lingkungan. Sebagai bentuk tanggung jawab satker pelaksana program PLKSDA-BM yang menggunakan dana dekonsentrasi dan

tugas

pembantuan,

maka

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan dekon dan TP masing-masing satker pengelola program setiap periode waktu

(triwulanan,

semesteran)

mempunyai

kewajiban

menyusun dan menyampaikan laporan fisik dan keuangan kepada pusat.



1.2.

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan PLKSDA-BM ini adalah memperbaiki lahan

berpotensi

menghasilkan

nilai

kritis

menjadi

ekonomis

lahan

dalam

produktif

upaya

yang

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat miskin dengan melibatkan kerjasama dengan multipihak (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM) Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut : a)

Meningkatnya produktivitas lahan pada lokasi pilot project

b)

Terciptanya area resapan air

c)

Meningkatnya

pendapatan

masyarakat/petani

peserta

program dan pihak lain yang terlibat program dalam jangka panjang d)

Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani pengelola lahan kritis

e)

Meningkatkan kerjasama multipihak dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pemerintah

f)

Meningkatnya

pendapatan

asli

daerah

dari

hasil

produktifitas lahan 1.3.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan

PLKSDA-BM berdasarkan

tahapan

kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Persiapan 

Sosialisasi Program Penangananan Lahan Kritis & SDA Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)



Inventarisasi Data Lokasi dan Kebutuhan Masyarakat



2.



Pemilihan Calon Lokasi dan Calon Petani



Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Tani



Penyiapan Lahan

Pelaksanaan 

Pelatihan Penanganan Lahan Kritis



Pelatihan manajemen, administrasi dan keuangan kelompok tani



Pendekatan Vegetatif (Penanaman Vegetasi, Social Planting, Pelestarian mata air, Penyulaman Tanaman)

3.

Tenaga Pendamping

4.

Sekretariat Satker

5.

Fasilitasi Pertemuan Koordinasi (Woorkshop Rakor, Raker ) 

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Penanganan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat

6.

7.



Workshop Evaluasi Pertengahan Tahun



Workshop Evaluasi Kinerja Akhir Tahun

Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional 

Peralatan Penunjang Kesekretariatan



Sekretariatan Pelaksana Program PLKSDA-BM

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Plkbm 

Monitoring dan Konsultasi ke Pusat



Monitoring dan Supervisi ke daerah

BAB II. PROGRESS/KEMAJUAN KEGIATAN PLKSDA-BM 2.1.

Rencana fisik dan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode Berjalan

Berisikan rencana fisik dan penyerapan keuangan dari beberapa kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode berjalan (triwulan/semester) 21|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n


2.2.

Realisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDABM Provinsi/Kabupaten Periode berjalan Berisikan realisasi penyerapan keuangan dari beberapa kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode berjalan (/ triwulan/ tahunan) 2.3.

Realisasi Fisik Kegiatan Provinsi/Kabupaten Periode Berjalan

PLKSDA-BM

Berisikan realisasi penyerapan Fisik dari beberapa kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode berjalan (/ triwulan/ tahunan), dengan mencantumkan volume kegiatan : jumlah orang/ peserta, frekuensi kegiatan dan lain-lain. BAB III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN 3.1.

Permasalahan

Berisi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah (Dasar masalah “disarankan” bersumber dari ketidaktercapaian target. 3.2. Upaya Penyelesaian Masalah Berisi upaya penyelesaian masalah

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah 3.3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Berisi rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah BAB IV. RENCANA KEGIATAN PLKSDA-BM Periode Berikutnya Berisi rencana kegiatan yang belum dilaksanakan pada periode sebelumnya untuk direncanakan akan dilaksanakan terkait 22|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n


kegiatan penanganan lahan kritis di daerah. (Rencana ini juga sebaiknya merujuk pada rekomendasi di atas. Supaya terlihat “benang merah”, maka rekomendasi untuk pemecahan masalah sebaiknya menjadi rencana kegiatan prioritas periode berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Copy SPM/SP2D , SPTJB, Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran 2.

Format LaporanTriwulan Dekon/TP

3.

Format Dekon/TP

4.

Format Konsolidasi Dekon/TP

5.

Ringkasan Fisik Kegiatan : a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (hari dan tanggal) b. Peserta dan Pelaksana Kegiatan ( jumlah orang, pria dan wanita) c. Output Kegiatan


3.2.

Laporan Tahunan Ringkasan dari bab dan subbab sistematika Laporan Program tahunan dapat dijelaskan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Menjelaskan tentang pelaksanaan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang merupakan wujud perencanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal

Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda, Kemendagri) kepada

Pemerintah

Provinsi

(Dana

Dekonsentrasi

)dan

Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan) melalui program peningkatan

produktivitas

memanfaatkan

lahan

lahan

milik

dan

lingkungan

pemerintah

yang

dengan

melibatkan

keikutsertaan masyarakat di daerah sebagai suatu kegiatan yang mempunyai

dampak

positif

terhadap

pemecahan

masalah

lingkungan. Sebagai bentuk tanggung jawab satker pelaksana program PLKSDA-BM yang menggunakan dana dekonsentrasi dan

tugas

pembantuan,

maka

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan dekon dan TP masing-masing satker pengelola program setiap periode waktu

(tahunan)

mempunyai

kewajiban

menyusun

dan

menyampaikan laporan fisik dan keuangan kepada pusat. 1.2.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun Maksud dari Laporan ini adalah menjelaskan hasil-hasil kegiatan dalam satu anggaran berjalan dari program PLKSDABM.



Sedangkan tujuan dari kegiatan PLKSDA-BM ini adalah a.

Menyajikan perkembangan dan pencapaian kerja program PLKSDA-BM selama tahun anggaran di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota

b.

Mengidentifikasi

permasalahan

yang

timbul

dari

pelaksanaan program PLKSDA-BM selama satu tahun anggaran di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta upaya-upaya yang sudah dilakukan. c.

Menyerahkan laporan fisik dan keuangan tahunan oleh Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Ditjen Bangda.

1.3.

Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan program PLKSDA-BM Tahun Anggaran …….. ini adalah : PROVINSI 1.

Terlaksananyanya Kegiatan Sosialisasi Program PLKSDABM

2.

Terlaksananyanya Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi

3.

Terlaksananyanya Kegiatan Mendampingi Kegiatan Survey Verifikasi Lokasi TA …..

4.

Terlaksananyanya Mengikuti Kegiatan Penyusunan AWP dan LK TA 2013 Program PLKSDA-BM

5.

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan TPM Program PLKSDABM Tahun…..

6.

Terlaksananyanya Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program PLKSDA-BM Tahun…..

7.

Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Program PLKSDABM Tahun Anggaran…..



KABUPATEN/KOTA 1.

Terlaksananyanya Kegiatan Sosialisasi Program PLKSDABM

2.

Terlaksananyanya Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

3.

Terlaksananyanya Kegiatan Mendampingi Kegiatan Survey Verifikasi Lokasi TA ……..

4.

Terlaksananyanya Kegiatan Pemberdayaan Kelompoktani : Rekruitment TPM/KTPM dan Pembentukan Kelompoktani Konservasi PLKSDA-BM

5.

Terlaksananyanya Mengikuti Kegiatan Penyusunan AWP dan LK TA 2013 Program PLKSDA-BM

6.

Terlaksananyanya Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program PLKSDA-BM Tahun ……

7.

Terlaksananya kegiatan Vegetatif dan Sipil Teknis melalui penanaman Tanaman di lokasi sasaran Tahun Anggaran

8.

Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Program PLKSDABM Tahun Anggaran……

BAB II. Gambaran Umum Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/ Kabupaten (Gambaran Umum Lokasi Program) Secara umum kegiatan di Provinsi/ Kabupaten didasarkan pada perencanaan yang sudah dibuat dalam Annual Work Plan (AWP), Lembar Kerja (LK)/ Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan DIPA Tahun Anggaran berjalan, termasuk desa lokasi program



BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM

3.1. Rencana Kegiatan Fisik dan Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode Tahun Anggaran Berisikan rencana fisik dan penyerapan keuangan dari beberapa kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode berjalan (triwulan/semester)

3.2. Realisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDABM Provinsi/Kabupaten Periode Tahun Anggaran

Berisikan realisasi penyerapan keuangan dari beberapa kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode tahun anggaran …. 3.2. Realisasi Fisik Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode Tahun Anggaran Berisikan realisasi penyerapan Fisik dari beberapa kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode tahun anggaran …., dengan mencantumkan volume kegiatan : jumlah orang/ peserta, frekuensi kegiatan dan lain-lain.



BAB III. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM 3.1.

Permasalahan/ Kendala

Berisi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah 3.2.

Upaya Penyelesaian Masalah

Berisi

upaya

penyelesaian

masalah

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah 3.3.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berisi rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah. BAB IV. PENUTUP Berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Copy SPM/SP2D , SPTJB, Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran 2.

Format LaporanTriwulan Dekon/TP

3.

Format Dekon/TP

4.

Format Konsolidasi Dekon/TP

5.

Ringkasan Fisik Kegiatan : a.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan (hari dan tanggal)

b.

Peserta dan Pelaksana Kegiatan ( jumlah orang, pria dan wanita)

c.

Output Kegiatan



IV.

PENUTUP

Demikian pedoman penyusunan Laporan fisik dan Keuangan PLKSDA-BM

ini

Kabupaten/Kota, pelaksanaan

dibuat dalam

program

sebagai menyusun

acuan

bagi

pelaporan

PLKSDA-BM.

Provinsi terkait

Pedoman

ini

dan

dengan dapat

dikembangkan sesuai kondisi daerah setempat dan kebutuhan, kepentingan, daerah. Diharapkan pedoman ini diharapkan dapat membantu memperlancar penyajian perkembangan/progress dan data informasi kegiatan program PLKSDA-BM secara konprehensif dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.



LAMPIRAN-LAMPIRAN


Form. SPM/SP2D

SPTJB



FORM SPTJB


FORM.

Tatacara pengisian form Laporan Realisasi Keuangan Bulanan berisi informasi tentang :  Kolom ke-1 diisi nomor pada masing-masing kegiatan.  Kolom ke-2 diisi uraian kegiatan dari setiap realisasi.  Kolom ke-3 diisi sifat/jenis pembayaran yang tertera pada SPM.  Kolom ke-4 s/d kolom ke-6 diisi Nomor, tanggal, dan Nilai pengajuan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan ke KPPN atas beban rupiah murni.  Kolom ke-7 s/d kolom ke-9 diisi Nomor, tanggal, dan nilai penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas beban Rupiah Murni.


Lampiran ….. Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR A LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEPARTEMEN/LPND, DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN Formulir A merupakan formulir Laporan Triwulan Kegiatan untuk: a. b. c. I. 1. 2. 3.

Pelaksanaan kegiatan yang di sampaikan oleh Penanggung jawab Kegiatan di Departemen/Lembaga secara triwulanan kepada Penanggung jawab Program dengan tembusan kepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi kegiatan berada; Pelaksanaan Dekonsentrasi, yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan secara triwulanan kepada Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan; Tugas Pembantuan, yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan di SKPD secara triwulanan kepada Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan.

8. 9. 10.

DATA UMUM : Diisi sesuai dengan data yang tercantum di dalam DIPA. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : Dinas ........ Provinsi ...... Nomor Kode dan Nama Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama fungsi Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama sub fungsi Nomor Kode dan Nama Program : Diisi sesuai kode dan nama program Indikator hasil : Diisi ..... Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Diisi sesuai DIPA Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan / Tahun ke : misalnya 1/1 (1 tahun dan tahun pertama) atau 2/1 (2 tahun sekarang tahun ke-1) Penanggungjawab Kegiatan : Nama Orang Tempat Kedudukan Penanggungjawab Kegiatan : Alamat Nomor Surat Pengesahan DIPA : Sesuai SP DIPA

II.

DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR PER SUB KEGIATAN:

4. 5. 6. 7.

Nomor Kode dan Nama Sub Kegiatan 1

No. Loan 2

Anggaran (Rp.000) PHLN Rupiah 3 4

Total 5


Indikator Keluaran (Output) 6

Satuan (Unit) 7


Total

a. b. c. d. e. f.

g.

Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama sub kegiatan sebagaimana tecatum dalam dokumen DIPA. Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negri. Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Pinjaman Luar Negeri dan atau Hibah (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum dalam DIPA Kolom 4 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Rupiah Murni (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA Kolom 5 : Diisi jumlah total anggaran (alokasi dana) yang bersumber dari PHLN dan Rupiah (dalam ribu rupiah)sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA atau tambahkan kolom 3 dengan kolom 4 Kolom 6 : Diisi indikator keluaran yang akan di capai oleh masing-masing sub kegiatan. Data indikator keluaran diisi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen DIPA, misalnya Kegiatan Pembangunan Gedung sub kegiatan Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis 2500 m2. Kolom 7 : Cantumkan satuan (unit) dari indikator keluaran, misalnya indikator keluaran sub kegiatan adalah Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis 2500m2.

III. SASARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN Sub Kegiatan 1

Total Kegiatan*

S/D Triwulan Lalu (%) Keuangan Fisik S R S R 2 3 4 5

S 6

Triwulan ini (%) Keuangan R S 7 8

Fisik R 9

S 10

S/D Triwulan ini (%) Keuangan Fisik R S R 11 12 13

S: Sasaran; R: Realisasi *Total Sasaran dan Realisasi Fisik untuk Kegiatan dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG


Lokasi 14


a. b. c. d. e. h. i. j. k. l. m. n. o.

Kolom 2 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. Kolom 3 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. Kolom 4 : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. Kolom 5 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang, pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. Kolom 6 : Cantumkan prosentase sasaran peyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini (periode pada triwulan pelaksanaan kegiatan). Kolom 7 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini. Kolom 8 :Cantumkan proentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan. Kolom 9 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksnaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan Kolom 10 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan ini. Sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah ssaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pada triwulan ini. Kolom 11 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang ini. Realisasi tersebut merupakan akumulasi jumlah realisasi pada triwulan sebelumnya dengan realisasi pada triwulan ini. Kolom 12 : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini. Kolom 13 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini. Kolom 14 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tesebut dilaksanakan.

PERHATIAN 1: Realisasi dan Rupiah Murni yang dilaporkan adalah Realisasi berdasarkan SP2D. Realisasi dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang dilaporkan adalah jumlah realisasi SP2D (untuk OO dan RK) ditambah dengan realisasi berdasarkan Payment Advice untuk PL. PERHATIAN 2: Cara Perhitungan Prosentase tertimbang: A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap sub kegiatan dengan cara berikut: 100% =

B. Prosentase bobot Sub Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Sub Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Sub Kegiatan C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Kegiatan adalah jumlah Prosentase sasaran /realisasi tertimbang dari semua Sub Kegiatan.



IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No.

Sub Kegiatan

Kendala

Tindak Lanjut yang Diperlukan

Pihak yang diharapkan dapat Membantu Penyelesaian Masalah

1

2

3

4

5

Penanggung jawab Kegiatan

(…………………………) a. Kolom 1 :Diisi nomor urut b. Kolom 2 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. c. Kolom 3 :Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Sub Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pecapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan. d. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan. e. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah.



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM TRIWULANAN MENURUT UNIT ORGANISASI

Formulir B merupakan formulir laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan per program untuk kegiatan di Departemen/Lembaga/SKPD, yang disampaikan oleh Penanggung jawab Program kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga atau Kepala SKPD bersangkutan.

Unit Organisasi

:………………………………………………………………………………………………………………

Nomor Surat Pengesahan DIPA

:………………………………………………………………………………………………………………

Nomor Kode dan Nama Program

:………………………………………………………………………………………………………………

Indikator Hasil

:……………………………………………………………………………………………………………… Penyerapan (%)

Nomor Kode dan Nama Kegiatan

No. Loan

PHLN

RM

TOTAL

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Anggaran (Rp.000)

Indikator Kinerja Keluaran (Out put)*) Lokasi

12

Jumlah S= Sasaran; R=Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

 Unit Organisasi : Diisi nama unit organisasi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam satu program  Nomor Surat Pengesahan DIPA: Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DIPA  Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yang mencerminkan befungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan mengguakan saaran program yang tecantum dalam dokumen DIPA. a. Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA. b. Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang mendapatkan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri. c. Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang besumber dari PHLN. Bagi kegiatan yang mendapatkan beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut. d. Kolom 4 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni. e. Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3 ditambah koom 4.



f. g. h.

i. j. k.

Kolom 6 : Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini. Kolom 7 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini. Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan. a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Contoh Nama Kegiatan: - Pembangunan jalan - Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa. Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7): - Terbangunnya jalan - Pelaksanaan pembinaan Kolom 9 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, misalnya narasi: Terbangunnya jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi: Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali) Kolom 10 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk mengisi kolom ini besumber dari Formulir A Bagian III kolom 12. Untuk jumlah sasran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan Kolom 11 : Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 13. Untuk jumlah realisasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.

PERHATIAN: Cara Perhitungan Prosenase Tertimbang: A. Tetapkan lebih dahulu prosenase bobot dari setiap kegiatan dengan cara berikut: 100% =

B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Kegiatan. C. Prosentase tertimbang sasran /realisasi fisik program adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua kegiatan.

l.

Kolom 12 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apakah lokasi kegiatan kurang dari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu persatu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan “x lokasi”, x adalah banyaknya lokasi kegiatan



KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No.

Sub Kegiatan

Kendala



1

2

3

4

5

……………………………..,. ………… Penanggungjawab Kegiatan

(…………………………) a. Kolom 1 : Diisi nomor urut b. Kolom 2 : Diisi dengan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya c. Kolom 3 :Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencpaian sasaran kinerja yang telah direncanakan. d. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan. e. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah.



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C LAPORAN KONSOLIDASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/BAPPEDA/SKPD Formulir C merupakan formulir laporan konsolidasi triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian 1 merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut Kegiatan. Bagian 2 merupakan Laporan Konsolidasi Mnurut Fungsi, Sub Fungsi, dan Program; dan Bagian 3 menguraikan kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan. Formulir C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala, Lembaga/Bappeda, Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD dan disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (secara ringkas dapat dilihat pada periodesasi dan mekanisme pelaporan). LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD ……………………………………………………………………………………………………………… No

No SP DIPA

N

Pe

o m o r K o d e

Anggaran (Rp.000)

n y e r a p a n

Indikator Kinerja Keluaran (Out put)*)

( % )

d a n N a m a

1 1.

2 …/.../

3

No. K Loan e g i a t a n 4

Pen

PHLN

RM

TOTAL

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

5

6

7

8

9

10

11

PROGRAM A Indikator hasil……….

….Kegiatan 1


S (%)

R ( % )

12

13

a n g g u n g

L

J a w a b

14

15

o k a s i


….Kegiatan 2

….Kegiatan 3

….Kegiatan dst

PROGRAM B Indikator hasil……….

….Kegiatan 1

….Kegiatan 2

….Kegiatan 3

….Kegiatan dst

Jumlah S= Sasaran; R=Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

 Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota/SKPD : Pilih sesuai dengan instansi yan membuat laporan dan diisi bersesuaian.  Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif)yang mencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumen DIPA. a. Kolom 1 : Diisi nomor urut b. Kolom 2 : Diisi sesuai dengan Nomor Surat pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DIPA. c. Kolom 3 :Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA d. Kolom 4 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri. e. Kolom 5 :Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut.



f. g. h. i. j.

k. l. m.

Kolom 6 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yan bersumber dari Rupiah Murni. Kolom 7 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, ysitu jumlah kolom (5+6). Kolom 8 :Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini. Kolom 9 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini. Kolom 10 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan. a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Contoh Nama Kegiatan: - Pembangunan Jalan dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa. Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7): - Terbangunnya Jalan dan Pelaksanaan Pembinaan Kolom 11 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi: Pelaksanaan maka untuk satuan (unit)diisi frekuensi pembinaan (X kali). Kolom 12 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan. Kolom 13 :Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk jumlah realisasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.

PERHATIAN 1: Untuk mengisi kolom 10,11,12,dan13 bersumber dari laporan yang disampaikan oleh penanggung jawab program (Formulir B) kolom 7,8,9, dan 10 PERHATIAN 2: Cara Perhitungan Prosentase tertimbang: A. Tetapkan dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut: 100% =

B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentase tertimbangg dari setiap Kegiatan. C. Prosentase tertimbang sasaran/realisasi fisik Program adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua kegiatan. DENGAN CARA YANG SAMA, CARA PERHITUNGAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN JUGA UNTUK MENGHITUNG BOBOT SUATU PROGRAM DALAM SATU DIPA ATAU BOBOT SUATU PROGRAM DIDALAM SUATU INSTANSI. n. Kolom 14 : Cantumkan insyansi penanggung jawab program. Misalnya Program X dilaksanakan oleh Departemen Y, tetapikoordinasi pelaksanaan program tersebut berada di Departemen Z, maka kolom 14 tersebut diisi Departemen Z. o. Kolom 15 : Diisi lokasi dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi



kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan “X lokasi”, X adalah banyaknya lokasi kegiatan.

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI, DAN PROGRAM

Kode

Anggaran (Rp.000)

Fungsi/ Sub Fungsi/ Program

1

2

XX

FUNGSI A

XX

SUB FUNGSI AA

XXXX

….Program A1

XXXX

….Program A2

XXXX

….Program A3

XX

FUNGSI B

XX

SUB FUNGSI AB

XXXX

….Program B1

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Keluaran (Out put)*) S

N PHLN

RM

TOTAL

S

3

4

5

6

R

7

8


a t u a n

a r a s i

9

T

R Penanggung Jawab ( ( % % ) )

( U n i t ) 10

11

12


XXXX

….Program B2

XXXX

….Program B3

Jumlah

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Kolom 1 : Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, dan program Kolom 2 : Diisi dengan nama fungsi, Sub fungsi, program Kolom 3 :Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing program yang bersumber dari PHLN. Kolom 4 :Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing program yang bersumber dari Rupiah Murni Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom3 ditambah kolom 4 Kolom 6 :Diisi prosentase sasaran tertimbang penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program. Kolom 7 :Diisi prosentase tertimbang realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program. Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masing – masing kegiatan. Kolom 9 : Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom 8. Kolom 10,11 : Cantumkan sasaran pencapaian kinerja hasil untuk masing – masing program pada triwulan ini. Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada 1 (satu) tahun anggaran. Kolom 12 : Diisi sebagaimana kolom 14 pada FORMULIR C BAGIAN LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM.

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No.

Sub Kegiatan

Kendala



1

2

3

4

5



a. Kolom 1 : Diisi nomor urut b. Kolom 2 : Diisi dengan Program dan Kegiatan yang mengahadapi kendala dalam pelaksanaannya. c. Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan. d. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan. e. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat / instansi terkait yang diharapkqn dapat membantu penyelesaian masalah.


Pedoman Pelaporan Fisik Dan Keuangan

Recommend Documents