UNIVERSITAS INDONESIA
Makalah Distribusi Barang dan Perizinan Usaha
TUGAS KELOMPOK PENGANTAR HUKUM BISNIS
Muhammad Alfian Rosyadi - 1206317991 Nyoman Nikki Wirawan – 1206317814 Rahajeng Gharini Estowo – 1206317852 Rizky Mafriza– 1206317991
PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI SALEMBA MEI 2014
STATEMENT OF AUTHORSHIP “Kami yang bertandtangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri, tidak ada pekerjaan orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/ belum pernah disajikan/ digunakan sebagai bahan untuk makalah/ tugas pada mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami menyatakan dengan jelas menggunakannya. Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”
Mata Ajaran
: Pengantar Hukum Bisnis
Judul Tugas
: Distribusi Barang dan Perizinan Usaha
Tanggal
: 14 Mei 2014
Dosen
: Dr. Yoni A. Setyono, S.H., M.H.
Nama
NPM
Muhammad Alfian Rosyadi
1206317991
Nyoman Nikki Wirawan
1206317814
Rahajeng Gharini Estowo
1206317853
Rizky Mafriza
1206317991
ii
Tanda tangan
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dengan baik makalah atau tugas ini. Ada pun tujuan dari penulisan makalah atau tugas ini adalah sebagai materi pembahasan mata kuliah Pengantar Hukum BisnismengenaiDistribusi Barang dan Perizinan Usaha. Dengan melaksanakan makalah atau tugas ini, mahasiswa mendapat serangkaian pemahaman yang berkenaan dengan pembayaran, penyerahan barang, pengangkutan dan pengiriman serta perizinan di bidang kegiatan usaha. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Tuhan YME berkenan membalas segala kebaikan semua pihak, amin, dan semoga makalah atau tugas ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.
Jakarta, 14 Mei 2014 Tim penulis
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
ii
KATA PENGANTAR
iii
DAFTAR ISI
iv
DISTRIBUSI BARANG DAN PERIZINAN USAHA
1
I.
PEMBAYARAN DANPENYERAHAN BARANG
II.
PENGANGKUTAN DAN PENGIRIMAN
15
III.
PERIZINAN USAHA
32
DAFTAR PUSTAKA
1
56
iv
DISTRIBUSI BARANG DAN PERIZINAN USAHA
I. PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN BARANG a. Penyerahan Barang Dalam konteks umum: Secara hukum, penyerahan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang memindahkan hak milik.
Syarat agar suatu penyerahan dikatakan sah
berdasarkan pasal 584 KUH Perdata harus memenuhi 2 syarat, yaitu: 1. Penyerahan harus didasarkan atas sesuatu peristiwa perdata (rechtstilel) untuk memindahkan hak milik. Dengan kata lain penyerahan harus mempunyai sebab atau causa yang sah. Pada umumnya sebab dari penyerahan ialah perjanjian jualbeli. Tetapi sebab atau
peristiwa itu bisa juga perjanjian hibah, perjanjian tukar
menukar, suatu hibah wasiat
atau suatu perbuatan melawan hukum (pasal
1365) 2. Penyerahan harus dilakukan oleh orang yg berhak berbuat bebas terhadap benda. Dalam konteks jual-beli: KUHPerd mengatur mengenai penyerahan barang pada beberapa pasal di dalam Bab Jual-Beli. Dalam pasal 1475 KUH Perdata Penyerahan mendefinisikan penyerahan sebagai pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Penyerahan juga merupakan kewajiban utama penjual kepada pembeli (Pasal 1474). Dalam pasal 1457 KUHPerd disebutkan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi penyerahan merupakan komponen dalam proses jual-beli meskipun sebagaimana dinyatakan dalam pasal berikutnya yaitu pasal 1458, bahwa meskipun belum ada peenyerahan barang, jual-beli itu sendiri sudah dianggap terjadi apabila penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut dan harganya.
1
Ketentuan terkait penyerahan:
Hak milik bahwa hak milik barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616, meskipun juga tidak menutup kemungkinan barang tersebut telah menjadi tanggungan pembeli sejak saat pembelian, jika barang yang dijual tersebut merupakan barang yang sudah ditentukan (pasal 1460).
Biaya penyerahan Biaya penyerahan yang timbul akan ditanggung oleh penjual sedangkan biaya pengambilan akan ditanggung oleh pembeli, terkecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. (Passal 1476)
Tempat penyerahan Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain. (Pasal 1477)
Pembayaran Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. (Pasal 1478)
Penyerahan yang tidak dapat dilaksanakan penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 (mengenai batalnya perjanjian). (Pasal 1480)
Kondisi barang saat penyerahan Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli. (Pasal 1481) Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan. (Pasal 1483) Penjual juga berkewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada. (Pasal 1482) 2
KUHPerd mengenal tiga macam barang yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak (barang tetap), dan barang tidak berwujud seperti piutang, penagihan, atau claim. Adapun untuk penyerahan barang bergerak diatur oleh pasal 612, sebagai berikut: Pasal 612 Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan
kunci-kunci
bangunan
tempat
barang-barang
itu
berada.
Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.
Sehingga menurut pasal tersebut penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, artinya penyerahan dari tangan ke tangan. Bilamana benda dalam jumlah yang besar berada dalam suatu gudang, maka penyerahan hak milik atas benda itu dapat dilakukan dgn penyerahan kunci (kunci) dari gudang tsb. Penyerahan demikian dinamakan penyerahan simbolik (traditio symbolica). Ini bukan pengecualian dari ketentuan umum, sebab penyerahan simbolik memberi juga kekuasaan yang nyata atas benda. Untuk barang tidak bergerak, seperti tanah atau kapal/ perahu terdaftar, penyerahan harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk barang tidak berwujud seperti piutang harus dengan akta otentik di bawah tangan atau dengan surat utang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 613 KUHPerd sebagai berikut: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya;
3
penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu. b.
Pembayaran Pembayaran merupakan salah satu alasan hapusnya suatu perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerd. Dalam jual-beli, membayar merupakan kewajiban utama bagi pembeli (Pasal 1513).
Lebih lanjut pasal 1517
menyatakan bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267. Ketentuan terkait pembayaran dalam jual-beli:
Tempat dan waktu pembayaran Adapun untuk waktu dan tempat pembayaran yang diatur dalam KUHPerd yaitu pembayaran di tempat dan pada waktu penyerahan atau pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan dalam persetujuan jual-beli.
Yang melakukan pembayaran Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dan seseorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu. (Pasal 1384)
Uang muka Dalam jual-beli dapat juga dilakukan pembayaran berupa uang muka (uang panjar), dan apabila salah satu pihak pembeli maupun penjual membatalkan pembelian tersebut maka salah satu pihak tidak dapat menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya (Pasal 1464 KUHPerd).
Yang digunakan sebagai pembayaran Tiada seorang kreditur pun dapat dipaksa menerima sebagai pembayaran suatu barang lain dan barang yang terutang; meskipun barang yang ditawarkan itu sama harganya dengan barang 4
yang terutang, bahkan lebih tinggi. (Pasal 1389)
Angsuran Seorang debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran utang dengan angsuran, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi. (Pasal 1390)
Yang menerima pembayaran Pembayaran yang dilakukan kepada kreditur yang tidak cakap untuk menerimanya adalah tidak sah, kecuali jika debitur membuktikan bahwa kreditur sungguh-sungguh mendapat manfaat dan pembayaran itu.
Sistem Pembayaran Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. o Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. o Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. o Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia
tidak
menginginkan
adanya
praktek
monopoli
pada
penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. o Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. 5
Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy. Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.
Pembayaran dengan Surat Berharga Dalam undang-undang dan beberapa referensi mengenai surat berharga tidak ditemukan definisi yang jelas mengenai surat berharga, namun dalam beberapa referensi mengenai surat berharga para ahli hukum menjelaskan bahwasanya surat berharga adalah salah satu jenis dari surat perniagaan yang dikenal atau beredar di masyarakat, di samping jenis lainnya yang dikenal sebagai surat yang berharga. Perbedaan di antara kedua jenis surat perniagaan di atas, semata-mata memperhatikan sulit tidaknya pengalihan atau levering-nya. Apabila surat perniagaan tersebut mudah pengalihannya, yang mana cukup dilakukan dengan penyerahan fisik dari surat perniagaan atau dengan endorsement maka surat tersebut tergolong ke dalam surat berharga, sedangkan apabila sulit pengalihannya harus secara cessie, maka surat tersebut tergolong ke dalam surat yang berharga. Berdasarkan beberapa referensi yang ada, surat berharga dapat didefinisikan sebagai surat yang: (a) memiliki nilai, (b) negotiable dan (c) mudah dialihkan, yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Surat berharga yang ditujukan sebagai alat pembayaran diantaranya adalah cek, bilyet giro dan wesel bayar. Dalam Bab 6 dan 7 KUHD, fungsi surat berharga secara umum dibedakan dalam:
6
1. Surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Dalam surat ini penandatangan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya. Termasuk bentuk ini adalah surat sanggup; 2. Surat perintah membayar. Dalam surat ini penerbit memerintahkan kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Termasuk dalam bentuk surat ini adalah surat wesel dan cek; 3. Surat pembebasan hutang. Dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat ini. Termasuk dalam bentuk ini adalah kwitansi atas unjuk. Khusus untuk surat berharga yang berfungsi sebagai surat sanggup membayar atau janji untuk membayar, kemudian dikelompokkan berdasarkan jangka waktu hutangnya, yaitu: 1. Surat hutang jangka pendek (£ 1 tahun). Contoh: certificate of deposit, SBI, promissory notes, dan commercial paper; 2. Surat hutang jangka menengah (1-5 tahun). Contoh: medium term notes dan floating rate notes; 3. Surat hutang jangka panjang (> 5 tahun). Contoh: obligasi atau bonds, mortgage backed securities (MBS), dan asset backed securities (ABS). Macam-macam media pembayaran : a. Cek Cek adalah surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (current account), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Dasar Hukum : 1. Pasal 178-229d KUHD; 2. SEBI No.8/7/UPPB tertanggal 16 Mei 1975 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong (“SEBI No.8/7/1975”);
7
3. SEBI No.9/72/UPPB tertanggal 10 Januari 1977 tentang Penulisan Nilai Nominal Cek/Bilyet Giro dalam Angka dan Huruf (“SEBI No.9/72/1975”); 4. SEBI No.9/16/UPPB tertanggal 31 Mei 1976 tentang Larangan Menerbitkan Cek/Bilyet Giro dalam Valuta Asing (“SEBI No.9/16/1976”); 5. SEBI
No.5/85/UPPB/PbB
tertanggal
11
September
1972
tentang
Pembuatan/Penerbitan Cek/Bilyet Giro dan Alat-alat Lalu Lintas Pembayaran Giral Lainnya (“SEBI No.5/85/1972”); Syarat Formal Setiap cek, berdasarkan Pasal 178 KUHD, harus berisikan: 1. Nama dan nomor cek; 2. Nama bank tertarik; 3. Perintah bayar tanpa syarat; 4. Nama penerima dana atau atas pembawa; 5. Jumlah dana dalam angka dan huruf; 6. Tempat pembayaran harus dilakukan; 7. Tempat dan tanggal penarikan cek; 8. Tanda tangan penarik. Berdasarkan Pasal 182 KUHD dan dikaitkan dengan mekanisme pengalihannya cek dapat dibagi menjadi: 1. Cek atas unjuk atau cek kepada orang yang ditulis namanya dengan tambahan klausula “atau penggantinya”, harus dibayar kepada yang namanya tertera dalam cek dan pengalihannya secara endosemen; 2. Cek atas nama adalah cek kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula “tidak kepada pengganti”, maka pengalihannya secara cessie; 3. Cek atas bawa adalah cek kepada pembawa atau kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula “atau kepada pembawa” atau cek tanpa penyebutan
nama
penerimanya,
maka
pengalihannya
cukup
dengan
penyerahan fisik cek saja. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek adalah: 1. Penarik (drawee) adalah giran yang menerbitkan cek atau pihak yang memiliki kewajiban pembayaran; 8
2. Pemegang (namer, holder), dalam hal ini adalah kreditur atau pemilik piutang; 3. Tertarik (betrokkene, drawee, payee), adalah pihak lain (biasanya bank) yang memperoleh perintah dari Penarik untuk membayar kepada Pemegang atau Pembawa atau Pengganti dari Pemegang; 4. Pembawa (toonder, bearer), adalah siapapun yang memegang cek dengan klausula kepada pembawa; 5. Pengganti (order), adalah adalah siapapun yang namanya tercantum dalam cek dengan klausula kepada pengganti; 6. Endosant (Indorser) adalah pemegang cek dengan klausula kepada pengganti yang mengalihkan hak tagih kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pengganti. Tenggang waktu pengunjukan cek Untuk cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia, harus diunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari, sejak tanggal penerbitannya (Pasal 206 KUHD) ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kadaluwarsa (Pasal 229 KUHD). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cek 1. Dalam cek tidak berlaku tanggal efektif, sehingga pembayaran wajib dilakukan pada saat diunjukkan; 2. Apabila tempat pembayaran tidak ditulis dalam cek, maka nama tempat di samping nama bank pembayar dianggap sebagai tempat pembayaran (Pasal 179 KUHD); 3. Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terdahululah yang dianggap sebagai tempat pembayaran (Pasal 179 KUHD); 4. Jika petunjuk-petunjuk dalam butir 1, 2 dan 3 di atas tidak ada, maka pembayaran dianggap di kantor pusat bank pembayar (Pasal 179 KUHD); 5. Jika tempat dimana cek itu diterbitkan tidak tertulis, maka tempat yang tertulis di samping nama penerbit dianggap sebagai tempat diterbitkannya warkat cek (Pasal 179 KUHD); 6. Tiap-tiap cek harus ditarik di bank yang mengelola dana untuk keperluan penerbit atau giran (Pasal 180 KUHD);
9
7. Cek tidak boleh diaksep, karena berfungsi sebagai alat pembayaran tunai, sehingga apabila cek diaksep maka akseptasi tersebut dianggap tidak ada (Pasal 181 KUHD); 8. Cek dapat diterbitkan untuk keperluan penerbit sendiri. b. Bilyet Giro Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah pemilik dana pada rekening giro, kepada bank atau tertarik untuk memindahkan sejumlah dana kedalam rekening yang tertera dalam bilyet giro, dana mana tidak dapat dicairkan secara tunai. Dasar Hukum 1. SEBI No.8/7/1975; 2. SEBI No.9/72/1975; 3. SEBI No.9/16/1976; 4. SEBI No.5/85/1972; Syarat Formal, setiap Bilyet Giro harus berisikan: 1. Nama dan nomor Bilyet Giro; 2. Nama bank tertarik; 3. Perintah bayar tanpa syarat; 4. Nama dan nomor rekening pemegang /penerima; 5. Nama dan alamat bank penerima; 6. Jumlah dana dalam angka dan huruf; 7. Tempat dan tanggal penarikan; 8. Tanda tangan dan nama jelas penarik; Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan Bilyet Giro adalah sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Bilyet Giro: 1. Apabila terdapat perbedaan penulisan dalam jumlah uang dalam angka dan huruf, maka yang berlaku yang tertulis dalam huruf; 2. Apabila terdapat penulisan jumlah uang yang berulang-ulang, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil; 10
3. Setiap perubahan perintah atau coretan, wajib ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan tersebut. 4. Bilyet Giro hanya dikenal dalam hukum Indonesia. Di negara lain, Bilyet Giro sebagai media pemindahbukuan dana pada rekening giro, tidak dikenal mengingat
baik
untuk
keperluan
pembayaran
tunai
atau
media
pemindahbukuan hanya digunakan satu instrument yaitu cek. Tanggal dan batas waktu yang berlaku dalam Bilyet Giro: 1. Tanggal penerbitan; 2. Tanggal efektif (bukan merupakan syarat formal Bilyet Giro) adalah tanggal mulai berlakunya tenggang waktu penarikan. Apabila tidak ditulis dalam Bilyet Giro maka tanggal penebitan sama dengan tanggal efektif; 3. Tenggang waktu penarikan selama-lamanya 70 hari sejak tanggal penerbitan; 4. Tenggang waktu penawaran selama-lamanya 6 bulan setelah batas waktu penarikan; 5. Masa daluwarsa adalah masa setelah tenggang waktu penawaran.
c. Letter of Credit (L/C) Letter of credit atau sering disingkat menjadi L/C, LC, atau LOC, adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan). Pelaku L/C 1. Applicant atau pemohon kredit adalah importir (pembeli) yang mengajukan aplikasi L/C. 2. Beneficiary adalah eksportir (penjual) yang menerima L/C. 3. Issuing bank atau opening adalah bank pembuka L/C. 4. Advising bank adalah bank yang meneruskan L/C, yaitu bank koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada beneficiary. Bank tidak bertanggung jawab atas isi L/C dan hanya bertindak sebagai perantara. 5. Confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. 11
6. Paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban 7. Carrier
adalah
pengangkut
barang
yang
dikirim
(Perusahaan
Pelayaran/Penerbangan) untuk dibeberapa negara dengan perbatasan darat bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta Dll). Tata cara pembayaran dengan L/C 1. Importir meminta kepada banknya (bank devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening/issuing bank. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifiying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut beneficiary. 2. Eksportir menyerahkan barang ke Carrier, sebagai gantinya Eksportir akan mendapatkan bill of lading. 3. Eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada Importir. 4. Importir menyerahkan bill of lading kepada Carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Jenis-jenis L/C 1. Revocable Letter Of Credit Adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada beneficiary. Dari ketentuan tersebut menunjukan bahwa suatu L/C yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan tidak menciptakan suatu ikatan hukum antara pihak bank dan beneficiary. 12
Sebenarnya bentuk revocable ini kurang tepat apabila disebut L/C karena tidak mengandung jaminan bahwa wesel-weselnya akan dibayar ketika diajukan, mengingat pembatalan mungkin telah terjadi tanpa pemberitahuan kepada beneficiary. Oleh karena itu bentuk L/C yang demikian kurang disukai oleh penjual dan jarang dipergunakan. 2. Irevocable Letter Of Credit Adalah suatu L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak baik pembeli, penjual, maupun pihak bank yang bersangkutan. Selama jangka waktu berlakunya yang ditentukan dalam L/C, issuing bank tetap menjamin untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan didalamnya terpenuhi. 3. Confirmed Irrevocable Letter Of Credit Sebagaimana diketahui sifat khusus suatu L/C adalah credit standing bank itu ditambahkan pada kredit standing pembeli dalam L/C yang bersangkutan. Namun demikian dapat terjadi kredit standing daripada issuing bank tidak memuaskan bagi pihak penjual, hal ini timbul apabila misalnya issuing bank hanya suatu bank lokal tanpa mempunyai reputasi internasional sehingga pihak penjual memandang perlu untuk meminta jaminan kepada advising bank. Dalam hal ini penjual akan mengajukan permohonan agar dibuka suatu confirmed L/C. 4. Transferable Letter Of Credit Adalah suatu kredit yang memberikan hak kepada beneficiary untuk meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau akseptasi atau kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada satu pihak ketiga atau lebih. 5. Back To Back Letter Of Credit Back to back letter of credit ini dipakai dalam keadaan seperti halnya pada transferable L/C yakni, suatu transaksi dagang yang dilakukan dengan melalui pedagang perantara atau dalam keadaan dimana hubungan langsung antara 13
pembeli dan supplier tidak dimungkinkan oleh peraturan-peraturan negara yang bersangkutan. Walaupun ada persamaan demikian tetapi tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap transferable L/C seluruhnya berlaku juga bagi back to back L/C. 6. Red Clause Letter Of Credit Adalah suatu klausula yang memuat makna anti cipatory yaitu menyangkut sesuatu hal yang sifatnya didahulukan. Adapun yang didahulukan disini adalah pembayaran atas L/C oleh bank yang dilakukan sebelum dokumendokumen yang disyaratkan diserahkan. Atas dasar inilah maka red clause L/C termasuk dalam golongan yang disebut anti cipatory credit. 7. Green Ink Clause Letter Of Credit Green ink clause letter of credit hampir serupa dengan red clause L/C, yakni juga memberikan uang muka kepada beneficiary sebelum pengapalan barang-barang dilakukan. 8. Revolving Letter Of Credit Dalam suatu kegiatan perdagangan luar negeri antara penjual dan pembeli sering terjadi serentetan transaksi secara kontinyu dan teratur baik waktu maupun jumlah. Adapun cara pembayarannya dapat dilakukan dengan pembukaan L/C seperti yang telah diutarakan di atas untuk masing-masing transaksi. 9. Stand By Letter Of Credit Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai “stand by” oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini apabila pihak applicant gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjaman lain bank yang bersangkutan akan membayar kepada beneficary atas penyerahan selembar sight draft dan surat pernyataan dari beneficiary, yang menyatakan bahwa applicant atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban lain itu.
14
II. PENGANGKUTAN DAN PENGIRIMAN a. Pengangkutan Menurut Soekardono, Pengangkutan adalah perpindahan tempat mengenai benda- benda atau orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai
manfaat serta efisiensi
Menurut Abdulkadir Muhammad, Pengangkutan adalah Proses kegiatan memuat
barang/penumpang
ke
dalam
alat
pengangkutan,
membawa
barang/penumpang dari tempat pemuatan ketempat tujuan, dan menurunkan barang/penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan Selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, pengangkutan juga sebagai alat penentu harga barang-barang tersebut. Ditinjau dari beberapa segi, pengangkutan banyak mempunya manfaat, antara lain: a. Dari kepentingan pengirim barang, pengirim memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial. b. Dari segi pengangkut barang, pengangkut mendapat keuntungan material sejumlah uang atau keuntuangan immaterial, berupa peningkatan kepercayaan masyarkat atau jasa angkutan yang di usahakan oleh penganangkut c. Dari kepentingan peneriam barang, penerima barang mendapat manfaat untuk kepentiangan konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial. Transportasi akan menjamin kelancaran lalu lintas barang dalam perdagangan nasional maupun internasional dan menjamin hak kepemilikan atas barang dengan pengeluaran dokumen pengapalan yang sangat vital seperti: bill of lading, airways bill, dan lain-lain. a. Aspek-aspek dalam pengangkutan 1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. 2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan 3. Obyek pengangkutan, yaitu muatan yang diangkut baik barang atau penumpang. 4. Perbuatan yaitu kegiatan mengangkut barang/penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan 5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang
15
6. Tujuan pengangkutan yaitu sampai ditempat tujuan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas. b. Hukum mengenai Pengangkutan Keseluruhan peraturan-peraturan baik yang telah dikodifikasi atau yang belum dikodifikasi yang mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan Kedudukan pengangkutan dan pengiriman timbul setelah adanya jual beli yaitu pasal 1457 KUHper yaitu jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan. Sifat Perjanjian Pengangkutan : a. Bertimbal balik (pasal 1601 KUHPer) b. Pelayanan berkala c. Bersifat borongan (1601, 1617 KUHPer) / Pemberi Kuasa (1792 KUHPer) d. Bersifat Konsensuil (1338 KUHPer) c. Perjanjian Pengangkutan Menurut Purwosutjipto, Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim
dimana
pengangkut
mengikatkan
diri
untuk
menyelenggarakan
pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan Menurut Subekti, Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat kelain tempat, sedangkan pihak lainnnya menyanggupi akan membayar ongkosnya d. Pihak-pihak dalam pengangkutan : 1. Pengangkut,
KUHD Buku II Bab Kelima tentang Pengangkutan barang disebutkan, “Pengangkut adalah barang siapa yang baik dengan persetujuan chartermenurut waktu, atau charter menurut perjalanan baik dengan satu persetujuan lain mengikutkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan”.
16
Menurut Purwosutjipto, Orang Yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat. Menurut Sri Rejeki Hartono, Mereka yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian pengangkutan dan memikul beban resiko tentang keselamatan barang-barang yang diangkut. Menurut Achmad Ichsan Pengangkut adalah yang bertugas dan berkewajiban mengangkut dan yang bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita dalam pengangkutan 2. Pengirim, Pihak yang membuat perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat, sesuai dengan perjanjian, dan sebagai kontra prestasinya pengirim membayar biaya pengangkutan. 3. Penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan terhadap diterimanya barang kiriman. Sipenerima disini mungkin si pengirim yang telah mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, mungkin juga pihak ketiga yang tidak ikut di dalam perjanjian. Kedudukan Penerima : a. sekaligus pengirim, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut atau dapat juga b. Orang lain yang ditunjuk oleh pengirim untuk menerima barang-barang yang dikirimnya Beberapa pendapat mengenai penerima : 1. Penerima sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dalam pasal 1317BW 2. Penerima sebagai cessionaris diam-diam 3. Penerima sebagai pemegang kuasa atau penyelenggara urusan pengirim Dasar Hukum Penerima sebagai pihak ke 3 Pasal 1317 (1) BW : “Lagi pula diperbolehkan untuk minta ditetapkan janji khusus, yang dibuat guna kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain mengandung suatu janji seperti itu” 17
“Orang Yang membuat janji khusus itu tidak boleh mencabut janji nya, kalau pihak ketiga sudah menyatakan akan memanfaatkan janji khusus itu” Kapan Penerima mulai mendapatkan haknya ? •
Pasal 1317 (2) BW :
•
Sejak penerima menyatakan kehendaknya untuk menerima barang-barang kiriman itu.
•
Sejak saat ini pengirim tidak berwenang lagi mengubah tujuan pengiriman barang itu
Kewajiban Penerima: Sejak penerima mendapatkan haknya untuk menerima barang angkutan, secara otomatis menjadi pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan, akibatnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pengangkutan yaitu kewajiban untuk membayar uang angkutan kecuali ditentukan lain. Asas perjanjian pengangkutan : 1. Konsensuil : perbuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. 2. Koordinasi : di dalam perjanjian pengangkutan mensyaratkan kedudukan para pihak sejajar. 3. Campuran : a. Pemberian kuasa, b. penitipan, c. pelayanan berkala melekat pula dalam perjanjian pengangkutan. 4. Pengangkut tidak mempunyai hak retensi. Dasar Hukum Pemberi Kuasa Pasal 370 KUHD : “Nahkoda boleh menyimpang dari jurusan yang harus ia ikuti, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia” Pasal 371 KUHD : “Nahkoda diwajibkan menjaga kepentingan-kepentingan dari yang berhak atas muatan selama perjalanan, mengambil semua tindakan-tindakan yang perlu untuk itu, dan bilamana perlu bertindak dimuka pengadilan untuk itu”. Dokumen Pengangkut : Surat muatan/Vracht Brief (Pasal 90 KUHD) 18
Surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dengan pengangkut atau nahkoda, dan memuat selain apa yang telah diperjanjikan antara pihak-pihak baik tentang selesainya pengangkutan, penggantian kerugian bilamana terjadi kelambatan maupun lain-lain : 1. Nama dan berat atau ukuran barang yang diangkut, beserta merk-merk dan jumlahnya 2. Nama orang kepada siapa barang dikirim 3. Nama dan tempat kediaman pengangkut 4. Jumlah biaya angkutan 5. Tanggal pengangkutan 6. Tanda tangan pengirim/ekspeditur. Hak Retensi dan perjanjian penitipan Hak Retensi Pasal 493 KUHD : Kecuali yang ditentukan dalam ayat kedua dari pasal ini, pengangkut tidak wenang menahan barang padanya untuk jaminan bagi apa yang terhutang kepadanya dari sebab pengangkutan dan sebagai urunan dalam averij umum, suatu janji yang bertentangkan dengan ini adalah batal. Penitipan Pasal 468 KUHD: Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaannya sampai saat penyerahan. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut: 1. Tanggung Jawab berdasarkan kesalahan/fault liability; Setiap pengangkut yang melakukan
kesalahan
dalam
menyelenggarakan
pengangkutan
harus
bertanggung jawab mengganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu, pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan pengangkut. 2. Tanggung jawab berdasarkan praduga/presumption of liability, Pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan
yang
diselenggarakannya,
tetapi
jika
pengangkut
dapat
membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban memberi ganti rugi 19
3. Tanggung Jawab Mutlak/Absolute Liability, Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak mungkin membebaskan diri dari
tanggung
jawab
kecuali
disebabkan/turut
disebabkan
pihak
penumpang/barang itu sendiri atau overmach 4. Tanggung JawabTerbatas/Limitation of Liability, Pengangkut bertanggung jawab terbatas sejumlah limit tertentu Tanggung Jawab pengangkut : Pasal 91 KUHD Pengangkut dan nahkoda harus menanggung semua kerusakan yang terjadi atau benda-benda perniagaan atau benda-benda yang diangkut, kecuali kerusakan yang disebabkan karena cacat pada benda sendiri, atau karena kesalahan/kelalaian si pengirim/ekspeditur, karena keadaan memaksa. Pasal 468 KUHD Pengangkut wajib mengganti rugi yang disebabkan : Tidak diserahkannya barang baik seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali hal tersebut akibat peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah/dihindari, akibat dari sifat, keadaan/cacat barang, kesalahan pengirim Dasar Tanggung Jawab Pengangkut: UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 234 (1)) Pengemudi,pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Ketentuan di atas tidak berlaku jika: 1) Adanya keadaan memaksa 2) Perilaku korban sendiri 3) Gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan 4) Besarnya ganti kerugian adalah ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan.
UU No 1/2009 tentang penerbangan 20
Pasal 141 (1): Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Pasal 143 : Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannnya. Pasal 144 : Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Pasal 145 : Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut. Pasal 146 : Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Pasal 165 : Jumlah ganti kerugian yang diberikan adalah ganti kerugian yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga diluar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 179 : Pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang dan kargo yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141,143,144,145,146.
21
UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran : Pasal 40 (1) Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Pasal 41 (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal,berupa : a. kematian, atau lukanya penumpang yang diangkut; b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; \ c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; d. kerugian pihak ketiga. Pasal 41 (2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b,c dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. Pasal 41 (3) : Perusahaan angkutan diperairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ekspeditur : a. Seorang perantara yang bersedia untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim. b. Orang, yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya melalui daratan dan perairan. e. Hukum Transportasi a. Hukum Transportasi Perdagangan Laut Hukum laut adalah hukum yang mengenai laut, baik bersifat publik, maupun bersifat ke perdataan. Hukun laut bersifat publik kalau menyangkut masalah umum, sebaliknya hukum laut bersifat perdata apabila menyangkut 22
perseorangan. Khusus mengenai pengangkutan laut tidak jumpai definisinya dalam KUHD, namun dalam PP No. 17 tahun 1988 pasal 1 angka 1 dijumpai mengenai pengangkutan laut yaitu setiap kegiatan pelayaran yang menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuah lain antara beberapa pelabuhan. Berkaitan dengan pengaturan pengangkutan laut, pada awalnya hanya diatur dalam KUHD buku II Bab V karena KUHD ini merupakan warisan dari Hindia Belanda, namun kemudian disempurnakan pada tanggal 17 September 1992 dengan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Jenis- jenis Pengangkutan Laut Ada empat macam pengangkutan laut, baik menurut PP 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Laut maupun menurut UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. a. Pelayaran Dalam Negeri Menurut PP No. 17 Tahun 1988, pelayaran dalam negeri merupakan kegitan angkutan laut antarpelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan jenis kapal. Selanjutnya, pasal 73 UU No. 21 Tahun 1992 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayaran laut dalam negeri ini dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh badan hukum Indonesia. b. Pelayaran Rakyat Menurut PP No. 17 Tahun 1988, pelayaran rakyat merupakan kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antarpelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar motor sesuai dengan persyaratan diantaranya:
Dilakukan oleh perusahaan dalam salah satu badan usaha, termasuk koprasi.
Memiliki unit usaha perahu layar atau kapal motor dengan ukuran sampai dengan 850 m3 isi kotor atau kapal motor dengan ukuran sampai 100m3. Sementara itu, pasal 77 UU No. 21 Tahun 1992 mengatakan bahwa
pelayaran rakyat sebagai usaha rakyat yang bersifat tradisional merupakan 23
bagian dari usaha angkutan peraiaran, mempunyai peranan yang penting dan karakteristik sendiri. c. Pelayaran Perintis Menurut pasal 84 UU No. 21 Tahun 1992 pelayaran perintis ini berupa angkutan perairan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dan belum berkembangdengan pemerintah sebagai penyelenggara. Mengenai pelayaran perintis ini, PP No. 17 Tahun 1988 menyatakan bahwa perlayaran perintis merupakan kegiatan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur. d. Pelayaran Luar Negeri Sesuai PP No. 17 Tahun 1988 pasal 9 ayat (5), pelayaran luar negeri merupakan pelayaran samudra sebagai kegiatan angkutan laut ke atau dari negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur atau dengan pelayaran tidak tetap dan tidak menggunakan semua jenis kapal. Pelayaran luar negeri ini, menurut UU No. 21 Tahun 1992, dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang menurut UU No. 1 Tahun 1985 berbentuk perseroan terbatas dan/atau perusahaan asing. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Laut Pengangkutan Mengenai pengangkutan tidak dijumpai definisinya dalam kitab undangundang hukum dagang (KUHD). Namun, menurut HMN. Poerwosutjipto, pengangkuta adalah orang yang mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan teretentu dengan selamat. Pengiriman Barang Pengirim belum tentu pemilik barang, sering kali dalam praktik pengirim adalah ekspiditur atau perantara lain dalam bidang pengangkutan. Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang. Karena merupakan perantara, ada dua jenis perjanjian yang perlu dibuat oleh ekspeditur, yaitu sebagai berikut: a. Perjanjian yang dibuat oleh ekspeditur dengan pengirim disebut dengan perjanjian ekspedisi yaitu perjanjian timbal balik antara ekpeditur dengan pengirim, dimana ekspeditur mengikatkan diri untuk mencari pengangkut 24
yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikat diri untuk membayar profesi kepada ekpeditur. b. Perjanjian antara ekpeditur atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.
Selain ekspeditur dan pengangkutan laut, dikenal pula pihak-pihak yang terkait lainya, yaitu sebagai berikut: a. Pengatur Muatan Pengatur muatan atau juru padat adalah orang yang tugasnya menetapkan tempat di mana suatu barang harus disimpan dalam ruang kapal. Pengatur muatan ini merupakan perusahaan tersendiri dan mempunyai anak buah sendiri. Dengan demikian pengatur muatan terlepas dari perusahaan pengangkut/pemilik kapal’ namun dalam melaksanakan tugasnya di kapal pengangkut, pengatur muatan harus tunduk pada aturan yang ada di kapal, sesuai pasal 321 KUHD. b. Per-Veem-An/Ekspedisi Muatan Laut Per-Veem-An dan ekspeitur muatan laut adalah dua jenis perusahaan yang biasa terkait dalam proses pengangkutan barang dan lazim ada dalam praktik pengangkutan laut di Indonesia. Kedua jenis perusahaan ini diatur bersamaan dalam PP No. 2 Tahun 1969 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Menurut pasal 1 PP No. 2 Tahun 1969 yang dimaksud dengan Per-Veem-An adalah usaha yang ditujukan kepada penumpang
dan
penumpukan
barang-barang
yang
dilkukan
dengan
mengusahakan gudang-gudang, lapangan-lapangan, dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan kepada perusahaan pelayaran untuk dikapalkan, yang meliputi antara lain kegiatan ekspeisi muatan, pengepakan, pengepakan kembali, sortasi, penyimpanan, pengukuhan, penendaan dan lain-lain pekerjaan yang bersifat teknis ekonomis yang diperlukan perdagangan dan pelayaran. c. Penerima Kedudukan penerima dalam pengangkutan barang adalah sebagai pihak yang menerima barang-barang. Kedudukan ini timbul karena
25
sebagimana yang telah kemukakan bahwa kewajiban pengangkut adalah menyerahkan barang yang di angkut kepada penerima.
Dalam hal ini, mengenai penerima ada dua kemungkinan yaitu sebagai berikut: a. Penerima adalah juga pengirim barang b. Penerima dalah orang lain yang di tunjuk
Sarana Penunjang Pengangkutan Laut Kapal Pada pengangkutan melalui laut, kapal merupakan faktor yang mutlak harus ada karena berfungsi sebgai alat pengangkut. Menurut pasal 1 sub 2 UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau kuda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. a. Pelabuhan Menurut sub 1 pasal 4 UU No. 21 Tahun 1992 pelabuahan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu
sebagai
tempat
kegiatan
pemerintahan
dan
ekonomi
yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau pelayaran dan kegiatan penunjuang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Sementara itu mengenai jenisjenis pelabuhan di bedakan menjadi dua jenis, yaitu pelabuhan umum dan khusus. Pelabuhan umum diguanakan untuk kepentingan masyarakat umum, sedangkan pelabuahan umum digunakan untuk kepentingan-kepentiangan sendiri guana menunjang kegiatan tertentu.
b. Prasaran Pelayaran Dalam rangka menunjang kelancaran arus barang serta kelancaran dalam pelaksanaan bongkar muat dari dan/atau ke kapal pelabuhan diperlukan adanya sarana pelabuhan seperti:
Peraiaran pelabuhan, tempat-tempat kapal berlabuh agar dapat melakukan pekerjaan dengan aman. 26
Jembatan pendarat dan dermaga yang cukup kuat.
Pelampung-pelampung untuk kapal-kapal terlambat.
Gudang dan lapangan tempat barang-barang yang akan dimuat ke dalam kapal dan dibongkar dari dalam kapal.
Pandu-pandu (pilot) untuk memandu kapal dan menjaga keselamatanya sewaktu memasuki atau meninggalkan pelabuahan.
Kapal-kapal tarik (tugboat) untuk menari kapal-kapal sewaktu memasuki atau meninggalkan pelabuhan.
Peralatan bongkar muat di pelabuhan.
Pekerja/buruh yang cukup tersedia.
Alat-alat telekomunikasi digunakan untuk hubungan intern, lokal, dan hubungan internasional yang cukup tersedia dan dapat diguanakan dengan baik.
Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Laut Dalam hal pengangkutan laut yang berkedudukan sebagai pengangkut adalah pemilik kapal, sedangkan nahkoda dan anak buah kapal berkedudukan sebagai buruh (pekerja) atau orang yang dipekerjakan oleh pemilik kapal, sesuai dengan ketentuan pasa 321 KUHD, nahkoda dan anak buah kapal hanya bertanggung jawab kepada pemilik kapal selaku majikannya. Pasal 321 KUHD berbunya sebagai berikut: a. Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang dalam dinas tetap atau sementara dari kapal itu dari dalam pekerjaanya dalam lingkungan kewenegang. b. Ia bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimpakan pada pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum dari mereka yang dalam dinas tetap atau sementara pada kapal karena jabatanya atau karena melaksanakan kegiatannya di kapal melakukan untuk kapal atau muatan. b. Hukum Transportasi Darat 1. Masalah Pengangkutan Transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam bisnis nasional maupun internasional. Transportasi akan menjamin kelancaran lalu lintas barang dalam perdagangan nasional maupun internasional dan menjamin
27
hak kepemilikan atas barang dengan pengeluaran dokumen pengapalan yang sangat vital seperti bill of lading, airways bill dan lain-lain. Pasal 506 ayat 1 KUHD mendefinisikan bill of lading atau konsemen sebagai suatu surat yang bertanggal dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tujuan tertentu dan menyerahkanya kepada seseorang tertentu, begitupula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkan. Dari ketentuan pasal tersebut fungsi dari B/L yaitu: a. sebagai surat bukti perjanjian pengangkutan. b. sebagai surat bukti penerimaan barang. c. sebagai bukti pemilikan barang (document of title). Bill of lading dapat diterbitkan sebagai atas nama (op naam), atas pengganti (aan order) maupun atas tunjuk (aan toonder) sebagaimana diatur dalam pasal 506 ayat 2 KUHD. Fungsinya untuk menunjukan bagaimana bill of lading tersebut harus diperalihkan. Lebih lanjut pasal 508 KUHD bill of lading atas pengganti diperalihkan dengan penyerahan suratnya. Pasal ini tidak mengatur bagaimana cara peralihan bill of lading atas nama dan atas tunjuk. Dalam pasal 613 KUH Perdata, dimana peralihan bill of lading atas nama dapat dilakukan dengan akte van cessie, dan bill of lading atas tunjuk dengan peralihan dari tangan ketangan yang disertai dengan penyerahan suratnya. Tiga kewajiban utama perusahaan perkapalan: a. Mengusahakan kapalnya layak kerja. b. Mempunyai awak, peralatan dan supply yang layak. c. Mengusahakan kapal tersebut cocok dan aman untuk membawa dan memelihara kargo. Di samping itu carrier juga wajib untuk secara layak dan berhati-hati memuat, memelihara dan membongkar kargo. c. Hukum Transportasi Barang Melalui Udara Aturan internasional yang mengatur mengenai pengangkutan melalui udara adalah: 1. Warsaw convetion (original) 1929 Dalam Warsaw convention, dokumen angkutannya disebut Air Consignment Note (ACN) yang bukan merupakan document of title . ACN ditandatangani carrier setelah barang diterima. ACN tediri dari tiga bagian yaitu: 28
a. first part, untuk carrier. b. Seccond part, untuk consignee (penerima barang) c. Third part, untuk consignor (pengirim) 2. Warsaw convention yang diamandemen tahun 1955 Dalam Warsaw convention yang diamandemen, dokumen angkutannya disebut Air Way Bill (AWB). Air way bill ini cukup memuat point keberangkatan dan destinasi. Kontrak angkutan udara dapat dilakukan meelalui Warsaw convention yang pertama atau yang telah diamandemen. 3. Non-convention carriage Dokumen Angkutan Udara Jika suatu kredit mensyaratkan suatu dokumen angkutan udara, kecuali apabila ditentukan lain di dalam kredit, bank akan menerima suatu dokumen yang secara nyata menunjukan nama pengangkut (carrier) dan ditandatangani. Demikian pula dengan dokumen yang disahkan oleh pengangkut (carrier) atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut (carrier). Tandatangan atau pengesahan pengangkut (carrier), harus ddiberi tanda sebagai pengangkut (carrier). Agen yang menandatangani atau mengesahkan untuk pengangkut (carrier), harus pula menyebutkan nama dan jabatan dari pihak tersebut, seperti pengangkut (carrier), atas nama siapa agen tersebut bertindak. Selain itu dokumen pengangkutan udara tersebut menunjukan bahwa barangbarang sudah diterima untuk diangkut. Dalam pengangkutan udara juga dikenal istialah “transhipment” yang berarti pembongkaran dan pemuatan kembali dari satu kapal ke kapal terbang yang lain selama dalam proses angkutan dari pelabuhan udara pemberangkatan ke pelabuhan udara tujuan sebagaimana ditentukan dalam kredit. Walaupun kredit melarang transhipment, bank akan menerima dokumen angkutan udara yang menunjukan bahwa transhipment akan atau mungkin terjadi, selama keseluruhan pengangkutan dicakup dalam satu dokumen angkutan udara yang sama. Yang Dapat Diterima Bank Dalam pasal 27 UCP 500 diatur mengenai ciri-ciri dokumen angkutan udara, dan pada pasal 28 UCP 500 juga diatur mengenai angkutan darat, kereta api atau jalan air dan dokumen lainnya yang dapat diterima oleh bank. Dokumen lainnya ini 29
yang dapat iterima oleh bank ini menyangkut dokumen angkutan pos dan kurir terdapat di dalam pasal 29 UCP 500 dan dokumen angkutan lainnya yang diterbitkan oleh freight forwarder terdapat pada pasal 30 UCP 500. selain itu UCP 500 juga mengatur mengenai klausula “on deck”, “shipper’s load and count”, pada pasal 31, yang terdapat dalam dokumen pengangkutan modal transport. Selanjutnya dalam pasal 32 UCP 500 diatur dokumen angkutan yang tidak cacat, dan dalam pasal 33 UCP 500 mengenai uang tambang yang dibayar dimuka atau dokumen yang dapat dibayarkan. Dokumen Angkutan Jalan, Kereta Api Atau Air Jika suatu kredit mensyaratkan suatu dokumen angkutan jalan, kereta api atau jalan air, kecuali apabila ditentukan lain di dalam kredit, bank akan menerima suatu dokumen dari jenis yang disyaratkan yang secara nyata menunjukan nama pengangkut (carrier) yang ditandatangani atau disahkan oleh si pengangkut (carrier) atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut (carrier) dan atau mencantumkan suatu cap penerimaan atau petunjuk penerimaan lainnya oleh pengangkut (carrier) atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut . Tanda tangan, pengesahan, cap penerimaan atau petunjuk lainnya dari pengangkut (carrier), harus diberi tanda sebagai pengangkut (carrier). Seorang agen yang menandatangani atau mengesahkan untuk kepentingan pengangkut (carrier), harus pula menyebutkan nama dan jabatan pihak tersebut, missal pengangkut atas nama siapa wakil tersebut bertindak. Dalam dokumen pengangkutan darat, kereta api atau jalan air, “transhipment” berarti pembongkaran dan pemuatan kembali dari satu alat angkut ke alat angkut yang lain, dalam cara jenis angkutan yang berbeda, selamaperjalanan pengangkutan dari tempat pengapalan ke tempat tujuan yang ditentukan dalam kredit. Seperti halnya jenis angkutan lain, walaupun kredit melarang transhipment, bank akan menerima angkutan jalan, kereta api atau jalan air yang menunjukan bahwa transhipment akan atau mungkin terjadi, asal saja keseluruhan angkutan dicakup dalam satu dokumen angkutan yang sama dan dalam jenis angkutan yang sama . Courir Dan Post Receipts Jika kredit mensyaratkan suatu tanda terima pos (post receipts) atau certificate of posting, kecuali apabila ditentukan lain di dalam kredit bank akan menerima, 30
suatu tanda terima pos atau sertificate of posting yang secara nyata telah dibubuhi cap atau disahkan dan diberi tanggal di tempat dari mana kredit menyebutkan barang tersebut dikapalkan atau dikirimkan dan tanggal tersebut akan dianggap sebagai tanggal pengapalan atau pengiriman, dan dalam semua hal memenuhi ketentuan kredit. Jika suatu kredit mensyaratkan suatu dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan kurir atau jasa pengangkutan cepat yang membuktikan penerimaan barang untuk pengiriman, kecuali ditentukan lain dalam kredit, bank akan menerima suatu dokumen, yang secara nyata menunjukan nama perusahaan kurir atau jasa, dan diberi cap, ditandatangani atau disahkan oleh perusahaan kurir atau jasa yang ditentukan (kecuali jika kredit secara khusus mensyaratkan suatu dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan jasa atau servis yang ditentukan, bank akan menerima dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan kurir atau jasa manapun) . Selain itu dokumen ini menunjukan suatu tanggal pengambilan atau tanggal penerimaan atau kata yang memiliki arti serupa, dan tanggal demikian akan dianggap sebagai tanggal pengapalan atau pengiriman, dan dalam semua hal lain memenuhi ketentuan kredit. Freight Forwarder Bank hanya akan menerima dokumen yang diterbitkan oleh freight forwarder jika dokumen tersebut nyata-nyata menunjukan nama freight forwarder sebagai suatu pengangkut (carrier) atau pengelola pengangkutan multimodal. Dokumen ini ditandatangani atau disahkan oleh freight forwarder sebagai pengangkut (carrier) atau pengelola angkutan multimodal. Bank juga akan menerima dokumen menunjukan nama pengangkut (carrier) atau pengelola angkutan multimodal dan ditanda tangani dan disahkan oleh freight forwarder tersebut sebagai agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut (carrier) atau pengelola angkutan multimodal . Klausa “on deck”, “shipper’s load and count” Bank akan menerima suatu dokumen angkutan yang tidak menunjukan, dalam hal angkutan laut atau lebih dari satu alat angkut (modal transport) termasuk angkutan melalui laut, bahwa barang-barang tersebut dimuat atau akan dimuat diatas geladak. Meskipun demikian, bank akan menerima dokumen angkutan yang berisikan catatan bahwa barang-barang tersebut boleh diangkut di atas 31
geladak, asal saja dokumen tersebut tidak secara khusus menyebutkan bahwa barang-barang tersebut dimuat atau akan dimuat di atas geladak . Demikian juga dokumen yang memiliki klausula seperti “shipper’s load and count” atau “said by shipper to contain” atau kata-kata yang memiliki akibat serupa, serta dokumen yang menunjukan bahwa pengirim barang merupakan pihak lain yang bukan beneficiary kredit tersebut. Dokumen Angkutan Yang Tidak Cacat Clean transport document (dokumen angkutan yang tidak cacat) adalah dokumen yang tidak mencantumkan klausula atau catatan yang menyatakan secara jelas kondisi barang atau kemasan yang cacat. Bank akan menolak dokumen angkutan yang memuat klausula atau catatan dimaksud kecuali kredit secara jelass menyatakan klausula atau catatan yang dimaksud dapat diterima. Demikian pula bank akan menganggap suatu persyaratan dalam suatu kredi yang mengharuskan dokumen angkutan mencantumkan klausula “clean on board” telah terpenuhi apabila dokumen angkutan tersebut memenuhi persyaratan mengenai clean transport document yang diatur dalam pasal 32 UCP500 ini. Selain itu juga harus memenuhi peraturan sebagaimana diatur dalam pasal 23 (mengenai marine/ocean bill of lading), pasal 24 (non negotiable sea way bill), pasal 25 (charter party bill of lading), pasal 26 (multimodal transport), pasal 27 (dokumen angkutan udara), pasal 28 (dokumen angkutan jalan, kereta api atau jalan air), serta pasal 30 (dokumen yang diterbitkan freight forwarder).
III.
PERIZINAN USAHA
a. Pengertian Perizinan Usaha Sebuah kegiatan usaha dimulai terlebih dahulu perusahaan yang bersangkutan harus mengurus izin usaha. Maksud memiliki izin usaha tersebut untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha juga akan tercapai tertib usaha, kelancaran usaha, dan pemerataan kesempatan usaha. Perizinan usaha di indonesia di berlakukan dengan adanya inpres No. 5 tahun 1984 tentang penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha, kemudian pada 32
tanggal 19 desember 1984 juga di terbitkan SK Menteri Perdagangan no 1458/KP/XII/1984 dan inpres No. 4 tahun 1985 yang juga mengatur tentang perizinan di bidang usaha.
b. Jenis-Jenis Perizinan Usaha a. Izin Prinsip, yaitu perizinan yang diberikan kepada perusahaan industri oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan operasi produksi dari perusahaan. b. Izin Hak Guna dan Hak Pakai, yaitu izin yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut memiliki hak untuk menggunakan dan memakai lahan tempat perusahaan berdiri untuk kegiatan usaha dan produksi. c. Izin Mendirikan Bangunan, yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mendirikan bangunan atau merenovasi dan merubah bentuk bangunan di lahan yang dimiliki. d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU), surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang berkaitan dengan faktor lingkungan terutama ditimbulkan oleh perusahaan tersebut terhadap lingkungan disekitarnya. e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang berkaitan dengan faktor lingkungan terutama berkaitan dengan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan tersebut terhadap lingkungan disekitarnya. f. Nomor Register Perusahaan (NRP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan diwajibkan mendaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, yaitu di Kantor Departemen Perdagangan setempat. NRP (Nomor Register Perusahaan) disebut juga TDP. NRP/TDP wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum. Nomor NRP/TDP wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha. g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu hasil studi yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah, dipandang dari beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan, yang merupakan dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu-kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. 33
c. Ketentuan Permohonan Surat Izin Usaha i.
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Persyaratan Pengurusan SITU Salinan akta pendirian badan usaha yang sudah dilegalisasi oleh pengadilan negeri. Salinan para pengurus atau pendiri badan usaha. Salinan IMB bangunan yang ditempati untuk berusaha. Surat keterangan sewa/kontrak rumah atau bangunan jika bangunan bukan milik sendiri atau sewa dari pihak lain. Salinan bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai tempat usaha (sertifikat, letter C, atau surat keterangan dari desa). Mengurus Surat-Surat Perizinan Denah atau peta tempat usaha yang disahkan atau diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan.
ii.
Prosedur Perizinan SITU Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada camat atau bupati dengan melampirkan semua persyaratan administratif yang diperlukan. Apabila di kecamatan atau kabupaten terdapat Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap, surat permohonan bisa ditujukan kepada camat atau bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap. Selanjutnya petugas dari pemerintah akan memeriksa tempat usaha kita untuk mencocokkan semua data dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika ada ketidakcocokan atau kurang sesuai, petugas akan memberikan pengarahan. Apabila semua persyaratan sudah sesuai, selanjutnya pemohon membayar retribusi kepada pemerintah yang dalam waktu sekitar 14 (empat belas) hari kerja, SITU akan diterbitkan.
iii.
Kewajiban Pemilik SITU Merealisasikan kegiatan maksimum 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin. Menyediakan alat pemadam api/kebakaran/tanda bahaya di tempat usahanya.
34
Menjaga kebersihan dan kesehatan Lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan menanggulangi
Lingkungan
apabila
terjadi
kegiatan
usahanya
pencemaran/kerusakan
dan
lingkungan
segera yang
disebabkan oleh kegiatan usahanya. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas umum dalam melakukan kegiatan usahanya dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum untuk melakukan kegiatan usahanya. Menyediakan obat-obatan (P3K). Bersedia diperiksa petugas yang berwenang. Melaksanakan perintah dan petunjuk dari instansi berwenang dengan penuh tanggung jawab. Tidak dapat menggunakan SITU sebagai jaminan bagi lokasi yang akan digunakan oleh pemerintah. Mengajukan surat izin baru maksimum 15 (lima betas) hari sebelum SITU habis masa berlakunya atau hilang. Melaporkan kepada bupati maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal usahanya ditutup. Melaporkan kepada bupati jika usahanya tidak sesuai dengan izin atau tidak melakukan usahanya sama sekali. SITU akan dicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak mengadakan kegiatan usaha. d. Surat Izin Usaha Perdagangan i.
Jenis SIUP SIUP Kecil yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan. SIUP Menengah yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan. SIUP Besar yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.
ii.
Persyaratan Administrasi
35
Berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk mengurus pembuatan SIUP tergantung pada jenis atau bentuk usaha yang dijalankan. a. Perseroan Terbatas (PT) Fotokopi akte okumes pendirian perusahaan; Fotokopi SK Pengesahan badan okum dari Menteri Kehakiman dan HAM; Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan; Fotokopi NPWP perusahaan. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan UndangUndang Gangguan(HO); Neraca perusahaan. b. Koperasi Fotokopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan instansi yang berwenang.; Fotokopi KTP pimpinan/penanggungjawab koperasi; Fotokopi NPWP perusahaan. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan UndangUndang Gangguan (HO); Neraca perusahaan. c. Perusahaan Persekutuan Fotokopi akte otaries pendirian perusahaan/akte otaries yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan; Fotokopi NPWP perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan UndangUndang Gangguan (HO); Neraca perusahaan. d. Perusahaan Perorangan Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan; Fotokopi NPWP perusahaan; 36
Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan UndangUndang Gangguan (HO); Neraca perusahaan. e. Cabang/Perwakilan Perusahaan Fotokopi SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut; Fotokopi akte notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang perusahaan; Fotokopi KTP penanggungjawab kantor cabang perusahaan di tempat kedudukan kantor cabang bersangkutan; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (kantor pusat);. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan UndangUndang Gangguan (HO). f. Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat; Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : o tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan o diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat; Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. iii.
Prosedur Pembuatan SIUP Pemilik perusahaan atau melalui kuasa yang sudah dikuasakan dapat mengurus langsung ke kantor dinas perdagangan setempat atau kepala kantor pelayanan perizinan selaku pejabat penerbit SIUP di wilayah kerjanya. Kemudian mengambil formulir pendaftaran atau surat permohonan yang sudah disediakan oleh kantor dinas perdagangan yang dilengkapi dengan syarat-syarat
37
yang sudah ditentukan. Surat permohonan tersebut harus di tandatangani diatas meterai cukup pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan. Pihak ketiga yang mengurus untuk mendapatkan SIUP, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik/direktur utama/penanggungjawab perusahaan. Membayar sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. e. Izin Prinsip Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Pemerintaha Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
dan
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota, IP dibutuhkan dalam rangka mendirikan perusahaan baru atau dalam rangka memulai usaha baik sebagai penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau dalam rangka perpindahan lokasi proyek PMA atau PMDN. Tergantung kepada natur dan besarnya nilai investasi, IP ini dapat diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal seperti Badan Kordinasi Penanaman Modal atau juga Badan Perizinan Terpadu yang ada di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi. Bila pemegang saham perusahaan Anda adalah warga negara asing dan sebagian lagi orang warga Negara Indonesia, maka pengurusan IP dilakukan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal. 1. Pengurusan Izin Bila Perusahaan belum terbentuk, dokumen atau data-data berikut dibutuhkan untuk pengurusan IP:
Formulir IP, yang dilengkapi dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham dari perusahaan PMA
Nama-Nama Calon Pemegang Saham
Kartu Tanda Penduruk (bagi WNI) atau Kartu Tanda Pengenal yang sah (bagi Warga Negara Asing) seperti Paspor
NPWP (bagi warga WNI)
Production Flow Chart dilengkapi dengan penjelasan detail mulai dari bahan baku sampai menjadi produk akhir (bagi industri) atau uraian 38
kegiatan
dan
penjelasan
produk
jasa
yang
dihasilkan
(bagi
sektor jasa)
Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apababila dipersyaratkan
Nama perusahaan yang akan dibentuk
Bidang Usaha Perusahaan yang akan dibentuk
Lokasi Proyek (Proyeksi)
Data-Data Estimasi Produksi dan Pemasaran
Luas Tanah yang dibutuhkan
Jumlah Tenaga Kerja
Rencana Nilai Investasi
Rencana Permodalan
Surat Pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar
Bila badan resmi sudah terbentuk seperti Perusahaan (PT), berikut adalah data-data yang dibutuhkan:
Formulir IP, yang dilengkapi dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham dari perusahaan PMA
Nama Pimpinan Tertinggi Perusahaan
Nama Perusahaan
Copy Akta Pendirian
Copy Surat Keterangan Domisili Usaha
Copy NPWP
Copy Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
Copy SIUP
Copy TDP
Bidang Usaha
Lokasi Proyek (Proyeksi)
Data-Data Estimasi Produksi dan Pemasaran
Luas Tanah yang dibutuhkan
Jumlah Tenaga Kerja
Rencana Nilai Investasi
Rencana Permodalan
Surat Pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar 39
Durasi waktu untuk pengurusan izin: 6 hari (BKPM) atau 14 hari (Badan Perizinan Terpadu di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi) (efektif hari kerja). f. Hak Guna Usaha 1. Subjek HGU Suatu hak hanya dimungkinkan diperoleh apabila orang atau badan yang akan memiliki hak tersebut cakap secara hukum untuk menghaki objek yang menjadi haknya. Pengertian yang termasuk pada hak meliputi, hak dalam arti sempit yang dikorelasikan dengan kewajiban, kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas. Adapun subjek yang dapat memegang Hak Guna Usaha telah diatur dalam pasal 30 UUPA yang menjelaskan subjek hukum yang dapat menjadi pemegang hak atas tanah, yaitu : a. Warga Negara Indonesia Sebagai subjek hukum, warga negara Indonesia memiliki otoritas untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya. Dengan kata lain, warga negara Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya mengadakan suatu perjanjian, mengadakan perkawinan, membuat surat wasiat, dan lain sebagainya termasuk mengadakan suatu perbuatan hukum yang menyangkut dengan tanah dan hak-hak atas tanah.[5] Pada prinsipnya setiap orang adalah subjek hukum (natuurljik persoon). Dikaitkan dengan kemampuan menjunjung hak dan kewajiban, orang akan menjadi subjek hukum apabila perorangan tersebut mampu mendukung hak dan kewajibannya. Dalam pengertian ini, maka orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah perwalian dan orang yang dicabut hak-hak keperdataanya tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum dalam konteks kemampuan menjunjung hak dan kewajiban. Intinya, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang warga negara dapat digolongkan sebagai subjek hukum, yaitu : 1) Telah dewasa (jika telah mencapai usia 21 tahun ke atas) 2) Tidak berada dibawah pengampuan (curatele), dalam hal ini seseorang yang dalam keadaan gila, mabuk, mempunyai sifat boros, dan mereka yang belum dewasa. b. Badan Hukum Indonesia
40
Badan hukum juga disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa. Perbedaannya dengan subjek hukum orang perorangan adalah badan hukum itu hanya dapat bergerak bila ia dibantu oleh subjek hukum orang. Artinya, ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa didukung oleh pihakpihak lain. Selain itu, badan hukum tidak dapat dikenakan hukuman penjara (kecuali hukuman denda). Untuk dapat menjadi subjek Hak Guna Usaha, badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu : 1) didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia 2) berkedudukan di indonesia. Hal ini membawa konsekwensi bahwa setiap badan hukum, selama didirikan menurut ketentuan hukum dan berkedudukan di Indonesia dapat menjadi subjek hak guna usaha. Apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana di atas, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, maka dalam jangka waktu satu tahun Hak Guna Usaha tersebut wajib dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila tidak dialihkan, Hak Guna Usaha tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara. 2. Objek HGU Objek tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum atau tidak terdapat hak-hak lain di atas tanah tersebut. Jika tanah yang diberikan Hak Guna Usaha tersebut merupakan tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilakukan setelah adanya pencabutan statusnya sebagai kawasan hutan. Demikian juga bila di atas tanah tersebut terdapat hak-hak lain, maka pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilakukan apabila pelepasan hak yang sebelumnya telah selesai. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Selanjutnya, dalam rumusan Pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa apabila di atas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha tersebut terdapat bangunan dan/atau tanaman milik pihak lain yang keberadaannya sah secara hukum, maka 41
pemegang Hak Guna Usaha dibebankan untuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal itu sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang dihaki oleh pemegang hak sebelumnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya menyebutkan bahwa ganti rugi yang layak itu disandarkan pada nilai nyata/sebenarnya dari tanah atau benda yang bersangkutan. Ganti kerugian ini ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Panitia Penaksir yang terdiri dari pejabat ahli dalam bidangnya. Dalam penetapan besarnya ganti rugi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : penetapannya harus didasarkan atas musyawarah antara Panitia dengan parapemegang hak atas tanah dan penetapannya harus memperhatikan harga umum setempat, disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tanah. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan adanya faktorfaktor non fisik (immateril) dalam penentuan besarnya ganti rugi. Misalnya, turunnya penghasilan pemegang hak dan ganti kerugian yang disebabkan karena harus melakukan perpindahan tempat/pekerjaan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa musyawarah merupakan salah satu tahapan yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses penetapan ganti kerugian, yaitu peran aktif masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah sebelum hak atas tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain. Pentingnya jaminan bahwa proses musyawarah berjalan sebagai proses tercapainya kesepakatan secara sukarela dan bebas dari tekanan pihak manapun dan dalam berbagai bentuknya juga sangat diperlukan.Hal ini dikarenakan syarat-syarat untuk tercapainya musyawarah secara sukarela dan bebas tersebut sangat menetukan jalannya proses penetapan ganti kerugian. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : ketersediaan informasi secara jelas dan menyeluruh tentang hal-hal yang berhubungan langsung dengan parapihak (dampak dan manfaat, besarnya ganti kerugian, rencana relokasi bila diperlukan, rencana pemulihan pendapatan dan lain sebaginya), suasana yang kondusif keterwakilan parapihak kemampuan parapihak untuk melakukan negosiasi 42
jaminan bahwa tidak adanya tipuan, pemaksaan, atau kekerasan dalam proses musyawarah.[10] Walaupun secara prosedural musyawarah telah memenuhi syarat-syarat di atas, namun apabila keputusan yang dihasilkan dilandasi adanya tekanan, maka tidaklah dapat dikatakan telah dicapai kesepakatan karena tekanan itu merupakan wujud dari pemaksaan kehendak dari satu pihak untuk menekan pihak lain agar mengikuti kehendaknya. Dengan kata lain, kesepakatan itu terjadi dalam keadaan terpaksa. Disamping itu, keterlibatan orang/pihak di luar kepanitaan yang tidak jelas/fungsi dan tanggungjawabnya akan semakin mengaburkan arti musyawarah tersebut. Bila dikarenakan ada sebab-sebab tertentu yang terjadi sehingga proses musywarah tidak dapat berlangsung sebagaimana diharapkan, maka upaya parapemegang hak atas tanah tersebut sebelum dialihkan kepada pemegang hak atas tanah yang baru dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian sengketa,baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha, tidak semua tanah dapat menajdi objek Hak Guna Usaha. Adapun tanah-tanah yang dikecualikan sebagai objek Hak Guna Usaha tersebut adalah[11]:
tanah yang sudah merupakan perkampungan rakyat,
tanah yang sudah diusahakan oleh rakyat secara menetap,
tanah yang diperlukan oleh pemerintah.
Dalam konteks luas tanah yang dapat diberikan status Hak Guna Usaha, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 menyebutkan bahwa luas minimum tanah yang dapat diberikan status Hak Guna Usaha adalah lima hektar. Sedangkan luas maksimum dari tanah yang dapat diberikan kepada perorangan adalah dua puluhlima hektar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3). Untuk luas tanah yang akan diberikan kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan dengan mengingat luas tanah yang diperlukan untuk melaksanakan usaha yang paling berdaya guna di bidang usaha yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996. 3. Jangka Waktu HGU 43
Jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Dalam rumusan pasal tersebut disebutkan bahwa: 1.
Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
2.
untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
3.
atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Berdasarkan rumusan pasal 29 sebagaimana tersebut di atas, dapat
diketahui bahwa Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu antara 25 tahun hingga 35 tahun, dengan ketentuan bahwa setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, Hak Guna Usaha tersebut dapat diperpanjang untuk masa 25 tahun berikutnya. Ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan Hak Guna Usaha dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 8 menyatakan bahwa: 1.
Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun
2.
sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. Berdasarkan rumusan pasal 8 tersebut, diketahui bahwa Hak guna Usaha
dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum (selama-lamanya) enam puluh tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
tanah tersebut masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996.
2.
syarat-syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak
3.
pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. 44
Dengan demikian, setelah berakhirnya jangka waktu 35 tahun dengan perpanjangan selama 25 tahun (seluruhnya berjumlah 60 tahun), Hak Guna Usaha hapus demi hukum. Hapusnya Hak Guna Usaha ini bukan berarti tidak dapat diperbaharui. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 yang menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha yang telah berkahir jangka waktunya atau hapus dapat diperpanjang kembali. 4. Hapusnya HGU Hapusnya Hak Guna Usaha secara jelas telah diatur di dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menjelaskan sebagai berikut : a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak atau perpanjangannya, b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena : 1) pemegang hak tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, yaitu : a) tidak membayar uang pemasukan kepada negara; b) tidak melaksanakan usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputuan pemberian haknya; c) tidak mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis; d) tidak membangun dan/atau menjaga prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha; e) tidak memelihara kesuburan tanah dan tidak mencegah terjadinya kerusahan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; f) tidak menyampaikan laporan secara tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan dan pengelolaan Hak Guna Usaha; g) tidak menyerahkan kembali tanah dengan Hak Guna Usaha kepada negara setelah hak tersebut hapus; h) tidak menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah berakhir jangka waktunya kepada kantor pertanahan. 2) adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. c. dilepaskan oleh pemegang hak secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir; 45
d. dicabut untuk kepentingan umum; e. ditelantarkan (objek Hak Guna Usaha tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemegang hak); f. tanahnya musnah, misalnya akibat terjadi bencana alam; g. pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat dan tidak melepaskannya kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak. g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1. Prosedur Peermohonan TDP a. Bagi permohonan TDP badan usaha/perusahaan PT-PMA, PT Non PMA, dan Yayasan maka badan usaha/perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, atau persetujuan dan atau setelah tanggal penerimaan laporan. b. Bagi
permohonan
TDP
badan
usaha
KOPERASI
maka
badan
usaha/perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan dari Instansi Terkait. c. Bagi permohonan badan usaha/perusahaan CV atau perusahan perorangan maka badan usaha/perusahaan harus terlebih dahulu didaftarkan kepengadilan negeri setempat sesuai dengan Domisili Perusahaan. d. Perusahaan mengambil formulir, mengisi, menandangani permohonan dan mengajukan permohonan TDP pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan, sesuai domisili perusahaan. e. Petugas dari Kantor Pendaftaran Perusahaan akan memeriksa dan meneliti, jika memenuhi syarat WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN, maka sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN akan dikeluarkan. 2. Persyaratan a. Copy Ijin Persetujuan Investasi dari BKPM untuk PMA/PMDN (asli diperlihatkan) b. Copy Akta Pendiran (asli diperlihatkan) c. Copy Perubahan-perubahannya termasuk perubahan Modal, Kepemilikan Saham dan Perubahan Pengurus (asli diperlihatkan) d. ASLI SK. Menteri Hukum & HAM RI dan Laporan perubahan Akta 46
e. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (asli diperlihatkan) f. Copy SIUP/SIUJPT/SIUPAL atau Izin Operasional Lainnya (asli diperlihatkan) g. Copy KTP Pengurus (Direksi & Komisaris) atau Pasport jika Pengurus adalah WNA h. Copy KTP Pemegang Saham atau Pasport jika WNA atau NPWP dan SK Menteri Kehakiman apabila Pemegang Saham adalah PT, Koperasi atau Yayasan i. Copy Pasport jika pengurus dan pemegang saham Warga Negara Asing j. Asli TDP untuk Perubahan atau Perpanjangan 3. Masa Berlaku Tanda Daftar Perusahaan berlaku selaku 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan. h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Dasar Hukum IMB
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB IV. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG. Bagian Pertama: Umum. Pasal 7, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung." Pasal 7, ayat (2): "Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan." Bagian Kedua: Persyaratan Administratif Bangunan Gedung. Pasal 8, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi: a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; b. status kepemilikan bangunan gedung; dan c. izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
47
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG. Bagian Kesatu: Tugas. Pasal 7, ayat (1): "Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pasal 7, ayat (2): "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah." Pasal 7, ayat (3): "Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
BAB
VI.
PELAKSANAAN
PENATAAN
RUANG.
Bagian Ketiga: Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pasal 35: "Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi." Pasal 37, ayat (1): "Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 37, ayat (2): "Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan." Pasal 37, ayat (3): "Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum." Pasal 37, ayat (4): "Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya." Pasal 37, ayat (5): "Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin." Pasal 37, ayat (6): "Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak."
48
Pasal 37, ayat (7): "Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang." Pasal 37, ayat (8): "Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah." BAB VIII. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT . Pasal 60: "Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian." Pasal 61: "Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;" Pasal 63: "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa: e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan;"
PP No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002
2. Prosedur Pengurusan IMB IMB, pengrusannya, serta dokumen yang diperlukan tergantung kepada daerah yang mengurus pembuatan IMB tersebut.
i. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Fungsi AMDAL diantaranya : Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
49
Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan Awal dari rekomendasi tentang izin usaha Sebagai Scientific Document dan Legal Document Izin Kelayakan Lingkungan
50
DAFTAR PUSTAKA Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) PP No. 17 tahun 1988tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Laut UU No. 21 Tahun 1992tentang Pelayaran HMN. Poerwosutjipto. 2000. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat. Jakarta: Djambatan HMN. Poerwosutjipto. 1995. Pengertian Pokok Hukum Dagang. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Jakarta: Djambatan. http://johanzbahtera.blogspot.com/2012/11/penyerahan_4.html http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-surat-berharga/ http://id.wikipedia.org/wiki/Letter_of_credit http://baliijinusaha.com/izin-usaha/jenis-jenis-ijin-usaha http://mnovriandi.blogspot.com/2011/12/izin-usaha.html SK Menteri perdagangan Nomor 1458/KP/12/1984. http://trijayantiku.blogspot.com/2013/02/perizinan-usaha-business-licensing.html http://afitaconsultant.weebly.com/situ.html http://siup-surat-izin-usaha-perdagangan.blogspot.com/ http://www.legal4ukm.com/surat-izin-usaha-perdagangan-siup/ http://www.putra-putri-indonesia.com/izin-prinsip.html http://bachtiarpropertydotcom.wordpress.com/2013/11/17/hak-guna-usaha-dalam-aturanperundang-undangan/ http://fadla.wordpress.com/2008/07/02/tdp-tanda-daftar-perusahaan/ http://rienrara.blogspot.com/2012/11/hukum-pengangkutan-di-indonesia.html http://putratok.wordpress.com/category/hukum-pengangkutan/ 51
http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukum-pengangkutan.html http://arizaekky.blogspot.com/2013/09/sumber-hukum-dan-asas-hukum-pengangkutan.html http://rohanskasim.blogspot.com/2013/01/hukum-pengangkutan.html
52
