9
AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM
Disusun untuk memenuhi tugas Akuntansi Pemerintahan Semester VII
DISUSUN OLEH
ADITYA SUPRAYITNO/04
FARID AL-FIRDAUS/18
NURKHOLIS RAFSANJANI/32
TRI MULYADI WIBOWO/38
KELAS 7 A ALIH PROGRAM
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA – STAN
2015
AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) merupakan konsep baru dalam pengelolaan keuangan negara. Konsep ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Fleksibilitas yang diberikan antara lain adalah kewenangan untuk mengelola langsung pendapatan yang dip eroleh dari masyarakat maupun dari hasil kerja sama atau hibah. Namun pada BLU juga diterapkan sistem pengendalian yang khusus pada tahap perencanaan dan penganggaran serta pada tahap pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut, satker BLU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis dan disusun berdasarkan kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN.
Pengertian RBA
RBA-BLU adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLU.RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLU tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa laporan keuangan. RBA juga memuat prakiraan maju (forward estimate) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RBA tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu. RBA merupakan refleksi program dan kegiatan dari kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.
Penyusunan RBA
BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana strategis bisnis lima tahunan ini kemudian diturunkan menjadi RBA Tahunan. RBA Tahunan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD serta disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
Dalam penyusunan RBA biasanya dilakukan dengan metode top down dan bottom up yang dimulai dari :
Policy Statement oleh pimpinan;
Tingkat pusat pertanggungjawaban;
Komite anggaran yaitu suatu panitia anggaran yang punya tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran;
Tingkat direksi dan dewan pengawas
Pengajuan RBA
Setelah RBA disusun, maka langkah selanjutnya adalah pengajuan RBA sebagai berikut:
BLU mengajukan RBA kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD;
RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.;
RBA BLU yang telah disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD;
Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN/APBD;
BLU menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.
Penetapan RBA
Pengkajian kembali RBA dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
Pengkajian kembali RBA tersebut terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLU, kinerja keuangan BLU, serta besaran persentase ambang batas;
Adapun besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU;
Pengkajian dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan unit yang berwenang pada kementerian/lembaga serta BLU yang bersangkutan;
Hasil kajian atas RBA menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN;
Setelah APBN ditetapkan, pimpinan BLU melakukan penyesuaian atas RBA menjadi RBA definitif
Akuntansi Pendapatan dan Belanja BLU
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya, atau mengembangkan standar akuntansi spesifik dengan mengacu pada pedoman akuntansi BLU sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PMK nomor 76 Tahun 2008, tentunya setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
Dengan demikian, maka pada umumnya BLU menerapkan SAK dalam pelaporan keuangannya. SAK menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Artinya pendapatan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih telah muncul (sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat). Sedangkan untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan kementrian/lembaga, perlu dilakukan penyesuaian atas akun pendapatan dan belanja yang berbasis akrual menjadi akun pendapatan dan belanja berbasis kas.
Formula penyesuaian pendapatan dan belanja berbasis akrual menjadi berbasis kas adalah sebagai berikut:
Pendapatan Berbasis Kas = Pendapatan BLU + pendapatan diterima di muka – pendapatan yang masih harus diterima
Belanja Berbasis Kas = Biaya BLU – Biaya yang dibayar tidak tunai termasuk Penyusutan + utang biaya yang dibayar + biaya dibayar di muka
Akuntansi Pendapatan
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pengukuran pendapatan menggunakan azas bruto, yakni pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya, tanpa dikurangi pembebanan atas perolehan pendapatan tersebut.
Klasifikasi Pendapatan BLU
Pendapatan BLU diklasifikasikan ke dalam:
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya dirinci per jenis layanan BLU. Diakui pada saat diterima, atau hak untuk menagih timbul. Pendapatan ini dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
Hibah
Pendapatan yang diterima dari masyarakat/badan lain tanpa ada kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa. Terbagi menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Adapun maksud terikat di sini ialah maksud dan peruntukan atas hibah tersebut telah ditentukan oleh pemberi hibah. Pendapatan ini diakui pada saat kepemilikan atas barang berpindah, atau pada saat kas diterima oleh BLU (apabila hibah berupa uang). Pendapatan ini dicatat sebesar nilai kas (apabila hibah berupa uang), atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan (barang).
Pendapatan APBN
Pendapatan yang diterima dari APBN, untuk belanja operasional (belanja pegawai & belanja barang dan jasa), ataupun belanja investasi (belanja modal). Pendapatan ini diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D. Pendapatan ini dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto pada belanja pada SPM.
Pendapatan Usaha Lainnya
Pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan pendapatan lainnya yang bukan berasal dari kegiatan utama BLU. Diakui pada saat diterima, atau hak untuk menagih timbul. Pendapatan ini dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
Merupakan selisih harga jual dengan nilai buku aset non lancar. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa. Merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal BLU, tidak berulang dan di luar kendali BLU.
Pendapatan-pendapatan tersebut disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan, dan rinciannya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
Akuntansi Belanja
Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya pada RBA definitif. Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktik bisnis yang sehat.
Apabila belanja BLU melampaui ambang batas fleksibilitas, maka BLU dapat mengajukan usulan tambahan dari APBN/APBD kepada Menteri Keuangan/PPKD melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, namun harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
Azas yang digunakan dalam pengesahan pendapatan dan belanja BLU adalah Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja yang sumber dananya dari PNBP yang digunakan langsung. Pendapatan BLU adalah Hak BLU yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah diterima dalam kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja BLU adalah Kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU: surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang digunakan langsung.
Sumber dana PNBP
Layanan yang diberikan kepada masyarakat;
Hibah tidak terikat danlatau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
Hasil kerjasama BLU dengan pihak laln danlatau hasil usaha lainnya;
Pendapatan lainnya yang sah
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2D) BLU: surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan danlatau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU.
Penyampaian SP3B BLU
Periode penyampaian adalah triwulanan;
Penyampaian dapat dilakukan satu kali/lebih dari satu kali dalam satu triwulan
Syarat kelengkapan (rangkap 2)
SP3B BLU;
Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) yang ditandatangani KPA/Pemimpin BLU;
Arsip Data Komputer (ADK) SP3B BLU
Ralat SP3B BLU
Ralat SP3B BLU ke KPPN dapat diajukan ketika terdapat kesalahan yang berupa kesalahan administrasi (mekanisme koreksi) dan atau kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan atau belanja (mekanisme penyesuaian).
Syarat kelengkapan pengajuan ralat SP3B BLU:
Fotokopi SP3B BLU yang akan diralat;
SPTJ yang ditandatangani KPA/Pemimpin BLU;
ADK dan hard copy ralat SP3B BLU yang dihasilkan dari aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani KPA/Pemimpin BLU;
Informasi data supplier (khusus mekanisme penyesuaian)
KPPN menerbitkan ralat SP2B BLU berdasarkan ralat SP3B BLU setelah melakukan:
Pemeriksaan kelengkapan SP2D;
Pengujian terhadap ralat SP3B BLU;
Pencocokan tanda tangan KPA/Pemimpin BLU dengan spesimen tanda tangan
Pelaporan Keuangan BLU
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, aktivitas keuangan, arus kas, dan informasi catatan atas laporan keuangan BLU yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan BLU menyajikan informasi tentang:
aset;
kewajiban;
ekuitas;
pendapatan dan biaya; dan
arus kas
Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan BLU.
Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan BLU sekurang-kurangnya terdiri dari :
Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional;
Laporan Posisi Keuangan atau Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan
Penyajian Laporan Keuangan
Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup:
Nama BLU;
Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha;
Tanggal atau periode pelaporan;
Mata uang pelaporan dalam Rupiah; dan
Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan
Penyampaian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan BLU disampaikan secara berjenjang kepada menteri/pimpinan lembaga serta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester, dan tahun. Laporan Keuangan triwulanan terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.
Penyampaian Laporan Keuangan BLU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir;
laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir
Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Keuangan BLU jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
Konsolidasi Laporan Keuangan
Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga. Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan, kementerian negara/lembaga, BLU menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap Semester dan tahun. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK/ standar akuntansi industri spesifik.
BLU membuat Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). BLU merupakan satker kementerian/lembaga, oleh karena itu laporan keuangan BLU dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian/lembaga. Konsolidasi laporan keuangan dapat dilakukan jika digunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama. BLU menggunakan SAK sedangkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga menggunakan SAP, karena itu BLU mengembangkan sub sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Komponen Laporan Keuangan BLU yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga meliputi:
Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional;
Neraca
Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan dan belanja meliputi pendapatan yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, penerimaan APBN, dan pendapatan usaha lainnya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi tersebut mencakup seluruh transaksi keuangan pada BLU:
Transaksi keuangan BLU yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, penerimaan APBN, dan pendapatan usaha lainnya wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga dan Pemerintah. Oleh karena itu transaksi tersebut harus disahkan oleh KPPN dengan mekanisme SPM dan SP2D setiap triwulan. Dengan demikian pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di BLU juga dilakukan secara kumulatif setiap triwulan. BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan KPPN setiap triwulan
Pos-pos neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas juga dikonsolidasikan ke neraca Kementerian negara/lembaga. Untuk tujuan ini perlu dilakukan reklasifikasi pos-pos neraca agar sesuai dengan SAP dengan menggunakan Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Dalam rangka menyiapkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi, sistem akuntansi BLU juga harus menghasilkan data elektronis berupa file Buku Besar/Arsip Data Komputer (ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1/UAPA dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Eselon I atau kementerian negara/lembaga. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat Eselon I atau kementerian/ lembaga telah mencakup laporan keuangan BLU.
Dalam hal sistem akuntansi keuangan BLU belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, BLU perlu melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan SAK ke dalam laporan keuangan berdasarkan SAP. Proses konversinya mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/operasi.
Referensi:
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis & Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011;
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU;
Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 9 /PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 2 /PB/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 9 /PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
