Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 ~ KamuBisa-iO. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pernyataan kemerdekaan dan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 itu terkandung pokok-pokok dan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi jiwa dan semangat serta pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
Pembukaan UUD 1945, di samping sebagai pernyataan kemerdekaan yang rinci dan mengandung cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945, juga mengandung dasar negara yang merupakan satu rangkaian kesatuan dari
Postingan ini sambungan dari entri sebelumnya tentang "Isi Pembukaan UUD 1945. Dan kali ini Saya akan tulis tentang "Hubungan Pembukaan UUD 1945 Dengan UUD".
1. Bagian pertama, kedua dan ketiga merupakan serangkayan pernyataan tentang keadaan dan peristiwa
yang mendahului terbentuknya Negara Indonesia.
2. Bagian keempat merupakan pernyataan mengenai keadaan setelah Negara Indonesia ada dan mempunyai
hubungan kausal dan organis dengan batang tubuh UUD
Hakekat Dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang funda mental dan
staatsfundamental, norm dan berkedudukan dua terhadap tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tinggi, kedudukan yang tetap, kuat dan tak bisa diubah. Ini dapat dirinjau dari dua segi yaitu segi formal dan segi material.
Terpisahnya Pembukaan UUD 1945 Dengan Batang Tubuh UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 terpisah dengan Batang Tubuh UUD 1945 dan kedudukan serta hakekatnya lebih tinggi Batang Tubuh UUD 1945
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila
Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar Negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum tersebut terangkum didalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan
Pancasila, yaitu :
Negara Persatuan " Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia "
Keadilan sosial "Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia "
Kedaulaatan Rakyat " Neara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan /perwakilan."
Ketuhanan dan kemanusiaan "Negara berdasarkan atas ketuhanan yang menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap."
Pembukaan UUD 1945 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita cita mahal, sehingga pembukaan UUD 19445 merupakan tertib jukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan agi tertib hukum Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 diundnagkan dalam berita Republik Indonesia tahun 11 No 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakekatnya semua aspek penyelenggaraan pemerintah Negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alenia IV pembukaan UUD 1945.
Dengan demikian Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia bersamaan dengan ditetapkan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945. Maka Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan timbal balik sebagai berikut :
Hubungan Secara Formal
Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memporelehi kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas social, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religigius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.
Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secarta formal dapat disimpulkan sebagai berikut :
a.) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV.
b.) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaedah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu :
Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi factor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
Memasukkkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi.
c.) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebgai Mukaddimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-Pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adlah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.
d.) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat,sifat,kedudukan dan fungsi sebagai pokokkaedah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
e.) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat di ubah dan terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.
Hubungan secara material
Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pncasila selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana di jelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut:
Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang di bahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pncasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah piagam jakarata yang di susun oleh panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945.
Jadi berdasar urut-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat.
Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fubdamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah pancasila.
memprihatinkan.
Senin, 07 Februari 2011
hubungan pembukaan uud 1945 dengan UUD 1945
HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Penjelasan UUD 1945 yang merupakan bagian dari keseluruhan UUD 1945 menyatakan Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran, yaitu: (1) bahwa Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan; (2) bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya; (3) bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat; dan (4) bahwa Negara Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian dinyatakan bahwa "Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya".
Dari Penjelasan UUD 1945, penulis melihat ada hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan UUD 1945 sebagai berikut: Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran dan UUD menciptakan pokok-pokok pikiran itu dalam pasal-pasalnya. Ini berarti pasal-pasal yang terdapat dalam UUD merupakan penjabaran dari keempat pokok pikiran dalam pembukaan UUD'45 tersebut. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasalnya.
Satus Pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasalnya, semakin jelas didasarkan pada:
1. Proses penyusunan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan dengan pembahasan masalah lain dalam Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI, yaitu masalah bentuk negara, daerah negara, badan perwakilan rakyat, dan badan penasehat.
2. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi: "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal."
Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 seiring dengan dinamika ketatanegaraan sekarang ini telah mengalami perubahan. Perubahan UUD 1945 sebagai agenda utama era reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 telah menghilangkan penjelasan ini. Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu:
1. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);
4. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan
5. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.
Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
C. ANALISIS HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945, UUD 1945, DAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD'45
Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, meliputi hubungan secara formal dan secara material.
a. Hubungan Secara Formal, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD'45; bahwa Pembukaan UUD'45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai Mukadimah UUD'45 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena Pembukaan UUD'45 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD'45, bahkan sebagai sumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD'45 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara RI.
b. Hubungan Secara Material, yaitu proses perumusan Pancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian membahas Pembukaan UUD'45; sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD'45.
Merujuk kepada sejarah tentang urut-urutan penyusunan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, penulis melihat bahwa para pendiri Negara menganggap penting perumusan dasar Negara untuk dibahas karena memang suatu Negara yang akan dibentuk harus memiliki dulu dasar ideologi Negara. Pada saat itu sudah ada ideologi komunis dan liberal. Dan bangsa Indonesia menginginkan dasar Negara sesuai pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Dasar Negara tersebut mendapatkan suatu legalitasnya dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945. Dengan masuknya rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD, maka Pancasila menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945 dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 menjadi kuat, apalagi dari Penjelasan UUD 1945 dikatakan kalau Pembukaan itu memiliki empat pokok pikiran dan ternyata keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 itu tiada lain adalah Pancasila.
2. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD'45 DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi selain tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, Pancasila terangkum dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.
Jika mencermati Pembukaan UUD 1945, masing-masing alenia mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Alenia pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alenia kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alenia ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Terakhir alenia keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah Negara Indonesia. Dalam alenia keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara.
Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut-lah yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai Philosofische grondslag atau dasar negara secara umum. Jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia.
________________________________________
Pidato Presiden RI, Bung Karno, pada tanggal 17-8-1963 RESOPIM
Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 ini dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan UUD 1945 yang menghilangkan penjelasan ini. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 51.
Pokok-pokok pikiran terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari hukum dasar. Maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dengan UUD 1945 karena pokok-pokok pikiran di dalamnya dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD saja, tetapi harus menyelidiki juga praktiknya dan bagaimana suasana kebatinan UUD itu. Bagaimana terjadinya, bagaimana keterangan-keterangannya dan dalam suasana bagaimana dibuatnya. (Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7).
Dalam alinea pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 terkandung:
a. Rangkaian peristiwa/keadaan yang mendahului terbentuknya negara.
b. Rumusan dasar-dasar pemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan bangsa atau terbentuknya negara Indonesia.
Dalam alinea keempat tercermin ekspresi peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud. Hal ini mengandung beberapa segi yaitu:
a. Akan ditentukannya suatu UUD.
b. UUD tersebut akan mengatur persyaratan pembentukan pemerintah negara.
c. Negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatn rakyat.
d. Ditetapkannya dasar kerohanian (filsafat negara Pancasila)
Butir c dan d harus teruang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar karena telah merupakan ketentuan pembukaan.
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (staats fundamentale norm), yang menjadi dasar-dasar pokok undangundang dasar. Oleh karena itu, pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari undang-undang dasar. Pembukaan tersebut, khususnya alinea keempat memuat unsur-unsur tertib hukum (rechtsorde, legal orde), yaitu kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum, yakni:
a. Kesatuan subjek (penguasa, atau Pemerintah RI) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum.
b. Kesatuan asas kerohanian (Pancasila).
c. Kesatuan daerah (seluruh tumpah darah Indonesia).
d. Kesatuan waktu (disusunlah Kemerdekan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang menyangkut saat timbulnya negara sampai seterusnya).
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia
.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta hari 17 boelan 8 tahoen 05'
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta
Latar Belakang Proklamasi
Latar belakang terjadinya proklamasi saat Jepang diserang oleh tentara sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Pemimpin Jepang menyadari akan kekalahannya bahwa negaranya telah mendekati kekalahan. Oleh sebab itu tanggal 7 Agustus 1945, Panglima dari jepang yaitu Jendral Tarauchi memberikan pernyataan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Dan pada tanggal 9 Agustus, Ir. Soekarno, Drs Moh. Hatta dan DR. Radjiman Wedyodiningrat diminta datang ke \saigon untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai penyelenggaraan kemerdekaan tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu, hilanglah "janji kemerdekaan" dari Jendral Terauchi behubung dengan kekalahan Jepang tersebut. Maka, pada pukul 10.00 WIB pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan nomor 56, Jakarta. Proklamasi kemerdekaan RI diumumkan kepada dunia, "INDONESIA MERDEKA" dan Indonesia siap mempertahankan kemerdekaannya. Sampailah perjuangan bangsa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
Arti Proklamasi
Proklamasi yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwasanya Indonesia telah merdeka. Hal ini dapat dilihat pada :
Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan ("Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia") mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.
Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan ("Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya") yang merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Pembukaan UUD 1945
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Latar Belakang Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD'45 memberikan pedoman-pedoman tertentu antara lain :
untuk mengisi kemerdekaan nasional kita
untuk melaksanakan kenegaraan kita
untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita
untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita.
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
1. Makna Alinea Pertama:
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.
Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia.
Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajasan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri.
2. Makna Alinea Kedua:
Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah.
Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetap iharus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,bersatu , berdaulat,adil dan makmur.
3. Makna Alinea ketiga:
Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kitaadalah berkat rahmat Alllah Yang Maha Kuasa.
Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsaIndonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan dunia maupun akhirat
Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekan
4. Makna Alinea Keempat:
Adanya fungsi dan sekaligus tujuan Negara Indonesia,yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dubia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social
Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatuUndang-Undang Dasar 1945.
Susunan/bentuk Negara Republik Indonesia.
Sistem pemerintahan Negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi)
Dasar Negara Pancasila
Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945
Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil dalam hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 yaitu :
1. Dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa rakyat Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia ingin terbebas dari penjajahan.
2. Dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa rakyat Indonesia ingin mencapai cita-cita nasional yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, merupakan suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal UUD 1945. Oleh
karena itu, dipahami bahwa suasana kebatinan UUD 1945 serta cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafat Pancasila. Inilah yang dimaksud dengan arti dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara.
Dengan demikian, jelaslah bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh UUD 1945, karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain adalah pokok pikiran : Persatuan Indonesia, Keadilan social, Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila yang telah manpu nenberikan semangat dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD 1945. Semangat (Pembukaan) pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian lesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap insan warga Negara Indonesia.
