KEPALA DESA REMPANGA KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN KEPALA DESA REMPANGA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, UANG OPERASIONAL DAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMPANGA,
Menimbang
: a. Bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun Anggaran 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 14 ayat
(3) bahwa
belanja
pegawai untuk
penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; tunjangan pengelola keuangan; tujangan tambahan tunjangan makan;
penghasilan;tunjangan kesehatan;
dan
pelaksanaannya
tunjangan
dibayarkan
BPD; uang setiap
bulan;
b. Bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun Anggaran 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 28
ayat
(2)
Pengeluaran
desa
yang
mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, tidak termasuk untuk belanja pegawai yang
bersifat
mengikat
dan
operasional
perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa. Mengingat
: a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1959
tentang
Pembentukan
Tingkat II di Kalimantan Republik sebagai
Indonesia
Tahun
Undang-Undang
Republik Indonesia
Daerah
(Lembaran Negara 1953
Nomor
Lembaran
9,
Negara
Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Nomor
5539)
Negara
Republik
sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015,
(Lembaran
Negara
Repuublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
d. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara Tahun 2007 Nomor 16);
f. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
8
Tahun
2016
tentang
pedoman
pengelolaan keuangan desa;
g. Surat
Keputusan
Nomor
Kutai
Kartanegara
162/SK-BUP/HK/2016
Penetapan Tunjangan Kepala
Bupati
Besaran dan
Desa,
Penghasilan
Tetap,
Penerimaan
Lainnya
Untuk
Perangkat
Desa,
Badan
Permusyawaratan Desa dan Staf Desa. MEMUTUSKAN :
Tentang
Menetapkan
: PERATURAN
KEPALA
PENGHASILAN
TETAP,
OPERASIONAL
DAN
DESA
TENTANG
TUNJANGAN, HONORARIUM
UANG TAHUN
ANGGARAN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: 1 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat berwewenang
hukum untuk
yang
memiliki
mengatur
dan
batas
wilayah
mengurus
yang
urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2 Pemerintahan
Desa
adalah
penyelenggara
urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa dan staf desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan
wilayah
dan
ditetapkan
secara
demokratis.
5 Pemegang
Kekuasaan
Pengelolaan
Keuangan
Desa
yang
selanjutnya disebut PKPK Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
6 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPK Desa adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
7 Petugas Penatausahaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPK Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan fungsi akuntansi desa dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
8 Bendahara membidangi
adalah
unsur
urusan
menatausahakan Urusan Keuangan.
staf
sekretariat
administrasi
keuangan
desa
dalam
desa
keuangan membantu
yang untuk kerja
9 Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
10 Petugas Sosial Masyarakat Desa adalah Petugas yang bertugas di desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan Kepala Desa;
11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
12 Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan secara detail, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBDesa;
13 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan atau Kepala Seksi/Kepala Urusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dibuat untuk permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Desa;
14 Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah uang yang besarannya tetap dan dibayarkan setiap bulan untuk
kepala desa, perangkat desa dan staf desa berdasarkan surat keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan.
15 Tunjangan Pengelola Keuangan adalah unsur balas jasa berupa uang yang dibayarkan setiap bulan untuk pemerintah desa karena
jabatannya
sebagai
pengelola
keuangan
desa
berdasarkan keputusan kepala desa.
16 Tunjangan Operasional adalah unsur balas jasa berupa uang yang dibayarkan setiap bulan untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD
dalam rangka membantu
pelaksanaan tugas operasionalnya.
17 Tunjangan Fungsional adalah unsur balas jasa berupa uang untuk
menujang
tugas
dan
fungsinya
sebagai
pengelola
keuangan yang diterima PPK Desa dan Bendahara Desa dari Bulan Januari sampai dengan Maret 2016.
18 Uang operasional adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk Ketua RT desa pelayanan
rangka membantu pelaksanaan tugas
pemerintahan,
perencanaan
pembangunan,
ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
19 Honorarium
petugas
sosial
yang
selanjutnya
disebut
honorarium adalah uang dibayarkan setiap bulan untuk
petugas sosial dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat desa yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa.
20 Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa adalah penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang bersumber dari hasil usaha, hasil pengelolaan aset, swadaya,
partisipasi
dan
gotong
royong,
dan
lain-lain
pendapatan asli desa.
21 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan atau Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setelah Barang/Jasa diterima yang dimaksudkan untuk permohonan pencairan anggaran seluruh kegiatan kepada Kepala Desa.
22 Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang
diterima
Kabupaten
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23 Penerimaan diperoleh
pembiayaan
dari
Sisa
adalah
Lebih
pembiayaan
Penggunaan
desa
Anggaran
yang Tahun
Sebelumnya yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
24 Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Desa Rempanga yang selanjutnya disebut FPMLK Rempanga adalah lembaga swadaya masyarakat yang menyalurkan hibah secara rutin untuk operasional pemerintah desa, penyelenggara pemerintahan desa dan lainnya melalui Pemerintah Desa Rempanga.
BAB II BESARAN SILTAP, TUNJANGAN, UANG OPERASIONAL DAN HONORARIUM
Pasal 2 1 Siltap Kepala Desa Rempanga pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 2.750.000,-
2 Siltap Sekretaris Desa Rempanga pada Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 1.500.000,-
3 Siltap Kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa Rempanga pada Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 1.350.000,-
4 Siltap Kepala Dusun Desa Rempanga pada Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 900.000,-
Pasal 3 Siltap Staf Desa Rempanga pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 900.000,-
Pasal 4
(1) Tunjangan Operasional Ketua BPD Rempanga Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 1.650.000,-
(2) Tunjangan Operasional Wakil
Ketua
BPD Rempanga
Tahun
Anggaran 2016 adalah Rp. 1.650.000,-
(3) Tunjangan
Operasional
Sekretaris
BPD
Rempanga
Tahun
Anggaran 2016 adalah Rp. 1.400.000,-
(4) Tunjangan Operasional Anggota BPD Rempanga Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 1.300.000,-
Pasal 5 1 Tunjangan PKPK Desa Rempanga Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 900.000,-
2 Tunjangan Koordinator PTPK Desa Rempanga Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 850.000,-
3 Tunjangan anggota PTPK Desa Rempanga Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 750.000,-
4 Tunjangan fungsional PKPK Desa Rempanga Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 900.000,-
5 Tunjangan fungsional Bendahara Desa Rempanga Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 750.000,-
6 Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dibayarkan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016. Pasal 6 Uang operasional Rukun Tetangga tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 750.000,Pasal 7 (1) Honorarium guru ngaji di Desa Rempanga tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 250.000,-
(2) Honorarium guru TK/TPK di Desa Rempanga tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 250.000,-
(3) Honorarium
pengurus
kuburan
di
Desa
Rempanga
tahun
anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 200.000,-
(4) Honorarium petugas fardhu kifayah di Desa Rempanga tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 200.000,-
(5) Honorarium penjaga rumah ibadah di Desa Rempanga tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 250.000,-
(1) Honorarium
petugas
kebersihan
di
Desa
Rempanga
tahun
anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 900.000,-
(2) Honorarium penjaga keamanan kantor Desa Rempanga tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 900.000,Pasal 8
1. Tunjangan selain yang disebutkan dalam peraturan kepala desa ini adalah tunjangan operasional yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah yang peruntukannya sudah ditentukan dan dibayarkan melalui Pemerintah Desa Rempanga.
2. Sumber tunjangan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang bersumber dari Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Desa Rempanga. BAB II TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 9 (1) Siltap,
tunjangan,
uang
operasional
dan
honorarium
dibayarkan setiap bulan.
(2) Pembayaran dilaksanakan melalui pengajuan SPP kepada Kepala Desa.
(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan :
a RAB yang dibuat oleh Kepala Urusan/Kepala Seksi yang menanganinya, diverifikasi oleh koordinator PTPK dan disahkan oleh Kepala Desa;
b Salinan Surat Keputusan Pengangkatan masing-masing penerima
Siltap,
tunjangan,
uang
operasional
dan
honorarium;
c Laporan kegiatan bulanan bagi perangkat desa, staf desa,
petugas sosial, dan BPD.
d Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang menyertakan bukti-bukti pengeluaran yang sah bagi rukun tetangga;
e Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan d disampaikan untuk mendapatkan pembayaran pada bulan berikutnya.
f
Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan d terlampir dalam peraturan kepala desa ini.
7 SPP untuk Siltap, tunjangan pengelola keuangan, tunjangan fungsional serta tunjangan operasinal dari FPMLKR Rempanga oleh Kepala Urusan Keuangan.
8 SPP untuk honorarium petugas sosial diajukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
9 SPP untuk tunjangan operasional BPD dan uang operasional RT diajukan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.
10 SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani pengaju anggaran, Koordinator PTPK, Bendahara Desa dan Kepala Desa.
11 Koordinator PTPK sebagaimana dimaksud ayat (7) bertugas memverifikasi :
a Ketersediaan
anggaran
dalam
bidang
kegiatan
yang
tercantum dalam RKPDesa atau APBDesa Tahun 2016 dan atau
ketersediaan
anggaran
dari
sumber-sumber
pendapatan desa yang sah lainnya;
b Kesesuaian dengan syarat-syarat dilakukannya pembayaran; dan
c Kesesuaian pembayaran kegiatan sesuai yang tercantum dalam SPP dengan peraturan perundang-undangan.
12 Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) bertugas memverifikasi ketersediaan anggaran pada kas desa dan buktibukti pengeluaran yang sah.
13 Kepala Desa selaku PKPK Desa menyetujui dan memerintahkan untuk dilaksanakannya pembayaran.
14 Dengan diketahui Kepala Urusan Keuangan, Bendahara Desa membayarkan anggaran yang diajukan.
15 Pembayaran pajak dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan dan dipotong langsung oleh bendahara desa. Pasal 10
(1) Pembayaran siltap, tunjangan, uang operasional dan honorarium dapat dilaksanakan sebelum RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan.
(2) Sumber anggaran untuk pembayaran siltap, tunjangan, uang operasional dan honorarium adalah pendapatan desa dari ADD yang pagu indikatifnya telah disampaikan kepada pemerintah desa.
(3) Jika sumber anggaran dari ADD belum diterima, maka dapat meminjam
anggaran
yang
bersumber
dari
PADesa
atau
penerimaan pembiayaan desa.
(4) Pemakaian
anggaran
yang
bersumber
dari
penerimaan
pembiayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat dilakukan jika PKPK Desa dan PPTK desa meyakini bahwa ADD dapat dicairkan pada tahun anggaran berkenaan. BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1) Peraturan Kepala Desa ini hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2016. (2) Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini menyesuaikan dengan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rempanga.
Ditetapkan di Desa Rempanga pada tanggal 27 April 2016 KEPALA DESA REMPANGA
( SARPIDI ALI )
Diundangkan di Desa Rempanga pada tanggal 28 April 2016 SEKRETARIS DESA REMPANGA
( AKHMAD RIPANI )
BERITA DESA REMPANGA TAHUN 2016 NOMOR 2
Lampiran
: Peraturan Kepala Desa Rempanga
Nomor
:2
Tanggal
: 28 April 2016
Format Laporan Kegiatan
