MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA “HUBUNGAN PANCASILA DENGAN HAM”
DISUSUN OLEH: KETUA : ERIS SEPTIAN AZIZI MODERATOR : YASIR AL KHAQ SEKRETARIS : SURYA PILKATTIYA ANGGOTA : 1. KENDY FARDANSYAH 2. DERIAN SULISTIO 3. RICKY JOHANES 4. HAKIKI
POLITEKNIK RAFLESIA CURUP JALAN S.SUKOWATI NO.28 CURUP , KAB.REJANG LEBONG , PROVINSI BENGKULU TELPON (0732) 325496 . FAX (0732) 325496 . TAHUN AJARAN 2013 / 2014
Bab I. Pendahuluan
1
KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya lah makalah ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini membahas tentang “Pancasila sebagai Hak Asasi Manusia”, suatu bahasan yang sudah banyak diperbincangkan di masyarakat, namun terkadang masih banyak yang belum memahami secara mendasar apakah Hak Asasi Manusia (HAM) iu sendiri ? Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman tentang Hak Asasi Manusia
dan
sekaligus
menjadi
tugas
mahasiswa
dalam
mata
kuliah
“Kewarganegaraan” Dalam proses penyelesaian makalah ini saya berterimakasih kepada orang-orang yang telah membantu saya yaitu : 1. Bpk Heriyanto M.pd, selaku dosen mata kuliah “Pancasila” 2. Rekan - rekan mahasiwa, karena telah banyak memberikan masukan untuk makalah ini. 3. Orang tua yang selalu mendoakan yang terbaik untuk semua yang kami kerjakan. Demikian makalah ini kami buat semoga bermanfaat,
Daftar isi
2
Bab 1. Pembukaan.
Halaman judul……………………………………………………………………………….. 1
Lembar Pengesahan……………………………………………………………………….. 1
Kata pengantar ……………………………………………………………………………… 2
Daftar isi. ………………………………………………………………………………………. 3
Latar Belakang………………………………………………………………………………... 5
Bab 2. Pembahasan
Pengertian hak asasi manusia………………………………………………………….. 8
Pengertian pancasila ………………………………………………………………………. 8
Maksud dari ham dalam pancasila……………………………………………………. 9
Ciri pokok hakikat ham…………………………………………………………………….10
Sejarah dan perkembangan ham……………………………………………………….10
Implementasi ham dalam pancasila ………………………………………………….12
Prinsip ham dalam sila – sila pancasila …………………………………………......15
Upaya penengakan ham……………………………………………………………………19
Penjabaran Hubungan antara ham dengan pancasila…………………………27
Bab 3. permasalahan.
Analisa masalah……………………………………………………………………………….29
Hubungan pancasila dengan HAM…………………………………………………….30
Bab 4. manjaat dan tujuan teori.
3
Manfaat………………………………………………………………………………………….7
Tujuan. ………………………………………………………………………………………….7
Bab 5.penutup.
Kesimpulan…………………………………………………………………………………...35
Saran. …………………………………………………………………………………………...37
Daftar pustaka……………………………………………………………………………….38
A.
Latar Belakang
4
Setiap individu terlahir ke dunia ini memiliki seperangkat hak-hak yang merupakan karunia Tuhan yang diberikan secara otomatis dimiliki oleh individu tersebut ketika ia terlahir ke dunia ini. Hal ini sifatnya sangat mendasar dan fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati, yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Dalam pengkajian tentang hak-hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia dimulai di Inggris dengan lahirnya Magna Charta (1215), yaitu perlindungan tentang kaum bangsawan dan gereja. Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terdapat Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) yang di dalamnya memuat hak asasi manusia dan hak asasi warga Negara. Perkembangan selanjutnya adalah setelah Revolusi Perancis, di Perancis tuntutan tentang hak-hak asasi warga Negara dengan semboyannya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Pada abad ke-20 perkembangan lebih lanjut hak-hak asasi manusia tidak sekadar terbatas pada persamaan hak, hak atas kebebasan dan hak pilih saja, tetapi meluas dan berkembang meliputi bidang ekonomi (kesejahteraan) dan sosial budaya. Di Amerika Serikat sewaktu Presiden Roosevelt dikenal dengan kebebasan yaitu kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan dari rasa ketakutan dan kebebasan berkeinginan. Setelah Perang Dunia II peristiwa yang penting dalam perkembangan hak-hak asasi manusia, adalah paham demokrasi (dari, oleh, untuk) rakyat dan peristiwa penting diakuinya hak-hak asasi manusia secara umum (universal), yaitu lahirnya “Universal
5
Declaration of Human Rights” sebagai pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, pada tangggal 10 Desember 1948 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, yang memuat 30 pasal tentang hak-hak asasi manusia. Para pendiri Negara telah menyadari bahwa dengan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia dan juga bangsa menjadikan manusia memiliki martabat serta derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Demikian pula bangsa Indonesia dapat berdiri sebagai negara yang merdeka dan bermartabat seperti bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia. Itulah sehinga materi yang berkenaan dengan HAM oleh pendiri negara telah diinkorporasikan dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945. Dimasukkannya materi HAM di dalam UUD 1945 telah membawa konsekuensi bahwa HAM telah merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh hukum. Pancasila baik sebagai dasar Negara maupun sebagai ideologi bangsa banyak mendapat sorotan. Pada tatanan faktual misalnya selalu digeneralisasi bahwa adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pelanggaran HAM dan bentuk lainnya seperti KKN, dianggap sebagai bukti ketidakberdayaan ideology Pancasila dalam mengatasi berbagai masalah bangsa yang timbul dalam era reformasi sekarang dan pengaruh kehidupan global. Pancasila juga mendapat sorotan dari para penulis dari berbagai disiplin ilmu. Meskipun demikian, pada dasarnya semua menyadari bahwa Pancasila memuat sejumlah nilai dasar (sistem nilai universal) yang melandasi HAM dan tidak dapat dipisahkan dari cita rakyat Indonesia. Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama
6
dalam era reformasi ini. Dalam pemenuhan tentang HAM ini, kita harus ingat bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak dapat menghindari untuk bersentuhan atau bersinggungan dengan kepentingan orang lain. Jangan sampai untuk memenuhi HAM pribadi masing – masing, orang sampai melakukan pelanggaran terhadap HAM orang lain. Karena itulah penulis tertarik untuk membahas tentang Hak Asasi Manusia.
Tujuan dan Manfaat 1. Agar mahasiswa mengerti tentang HAM 2. Agar mahasiswa dapat memahami tentang Pancasila 3. Agar mahasiswa tidak salah persepsi mengenai makna HAM dalam Pancasila 4. Agar mahasiswa mengerti, memahami dan dapat menerapkan HAM dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari hari
7
BAB 2. PEMBAHASAN A. Pengertian Hak Asasi Manusia
HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan,keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
B. Pengertian Pancasila
Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sifat dari pancasila adalah imperative atau memaksa, siapa saja yang berada diwilayah NKRI, wajib mentaati pancasila serta mengamalkan dengan tanpa persyaratan. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan.
8
C . Maksud Dari Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serat pedoman hidup bangsaIndonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang pertama ialah perumusan ayat ke 1 pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa didunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Hubungan antara Hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan Sebagai berikut : 1. Sila ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. 3. Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. 4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
9
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesarbesarnya pada masyarakat.
D. Ciri Pokok Hakikat HAM Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu: 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).
E. Sejarah dan Perkembangan HAM Sejarah dan perkembangan mengenai HAM sudah ada dari dahulu, dimulai dari pemikiran – pemikiran tentang HAM pasca Perang Dunia II yang dibagi ke dalam empat generasi, yaitu : 1. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan
10
adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru. 2. Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik. 3. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. 4. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses
pembangunan
yang
terfokus
pada
pembangunan
ekonomi
dan
menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government
11
F. Implementasi HAM dalam Pancasila HAM merupakan salah satu contoh dari penerapan pancasila sila kedua. Maksudnya disini adalah bagaimana HAM benar-benar dilaksanakan dan dijunjung tinggi dengan tetap berpegang pada pernyataan pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Di dalam kehidupan bangsa, manusia mempunyai kedudukan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Oleh karena itu, mereka berhak untuk memiliki suatu kedudukan (harkat, martabat, dan drajat) yang sama. Sila kedua pancasila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang mengakui adanya harkat dan martabat manusia, mengakui bahwa semua manusia adalah bersaudara, mengakui bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara adil, dan pengakuan bahwa setiap manusia wajib mengembangkan kehidupan bersama yang semakin berbudaya (beradab). Atas dasar tersebut, sila kemanusiaan tidak akan membedakan manusia dalam memperlakukan dan mengakui harkat dan martabatnya baik karena perbedaan kulit, suku, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Setiap warga negara diberi kebebasan yang sama, tidak ada perbedaan apapun misalnya kebebasan memeluk
agama.
Dalam
melaksanakan
perintah
agama,
diwajibkan
saling
menghormati. Kita tidak boleh melecehkan agama dan keyakinan orang lain. Peraturan pelaksanaan hak asasi manusia berbentuk peraturan perundang-undangan yang bersumber pada pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi perlu dilindungi dengan pelaksanaan kewajibannya. Setiap orang mempunyai hak asasi. Sesuai dengan ajaran hak asasi dalam berbagai peraturan yang berlaku, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sebab kalau dilaksanakan secara mutlak maka akan melanggar hak asasi orang lain. Jadi batas pelaksanaan hak asasi adalah hak milik orang lain. Mertoprawiro (dalam Margono, dkk, 2002: 60) menyatakan bahwa
12
pelaksanaan hak asasi manusia dalam pancasila harus selalu ada keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Kedua saling membutuhkan dan mempengaruhi. Keseimbangan tersebut harus dicapai sehingga dapat memberikan ketenangan dan keberhasilan setiap manusia. Oleh karena itu, upaya pemajuan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa diantara Hakhak Asasi Manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pemajuan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia. Di dalam era globalisasai sekarang ini, tidak ada negara yang bisa menutup dirinya dari masyarakat internasional, mengucilkan diri dari komunitas internasional, dan sebaliknya kalau ingin menjalin hubungan dengan banyak negara, pemerintah yang berkuasa tidak bisa berbuat sewenang-wenang, sehingga kehilangan kelayakan sebagai suatu pemerintah. Demikian pula dengan warga negara juga tidak bisa melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia. Semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta semua kalangan dan lapisan masyarakat dan warga negara perlu terlibat dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia di antaranya melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pengadilan HAM, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang
13
ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota PBB dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ternyata penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari harapan masyarakat. Banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sejarah Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaran, dan kesenjangan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Kenyataan memang menunjukan bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau pengakuan Hak Asasi Manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta kelurganya dan sebagainya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat publik dan aparat negara. Mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, kadang kala justru mengintimidasi, menganiaya atau bahkan menghilangkan nyawa rakyat. Adapun hak –hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi: (1) hak-hak asasi pribadi meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak, dan sebagainya; (2) hak-hak asasi ekonomi yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya; (3) hakhak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya; dan (4) hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Implementasi HAM dapat
14
dipahami secara benar maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individu yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, upaya tersebut harus diupayakan secara terus menerus ke setiap orang sedini mungkin melalui pendidikan HAM baik pendidikan formal maupun non formal. Implementasi HAM tidak hanya disadari dengan pikiran tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar tercipta keseimbangan hidup di dalam masyarakat.
G. Prinsip HAM dalam Sila-sila dari Pancasila The founding fathers setelah melakukan perenungan yang dalam dan panjang akhirnya menyepakati, menetapkan serta mengesahkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi Negara pada 18 Agustus 1945. sumber bahan dan nilai Pancasila digali dari diri bangsa Indonesia sendiri. Nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, menurut Hamid Attamimi (BP-7 Pusat, 1993:69) memiliki fungsi konstruktif dan regulatif. Fungsi konstruktif mengandung arti bahwa Pancasilalah yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupahan tata hukum yang benar. Pancasila di sini merupakan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan makna sebagai hukum. Pancasila juga memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Bila mengacu kepada fungsi konstruktif dan regulatif dari Pancasila, maka menjadi catatan kita bersama bahwa setiap proses perumusan perundang-undangan (termasuk di dalamnya UU tentang HAM), para perumus harus selalu menjadikan nilai-nilai universal dan bahkan nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya.
15
Sistem nilai universal dari Pancasila yang melandasi HAM adalah (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan. Nilai religius (ketuhanan) yang diamanatkan dalam sila pertama, dapat dikatakan merupakan suatu keunikan dalam penyelenggaraan Negara RI dibandingkan dengan Negara-negara Barat misalnya, yang tentunya berangkat dari kondisi masyarakat Indonesia sendiri. Ide tentang HAM bagi bangsa Indonesia adalah HAM yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Karena HAM bersumber dari nilai-nilai ketuhanan sehingga HAM yang dikembangkan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan Tuhan. Manusia dengan menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada dasarnya manusia itu, termasuk manusia yang menyelenggarakan kekuasaan tidak akan berarti apapun dalam kehidupannya tanpa kekuasaanNya, sebab di depan Tuhan semua manusia sama. Harkristuti Harkrisnowo (2002: 5), merinci kerangka pikiran utama yang dapat ditarik dari sila pertama Pancasila dalam kaitannya dengan HAM (termasuk kaitannya dengan hukum) adalah: a. Negara berkewajiban untuk menjamin hak dan kebebasan dasar pada setiap individu untuk beragama secara bebas. b. Ketentuan perundang-undangan harus selalu mengacu pada nilai-nilai ke-Tuhanan yang universal c. Semua individu dalam Negara memiliki hak yang asasi untuk memilih dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang ia percaya, dan tiada apapun yang dapat memaksanya untuk memilih dan menjalankan ibadahnya tersebut. Derivasi dari asas di atas telah secara tegas dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan dasar manusia sebagai
16
hak yang secara kodrati melekat pada dan tak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan” (Sinar Grafika, 1999; 4). Pemahaman nilai ini di tingkat praksis juga Nampak belum bulat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tingkat dan bentuk konflik yang terjadi di beberapa daerah yang masih dilandasi oleh hal-hal yang primordial. Kemanusaiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hal asasinya yang harus dihormati oleh siapapun, dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Pengertian manusia beradab adalah manusia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan iman, sehingga nyatalah bedanya dengan makhluk lain (Suhadi, 2003: 42). Nilai-nilai kemanusiaan ini merupakan sumber nilai bagi HAM. Tanpa nilai kemanusiaan, HAM akan mengakibatkan manusia ke luar dari jatidirinya sebagai manusia. Untuk itu, kemanusiaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah berkeadilan dan berkeadaban. Karena itu perwujudan HAM harus meningkatkan keadilan dan peradaban manusia. Sila kedua Pancasila inilah yang melandasi sejumlah hak dan kebebasan mendasar bagi seluruh individu yang berada dalam wilayah Indonesia. Prinsip yang terkandung dalam sila kedua Pancasila menjadi landasan untuk berperilaku terhadap sesama (Harkristuti Harkrisnowo, 2002:8), yang pada dasarnya antara lain adalah: a. Setiap individu memiliki kebebasan mendasar yang dijamin Negara dan hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain.
17
b. Setiap individu harus diberlakukan sama oleh Negara tanpa melihat asal-usul biologis maupun sosialnya. c. Hak atas hidup yang berkualitas, hak atas rasa aman dari ancaman, serangan atau derita apapun dimiliki oleh setiap individu. d. Setiap individu harus dilindungi dan berhak untuk tidak disiksa secara psikis maupun psikologis dan pejabat publik. Sila ketiga pancasila yakni persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai persatuan bangsa. Nilai persatuan yang ada disesuaikan dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Nilai persatuan yang dimaksud adalah kondisi dinamis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan secara terus menerus dari bangsa Indonesia yang sangat heterogen, baik dari segi ras, suku, agama, tingkat ekonomi maupun keyakinan politik. Sila ketiga Pancasila inilah yang membuahkan kerangka pikir, misalnya penghormatan kepada setiap perbedaan yang ada, penghormatan pada hukum dan masyarakat adat, harmoni dan keseimbangan. Kerakyatan yang dipimpin olah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, sebagai sila keempat pancasila, merupakan asas yang menghasilkan seperangkat nilai yang menjadi landasan kehidupan sebagai warga Negara dalam pemerintahan, yang dirumuskan dalam hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat mempuyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Di dalam menyelesaikan masalah bersama diutamakan musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen ikut berpartisipasi dalam masalah tersebut. Pada dasarnya asas yang dianut dalam sila keempat Pancasila adalah mengutamakan partisipasi publik yang merupakan salah satu unsur dalam kerangka Good Governance. Implikasinya adalah bahwa dalam proses pengambilan keputusan, publik harus dilibatkan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
18
Sila kelima pancasila di dalamnya terkandung nilai – nilai keadilan sosial, antara lain berupa (a) perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat meliputi seluruh rakyat Indonesia, (b) keadilan dalam kehidupan social terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, serta pertahanan keamanan, dan (c) cita-cita masyarakat adil makmur material dan spiritual secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, (d) adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain, dan (e) cinta akan kemajuan dan pembangunan. Nilai keadilan harus menjadi dasar dalam pembangunan HAM karena tanpa keadilan HAM akan menjadi manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Menjadilah ia bertindak sewenang-wenang dan melanggar HAM manusia lainnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung elemen keadilan yang sebenarnya lebih dari sekedar keadilan menurut hukum (legal justice). Sila kelima Pancasila ini menurut Harkristuti Harkrisnowo (2002:10), membawa ke depan sejumlah landasan pikir bagi semua komponen yang menyangkut antara lain: a. Hak atas pendidikan, pekerjaan, perumahan yang layak bagi setiap insan b. Hak atas keadilan hukum yang didasarkan pada asas persamaan di muka hukum. c. Adannya mekanisme hukum yang memastikan bahwa keadilan diberikan pada setiap insan.
H. Upaya Penegakan HAM Untuk menjaga penegakkan HAM, maka dibutuhkan suatu lembaga yang memantau proses penegakkan HAM. Di dalam PBB sendiri terdapat beberapa badan yang mengatur tentang penegakkan HAM secara internasional. Hal ini membuat Indonesia membangun suatu mekanisme penegakkan HAM untuk mengawasi proses penegakkan
19
HAM di Indonesia. Berikut ini adalah lembaga – lembaga ( internasional dan nasional ) yang mengawasi proses penegakkan HAM di dunia internasional : 1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2. United Nations Security Council 3. United Nations Human Rights Council 4. International Criminal Court 5. OSCE Representative on Freedom of the Media 6. UNESCO
Dalam lingkup nasional juga terdapat beberapa lembaga yang mengawasi proses penegakkan HAM, diantaranya : 1. Mahkamah Konstitusi Lembaga tinggi negara ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Menurut Undang – Undang Mahkamah Konstitusi memiliki tugas sebagai berikut : a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama b. dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum c.
Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia telah dipengaruhi oleh perubahan politik setelah turunnya Presiden Soeharto tahun 1998. Sidang Istimewa
20
MPR bulan November 1998, misalnya, menghasilkan Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi manusia dicantumkan pula dalam Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945 (tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Ketetapan No. XVII/MPR/1998. Menurut Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia (rumusan yang dalam instrumen interasional dirumuskan sebagai kewajiban to protect, to promote, to implement or enforce and to fulfill human rights). Bagaimana hak asasi manusia ditegakkan di hadapan ancaman-ancaman kekuasaan yang tak perlu dan berlebihan, apa lagi yang bersalah-guna (corrupt)? Dalam kaitan ini penting pula untuk memeriksa mekanisme penyampaian keluhan publik (public complaints procedure), peradilan administrasi/tata-usaha negara, peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan hak asasi manusia, komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR), maupun pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada dasarnya, secara strict wewenang Mahkamah Konstitusi
menguji
konstitusionalitas
undang-undang
sehingga
dikenal
terhadap sebagai
konstitusi constitutional
merupakan review.
uji
Dalam
pelaksanaannya di Indonesia, dan berbagai negara, uji konstitusionalitas itu disandarkan kepada suatu alas hak (legal standing) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau wewenang konstitusional pemohon constitutional review. Rumusan ini perlu sedikit dijelaskan. Pertama, dirumuskan sebagai “hak dan atau wewenang”. Wewenang konstitusional lebih terkait dengan kewenangan lembaga
21
negara yang berhak pula untuk memohon constitutional review terhadap undangundang dalam hal suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini menyangkut kewenangan lembaga negara pemohon pengujian). Kedua, hak konstitusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara. Secara kategoris, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup hak-hak sosial-politik, hak-hak kultural dan ekonomi, hak-hak kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain. Jaminan hak asasi manusia dalam UUD RI tersebar dalam sejumlah pasal antara lain 18B (2), 26, 27-28, 28A-28J (Bab XA), 29 (Bab Agama), 31-32 (Bab Pendidikan dan Kebudayaan), 33-34 (Bab Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial), 30 (Bab Pertahanan dan Keamanan). Jadi, pengaturan konstitusional mengenai hak asasi manusia tidak terbatas pada Bab XA tentang HAM. Di sini perlu diberikan catatan tentang perumusan hak asasi manusia dalam UndangUndang Dasar 1945. 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dibentuk melalui Keppres No. 5 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Enam tahun kemudian, atau dua tahun setelah pemerintahan Soeharto jatuh, dasar hukum dirubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat, yaitu Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini juga memberi wewenang yang lebih kuat pada lembaga tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki mandat untuk :
22
1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB, 2.
Meningkatkan
perlindungan
dan
penegakan
hak
asasi
manusia
guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan empat (4) fungsi pokok, yaitu : a. Pemantauan, b. Penelitian/pengkajian, c. Mediasi, d. Pendidikan Sejak itu pelaksanaan empat fungsi tersebut dibagi dalam 4 sub komisi yaitu : 1. Sub Komisi Pemantauan, 2. Sub Komisi Penyuluhan, 3. Sub Komisi Pengkajian/Penelitian, dan 4. Sub Komisi Mediasi Dalam hubungan keluar Komnas HAM bertindak sebagai satukesatuan dan anggota sub komisi dapat bertugas di sub komisi yang lain.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadian Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia,Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan umum dan berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota.Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap
23
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia. 4. Pengadilan HAM Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas usul dari DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan alternative bahwa penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat dilakukan di luar Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. 6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya akan disebut dengan KPAI) dibentuk untuk merespon berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak di Indonesia. Keputusan politik untuk membentuk KPAI juga tidak dapat dilepaskan dari
dorongan
dunia
internasional.
Komunitas
internasional
menyampikan
24
keprihatinan mendalam atas kondisi anak di Indonesia. Banyaknya kasus pekerja anak, anak dalam area konflik, pelibatan anak dalam konflik senjata (childs soldier) seperti yang terjadi di Aceh, tingginya angka putus sekolah, busung lapar, perkawinan di bawah umur, trafficking, dan lain sebagainya telah memantik perhatian komunitas internasional untuk menekan pemerintah Indonesia agar membuat lembaga khusus yang bertugas memantau kondisi perlindungan anak di Indonesia. KPAI memiliki tugas sebagai berikut : a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. KPAI terdiri dari 9 orang berupa 1 orang ketua, 2 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 5 anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
7. Komisi Nasional Perempuan Institusi hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hakhak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998, sebagai jawaban pemerintah atas desakan kelompok
25
perempuan terkait dengan peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Mei 1998--di mana terjadi perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia. Pada saat itu, negara dianggap telah gagal memberi perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Oleh karena itu, negara, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Presiden RI, Habibie, menganggap bahwa negara harus bertanggung jawab kepada korban dan kemudian melakukan upaya yang sistematis untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 yang diperbaharui dalam Peraturan Presiden (PerPres) No. 65 tahun 2005, maka keberadaan Komnas Perempuan bertujuan untuk : a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia, b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, Perpres No. 65 tahun 2005 meletakkan 5 tugas yang harus dijalankan oleh Komnas Perempuan, yang meliputi penyebarluasan pemahaman, kajian dan penelitian, pemantauan, rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional dengan penjabaran sebagai berikut: 1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (KTP) Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk KTP, 2. Melakukan Kajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang berlaku serta instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak asasi manusia perempuan,
26
3. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk KTP dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah – langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan, 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan, 5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan.
I. Hubungan antara Hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan Sebagai berikut : 1. Sila ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. 3. Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM
27
dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. 4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. 5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesarbesarnya pada masyarakat.
28
BAB III PERMASALAHAN 1). Analisa Masalah Pancasila, UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai hubungan dalam dua aspek, yaitu aspek kesejarahan, dan aspek kemakmuran. Hubungan aspek kesejarahan, yaitu bahwa riwayat singkat perumusan dan kesepakatan Pancasila bersama dengan perumusan naskah Proklamasi dan Undang-Undang Dasar, yang dilakukan oleh para tokoh perjuangan kemerdekaan dan opendiri negara RI. Yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. hubungan aspek kemakmuran, yaitu bahwa rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pokok kaidah negara fundamental, dengan demikian Pancasila mempunyai hakikat, sifat dan kedudukan serta fungsi sebagai pokok kaidah negara fundamental. Yang menjalankan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara RI yang
diproklamasikan
pada
tanggal
17
Agustus.1945.
Negara kesatuan RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai dasar Negaranya dan UUD 1945 sebagai hukum dasar tersebut, merupakan puncak perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Corak pergerakan perjuangan kemerdekaan tersebut dapat dibagi atas tiga corak, yaitu ada yang bercorak kebangsaan, ada yang bercorak religius dan ada yang bercorak sosiolistik. Pergerakan perjuangan yang bercorak kebangsaan yaitu pergerakan yang bertujuan untuk mendirikan negara merdeka yang menjadi milik semua orang dan golongan dalam masyarakat urusan agama tidak termasuk urusan negara. Pergerakan perjuangan yang bercorak religius, yaitu pergerakan yang bertujuan untuk
29
Mendirikan negara merdeka dengan pancasila sebagai dasarnya. Pergerakan perjuangan yang bercorak sosiollistik, negara merdeka dengan dasar sosiolistik, negara merdeka dengan dasar sosialisme dan kominisme. Untuk membatasi ruang lingkup dalam pembahasan masalah, penulis hanya akan membatasi : 1. Pengertian Pancasila ditijau dari fungsinya, yaitu : a. Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia b. Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia c. Sebagai Dasar Idiologi Bangsa dan Negara Indonesia
2. Hubungan Pancasila dengan HAM Disamping untaian masalah diatas, kita kembali mengingat tentang Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan merupakan tujuan akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi merupakan sarana untuk mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional
yang
didambakannya.
Perubahan UUD 1945 hanya terjadi dilakukan terhadap batang tubuh dan penjelasan, tidak menjamin karena mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat pada diri mereka sendiri, seiring dengan perkembangan dan perubahan modernisasi membawa dampak yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyadari bahwa ketidakrukunan yang terjadi di Indonesia ini mengganggu kesatuan
30
nasional, sebagaimana dalam masa Kolonial Belanda dan pemberontakan Komunis yang gagal pada tahun 1965. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional yang disebabkan ketidakrukunan masyarakat yang sangat majemuk maka semua ini hanya dapat diselesaikan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai salah satu hukum yuridis. Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya sejarah kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia, telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan yang berkuasa selama masa kekuasaannya berlangsung. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia sehingga bangsa Indonesia nyaris berada di tepi jurang perpecahan kendati sebelumnya pernah disepakati bersama dalam konsensus nasional Adapula
tanggal masa
22
dimana
Juni
1945
usaha-usaha
dan untuk
tanggal mengubah
18
Agustus
Pancasila
itu
1945. dengan
pemberontakan-pemberontakan senjata, yang penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun dan meminta banyak pengorbanan rakyat. Di samping berbagai faktor lain, pemberontakan yang berlarut-larut itu jelas menghilangkan kesempatan bangsa Indonesia untuk membangun, menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Jalan lurus pelaksanaan pancasila, juga mendapat rintangan –rintangan dengan adanya pemutarbalikan Pancasila dijadikannya Pancasila sebagai tameng untuk menyusupkan faham dan ideologi lain yang justru bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Selain itu juga kita juga perlu mengulas masalah tentang HAM dan Demokrasi. Pancasila harus sejalan dengan HAM dan Demokrasi, sebab dengan demikian maka akan terwujudlah nilai luhur pancasila. Sering kali kita membaca atuapun mengamati di berbagai media surat kabar dan penyiaran berita bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang
31
terombang ambing kehidupannya akibat kurangnya stabilitas kesejahteraan di lingkungan masyarakatnya, seperti misalnya kurangnya antusiasme dari pihak pemerintah daerah. Disamping itu kita juga bisa mengamati bahwa para wakil rakyat seperti DPR tidak memperdulikan lagi nasib rakyatnya setelah mereka berhasil menduduki kursi di DPR, dan dalam setiap mengadakan rapat pun kita melihat di media berita bahwa para anggota DPR sering kali ricuh dan bertengkar dalam memutuskan ataupun membahas suatu perkara nasional. Inikan sudah tidak mencerminkan dari pada nilai Pancasila itu sendiri, dan wakil rakyat kita tidak dapat dijadikan contoh dan suri teladan bagi rakyat nya agar mau bersama-sama membangun dan memajukan negeri ini serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Kalau kita perhatikan lagi tentang masalah HAM. Terkadang masyarakat Indonesia tidak seluruhnya memperoleh hak yang selayaknya mereka dapatkan. Misalnya, dalam suatu perkara pengadilan, kebanyakan rakyat kecil yang ekonominya lemah tidak mampu membela dan tidak diberi kebebasan untuk mengutarakan kesalahannya, Yang mana dalam perkara tersebut mereka belum sepenuhnya dikatakan bersalah dan belum sepenuhnya juga untuk layak diberi hukuman. Sedangkan bagi kaum Pejabat, ataupun orang kaya mereka terkadang mampu menyelesaikan masalahnya dengan mudah hanya dengan menyuap para Jaksa ataupun membayar mahal para Pengacaranya.
32
BAB IV. Manfaat dan tujuan Manfaat dan Tujuan Penulisan Maksud dari pada penulisan karya tulis makalah ini adalah untuk mengubah paradigma masyarakat Indonesia tentang penting nya mengamalkan nilai pancasila dan UUD 1945,dan memperoleh atau menggunakan HAM dengan selayaknya serta Hidup berdemokrasi secara tenteram, guna untuk mengembangkan rasa solidaritas dan meningkatkan kesejahteraan dalam hidup berwarganegara. Perlu diketahui juga bahwasannya Penulis bermaksud menyusun kerangka karya tulis makalah ini sebagai referensi bagi para pembaca. Dan terlebih lagi bagi kita semua agar dapat memperoleh pengetahuan ataupun wawasan tentang kedudukan Pancasila sebagai tonggak dan penuntun perjalanan bangsa Indonesia untuk mampu menggapai impian yang selama ini hanya terpendam dan terkekang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa makalah ini ditujukan bagi para pembaca untuk lebih menggali ilmu dalam mewujudnyatakan nilai Pancasila yang sesuai dengan tata karma kehidupan masyarakat dalam bernegara. Sedangkan adapun tujuan dalam penulisan makalah ini antara lain yaitu: 1). Mengetahui pengertian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. 2). Mengetahui sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, 3). Agar kita lebih mengapresiasi dan menghargai perjuangan para pahlawan dalam mencetuskan Pancasila dan UUD 1945.
33
4). Agar kehidupan kita lebih maju dan lebih damai lagi dengan menyelaraskan nilainilai Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap aspek seluk beluk tatanan kehidupan kita. 5). Mengetahui manfaat hidup berdemokrasi yang baik, dan manfaat menggunakan HAM dengan selayaknya, serta upaya yang bisa dilakukan untuk memperoleh hak dan kebebasan yang sepenuhnya. 6). Sebagai landasan untuk melanjutkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, demi mewujudkan Indonesia yang terpandang di mata negara lain dan menjadi panutan bagi negara lainnya.
34
BAB V PENUTUP Kesimpulan 1. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ciri pokok hakikat HAM yaitu HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, HAM berlaku untuk semua orang, dan HAM tidak bisa dilanggar. 2. Hal – hal penting mengenai perkembangan HAM di dunia, seperti magna charta, Declaration of Independence of The United States, Declaration des Droits de Il ‘Homme et du Ctoyen, Atlantic Charter, Universal Declaration of Human Rights, ternyata dihasilkan dari pemikiran-pemikiran mengenai perkembangan HAM terdahulu yang dibagi ke dalam empat generasi. 3. HAM merupakan salah satu contoh dari penerapan pancasila sila kedua. Hak asasi manusia dalam pancasila harus selalu ada keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia. 4. Prinsip HAM dilandasi oleh system nilai universal dalam Pancasila yaitu (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan. 5. Upaya penegakan HAM dilaksanakan oleh lembaga internasional maupun lembaga nasional. Lembaga internasional misalnya Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Security Council, United Nation Human Rights Council, International Criminal Court, dll. Dan lembaga nasional misalnya Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional, dll.
35
6. Pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumentasi tentang HAM belum mampu melindung warga Negara. 7. Masalah utama yang dihadapi dalam penegakan HAM yaitu HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan, HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme, serta ada tiga tataran diskusi tentang HAM. 8. Upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia dilaksanakan dengan pendekatan security, desentralisasi melalui otonomi daerah, penegakan supremasi hukum, kontrol dari masyarakat (Social control), dll.
36
Saran Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, bahkan moral negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hokum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara, harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lainjangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjakinjak oleh orang lain. Diharapkan juga kepada pemerintah dan instansi yang berkaitan dengan perlindungan HAM dapat menentukan dan menetapkan kebijakan sesuai sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Dalam menentukan kebijakan perundangundangan jangan hanya melihat satu sisi saja. Karena terkadang undang-undang tentang HAM yang berkaitan saat ini tidak mampu memberikan bantuan yang berarti bagi orang-orang yang tertindas
37
Daftar pustaka Hidayat, komaruddin, 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Jakarta: KENCANA PERDANA MEDIA GROUP Widjaja, 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: RINEKA CIPTA http://unjalu.blogspot.com/2011/03/ham-dan-humaniter.html http://rahaj3n9.wordpress.com/2010/01/11/abstrak-konsepsi-dasar-danimplementasi-hak-asasi-manusia-dalam-pancasila/ http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Praktek%20pelanggaran%20ham%20-%20susno%20duaji.pdf http://aangrapeialmudashir.files.wordpress.com/2009/12/iisi-makalah.pdf Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II
Jilid 2”.
Bandung: Grafindo Media Pratama. Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 “ Kewarganegaraan (Citizenship)”. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama. Dahlan, Saronji, Drs. Dan H. Asy’ari, S.Pd, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VIII Jilid 2”. Jakarta: Erlangga. Alhaj, S.Z.S. Pargeran, Drs. Dan Drs. Usmani Surya Patria, 1995. Pendidikan Pancasila. Jakarta.
38
