I PUTU DEDY KASTAMA HARDY, SKM, MPH
instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (UU No. 1/2004);
instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (UU No. 1/2004);
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Tanggungjawab Keuangan Negara
Orientasi pada hasil, Profesionalitas serta Akuntabilitas dan Transparansi
UU 17 / 2003 UU 1 / 2004 UU 15/2004
FLEKSIBILITAS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
REFORMASI SEKTOR KEUANGAN TIDAK HANYA INPUT TAPI OUTPUT
ANGGARAN BERBASIS KINERJA
MEWIRASWASTAKAN PEMERINTAH
PPK-BLU
TRANPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
◦
Seperti dikatakan Max Weber, bapak sosiologi modern bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting.
Ditinjau dari mechanic view pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari organic view pemerintah berfungsi sebagai public service agency dan sebagai investor.
Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayan masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat diitransformasikan menjadi unit yang otonom.
Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat Tidak bertujuan untuk mencarai laba; Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi; Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk; Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung; Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. BLU bukan subyek pajak
BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa: rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain; BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan: otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus: pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.
Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut: BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas bidang pemerintaahn yang bersangkutan; Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan; Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan ◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah; Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah; Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan; BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari msyarakat atau badan lain; Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan
Instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk memberikan pelayanan kepada masyrakat berupa penyedian barang dan/atau jasa Tanpa mengutamakan mencari keuntungan Didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
BLU (PP 23 Tahun 2005)
Status Hukum
Bagian kementerian/lembaga
Tujuan
Non profit oriented
Manajemen
•
•
Otonom ala korporasi Nomenklatur & struktur manajemen sesuai dgn Instansi
Operasional Keuangan
Pengecualian asas Universalitas
Sumber Pendanaan
•
•
APBN/APBD (pendapatan BLU) Pendapatan Hasil usaha/jasa
SDM
PNS dan non PNS
Subyek Pajak
Bukan Subyek Pajak
Flexibilitas Keuangan
Corporate Governance
Lingkungan BLU
Nilai Tambah
Investor
Lain-lain Pemerintah Masyarakat
Pegawai
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
PENERAPAN PPK - BLU
KEBUTUHAN ORGANISASI : ADJUSTMENT TRANSFORMASI RESTRUKTURISASI • • •
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH YANG AKAN MENERAPKAN PPK-BLU
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat
Masih mendapatkan subsidi dari pemerintah terdiri dari ◦
◦
◦
Pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang dijabarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang maksudnya ◦
Gaji Biaya oprasional Biaya investasi/modal
Pendapatan RSU tidak disetor ke Kas Negara hanya dilaporkan saja ke Departemen Keuangan
Dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (3)
Memenuhi persyaratn Subtantif ◦
◦
Persyaratan Administrasi ◦
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Menyelengarakan tugas pokok dan fungsi menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum Dalam melakukan kegiatan tidak mengutamakan pencarian keuntungan Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat Pola tata kelola/kelembagaan Rencana strategis bisnis Laporan keuangan pokok Standar pelayanan minimal Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen
Persyaratan Teknis (ditetapkan oleh Menteri Kesehatan) ◦
◦
Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU Kinerja keuangan RS bersangkutan adalah sehat
Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh menteri terkait Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh menteri keuangan Dalam pelaksanaan pembinaan dapat dibentuk dewan pengawas
Sesi 2
Pendapatan dan Belanja Pengelolaan Kas Pengelolaan Piutang dan Utang Investasi Pengelolaan Barang Akuntansi Remunerasi Surplus/defisit Status Kepegawaian PNS dan non PNS Nomenklatur kelembagaan dan pimpinan
BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra KL/ RPJMD BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan. RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL/RKA SKPD
RBA
RKA-SKPD
DPA-SKPD (Berbeda dgn DIPA satker Biasa)
Pendapatan: APBD Layanan KSO Hibah Lainnya
Cost Accounting Variable Direct Costs Fixed Direct Costs Variable OH Costs Fixed OH Costs
Biaya Pegawai Biaya Material dan Supplies Depresiasi/Amortisasi Biaya Operasional Lainnya
Retribusi/Pajak
Belanja Pegawai, Barang/jasa, Modal (APBD)
Dgn SPM Penggunaan pendapatan BLU Belanja
Pegawai Belanja Barang/Jasa
Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal
Belanja Modal Dgn SPM Pengesahan
Ringkasan Belanja Modal: - Belanja Modal APBD Rp xxx
-Belanja Peg, Barang, & Modal -Penarikan dana dgn SPM/SP2D
Alokasi APBN Hasil Layanan BLU Hasil Kerjasama Dgn Pihak Lain
PNBP K/L
Dapat dikelola langsung sesuai RAB
Usaha Lainnya
Hibah Terikat
Sesuai persyaratan pemberi hibah
Pasal 14 PP 23/2005
Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam RBA Jika melampaui ambang batas hrs mendapat persetujuan Menkeu Jika terjadi kekurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga
Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat Penarikan dana APBN dengan SPM Rekening bank BLU dibuka di bank umum oleh pimpinan BLU BLU dapat melakukan investasi jangka pendek dalam rangka cash management .
Pasal 16 PP 23/2005
BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya. Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan. Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menkeu
Pasal 17 PP 23/2005
BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat Utang jangka pendek untuk belanja operasional Utang jangka panjang untuk belanja modal Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menkeu Pembayaran utang merupakan tanggungjawab BLU
BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas ijin Menkeu Keuntungan dari investasi pendapatan BLU.
Ps. 19 PP 23/2005
Pengadaan barang berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehatdapat dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan yang berlaku bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi Kewenangan pengadaan barang secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah. Barang inventaris dapat dialihkan dan dihapuskan oleh BLU dan dilaporkan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga. Ps. 20-21 PP 23/2005
BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga secara berkala LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal. Ps 25-27 PP 23/2005
Surplus anggaran dapat digunakan untuk TA berikutnya. Surplus dapat disetor sebagian/seluruhnya ke Kas Negara/Kas Daerah atas perintah Menkeu dengan mempertimbangkan likuiditas BLU Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu melalui menteri/pimpinan lembaga.
Ps. 29 PP 23/2005
Kelembagaan tunduk pada peraturan perundangan sektoral. Jika terjadi perubahan kelembagaan, harus berpedoman pada ketentuan Menteri PAN Pejabat pengelola BLU dapat terdiri dari PNS dan non PNS Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di instansi BLU.
Pembinaan Teknis BLUmenteri/pimpinan lembaga Pembinaan Keuangan Menteri Keuangan Dapat dibentuk suatu dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan untuk BLU yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemeriksaan intern dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern BLU. Pemeriksaan ekstern BLU sesuai dengan peraturan perundangan.
◦
◦
Instansi/calon BLU
Pimpinan SKPD
ya
tidak
Tidak diusulkan
usulan
usulan
Persyaratan substantif
memenuhi
Bupati
Usulkan BLU
ya Teliti Persyaratan teknis tidak
memuaskan
Usulkan diteruskan
Teliti Persyaratan administrasi
Penetapan BLU Penuh
ya
kurang tidak Penetapan BLU bertahap
Tdk diusulkan Tdk disetujui
1.
Organisasi dan Tata Laksana;
2.
Akuntabilitas;
3.
Struktur Organisasi; Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi yg logis; Ketersediaan dan Pengembangan SDM.
Akuntabilitas Program; Akuntabilitas Kegiatan; Akuntabilitas Keuangan.
Transparansi
Kejelasan Tugas dan Kewenangan; Ketersediaan Informasi kepada Publik.
1. Visi dan Misi 2. Program Strategis
Program 5 tahunan; Kesesuaian visi, misi, program, kegiatan dan pengukuran pencapaian kinerja; Indikator kinerja 5 tahunan berupa indikator pelayanan, keuangan, administratif, dan SDM.
3. Pengukuran Pencapaian Kinerja
1. Kelengkapan Laporan Keuangan Pokok;
Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Kesesuaian dengan standar akuntansi; 3. Hubungan antar laporan Keuangan lain;
Saldo ekuitas di neraca = saldo ekuitas awal +/- dgn suplus/ defisit atau laba/rugi periode tsb dan +/- lainnya; Saldo kas akhir periode pd Lap Arus Kas = saldo kas di neraca.
4. Kesesuaian antara Keuangan dgn Indikator Kinerja yang ada di Rencana Strategis; 5. Analisis Laporan Keuangan
KONSEP BLUD 1. Neraca awal. 2. Sistem akuntansi berbasis akrual 3. Tarif pelayanan berdasarkan unut cost 4. Rencana berorientasi bisnis 5. Remunerasi
KONDISI RS SEKARANG 1. Belum menghitung asset 2. Kas basis 3. Tarif pelayanan diatur perda 4. Rencana menganut azas kepentingan umum dan sosial 5. Belum ada remunerasi
SOLUSI KE BLUD 1. Menghitung asset dan lain-lain untuk menyusun neraca awal 2. Menyusun sistem akuntansi yang berbasis akrual 3. Menghitung unit cost tetap diusulkan ke Gubernur /KDH 4. Rencana kegiatan dengan menerapkan prinsip bisnis dengan tidak meninggalkan fungsi sosial 5. Penerapan remunerasi dengan mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan “
”
KONSEP BLUD 1. Standar Pelayanan Minimal 2. Anggaran berorientasi Out Put 3. APBN / APBD ditetapkan bulan Oktober dan November tahunsebelumnya 4. pendapatan BLUD dapat digunakan langsung 5. Sumber pembiayaan BLUD dari pendapatan BLUD dan subsidi/ Hibah
KONDISI RS SEKARANG 1. Belum ada standar pelayanan Minimal 2. Anggaran berorientasi In Put 3. APBN/APBD ditetapkan bulan November tahun sebelumnya 4. Pendapatan fungsional RS disetorkan ke kas Daerah (Kepmendagri 29/2002) 5. Sumber pembiayaan RS dari anggaran subsidi dan fungsional (Kepmendagri 29/2002)
SOLUSI KE BLUD 1. Membuat standar pelayanan Minimal 2. Melaksanakan anggaran orientasi Out Put 3. APBN/APBD ditetapkan bulan Oktober dan November 4. Pendapatan fungsional RS dapat digunakan langsung , namun tetap dituangkan RKA yang diusulkan ke Pemda / Gubernur 5. Sumber pembiayaan dar pendapatan fungsional dan subsidi hibah
KONSEP BLUD 1. Ssa lebih penggunaan dana PPK BLUD pada akhir tahun Anggaran diperhitungkan sebagai saldo awal tahun berikutnya 2. Pendapatan aset tetap BLUD merupakan pendapatan satuan kerja BLUD 3. Instansi pemerintah dapat ditetapkan sebagai BLUD bila memenuhi syarat Substantif, Tehknis dan Administratif 4. a.Pejabat BLUD non Eselon b.Pejabat BLUD PNS/Non PNS
KONDISI RS SEKARANG 1. Sisa lebih penggunaan dana RS pada akhir tahun disetor kekas daerah (Kepmendagri 29/2002) 2. Penjualan asset tetap satuan kerja RS merupakan pendapatan Daerah 3. RS sebagai badan tidak perlu memenuhi persyaratan tehknis dan administratif 4. a.Pejabat eselon b.Pejabat PNS
SOLUSI KE BLUD 1. Sisa lebih penggunaan dana PPK BLUD pada akhir tahun anggaran diperhitungkan sebagai saldo awal tahun berikutnya dan diusulkan dalam RKA yang ditetapkan Gubernur/ KDH 2. Penjualan asset tetap merupakan pendapatan RS atas persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 3. Instansi pemerintah dapat ditetapkan sebagai BLUD bila memenuhi syarat Substantif, Tehknis dan Administratif 4. a.Pejabat BLUD eselon/ non eselon b.Pejabat BLUD PNS/ Non PNS (Berdasar competency dan ditetakan Pemda)
