1469-H-2011_kajian Konflik Di Hutan Konservasi_halimun Salak

KAJIAN KONFLIK DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI:

STUDI KASUS TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Ketahanan Nasional Konsentrasi Perdamaian dan Resolusi Konflik Kelompok Bidang Ilmu Sosial

Oleh:

DINA HIDAYANA 09/298711/PMU/06505

Diajukan Kepada PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2011 i

ii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Mei 2011 Yang Menyatakan,

DINA HIDAYANA

iii

KATA PENGANTAR

Karya kecil yang dinamakan ‘Tesis’ ini akan menjadi bagian dari proses pembelajaran tak kenal lelah yang secara pribadi akan mewarnai babak selanjutnya dari kehidupan saya sebagai Penulis, khususnya dalam mendorong partisipasi aktif untuk mewariskan hutan dan lingkungan yang andal bagi generasi penerus. Melalui topik ‘konflik di kawasan hutan’, Penulis berharap dapat bersama-sama membuka ruang kesadaran semua pihak (individu masyarakat) akan kewajiban dan tanggung jawab

terhadap

keberadaan

‘sang

penyangga

ekosistem.’

Mengembalikan

proporsionalitas kemanfaatan hutan yang meliputi tiga aspek: ekologi, ekonomi dan sosial merupakan tugas masing-masing individu yang dapat dilakukan dengan cara dan kapasitas yang memungkinkan. Kajian ilmiah di level internasional menyepakati arti penting hutan bagi kelangsungan hidup manusia. Meskipun dipahami benar bahwa aspek ekologi sewajarnya menjadi prioritas utama untuk kelestarian hutan, namun dinamika sosial dan desakan kebutuhan menyebabkan fungsi ekonomi dan sosial hutan menjadi menonjol. Hal ini yang seringkali menimbulkan konflik di dalam maupun sekitar kawasan hutan, baik yang bersifat vertikal maupun bercorak horizontal. Penelitian yang dilakukan Penulis secara khusus mengkaji persoalan di kawasan yang ditetapkan Pemerintah sebagai Kawasan Konservasi. Sebuah itikad baik yang seringkali justru menimbulkan konflik berkepanjangan dan masih terus terjadi.

iv

Adagium melayu yang menyatakan bahwa ‘kawan meski satu sangat berarti’ sangat tepat untuk memastikan kepada Penulis untuk tidak meremehkan hal kecil sekalipun, termasuk dalam penggalian data dan informasi terkait penelitian maupun secara umum terhadap lingkup kehidupan lainnya. Semua pihak dari berbagai kalangan, dengan perbedaan usia, status maupun tipologi duniawi lainnya sangat berperan dalam memahamkan suatu persoalan untuk menghasilkan solusi terbaik yang dapat diterima pihak-pihak terkait khususnya. Penelitian yang dilakukan Penulis dengan judul ‘Kajian Konflik di Kawasan Hutan Konservasi dengan studi kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak’ ini dapat terselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan tepat sesuai target waktu yang ditetapkan berkat bantuan dan dorongan banyak pihak. Secara khusus, terima kasih tak terhingga Penulis sampaikan pada Dr. Eric Hiariej yang telah meluangkan waktu untuk menjadikan Tesis ini bermakna. Apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan motivasi yang diberikan oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal dan Riza Noer Arfani, M.A dan tentunya seluruh Pengurus dan Pengajar MPRK angkatan IX/2010, Samsu Rizal Panggabean, M.S; Dr. Nanang Pamuji Mugasejati; Arifah Rahmawati, M.A; Dr.Zuli Qodir serta semua pihak yang berperan langsung maupun tidak yang telah banyak menginspirasi Penulis untuk senantiasa berkarya lebih baik. Semoga ‘perjuangan’ ini tidak berakhir sia-sia.

Yogyakarta, 10 Mei 2011, DINA HIDAYANA v

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL

i

LEMBAR PENGESAHAN

ii

PERNYATAAN

iii

KATA PENGANTAR

iv

DAFTAR ISI

vi

DAFTAR GAMBAR

ix

DAFTAR TABEL

x

INTISARI

xi

ABSTRACT

xii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Rumusan Masalah

7

C. Faedah yang Diharapkan

7

D. Tinjauan Pustaka

8

E. Kerangka Teori

13

F. Argumen Utama

17

G. Cara Penelitian

18

1. Bahan atau Materi Penelitian

18

2. Alat yang Dipakai

19

3. Jalan Penelitian

19

4. Analisis

20

H. Sistematika Penulisan

21

vi

BAB II

KONTEKS SOSIO-GEOGRAFI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK (TNGHS)

23

A. TNGHS Secara Umum

23

1. Sejarah Penetapan TNGHS

23

2. Letak dan Kondisi Geografi

26

3. Potensi Keanekaragaman Hayati

31

4. Potensi Lain

35

5. Kondisi Demografi

36

B. Villa di Kawasan Gunung Salak Endah TNGHS

BAB III

BAB IV

40

1. Sekilas Berdirinya Villa

40

2. Data Kependudukan Lokapurna

44

3. Kondisi Terakhir

45

KONFLIK DI TNGHS

48

A. Mengurai Akar Konflik Secara Umum

48

1. Negaraisasi dalam Realitas Konflik

48

2. Kontroversi Luas Minimal Hutan 30%

51

3. Disharmoni Kebijakan Pusat-Daerah dan Tata Ruang

53

4. Kebijakan PHBM Perum Perhutani dan Perambahan

58

5. Penunjukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak

62

B. Konflik Vertikal di Kawasan Hutan

70

BERKACA DARI KASUS VILLA ‘LIAR’

74

A. Kronologi Konflik Villa

74

1. Sumber Konflik

87

2. Manifestasi Konflik

89

3. Eskalasi Konflik

90

4. Deeskalasi

92

5. Terminasi

94 vii

6. Hasil Akhir

94

B. Siklus Konflik Villa

86

C. Identifikasi Aktor dan Isu Utama

95

1. Identifikasi Para Pihak Utama dan Isu Konflik

96

a. Kementerian Kehutanan

96

b. Pemilik Villa

98

2. Para Pihak terkait101

BAB V

a. BUMN Perum Perhutani

103

b. Departemen Pertahanan

105

c. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)

107

d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

111

e. Akademisi

115

f. Aktivis (LSM) Lingkungan

115

g. Investor

116

h. Pers

116

i. Masyarakat Lokapurna

117

j. DPRD Tk. II Kabupaten Bogor

119

D. Analogi Bawang Bombay dalam Isu Konservasi

125

E. Analisa SPK (Situasi-Perilaku-Konteks)

129

F. Kondisi Terkini

132

KESIMPULAN DAN SARAN

133

A. Kesimpulan

133

B. Saran

140

DAFTAR PUSTAKA

viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1. Peta TNGHS Sebelum dan Sesudah Perluasan

25

Gambar 2.2. Peta Posisi TNGHS

27

Gambar 2.3. Peta Sebaran Gunung di TNGHS

29

Gambar 2.4. Peta Kondisi Vegetasi TNGHS tahun 2004

32

Gambar 2.5. Peta Posisi Lokapurna

43

Gambar 3.1. Tumpang Sari di Kawasan Hutan

60

Gambar 4.1. Siklus Konflik Kriesberg

86

Gambar 4.2. Peta Dasar Konflik Villa

102

Gambar 4.3. Salah Satu Villa di Lokapurna Gn.Salak Endah

121

ix

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Lokapurna (Survey Dephut 2007)

44

Tabel 4.1. Analogi Bawang Bombay Kasus Villa Lokapurna

125

Tabel 4.2. Analisis Segitiga SPK (Sikap-Perilaku-Konteks) dalam Konflik Kementerian Kehutanan dengan Masyarakat Desa

130

Tabel 4.3. Analisis Segitiga SPK (Sikap-Perilaku-Konteks) dalam Konflik Kementerian Kehutanan dengan Pemilik Villa

130

x

INTISARI

Tesis yang berjudul ‘Kajian Konflik di Kawasan Hutan Konservasi dengan Studi Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak’ ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh pengelolaan hutan Negara yang sarat dengan persoalan yang belum tuntas, terutama konflik yang berkisar di dalam kawasan hutan. Penunjukan kawasan konservasi TNGHS melalui SK Menhut No.175/2003, dalam istilah studi konflik telah menyebabkan eskalasi bercorak vertikal, antara Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) dengan Masyarakat. Penelitian ini mengurai akar konflik secara umum yang terjadi di TNGHS dan kasus Villa yang dianggap liar di kawasan Gunung Salak Endah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, yang saat ini populer dengan sebutan LokaPurna (Lokasi Purnawirawan). Penelitian ini memfokuskan pada dua tipologi masyarakat, yakni Masyarakat biasa (masyarakat desa setempat) dan public figure. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan pola konflik dan upaya resolusi yang dilakukan Kementerian Kehutanan terhadap dua jenis masyarakat yang berbeda tersebut. Permasalahan ‘perambahan’ (menduduki kawasan hutan) diduga memiliki penanganan yang berbeda bergantung pada ‘pelaku perambahan’ Dengan menggunakan teori Simon Fisher, Penulis menemukan bahwa terdapat beda perlakuan nyata yang ditunjukan Kementerian Kehutanan atas kasus yang diistilahkan sebagai ‘perambahan hutan’ tersebut. Meskipun produk hukum kehutanan secara tegas mengatur ikhwal penegakan hukum non diskriminatif terhadap pelaku pelanggaran, namun kasus ‘villa yang dianggap liar’ menunjukan bahwa figur memiliki peranan yang penting dalam pola konflik dan resolusi. Berdasarkan metode kualitatif yang digunakan, dihasilkan beberapa kesimpulan yang menguatkan bahwa benang kusut pengelolaan hutan Indonesia tidak terlepas dari ketidakseriusan dan ketidaksiapan aparat dalam menangani persoalanpersoalan yang menyangkut perbedaan persepsi konservasi, batasan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi/lembaga (negara), klaim kepemilikan maupun akses terhadap sumber daya hutan. Belum lagi disparitas akibat otonomi daerah yang semakin menyuburkan egosektoral dan disharmoni Pemerintah Pusat dan Daerah maupun antar instansi Pemerintah. Ditemukan bahwa kelemahan mendasar terletak pada kemampuan komunikasi Pemerintah dalam mensosialisasikan itikad baik konservasi sebagai bagian penting yang menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan dukungan setiap individu masyarakat, khususnya di wilayah di maksud. Diseminasi pengetahuan dan etika lingkungan perlu diwacanakan dan diformulasikan dalam bentuk kesepahaman yang disepakati multistakeholder. Kata Kunci: Hutan, Konservasi, Konflik, Villa, TNGHS. xi

ABSTRACT The following thesis titled “Conflict Analysis in Forest Conservation Area with a Case Study on Gunung Halimun Salak National Park” is aimed at investigating further the management of state forest which is marked by unresolved problems, in particular conflict around the forest areas. The appointment of TNGHS as conservation area through the decree of Forestry Minister number 175/2003, in conventional conflict studies terms, has caused conflict escalation, vertically between the government (which is represented by the Ministry of Forestry) and local society. This research explores the root of conflict in TNGHS in general and the case of “villa liar” in the area of Gunung Salak Endah, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, which is widely known as LokaPurna (Lokasi Purnawirawan). The research focuses on two types of society, namely the local society (those who live in local villages) and public figures. The goal is to comprehend the differences in conflict patterns and resolution efforts, applied by the Ministry of Forestry on the two different societies. It is argued that treatments toward “perambahan” (those who occupy forest areas) vary according to the types of occupiers. Based on Simon Fisher’s theory the author finds a clear differences in the way the Ministry approaches and treats the so-called “perambahan hutan”. Even though the existing law on forestry strictly mentions a non-discriminative principle in law enforcement against offences on state forest areas, the case of “villa liar” demonstrates how the presence of public figures in this kind of conflict significantly affects conflict pattern and its type of resolution. By using qualitative method, the author concludes that the complexity of forest management in Indonesia is largely due to the lack of concern by the related state apparatus who also seems not to be well-prepared in dealing with problems such as different perception on the meaning of conservation, the scope of authority and authority between state institutions, and ownership claim as well as access to forest resources. This is added further by problems such as disparity in authority caused by new law on regional autonomy which has in practical terms cultivated sector egoism and disharmony both between central and regional governments and between various related state agencies. This thesis finds that the basic shortcoming is in the ability of government to communicate and socialize the virtue of conservation, which should be better taken as shared responsibility and be supported by each and every one in the society around the area. Dissemination of knowledge and ethics on environment should be put into public discourse and reformulated into a shared understanding by multi-stakeholders. Keywords: Forest, conservation, Conflict, Villa, TNGHS. xii

BAB I PENDAHULUAN Kajian konflik yang terjadi di kawasan hutan konservasi menjadi fokus Penulis  dalam melakukan penelitian yang secara ringkas tersurat di bab Pendahuluan ini.  Terdapat uraian latar belakang dan rumusan masalah, faedah yang diharapkan,  tinjauan pustaka, kerangka teori, argumentasi penulis, cara penelitian, termasuk  sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan isi dari Tesis ini.   A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia, secara geopolitik dan geostrategis, memiliki posisi tawar yang baik dengan anugrah hutan tropis terbesar ketiga di Dunia, setelah Brazil dan Republik Kongo, yang tersebar dalam 13.000 pulau sepanjang 50.000 km yang membentang di garis khatulistiwa dari Timur ke Barat. Ironisnya akibat ulah manusia dan alam, memasuki abad 21, kondisi sumberdaya hutan semakin memburuk. Meskipun belum diperoleh angka yang pasti, penelitian Handadhari (2009) menyebutkan bahwa deforestasi pada empat tahun terakhir setidaknya diprediksi mencapai rata-rata tiga juta hektar per tahun, dua kali lipat angka deforestasi tahunan rata-rata 1985-1997 yang mencapai 1,5-1,6 juta hektar. Hal ini mempengaruhi kebijakan Pemerintah RI untuk berkompetisi memperkuat sistem pengelolaan hutan lestari

dalam

menampik

tudingan

dan

tekanan

internasional

yang

menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan terbesar di dunia (menurut Guiness Book of World Records, 2008). Penetapan Taman Nasional dianggap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagai salah satu solusi yang mendekati isu konservasi menuju Hutan Lestari. Sejak penetapan pertama tahun 1980

1   

terhadap status Taman Nasional lima kawasan, yakni: TN Gunung Leuser; TN Ujung Kulon, TN Baluran, TN Komodo, dan TN Gede Pangrango, telah ditetapkan 41 Taman Nasional dengan total luas +15,049 juta Hektar di seluruh Indonesia sampai tahun 2003. Hampir seluruh kawasan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional diawali dan masih menyisakan konflik berkepanjangan, baik yang bersifat vertikal (rakyat versus pemerintah) maupun yang bercorak horizontal (rakyat dengan rakyat). Kekhawatiran Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) atas kerusakan kawasan konservasi akibat ulah manusia, secara sepihak menyebabkan Masyarakat Desa Hutan seringkali termarginalkan dan diharuskan migrasi, beberapa disediakan Pemerintah melalui program relokasi. Warga yang sudah tinggal turun temurun dan menggantungkan hidup dari sumber daya hutan tampak bereaksi dengan melakukan yang diistilahkan Pemerintah sebagai ‘penjarahan (kayu dan sumber daya hutan lain)’ atau ‘perambahan (menduduki kawasan hutan untuk pertanian dan pemukiman)’ serta aksi lain yang terus menimbulkan konflik yang belum berujung. Berdasarkan catatan WALHI hingga tahun 2003 telah terjadi banyak pengusiran rakyat dari kawasan konservasi di Indonesia, diantaranya di TN Gunung Leuser (Aceh), TN Komodo (NTT), TN Kerinci Seblat (Sumatera Tengah), TN Lore Lindu (Palu-Sulteng), TN Kutai (Kaltim), TN Meru Betiri (Jatim), TN Rawa Aopa Watomohai (Kendari-Sulteng) dan beberapa kawasan lainnya. Bahkan di TN Komodo, masyarakat nelayan hingga saat ini dilarang melakukan aktivitas penangkapan ikan di kawasan tangkap tradisional mereka yang diklaim

2   

sepihak sebagai zona inti Taman Nasional (WALHI, 2010). Ironisnya perlakuan

kekerasan,

seperti

kasus

pengusiran,

penembakan,

serta

penangkapan nelayan dan ‘penjarah’ atau ‘perambah’ hutan di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dianggap sebagai wujud kewenangan pemerintah yang bersifat legal. Dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan RI, No.175/Kpts-II/2003, tertanggal 10 Juni 2003, tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Salak seluas +113.357 Hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi

Taman

Nasional

Gunung

Halimun

Salak

(TNGHS)

juga

menimbulkan konflik yang serupa. Dalam kasus ini konflik terjadi antara pemerintah dan Masyarakat Desa Hutan serta antara pemerintah dan pemilik villa. Di medio 1990-an, Konflik antara pemilik villa dan Masyarakat Desa Hutan juga terjadi. Tapi uniknya konflik antara kedua pihak yang disebut belakangan justru berakhir dengan kolaborasi keduanya dalam menghadapi pemerintah. Konflik klasik antara Masyarakat Desa Hutan dan pemerintah yang terjadi di TNGHS (kabupaten Lebak, Sukabumi dan Bogor) seperti halnya di beberapa lokasi Taman Nasional yang lain, muncul karena Masyarakat Desa Hutan tidak mendapat ruang untuk tetap tinggal dan mengakses sumber daya yang tersedia dalam wilayah konservasi. Sebagai contoh, Masyarakat Adat di Kabupaten Sukabumi yang masuk dalam wilayah penunjukan TNGHS, melalui wadah yang mereka sebut ‘Kesatuan Adat

3   

banten Kidul’ menuntut adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Hak Ulayat. Hak tersebut untuk memastikan tidak ada perbedaan perhitungan terkait batas hutan yang dapat diolah dan dilindungi antara kedua pihak, yakni Masyarakat Adat dan Kementerian Kehutanan. Secara spesifik di Lokapurna (Lokasi Purnawirawan), Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, kawasan Gunung Salak Endah seluas +256 Ha, salah satu wilayah yang terkena perluasan TNGHS, terjadi konflik antara pemerintah dan pemilik villa. Wilayah tersebut sebelumnya dikelola oleh BUMN Perum Perhutani sebelum diserahterimakan ke Kementerian Kehutanan tanggal 29 Januari 2009. Eskalasi konflik tampak di ruang publik setelah

Menteri

Kehutanan

di

awal

tahun

2010,

memerintahkan

pembongkaran villa-villa yang berdiri di atas tanah wilayah Taman Nasional sebagai implementasi SK Menteri Kehutanan RI No.175/2003 dalam rangka konservasi. Villa-Villa tersebut berdiri di atas tanah (kawasan hutan) negara yang dituduhkan Kementerian Kehutanan sebagai ‘Villa Liar’ karena dianggap tidak memiliki izin dan telah melanggar produk hukum kehutanan, yakni UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Pemilik Villa diasumsikan Pemerintah telah melakukan penyalahgunaan pemanfaatan lahan konservasi kawasan hutan. Sebaliknya pemilik villa menganggap bahwa hak mereka atas villa tersebut patut dipertimbangkan mengingat asal muasal perolehan dilakukan melalui proses jual beli yang sah dan ditambahkan bahwa keberadaan villa yang sebagian besar kini telah dikomersilkan tersebut

4   

diakomodir Pemerintah Daerah dalam menunjang sektor pariwisata. Konflik ini menjadi menarik karena diketahui bahwa pemilik villa sebagian besar berasal dari unsur public figure yang dikenal masyarakat luas sebagai pejabat tinggi, politisi, atau purnawirawan TNI, pengusaha, bahkan pemuka agama dan artis ternama juga menjadi bagian dari cerita perambahan di kawasan hutan yang telah dipublikasikan sebagai kawasan wisata nasional alternatif setelah Puncak Bogor sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bogor No.550.1/057-DIP, tertanggal 25 Februari 19891. Kasus serupa kepemilikan Villa liar di lokasi lain yang dekat dengan isu konservasi juga pernah terjadi di kawasan Puncak Bogor, daerah yang dikenal sebagai jalur hijau-daerah tangkapan air, dalam beberapa hal tampak ada perilaku konflik dan pola pendekatan yang sama dengan kejadian villa liar di Lokapurna kawasan Gunung Salak Endah TNGHS, yang akan diuraikan lebih lanjut oleh penulis pada Bab selanjutnya. Penulis perlu menegaskan bahwa konflik di wilayah konservasi ini bukan baru terjadi pada saat SK Menhut dikeluarkan. Konflik yang menyangkut hak milik atas tanah bahkan sudah ada sejak jaman kolonial. Dalam hal ini keputusan perluasan Taman Nasional penulis argumentasikan menimbulkan apa yang dikenal dalam studi konflik dengan eskalasi konflik. Implementasi SK Menhut tentang perluasan TNGHS dalam wacana konservasi merupakan studi kasus yang akan diteliti penulis terkait implikasi

                                                             1

 http://www.vibizdaily.com/berita _polhukam/DPRD_KabupatenBogor_Merekomendasikan_  Penghentian_Penyegelan_dan _Pembongkaran/15April 2010 diakses 5 Februari 2011. 

5   

kebijakan tersebut terhadap eskalasi konflik sampai pada kemungkinan upaya resolusi berbasis konservasi. Diskursus umum atas penguasaan Hutan Negara lebih sering bercerita mengenai konflik vertikal antara rakyat dan pemerintah. Studi kasus TNGHS memungkinkan sisi lain konflik di atas Hutan Negara yang melibatkan aktor-aktor lingkup Negara itu sendiri. Para pemilik Villa yang menguasai rata-rata 9-10 Ha/orang sebagian besar berasal dari unsur Pejabat tinggi, mantan Pejabat, Politisi aktif, dan Artis ternama tampaknya memerlukan Resolusi Konflik yang berbeda yang perlu dipikirkan Kementerian Kehutanan dibandingkan dengan Resolusi terhadap konflik yang timbul dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) yang juga menjadi bagian klasik dari aktor konflik. Pendekatan melalui Isu konservasi terhadap kejadian konflik sebagaimana teori Fisher dkk (2000) memungkinkan bahwa alternatif resolusi justru bisa berasal dari isu konflik itu sendiri dengan mendorong Isu Konservasi ke arah yang produktif menuju penyelesaian masalah yang lebih arif dan bisa diterima atau dipahami semua pihak, khususnya terhadap pihak-pihak yang terkait langsung. Kajian terhadap permasalahan implementasi kebijakan TNGHS ini dianggap penting karena setidaknya dalam fungsi ekologi sebagai sumber tangkapan air (catchment area) TNGHS merupakan Hulu dari 117 Sungai yang sebagian besar mengalir ke sungai utama menuju JAKARTA (Ibukota Negara) dan sekitarnya. Konflik yang dibiarkan akan memperparah krisis ekologi yang berdampak langsung maupun tidak pada masyarakat di Pulau

6   

Jawa khususnya (70% penduduk Nasional). Masyarakat dan multistakeholder yang terkena dampak langsung kebijakan perluasan Taman Nasional tersebut juga sampai hari ini masih terus menunggu kepastian nasib dan penghidupannya yang memerlukan penanganan segera, bukan saja melalui pertimbangan sosial budaya tetapi secara khusus melalui pendekatan ekosistem lestari berbasis local spesific.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana konflik dapat terjadi di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan siapa saja aktor-aktor yang terlibat? 2. Bagaimana intervensi aktor dan isu konservasi dapat menjadi alat Resolusi Konflik Sektor Kehutanan?

C. Faedah yang Diharapkan Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain adalah: 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan (theoritical) dan pembangunan pada

7   

umumnya (practical), khususnya ilmu konflik dan Resolusi Konflik, terutama dalam bidang Lingkungan dan atau Kehutanan. 2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan atau model dalam penyelenggaraan pengelolaan kehutanan Indonesia yang minim konflik dan tepat resolusi serta berbasis ekosistem lestari local spesific. 3. Mendorong upaya Konservasi sebagai itikad baik yang memerlukan kesepahaman bersama dan atau kesepakatan multistakeholder, termasuk masyarakat di dalam maupun di luar kawasan (sebagai bagian dari ekosistem) melalui proses dan implementasi yang arif dan berkeadilan. 4. Merekomendasikan

berjalannya

sistem

pengelolaan

‘berwawasan

lingkungan’ (titik berat Isu Konservasi Hutan) secara komprehensif dengan melibatkan multistakeholder untuk tujuan Ekosistem Lestari dan Berdaya Guna

D. Tinjauan Pustaka Theodore Roosevelt (1902) merupakan orang Amerika Pertama yang mengemukakan Konsep Konservasi, kata Conservation sendiri berasal dari bahasa Latin: con (together) yang berarti bersama dan servare (keep/save) yang berarti menjaga. Pemaknaan Konservasi Umum diartikan sebagai upaya memelihara (sumber daya alam) apa yang kita punya (keep or save what you have) secara bijaksana (wise use)2.                                                              2

 http://www.konservasi.co.cc/2010/07/sejarah‐pengertian‐dan‐definisi.html. 

 

8   

Internasional Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) pada tahun 1968 mendefinisikan Konservasi sebagai manajemen udara, air, tanah, mineral untuk organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai peningkatan kualitas kehidupan manusia, yang didalamnya termasuk kegiatan manajemen berupa survey, penelitian, administrasi, pengawetan (preservasi), pendidikan, pemanfaatan dan latihan3. Menurut Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), Taman Nasional termasuk pada kategori Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola melalui pendekatan ekosistem. Pasal 30 menegaskan bahwa Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati spesies tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Merujuk

batasan

deskripsi

oleh

Internasional

Union

for

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN, 1969)4, Taman Nasional merupakan: (1) Kawasan yang cukup luas bagi pembangunan satu atau lebih ekosistem dan jauh dari gangguan manusia, dengan berbagai jenis satwa, flora dll sebagai habitat yang memiliki nilai ilmiah dan pendidikan; (2) Kewenangan Pengelolaan pada Pemerintah yang bertugas melestarikan ekosistem; (3) Dapat dikunjungi dalam kapasitas pendidikan, kajian ilmiah, dan ekowisata. Konsep Taman Nasional (National Park) ala barat mulai

                                                             3  http://www.konservasi.co.cc/2010/07/sejarah‐pengertian‐dan‐definisi.html.  4

 Idem 

9   

berkembang sejak Yellow Stone di tahun 1872 ditetapkan sebagai Taman Nasional di Amerika. Indonesia mulai menerapkan Konsep Taman Nasional sejak tahun 1980, melalui penetapan Menteri Pertanian terhadap Lima Kawasan Suaka Alam sebagai Taman Nasional, yaitu: Taman Nasional Gunung Leuser, TN Ujung Kulon, TN Komodo, TN Baluran, dan TN Gunung Gede Pangrangro. Penetapan Taman Nasional itu menimbulkan konflik baik Horizontal maupun Vertikal yang sering berujung pada kekerasan. Disebutkan oleh Gray (1991), seringkali pemerintah menganggap bahwa jalan keluar dari kehancuran hutan tropis adalah dengan penetapan kawasan-kawasan yang dilindungi dimana setiap orang dilarang masuk sebagai upaya melindungi spesies yang terancam punah. Perdebatan mengenai penerapan konsep Taman Nasional versi Indonesia ini masih ambivalen dengan produk hukum yang sangat ala Barat dan keinginan untuk adaptasi lokal. Kepentingan peninjauan local specific menjadi sangat penting mengingat kenyataan Taman Nasional di Indonesia sangat khas ‘yang berbeda dengan Negara lain’ dengan didalamnya telah dihuni dan berpenghidupan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar dan membentuk komunitas tersendiri yang tidak bisa atau tidak sewajarnya terpinggirkan oleh kebijakan. Berkaitan dengan kasus yang akan diteliti Penulis, terdapat beberapa tulisan yang membahas konflik di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Penelitian yang dilakukan oleh Galudra (2006) diantaranya menyimpulkan bahwa berdasarkan catatan sejarah, permasalahan

10   

sengketa tanah di area Taman Nasional disebabkan oleh ketidakpastian hukum atas penyelesaian sengketa tanah-tanah huma garapan masyarakat di masa kolonial Hindia Belanda. Sengketa tanah ini berawal dari pengakuan tanah-tanah Belanda. Tiadanya penyelesaian sengketa tanah tersebut berlanjut hingga kini. Pemerintah saat ini perlu menyelesaikan sengketa tanah ini agar pengelolaan tanah-tanah huma Taman Nasional Gunung Halimun-Salak tidak terganggu dengan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah-tanah huma mereka. Salah satu kelemahan dari penelitian Galudra ini adalah tidak memperhatikan faktor penyebab konflik yang bisa ditemukan dalam kondisi politik dan ekonomi Indonesia kontemporer. Penelitian tersebut, misalnya, tidak melihat arti penting kebijakan konservasi yang dibuat pemerintah (dalam hal ini SK Menhut No.175/2003) sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan konflik. Kebijakan konservasi yang sewajarnya dikeluarkan dengan itikad baik untuk tujuan pelestarian, justru menimbulkan eskalasi konflik, sesuatu yang akan diteliti Penulis lebih jauh. Sementara penelitian lanjutan di Taman Nasional Gunung Halimun yang dilakukan Pratiwi (2008), menunjukkan ada empat penyebab konflik di kawasan TNGHS tersebut, mulai dari perbedaan sistem nilai yang berimplikasi pada konflik ketidaksepakatan status lahan dan tata batas hingga konflik ketidakpastian akses. Dari penelitian tersebut tampak bahwa konflik di TNGHS bersifat terbuka dan berfokus pada persoalan hak dan akses. Berbagai konflik di kawasan TNGHS membuktikan bahwa institusi yang ada tidak berhasil menyelesaikan konflik. Diindikasikan karena perbedaan

11   

persepsi kolektif yang menyebabkan para pihak tidak bersinergi. Hal tersebut membuktikan kegagalan para pihak untuk memahami akar persoalan dan menyepakati rezim properti yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kendala pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, keterbatasan sumber daya, serta persoalan sistem administrasi dan birokrasi juga menjadi persoalan pelik yang tak mudah diatasi. Dibandingkan studi yang dilakukan oleh Galudra, Pratiwi memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi Indonesia masa kini. Pratiwi juga berusaha melihat kaitan konflik tersebut dengan keberadaan intitusi yang terkait. Sayangnya, tidak seperti yang diinginkan Penulis, Pratiwi tidak secara spesifik melihat arti penting keputusan pemerintah dalam hal perluasan TNGHS. Robert Siburian (2006) memberikan penjelasan lain. Berdasarkan kajiannya persoalan konflik yang muncul di seluruh Taman Nasional berkaitan dengan kebijakan sentralistik sektor kehutanan yang tidak sejalan dengan semangat Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Ketidakselarasan ini menyuburkan tarik menarik kepentingan dan egosektoral antara Kementerian Kehutanan (sebagai Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) maupun Tingkat II (Kota/Kabupaten). Siburian secara spesifik menekankan arti penting keputusan pemerintah dalam bentuk SK terhadap konflik di wilayah konservasi. Persoalannya, Siburian lebih tertarik melihat

12   

konflik kebijakan ketimbang melihat kaitan antar kebijakan dalam bentuk SK terhadap konflik yang timbul antara pemerintah dan masyarakat setempat. Singkatnya, Penulis lebih tertarik untuk melihat isu konservasi sebagai faktor penting dibalik Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, dalam hal ini SK 175 tahun 2003 tentang penunjukan kawasan konservasi TNGHS, yang tampaknya memiliki kaitan dengan eskalasi konflik di wilayah tersebut.

E. Kerangka Teori Menurut Johan Galtung (1996), konflik adalah Hubungan antara dua pihak atau lebih (Individu atau kelompok) yang memiliki atau ‘yang merasa’ memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan manifestasi kekerasan disebutkan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial atau LINGKUNGAN dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Konflik salah satunya disebabkan oleh kelangkaan dan terbatasnya Sumber Daya Alam, yang bertalian erat dengan kebutuhan manusia terhadap uang, sumber daya seperti TANAH dan minyak, ataupun pekerjaan (Wilmot dan Hocker, 2001). Meskipun demikian, Fisher dkk (2000) menyatakan optimisme bahwa Konflik itu sendiri justru bisa menjadi bagian dari solusi suatu permasalahan, bukan dalam kapasitas menekan konflik tetapi lebih kepada meresolusi konflik agar produktif. Resolusi konflik dimaksudkan

13   

sebagai upaya menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan atau tidak sejalan. Untuk mengetahui posisi konflik, penting bagi Penulis untuk menggunakan siklus konflik Kriesberg (1998), yakni: Sumber konflik, Manifestasi, Eskalasi, Deeskalasi, Terminasi dan Hasil. Sumber konflik berasal dari adanya perbedaan kepentingan maupun konteks sosial. Upaya salah satu atau kedua pihak untuk memastikan terwujudnya kepentingan masing-masing melalui bentuk pemaksaan, intimidasi dll yang memunculkan konflik di permukaan merupakan wujud Manifestasi konflik. Sedangkan Eskalasi Konflik yang disebut Riza Noer Arfani (2011) sebagai bagian terpenting dari Manajemen Konflik merupakan bentuk nyata perjuangan atau perlawanan dalam mencapai tujuan. Pada tahap eskalasi ini dimungkinkan adanya tindakan kekerasan (violence conflict) ketika interaksi keduanya semakin menguat negatif. Seringkali pada tahap ini masing-masing pihak berposisi zero-sum gain (salah satu harus menang). Dalam jangka waktu bervariasi pihak yang berkonflik mengalami Deeskalasi (penurunan ketegangan konflik) yang bisa ditimbulkan oleh faktor internal maupun intervensi eksternal. Selanjutnya teori Kriesberg tersebut juga menjelaskan tahap Terminasi sebagai proses peralihan yang rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan menuju Hasil Akhir yang idealnya memuaskan kedua pihak (Win-Win) atau setidaknya bisa disepakati keduanya.

14   

Pemetaan konflik (Conflict mapping) yang dijabarkan cukup detil oleh Simon Fisher dkk (2000) dalam teorinya ‘mengelola konflik,’ juga sangat membantu Penulis untuk dapat menganalisa konflik sebagai suatu proses praktis dalam mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Pemetaan konflik yang dimaksudkan Fisher dkk menunjukkan peta dasar konflik berupa: Aktor utama dan pihak lain yang terlibat dalam konflik, hubungan antar pihak yang terlibat, isu-isu pokok yang berada di antara para pihak, termasuk memposisikan penulis dalam analisa konflik. Lebih lanjut disebutkan oleh Fisher dkk bahwa penting untuk menganalisa konflik lebih mendalam agar lebih memahami latar belakang, sejarah dan perkembangan terbaru; dapat mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat bukan hanya berfokus pada kelompok yang secara kasat mata menonjol;

mampu

memahami

pandangan

semua

kelompok

dengan

mengetahui hubungan antara pihak-pihak terkait; mengidentifikasi faktorfaktor dan kecenderungan yang mendasari konflik; termasuk yang terpenting bahwa analisa konflik dapat mengajarkan kita untuk berkaca dari kegagalan dan selanjutnya mampu meraih kesuksesan yang diharapkan. Ahli Resolusi Konflik lain, John Paul Lederach (2001) lebih menekankan pentingnya bagi kita untuk mengetahui isu dan aktor-aktor yang terlibat dalam situasi konflik. Identifikasi secara tepat termasuk didalamnya kepentingan masing-masing aktor akan mengarahkan kita untuk memahami akar permasalahan menuju tranformasi konflik yang diharapkan.

15   

Khususnya dalam kasus Masyarakat Desa Hutan (di dalam kawasan) dan pemilik Villa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang terimbas implementasi kebijakan SK No. 175/2003, Kombinasi teori James C.Scott (1976) dan Samuel L.Popkins (1981), bisa membantu menjelaskan terkait kemungkinan resolusi yang menjembatani harmonisasi sosial serta orientasi ekonomi politik dan akumulasi modal menjadi arahan baru dalam upaya penyelesaian konflik. Gambaran James C.Scott dalam bukunya yang sangat fenomenal berjudul ‘The Moral Economy of the Peasant’ menunjukkan polapola individual Masyarakat Desa Hutan terhadap kecenderungan untuk resisten

terhadap

bentuk

perubahan

yang

dianggap

mengganggu

kelangsungan hidup dan penghidupannya. Dengan memanfaatkan konsep ini diharapkan proses resolusi memperhatikan aspek moral Masyarakat Desa Hutan setempat. Dalam bagian yang berbeda, ada bagian masyarakat yang ‘dianggap lebih rasional’ dengan kecenderungan yang lebih adaptif terhadap perubahan seperti dalam teori Samuel L.Popkins ‘The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam’. Masyarakat yang disebut ‘rasional’ ini memungkinkan diberikan kesempatan atas peluang kerja atau sektor ekonomi yang baru. Dalam penelitian ini Penulis juga merasa penting untuk mengacu pada beberapa teori dan konseptualisasi yang dapat membantu melihat Konservasi sebagai alat untuk mengupayakan resolusi konflik. Penjelasan lebih lanjut terkait konflik sosial politik melalui pemaknaan aktor-aktor yang terlibat konflik, secara khusus perlu memperhatikan faktor komunikasi

16   

penggunaan bahasa dalam struktur hubungan sosial. Analisis ini yang kemudian menciptakan segitiga negosiasi kepemimpinan yang banyak dipakai dalam upaya resolusi konflik (Lederach, 1996). Disebutkan pula oleh Myers (1982) bahwa seringkali konflik berpusat pada beberapa penyebab utama, diantaranya: adanya perbedaan tujuan yang ingin dicapai, alokasi atau distribusi sumber daya, pengambilan keputusan maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Meskipun konflik tidak semua berakar dari komunikasi yang buruk tetapi proses komunikasi diyakini sebagai upaya untuk mempertemukan perbedaan kelompok atau individu yang bertikai. Komunikasi dalam posisi ambigu dipandang dapat menjadi penyebab konflik akibat buruk/gagalnya proses penyampaian informasi namun di satu sisi komunikasi berperan penting dalam mengupayakan resolusi atau mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Penulis menganggap isu konservasi menjadi bagian dari materi komunikasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam kajian penelitian.

F. Argumen Utama Ada keterkaitan antara kebijakan Konservasi dengan terjadinya Konflik di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Keterkaitan tersebut diindikasikan dengan adanya konflik laten sampai konflik massal terbuka yang terjadi antara warga setempat dan Kementerian Kehutanan. Tapi dalam kaitan tersebut, Isu Konservasi juga dapat menjadi salah satu alat Resolusi Konflik sektor kehutanan khususnya, jika terdapat kesepahaman antara

17   

pemerintah dan masyarakat tentang arti penting konservasi dengan penetapan luasan yang mendasarkan pada kajian ilmiah berbasis local specific dengan memperhitungkan aspek sosial budaya berbasis ekosistem lestari.

G. Cara Penelitian 1. Bahan atau Materi Penelitian a.

Data Primer Berupa Peta Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), termasuk posisi Masyarakat Desa Hutan, potensi TNGHS, zonasi pemanfaatan, dan sebaran villa liar. Responden merupakan Aktor/ para pihak yang terkait Isu Konservasi dan Villa liar di kawasan

TNGHS,

meliputi:

pihak

Kementerian

Kehutanan,

Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan Pemilik Villa. b.

Data Sekunder 1) Data statistik Departemen Kehutanan RI. 2) Data survey kampung dan data pendukung lain Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS). 3) Arsip Kronologi Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi Republik Indonesia di Lokapurna, kawasan Gunung Salak Endah, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor (tahun 1954-2010). 4) Surat Menyurat Kementerian Kehutanan RI dan Kuasa Hukum Masyarakat Lokapurna (Lokasi Purnawirawan).

18   

c.

Bahan Tersier Berupa Produk Hukum Kehutanan dan terkait, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Menteri dll; Kamus; Ensiklopedia; Berita/Kliping Media Massa, website dan sebagainya.

2. Alat yang Dipakai Berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara langsung (observasi) di lapangan.

3. Jalan Penelitian Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyelesaian. a.

Tahap Persiapan Dimulai dengan pengumpulan bahan atau data terkait dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini. Kemudian dilanjutkan

dengan

penyusunan

Usulan

Penelitian

melalui

konsultasi/penyempurnaan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing. Setelah memperoleh persetujuan dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian. Tata waktu ditetapkan bersama dengan Dosen Pembimbing untuk rencana penyelesaian tiap tahapan yang terukur.

19   

b. Tahap Penelitian 1) Penelitian Kepustakaan Dilakukan dengan pengumpulan dan pengkajian data sekunder dan tersier yang ada kaitannya dengan materi penelitian. 2) Penelitian Lapangan Dilakukan

dengan

mengumpulkan

data

primer

melalui

observasi/wawancara ke lapangan guna mengumpulkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan. Data yang diperoleh adalah tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diajukan.

c. Tahap Penyelesaian Dilakukan dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, dari sumber data primer, sekunder maupun tersier. Kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan dan Penyempurnaan melalui bimbingan Dosen Pembimbing serta diakhiri dengan laporan hasil penelitian (Tesis).

4. Analisis Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, baik data primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan (mengkategorisasi) dan menyeleksi data primer yang diperoleh dari

20   

penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan data sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian

kepustakaan,

sehingga

akan

diperoleh

jawaban

atas

permasalahan yang menjadi topik utama dalam penelitian melalui cara Deskriptif Analitik.

H. Sistematika Penulisan Penelitian berjudul ‘Kajian Konflik di Kawasan Hutan Konservasi dengan studi kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)’ ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1. BAB I Pendahuluan Terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, faedah yang diharapkan, tinjauan pustaka, kerangka teori, argumen utama, cara penelitian dan sistematika penulisan. 2. BAB II Konteks Sosio-Geografi TNGHS Menjabarkan kondisi TNGHS secara umum dan secara khusus lokasi villa liar di kawasan Gunung Salak Endah dari aspek sosio-geografi yang dilengkapi dengan peta dan gambar. 3. BAB III Konflik di TNGHS Pada Bab ini, penulis menggambarkan akar konflik secara umum yang terjadi di TNGHS, mulai dari sejarah negaraisasi, kontroversi penetapan luas kawasan hutan 30%, kenyataan adanya disharmoni

21   

kebijakan dan tata ruang, keterkaitan BUMN Perum Perhutani dengan perambahan, dan secara khusus terkait persoalan atas penunjukan TNGHS sebagai kawasan konservasi serta konflik vertikal di kawasan TNGHS. Lebih lanjut Bab ini akan menjadi dasar analisa perbedaan perilaku dalam hal pendekatan dan resolusi konflik dari aktor utama Kementerian Kehutanan terhadap aktor masyarakat biasa dan public figure. 4. BAB IV Berkaca dari Kasus Villa ‘Liar’ Konflik umum yang terjadi di TNGHS akan dibandingkan dengan kasus konflik villa yang dianggap liar dengan menguraikan kronologi kejadian dan tahapan konflik dengan menggunakan siklus kriesberg. Pemetaan konflik yang menjelaskan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam konflik serta isu yang menyertai masing-masing pihak, termasuk celah intervensi yang memungkinkan aktor dan isu menuju upaya resolusi terdapat pula dalam Bab ini. 5. BAB V Kesimpulan dan Saran Berdasar seluruh kajian penelitian dan teori yang digunakan, bab ini menjadi penutup yang menghasilkan beberapa kesimpulan dan saran yang

diharapkan

dapat

mendorong

penyelenggaraan

pengelolaan

kehutanan Indonesia yang minim konflik dan tepat resolusi.

22   

BAB II KONTEKS SOSIO-GEOGRAFI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK Pada bagian ini Penulis mendeskripsikan kondisi sosial demografi, posisi serta  potensi geografi dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) secara  umum5 dan khususnya Kawasan Gunung Salak Endah, lokasi villa yang  dianggap  liar berada untuk mengetahui kemungkinan faktor yang mendorong atau  memperkuat kejadian konflik di lahan konservasi hutan.   A. TNGHS secara Umum 1. Sejarah Penetapan TNGHS Konsep Hutan Negara di Indonesia merupakan warisan (dimulai sejak) masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu yang dikenal sekarang dengan hutan negara adalah kawasan hutan yang ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah (Hindia Belanda), salah satunya di wilayah Gunung Halimun dan Gunung Salak berdasarkan Goberneur Besluit (GB) Nomor 26 tertanggal 7 Juli 1927 dan Nomor 4 tertanggal 26 April 1927. Kewenangan atas Hutan Negara dan penetapan batas kawasan hutan yang dikuasai oleh Negara (domeinverklaring) kemudian diadopsi Pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Melalui keputusan Menteri Pertanian RI No.92/Um/1954 tertanggal 31 Agustus 1954, telah ditetapkan Kawasan Hutan Negara atas Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak, yang terdiri atas Gunung Halimun, Gunung Kendeng Kulon, Gunung Sanggabuana,

                                                             5

 Sebagian besar Data dan Peta diperoleh dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak  (BTNGHS) Kementerian Kehutanan tahun 2011. 

23   

Gunung Nanggung, Gunung Jasinga I dan Gunung Ciampea, yang terletak di Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Banten, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya

Menteri

Pertanian

RI

melalui

Keputusan

No.40/Kpts/Um/3/1979 tertanggal 11 Januari 1979, menunjuk Kelompok Gunung Halimun seluas ± 40.000 ha sebagai Hutan Suaka Alam dengan fungsi Cagar Alam (CA Gunung Halimun). Alasan penunjukan merujuk pada pertimbangan kuantitas konservasi atas keanekaragaman hayati, berupa Flora dan Fauna, seperti: Rasamala (Altingia excelsa), Puspa (Schima

wallichii),

Jamuju

(Dacrycarpus

imbricartus),

Kiputri

(Podocarpus neriifolius), berbagai jenis Anggrek dll, termasuk pula kekayaan satwa Owa Jawa (Hylobates moloch), Surili (Presbytis comata), Trenggiling (Manis javanica), Macan Tutul (Panthera pardus melas) dll. Keputusan Menteri Kehutanan No.282/Kpts-II/1992 tertanggal 28 Februari 1992, mengubah fungsi Cagar Alam Gunung Halimun seluas ±40.000 ha menjadi Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Baru pada tanggal 23 Maret 1997, secara resmi TNGH ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan dibawah kendali Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dengan nama Balai Taman Nasional Gunung Halimun yang dikepalai oleh seorang Kepala Balai. Lima tahun berselang, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.175/Kpts-II/2003 tertanggal 10 Juni 2003, lahir kebijakan untuk memperluas ekosistem Taman Nasional Gunung

24   

Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Perluasan Kawasan Konservasi Alam dengan fungsi Taman Nasional dari semula +40.000 Ha menjadi +113.357 Ha, meliputi kawasan TNGH ditambah dengan Kawasan Hutan Gunung Salak, Gunung Endut dan sekitarnya yang semula dalam kewenangan pengelolaan BUMN Kehutanan Perum Perhutani. Serah terima pengelolaan Hutan Perhutani yang telah diubah atau dimasukkan dalam kawasan konservasi ke Departemen Kehutanan secara legal formal baru dilakukan pada tanggal 29 Januari 2009. Penambahan areal TN seluas 113.357 Ha dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani secara administrasi telah diserahterimakan dan tertuang dalam Berita Acara No.06/SJ/Dir/2009 oleh Dirut Perum Perhutani kepada Dirjen PHKA Dephut.

Gambar 2.1 Peta TNGHS Sebelum dan Sesudah Perluasan

25   

Hal menarik dari penunjukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini (seperti halnya penunjukan Taman Nasional atau Hutan Negara secara umum di seluruh Indonesia) tidak terlepas dari persoalan sosial dengan kenyataan bahwa di dalam kawasan terdapat masyarakat yang tinggal dan berpenghidupan dari hutan secara turun temurun, baik itu masyarakat adat maupun masyarakat non adat (masyarakat lokal maupun pendatang), yang sering kali terpinggirkan atau terlupakan dari kebijakan konservasi khususnya. Keinginan Negara yang tampak ingin menjadikan kawasan hutan Negara sebagai kawasan steril dari manusia menjadi sumber konflik yang akan terus menerus terjadi apabila tidak ada keinginan kedua pihak untuk mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Secara khusus penulis akan membahas lebih detil permasalahan masyarakat di dalam kawasan konservasi ini pada bab III mengenai Konflik di TNGHS.

2. Letak dan Kondisi Geografi Secara geografis kawasan TNGHS terletak pada koordinat 106º 12’ 58” BT – 106º 45’ 50” BT dan 6º 32’ 14” LS – 6º 55’ 12” LS. TNGHS merupakan salah satu rangkaian Gunung Berapi bagian selatan yang menjadi bagian dari sabuk gunung berapi yang memanjang dari Pegunungan Bukit Barisan Selatan di Sumatera hingga Gunung Honje Ujung Kulon dan sangat dipengaruhi oleh kondisi Samudera Hindia. Berdasarkan sejarah pembentukannya, permukaan pegunungan terdorong ke atas pada periode Miocene dan Pleostean, sekitar 10-20 juta tahun

26   

yaang lalu. Geerakan ini kemudian k membentuk m wilayah Bayah dan bagian yaang runtuh berupa dattaran rendah h, yang saaat ini dikennal dengan Selat Suunda yang memisahkaan Pulau Sumatera daan Pulau Jaawa. Terbaginya m menjadi duaa pulau bessar ini terjjadi sekitarr 10.000 taahun yang lalu. Rentetan geraakan tektonnik ini mem mbentuk dindding lava ddan wilayah yang hadap peguunungan yaang membentuk tuurun di sebbelah selattan mengh foormasi tapaal kuda. Melalui perjaalanan sejaarah yang ppanjang, ko ondisi cuuaca mengeerosi permuukaan bumi sehingga membentuuk bentang alam yaang luas. Sedangkan S k kawasan paada bagian Gunung S Salak merup pakan guunung beraapi strato type t A, yaang menuruut catatan terakhir pernah m meletus padaa tahun 19338, dengan kawah yanng masih akktif yang diikenal deengan namaa Kawah Raatu.

Gambaar 2.2 Peta Posisi P TNG GHS

27   

Secara administratif TNGHS saat ini berada dalam dua wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor dan Sukabumi) dan Provinsi Banten (Kabupaten Lebak). Kawasan ini terdiri atas 9 kecamatan di Kabupaten Bogor, 8 kecamatan di Kabupaten Sukabumi dan 9 kecamatan di Kabupaten Lebak dengan total Desa sebanyak 108 Desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan TNGHS. Sebelah barat laut TNGHS berbatasan dengan semenanjung Ujung Kulon. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang secara administratif terpisahkan oleh sungai Cicurug dan lembah Cisadane. TNGHS merupakan kawasan hutan hujan pegunungan (sub montane) yang tersisa dan terluas di Provinsi Jawa Barat dan Banten dengan topografi curam dan sangat curam, konfigurasi lembah yang sempit, dengan sebaran ketinggian antara 500 – 2211 m dpl (Tipe ekosistem collin, sub montana dan Montana), rata-rata kemiringan 45%, curah hujan rata-rata 4000-6000 mm (kategori sangat tinggi), kelembaban 5-6%, temperatur 200-300C, dengan tipe iklim A yang selalu basah. Angin muson yang berubah arah berdasarkan musim seringkali menjadi faktor penyebab kerusakan hutan atau tumbangnya pohon-pohon, terutama ketika angin datang dari barat daya dengan kecepatan sangat tinggi. Komplek pegunungan TNGHS berdasar posisi letak terdiri atas, bagian Barat, yaitu: Gunung Halimun Utara (1.929 m dpl), Gunung Sanggabuana (1.920 m dpl), Gunung Botol (1.850 m dpl), Gunung

28   

Pameungpeuk (1.455 m dpl), Gunung Endut Barat (1.297 m dpl), Gunung Kencana (1.831 m dpl) dan Gunung Ciawitali (1.530 m dpl). Di sebelah Timur Laut terdapat Gunung Kendeng Utara (1.575 m dpl) dan di bagian Tenggara terdapat Gunung Halimun Selatan (1.758 m dpl), Gunung Kendeng Selatan (1.764 m dpl), Gunung Panenjoan (1.350 m dpl), Gunung Endut Timur (1.474 m dpl), Gunung Salak 1 (2.211 m dpl) dan Gunung Salak 2 (2.180 m dpl). Diketahui bahwa puncak gunung tertinggi di kawasan TNGHS adalah Gunung Salak 1 dengan ketinggian mencapai 2.211 meter di atas permukaan laut.

Gambar 2.3 Peta Sebaran Gunung di TNGHS

29   

Terbentuknya kubah kawah pertama telah menghasilkan retakan-retakan tegangan yang mengangkat Bijih Emas dan Perak dalam jumlah yang besar di kawasan TNGHS, khususnya di daerah sekitar DAS Ciburial dan Cihara. Ini menyebabkan sampai hari ini banyak penambang-penambang liar yang beraktifitas di sekitar DAS tersebut. Sebagian besar wilayah TNGHS sangat bagus untuk aktifitas pertanian,

dengan

struktur

tanah

andosol

dan

latosol

mampu

menghasilkan kesuburan kimiawi yang minim sampai cukup dengan sifat fisika yang relatif cukup bagus untuk pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah umumnya didominasi partikel seukuran debu yang mudah tercuci dengan sifat tanah yang menunjukkan sifat vulkanik tua. Kondisi tersebut menjadikan sebagian besar kawasan TNGHS sebagai daerah yang subur. Dalam fungsinya sebagai daerah tangkapan air, secara umum kawasan TNGHS memiliki struktur tanah dan batuan dengan porositas dan permeabilitas yang optimal. Dalam fungsi hidrologis, banyak sungai berasal dari kawasan ini yang bermuara ke Laut Jawa sebelah utara maupun ke Lautan Hindia di sebelah selatan. Air sungai tersebut mengairi lahan-lahan pertanian di sekitar TNGHS. Sungai-sungai di sekitar TNGHS selalu berair sepanjang musim. Terdapat lebih dari 117 sungai dan anak sungai yang berhulu dari dalam kawasan TNGHS. Di bagian utara Gunung Halimun Salak terdapat 3 DAS penting, yaitu: Ciberang (Ciujung), Cidurian dan Cikaniki (Cisadane). Di sebelah selatan terdapat 9 (sembilan) DAS penting, yakni: Cisolok, Citepus, Cimadur, Cibareno,

30   

Cihara, Cisiih, Cimaja, Cikasomayang dan Cimandiri (Citatih/Citarik). Sungai-sungai ini mengalir melintasi wilayah Jakarta (Ibukota Negara), Bogor, Tangerang, Banten, Depok, Sukabumi dan daerah penyangga lainnya. Sungai-sungai ini banyak dimanfaatkan masyarakat setempat untuk keperluan mengairi lahan pertanian, keperluan rumah tangga (air minum/mencuci/memasak dsb), pembangkit listrik, termasuk pula untuk wisata arung jeram yang sedang populer saat ini.

3. Potensi Keanekaragaman Hayati Kondisi umum TNGHS menjadikannya habitat ideal untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan tumbuhan, satwa dan jasad renik. Owa Jawa (Hylobates moloch) dan Elang Jawa (Spizaetus Bartelsi) banyak terdapat di kawasan ini. Berdasar tipe ekosistem, di ketinggian 500 m dpl – 1000 m dpl (zona Collum) tumbuh tanaman Rasamala (Altingia exelsa), Puspa (Schima Wallichii), Saninten (Castanopsis javanica), Kiriung anak (Castanopsis acuminatissima) dll. Sedangkan di ketinggian 1000 – 1400 m dpl (Zona Sub Montana) tumbuh Kayu manis (Cinnamomum sp), Buni (Antidesma bunius), Beringin (Ficus spp), Kimerak (Weimania blumei), Ganitri (Elaecarpus ganitrus) dll. Di ketinggian sub Montana ini dapat dijumpai pohon-pohon yang tingginya mencapai 30-40 m dengan diameter 120 cm. Sedangkan pada ketinggian lebih rendah akan dijumpai pohon-pohon yang lebih tinggi lagi. Pada zona Montana dengan ketinggian lebih dari 1500 m dpl tumbuh jenis tanaman Podocarpus,

31   

yakni: Kibima (Podocarpus blumei), Kiputri (Podocarpus imbricatus), Jamuju (Dacrycarpus imbricatus), serta lebih dari 75 jenis anggrek langka tumbuh di zona ini, seperti: Bulbophylum binnendykii, Bulbophylum angustifolium, Cymbidium ensifolium, Dendrobium macrophyllum dll. Terdapat pula jenis flora endemic, yakni Dipterocarpus hasseltii dan Neesia altisima. Jenis menarik lainnya adalah Hamirung (Vernonia arborea) yang merupakan satu-satunya anggota suku Asteraceae yang berbentuk pohon, jenis ini ditandai oleh adanya perbungaan yang majemuk. Jenis pohon lain yang juga sering dijumpai tetapi persebarannya agak spesifik diantaranya adalah Kilemo (Litsea cubeba), yang lebih banyak dijumpai di Gunung Botol; jenis Schefflera rigida dan Kiramo Giling (Trevesia sundaica) lebih banyak dijumpai pada tempat yang agak terbuka, maupun tepi jalan. Sedangkan khusus di sekitar Kawah Ratu, puncak Gunung Salak (2.211 m dpl) juga terdapat jenisjenis tumbuhan kawah dan hutan lumut.

Gambar 2.4 Peta Kondisi TNGHS tahun 2004

32   

Ditinjau dari sebaran jenis vegetasi, TNGHS juga memiliki dua tipe ekosistem, yaitu: tipe homogen terdiri dari tanaman teh yang terdapat di dalam enclave kawasan hutan. Enclave terbesar yaitu perkebunan teh Nirmala dan Cianten. Selain teh juga terdapat hutan tanaman yang semula dikelola oleh Perum Perhutani. Jenis-jenis yang ditemui pada hutan tanaman eks Perhutani, antara lain: Rasamala (Altingia exelca), Damar (Agathis damara), Pinus (Pinus merkusii) dan Puspa (Schima wallichi). Sedangkan tipe heterogen terdiri dari perwakilan hutan hujan tropis yang dapat dicermati menurut strata tumbuhan, terdiri atas: pohon, perdu,herba, liana, efipit, palem, pandan, dan pisang-pisangan. Kekayaan Fauna tampak pada beragamnya Jenis Mamalia: Owa Jawa (Hylobates moloch), Surili (Presbytis comata), Trenggiling (Manis javanica), Macan Tutul (Panthera pardus melas), Kancil (Tragulus javanicus), Kijang (Muntiacus muntjak), Landak dan Anjing hutan (Cuon alpinus). Terdapat pula lebih dari 204 jenis Burung, dengan 90 jenis diantaranya menetap dan 35 jenis endemik di Pulau Jawa, contohnya: Elang Jawa (Spizaetus bartelsi). Dua jenis burung terancam punah, yaitu: Burung Cica Matahari (Cracias albonotatus) dan Poksai Kuda (Garrulax rufifrons). Jenis Reptil, diantaranya: Kodok (Bufo biporcatus), Tokek (Gekko gecko), dan Cecak terbang (Draco volans). Sedangkan Jenis Ikan terdapat sekitar 31 jenis dengan 37,5% tergolong pada Ikan Gobiid dan

33   

Eleotriid yang merupakan ikan komplementer air tawar, diantaranya: Paray, Belut, Beunteur, Gogo, Bungkreng dll. Penelitian terakhir Prasetyo dkk (2006) menunjukkan bahwa luas hutan alam di TNGHS pada periode 1989-2004 mengalami deforestasi gradual ditunjukkan dengan data penelitiannya yang menunjukkan angka penurunan luasan tutupan hutan alam secara berangsur-angsur. Sedangkan hutan tanaman relatif stabil dengan kondisi fluktuatif yang tidak significant berpengaruh terhadap komposisi ideal. Di Periode 1998-2004, hutan alam berkurang sekitar 25% atau berkurang sekitar 22 ribu Ha, yang diikuti dengan peningkatan jumlah semak belukar, ladang dan lahan tebangan. Masa deforestasi tertinggi terjadi di tahun 2001-2003. Oleh Prasetyo diargumentasikan bahwa hal tersebut dimungkinkan karena faktor implementasi otonomi daerah yang beriringan dengan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut penulis menjadikan hasil penelitian tersebut yang menyatakan bahwa tarik menarik kepentingan di era otonomi daerah, khususnya sektor kehutanan sebagai salah satu aspek kajian analisa konflik di lahan konservasi khususnya untuk memahami bahwa konservasi menjadi isu parsial yang belum sejalan dalam tataran implementasi. Secara spesifik terkait potensi sumber daya hayati, belum ada penelitian terakhir yang secara jelas mampu memotret kondisi flora, fauna, jasad renik, plasma nutfah dll yang sejak reformasi banyak terganggu oleh aktifitas perburuan liar, illegal logging, alih fungsi dan

34   

sejenisnya. Jika dibiarkan tidak terkendali dikhawatirkan kekayaan sumber daya hutan di TNGHS akan mengalami degradasi fungsi, kualitas maupun kuantitas yang berdampak pada sosio-ekologi masyarakat. Kerisauan akan degradasi dan deforestasi hutan ini akan lebih banyak diuraikan pada Bab III, Konflik di TNGHS.

4. Potensi Lain Faktor Keindahan alam, kondisi geografi, kekayaan hayati serta kehidupan masyarakat adat yang menyiratkan kearifan lokal, dengan kombinasi daya tarik kehidupan alam liar, air terjun, aliran air sungai yang jernih telah menjadikan kawasan ini diminati untuk menjadi obyek wisata, berpetualang (panjat gunung, rafting/ arum jeram dll), pendidikan maupun tujuan lain yang berkaitan. Kehidupan masyarakat di dalam kawasan yang cenderung tradisional, dengan kemampuan memanfaatkan potensi alam seperti: mengolah lahan tidur menjadi produktif, menghasilkan barang kerajinan dengan bahan baku bersumber dari alam liar, meracik obat-obatan tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit dan sebagainya merupakan bagian dari potensi yang dimiliki oleh penduduk desa hutan. Selanjutnya potensi alamiah ini dapat dikelola oleh Pemerintah untuk kepentingan bersama, menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan alamiah tersebut belum sepenuhnya difasilitasi untuk dapat lebih produktif dan mempunyai nilai tambah, baik itu dari aspek ekonomi maupun mendorong kemandirian sosial.

35   

5. Kondisi Demografi Berdasar pendataan terakhir yang dilakukan Tim Teknis Departemen Kehutanan 2009, diketahui Jumlah penduduk di dalam dan sekitar kawasan TNGHS mencapai lebih dari 247.089 jiwa. Sebagian besar beridentitas etnis Sunda (98%) dan sisanya dalam jumlah yang sangat sedikit berasal dari etnis jawa, madura, padang dan batak. Bahasa yang umum digunakan masyarakat setempat adalah bahasa Sunda dan mayoritas penduduknya beragama Islam walaupun beberapa orang masih menganut kepercayaan animisme (sunda wiwitan). Secara umum, terdapat pengkategorian (tipologi) masyarakat di TNGHS6, yaitu: Masyarakat adat (kasepuhan) dan Masyarakat non adat. Masyarakat adat memiliki karakteristik yang khas dan masih memegang teguh adat istiadat kebudayaan leluhur yang tampak pada nilai-nilai tradisional kehidupan sehari-hari, design perkampungan dan rumah, sistem pertanian, termasuk khususnya dalam hal kemampuan berinteraksi dengan

hutan.

Dalam

melangsungkan

hidup

dan

berkehidupan

kecenderungan masyarakat ini bergantung pada sistem pertanian tradisional di areal yang disebut ’kawasan hutan negara’, melalui bentuk: huma/ladang, sawah, kebun, kebun talun, dan talun. Sawah/sejenisnya menjadi aset yang sangat penting untuk masyarakat jenis ini. Masyarakat adat sangat paham dan mengenal manfaat dari masing-masing jenis tanaman, baik untuk memasak maupun pengobatan.                                                              6

 http://www.wg‐tenure.com diakses 5 Februari 2011 

36   

Dengan

menggunakan

konsep

moral

ekonomi

yang

dikembangkan James Scott (1976), bisa dikatakan bahwa masyarakat adat di kawasan ini cenderung mempertahankan tata cara hidup tradisional. Tata cara hidup tersebut pada dasarnya bisa digambarkan sebagai upaya masyarakat bersangkutan mempertahankan pola kerja dan pola hubungan dengan alam sekitarnya yang secara turun temurun telah memberikan kepastian dan jaminan keamanan bagi kelangsungan hidup (survival). Gambaran umum menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat adat yang lebih tradisional cenderung pada mempertahankan kehidupan yang oleh James C.Scott (1976) disebut sebagai Moral Ekonomi Petani. Pengabdian dan penghormatan pada alam merupakan ’kata kunci’ yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Sedangkan masyarakat non adat, terdiri atas: masyarakat lokal yang secara turun temurun telah hidup sejak jaman Belanda dan Masyarakat Pendatang, baik menetap maupun tidak. Masing-masing tipologi memiliki karakteristik dan kecenderungan berpenghidupan yang berbeda. Masyarakat jenis ini secara umum tidak memiliki struktur budaya masyarakat yang khas. Masyarakat lokal yang secara turun temurun telah tinggal dan berpenghidupan di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Hutan Negara memiliki kondisi sosio-budaya yang bervariasi, baik dari sisi tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Masih terdapat masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian tetapi tidak jarang juga yang sudah beralih ke sektor lain, misalnya: sebagai

37   

pengrajin, pekerja perkayuan, jasa wisata, dan jenis lain yang sangat mungkin karena terpengaruh atau dipengaruhi oleh kehadiran masyarakat pendatang. Masyarakat non adat ini, jika menggunakan cara pandang Samuel L.Popkin (1981), bisa dikategorikan sebagai masyarakat ’Rasional’ (Rational peasant). Penghidupan masyarakat ini tidak selalu berkaitan dengan upaya mempertahankan kepastian dan keamanan dalam hubungan dengan alam sekitar dari sudut pandang kepentingan mempertahankan hidup. Tapi juga bersandar pada pertimbangan kepentingan ekonomi yang mengandung resiko-resiko kegagalan dan karenanya cenderung bersifat spekulatif. Berdasarkan

laporan

survey

kampung

yang

dilakukan

Departemen Kehutanan pada tahun 2007 diketahui bahwa TNGHS Wilayah Lebak memiliki komposisi masyarakat yang berimbang antara Adat dan Non Adat. Terdapat 41% Kampung Adat, 48% Non Adat dan sisanya tidak teridentifikasi. Mayoritas kampung di lokasi ini berdiri sejak zaman kolonial Belanda (1935), hanya sekitar 2% kampung baru yang berdiri pada periode pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (1992-1997). Hampir seluruh masyarakat di dalam kawasan Hutan Lebak ini bermata pencaharian sebagai Petani (99%) dengan dominasi sawah Mina Padi. Kecenderungan kehidupan yang lebih tradisional menjadikan masyarakat di Lebak ini cenderung memahami arti penting Hutan bagi kelangsungan hidup dan ekosistem, meskipun

38   

data terakhir Departemen Kehutanan di tahun yang sama menunjukkan adanya peningkatan aktivitas illegal logging di kawasan ini. Di bagian lain yang termasuk kawasan TNGHS, yakni wilayah Sukabumi justru di dominasi masyarakat Adat yang mencapai sekitar 59% dari total penduduk sebanyak 427.919 jiwa berdasar data BPS 2004/2005 yang tersebar di 77 kampung dan 14 Desa. Merunut sejarahnya, kampung-kampung di Wilayah TNGHS Sukabumi ini telah berdiri sejak sebelum tahun 1934. Artinya, kampung dan masyarakat di wilayah tersebut sudah ada sebelum penetapan Taman Nasional. Sebagian besar masyarakat mengandalkan hidup dari sektor pertanian (95%). Pemahaman tentang Hutan sama dengan di Wilayah Lebak, mereka sangat memahami arti penting dan fungsi hutan hanya saja menjadi pertanyaan besar ketika justru data illegal logging di daerah ini (khususnya di Pondok Injuk) meningkat drastis. Dalam kasus tersebut perlu dilakukan penelitian lain yang khusus mengkaji keterkaitan masyarakat dengan peningkatan illegal logging untuk memastikan rumor yang seringkali menyudutkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan menjadi satu-satunya pihak yang bersalah. Sedangkan di wilayah Bogor terdapat dominasi masyarakat non adat yang mendiami kawasan hutan sejumlah sekitar 98% dari 660.340 jiwa

berdasar data BPS 2004/2005, dengan 31% nya merupakan

kampung lama yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda.. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani (70%) dengan sebagian kecil

39   

yang lain bekerja di sektor perkebunan (12%), buruh tani (12%), lainnya (6%). Berdasar survey, masyarakat di daerah Bogor ini memahami fungsi Hutan dalam wacana kelestarian, tetapi berdasar pengakuan mereka seringkali benturan kepentingan dan kebutuhan hidup memposisikan mereka untuk memanfaatkan areal hutan termasuk sumber daya yang ada didalamnya yang seringkali dianggap sebagai ’aktifitas liar di kawasan hutan negara’. Perilaku itu yang sering diistilahkan dengan perambahan atau pencurian atas sumber daya hutan.

B. Villa di Kawasan Gunung Salak Endah TNGHS 1. Sekilas Berdirinya Villa Secara khusus penulis meneliti keberadaan Villa-villa yang saat tulisan ini dibuat masih berdiri kokoh di atas lahan hutan yang semula berada dalam kewenangan BUMN Kehutanan Perum Perhutani dengan status hutan produksi. Villa-villa tersebut dianggap liar karena saat ini berdasar SK Menhut No.175 tahun 2003, wilayah tersebut menjadi bagian penunjukkan kawasan konservasi yang diperkenalkan ke publik sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Berawal ketika sejumlah orang yang berasal dari Markas Seksi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Cibungbulan pada tanggal 1 Juni 1967 mengajukan surat permohonan menggarap tanah seluas 70 Ha secara tumpang sari untuk jangka waktu 5 (lima) tahun di Rawalega, Pasirmalang, RPH Gunung Bunder, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Empat hari

40   

setelah itu, yakni tanggal 5 Juni 1967, Kepala Perhutani Bogor langsung memberikan persetujuan atau ijin kepada 75 orang veteran untuk menggarap tanah kehutanan di lokasi tersebut sesuai permintaan. Keinginan para veteran untuk beraktivitas di lokasi dimaksud untuk kegiatan pertanian disetujui pula oleh Menteri Veteran dan Demobilisasi melalui surat No.72/Kpts/MENVED/1967, tertanggal 4 Oktober 1967, perihal persetujuan pembukaan proyek pertanian dan demobilisasi Republik Indonesia di kawasan yang saat ini dikenal dengan Lokapurna (Lokasi Purnawirawan). Selanjutnya dalam perkembangannya, proyek pertanian ini berada pada kawasan hutan Perum Perhutani seluas 560,29 Hektar yang meliputi Hutan Produksi seluas 256,77 Ha dan Hutan Lindung seluas 303,32 Ha. Di tahun 1987, Menteri Kehutanan menegaskan

kembali

kepada

Menteri

Pertahanan

melalui

surat

No.239/Menhut II/1987 bahwa tanah yang dimohon seluas 256,77 Ha dapat diperoleh LVRI dengan cara tukar menukar (ruislag) sesuai peraturan perundangan (minimal 1:1) dan sejumlah 303,32 Ha yang merupakan hutan lindung harus dikosongkan. Proyek ini awalnya berjalan sesuai peruntukannya tetapi kemudian terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, diantaranya ketidaksesuaian peruntukan lahan dan adanya over alih garapan dan jual beli tanah illegal. Sampai akhirnya menjelang tahun 1990an, mulai berdiri Villa-Villa yang sebagian besar dimiliki masyarakat pendatang yang bukan berasal dari kalangan biasa. Sebagian besar adalah pejabat dan

41   

pengusaha yang memanfaatkan lahan tersebut ’bukan untuk tempat tinggal’, tapi lebih dari itu di atas lahan tersebut dibangun villa-villa, selain dimanfaatkan untuk investasi, berlibur juga disewakan kepada wisatawan

dengan

memanfaatkannya

tarif untuk

yang

cukup

peternakan

tinggi,

skala

besar.

ada

pula

Secara

yang khusus

pembahasan mengenai villa yang dianggap liar ini akan diuraikan pada Bab IV Berkaca dari Kasus Villa ’Liar’, yang akan banyak menceritakan kronologis ’alih fungsi dan status’ di salah satu kawasan hutan negara yang pada akhirnya menyebabkan eskalasi konflik. Persoalan ini ditinjau dari aspek legalitas sepenuhnya beralih ke pihak kementerian Kehutanan setelah terbit surat Keputusan Menteri kehutanan No.175/Kpts-II/2003 tertanggal 10 Juni 2003, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun dan perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada Kelompok Hutan Gunung Salak seluas ±113.357 ha (Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) Hektar di provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). SK tersebut menjadikan Kawasan yang dimohon (dan masih dalam proses ruislag) dengan luas kesepakatan sekitar 260 Ha menjadi bagian yang termasuk dalam wilayah penunjukan kawasan konservasi. Terdapat disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah yang sebelumnya menetapkan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata alternatif selain Kawasan Wisata Puncak Bogor sesuai

42   

Surat Keputusan Bupati Bogor No.550.1/057-DIP tertanggal 25 Februari 1989. Daerah Lokapurna untuk selanjutnya dikenal sebagai Kawasan Wisata Gunung Salak Endah. Berdasar Peraturan Pemerintah No.30 tahun 2003, Perum Perhutani berwenang atas seluruh hutan di Pulau Jawa kecuali Hutan Konservasi. SK Menhut tersebut akhirnya mengalihkan persoalan Villa liar kepada Kementerian Kehutanan, yang dalam teknis lapangan menjadi tanggung jawab Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berdasarkan administrasi pemerintahan, posisi Lokapurna saat ini terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang termasuk DAS Cisadane dengan koordinat geografis terletak pada 106º 40’ 8” BT - 106º 41’ 35” BT dan 6º 41’ 7” LS - 6º 42’ 15” LS.

Gambar 2.5. Peta Posisi Lokapurna

43   

2. Data Kependudukan LokaPurna Berdasar survey LVRI Bulan Agustus 2009 diketahui bahwa masyarakat yang mendiami Kawasan Gunung Salak Endah-Lokapurna umumnya berasal dari penduduk lokal, kampung sekitar dan sebagian merupakan pendatang yaitu dari Jawa Barat, dan sebagian kecil dari Jakarta. Sejumlah 396 KK dengan total penduduk sekitar 1.477 jiwa saat ini tinggal di rumah permanen, semi, maupun non permanen. Setelah tahun 2000, Pemekaran wilayah Kawasan Proyek Pertanian Veteran Lokapurna terbagi kedalam 8 Rukun Tetangga (RT) yang tergabung kedalam 2 Rukun Warga (RW). Penyebaran penduduk terbanyak adalah di RT 02 RW 08 sebanyak 227 jiwa, penyebaran penduduk terkecil berada pada RT 03 RW 09 sebanyak 70 jiwa. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Lokapurna (Survey Dephut 2007) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Wilayah RT 01 RW 08 RT 02 RT 03 RT 04 RT 01 RW 09 RT 02 RT 03 RT 04 Total

KK 50 67 55 53 49 39 18 39 370

Jumlah Jiwa 150 160 152 129 142 114 52 113 1.382

Jenis transportasi yang biasa digunakan penduduk adalah Sepeda Motor. Pada hari libur (seminggu sekali) terdapat transportasi umum untuk mobilitas penduduk maupun wisatawan.

44   

3. Kondisi Terakhir Secara keseluruhan, berdasarkan Citra Ikonos 2005 dan hasil pengamatan di lapangan, secara ekologi, kondisi penutupan kawasan hutan yang dimohon berupa hutan dengan vegetasi alami terdapat di sekitar bantaran Sungai Cigamea seluas ± 5,3 % yang didominasi jenis rasamala, pasang, cerik angin, kareumbi, kirinyuh, pakis andam, tepus, seuseureuhan dan bambu; Berupa hutan tanaman eks Perum Perhutani KPH Bogor seluas ± 2,8 % yang didominasi oleh jenis rasamala, pinus, suren dan tanjung dengan sisanya seluas 91,9% berupa sarana prasarana, semak belukar, kebun dan sawah. Secara umum, kawasan Lokapurna menunjukkan kondisi masyarakat dengan struktur yang mantap dan telah menjadi bagian legal administrasi pemerintahan setempat, termasuk fasilitas pendukung yang banyak difasilitasi oleh instansi Pemerintah Daerah. Terdapat Jalan yang permanen, berupa aspal/hotmix sepanjang 4,5 km dengan lebar bahu jalan 5 (lima) meter, juga terdapat jembatan yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Bogor. Kondisi jalan di beberapa ruas menyempit yang harus dilewati secara bergantian apabila mobil berpapasan. Fasilitas Umum berupa Jaringan listrik, jaringan telepon Base Transmitter XL dan Indosat, serta Bangunan Sekolah (TK dan SD). sistem jaringan listrik yang ada berupa jaringan percabangan/interkoneksi. Jaringan ini merupakan jaringan di udara terbuka (overhead line transmission) dengan menggunakan tiang, sehingga memiliki pemanfaatan

45   

ganda selain sebagai pendistribusian kepada konsumen juga sebagai pelengkap penerangan jalan, disamping itu terdapat juga jaringan telepon dengan sistem jaringan di udara terbuka yang telah merata hampir ke seluruh kawasan Lokapurna. Terdapat pula fasilitas Sosial, seperti: Mesjid, Mushola, WC umum serta Pemakaman Umum, sebagian besar dibangun swadaya oleh masyarakat

setempat

dan

sebagian

yang

lain

dibangun

oleh

Pemda/Pemerintah setempat. Peranan Pemda dalam menghidupkan lokasi ini sangat tampak pada bangunan berupa sarana wisata, seperti: Pintu gerbang, Information center, Pemandian air panas, kolam renang, track jogging dan lokasi parkir. Fasilitas ini dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor di awal

tahun

1998an.

Keinginan

Pemerintah

Daerah

untuk

ikut

memanfaatkan hutan negara ini tersurat pada permohonan terhadap beberapa objek wisata alam di dalam kawasan TNGHS yang diusahakan oleh Pemda Kabupaten Bogor sejak tahun 1979 untuk kewenangan pengelolaan secara resmi dan saat ini sedang dalam proses permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA). Berdasar data terakhir dari Forum Musyawarah Masyarakat lokapurna (Fusyaka) tahun 2007 terhadap luas garapan dan bangunan di Lokapurna terdapat Enam blok garapan, yakni: Pasir Reungit, Cimudal, Rawa Lega, Rawa Bogo, Rawa Buluh, Ciparay dengan total luas Garapan 293,03 Ha dan total luas bangunan atau villa 4,64 Ha. Villa sejumlah 210

46   

unit (baik bangunan permanen, semi, maupun non permanen) dimiliki oleh 140 orang (berdasarkan survey LVRI bulan Agustus 2009). Setelah penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan wisata, daerah tersebut menjadi sangat ramai dengan kunjungan wisatawan terutama di hari-hari libur, ini menyebabkan perkembangan fasilitas perekonomian seperti pasar desa, kios, warung, toko dan sejenisnya tersebar merata di hampir seluruh penjuru desa. Diantara

pemberitaan

media

massa

terkait

‘kebijakan

pembongkaran villa yang dianggap liar’ di lokasi eks veteran yang sama yang saat ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi, ternyata telah berdiri pula Camp Komando Latihan Tempur Resimen Infantri Kodam Jaya (yang selesai dibangun tahun 2003) seluas ±17 ha. Camp Infanteri ini berada di dalam kawasan yang sejak tahun 1967 dimohon untuk ruislag tersebut dan saat ini menjadi bagian dari penunjukan kawasan konservasi. Namun keberadaan Camp ini tidak menarik perhatian publik atau lebih tepatnya tidak disinggung Kementerian Kehutanan sebagai kategori ‘bangunan liar’, setidaknya sampai tulisan ini diselesaikan.

47   

BAB III KONFLIK DI TNGHS Pada bab ini, Penulis akan lebih banyak menguraikan akar konflik sektor  kehutanan di TNGHS secara umum, seperti: negaraisasi dalam realitas konflik,  disharmoni kebijakan pusat‐daerah dan tata ruang, kontroversi penetapan luas  kawasan hutan 30%, kebijakan PHBM Perum Perhutani dan Perambahan, serta  penunjukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pada sub bab selanjutnya  mencuplik sedikit konflik klasik berupa konflik vertikal antara Pemerintah (dalam  hal ini Kementerian Kehutanan) dengan Masyarakat biasa (bukan public figure)  yang didominasi isu kepemilikan dan akses atas sumber daya hutan untuk  selanjutnya mendasari analisa terkait adanya perbedaan perlakuan dalam  penanganan konflik.    A. Mengurai Akar Konflik secara Umum 1. Negaraisasi dalam Realitas Konflik Di kawasan hutan, istilah ‘negaraisasi’ atas tanah-tanah (garapan/tempat tinggal) rakyat oleh Negara menjadi salah satu diskursus yang

dianggap

berkaitan

erat

dengan

kejadian

konflik.

Penulis

mengistilahkan negaraisasi dalam pemaknaan adanya klaim sepihak oleh negara atas kepemilikan tanah dan sumber daya yang menyertainya untuk dikuasai sepenuhnya oleh negara (dalam hal ini Pemerintah). Persoalan penguasaan tanah dan sumber daya yang menyertainya oleh Negara dimulai sejak Pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1865 menerbitkan Undang-Undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura (Boschordonantie voor Java en Madoerra 1865) dan berlanjut tahun 1870 dengan mengeluarkan Agrarisch Besluit yang melegitimasi Pemerintah (Hindia Belanda) untuk menyewakan tanah (erfpacht) pada perkebunan asing yang di dalamnya terdapat peraturan tersendiri yang disebut

48   

domeinverklaring (Rokhmad, 2009). Hal penting di dalamnya adalah adanya Penetapan batas kawasan hutan yang ‘mutlak’ dikuasai Negara. Tidak peduli didalamnya terdapat masyarakat atau rakyat (pribumi) yang menghuni atau telah tinggal lama, dipaksa melalui regulasi untuk ‘seolaholah’ menjadi ‘budak’ di tanah sendiri. Mereka diharuskan pindah dari kawasan yang ‘secara sepihak’ ditetapkan sebagai hutan Negara atau di jenis hutan tertentu dimungkinkan tinggal tanpa hak kepemilikan atas tanah dengan aturan yang sangat ketat. Untuk

selanjutnya

proses

Nasionalisasi

(berdasarkan UU

No.86/1958 dan PP.No.2/1959), yakni nasionalisasi terhadap Perusahaan milik Belanda perseorangan, badan hukum yang saham seluruh atau sebagian milik Belanda, Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan Perusahaan-Perusahaan yang dimiliki oleh badan hukum yang domisilinya di Nederland (Belanda), Secara de yure, serta merta mewariskan kepada Pemerintah (Indonesia) seluruh tanah dan aset yang semula dikuasai Belanda, menjadi ‘milik negara’. Salah satu warisan pengelolaan atas tanah-tanah dan aset yang termasuk dalam Hutan Negara, diantaranya adalah Hak Negara atas Kawasan Hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak yang sejak tanggal 10 Juni 2003 menjadi bagian dari penunjukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang menjadi kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI. Adopsi kebijakan pengelolaan atas tanah-tanah yang berstatus Hutan Negara dari Pemerintahan Kolonial Belanda ke Pemerintah

49   

Indonesia, tidak beriringan dengan upaya mengakomodir status hukum dan kepentingan masyarakat (rakyat Indonesia) yang berada di dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat di dalam kawasan hutan seringkali dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dari ekosistem hutan, atau lebih parahnya lagi masyarakat yang sudah tinggal turun temurun di daerah tersebut, menurut pandangan Penulis, diposisikan sebagai ‘parasit’ hutan Negara yang dicurigai berpotensi menimbulkan banyak gangguan dalam wacana konservasi. Kebijakan konservasi seolah-olah mengharuskan kawasan tersebut steril dari jamahan manusia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kejadian pengusiran masyarakat dari kawasan hutan setelah penetapan suatu wilayah menjadi bagian konservasi, seperti penelitian WALHI (2010) yang menemukan setidaknya sampai dengan tahun 2003 telah terjadi banyak pengusiran rakyat yang telah tinggal turun temurun di kawasan hutan, misalnya di Taman Nasional Meru Betiri (Jawa Timur). Masyarakat adat maupun non adat masih terus menjadi bagian dari aktor konflik klasik sektor kehutanan khususnya yang menganggap bahwa pengelolaan hutan oleh negara tidak berpihak pada kepastian hidup dan kesejahteraan mereka. Penelitian Justianto (2005) menemukan bahwa rumah tangga kehutanan (masyarakat desa yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan), terutama rumah tangga miskin ternyata tidak banyak menikmati hasil dari kegiatan-kegiatan sektor kehutanan karena besaran multiplier effect sektor kehutanan terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan golongan rendah sangat kecil dibandingkan dengan rumah tangga

50   

lain seperti rumah tangga pertanian, selain kehutanan dan rumah tangga bukan pertanian. Hal tersebut menunjukkan salah satu kemungkinan konteks atas kejadian konflik masyarakat di dalam kawasan hutan terhadap negara (pemerintah) yang dianggap tidak memprioritaskan pengelolaan hutan berbasis masyarakat setempat. Negaraisasi yang dipaksakan, meskipun untuk kepentingan konservasi justru dikuatirkan akan berdampak buruk bagi kelestarian hutan apabila persoalan mendasar terkait status hukum, level kesejahteraan masyarakat dan pemahaman etika lingkungan dan wacana konservasi tidak menjadi bagian dari komitmen bersama.

2.

Kontroversi Luas Minimal Hutan 30 Persen Beberapa upaya dilakukan Pemerintah untuk memastikan kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam UndangUndang No.41/1999 pasal 18 (2) yang menyebutkan bahwa luas kawasan hutan harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Penunjukan TNGHS di duga merupakan salah satu itikad baik untuk memenuhi angka 30% tersebut. Terlepas dari isu politis yang menyertai penetapan angka tersebut, sampai saat ini diskursus terkait asal muasal angka 30% masih belum menemukan jawaban ilmiah yang bisa diterima publik. Disebutkan oleh Handadhari (2009), seorang praktisi kehutanan dan pakar lingkungan yang pernah mengadakan Diskusi Ilmiah untuk mengkaji

51   

angka 30% dengan melibatkan para petinggi Dephut disimpulkan bahwa angka tersebut sangat nisbi dan tidak memiliki dasar yang jelas. Angka itu diduga diperoleh dari riset seorang mahasiswa S-1 asal Belanda yang meneliti secara parsial hutan di satu wilayah kecil tertentu di Indonesia yang menghasilkan angka ideal 30% untuk keseimbangan ekosistem daerah tersebut, namun tidak secara detil digambarkan apakah hasil kajian itu berlaku universal untuk semua kondisi topografi, sosio-geografi, jenis vegetasi, keragaman biodiversitas, maupun faktor lain yang mungkin berpengaruh. Lebih lanjut Penulis mengusulkan untuk mengkaji kembali angka 30% dengan menggunakan cara dan metode perhitungan yang memperhatikan beberapa aspek, termasuk tentunya sosio-geografi dan jenis vegetasi yang berorientasi lokal. Kajian ilmiah mengenai kebenaran angka 30% menjadi penting karena diduga angka ini menjadikan kebijakan Kementerian Kehutanan menjadi sangat tidak realistis. Penetapan angka luasan kawasan hutan secara nasional yang dilegitimasi produk hukum kehutanan tersebut memicu ambisi Pemerintah untuk menjadikan suatu kawasan berstatus hutan Negara dengan keharusan luas tutupan minimal 30%. Angka yang yang dipaksakan ini seringkali mencederai aspek sosial budaya masyarakat dan berujung dengan konflik, baik vertikal maupun horizontal. Ambisi 30% menimbulkan gesekan antar sektor atau instansi pemerintah karena tidak beriringan dengan persiapan perangkat infrastruktur, operasional dan SDM yang mumpuni, terutama di masa otonomi daerah saat ini.

52   

Generalisasi yang tertuang dalam angka normatif dari kondisi ekosistem yang berbeda-beda, tidak mendorong optimalisasi tiga fungsi hutan, kecuali dalam kriteria penetapan kawasan mendasarkan pada daya dukung lingkungan yang dilandasi kajian ilmiah, kondisi sosio geografik dan aspek sosio historis suatu wilayah serta penajaman isu spesifik daerah yang memerlukan penanganan khusus. Perlu ada penelitian lain yang secara khusus mengkaji secara cermat angka 30% terkait fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem.

3. Disharmoni Kebijakan Pusat-Daerah dan Tata Ruang Persoalan disharmoni kebijakan dan egosektoral di era otonomi daerah di duga berpotensi memperparah kerusakan Hutan dan menciptakan konflik baru, seperti misalnya persoalan desentralisasi yang telah melahirkan insinkronisasi regulasi antara satu dengan lain, khususnya antara pusat dan daerah. Kewenangan Daerah yang besar sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.22 tahun 1999, mengenai Otonomi Daerah, termasuk didalamnya memandatkan urusan kehutanan melalui prinsip desentralisasi. Eforia otonomi daerah seringkali dimaknai sebagai eksploitasi hutan dan sumber daya yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seringkali mengesampingkan aspek ekologi jangka panjang. Kebijakan dilahirkan secara parsial, masingmasing daerah dan bahkan institusi yang berbeda merasa memiliki hak eksklusif atas hutan dan sumber daya, padahal UU No. 5 tentang

53   

Konservasi Sumber Daya Alam dan UU No.41 tentang Kehutanan secara eksplisit juga mengandung pemaknaan atas kewajiban pengurusan hutan. Kewajiban mengandung konsekuensi, yakni menjaga kelestarian hutan agar dalam jangka panjang dapat proporsional dalam tiga fungsi: Ekologi (melestarikan ekosistem, melindungi plasma nutfah dan biodiversitas, menghasilkan udara bersih, mengatur tata air, mencegah erosi dll), Sosial (membentuk struktur budaya masyarakat), dan Ekonomi (menambah devisa Negara, menyerap tenaga kerja, menghasilkan kayu bernilai jual tinggi dan hasil hutan ikutan lainnya seperti: rotan, getah, buah, madu dll). Isu perubahan iklim (climate change) bahkan sangat menekankan fungsi ekologi hutan sebagai prioritas. Seakan-akan menjawab kepentingan otonomi daerah, UU. No.41/1999 tentang Kehutanan dilahirkan setelah UU. No.22/1999 untuk memastikan posisi kehutanan atas Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya, terdapat tiga kelompok besar di internal kehutanan sendiri, yakni: pertama, sepakat otonomi penuh atas urusan kehutanan; kedua, tetap menginginkan sentralistik pengelolaan atas urusan kehutanan, dan kelompok ketiga yang tidak memiliki pandangan atas keduanya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan penjelas sifat ambivalen dari UU.41/1999, di satu sisi tampak mengakomodir otonomi (desentralisasi), namun di sisi yang lain masih menunjukkan aroma sentralistik. Secara umum, Undang-Undang No.41/ 1999 tentang Kehutanan yang disahkan tanggal 30 September 1999 ini tidak mengubah secara

54   

mendasar pola pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang cenderung sentralistik. Meskipun eksplisit pada pasal 66 ayat 1, UU No.41/1999 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Namun ditambahkan dalam ayat 2 bahwa kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional. Ditegaskan lagi pada ayat 3, pelaksanaan dari penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Secara substansi, UU. No. 41/1999 sangat kontradiktif dengan UU. No.22/1999 pasal 10 ayat 1 (=UU No.32/2004), yang memastikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk didalamnya sumber daya hutan, secara jelas pada ayat 1 disebutkan Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan, tetapi pada pasal 7 UU no.22/1999 masih terkesan bahwa pengendalian sumber daya alam (dalam hal ini termasuk sumber daya hutan) masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kontradiktif pasal demi pasal dan dengan produk hukum lainnya,

selain

alasan

egosektoral,

dimungkinkan

karena

kurang

lengkapnya penjelasan atau tidak adanya kesepakatan yang tegas mengatur

55   

batasan kewenangan pengurusan hutan antara pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) dan pemerintah daerah. Dalam desentralisasi,

banyak

kasus,

Pemerintah

pasca

Daerah

kebijakan seolah-olah

otonomi

daerah-

berlomba-lomba

mengeluarkan Perda-Perda atau aturan-aturan penetapan pungutan hasil hutan, alih kelola hutan maupun alih fungsi lahan tanpa rekomendasi pusat, dengan serta merta hanya memanfaatkan UU No.22/1999 (UU. No.32/2004) yang dipandang lebih menguntungkan. Desentralisasi menyebabkan egosektoral tumbuh tinggi, pemerintah pusat kesulitan memantau perkembangan dan perubahan yang terjadi di daerah akibat kecenderungan pihak pemerintah daerah yang enggan memberikan progress

report

ke

pusat.

Semata-mata

untuk

tujuan

ekonomi,

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seolah-olah meniadakan fungsi pokok hutan dalam hal kelestarian. Tampaknya tanggung jawab dan kewajiban tidak melekat dalam semangat desentralisasi. Penelitian CIFOR (2001) menunjukkan bahwa ketidakjelasan konsep

desentralisasi

dalam

implementasinya

mengakibatkan

laju

kerusakan hutan semakin parah, meningkatnya angka kemiskinan penduduk sekitar hutan, dan menjamurnya mafia kehutanan yang dilindungi daerah. Untuk itu, perlu diurai kembali batasan kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban (bukan hanya hak dan wewenang) secara jelas masing-masing pihak pengelola kehutanan agar tidak ada pertentangan

56   

antara satu produk hukum dengan lainnya atau turunannya, yang sering sekali tumpang tindih, tidak sesuai, dan yang lebih fatal lagi saling bertolak belakang, yang membuka peluang konflik yang pada akhirnya berakibat merugikan rakyat. Ketika berita Banjir melanda ibukota Negara atau persoalan kemiskinan masyarakat sekitar hutan menjadi pembicaraan publik, sektor kehutanan dianggap pihak yang paling bertanggung jawab. Era otonomi daerah seharusnya memberi ruang tanggung jawab terhadap kondisi tersebut, karena persoalan sosial ekonomi masyakarat tidak bisa terlepas dari peran utama Pemerintah Daerah sebagai pemangku wilayah. Sewajarnya, desentralisasi juga berfokus pada beban kewajiban terhadap berbagai permasalahan yang timbul untuk dilakukan Pemerintah Daerah sinergi dengan Pemerintah Pusat, termasuk berbagai institusi terkait. Belum ada kesepakatan dan kepastian hukum atas jenis dan status kawasan di era otonomi daerah ini berdampak pada eforia ‘penunggang gelap’ yang ingin memanfaatkan kawasan-kawasan yang dianggap ‘tak bertuan’. Tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah seringkali menyebabkan ketidakmenentuan kondisi di lapangan. UU No 24/1992 dan UU No 47/1997 tentang Tata Ruang, secara tegas menetapkan bahwa pemanfaatan ruang wilayah terbagi atas dua fungsi utama yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Namun dalam implementasi, sangat sulit mempertemukan antar sektor untuk memastikan status dan fungsi kawasan

57   

tersebut karena masing-masing memiliki dasar dan metode yang berbeda dalam penetapannya, terutama karena komitmen yang tidak seragam. Kasus Villa Lokapurna menunjukkan disharmoni kebijakan antar pusat dan daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketidakjelasan status hukum suatu kawasan dan ketidakpastian posisi masyarakat yang ‘dianggap sebagai korban’. Meskipun Penulis sepakat bahwa pembagian tata ruang yang menjadi hak PEMDA sewajarnya tidak berarti ikut membagi ‘ruang kehutanan’ yang sering diistilahkan sebagai ‘kue ulang tahun’ yang sematamata berfokus pada nilai ekonomi hutan yang sangat tinggi. Penulis sebagaimana pandangan konservatif silvikulturist yang mengharapkan hutan dalam fungsi ekologinya menjadi satu ekosistem yang lebih optimal dikelola secara integratif (tidak parsial) karena alasan-alasan ilmiah yang menunjukkan bahwa pengelolaan desentralisasi, terutama dalam kondisi infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang tidak siap akan meningkatkan degradasi dan deforestasi. Kondisi akan mencapai ideal untuk mewujudkan tiga manfaat hutan apabila koordinasi antar sektor, baik di Pusat maupun Daerah dapat berjalan melalui pola pemanfaatan ruang yang memperhatikan aspek konservasi dan dipertegas dengan tingginya komitmen pihak terkait.

4.

Kebijakan PHBM Perum Perhutani dan Perambahan Perum Perhutani (BUMN Kehutanan) mendapat limpahan kewenangan dari Kementerian Kehutanan atas hutan di seluruh Pulau

58   

Jawa, kecuali Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kawasan konservasi berdasar Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1972 dan seterusnya diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah No.30/2003 dengan esensi kewenangan yang tidak berubah. Penataan batas hutan tetap telah dilakukan pada tahun 1813 dan itu menjadi dasar penetapan Hutan Perhutani. Total luas hutan Perhutani di Pulau Jawa 2,5 juta Ha, dengan 1,9 juta Ha berupa Hutan Produksi dan 600 ribu Ha berupa Hutan Lindung. Sejumlah 70 ribu Ha saat ini termasuk ke dalam wilayah penunjukan Kawasan Konservasi TNGHS. Dalam melakukan tugas pembuatan hutan tanaman, Perhutani terkenal dengan keandalannya, namun dari aspek sosial tampaknya ada persoalan serius yang belum bisa ditangani, akibat faktor ledakan penduduk di dalam dan sekitar hutan juga besarnya tekanan sosial terhadap hutan termasuk dinamika sosial yang berubah sangat cepat. Pada perkembangannya di tahun 2001, hal-hal tersebut mendorong Perhutani untuk merubah paradigma yang semula berbasis kayu (Timber Management) menjadi berbasis Sumber Daya Hutan (Forest Resources Based Management) dengan sistem pengelolaan yang semula state based forest management menjadi Community Based Forest Management (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat=PHBM). Sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat sebetulnya bukan merupakan hal yang baru karena sudah sejak tahun 1865 telah diberlakukan sistem tumpang sari yang membolehkan pesanggem untuk

59   

menanam di areal hutan di masa awal pertumbuhan tanaman. Mereka diberi lahan garapan seluas 0,25-0,5 Ha dengan kewajiban menjaga tanaman pokok. Sistem kontrak diberlakukan untuk jangka waktu 2 tahun yang dapat diperpanjang kembali. Beberapa kali pergantian manajemen Perhutani

melahirkan

sistem

pengelolaan

baru

yang

merupakan

penyempurnaan dari sebelumnya.

Gambar 3.1 Tumpang Sari di Kawasan Hutan

Sejak tahun 1972, pertambahan penduduk di dalam dan sekitar hutan meningkat sejumlah dua kali setiap 25 tahun7. Ketidaksiapan Perhutani dalam mengatasi persoalan sosial menjadikan ledakan penduduk, kebutuhan akan lahan dan sumber daya ini potensial bagi kerawanan hutan. Berbagai program, seperti Prosperity Approach yang                                                              7

 Data Statistik Perum Perhutani, 2005 

60   

memfokuskan pada pemberian biaya dan sarana tani bagi pesanggem, juga program Perhutanan Sosial, Pembangunan Masyarakat Desa Hutan sampai kepada program PHBM yang memungkinkan adanya sharing hasil hutan dengan pembagian proporsional ternyata tidak juga mampu menjadikan kawasan hutan yang mantap. Program-program baik yang digulirkan ternyata tidak serta merta mampu memberi pemahaman pada semua pihak terhadap kepentingan konservasi hutan. Program-program tersebut tampaknya hanya dianggap sebagai bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberi ruang kesejahteraan bagi rakyat. Ironisnya, program tersebut masih dianggap gagal dalam mensejahterakan mereka dan menjadikan alasan pembenar apabila mereka masuk dan ikut mengeksploitasi sumber daya hutan. Kegiatan itu yang diistilahkan Pemerintah sebagai Perambahan (lahan hutan) atau Pencurian (kayu dan sumber daya hutan lain). Wacana lain, masyarakat pada akhirnya menganggap ‘perbuatan’ mereka sah karena mereka telah menganggap tanah yang mereka tinggali dan hutan yang berada bersama mereka adalah warisan nenek moyang dimana mereka merasa pantas memiliki hak atas hutan tersebut. Data terakhir menunjukkan bahwa permasalahan tata batas (konflik tenurial), perambahan hutan, pencurian kayu dan sumber daya hutan lain, kerusakan lingkungan, dan pengalihan fungsi hutan menunjukkan tingkat yang serius. Kawasan Gunung Salak (yang saat ini ditunjuk sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak) merupakan

61   

salah satu bagian dari kawasan hutan yang telah terdegradasi dan mengalami deforestasi, meskipun apabila dibandingkan dengan laju kerusakan di luar Pulau Jawa masih relatif rendah laju kerusakannya. Kondisi hutan di Jawa secara keseluruhan masih cukup baik karena secara teknis dikelola secara sentralistik oleh Perhutani dengan pengaturan daur yang terprogram, meskipun era otonomi daerah sedikit menyulitkan Perhutani dalam menentukan gerak langkahnya. Seperti telah diuraikan sebelumnya, ada kecenderungan masing-masing Pemerintah Daerah untuk menikmati eforia otonomi dan tidak menjadikan kepentingan konservasi yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi mendatang sebagai prioritas perlakuan. Seringkali dalam penentuan kebijakan, Perum Perhutani berada di posisi sulit, ketika berbenturan dengan tarik menarik kewenangan antara Pusat (Kementerian Kehutanan dan Kementerian BUMN) dan Daerah (Pemerintah Daerah). Jika tidak segera diantisipasi dengan ketegasan batasan kewenangan dan kewajiban dari desentralisasi, maka persoalanpersoalan sosial yang ada akan menjadi ‘api dalam sekam’ yang tidak hanya mengorbankan hutan di pulau jawa tetapi lebih dari itu kerusakan hutan akan mengancam kestabilan ekosistem.

5.

Penunjukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Kehutanan khususnya berupaya keras mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penyelamatan dan

62   

pelestarian hutan. Bahkan secara tegas Presiden SBY dalam pertemuan Copenhagen 2009 yang lalu menyatakan kesiapan Indonesia menurunkan emisi mencapai 26% pada 2020, dengan 14%nya melalui mekanisme Hutan Lestari, meskipun angka tersebut dianggap banyak kalangan terlalu ambisius mengingat banyaknya kelemahan mendasar di sektor kehutanan khususnya, yang sampai hari ini masih menyimpan banyak persoalan. Hal tersebut dipahami sebagai salah satu bagian dari upaya Pemerintah (Pusat) untuk memperbanyak atau meningkatkan keluasan kawasan konservasi, salah satunya melalui bentuk Taman Nasional, termasuk di tahun 2003, menggabungkan hutan eks Perhutani menjadi satu rangkaian perluasan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Sebagaimana

amanah

Undang-Undang

No.5

tahun

1990

tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pemerintah (Pusat), dalam hal ini Kementerian Kehutanan, bertanggung jawab (sepenuhnya) dalam mewujudkan tujuan kegiatan konservasi, yakni melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Menjadikan

TNGHS

sebagai

satu

rangkaian

ekosistem

merupakan upaya memaksimalkan fungsi konservasi, sebagaimana surat Dirjen PHKA No.848/DJ-V/KK/2000 tanggal 27 November 2000 kepada Menteri Kehutanan yang menyarankan untuk memperluas TNGH hingga

63   

ke Hutan Lindung (yang saat itu dikelola Perhutani). Pertimbangan yang termaktub dalam surat adalah bahwa TNGH dan Hutan Lindung (HL) Gunung Salak merupakan kesatuan ekosistem yang terfrakmentasi oleh Hutan Produksi (Perhutani) yang diasumsikan dapat menghambat aliran genetik kehidupan liar, sehingga perlu dikelola dalam satu kesatuan pengelolaan (TNGHS). Tidak dijelaskan secara pasti posisi ilmiah dari argumentasi ‘aliran genetik’, namun tampaknya kajian akademis yang dilakukan oleh konsorsium GedePahala bersama JICA yang menyatakan bahwa kawasan hutan eks Perhutani (Gunung Salak) cukup layak untuk di ubah fungsi menjadi Taman Nasional karena merupakan habitat berbagai jenis satwa liar yang dilindungi serta menjadi hulu penting yang mengalir ke Ibukota Negara, Provinsi Jawa Barat dan banten, telah menguatkan dasar pertimbangan kebijakan perluasan TNGHS. Dijelaskan oleh Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Taman Nasional masuk ke dalam salah satu kategori Kawasan Pelestarian Alam, yakni kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok

perlindungan

sistem

penyangga

kehidupan,

pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang ditujukan untuk pelestarian ekosistem, pendidikan serta rekreasi. Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang meliputi: a. Zona inti; b. Zona rimba dan Zona perlindungan bahari untuk

64   

wilayah perairan; c. Zona pemanfaatan; d. Zona lain (zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah serta zona khusus). Lebih lanjut kriteria penetapan zonasi di dalam taman nasional dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No: P.56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, yakni: 1. wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; 2. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami; 3. satu atau beberapa ekosistem yang terdapat didalamnya secara materi atau secara fisik tidak dapat diubah oleh eksploitasi maupun pendudukan oleh manusia; 4. memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam; 5. merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terlepas dari kontroversi layak tidaknya kawasan tersebut menjadi kawasan pelestarian alam Taman nasional, publik perlu mengetahui bahwa proses penunjukan ini belum final, masih akan diteruskan menuju tahapan pengukuhan agar mencapai Penetapan yang berkekuatan hukum mengikat. Dalam rangkaian kegiatan yang akan dilakukan menuju Penetapan status kawasan tersebut tentunya memerlukan kajian mendalam terhadap aspek sosial budaya mengingat di dalam lokasi Taman Nasional tersebut terdapat masyarakat yang telah menghuni dan

65   

menggarap lahan sejak lama. Lebih lanjut diharapkan bahwa penetapan kawasan hutan (konservasi) tidak melewati bagian-bagian penting yang kadang dipahami sebagai pengingkaran terhadap hak rakyat. Kondisi lapar lahan dan ketidakpastian status hukum hutan perlu segera diantisipasi melalui prioritas pemantapan kawasan. Untuk memastikan kawasan hutan Negara agar berkekuatan hukum dilakukan kegiatan pengukuhan hutan, yang menurut UU No.5 tahun 1967, dimaksudkan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata. Terdapat 3 (tiga) prinsip dalam kegiatan pengukuhan, yakni (1) tahap penunjukan, (2) tahap kegiatan pengukuhan dan (3) tahap penetapan. Data Badan Planologi Departemen Kehutanan tahun 2011 menyebutkan bahwa dari total kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan Negara, baru sekitar 11,1% yang berhasil ditetapkan status hutannya. Ironi bagi sebuah Negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia, setelah Brazil dan Republik Kongo, tetapi masih dalam kondisi belum mantap status hukumnya. Termasuk masih dalam proses penetapan adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.175 tahun 2003 yang menunjuk kawasan hutan gunung halimun (TNGH) dan hutan eks Perum Perhutani, menjadi bagian dari proses pengukuhan kawasan seluas +113.000 Ha sebagai kawasan konservasi. Penunjukan hutan pada dasarnya merupakan penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah hutan. Penunjukan ini

66   

didasari pada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau Goberneur Besluit (GB) Pemerintah Hindia Belanda atau atas dasar tukar menukar kawasan hutan dengan hutan milik, hasil kompensasi terhadap pemakaian kawasan hutan di daerah yang luasan kawasan hutannya sudah sangat minimal dan atau karena perbuatan hukum lain.8 Prinsip pengukuhan hutan tersebut tidak banyak diketahui publik, seolah-olah penunjukan mengandung legitimasi yang kuat atas ketetapan status kawasan. Diatur oleh Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman pengukuhan Hutan, bahwa setelah Penunjukan, Kementerian Kehutanan harus menempuh 8 (delapan) kegiatan lanjutan menuju Penetapan, yakni: (1) penyusunan rencana kerja dan pembuatan peta; (2) Penyusunan Konsep Trayek Batas; (3) Rapat Panitia Tata Batas; (4) Pemancangan Patok Batas; (5) Inventarisasi dan Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga yang berkaitan dengan Trayek Batas; (6) Pengumuman; (7) Kegiatan Pengukuran, Pemetaan dan Pemasangan Pal Batas; (8) Membuat dan Menandatangani Berita Acara Tata Batas. Panitia tata batas dimaksud berdasar Keputusan Menteri Kehutanan No.400/KptsII/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas, terdiri atas unsur: Bupati/Walikota sebagai Ketua panitia merangkap Anggota, Kepala Cabang Dinas Kehutanan/Administratur Perhutani sebagai Sekretaris merangkap Anggota, Badan Perencana Pembangunan Daerah Tk.II sebagai                                                              8

  Salim, HS. Dasar‐Dasar Hukum Kehutanan. Sinar Grafika Offset. Jakarta 

67   

Anggota, Kantor Badan Pertanahan Nasional Tk.II sebagai Anggota, Dinas Pertanian yang terkait sebagai Anggota, Camat sebagai Anggota, Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan sebagai Anggota, Sub Balai/Sub Seksi Konservasi Sumber Daya Alam sebagai Anggota, dan perwakilan Instansi lain yang dianggap perlu. Uraian di atas menunjukan kerumitan Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) untuk memastikan kemantapan status kawasan hutan. Situasi tersebut, menjadi salah satu akar konflik sektor kehutanan, yang pada akhirnya dalam beberapa kasus dimanfaatkan segelintir orang atau yang disebut sebagai ‘penunggang gelap’ untuk mengajukan klaim atas tanah/yang diakui mereka sebagai atau untuk menjadi Hak Milik ataupun Hak Adat. Begitu pula yang terjadi di lokasi penunjukan TNGHS. Tidak lama berselang setelah dikeluarkannya SK 175/2003, berbagai kelompok masyarakat yang mengatasnamakan perwakilan dari masyarakat adat ataupun masyarakat setempat menolak keputusan penunjukan kawasan konservasi di atas lahan yang mereka klaim sebagai hak mereka. Tentu hal tersebut akan memakan banyak energi dan biaya dalam penyelesaian sengketa dan tidak menemukan penyelesaian yang win-win apabila masingmasing pihak ‘lagi-lagi’ tidak mengedepankan itikad baik konservasi sebagai ‘kepentingan utama’. Secara umum, terdapat ambivalensi Pemerintah vs Masyarakat, Di satu pihak, Pemerintah menganggap rakyat tidak mendukung kebijakan konservasi, namun di sisi yang lain-masyarakat sepertinya menuduh Pemerintah melakukan akal-akalan dalam menetapkan

68   

kawasan konservasi secara sepihak untuk dapat mengusir mereka dari lokasi yang ditunjuk dan dicurigai adanya kecenderungan memprioritaskan investor dalam mengelola hutan. Kebijakan konservasi di TNGHS khususnya, berimplikasi pada terjadinya konflik, khususnya menyangkut konflik vertikal antara rakyat dengan Negara. Banyak permasalahan-permasalahan sosial yang belum terselesaikan sebelumnya atas penetapan status hutan negara, seperti: kesejahteraan, status hukum kepemilikan lahan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sebagainya dianggap bertambah pelik dengan lahirnya kebijakan konservasi. Hal ini salah satunya disebabkan karena perbedaan persepsi mengenai konservasi itu sendiri dan kurangnya sosialisasi atas itikad baik penunjukan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi. Beberapa hal tersebut dan uraian akar konflik secara umum dapat dimaknai sebagai sumber konflik. Peta spatial yang berbeda yang digunakan oleh pusat, daerah dan antar instansi (misal: Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Bakosurtanal, Badan Pertanahan, Pemerintah Daerah, dll) menimbulkan konflik batas yang menimbulkan ketidakjelasan status kawasan. Sebagai contoh: Kementerian Kehutanan menggunakan peta penunjukkan kawasan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan-TGHK dengan skala 1: 250.000 sebagai data awal untuk menentukan kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam serta hutan lindung. Namun skala ini tidak cukup detail untuk digunakan di tingkat

69   

daerah atau kabupaten, sehingga selisih batasan menimbulkan konflik di lapangan, belum lagi jika persoalan dihubungkan dengan aspek historis (masyarakat adat khususnya). Saat ini digunakan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Paduserasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dengan koordinasi berbagai instansi sektor lainnya, utamanya perwakilan unsur Pemerintah Daerah dan dibuat melalui pendekatan yang menyesuaikan kepentingan daerah atau mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aspek sosio-historis masih belum mendapat ruang penyelesaian dalam Paduserasi ini, terkait masih tingginya klaim kepemilikan masyarakat setempat atas lahan yang masuk ke dalam Paduserasi tersebut. Penunjukan Perluasan Kawasan Taman Nasional sebagai Kawasan Konservasi di wilayah TNGHS ini rupanya bukan merupakan harga mati. Masih ada ruang untuk mengoptimalkan aspek kajian sosial budaya sebelum Penetapan Status Kawasan Hutan yang berkekuatan hukum tetap (final).

B. Konflik Vertikal di Kawasan Hutan Secara umum konflik di TNGHS bersifat vertikal. Konflik ini melibatkan Negara di satu sisi, yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan, dan masyarakat setempat di sisi lainnya. Sekalipun terdapat nuansa konflik yang bersifat antar lembaga pemerintah, dalam hal ini misalnya konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi bisa dibilang konflik vertikal

70   

inilah yang mewarnai dan mendominasi sebagian besar perselisihan yang muncul akibat penunjukan kawasan Gunung Halimun Salak sebagai kawasan pelestarian alam berupa taman nasional. Bagi Kementerian Kehutanan, kawasan Gunung Halimun Salak seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, bersifat strategis dalam rangka konservasi. Keberadaan kawasan ini berfungsi penting untuk menjaga stabilitas biodiversitas sebagai penyangga ekosistem untuk daerah ibukota Jakarta dan sekitarnya. Lebih dari itu TNGHS juga berfungsi sebagai tempat penelitian, pengawetan, rekreasi dan berbagai fungsi lain sebagaimana dimaksudkan dalam UU tentang konservasi sumber daya alam yang di dalamnya mencantumkan dan menjabarkan fungsi-fungsi Taman Nasional. Berdasarkan ini semua Kementerian Kehutanan sangat berkepentingan mempertahankan kawasan Gunung Halimun Salak sebagai sebuah kesatuan ekosistem yang dikelola secara integratif di bawah kendali Kementerian. Di atas sudah disebutkan bahwa secara khusus kepentingan untuk melakukan konservasi sumber daya alam telah dituangkan dalam UU No 5/1990. Persoalannya implementasi UU ini berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang menurut penulis menjadi sumber utama terjadinya konflik vertikal. Pertama-tama, sosialisasi UU No.5/1990 tidak dilakukan secara optimal oleh kementerian. Ketidakoptimalan ini bisa dimengerti menjadi sumber penting salah persepsi masyarakat terhadap niat baik pemerintah melakukan pelestarian sumber daya alam. Masyarakat setempat, sebagai contoh, dengan mudahnya menangkap maksud kebijakan konservasi dari

71   

Kementerian Kehutanan sebagai upaya Negara mengambil hak atas tanahnya yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupannya. Situasi ini masih diperparah dengan ketidaksiapan pemerintah dalam membentuk zonasi dan mensosialisasikannya sesuai dengan yang diharapkan. Sebetulnya UU tersebut mengatur tentang zonasi kawasan Gunung Halimun Salak dengan tujuan memaksimalkan tiga fungsi hutan: ekologi, ekonomi dan sosial. Dengan Zonasi ini masyarakat setempat tidak akan serta merta direlokasi selama mereka bisa menempati zonasi yang sesuai dan memenuhi beberapa persyaratan yang memenuhi kaidah konservasi jika ingin tetap terus berdiam di kawasan tersebut. Kelambatan pemerintah dalam menentukan dan mensosialisasikan zonasi sesuai termaktub UU No.41/1999 dan UU No.5/1990 justeru dittangkap sepihak sebagai upaya mendorong relokasi masyarakat setempat. Bisa dimengerti jika sosialisasi ketentuan zonasi kawasan konservasi yang tidak tepat ini mendapat tentangan dari masyarakat yang sebetulnya (saat ini) memiliki kemampuan berpikir rasional. Maksudnya, mereka bisa menerima kebijakan konservasi sumber daya alam di wilayah huniannya sepanjang kebijakan yang bersangkutan tidak membawa kerugian ekonomi dan sosial. Dari sisi masyarakat, kebijakan konservasi sumber daya alam, apalagi yang menimbulkan konflik, sering dilihat sebagai peluang oleh pihakpihak yang diistilahkan Penulis sebagai ‘penunggang gelap’. Kawasan yang baru dijadikan wilayah konservasi seperti TNGHS kerap diperlakukan sebagai wilayah tak bertuan yang bisa dipergunakan ‘tanpa aturan’. Kondisi inilah yang

72   

mendorong masuknya sejumlah perambah hutan yang justru kebanyakan berasal dari luar atau daerah sekitar taman nasional. Sebagai contoh di kawasan Lokapurna, terjadi peningkatan pesat jumlah pendatang dalam tujuh tahun terakhir bahkan setelah penunjukkan TNGHS. Ketegangan yang muncul antara Kementerian Kehutanan dan masyarakat di TNGHS dengan mudahnya tersulut menjadi konflik terbuka. Sementara beberapa kekeliruan dalam tahap implementasi terus terjadi, ketegangan vertikal ini membuka jalan bagi masuknya beberapa aktor lain seperti sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Sudah tentu tidak semua LSM bisa dikategorikan dengan cara yang sama, termasuk diantaranya beberapa LSM yang memiliki perhatian yang bisa diterima bagi kepentingan konservasi maupun kepentingan penghidupan masyarakat di wilayah taman nasional. Namun berdasarkan beberapa temuan yang Penulis peroleh, sebagian besar LSM, terutama yang lokal, yang terlibat dalam konflik di TNGHS cenderung memperkeruh suasana. Sebagai contoh, LSM-LSM ini mengetahui peluang hukum hutan Negara yang bisa diganggu gugat oleh klaim kepemilikan masyarakat setempat. Sebagian besar LSM lokal mendorong masyarakat untuk menuntut hak kepemilikan. Tindakan semacam ini bertolak belakang dengan aktivitas beberapa LSM lain. LSM jenis yang ini melakukan beberapa hal yang penulis nilai positif bagi proses penyelesaian konflik seperti sosialisasi arti penting konservasi, menyiapkan masyarakat untuk tidak sepenuhnya bergantung pada hutan dan peningkatan kapasitas masyarakat agar memiliki keahlian dan ketrampilan untuk bekerja di sektor-sektor non kehutanan.

73   

BAB IV BERKACA DARI KASUS VILLA ‘LIAR’ Pada bab ini, selain menguraikan kronologi dan siklus konflik villa yang dianggap liar di kawasan Gunung Salak Endah, juga mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat konflik dan mengkaitkan kejadian konflik Villa dengan isu-isu pokok yang muncul dalam hubungan-hubungan yang diamati dan pernah diteliti. Dalam kajian digunakan analogi bawang Bombay yang dipopulerkan oleh Simon Fisher dkk (2000) untuk memilah kemungkinan posisi, kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang bertikai yang dikaitkan dengan permasalahan kontemporer, seperti misalnya: disharmoni dan egosektoral akibat otonomi daerah dan faktor lain yang berpengaruh, termasuk kemungkinan resolusinya. A. Kronologis Konflik Villa 1.

Tanggal 31 Agustus 1954, berdasarkan SK Menteri Pertanian No.92/1954, kelompok hutan Ciampea, KPH Bogor seluas 14.368 Ha ditunjuk sebagai kawasan hutan berfungsi sebagai Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan telah diadakan pengukuran definitif tahun 1975 serta rekonstruksi batas tahun 1985.

2.

Tanggal 1 Juni 1967, beberapa orang Veteran RI yang tergabung dalam Markas

Seksi

LVRI

Cibungbulan,

melalui

surat

No.139/1967,

mengajukan Permohonan izin menggarap Lahan, yang ditujukan kepada Kepala Perum Perhutani KPH Bogor. 3.

Kurang dari lima hari, yakni tangal 5 Juni 1967, Permohonan 75 orang veteran untuk mengggarap tanah di Blok Rawalega, Rawa tempele dan Pasir Malang (kawasan Hutan Gunung Bunder) seluas +70 Ha disetujui dengan cara tumpang sari selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

74   

4.

Tanggal 10 Agustus 1967, Markas Seksi LVRI Cibungbulan kembali mengajukan permohonan perihal pembukaan Proyek Pertanian dan Peternakan Veteran lokal di Gn.Picung yang ditujukan kepada Menteri Veteran dan Demobilisasi RI.

5.

Setelah keputusan Menteri Veteran dan Demobilisasi RI yang menyetujui Proyek Pertanian tersebut sesuai SK No.72/kpts/MenVed/1972 tertanggal 10 Agustus 1967, Proyek berlangsung tertib dan sesuai peruntukannya selama 5 tahun sejak tahun 1967-1972.

6.

Setelah itu terjadi berbagai penyimpangan oleh pimpinan proyek, diantaranya melakukan jual beli lahan illegal. Penanganan terhadap penyimpangan ini dilakukan dengan cara pengangkatan kepengurusan Pimpinan Proyek yang baru dan koordinasi lintas sektor termasuk usulan untuk membentuk Tim Terpadu. Tim terpadu ini merupakan gabungan unsur pihak yang berkonflik, terdiri atas: Perwakilan Dephut, Dephankam, Perhutani, Pemda, LVRI dan terkait.

7.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978, ditetapkan Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) Wilayah Jawa Barat yang secara utuh dilegitimasi menjadi Perum Perhutani (meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Madura) berdasar Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1986.

8.

Pada tanggal 8 Agustus 1979, Kepala Kantor Administrasi Veteran dan Demobilisasi (KANMINDEV) IX mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep/140/III/1979 tentang Penertiban kembali Proyek Pertanian dan

75   

Peternakan Veteran Lokapurna Gunung Picung. Penertiban dimaksudkan untuk menanggapi keluhan warga veteran penghuni proyek mengenai kebijaksanaan yang diambil Ketua Harian Proyek, dengan cara memberhentikan pengurus lama dan mengangkat Pengurus yang baru. 9.

Pada tanggal 22 Februari 1985, Menteri Hankam RI mengeluarkan surat Persetujuan Pembentukan Tim Terpadu, Nomor B/142/M/25/12/Set yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI.

10. Menteri Kehutanan saat itu, melalui SK No.140 tanggal 18 Juni 1985 memandang perlunya proses kajian terhadap permasalahan dengan memerintahkan Pembentukan Tim Peninjauan atau Tim Penelitian yang bertugas mengadakan peninjauan atau penelitian lapangan atas Kawasan Hutan Ciampea Kabupaten Bogor yang digunakan untuk Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI ‘Lokapurna’ termasuk calon tanah penggantinya (sesuai ketentuan ruislag). 11. Keikutsertaan Departemen Hankam c.q. Dirjen Persmanvet dalam kasus ini tampak pada surat No.D/48/V/1986 tertanggal 17 Desember 1986 mengenai penunjukan lokasi tanah pengganti (tukar guling Lokapurna) yang terletak di Desa Antajaya, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Surat ini hanya berhenti di tataran administrasi karena lokasi yang ditunjuk sebagai calon tanah pengganti sampai hari ini belum dilakukan proses pembebasan.

76   

12. Setelah melihat perkembangan situasi dan laporan Tim, Menteri Kehutanan melalui surat No 239, tertanggal 10 Juni 1987 mengirimkan surat kepada Menteri Hankam RI, yang diantaranya berisi: a.

Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna yang diketahui berada pada lahan hutan seluas total +560,29 Ha, terdiri atas seluas +256,77 Ha di Hutan Produksi disetujui untuk Tukar Guling, dan seluas +303,52 Ha di Hutan Lindung harus dikosongkan untuk dikembalikan sesuai Fungsinya.

b.

Departemen Pertahanan dan Keamanan C.q. Proyek Pertanian dan Demobilisasi Veteran RI Lokapurna diperkenankan melakukan kegiatan lanjutan setelah dapat menyelesaikan Calon Tanah Penukarnya (Ruislag). Ratio tukar menukar kawasan hutan tersebut ditetapkan 1:1.

13. Ijin Prinsip Menteri Kehutanan No.497/Menhut-II/1994 tanggal 25 April 1994, seluas ±256,77 ha, diberikan kepada Direktur Utama Perum Perhutani untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan Lokapurna Gunung Sunder Jawa Barat dengan kewajiban memberikan tanah pengganti dengan rasio 1:1 dalam jangka waktu 1 tahun. 14. Terhitung sejak 1 Januari 1996, Badan Pemeriksa (BARIKSA) LVRI memutuskan mengangkat Tatang Suwandi sebagai Ketua BALAK LVRI dengan kuasa dan wewenang penuh untuk membentuk personal dalam pelaksanaan penertiban lokasi serta menentukan dan memutuskan langkah-langkah kebijkasanaan untuk suksesnya masalah Proyek Pertanian Veteran serta pengadaan lahan pengganti dan proses tukar

77   

menukar. Dalam perkembangannya, kepemimpinan Tatang Suwandi dianggap gagal karena banyaknya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. 15. Penyelesaian yang berlarut-larut oleh pimpinan LVRI, pengurus proyek bahkan Dephankam c.q. Permansvet mendorong Markas Daerah (MADA) LVRI Jabar untuk ikut terlibat. 16. Pada tanggal 24 Juli 1996, MADA LVRI Jabar c.q.BALAK LVRI mengirimkan

surat

kepada

Menteri

Kehutanan

sesuai

surat

No.05/KLP/VII/1996 untuk menginformasikan lahan pengganti di Desa Ciwalat, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. 17. Departemen Kehutanan c.q. Dirjen Intag merespon dengan mengirimkan surat No.1315/VII/TGH-PFH tertanggal 16 September 1996 kepada Dirut Perhutani dan Kakanwil Kehutanan Jawa Barat untuk bersamasama melakukan peninjauan lapangan dengan helikopter terhadap calon tanah pengganti di Kabupaten Sukabumi dimaksud. 18. Pada tanggal 18 September 1986, berdasar perintah Menteri Kehutanan, Dirjen Intag melakukan peninjauan lokasi calon pengganti di Desa Ciwalat, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi seluas 256,77 Ha. 19. Melalui surat No.1362/Menhut VII/1996, tertanggal 1 Oktober 1996, Menhut menyetujui calon tanah pengganti dan meminta agar pimpinan veteran menyelesaikan proses tersebut sesuai peraturan yang berlaku. 20. Selanjutnya, Dirjen Intag Dephut, pada tanggal 11 Oktober 1996 melalui surat No.975/A/VII-9/1996 meminta pimpinan proyek veteran lokapurna

78   

untuk melakukan pengukuran definitif terhadap kawasan hutan yang akan digunakan sebagai Proyek Demobilisasi dan termasuk calon tanah pengganti dimaksud dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh proyek veteran lokapurna. Disarankan agar mekanisme di lapangan berkoordinasi dengan Pemda setempat, Kanwil Kehutanan Jabar serta BPN setempat. 21. Tanggal 30 Oktober 1996, MADA LVRI Jabar mengukuhkan organisasinya sebagai Badan Pelaksana (BALAK) LVRI melalui surat No. SP.46/MADA/X/1996 dengan argumentasi ketidakmampuan LVRI Kab.

Bogor,

LVRI

Kec.Cibungbulan

dan

Dephankam

dalam

menyelesaikan proses ruislag selama 30 tahun (1967-1996). 22. Memulai kinerjanya, MADA LVRI Jabar (BALAK LVRI) melalui surat No.105/BALAK/I/1997 tanggal 1 Januari 1997, kepada Kakanwil BPN Jabar meminta untuk melakukan pengukuran kawasan hutan Lokapurna Gn.Picung Kab.Bogor dan calon tanah pengganti di Desa Ciwalat, Kec.Pabuaran, Kab.Sukabumi. 23. Bupati Sukabumi melalui surat No.590/086.Huk tertanggal 8 Mei 1998, memberikan persetujuan prinsip atas pembebasan tanah seluas +260 Ha di Desa Ciwalat tersebut untuk atas nama BALAK LVRI. 24. Tanggal

26

Oktober

1999,

BALAK

LVRI

(MADA

JABAR)

mengirimkan surat persetujuan atas calon tanah pengganti kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan c.q. Kepala BAPLAN dengan

79   

permohonan

dispensasi

perpanjangan

waktu

penyelesaian

lahan

pengganti dan pengukurannya. 25. Periode 1999-2001, pengukuran batas luas lokasi Proyek Pertanian Lokapurna telah selesai dilakukan, sedangkan upaya pembebasan dan pengukuran batas calon tanah pengganti sedang dalam proses. 26. Atas nama Penghuni dan Penggarap kawasan Proyek Pertanian Veteran Lokapurna, pada tanggal 1 April 2005 ditetapkan pencabutan kuasa kepada YVLP terkait pengurusan tanah pengganti karena dianggap gagal menyelesaikan ruislag selama 7 tahun. 27. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2005, ketua BALAK LVRI dilaporkan ke Kapolres Kab.Bogor dan diminta untuk tidak lagi ke lokasi Lokapurna dan tidak ikut campur urusan Lokapurna. 28. Pada tanggal 28 Juni 2005, diputuskan oleh Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Jabar, untuk mengangkat Pimpinan Cabang/Pincab LVRI Kab.Bogor (Ateng Surirdjo) selaku Pengawas dan Ketua Maran LVRI Kec.Cibungbulan dan Pamijahan (Soleh Fajar) selaku pengelola dan bertugas menyelesaikan tukar guling Lokapurna. 29. Direktur Utama Perum Perhutani pada tanggal 8 Agustus 2005, mengirimkan surat kepada Sekjen Dephut yang intinya menyatakan dukungan terhadap pihak LVRI untuk menyelesaikan proses tukar menukar kawasan hutan Lokapurna yangs empat terhenti serta untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan dan melengkapi kewajibankewajiban sebagaimana dipersyaratkan.

80   

30. Selanjutnya,

persoalan

internal

Proyek

dan

ketidakmampuan

menyediakan lahan pengganti sesuai ketentuan terus berlangsung, termasuk klaim organisasi atau pihak yang sah dalam pengurusan tukar menukar kawasan Lokapurna. Masing-masing bertindak untuk dan atas nama penghuni dan penggarap areal proyek pertanian dan demobilisasi Veteran Lokapurna. 31. Sejak tahun 1980-2000an telah terjadi jual beli tanah/ over kepemilikan di lokasi proyek eks Veteran, termasuk diantaranya dimiliki oleh Pejabat/ Artis ternama dengan status kepemilikan yang variatif. Di atas tanahtanah tersebut didirikan Villa permanen, semi, maupun non permanen dengan kategori biasa sampai sangat mewah. Beberapa diantaranya menggunakan tanah tersebut untuk bisnis peternakan atau pertanian. Villa-villa disewakan kepada umum. 32. Pemerintah Daerah, melalui surat Bupati No.550.1/057-DIP, tertanggal 25 Februari 1989 perihal pengendalian penggunaan lahan di kawasan pariwisata Gunung Salak Endah, salah satunya menyebutkan bahwa Kawasan tersebut ditetapkan secara nasional sebagai kawasan pariwisata alternatif bagi kawasan pariwisata puncak. 33. PP Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dalam pasal 9 dinyatakan bahwa wilayah kerja Perum Perhutani meliputi hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten kecuali kawasan hutan konservasi.

81   

34. Terdorong isu konservasi dan tekanan internasional, Pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehutanan RI) mengeluarkan SK No.175, tertanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, pada kelompok hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak seluas 113.357 Ha di Prov. Jawa Barat & Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 35. Di luar konteks Ekologi, Lahirnya SK tentang Taman Nasional tersebut, tidak hanya menyisakan persoalan konflik dengan pihak LVRI tetapi juga Masyarakat Desa Hutan (MDH) di dalam dan sekitar hutan yang menjadi obyek perluasan itu sendiri. Masyarakat setempat dan pihak yang terkena dampak, termasuk tentunya warga eks Proyek Lokapurna (diantaranya adalah

para

pemilik

Villa)

mencoba

mempertanyakan

dan

mempermasalahkan kebijakan Menteri tersebut. 36. Melalui Badan Pengurus Yayasan Veteran (BP-LVRI) Lokapurna mengajukan permohonan kepada Badan Planologi (Baplan) Departemen Kehutanan melalui surat Nomor B/2-7/YVLP/2006 tertanggal 20 Juli 2006, untuk kembali memproses tukar menukar (ruislag). 37. BAPLAN Departemen Kehutanan melalui surat No. No.S.880/VIIKp/2006 tertanggal 15 September 2006, melimpahkan kewenangan penyelesaian tukar menukar kawasan Lokapurna kepada Direktorat Jenderal PHKA Dephut. 38. Secara khusus persoalan Proyek Pertanian dalam hal Penyelesaian tukar menukar lahan di Kawasan Hutan Produksi seluas +256,77 Ha belum

82   

bisa terselesaikan sampai kemudian tanggal 15 Juni 2007 melalui SK Menhut No.225, dibentuk Tim terpadu Percepatan Penyelesaian Tukar menukar seluas +256,77 Ha tersebut. 39. Ironisnya, melalui surat No.B/il97/08/38/69/DJKUAT tertanggal 23 November 2007, Dirjen Kekuatan Pertahanan a.n. Menteri Pertahanan menyampaikan

kepada

Menteri

Kehutanan

bahwa

Departemen

Pertahanan tidak dalam posisi dapat memutuskan organisasi Veteran yang paling berhak atas penyelesaian kasus tukar menukar kawasan hutan Lokapurna, dianjurkan agar Dephut berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LVRI. 40. Tanggal 11 Januari 2008, Ketua DPP LVRI menyampaikan surat kepada Menhut bahwa BALAK LVRI adalah Badan Pelayanan yang dikendalikan Pimpinan Pusat LVRI untuk menyelesaikan ruislag. 41. Selanjutnya pihak Dephut (Dirjen PHKA) pada tanggal 27 Februari 2008 mengirimkan surat kepada YVLP dan LVRI Kec. Pamijahan yang memberitahukan bahwa TIM TERPADU percepatan penyelesaian ruislag selanjutnya akan berkoordinasi dengan BALAK LVRI sesuai surat Dephan dan DPP LVRI dan berkaitan hal tersebut kedua pihak (YVLP dan LVRI Kec. Pamijahan) dapat memberikan tanggapan tertulis. 42. Pihak-pihak tersebut selanjutnya memberikan tanggapan tertulis sebagai pihak/organisasi veteran yang sah dengan menyebutkan bahwa organisasi BALAK LVRI tidak dikenal sebagai organisasi veteran Departemen

83   

Pertahanan dan apabila Dephut memberi ijin ruislag pada BALAK LVRI, maka akan ditempuh jalur hukum. 43. Pada tanggal 11 Maret 2008, DPP LVRI bersurat kepada Dirjen PHKA menyampaikan ucapan terima kasih atas penetapan BALAK LVRI sebagai mitra koordinasi/konsultasi dalam penyelesaian ruislag dan memohon agar Tim Terpadu bersedia menerima BALAK LVRI untuk mempresentasikan progress dari upaya tukar menukar kawasan. 44. Departemen Kehutanan melalui ketua Tim Terpadu, pada tanggal 26 Maret 2008, melalui surat No.S.105/KK-1/2008, meminta agar DPP LVRI memfasilitasi ketiga organisasi veteran (YVLP, BALAK LVRI dan LVRI Maran Kec.Pamijahan) untuk bersama mengadakan pertemuan dan menyepakati pihak mana yang akan ditunjuk dalam proses tukar menukar yang selanjutnya secara resmi akan dicatat dalam Berita Acara Hasil Pertemuan. 45. Undangan rapat DPP LVRI No. UND23/MBLV/IX104/2008 ditujukan kepada Direktur Kehutanan, BALAK LVRI, LVRI Maran Kec. Pamijahan, Macla dan Macab LVRI serta 7 orang purnawirawan ABRI untuk menghadiri pertemuan membahas penyelesaian permasalahan kawasan Lokapurna Gn.Picung yang akan dilakukan tanggal 8 April 2008 di Ruang Rapat I DPP LVRI. 46. Pada tanggal 16 April 2008, DPP LVRI menyampaikan hasil rapat kepada Dephut dengan inti bahwa penyelesaian proses ruislag di ambil

84   

alih sepenuhnya oleh MABES LVRI dan hanya MABES LVRI yang akan berhubungan dengan Departemen Kehutanan secara sah. 47. Sepanjang tahun 2008, Koordinasi dilakukan Dephut dan MABES LVRI, termasuk peninjauan lapangan terhadap pengalihan tanah pengganti seluas

+297

Ha

dari

kab.

Sukabumi

ke

Desa

Cintamekar,

kec.Serangpanjang, Desa Jambelaer Kec.Dawuan dan Desa Curug Agung Kec.Sagalaherang Kab.Subang Provinsi Jawa Barat. 48. Akhir tahun 2009, Publik dikejutkan dengan berita Media Massa Nasional mengenai ‘adanya bangunan/Villa liar milik pejabat tinggi dan artis ternama’ yang berdiri di atas local point Taman Nasional dimaksud. Sebagian besar pemilik mengaku memiliki bukti transaksi yang sah, bahkan sampai ada beberapa yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Menteri Kehutanan memerintahkan membongkar bangunan yang dianggap liar tersebut. 49. Tahun 2010, atas nama Masyarakat Korban perluasan Taman Nasional (termasuk Pemilik Villa), melalui Kantor Pengacara Eggi Sudjana & Partners mengajukan gugatan dan melakukan demo terhadap kebijakan Menteri Kehutanan saat ini yang menginstruksikan pembongkaran paksa Bangunan/Villa yang dianggap liar tersebut. 50. Uniknya, di pertengahan tahun yang sama, para pemilik Villa melalui berita-berita media massa menyampaikan keinginannya untuk secara ‘sukarela’ memberikan Villa mereka kepada Kementerian Kehutanan.

85   

B. Siklus Konflik Villa Liar Berdasarkan teori siklus konflik Kriesberg (1998), kejadian konflk dapat ditelaah salah satunya melalui penahapan konflik. Intensitas konflik yang berubah-ubah, baik dari sisi aktivitas maupun level kekerasan dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika konflik yang dapat dirunut menjadi satu rangkaian siklus. Ditambahkan oleh Fisher dkk (2000), tahapan konflik ini menjadi penting untuk mengetahui posisi kejadian konflik sebagai upaya mencegah atau mengelola konflik di masa depan yang memiliki pola-pola peningkatan intensitas yang sama. Siklus konflik sederhana dalam kasus Villa yang dianggap liar di Kawasan Gunung Salak Endah-Taman Nasional Gunung Halimun Salak, digambarkan sebagai berikut:

Sumber (Konteks)

Manifestasi

Hasil Akhir

Eskalasi

Terminasi

Deeskalasi

Gambar 4.1. Siklus Konflik Kriesberg

86   

1. Sumber konflik Ketidakpastian hukum atas status tanah garapan maupun tempat tinggal yang diwariskan dari kebijakan konservasi oleh Belanda sejak tahun 1800an, termasuk selanjutnya beberapa generasi pergantian Menteri Kehutanan tidak juga dapat menyelesaikan problem sosial yang terdapat di dalam atau sekitar kawasan hutan, terkait kepemilikan lahan dan akses terhadap sumber daya telah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu konteks yang menyuburkan konflik di kawasan hutan. Dalam kasus villa liar, permohonan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di tahun 1967 untuk membuka kawasan hutan Ciampea Kabupaten

Bogor

(saat

ini

dikenal

dengan

Lokapurna-Lokasi

Purnawirawan) menjadi Proyek Pertanian disetujui Menteri Kehutanan saat itu dengan ketentuan tukar menukar (ruislag) sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penyelesaian proses ini terkesan sangat lamban, bahkan sampai tahun 2008 masih dilakukan pembahasan terkait ruislag yang masih terganjal persoalan tanah pengganti yang diwajibkan. Sekitar tahun 1967 - 1972 beberapa keluarga veteran mendiami lokasi

dimaksud

sesuai

tujuan

proyek,

yakni

bertani.

Namun

penyimpangan-penyimpangan di lakukan Pengurus Proyek mulai tahun 1973, diantaranya memperjual belikan tanah yang masih dalam proses ruislag tersebut dan dalam perkembangannya terus terjadi jual beli tanah yang berstatus Hak Garap tersebut. Pada masa itu terjadi konflik horizontal antara keluarga veteran maupun pendatang terhadap pengurus

87   

proyek maupun di antara mereka terkait tata batas kelola dan luasan yang diinginkan. Namun tidak menimbulkan masalah berarti ketika sifat konfliknya masih di level individual dan tidak terorganisir. Baru di sekitar akhir tahun 1978, sejumlah orang dari kelompok veteran menggugat kepengurusan

proyek

melalui

Kantor

Administrasi

Veteran

dan

Demobilisasi, yang menghasilkan kepengurusan yang baru. Ternyata pembentukan kepengurusan baru tidak menyelesaikan persoalan sengketa lahan di lokasi Proyek Lokapurna, proses jual beli atau alih garapan terus berlangsung selama beberapa decade. Proses ruislag ini dibiarkan berlarut-larut yang seolah-olah menciptakan ‘status quo’ atas tanah negara. Bahkan jual beli/ alih Hak garap terus berlangsung dengan diketahui aparat setempat, termasuk manajemen Perhutani lapangan. Sampai kemudian sekitar tahun 1990an, beberapa orang (yang saat ini di kenal publik sebagai pejabat tinggi, pengusaha, politisi pemuka agama maupun artis) ikut membeli tanah-tanah yang masih dalam proses ruislag tersebut. Kepemilikan tanah berkisar antara 1 – 15 Ha/Orang. Tanah hutan Negara yang semula di tahun 1967 hanya diminta sejumlah 70 Ha dalam perkembangannya sudah diduduki seluas +560 Ha, yang berada di lokasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung (saat itu merupakan wilayah kewenangan Perum Perhutani-BUMN Kehutanan sebelum keluar Surat Keputusan Menteri kehutanan No.175 tahun 2003 tentang Penunjukan Perluasan Taman Nasional Gunung halimun dan Hutan Eks Perhutani menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak).

88   

Tidak ada ketegasan Pemerintah (Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani) dalam memastikan proses ruislag untuk mengakhiri sengketa dan mengamankan hutan negara. Jual beli lahan dan pendirian villa secara nyata diketahui oleh aparat setempat maupun pihak Perhutani yang saat itu berwenang atas Hutan di wilayah tersebut, namun saat itu semua tampak berjalan biasa, tidak ada reaksi atas alih fungsi hutan Negara yang saat ini disebut illegal. Bahkan

Legitimasi atas keberadaan villa tersebut diperkuat

melalui surat Bupati Bogor No.550.1/057-DIP tertanggal 25 februari 1989 perihal pengendalian penggunaan lahan di kawasan pariwisata Gunung Salak Endah yang secara tegas menyebutkan kawasan pariwisata alternatif bagi kawasan pariwisata Puncak Bogor9, secara aktif Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana pendukung seperti: jalan aspal/hotmix, pintung gerbang wisata, information center yang diantaranya memuat daftar villa-villa yang disewakan, kawasan parkir dan sebagainya. Ketika proses ruislag dibiarkan mengambang maka kondisi tersebut menciptakan ruang-ruang penyelewengan yang diasumsikan oleh Penulis sebagai salah satu bagian dari Sumber Konflik.

2. Manifestasi Konflik Kondisi lapar lahan, desakan investasi, kurangnya pengetahuan, kepentingan konservasi menyebabkan benih-benih konflik laten mulai                                                              9

http://www.tvonenews.tv/www/berita/36822/pengacara_keberadaan_villa_di_gunung_  halimun_legal.html. 16 April 2010,  diakses tanggal 1 Maret 2011. 

89   

muncul ke permukaan. Masing-masing pihak dalam kepentingan dan kebutuhan yang berbeda mulai menunjukkan aktivitas yang cenderung win-lose. Di sisi Pemerintah, dalam kewenangan yang besar berdasarkan legitimasi Undang-Undang yang mengatur penguasaan hutan Negara, muncul kecenderungan arogansi yang termanifestasi dalam bentuk represif terhadap bentuk-bentuk yang dianggap ‘perlawanan terhadap kekuasaan negara’. Kementerian Kehutanan mengekspose di media massa terkait rencana melakukan pembongkaran villa-villa di Lokapurna kawasan Gunung salak Endah yang dianggap liar yang berdiri di atas tanah Negara yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Para

pemilik

mulai

mempersiapkan

kekuatan

dengan

menghimpun ‘seluruh pemilik villa’ dan masyarakat setempat, termasuk menunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

3. Eskalasi Konflik Eskalasi Konflik yang disebut Riza Noer Arfani (2011) sebagai bagian terpenting dari Manajemen Konflik merupakan bentuk nyata perjuangan atau perlawanan dalam mencapai tujuan. Pada tahap eskalasi ini dimungkinkan adanya tindakan kekerasan (violence conflict) ketika interaksi keduanya semakin menguat negatif. Seringkali pada tahap ini masing-masing pihak berposisi zero-sum gain (salah satu harus menang). Implementasi SK Menhut 175/2003 berimplikasi pada eskalasi konflik yang ditunjukkan dengan adanya perlawanan dari masyarakat yang terkena

90   

langsung dampak kebijakan, termasuk khususnya dalam hal ini para pemilik

villa.

Kementerian

Kehutanan

berkeinginan

memaksakan

kebijakan pembongkaran villa di kawasan Gunung Salak Endah yang akibat kebijakan tersebut pemilik villa dipaksa atau diwajibkan untuk membongkar villanya dan beberapa dilaporkan sebagai tindak pidana penggunaan lahan hutan tanpa izin apabila tidak segera berinisiatif membongkar villa mereka sendiri. Menurut pengakuan para pemilik villa, kebijakan pembongkaran villa ini dilakukan tanpa proses komunikasi personal terlebih dahulu terhadap para pemilik villa. Sementara berdasar keterangan dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, jauh sebelumnya para pemilik villa telah diberi surat peringatan sebanyak tiga kali untuk membongkar villanya yang dianggap telah menyalahi peruntukan kawasan hutan. Pemilik villa melakukan perlawanan dengan menunjukkan buktibukti berupa surat jual beli (over alih garapan), bahkan sejumlah 6 (enam) orang menunjukkan bukti kepemilikan (SHM) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagian besar menunjukkan bukti setor pembayaran pajak (PBB) dan restribusi jasa wisata yang ditetapkan oleh PEMDA melalui Peraturan Daerah. Pada tanggal 14 April 2010, pemilik villa dan warga setempat melakukan demo besar-besaran yang melibatkan sejumlah sekitar 700 orang di kantor Bupati Bogor dengan aspirasi menolak pembongkaran villa dan rumah-rumah penduduk. Sebelumnya, dalam jumlah yang tidak

91   

banyak, sejumlah orang (mengatasnamakan pemilik villa) juga telah melakukan Demo di depan kantor Kementerian Kehutanan. Pada tahap ini, masing-masing pihak masih bertahan dengan posisi masing-masing dalam mempertahankan kepentingannya.

4. Deeskalasi Dalam jangka waktu bervariasi pihak yang berkonflik mengalami Deeskalasi (penurunan ketegangan konflik) yang ditimbulkan oleh faktor internal maupun intervensi eksternal. Dalam perkembangan kasus pendirian villa di Lokapurna TNGHS setelah eskalasi, masing-masing pihak berusaha menahan diri untuk menekan intensitas konflik. Upayaupaya mediasi atau negosiasi dilakukan dengan kesadaran kedua pihak. Kementerian Kehutanan berusaha menggandeng pihak-pihak lain untuk mengupayakan resolusi. Dibentuk Tim terpadu yang melibatkan kalangan akademisi, LSM/NGO, dan pihak terkait lain sebagai upaya mendesain konstruksi sosial menuju penetapan kawasan TNGHS yang berkekuatan hukum tetap, dengan pengaturan zonasi Taman Nasional, termasuk diantaranya di duga untuk mengakomodir keberadaan villa-villa dan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Sedangkan pihak pemilik villa melakukan beberapa upaya penyelesaian, melalui pendekatan langsung ataupun tidak, seperti melalui Menteri Kehutanan ataupun DPRD Kabupaten Bogor baik secara personal maupun dalam kapasitas institusi. Pada hari penanaman tahun 2010 yang

92   

lalu, diberitakan media, para pemilik villa di undang Kementerian Kehutanan untuk secara khusus melakukan simbolis penanaman bersama. Ini menunjukkan pada publik telah ada upaya rekonsiliasi kedua pihak yang masih dalam proses penyelesaian, meskipun hasil akhirnya belum diketahui pasti. Kondisi di lapangan masih sama, villa-villa tetap berdiri kokoh, sebagian tetap dikomersilkan dan bahkan ada beberapa villa baru yang sedang dibangun. Dalam tahapan ini, tampak sekali ada beda perlakuan dari kementerian terhadap pelaku yang sama-sama disebut ‘perambah’. Dalam kasus masyarakat biasa, penanganan kasus perambahan cenderung represif, terutama untuk perambahan yang sifatnya individual. Namun dalam kasus villa liar, Kementerian tampak sangat hati-hati karena ‘perambah’ yang dihadapi adalah rekan pejabat tinggi dan orang-orang penting di negeri ini yang memiliki kekuasaan yang besar, uang yang banyak atau popularitas. Proses ini menjelaskan teori Jeffrey Winter (2011) mengenai Oligarki Politik di Indonesia, bahwa di duga kuat Negara dalam mengambil kebijakan dan menegakkan aturan hukum seringkali dikalahkan oleh Oligarki (figur). Diskriminasi perlakuan akan berdampak pada meluasnya kecemburuan masyarakat yang menjadi sangat berbahaya ketika pada perjalanannya disusupi oleh ‘penunggang gelap’ yang ingin memanfaatkan situasi.

93   

5. Terminasi Tahap Terminasi sebagai proses peralihan yang rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan. Mengacu kembali pada Rencana Pengelolaan TNGHS 2007-2026 yang didalamnya mengatur Zona-Zona pengelolaan Taman Nasional, masing-masing pihak berusaha menyadari perlunya

mengakomodasi

kepentingan

pihak

lain

dengan

tetap

mengupayakan win-win. Pihak Kementerian Kehutanan tampaknya akan menjadikan kawasan Gunung Salak Endah ke dalam Zona Khusus untuk peruntukan ekowisata, namun belum ada keterangan pasti apakah kebijakan itu serta merta mengakomodir kepentingan para pemilik villa.

6. Hasil Akhir Hasil Akhir idealnya memuaskan kedua pihak (Win-Win) atau setidaknya bisa disepakati keduanya. Hasil akhir ini disebutkan oleh Kriesberg dapat menjadi basis dari kemunculan konflik lain. Dalam kasus kepemilikan villa liar, hasil akhir sementara menunjukkan kondisi ‘status quo’ atas keberadaan villa tersebut. Sejumlah kesepakatan (tidak tertulis), diantaranya pihak Kementerian tidak akan melakukan tindakan penyegelan atau pembongkaran terhadap villa-villa tersebut, dengan konsekuensi para pemilik villa dilarang mengkomersilkan villa-villa tersebut. Mereka hanya diizinkan menggunakan villa untuk kepentingan sendiri sampai keluar keputusan yang lebih mengikat. Dan

94   

sampai tulisan ini dibuat, Penulis masih bertanya-tanya apakah kasus villa liar di Lokapurna Kawasan Gunung Salak Endah akan berakhir seperti Villa Liar di Kawasan Puncak yang ramai diberitakan media sejak 1995, namun sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya.

C.

Identifikasi Aktor dan Isu Utama Kasus kepemilikan Villa Lokapurna (Lokasi Purnawirawan), Kawasan Gunung Salak Endah TNGHS yang dianggap liar menjadi bagian dari permasalahan perambahan hutan memiliki cerita yang agak berbeda dengan kasus perambahan biasa yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan. Meskipun kisaran konflik keduanya sama bercorak vertikal yang melibatkan dominasi aktor Negara, namun dalam kasus kepemilikan villa yang dianggap liar ini terdapat kecenderungan pola yang berbeda dalam kejadian konflik dan pendekatan resolusinya. Disebutkan oleh Fisher dkk (2000), Pemetaan konflik memudahkan dalam melihat hubungan antar pihak secara lebih jelas dengan maksud dapat memahami situasi dengan lebih baik, termasuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan serta kecermatan memulai intervensi. Dari banyak pihak yang berada di lingkaran konflik, perlu diidentifikasi pihak-pihak utama yang menjadi aktor konflik atau memiliki hubungan sangat kuat dalam sengketa. Untuk selanjutnya diketahui pihak-pihak lain yang terkait dan kemungkinan berafiliasi dengan aktor utama atau berada diantara keduanya untuk memudahkan dalam memahami alur konflik.

95   

1. Identifikasi Para Pihak Utama dan Isu Konflik Pihak Utama yang bertikai dalam kasus kepemilikan Villa adalah: a. Kementerian Kehutanan Dalam

memenuhi

tekanan

internasional

terkait

isu

lingkungan dan perubahan iklim serta di duga kuat dalam rangka menunjukan pada dunia luar bahwa Indonesia concern terhadap isu Konservasi, ataupun dengan argumentasi lain yang masuk akal, Kementerian Kehutanan terus berupaya memperluas kawasan konservasi, termasuk didalamnya memperbanyak Taman Nasional. Tahun 2003, di era Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa, sejumlah lebih dari 35 kawasan hutan ditetapkan sebagai Taman Nasional, salah satunya Surat Keputusan No. 175 tahun 2003 tentang Penunjukan Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun dan eks Hutan Perhutani menjadi TNGHS dengan total luas 113.357 Hektar. Periode Menteri selanjutnya, dalam posisi mengamankan kebijakan Penunjukan Perluasan TNGHS sesuai SK Menhut No.175 tertanggal 10 Juni 2003, meminta mengosongkan kawasan dari halhal yang tidak sesuai peruntukannya, utamanya perambahan. Termasuk didalamnya terdapat lokasi Lokapurna tempat berdirinya Villa yang dianggap liar, Kementerian Kehutanan memerintahkan pembongkaran atas Villa tersebut yang mengakibatkan kondisi eskalasi dari rangkaian konflik di lokasi yang sebelumnya masih dalam proses ruislag (tukar menukar kawasan).

96   

Beberapa tahun sebelum perintah pembongkaran, tepatnya tahun 2007 setelah dilakukan serah terima fisik kawasan eks Perhutani ke Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kepala Balai TNGHS telah mengeluarkan 3 (tiga) buah surat yang berisi: (1) Larangan bagi masyarakat Lokapurna untuk melakukan over alih garapan dan membangun- surat No.s.884/IV-T.13/Linhut/2007, tertanggal 27 September 2007; (2) Larangan kepada BPN Bogor yang

akan

melakukan

pengukuran-

surat

No.

S.970/IV/T.13/Linhut/2007, tertanggal 19 November 2007; (3) Menolak permohonan LSM Mitra Patria Indonesia yang meminta rekomendasi/ijin untuk dapat membayar PBB a.n. Warga RW 08 dan RW 09 Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Namun sayang, surat tersebut dikeluarkan di saat villa-villa tersebut telah berdiri kokoh dan dikomersilkan selama dua dasawarsa sebelumnya akibat proses ruislag yang berlarut-larut dan kurangnya pengawasan serta pengamanan di lapangan. Ironisnya, ditemukan beberapa bangunan villa baru yang dibangun setelah tahun 2007 dan tetap dibiarkan. Di masa eskalasi, Kementerian Kehutanan mengeluarkan perintah pembongkaran secara sukarela oleh pemilik villa atau dilakukan bongkar paksa oleh pihak Kementerian. Direktorat Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan bahkan mengeluarkan ancaman pidana terhadap pemilik villa yang tidak menyerahkan

97   

villanya secara sukarela.

Dari peristiwa ini tampak sekali ada

perbedaan perlakuan antara ‘perambah biasa’ dengan ‘perambah dari unsur public figure’. Ancaman dan peringatan yang dikeluarkan terhadap ‘orang-orang berkuasa negeri ini’ rupanya sekedar ‘gertak sambal’ dan menjadi keprihatinan bersama ketika akhirnya dipenjarakan 2 (dua) orang penduduk yang menurut pengakuan keduanya diminta mengaku sebagai sebagai pemilik villa, belum jelas apakah ini bagian dari kepentingan entertainment, perlu ditelusuri lebih jauh dalam penelitian yang lain. Pihak Kementerian memperlakukan pemilik villa sebagai rekan, mereka diberi ruang untuk bernegosiasi. Bahkan pada acara Hari Puncak Penanaman Nasional bulan November 2010 yang lalu di Jatiluhur Purwakarta, yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, para pemilik villa ditempatkan di tempat terhormat bersama rekan pejabat, petinggi partai, duta besar negara sahabat dan orang penting lain yang terpilih untuk melakukan simbolik penanaman. Tentu perlakuan khusus ini tidak pernah kita dengar ketika

Kementerian

Kehutanan

dihadapkan

pada

persoalan

perambahan yang berasal dari ‘masyarakat biasa.’

b. Pemilik Villa Liar Sebagian besar (92%) pemilik Villa liar berasal dari unsur public figure, baik itu pejabat aktif, politisi, mantan pejabat,

98   

pengusaha,

pemuka

agama,

purnawirawan

TNI,

termasuk

diantaranya artis lokal dan nasional. Sejumlah +143 Villa yang berdiri diatas lahan TNGHS seluas total + 103 Ha dimiliki sejak tahun 1990 secara individual (bukan kolektif), bertahap mulai dari penguasaan tanah sampai berdiri Villa-Villa dimaksud, beberapa diantaranya digunakan untuk peternakan skala besar maupun kegiatan bisnis lainnya. Villa-villa sebagian besar disewakan kepada wisatawan. Tarif yang ditawarkan berkisar antara Rp. 500 ribu s.d. Rp. 5 Juta per Malam. Angka yang cukup fantastik untuk jenis penginapan di daerah tersebut, namun tampaknya sebanding dengan nilai investasi yang ditanamkan. Hampir seluruhnya mengetahui bahwa mereka membeli tanah dalam kondisi ‘ruislag’, namun ‘merasa sah’ karena tata cara pembelian diketahui atau melibatkan pejabat/aparat setempat. Sebagian besar hanya memiliki Bukti kepemilikan berupa Hak garap (over alih garapan) dengan beberapa telah memiliki Bukti Setoran Pajak (PBB), namun diketahui ada 6 (enam) orang yang memiliki status Hak milik atas tanah beserta IMB. Meskipun terkait keabsahan sertifikat dan IMB ini masih dipertanyakan dan masih dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian. Secara umum pemilik villa menyadari lemahnya posisi hukum mereka terkait hak atas tanah, namun kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kepentingan bersama atas nama seluruh

99   

pemilik Villa memberi ruang bagi penyelesaian yang diharapkan tidak serta merta merugikan mereka yang telah menanamkan investasi, diantaranya dalam jumlah yang cukup besar, mencapai miliaran rupiah. Beberapa alternatif mereka tawarkan untuk penyelesaian konflik (melalui kuasa hukum Eggy Sudjana & Partner),

diantaranya:

mereka

tidak

akan

menuntut

status

kepemilikan tanah, hanya menginginkan untuk tetap diizinkan memanfaatkan villa (hak menghuni villa) tersebut dengan kemauan menaati peraturan yang berlaku, misal: pajak, restribusi, kewajiban konservasi (menanam pohon-pohonan/ kegiatan penghijauan) dan lain-lain sesuai kesepakatan. Dalam memperjuangkan kepentingannya, selain menunjuk kuasa hukum khusus atas nama warga Lokapurna, para pemilik villa juga bersatu dengan masyarakat setempat melalui isu yang sama, yakni bahwa Kementerian akan membongkar seluruh bangunan liar yang berdiri di atas TNGHS tanpa kecuali. Para pemilik villa juga mendesak pihak Pemerintah Daerah untuk

bersama-sama

mempertahankan

keberadaan

villa.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pihak Pemerintah Daerah dianggap ikut bertanggung jawab dalam hal pendirian villa sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bupati dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi (RTRWP), yang menggambarkan posisi villa-villa sebagai promosi wisata andalan daerah.

100   

Saat ini para pemilik villa masih menanti kepastian ‘hak atas villa’, setelah Simbolis Penanaman yang diiringi dengan deklarasi penyerahan villa yang diorganisir Kementerian Kehutanan akhir 2010 yang lalu. Acara ini di lansir sejumlah media massa lokal dan nasional, seakan-akan untuk mengumumkan ke publik bahwa pemilik villa tidak dalam posisi ‘membangkang’ terhadap kebijakan Kementerian Kehutanan. Di antara pemilik villa yang diundang untuk melakukan simbolik saat ini berstatus sebagai Menteri, Anggota DPR, Pengusaha, Artis maupun pemuka Agama. Untuk selanjutnya para pemilik villa tetap menunggu penyelesaian yang arif

sebagaimana

dijanjikan

Kementerian

Kehutanan

dalam

negosiasi tertutup yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Para Pihak Terkait Terdapat unsur-unsur yang berafiliasi dengan aktor utama, dalam hal kepentingan atau posisi menguatkan salah satu pihak atas pihak yang lain, baik secara langsung maupung tidak langsung. Namun unsur tertentu (contoh: akademisi), meskipun di awal tampat menguat di pihak Kementerian Kehutanan, namun dalam kerangka resolusi, unsur tertentu tersebut bisa berposisi di tengah, di antara kedua aktor utama. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, misalnya, dalam kasus ini menunjukkan fakta adanya disharmoni kebijakan Pusat dan Daerah yang

101   

berdampak pada ketidakpastian nasib masyarakat dan hilang atau menurunnya potensi sumber daya.

AKADEMISI

INVESTOR

KEMENTERIAN KEHUTANAN PERS

LSM

LVRI

PERHUTANI

DEPHAN

DPRD

PEMDA

PEMILIK VILLA

MASYARAKAT SETEMPAT

Keterangan Gambar Hubungan/Dukungan

Aktor Konflik

Aliansi yang Kuat

Dukungan tdk Jelas

Konflik

Dukungan Jelas

Aliansi yang Retak

Tergantung kepentingan

Gambar 4.2. Peta Dasar Konflik Villa

102   

a. BUMN Perum Perhutani Perum Perhutani mendapat mandat dari pemerintah (Kementerian Kehutanan) untuk mengelola hutan di seluruh Jawa, kecuali DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Hutan Konservasi. Termasuk dalam kewenangan tersebut adalah Kawasan hutan Gunung Salak, Gunung Endut dan sekitarnya yang berfungsi sebagai Hutan Lindung dan Hutan Produksi seluas total +73.375 Ha yang berada dalam pemangkuan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, yang meliputi 3 (tiga) wilayah administratif: Bogor, Banten dan Sukabumi. Kawasan itu sejak 10 Juni 2003, berdasar SK. 175/2003 diubah fungsinya dan ditunjuk sebagai bagian dari perluasan Taman Nasional menjadi TNGHS. Di dalam areal perluasan sejumlah +73.375 Ha tersebut terdapat areal seluas +256,77 Ha yang dimohon ruislag untuk proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI. Proses ruislag (tukar menukar lahan) tidak pernah tuntas karena pihak veteran tidak pernah bisa menyediakan lahan pengganti sesuai ketentuan peraturan perundangan. Lebih dari itu tidak ada ketegasan dari ‘pemegang kewenangan’ (dalam hal ini Perum Perhutani dan Kementerian Kehutanan) untuk mengambil langkahlangkah strategis dan pengamanan di lapangan. Secara administrasi, ada upaya Kementerian Kehutanan dalam mengatasi persoalan dengan mengeluarkan surat No. 239/Menhut-II/1987 tertanggal 10 Juli 1987 yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan

103   

RI, yang salah satu butirnya menyebutkan bahwa Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi Republik Indonesia Lokapurna TIDAK DIPERKENANKAN

mengadakan

kegiatan

sebelum

dapat

menyelesaikan calon tanah penukarnya. Namun, dalam praktek di lapangan,

terus

terjadi

pengingkaran

atas

ketentuan

yang

menunjukan kenyataan adanya jual beli/alih garapan dan pendirian villa. Pihak Perhutani seakan-akan tidak berdaya dalam menegakkan fungsi pengawasan dan pengamanan lahan hutan Negara yang secara operasional masih menjadi tanggung jawabnya. Diketahui beberapa aparat ‘dari instansi yang menjadi cerita konflik’ bahkan ikut terlibat dalam transaksi jual beli dan lebih parah lagi ditemukan adanya kepemilikan villa atas nama salah satu pejabat instansi tersebut. Pada saat eskalasi konflik (tahun 2009), kewenangan pengelolaan lokasi eks Perhutani yang telah menjadi bagian TNGHS sudah sepenuhnya berada di Kementerian Kehutanan sebagaimana berita acara serah terima (secara administrasi) dari Dirjen PHKA Dephut ke Direktur Utama Perum Perhutani No. 06/SJ/Dir/2009 dan No.BA.5/IV/Set/2009 tertanggal 29 Januari 2009 serta serah terima fisik kawasan eks Perhutani kepada Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan Berita Acara No. 004/BAST-Hukamas/ III/ 2009 dan No. SKB.482/IV/T.13/Kerjasama/2009 tertanggal 28 Agustus 2009.

104   

Warisan masalah eks tanah Perhutani sepenuhnya menjadi tanggung

jawab

Kementerian

Kehutanan,

meskipun

dalam

penyelesaiannya tetap melibatkan Perhutani sebagai salah satu pelaku sejarah.

b. Departemen Pertahanan Dalam rangka Pertahanan dan Keamanan rakyat semesta, Departemen Pertahanan (Dephan) berfungsi dalam pembinaan LVRI sebagai komponen cadangan Hankam Negara. Di masa Kabinet Ampera I (periode 25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967) urusan veteran menjadi tanggung jawab Menteri Veteran dan Demobilisasi sebagai bagian dari anggota kabinet pertahanan dan keamanan. Sesaat sebelum Kabinet Ampera I berakhir, yakni tanggal 4 Oktober 1967, Menteri Veteran dan Demobilisasi mengeluarkan Surat No. 72/Kpts/MENVED/1967, mengenai persetujuan membuka proyek pertanian dan peternakan oleh veteran setempat. Surat tersebut dimaksudkan untuk menjawab permohonan para veteran terkait izin menggarap tanah kehtuanan rawalega, Pasirmalang RPH Gunung Bunder seluas 70 Ha. Untuk selanjutnya pergantian Presiden (1967) merubah struktur kabinet, yang menempatkan permasalahan ini menjadi wilayah Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephan). Di lapangan, penggunaan kawasan hutan Perhutani untuk Proyek Pertanian ini akhirnya meluas mencapai 560 Ha di areal Hutan

105   

Lindung dan Hutan Produksi, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh anggota veteran tetapi justru sebagian besar adalah pendatang akibat jual beli illegal oleh pengurus LVRI. Kondisi ini dibiarkan berlarutlarut oleh pemegang kewenangan. Dalam proses ruislag, Dephan berkapasitas menunjuk calon tanah pengganti, namun pendanaan dibebankan ke Departemen Keuangan. Depkeu menjawab bahwa persoalan veteran tidak dalam otoritasnya. Ini berdampak pada berlarut-larut proses karena Dephan tidak juga bisa menyediakan Tanah pengganti yang clear dan clean. Ketika akhirnya tiga puluh tahun berselang, muncul sengketa di tubuh internal organisasi LVRI. Sekelompok orang mengatasnamakan perwakilan dari YPLP, BALAK LVRI dan LVRI Markas Ranting (MaRan) Kecamatan Pamijahan. Masing-masing mengklaim

sebagai

menindaklanjuti

pihak

proses

yang

ruislag.

paling Dephan

berwenang menjawab

dalam surat

Kementerian Kehutanan yang mempertanyakan organisasi LVRI mana

yang

paling

No.B/il97/08/38/69/DJKUAT

berwenang, tertanggal

23

melalui November

surat 2007,

Dephan menyampaikan bahwa tidak dalam posisi dapat memutuskan organisasi veteran yang paling berhak atas tukar menukar kawasan tersebut dan Dephan menyarankan Dephut untuk langsung berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LVRI.

106   

c. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia atau disingkat dengan LVRI10 didirikan dan disahkan oleh Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan Seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Penetapan sebagai organisasi yang sah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 1957 tertanggal 2 Januari 1957 bersamaan dengan pelantikan Badan Pimpinan Pusat LVRI yang pertama oleh Presiden Soekarno. Untuk selanjutnya organisasi ini memiliki kedudukan yang istimewa mengingat pendiriannya melalui Keputusan Presiden RI, termasuk juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pengangkatan anggota Pimpinan Pusat dan Dewan Paripurna Pusat LVRI disahkan melalui Keputusan Presiden. Legiun Veteran Republik Indonesia11 adalah organisasi yang merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan segenap Veteran RI, yang dibentuk berdasarkan persamaan kehendak, bidang kegiatan, profesi dan fungsinya untuk berperan serta dalam; Pewarisan

Nilai

Juang

1945,

Pembangunan

Nasioal

dan

Pertahanan dan Keamanan Nasional.  veteran pembela yang

                                                             10 11

 http://lvrijawabarat.blogspot.com   www.veteranri.go.id 

 

107   

merupakan pensiunan TNI Polisi maupun mereka yang terpanggil meneruskan perjuangan menjaga NKRI.  Terbentuknya Legiun Veteran Republik Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan suatu penghargaan dan penghormatan dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia atas perjuangan para veteran di masa perjuangan menuju kemerdekaan RI. Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pertahanan No. KEP/02/M/1/2003 tanggal 29 Januari 2008 tentang Ruang Lingkup Pengertian Veteran Republik Indonesia adalah (1).

Kesatuan

Bersenjata Resmi atau Kelaskaran yang tercantum dalam UndangUndang No. 7 Tahun 1967 mengandung pengertian Kesatuan, Bersenjata Resmi atau Kelaskaran yang didalamnya mencakup satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi;

(2)

Yang

termasuk

kedalam

satuan

bantuan

administrasi adalah antara lain satuan PMI yang melaksanakan fungsi Kesehatan, Dapur Umum yang melaksanakan fungsi Perbekalan, Perhubungan/caraka/kurir yang melaksanakan fungsi komunikasi. Dalam rangka menjalankan roda organisasi, LVRI12 menjalin kerjasama dengan Departemen Pertahanan dan TNI/POLRI dalam rangka pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai                                                              12

 http://www.lvrijawabarat.blogspot.com 

108   

komponen cadangan dan dalam usaha peningkatan daya guna organisasi dan kesejahteraan anggotanya menjalin kerjasama dengan Departemen terkait lainnya seperti Departemen Pertahanan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Sosial, Pendidikan Nasional dan Sekretariat Negara beserta jajaran ke bawahnya dengan mengacu pada BAB III dan BAB V Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia. Sedangkan dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa, LVRI menjalin hubungan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki cita-cita dan tujuan sama dengan organisasi LVRI. Struktur Organisasi LVRI terkini mengacu pada KEPPRES No. 14 tahun 2007 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia, terdiri dari DPP LVRI (Dewan Pimpinan Pusat) yang berada di Jakarta, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) LVRI Propinsi, DPR (Dewan Pimpinan Ranting) tingkat Kecamatan. Berdasar tipologi, kelompok veteran RI terbagi atas dua, yaitu : (1) Veteran Pejuang, yakni Mereka yang ikut serta secara aktif berjuang dan bertempur dalam perang Kemerdekaan dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 dengan masa bakti minimal 6 bulan; (2) Veteran Pembela, yakni Mereka yang ikut serta secara aktif berjuang dan bertempur dalam operasioperasi militer melawan tentara asing, (a) Operasi Militer Trikora

109   

dari tanggal 19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 dengan masa bakti minimal 3 bulan; (b) Operasi Militerρ Dwikora dari tanggal 3 Mei 1964 sampai dengan 11 Agustus 1966 dengan masa bakti minimal 3 bulan; (c) Operasi Militer Timor-Timur, tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan 4 Agustus 1976 dengan masa bakti minimal 3 bulan. Pada satu atau lebih Propinsi / Daerah Istimewa / Daerah Khusus dibentuk Dewan Pimpinan Daerah LVRI oleh Musyawarah Daerah LVRI serta membawahkan sedikitnya tiga Cabang. DPD LVRI bermarkas di Markas Daerah LVRI. Pada satu atau lebih Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pimpinan Cabang LVRI oleh Musyawarah Cabang LVRI serta membawahkan sedikitnya tiga Ranting. DPC LVRI bermarkas di Markas Cabang LVRI. Pada satu atau lebih Kecamatan dibentuk Dewan Pimpinan Ranting LVRI oleh Musyawarah Ranting (MusRan) LVRI serta mempunyai anggota sedikitnya 45 orang Veteran RI dan setiap 15 orang Veteran RI membentuk satu kelompok Veteran RI. DPR LVRI bermarkas di Markas Ranting (MaRan) LVRI. Hal-hal

terkait

pembentukan

dan

organisasi

LVRI

menunjukkan bahwa dalam kasus ruislag (tukar menukar kawasan) menjadi sangat wajar apabila LVRI mendapat kesempatan untuk memperoleh keistimewaan. Apabila pemanfaatannya sesuai tujuan dan prosesnya memenuhi ketentuan yang berlaku, LVRI pantas

110   

untuk mendapat perhatian dari Pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan dan jaminan tempat tinggal. Namun sayang, akibat kepengurusan yang tidak mantap dan banyak penyelewangan mengakibatkan anggota veteran menjadi terabaikan. Tanah di Lokapurna yang seyogyanya diperuntukkan untuk memfasilitasi anggota veteran pada akhirnya diperjualbelikan dalam status masih ruislag. Di dalam tubuh organisasi LVRI sendiri terdikotomi oleh kepentingan

masing-masing,

terdapat

tiga

kelompok

yang

mengatasnamakan LVRI dan mengklaim sebagai organisasi LVRI yang sah untuk menindaklanjuti proses ruislag, yakni: YPLP, Balak LVRI dan LVRI Maran Kec.Pamijahan). namun berdasarkan hasil pembahasan bersama tanggal 1 April 2008 di ruang Kementerian Kehutanan, akhirnya disepakati bahwa persoalan ruislag akan tetap diteruskan dan diambil alih langsung oleh MABES LVRI.

d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Dalam banyak cerita konflik lahan dan kebijakan, termasuk kasus alih fungsi lahan, Pemerintah Daerah hampir selalu berada pada kisaran utama konflik, utamanya di masa pemberlakuan otonomi daerah. Pergeseran pendulum sentralisasi ke desentralisasi yang dilegitimasi UU No.22 dan 25 tahun 1999, disebutkan oleh

111   

Prof. Ichlasul Amal (2005)13 melalui proses yang sangat tergesa-gesa untuk memenuhi tuntutan politik. Lebih lanjut disebutkan bahwa kedua Undang-Undang tersebut dianggap sebagai bagian dari Demokrasi yang kebablasan. Mendasarkan UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah, ayat 1 menyebutkan bahwa Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundangundangan. Pasal tersebut menjadi ‘kartu sakti’ Pemda untuk berhak atas hutan di wilayahnya. Sangat dimaklumi bahwa hutan dan sumber daya yang ada didalamnya menjadi aset penting yang dianggap ‘liquid’ sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam pelaksanaannya seringkali tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah berorientasi pada peningkatan PAD, sementara sisi lain kepentingan konservasi dan sosial sering menjadi tidak menarik. Dalam menangani perambah misalnya, para perambah yang hidup di dalam kawasan hutan dengan kondisi sangat miskin tidak menjadi perhatian Pemda dalam penanganannya. Pemda tampak acuh dalam persoalan kemiskinan masyarakat desa hutan dan menganggap itu sebagai tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Berbagai program digulirkan untuk mengatasi persoalan                                                              13

 Makalah ‘Penjabaran Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI’ disampaikan pada Temu  Konsultasi Program legislasi Daerah tanggal 13‐15 September 2005. Inna Putri Bali. Bali. 

112   

kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang diinisiasi Kementerian Kehutanan, meskipun dalam pelaksanaannya melibatkan Pemda sebagai mitra. Sebaliknya, ketika isu beralih ke eksploitasi dan investasi, Pemda tampil sebagai pihak terdepan dengan berbekal UU Otonomi Daerah. Kasus villa yang dianggap liar ini menjadi cerminan kegagalan para pemangku amanah dalam mensinergikan kebijakan. Kawasan Lokapurna yang masih dalam hak kelola Perhutani (sebelum 2003) dengan status Hutan Produksi, secara sepihak ditetapkan Pemda sebagai Kawasan Wisata nasional.

Surat

penetapan sebagai kawasan wisata dan upaya mendorong para investor untuk berinvestasi di lokasi di maksud untuk mendirikan villa-villa, hotel, menara dan sebagainya ‘seolah-olah’ mengabaikan proses ruislag yang sedang berjalan antara pihak LVRI dengan Kementerian Kehutanan. Konsekuensi dari penetapan sebagai kawasan wisata adalah adanya kewajiban retribusi jasa wisata bagi pemilik villa dan pengunjung yang secara permanen ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Uniknya, pihak Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani seperti tak berdaya. Posisi berubah setelah Menteri Kehutanan menunjuk Lokapurna sebagai bagian dari perluasan TNGHS. UU.No.41 tahun 1999 menyebutkan bahwa Taman Nasional merupakan bentuk

113   

pelestarian alam untuk tujuan konservasi. Lebih lanjut merujuk pada UU.22/1999 disebutkan semua kewenangan Pemerintah Pusat untuk urusan kehutanan diserahkan kepada daerah, kecuali untuk pengelolaan kawasan Konservasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini menjadi mitra dalam upaya penyelesaian villa Lokapurna. Dalam keterangan pers, tanggal 15 April 201014, Kepala Seksi Pengawasan Bangunan dan Perumahan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor menyatakan bahwa para pemilik villa jelas-jelas telah melanggar UU. No.41/1999 tentang Kehutanan dan UU. No.26/2007 pasal 70 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan izin pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya bisa terkena hukuman kurungan paling lama tiga tahun hingga lima tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah hingga 1 miliar. Sebelumnya, Pemda ikut memanfaatkan dan berperan dalam menghidupkan lokasi Lokapurna, yang dibuktikan dengan sarana prasarana wisata yang dibangun melalui APBD seperti: jalan hotmix, berbgai fasilitas umum (mushola, toilet dsb), Pintu gerbang, Information center, Pemandian air panas, kolam renang, track jogging, lokasi parkir, termasuk yang disebutkan sebelumnya, yakni mengundang investor untuk memanfaatkan tanah ruislag tersebut.

                                                             14

 www.vibizdaily.com/beritapolhukam/DPRD Kab. Bogor merekomendasikan penghentian,  penyegelan, dan pembongkaran villa. 15 April 2010, diakses 1 Maret 2011. 

114   

e.

Akademisi Reaksi pro kontra setelah ‘penunjukan kawasan TNGHS’ menjadikan posisi akademisi menjadi bagian paling strategis dalam pengambilan kebijakan. Setidaknya melibatkan dua universitas besar yang terdekat dengan lokasi TNGHS untuk melakukan kajian teknis diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah untuk kepentingan konservasi dan kemungkinan investasi. Design ekowisata yang akan diterapkan di zona pemanfaatan dan zona lain dari TNGHS sedang dalam kajian tim terpadu, yang beberapa diantaranya melibatkan akademisi. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak 2007-2026 merekomendasikan untuk perlu melibatkan antropolog dan sosiolog dalam mengidentifikasi ruang kelola masyarakat adat dan non adat.

f.

Aktivis (LSM) Lingkungan Beberapa LSM, seperti: Walhi dan LSM lokal mendesak Pemerintah untuk segera membongkar Villa-Villa yang dianggap liar yang berdiri di atas lahan konservasi. Mereka menganggap pendirian villa adalah wujud pelanggaran hukum dan berpotensi mengganggu fungsi konservasi hutan. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kasus villa yang dianggap liar tidak menunjukan keberpihakan yang jelas, hal ini dapat dipahami mengingat aktivitas LSM yang didominasi untuk

115   

mengkritisi kebijakan dan di bagian yang lain juga menunjukkan ketidaksenangan

terhadap

pemilik

villa

yang

berasal

dari

pejabat/politisi aktif.

g.

Investor Aktor lain yang tampaknya menyambut baik kebijakan pembongkaran villa adalah para Investor di bidang ekowisata. Salah satu diantara yang mengincar kawasan Gunung Salak Endah untuk sasaran investasi adalah PT. Bakrieland Development melalui PT. Graha Andrasentra Propertindo yang berkeinginan membangun dan mengelola kawasan ekowisata di Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas 1000 Ha. Kawasan Gunung Salak Endah tersebut termasuk ke dalam master plan pengembangan ekowisata yang akan dikembangkan. Pengajuan proposal terkait Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) PT. Bakrieland tersebut saat tulisan ini dibuat, masih dalam proses kajian Departemen Kehutanan.

h. Pers Media Massa, baik cetak maupun elektronik dalam hal ini berperan dalam membentuk opini publik terkait keberadaan Villa tersebut. Kecenderungan Pers memberitakan sepihak, kepentingan Departemen Kehutanan dan lingkungan, tampaknya sering tidak

116   

memperhatikan aspek lain yang dapat lebih mensejajarkan posisi pihak yang berkonflik. Pemberitaan media secara umum menempatkan Pemilik Villa sebagai pihak yang terpojok, tanpa ada penjelasan secara runut terkait hal-hal strategis atas proses ruislag kawasan hutan dimaksud. Namun dalam konteks ini, Pers dianggap cukup ampuh untuk menggiring pendapat awam untuk langsung secara cepat menuding pihak Pemilik Villa sebagai satu-satunya yang bersalah. Tentu hal ini tidak terlepas dari nilai jual berita, mengingat para pemilik villa adalah public figure yang terkondisikan untuk senantiasa taat hukum dan tidak cedera etika. Pendapat awam menyatakan pendirian villa di atas tanah Negara dianggap bentuk bentuk pelanggaran hukum dan norma, terkecuali penjelasan atas ‘kelemahan manajemen kehutanan’ dalam penanganan ruislag dapat menjadi penyeimbang opini.

i.

Masyarakat Lokapurna Sebagian masyarakat Lokapurna telah ada sejak tahun 1967, sejak pengajuan lokasi hutan dimaksud diperuntukkan menjadi Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI. Beberapa merupakan turunan veteran dan bergabung dengan pendatang, baik dari lokasi sekitar maupun dari daerah yang jauh, seperti dari Jawa Tengah bahkan Sumatera, tetapi dominasi penduduk (98%) berasal dari etnis Sunda. Masyarakat di kawasan Gunung Salak endah tersebut hidup

117   

secara turun temurun dengan mata pencaharian pokok sebagai petani/peladang. Sejak berdiri Villa dan ditetapkannya kawasan Gunung Salak Endah sebagai Kawasan wisata alternatif setelah Puncak Bogor sesuai Surat Bupati No.550.1/057-DIP, tertanggal 25 Februari 1989, banyak warga masyarakat yang beralih pekerjaan ke sektor jasa wisata, seperti menjadi Tour Guide, Penunggu Villa, Pengamanan lokasi, tukang parkir dan lain-lain yang juga berkaitan dengan kepentingan wisata, misal menjadi tukang ojeg dan supir angkutan umum. Data terakhir menunjukkan perkembangan pesat jumlah penduduk di Lokasi proyek eks veteran tersebut, yakni mencapai 500 KK dengan total penduduk mencapai 1800 orang*). Kehidupan masyarakat di lokasi ini sudah lebih modern, ditunjukkan dengan adanya jaringan listrik yang berada di lokasi tersebut, juga jaringan telekomunikasi dengan rata-rata setiap rumah memiliki Televisi, Motor, Handphone dan beberapa fasilitas modern lain termasuk cara berpakaian. Masyarakat di lokasi ini mengakui bahwa keberadaan VillaVilla di perkampungan mereka telah merubah penghidupan dan kondisi sosial ekonomi wilayah tersebut. Masyarakat ini yang disebutkan oleh Samuel L.Popkin sebagai Masyarakat rasional yang memungkinkan diberi kesempatan atas peluang kerja yang baru.

118   

j.

DPRD Tk.II Kabupaten Bogor Dalam fungsinya sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Bogor menunjukan keberpihakannya kepada pemilik villa dan masyarakat setempat. Hal ini terlihat pada saat pemilik villa dan perwakilan masyarakat setempat mengadu ke DPRD terkait rencana Kementerian Kehutanan membongkar villa-villa dan bangunan liar yang terdapat di TNGHS. DPRD menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan penyegelan dan pembongkaran15.

Mendasarkan pada kronologis kejadian konflik yang telah diurai di bab sebelumnya, dalam kasus ini, manajemen BUMN Perum Perhutani bisa dianggap sebagai pihak yang memiliki peran yang setidaknya setara dengan Kementerian Kehutanan sebagai induk kewenangan. Status lahan Lokasi Lokapurna tempat Villa-Villa berdiri semula berada di kawasan hutan kewenangan BUMN Perum Perhutani yang kemudian mengalami proses tukar menukar kawasan (ruislag), yang dimungkinkan oleh produk hukum kehutanan melalui persetujuan Menteri Kehutanan dengan ketentuanketentuan yang ketat. Meskipun setelah proses ruislag, seolah-olah persoalan Lokapurna menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, namun dalam operasional di lapangan dan pengamanan lokasi masih dalam kewenangan BUMN Perum Perhutani, sebagaimana tercantum dalam PP No.30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani jo. PP No.36 tahun 1986 dinyatakan bahwa                                                              15

 www.vibizdaily.com/beritapolhukam/DPRD_Kabupaten_Bogor_Rekomendasikan  Penghentian_Penyegelan_dan Pembongkaran. 15 April 2010 diakses 1 Maret 2011. 

119   

Wilayah Kerja Perusahaan meliputi seluruh Hutan Negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, kecuali Kawasan Hutan Konservasi. Ini berarti bahwa sebelum adanya perubahan kawasan hutan menjadi kawasan Konservasi, kewenangan sepenuhnya masih di Perum Perhutani. Dikeluarkannya SK Menteri kehutanan No.175/2003 tentang Penunjukan Kawasan Konservasi dari sisi legal formal belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak serta merta mengalihkan hak pengelolaan dari Perum Perhutani ke Kementerian Kehutanan. Terjadi kondisi ‘status quo’ setelah penerbitan SK 175/2003 sampai kemudian dilakukan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hutan dari Perum Perhutani kepada Kementerian Kehutanan pada tanggal 29 januari 2009. Serah terima tersebut juga tidak serta merta menyebabkan tertanganinya berbagai persoalan yang ada, khususnya terkait Villa yang dianggap liar sampai kemudian di level operasional dilakukan serah terima pengelolaan dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten kepada Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak tertanggal 28 Agustus 2009 yang penandatanganannya dilakukan di Bandung. Hal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan alih fungsi hutan yang terjadi di lokasi eks Perum Perhutani tersebut bisa diduga dari dua aspek, yakni terdapat keterlibatan ‘oknum Perum Perhutani’ yang memfasilitasi terbangunnya Villa yang saat ini Liar atau kemungkinan kedua yang lain adalah adanya ‘pembiaran’ dari manajemen terhadap jual beli illegal tanah Negara tersebut. Kondisi status quo menyebabkan perkembangan alih fungsi

120   

atau over garapan bertambah parah, seperti pengakuan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa setelah tahun 2003, semakin banyak Villa berdiri di lokasi tersebut yang sebelumnya hanya berkisar sejumlah 80 Villa.

Gambar 4.3 Salah Satu Villa di Lokasi Lokapurna Gn.Salak Endah Alih kepemilikan yang tidak terkendali dalam ‘status quo’ sebelumnya, akhirnya pada tahap eskalasi menunjukkan bahwa proses alih garap illegal yang dibiarkan berpuluh-puluh tahun ini menimbulkan dampak yang merugikan kedua belah pihak. Kementerian Kehutanan sebagai pemegang amanah atas klaim hutan Negara mendasarkan pada SK.175/2003 merasa berhak untuk membongkar Villa-Villa yang dianggap liar yang berada di lokasi Lokapurna tersebut, sedangkan di sisi lain, pemilik Villa merasa kepemilikan mereka dilakukan melalui proses jual beli yang sah, dibuktikan kuitansi pembelian (yang disaksikan aparat setempat), termasuk ketaatan mereka dalam membayar pajak (SPPT-PBB) ke Negara setiap tahunnya. Bahkan Pemilik Villa merasa telah menunaikan kewajiban mereka pada Pemerintah Daerah setempat yang mewajibkan membayar Restribusi bulanan serta Pajak Daerah (terdapat bukti NPWD). Hal ini beriringan dengan Surat

121   

Keputusan Bupati No. 550.1/057-DIP, tertanggal 25 Februari 1989 yang menetapkan Kawasan Lokapurna sebagai Kawasan Wisata Nasional Alternatif setelah Puncak Bogor. Meskipun pada kondisi eskalasi, BUMN Perum Perhutani tampak tidak muncul di lingkaran konflik namun dalam upaya resolusi, BUMN ini bermitra dengan Kementerian Kehutanan dalam kapasitasnya sebagai pelaku sejarah dalam peristiwa ruislag. Komponen lain, yaitu Departemen Pertahanan dan Yayasan LVRI berada di pihak Kementerian Kehutanan dalam mendorong pembongkaran Villa dan penertiban kembali kawasan karena keduanya diasumsikan memiliki kepentingan untuk menguasai kawasan tersebut sebagaimana tertuang dalam resume rapat terpadu 8 April 2008 yang melibatkan Markas Besar LVRI, secara lugas menyampaikan maksud LVRI untuk tetap memproses tukar menukar kawasan di lokasi yang sama yang saat ini telah berdiri Villa-Villa tersebut. Sedangkan akademisi dan aktivis lingkungan, sesuai kepentingan menyuarakan konservasi dalam hal pengamanan keanekaragaman hayati memberi argumentasi yang tampak berpihak pada Kementerian Kehutanan. Meskipun selanjutnya dalam proses deeskalasi, ada kecenderungan untuk mendorong resolusi yang memposisikan win-win bagi kedua aktor utama yang berkonflik. Beberapa penelitian akademisi, misalnya Dr. Pratiwi dari IPB, yang mengambil riset disertasi mengenai ekowisata di TNGHS, serta kajian tim teknis yang beranggotakan akademisi dan LSM, tampaknya

122   

menguatkan

rekonsiliasi

pihak-pihak

bertikai

untuk

mendapatkan

penyelesaian terbaik dalam kasus-kasus yang diistilahkan Pemerintah sebagai ‘perambahan hutan’. Pers atau media massa dalam hal ini memainkan peranan penting dalam pencitraan permasalahan. Beberapa kliping media massa terkait pendirian villa-villa liar terlihat sangat berat sebelah, dengan hanya memandang sisi Kementerian Kehutanan, meskipun atas nama Kepentingan Konservasi. Namun pemberitaan sepihak tampak tidak memunculkan aspek ‘ketidakberdayaan pemerintah’ dalam menyelesaikan kasus secara cepat. Seolah-olah kesalahan sepihak berada di pihak pemilik Villa. Meskipun Penulis dalam hal ini sangat tidak sepaham dengan kegiatan perambahan yang dilakukan ‘bukan sekedar untuk bertahan hidup’, namun dalam kasus ini jelas terlihat bahwa dalam kondisi eskalasi Pemilik Villa tersudut dengan pemberitaan yang kurang seimbang. Pemilik Villa berafiliasi dengan masyarakat setempat dalam memperjuangkan kepentingannya, tentu hal ini difahami karena kedua unsur tersebut memiliki kepentingan yang sama dalam hubungan mutualisme. Keberadaan Villa di lokasi tersebut secara signifikan telah merubah penghidupan masyarakat setempat yang semula hanya mengandalkan sektor pertanian dan sejenisnya ke sektor jasa wisata, yang menurut pengakuan perwakilan masyarakat setempat, sektor yang disebut terakhir tersebut telah mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Sarana dan prasarana Desa pun berangsur membaik seiring dengan berdirinya Villa-Villa tersebut. Sebagian

123   

kecil merupakan swadana masyarakat, namun sebagian besar fasilitas umum dan sosial berasal dari Pemerintah Daerah setempat, yang dialokasikan dari APBD dalam kapasitas meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Di periode tahun 1990an, dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Villa-Villa tersebut semakin nyata dengan Penetapan kawasan tersebut sebagai Kawasan wisata alternatif, sebagaimana SK Bupati dimaksud, lebih lanjut hal ini menjadi bagian yang menarik untuk diulas lebih mendalam dalam penelitian yang memfokuskan pada disparitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasi kebijakan kehutanan khususnya. Persoalan otonomi daerah (desentralisasi) masih terus menjadi diskursus yang belum berujung karena tingginya egosektoral antar masingmasing pihak berkepentingan. Untuk khusus urusan kehutanan, disparitas kebijakan tidak hanya mengganggu aspek ekonomi daerah atau nasional namun secara luas dalam jangka panjang dikuatirkan akan berdampak pada kerusakan hutan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas ekosistem. Kasus villa yang dianggap liar dan TNGHS akan menjadi model bagi pengelolaan hutan ke depan, mengingat kompleksitas permasalahan didalamnya mewakili sumber-sumber konflik yang relatif sama dan memerlukan penanganan segera dengan mendorong komitmen semua pihak (berkepentingan). Komitmen yang diharapkan tentunya adalah kesepahaman terhadap itikad baik konservasi, yang secara nyata bertujuan menjaga stabilitas ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kesadaran masing-masing pihak sesuai kapasitas dan kemampuan yang memungkinkan

124   

akan menjadikan isu konservasi bukan hanya sekedar ‘kepentingan entertainment’ atau sekedar ‘mendatangkan investor’ semata.

D. Analogi Bawang Bombay dalam Isu Konservasi Fisher dkk (2000) menggunakan analogi bawang Bombay untuk menganalisis perbedaan pandangan terhadap konflik dari pihak-pihak yang berkonflik. Lebih lanjut disebutkan pada analogi ini penting bagi kita untuk mampu mencari titik kesamaan di antara individu/kelompok yang berkonflik untuk selanjutnya dapat menjadi landasan bernegosiasi atau memediasi. Tabel 4.1. Analogi Bawang Bombay kasus Villa Lokapurna Kementerian Kehutanan Posisi

- Mendorong implementasi SK.

- Menyatakan bahwa jual beli

175/2003 tentang penunjukan

tanah sah dan diketahui

TNGHS sebagai kawasan

oleh aparat setempat.

konservasi. - Mensterilkan kawasan konservasi

- Keberadaan villa-villa diperkuat oleh SK Bupati

dengan membongkar villa dan

Bogor utk pengembangan

bangunan lain yang dianggap liar.

wisata daerah.

Kepentingan - Menunjukkan pada dunia internasional tentang concern Kemenhut terhadap konservasi.

Kebutuhan

Pemilik Villa

- Pengakuan dan status atas hak tanah dan villa - Memanfaatkan villa untuk

- Merehabilitasi hutan yang rusak

berbagai kepentingan,

- Mengamankan kebijakan konservasi

misalnya: rekreasi

- Proporsional fungsi Ekologi,

- Hak memanfaatkan villa

Ekonomi dan Sosial

125   

Analogi bawang Bombay16 yang dipopulerkan oleh Simon Fisher dkk tersebut diatas menggambarkan perbedaan pandangan dari pihak-pihak yang berkonflik. Posisi menggambarkan apa yang dapat di lihat dan di dengar oleh semua orang. Dalam situasi konflik, Kementerian Kehutanan menunjukkan kepada publik ketegasannya untuk membongkar villa atau bangunan lain yang dianggap liar yang berdiri di atas tanah yang telah ditunjuk sebagai kawasan konservasi sebagaimana SK 175/2003. Pihak lain, yakni para pemilik villa menunjukan reaksi untuk di dengar publik bahwa mereka berhak mempertahankan villa karena diperoleh dengan transaksi jual beli yang sah, diantaranya dengan menunjukkan bukti-bukti pembelian atas tanah yang berstatus ruislag (dalam proses tukar menukar kawasan). Sedangkan Kepentingan menggambarkan apa yang ingin di capai oleh pihak-pihak yang berkonflik. Apabila ditilik lebih jauh, banyak sekali kejadian perambahan bahkan yang berskala luas (terutama banyak terjadi atas hutan di luar jawa), publik mempertanyakan mengapa Villa Lokapurna Kawasan Gunung Salak Endah TNGHS dipilih untuk diekspose atas nama konservasi dan media sangat antusias merespon isu tersebut. Ada kepentingan besar dari Kementerian Kehutanan untuk menunjukan pada dunia bahwa instansi tersebut serius dalam upaya konservasi. Mengangkat isu villa liar ‘sesuai strategi kementerian’ mendapat respon positif dari media karena sangat ‘bernilai jual’ mengingat aktor konflik melibatkan petinggi Negara yang berada di lingkaran kekuasaan dan terkondisikan pula dengan                                                              16

 Simon Fisher dkk, 2000. Working with Conflict: Skills and Strategies for Action. Zed Books Ltd.  United Kingdom 

126   

memanasnya situasi politik saat itu. Sedangkan pemilik villa berkepentingan atas kepastian status dan pengakuan hak untuk melegalkan pemanfaatan atas villa mereka. Pada kondisi eskalasi, posisi dan kepentingan masing-masing pihak berkonflik tampak sangat menonjol, seakan-akan tidak memberi ruang untuk mendapatkan titik temu. Namun klrasifikasi atas kebutuhan dasar mereka tersirat dari berbagai pernyataan keduanya yang pada kondisi deeskalasi terlansir oleh media. Prinsipnya pihak Kementerian Kehutanan menginginkan hutannya tetap terjaga dan lestari dengan mengoptimalkan tiga kemanfaatan atas hutan, yakni fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial. Fokusnya adalah bahwa konservasi tidak menutup ruang pihak lain untuk berpartisipasi. Penataan kembali TNGHS melalui sistem zonasi melalui kompromi multipihak termasuk pemilik villa menjadikan kebutuhan dasar Kementerian Kehutanan dapat dipertemukan dengan Pemilik villa. Sebagaimana tawaran solusi yang diberikan pihak pemilik villa untuk tidak mengharap status kepemilikan atas tanah yang diakui sebagai kawasan hutan Negara, namun diberi hak memanfaatkan villa dengan konsekuensi beban kewajiban. Mengupayakan resolusi dengan mengkombinasikan kebutuhan dasar masingmasing pihak agar saling menguntungkan dapat dilakukan melalui proses negosiasi maupun mediasi yang lebih substantif. Selanjutnya bisa dikaji kemungkinan mempertemukan keduanya dengan menawarkan solusi, misalnya: (1) Status hutan Negara tetap tidak bisa dimiliki, hanya dapat dibuka kemungkinan untuk dapat memanfaatkan

127   

dengan aturan-aturan dan pengawasan yang ketat; (2) memasukkan lokasi villa ke dalam zonasi pemanfaatan atau zonasi lainnya, dengan meninjau keberadaan villa untuk mengikuti kaidah-kaidah konservasi, seperti: tidak berada di lahan dengan kemiringan lebih dari 40%; luasan bidang dasar bangunan maksimal adalah 5% dari total lahan (mengadopsi KEPPRES 79 yang secara khusus mengatur villa di Puncak Bogor); Bangunan villa berupa rumah

panggung

(untuk

lebih

mengoptimalkan

konservasi

tanah);

membangun sumur resapan; ikut menghijaukan TNGHS; menyumbang kegiatan konservasi TNGHS dan sebagainya. Tampaknya mempertemukan kebutuhan dari pemilik villa dan pihak Kementerian Kehutanan akan jauh lebih mudah karena diasumsikan bahwa pemilik villa tidak terganjal oleh persoalan ekonomi dengan level pengetahuan yang lebih baik, sehingga isu konservasi ini lebih mudah didekatkan melalui negoisasi, meskipun sifat keuntungan akan sangat personal sekalipun. Pemilik villa bisa jadi akan didudukkan sebagai investor yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu program Reboisasi dan upaya konservasi lain, dengan imbalan dapat memanfaatkan villa, namun tetap dalam koridor pelestarian yang mengindahkan kaidah silvikultur. Sebagian besar pemilik villa menjadikan villa mereka sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rohani, dengan memanfaatkannya sebagai tempat berlibur dari kepenatan daerah Ibukota, dan seringkali nilai-nilai seperti ini sifatnya intangible (tidak terukur). Ruang negosiasi memungkinkan di level kebutuhan mendasar yang baru saja disebutkan.

128   

Di luar pembahasan tersebut, persoalan penting yang menyangkut kredibilitas dari Kementerian yang dipandang perlu untuk diperbaiki citra dan kinerjanya. Rumor umum yang menyatakan kegagalan Kementerian Kehutanan dalam mengatasi berbagai persoalan di lingkup kerjanya, perlu segera dibantahkan dengan memperbaiki kapasitas institusinya, melalui: peningkatan kualitas, kompetensi dan etika moral aparat; mengkaji beberapa peraturan terkait dan mensinergikan lintas sektoral; mengkampanyekan makna penting konservasi dan meningkatkan kesadaran individu melalui konstruksi sosial yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang.

E. Analisa SPK Analisa SPK (Sikap-Perilaku-Konteks) merupakan salah satu alat bantu untuk mengungkap akar penyebab konflik yang dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi titik awal intervensi dalam suatu situasi konflik17. Analisis SPK dapat digunakan di awal proses untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang motivasi pihak yang berbeda. Dapat pula digunakan di akhir proses untuk secara jelas dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa yang dapat diatasi dengan suatu intervensi. Pada dasarnya, ketika faktor (SikapPerilaku-Konteks)

tersebut

saling

mempengaruhi

sehingga

apabila

digambarkan dengan anak panah yang membentuk lingkaran terdapat anakanak panah yang memiliki dua sudut.                                                              17

 Simon Fisher dkk, 2000. Working with Conflict: Skills and Strategies for Action. Zed Books Ltd.  United Kingdom   

129   

Tabel 4.2. Analisis Segitiga SPK (Sikap-Perilaku-Konteks) dalam Konflik Kementerian Kehutanan dengan Masyarakat Desa

Sikap

Perilaku Konteks

Kementerian Kehutanan Represif, Negosiasi atau Mediasi dimungkinkan apalagi terdapat intervensi atas pihak eksternal yang disegani Relokasi, Pengusiran atau Penangkapan Lahan Konservasi bebas dari Perambah

Masyarakat Desa Pasrah, Bereaksi ketika ada intervensi yang mampu membangun kekuatan kolektif Merambah hutan dan melakukan illegal logging Menuntut hak atas lahan dan atau akses terhadap sumber daya hutan

Tabel 4.3. Analisis Segitiga SPK (Sikap-Perilaku-Konteks) dalam Konflik Kementerian Kehutanan dengan Pemilik Villa

Sikap

Kementerian Kehutanan Membuka ruang Negosiasi

Perilaku

Mengangkat isu konservasi ke ruang publik (melalui Pers)

Konteks

Lahan konservasi bebas dari perambah

Pemilik Villa Menunjukan kekuatan dalam kapasitas status, kewenangan maupun jaringannya Pendekatan personal maupun institusi, melalui jalur politik, kekuasaan dll Menuntut hak atas kepemilikan villa

Dari skema segitiga SPK tersebut, terlihat Sikap berbeda yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang berkonflik dan Kementerian Kehutanan sebagai pemegang kewenangan memperlakukan masyarakat bergantung pada figure yang dihadapi. Ketika berbenturan dengan masyarakat biasa (bukan public

figure)

ketegasan

atas

implementasi

kebijakan

memiliki

kecenderungan represif yang bahkan tidak bisa di lawan oleh jenis masyarakat biasa ini (baik masyarakat adat maupun non adat). Namun ketika

130   

persoalan villa yang dianggap liar terangkat ke ruang publik, tampak nyata ada beda perlakuan dimana unsur public figure yang menjadi aktor konflik, mendapat perlakuan ‘yang berbeda’ yang memungkinkan negosiasi yang benar-benar win-win, bahkan dapat dilakukan secara personal. Sedangkan masyarakat biasa bisa menjadi ‘berdaya’ ketika ada campur tangan atau intervensi pihak lain yang bisa mendorong kedudukan yang sejajar dengan Kementerian Kehutanan dalam negosiasi resolusi konflik. Kecerdikan Kementerian Kehutanan dalam mengangkat isu Villa yang dianggap liar meningkatkan posisi tawar Kementerian Kehutanan di mata dunia terkait itikad baiknya dalam mengupayakan optimalisasi konservasi di Indonesia. Sehingga dalam perilaku strategi Dephut untuk memanfaatkan media dalam kasus villa sangatlah tepat dan dapat di duga untuk selanjutnya memberi kontribusi yang besar dalam rencana investasi kawasan TNGHS sebagai daerah Ekowisata. Apabila dilihat dari kontek (sumber konflik), baik pada kasus pemilik villa maupun masyarakat desa hutan, Kementerian Kehutanan memiliki fokus yang sama yakni membersihkan kawasan hutan Negara dari perambahan

atau

bangunan-bangunan

liar.

Demikian

pula

terdapat

keseragaman dari Pemilik villa dan Masyarakat desa hutan yang mengharapkan memiliki kesempatan atau status terhadap lahan atau akses sumber daya hutan. Upaya resolusi dapat dilakukan dengan menjembatani keduanya, baik di tinjau dari kebutuhan dasar maupun kemungkinan perubahan sikap

131   

dan perilaku. Hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan sendirian oleh Kementerian Kehutanan, tetapi harus melibatkan dan mengundang partisipasi seluruh pihak, baik Pemda, akademisi, LSM, maupun masyarakat secara luas karena sebagaimana disebutkan dalam UU. No.41/1999 bahwa setiap individu bertanggung jawab atas fungsi konservasi.

F. Kondisi Terkini Departemen Kehutanan, saat ini, bersama konsultan ‘Rimbawan Bangun’ sedang dalam proses penyusunan masterplan rehabilitasi TNGHS untuk keanekaragaman hayati (rencananya draft selesai Maret 2011).. Disampaikan oleh Menteri Kehutanan (Media Indonesia, 29/12/10), pengaturan kembali TNGHS tersebut dimaksudkan untuk mengatasi laju degradasi dan deforestasi yang semakin meningkat. Sampai dengan tulisan ini diselesaikan, penulis belum mendapat informasi mengenai detil masterplan, sejauhmana pengelolaan TNGHS dapat mengoptimalkan konservasi setara dengan aspek sosial masyarakat sebagai bagian dari ekosistem. Untuk kasus Villa yang dianggap liar di Lokapurna, Kawasan Gunung Salak Endak, Kab. Bogor, dalam Rencana Pengelolaan TNGHS periode 2007-2026, kawasan ini akan menjadi kawasan wisata yang mampu menciptakan alternatif pendapatan bagi masyarakat setempat dengan menjadikan sebagai Zona khusus.

132   

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Hutan sebagai perpaduan sistem ekologi tanah, flora, fauna, air, udara dan sumber alam non hayati yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan paru-paru dunia, sewajarnya menjadi perhatian setiap individu masyarakat dari berbagai unsur dan kalangan. Berbagai bencana dan isu perubahan iklim (climate change) telah mendorong kesadaran internasional untuk memprioritaskan fungsi ekologi hutan, diantaranya dengan memperbanyak kawasan konservasi sebagai cara mewujudkan hutan lestari. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dua manfaat hutan yang lain, yakni: Ekonomi dan Sosial juga berpengaruh dalam menunjang kelestarian dan keragaman biodiversitas. Pada

perkembangannya,

upaya-upaya

konservasi

hutan

seringkali berbenturan dengan dinamika sosial yang berubah sangat cepat. Bentuk konservasi lain, misal cagar alam, suaka alam, dan lainnya dianggap mengebiri peran pihak lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaannya. Pelestarian alam berupa Taman Nasional dianggap sebagai bentuk konservasi yang bisa mengakomodir tiga fungsi tersebut, yakni proporsional Ekologi, Ekonomi dan Sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional memberi ruang

133   

untuk ‘partisipasi masyarakat’ dalam mewujudkan ekosistem lestari melalui adanya pembagian zonasi di dalam kawasan Taman Nasional, yakni: Zona inti, Zona rimba dan Zona pemanfaatan. Zona tersebut menjadikan hutan bukan kawasan yang sangat steril dari jamahan atau aktivitas manusia, terkecuali zona inti, di dalam zona lain, masyarakat (beserta multistakeholder yang berkepentingan) bisa ikut memanfaatkan areal hutan untuk kepentingan budidaya, penelitian, pariwisata, bahkan investasi. Namun, kebijakan konservasi seringkali menimbulkan konflik, utamanya bersifat vertikal, antara Pemerintah dan Rakyat. Ada persoalan serius di lapangan yang perlu penanganan segera agar permasalahan tidak melebar yang dikuatirkan berdampak pada disintegrasi bangsa dan rusaknya hutan Indonesia. Komponen yang seakan-akan tidak bisa dipertemukan, menurut kajian Penulis, salah satunya disebabkan karena perbedaan persepsi terhadap isu konservasi itu sendiri. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) mengeluarkan kebijakan konservasi yang sifatnya elitis tanpa melalui konstruksi sosial yang berkesinambungan dan melibatkan semua pihak yang berdampak pada tingginya angka konflik di tataran implementasi. Di sisi lain, masyarakat (di dalam kawasan dan sekitar hutan khususnya) menganggap bahwa kebijakan konservasi telah memarjinalkan posisi mereka, terutama terkait kepemilikan lahan, akses terhadap sumber daya, dan pengakuan atas keberadaan mereka.

134   

Terkait konflik vertikal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), terdapat dua kasus konflik vertikal yang diteliti oleh Penulis yang menunjukkan beda perlakuan yang nyata dalam pola dan resolusi konfliknya. Aktor (pihak) utama yang terlibat konflik adalah serupa, yakni: Kementerian Kehutanan dan Masyarakat dengan kasus perambahan (pendudukan) kawasan hutan Negara. Dalam kasus perambahan biasa, masyarakat digolongkan sebagai ‘masyarakat biasa’ yang sangat bergantung terhadap hutan dan tempat tinggal mereka. Sedangkan tinjauan kasus kedua, konflik villa yang dianggap liar, terdapat jenis masyarakat yang dikategorikan Penulis sebagai ‘public figure’ yang dengan pendekatan kekuasaan, figur ataupun uang dapat mempengaruhi kebijakan dan opini publik. Kecenderungan

pihak

Kementerian

Kehutanan

dalam

menghadapi perambah dari golongan ‘masyarakat biasa’ yang sebagian besar telah hidup dan berpenghidupan secara turun temurun di kawasan hutan tersebut adalah melalui tindakan represif, berupa: tindakan intimidatif, pengusiran maupun pengingkaran terhadap hak masyarakat (termasuk hak untuk didengar). Posisi golongan masyarakat ini sangat lemah, dari ketiadaan nilai tawar dalam bentuk jaringan, pengetahuan, uang, apalagi kekuasaan. Level konflik menguat mencapai eskalasi ketika ‘gejolak/keresahan individual’ masyarakat terorganisir secara kolektif menjadi kekuatan massal yang setidaknya setara dengan Pemerintah. Konflik vertikal untuk masyarakat biasa yang sifatnya individual sudah

135   

dapat dipastikan hanya akan berakhir dengan kemenangan ‘penguasa’ yang bisa diistilahkan sebagai arogansi kewenangan. Berkaca dari kasus villa yang dianggap liar, yang melibatkan aktor utama: Kementerian Kehutanan dan pemilik villa yang berasal dari unsur

public

figure,

seperti:

Pejabat

aktif,

politisi,

pengusaha,

purnawirawan TNI, pemuka agama, artis ternama menunjukkan perbedaan perlakuan dalam situasi konflik dan bahkan resolusinya. Dalam kasus ini, Kementerian Kehutanan memulai konflik dengan mengangkat persoalan ke media massa. Pernyataan Menteri Kehutanan untuk membongkar villavilla yang berdiri di Lokapurna, kawasan Gunung Salak Endah solah-olah mengisyarakatkan dua hal penting, pertama bahwa Kementerian Kehutanan concern terhadap isu konservasi yang saat ini menjadi fokus internasional dan kedua adalah ketegasan Pemerintah dalam mengatasi perambahan tanpa tebang pilih. Media menangkap konflik villa yang dianggap liar ini sebagai isu panas yang bernilai jual berita karena melibatkan menteri, anggota DPR dan orang penting lain di negeri ini. Tentu hal tersebut sangat menguntungkan Kementerian Kehutanan. Menjadi menarik untuk diteliti ketika muncul pertanyaan besar, “mengapa isu villa menjadi penting untuk diangkat oleh Kementerian Kehutanan”. Sangat berbeda ketika ‘upaya pembersihan kawasan hutan’ dari masyarakat biasa dilakukan, justru Pemerintah terkesan menghindari publikasi media atau bisa juga diartikan bahwa ‘isu masyarakat biasa’ tidak lagi menarik kalangan media untuk di ekspose.

136   

Seperti telah dibahas sebelumnya, masyarakat di dalam kawasan hutan dianggap parasit yang dicurigai berpotensi mengganggu kepentingan konservasi karena diasumsikan bahwa masyarakat menganggap hutan sebagai sumber kesejahteraan semata. Pendudukan atas kawasan hutan dan pemanfaatan sumber daya didalamnya dianggap sebagai hak atas warisan nenek moyang. Sedangkan ‘pemilik villa’ diincar sebagai obyek yang mewakili ‘kampanye kesadaran konservasi’ dan menunjukan bahwa pemilik villa mewakili lapisan masyarakat yang dapat didekati melalui sanksi sosial oleh media. Jenis masyarakat ini memungkinkan Pemerintah untuk memanfaatkan deeskalasi melalui jalur negosiasi, baik personal maupun kelompok. Penekanannya adalah bahwa dalam kasus villa yang dianggap liar ini, pemilik villa-secara personal sekalipun-memiliki posisi yang sejajar dengan pihak Kementerian Kehutanan, bahkan dalam situasi tertentu bisa jadi pemilik villa memiliki nilai tawar yang lebih baik dari Kementerian karena kekuatan status sosial, kekuasaan, uang dll. Pemilik villa dalam kasus ini berperan besar dalam membuka peluang investasi yang saling menguntungkan, khususnya diarahkan untuk tujuan konservasi dengan beberapa komitmen yang bisa disepakati. Konflik Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menunjukkan salah satu pembuktian teori Simon Fisher dkk bahwa analisa konflik memungkinkan diketahuinya secara jelas posisi, kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Mengetahui kebutuhan dasar dari masing-masing pihak memberi ruang bagi analis

137   

untuk dapat mempertemukan pihak-pihak berkonflik dalam arahan negosiasi produktif yang menghasilkan posisi win-win dan diterima semua pihak secara sadar dan besar hati. Persoalan disharmoni kebijakan dan egosektoral nyata-nyata telah memperparah kerusakan Hutan dan menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan sosial masyarakat perlu segera ditindaklanjuti dengan mensikronkan produk hukum, mulai dari pusat hingga daerah agar tidak saling tumpang tindih atau bertolak belakang. Era otonomi daerah diharapkan mendorong peran Pemerintah Daerah untuk bersama-sama Pemerintah Pusat dan Masyarakat mengkampanyekan kepentingan konservasi

dengan

pemahaman

yang

sama

dengan

pembatasan-

pembatasan kewenangan dan hak yang jelas. Perlu ada kesepakatan ulang mengenai posisi Kehutanan dalam era Otonomi Daerah, untuk dua pilihan: menjadi bagian desentralisasi utuh atau kembali sentralisasi. Tentunya hal tersebut memerlukan kajian mendalam dari beberapa aspek dengan melibatkan berbagai unsur dengan pemikiran yang jernih. Konsekuensi atas salah satu pilihan disepakati sebagai bagian dari tanggung jawab moral bersama. Kesepakatan ini meentukan perlu tidaknya revisi UU No.41/1999 tentang Kehutanan, UU No.22/1999 (= UU No.32/2004) tentang Otonomi Daerah dan UU terkait lainnya, dengan substansi yang lebih tegas keberpihakannya terhadap kewenangan, tugas dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah atas

138   

‘kesepahaman konservasi’ serta keberpihakan terhadap rakyat tanpa diskriminasi (tebang pilih). Berdasarkan temuan dalam penelitian yang penulis lakukan, UU No. 41/1999 tidak berhasil mengatasi persoalan konflik yang menguat setelah penunjukkan TNGHS. Sebaliknya UU tersebut menjadi salah satu sumber konflik yang paling penting. Beberapa faktor berikut ini penulis anggap sebagai penyebab. Pertama, UU ini tidak cukup jelas memberikan kewenangan atas wilayah hutan pada umumnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kejelasan kewenangan ini perlu ada agar tanggung jawab dalam hal pengelolaan kelestarian hutan bisa selalu dibebankan kepada pihak yang tepat dan hutan tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan-kepentingan non-konservasi. Kedua, Undang-Undang ini tidak bisa menjawab klaim kepemilikan yang selama beberapa dekade menjadi persoalan klasik konflik vertikal yang tidak terselesaikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat bukannya tidak mengapresiasi kebijakan konservasi yang dikeluarkan pemerintah, persoalannya pada ketidaktahuan tentang adanya kebijakan dan juga tentang maksud dan tujuan kebijakan konservasi. Dalam hal ini menurut penulis kelemahan utama UU yang bersangkutan adalah pada aspek sosialisasi pada multistakeholder yang terkait. Bisa dibayangkan jika sosialisasi tentang gagasan konservasi berjalan dengan kesalahpahaman yang menimbulkan ketegangan vertikal antara Kementerian Kehutanan dan masyarakat setempat bisa dikurangi. Ketiga, berkaitan dengan

139   

sosialisasi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang berhasil sebaiknya didukung dengan diseminasi pengetahuan yang memadai tentang arti penting konservasi. Diseminasi pengetahuan ini dimaksudkan untuk membangun konstruksi sosial menuju kesepahaman pemaknaan konservasi hutan.

B. Saran 1. Perlu kearifan Pemerintah dalam menangani konflik di dalam kawasan hutan yang menjadikan masyarakat (tanpa diskriminasi) sebagai mitra sejajar yang aspirasinya perlu didengar dan diperhatikan. 2. Dalam hal penegakan hukum, perlu ketegasan dan ‘kewibawaan’ Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) untuk memastikan pelaku pelanggaran mendapat sanksi yang sesuai. 3. Prioritas konservasi untuk kelangsungan ekosistem jangka panjang sewajarnya proporsional dengan fungsi ekonomi dan sosial dari keberadaan hutan. 4. Perlu peninjauan ulang terhadap Undang-Undang No.41 tahun 1999, khususnya pasal 18, ayat (1) yang menyebutkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional karena

tidak

memiliki

dasar

ilmiah

yang

jelas

dan

dapat

dipertanggungjawabkan publik.

140   

5. Dalam kondisi ketidaksiapan infrastruktur, operasional dan SDM di daerah, untuk sementara waktu urusan kehutanan sebaiknya dikelola secara sentralistik (Kementerian Kehutanan) dengan melibatkan multistakeholder

dalam

prinsip

pengelolaannya,

sambil

mempersiapkan perangkat menuju desentralisasi utuh dengan target waktu yang disepakati bersama. 6. Lebih lanjut perlu dikaji secara ilmiah luas kawasan hutan sesungguhnya yang dibutuhkan untuk kepentingan daya dukung lingkungan terkait nilai manfaat riil dari hutan. .

                         

141   

DAFTAR PUSTAKA

Amal, Ichlasul. 2005. Penjabaran Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI. Makalah Temu Konsultasi Program Legislasi Daerah. Disampaikan tanggal 13 September 2005 di Hotel Inna Putri Bali. Bali. Arfani, Riza Noer. 2011. Siklus dan Tahapan Konflik. Bahan Kuliah Manajemen Konflik I Program Pasca Sarjana MPRK UGM. Disampaikan tanggal 2 Maret 2010. Yogyakarta. Fisher, Simon., Ludin, Jawed., Williams, Steve., Abdi, Deka I., Smith, dan Williams, Sue. 2000. Working with Conflict: Skills and Strategies for Action.. Zed Books Ltd. London. Galudra, Gamma. 2006. Memahami Konflik Tenurial melalui Pendekatan Sejarah: Studi Kasus di Lebak Banten. Warta Tenure Nomor 2. Bogor. Galtung, Johan. 1996. Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Sage Publication. London. Gray, Andrew. 1991. Between the Spice of Live and the Melting Pot: Biodiversity Conservation and Its Impact on Indigenous Peoples. IWGIA Document 70. Copenhagen. Handadhari, Transtoto. 2009. Kepedulian yang Terganjal: Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Justianto,

2005. Dampak Kebijakan Pembangunan Kehutanan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kalimantan Timur: Suatu Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor

Kriesberg, Louis. 1998. Constructive Conflict: From Escalation to Resolution. Rowman and Little Field Pub. New York. Lederach, John Paul. 1996. Preparing For Peace: Conflict Transformation Across Culture. Syracus University Press. New York. Lederach, John Paul. 2001. Identifying Key Actor in Conflict Situations, 6 Levels of Leadership. Dalam L. Reychler dan T. Paffenholz, (ed.), Peace Building: A Field Guide. Lynne Rienner Publishers Inc. United Kingdom. Myers, John G. 1982. Advertising Management. Prentice Hall Inc. New York.

142   

Popkins, Samuel L. 1981. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. University of California Press. USA. Pratiwi, Sudhiani. 2008. Model Pengembangan Institusi Ekowisata untuk Penyelesaian Konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana IPB. Bogor. Di akses dari http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/40933/Cover% 20%202008spr.pdf?sequence=1 tanggal 25 Januari 2011. Rokhmad, Abu. 2009. Negara vs Petani: Konflik dan Resolusi Konflik Tanah Hutan Negara Perspektif Sosio legal dan Hukum Islam. Walisongo Press. Semarang Scott, James C. 1976. The Moral Economy of Peasant: Rebellion and Subsitence in Southeast Asia. Yale University Press. USA Siburian, Robert. 2006. Antara Komitmen dan Implementasi: Perlakuan di Sekitar Kawasan konservasi. Masyarakat Indonesia-Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Jilid XXXII No.1. LIPI Jakarta. WALHI, 2010. Privatisasi Kawasan Konservasi-Wajah Pemerintahan Neolib. http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/hutan/77. diakses tanggal 25 Januari 2011. Wilmot, William W dan Hocker, Joyce L. 2001. Interpersonal Conflict. McGrawHill. New York. http://www.dephut.go.id/ http://www.tnhalimun.go.id/

 

143